KOPERASI DAN PEMASARAN - Kementerian … · Web viewDengan tercapainya kemajuan-kemajuan disektor Koperasi dan perkembangan yang pesat di waktu-waktu yang akan datang kekurangan itu

KOPERASI DAN PEMASARANDALAM NEGERI

,

BAB X

KOPERASI DAN PEMASARAN DALAM NEGERI

A. KOPERASI

1. Pendahuluan

Dalam rangka perataan hasil pembangunan Garis-garis Besar Haluan Negara antara lain menetapkan bahwa koperasi, sebagai salah aatu wadah penghimpun kekuatan ekonomi lemah, akan lebih ditingkatkan peranan serta kemampuannya. Peningkatan peranan dan kemampuan koperasi akan dicapai melalui program yang menyeluruh, dengan mengutamakan koperasi-koperasi di bidang-bidang pertanian, perikanan, perkebunan rakyat dan kerajinan tangan.

Untuk melaksanakan ketetapan tersebut maka dalam Repelita II ditetapkan program pembangunan koperasi yang meliputi peningkatan permodalan, bimbingan usaha, pengembangan organisasi, pendi-dikan dan latihan, dan peningkatan penelitian mengenai koperasi.

Dalam pelaksanaan program-program tersebut, maka sejak tahun 1973/74 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan koperasi sebagai yang diuraikan di bawah ini.

2. Kebijaksanaan dan langkah-langkah

Usaha pembangunan di bidang koperasi dimaksudkan untuk meningkatkan peranan golongan ekonomi lemah dalam kegiatan usaha-usaha ekonomi, agar dengan demikian tingkat kesejahteraan golongan tersebut semakin meningkat. Sesuai dengan tujuan ini maka kemam-puan usaha koperasi perlu

ditingkatkan dan partisipasi masyarakat dalam usaha-usaha perkoperasian perlu semakin diintensipkan. Tujuan itu selama lima tahun ini dicapai dengan cara memberikan bimbingan dalam bidang-bidang tatalaksana usaha dan organisasi serta

667

mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan koperasi. Di samping itu kepada masyarakat diberikan penerangan mengenai tujuan-tujuan dan usaha-usaha perkoperasian.

a. Bimbingan usaha

Kegiatan bimbingan usaha terutama mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha koperasi-koperasi primer. Untuk mencapai tujuan itu sejak Repelita I terutama ditempuh tiga jalan. Pertama, memberikan pendidikan dalam bidang tatalaksana kepada tenaga-tenaga di lingkungan koperasi primer. Kedua, mengusahakan agar koperasi-koperasi primer memperoleh kesempatan untuk me-laksanakan. kegiatan usaha. Dan ketiga, mengusahakan agar bagi koperasi primer selalu tersedia dana-dana kredit yang dipenlukan untuk melaksanakan kegiatan usaha masing-masing dengan syarat-syarat ringan. Sejak permulaan Repelita II pelaksanaan ketiga jenis kegiat-an itu sangat ditingkatkan.

Pendidikan yang diusahakan dalam rangka bimbingan usaha koperasi, di samping pendidikan tatalaksana, juga meliputi pendidik-an di bidang-bidang tehnis seperti pembukuan, pergudangan, perkreditan dan lain-lainnya. Dengan pendidikan ini diharapkan agar ang-gota pengurus dan petugas koperasi-koperasi primer semakin mampu menghayati prinsip-prinsip dayaguna usaha.

Kesempatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha bagi koperasi-koperasi primer telah. diusahkan dengan dua jalan. Pertama, dengan

membuka lebar-lebar bagi BUUD/KUD kesempatan untuk turut melaksanakan pembelian pangan dari para petani, baik untuk pengadaan Pemerintah maupun untuk pasaran umum. Dan kedua, dengan membuka lebar-lebar kesempatan untuk.menyalurkan pupuk dan obat-obatan pertanaman bagi para petani.

