2
Perkembangan Koperasi dalam Ekonomi Kapitalis dan Semi Kapitalis Dalam sejarahnya, koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang khas berasal dari Indonesia. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan di Inggris di sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu misi utama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Kemudian di Perancis yang didorong oleh gerakan kaum buruh yang tertindas oleh kekuatan kapitalis sepanjang abad ke 19 dengan tujuan utamanya membangun suatu ekonomi alternatif dari asosiasi- asosiasi koperasi menggantikan perusahaan-perusahaan milik kapitalis (Moene dan Wallerstein, 1993). Ide koperasi ini kemudian menjalar ke AS dan negara-negara lainnya di dunia. Di Indonesia, baru koperasi diperkenalkan pada awal abad 20. Sejak munculnya ide tersebut hingga saat ini, banyak koperasi di negara-negara maju (NM) seperti di Uni Eropa (UE) dan AS sudah menjadi perusahaan-perusahaan besar termasuk di sektor pertanian, industri manufaktur, dan perbankan yang mampu bersaing dengan korporat-korporat kapitalis. Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di NM dan NSB memang sangat diametral. Di NM koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya. Sedangkan, di NSB koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapaikesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di NSB, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan (Soetrisno, 2001). Dalam kasus Indonesia, hal ini ditegaskan di dalam Undang-undang (UU) Dasar 1945 Pasal 33 mengenai sistem perekonomian nasional. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dan juga dibentuk departemen atau kementerian khusus yakni Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan maksud mendukung perkembangan koperasi di dalam negeri. Menurut data dari ICA, di dunia saat ini sekitar 800 juta orang adalah anggota koperasi dan diestimasi bahwa koperasi-koperasi secara total mengerjakan lebih dari 100 juta orang, 20% lebih dari jumlah yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pada tahun 1994, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa kehidupan dari hampir 3 miliar orang, atau setengah dari jumlah populasi di dunia terjamin oleh perusahaan-perusahaan koperasi. kesejahteraan masyarakat.Memang di ekonomi modern seperti sekarang ini di NM dengan arus globalisasi yang semakin dasyat dan perdagangan internasional yang cenderung akan sepenuhnya liberal, persaingan antar usaha untuk segala bentuk dan skala akan semakin dasyat. Banyak literatur mengenai koperasi di Eropa dan AS mengatakan bahwa dalam 20 tahun terakhir ini koperasi-koperasi di dua wilayah tersebut menghadapi persaingan yang semakin ketat yang memaksa mereka untuk melakukan penggabungan, akuisisi, atau kerja sama dalam bentuk-bentuk lain sebagai salah satu strategi untuk survive. Misalnya Nello (2000) memaparkan bahwa memang sejak akhir 90an banyak koperasi di Eropa yang melakukan strategi tersebut. Peterson (2005), mengatakan bahwa koperasi harus memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif dibandingkan organisasi-organisasi bisnis lainnya untuk bisa menang dalam persaingan di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini. Keunggulan kompetitif disini didefinisikan

Perkembangan Koperasi Dalam Ekonomi Kapitalis dan Semi Kapitalis

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Perkembangan Koperasi Dalam Ekonomi Kapitalis dan Semi Kapitalis

Perkembangan Koperasi dalam Ekonomi Kapitalis dan Semi Kapitalis

Dalam sejarahnya, koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang khas berasal dari

Indonesia. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan di Inggris di

sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu misi utama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh

dan petani yang menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri.

Kemudian di Perancis yang didorong oleh gerakan kaum buruh yang tertindas oleh kekuatan kapitalis

sepanjang abad ke 19 dengan tujuan utamanya membangun suatu ekonomi alternatif dari asosiasi-

asosiasi koperasi menggantikan perusahaan-perusahaan milik kapitalis (Moene dan Wallerstein,

1993). Ide koperasi ini kemudian menjalar ke AS dan negara-negara lainnya di dunia.

Di Indonesia, baru koperasi diperkenalkan pada awal abad 20. Sejak munculnya ide tersebut

hingga saat ini, banyak koperasi di negara-negara maju (NM) seperti di Uni Eropa (UE) dan AS

sudah menjadi perusahaan-perusahaan besar termasuk di sektor pertanian, industri manufaktur, dan

perbankan yang mampu bersaing dengan korporat-korporat kapitalis. Sejarah kelahiran dan

berkembangnya koperasi di NM dan NSB memang sangat diametral. Di NM koperasi lahir sebagai

gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana

persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan

penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan

perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam

rangka melindungi dirinya. Sedangkan, di NSB koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun

institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk

mencapaikesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan

koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di NSB, baik

oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan (Soetrisno,

2001). Dalam kasus Indonesia, hal ini ditegaskan di dalam Undang-undang (UU) Dasar 1945 Pasal 33

mengenai sistem perekonomian nasional. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi

dilahirkan dan juga dibentuk departemen atau kementerian khusus yakni Menteri Negara Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah dengan maksud mendukung perkembangan koperasi di dalam negeri.

Menurut data dari ICA, di dunia saat ini sekitar 800 juta orang adalah anggota koperasi dan

diestimasi bahwa koperasi-koperasi secara total mengerjakan lebih dari 100 juta orang, 20% lebih dari

jumlah yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pada tahun 1994, Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa kehidupan dari hampir 3 miliar orang, atau setengah

dari jumlah populasi di dunia terjamin oleh perusahaan-perusahaan koperasi. kesejahteraan

masyarakat.Memang di ekonomi modern seperti sekarang ini di NM dengan arus globalisasi yang

semakin dasyat dan perdagangan internasional yang cenderung akan sepenuhnya liberal, persaingan

antar usaha untuk segala bentuk dan skala akan semakin dasyat. Banyak literatur mengenai koperasi

di Eropa dan AS mengatakan bahwa dalam 20 tahun terakhir ini koperasi-koperasi di dua wilayah

tersebut menghadapi persaingan yang semakin ketat yang memaksa mereka untuk melakukan

penggabungan, akuisisi, atau kerja sama dalam bentuk-bentuk lain sebagai salah satu strategi untuk

survive. Misalnya Nello (2000) memaparkan bahwa memang sejak akhir 90an banyak koperasi di

Eropa yang melakukan strategi tersebut.

Peterson (2005), mengatakan bahwa koperasi harus memiliki keunggulan-keunggulan

kompetitif dibandingkan organisasi-organisasi bisnis lainnya untuk bisa menang dalam persaingan di

dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini. Keunggulan kompetitif disini didefinisikan

Page 2: Perkembangan Koperasi Dalam Ekonomi Kapitalis dan Semi Kapitalis

sebagai suatu kekuatan organisasional yang secara jelas menempatkan suatu perusahaan di posisi

terdepan dibandingkan pesaing-pesaingnya.

Loyd (2001) menegaskan bahwa koperasi-koperasi perlu memahami apa yang bisa membuat

mereka menjadi unggul di pasar yang mengalami perubahan yang semakin cepat akibat banyak faktor

multi termasuk kemajuan teknologi, peningkatan pendapatan masyarakat yang membuat perubahan

selera pembeli, penemuan-penemuan material baru yang bisa menghasilkan output lebih murah,

ringan, baik kualitasnya, tahan lama, dsb.nya, dan makin banyaknya pesaing-pesaing baru dalam skala

yang lebih besar.

Dari pengamatannya terhadap perkembangan koperasi di AS, McKenna (2001) menjabarkan

sejumlah karakteristik dari koperasi yang berhasil. Diantaranya yang paling menonjol adalah: (1)

menerapkan strategi yang rasional yang cocok dengan lingkungan bisnisnya yang berlaku untuk bisa

tetap beroperasi; (2) mempunyai suatu visi yang lebih luas dari hanya memproduksi bahan baku

(produsen perlu memahami apa artinya menanam dalam nilai tambah); (3) keputusan-keputusan

didasarkan pada informasi yang kredibel; (4) keuangan baik; (5) pemilik atau dewan direktur bisa

memimpin dengan baik (dewan direktur yang lebih banyak diambil dari luar bisa menaikkan

kemampuannya untuk membuat keputusan-keputusan ]strategis) ; (6) memakai/mengerjakan manajer

professional (ini juga meningkatkan kinerja koperasi); dan (6) punya keinginan menjadi “yang paling

hebat di kelompoknya” vs. “menambah rantai nilai”.

Dari penelitiannya terhadap perkembangan koperasi pertanian dan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh koperasi di Uni Eropa (UE), Nello (2000) memberikan sejumlah

langkah yang harus diambil agar koperasi pertanian bisa berkembang dengan baik, yang antara lain

adalah

1. menghilangkan ketidakunggulan dari petani-petani skala kecil yang terfregmentasi dengan cara

membantu mereka untuk mengkonsentrasi suplai, menstabilkan harga produsen, dan

meningkatkan kekuatan tawar dari petani-petani (anggotanya)

2. menciptakan kesempatan atau kemampuan petani untuk mengeksploit skala ekonomis dan

meningkatkan kapasitas mereka untuk bersaing pada suatu pasar yang lebih besar (misalnya

pasar ekspor)

3. memperbaiki kualitas dan menaikkan orientasi pasar, dan dengan cara itu menolong petani untuk

memenuhi permintaan-permintaan yang meningkat dari konsumen untuk produk-produk

makanan yang bervariasi, aman, dan spesifik regional (spesialisasi)

4. membantu petani untuk bisa memperbaiki kualitas dalam proses produksi, pembungkusan,

penyimpanan dan lain sebagainya sesuai standar-standar internasional yang berlaku

5. memperbaiki kinerja manajemen, dewan direktur dan organisasi koperasi untuk meningkatkan

kepuasan anggota

6. menjamin sumber pendanaan yang cukup.