Akhir-akhir ini BUUD/KUD yang telah mampu juga diberi kesempatan untuk menyalurkan dan mengelola kredit candak kulak. Kredit ini dimaksud untuk membantu para pedagang kecil/bakul di pedesaan.

668

Di samping hal-hal di atas perlu disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan usaha koperasi juga diadakan pemeriksaan pembukuan koperasi-koperasi primer secara teratur. Selanjutnya kepada para pe-tugas koperasi-koperasi primer masing-masing juga diberikan pembina-an mengenai cara-cara pemanfaatan kredit secara setepat-tepatnya.

b. Peningkatan permodalanMasalah penting yang dihadapi koperasi-koperasi

primer dalam kegiatan-kegiatan usaha guna meningkatkan kesejahteraan para ang-gota koperasi adalah masalah permodalan. Oleh karena itu pemupukan modal merupakan salah satu usaha pokok yang tidak henti-hentinya dilaksanakan dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha koperasikoperasi primer.

Pada umumnya anggota koperasi termasuk golongan ekonomi lemah. Oleh karena itu uemupukan modal sendiri dalam sektor ko-perasi berjalan dengan sangat lambat. Akibat langsung daripada kenyataan ini adalah bahwa koperasi seringkali sulit untuk memperoleh pinjaman dari bank karena tidak dapat memenuhi syarat-syarat perbankan yang lazim. Masalah tersebut sebagian besar telah dapat diatasi dengan adanya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi yang mulai beroperasi sejak tahun 1972.

Untuk memungkinkan BUUD/KUD turut melaksanakan kegiatan pembelian pangan dari para petani pada tingkat harga yang layak maka sejak tahun 1972/73 bagi BUUD/KUD setiap tahun disediakan kredit dengan syarat ringan. Di samping itu sejak tahun 1974 bagi BUUD/KUD yang memerlukan juga disediakan kredit untuk pembangunan gudang-gudang dan lantai penjemuran dengan syarat-syarat khusus.c. Bimbingan dan pengembangan organisasi

Agar dapat sungguh-sungguh memainkan peranannya sebagai yang diharapkan maka kegiatan dan pengorganisasian koperasi-koperasi ha-rus sungguh-sungguh didasari oleh azas-azas koperasi.

669

Untuk itu pem-binaan organisasi koperasi primer selalu memperoleh perhatian utama.

Tujuan pembinaan organisasi koperasi adalah meningkatkan ke-mampuan organisasi koperasi sehingga memungkinkan peningkatan partisipasi anggota dan berfungsinya alat-alat perlengkapan organisasi seperti Rapat Anggota, Pengurus dan Badan Pemeriksa.

Dalam rangka pembinaan organisasi perkoperasian para petugas di lingkungan koperasi-koperasi primer memperoleh pendidikan mengenai pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan perkoperasian. Di samping itu juga dilaksanakan pemeriksaan pembukuan dan pembina-an pemanfaatan kredit secara teratur.

Dewasa ini masih terdapat kekurangan tenaga pembina koperasi yang sungguh-sungguh mahir. Dengan tercapainya kemajuan-kemajuan disektor Koperasi dan perkembangan yang pesat di waktu-waktu yang akan datang kekurangan itu akan semakin besar. Berhubung dengan itu maka dalam pembangunan koperasi selama lima tahun ini pendidikan selalu memperoleh prioritas yang tinggi. Demikianlah maka penataran tenaga pembina koperasi yang ada dilaksanakan secara teratur. Keahlian mereka dalam bidang perkoperasian dan dalam bidang-bidang lain yang diperlukan untuk pembinaan koperasi ditingkatkan. Selanjutnya jumlah tenaga pembina koperasi se-tiap tahun ditambah. Dalam rangka kegiatan itu setiap tahun diseleng-garakan penataran dan pendidikan tenaga-tenaga pembina, baik di lingkungan Pemerintah maupun di lingkungan Gerakan Koperasi sendiri.d. Penyuluhan dan penerangan koperasi

Penyuluhan perkoperasian bertujuan untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam kegiatan

koperasi seperti rapat anggota, pening-katan permodalan dan peningkatan usaha koperasi. Peningkatan partisipasi itu dicapai dengan jalan meningkatkan pengertian tentang kewajiban dan haknya sebagai anggota koperasi serta cara-cara pening-katan usahanya.

Untuk meningkatkan pengertian mengenai koperasi, maka kegiat-an-kegiatan penerangan di bidang perkoperasian dilaksanakan secara akfip dan offensip. Penerangan diberikan baik secara langsung maupun melalui segala jenis media kepada calon-calon anggota koperasi dan kepada masyarakat luas.

670

e. Kegiatan kegiatan lain

Dalam usaha pembinaan perkembangan koperasi sejak permulaan Repelita II juga dilaksanakan berbagai penelitian. Penelitian yang dilaksanakan mempunyai dua fungsi utama. Pertama, untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna penentuan kebijaksanaan atau langkah-langkah yang perlu ditempuh. Dan kedua, untuk mempersiapkan penyusunan proyek-proyek pembangunan dalam bidang perkoperasian. Dengan didasari oleh penelitian-penelitian yang dilaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil serta proyek-proyek yang disusun dapat sepenuhnya dipertanggung jawabkan.

3. Hasil-hasil pelaksanaan pembinaan koperasi a. Bimbingan usaha

Hasil pembinaan usaha yang dilaksanakan selama tahun-tahun 1973/74 - 1977/78 dapat dilihat dari hasil usaha koperasi selama periode tersebut.

Kesempatan uuntuk melaksanakan pembelian gabah/beras dari para petani dalam rangka pengadaan untuk sarana penyangga Pemerintah bagi BUUD/KUD dibuka sejak tahun 1973/74. Langkah ini mempunyai dua tujuan. Pertama, meningkatkan kemampuan usaha BUUD/KUD. Kedua, mendorong BUUD/KUD berusaha meningkatkan kesejahteraan para petani dengan jalan menjaga agar petani memperoleh harga yang layak untuk hasil produksi yang dijualnya. Hasil yang dicapai dalam usaha ini ditunjukkan dalam Tabel X - 1.

Tahun 1972/73 BUUD/KUD mulai dipersiapkan untuk diikutsertakan dalam pengadaan pangan. Dari

671

Tabel X-1 tampak bahwa beras yang berhasil dikumpulkan oleh BUUD/KUD pada tahun 1973/74 berjumlah 253,9 ribu ton. Dalam tahun 1974/75 jumlah tersebut meningkat menjadi 348,6 ribu ton beras. Tahun 1975/76 meningkat lagi menjadi 368,0 ribu ton. Dalam tahun 1976/77 jum-lah yang berhasil dikumpulkan menurun menjadi 216,0 ribu ton. Dan dalam tahun 1977/ 78 sampai dengan akhir Desember 1977 berhasil dikumpulkan hanya 212,1 ribu ton. Penurunan itu antara

TABEL X - 1PERKEMBANGAN PENGADAAN BERAS STOCK NASIONAL

OLEH BUUD/KUD, 1973/74 - 1977/78

Pengadaan Beras Dana Kredit yang diberikan

Tahun Jumlah BUUD/K

Jumlah JumlahBeras (Ton) BUUD/KUD

Jumlah(juta

rupiah)1973/74 1.528 253.933 1.708 12.046,81974/75 1.786 348.645 1.924 18.637,81975/76 2.437 368.015 2.689 18.873,91976/77 2.385 216.009 3.035 17.900,71977/78 2.176 212.144 2.596 17.991,

5 *)*)Angka s/d Desember

lain disebabkan karena pada tahun 1976/77 dan tahun 1977/78 harga gabah di pasaran pada umumnya berada di atas harga dasar.

Dana kredit yang disediakan untuk BUUD/KUD dalam rangka pengadaan pangan pada tahun 1973/74 berjumlah Rp. 12.047 juta dan sejak tahun 1974/75 berkisar antara Rp. 17.991 juta dan Rp. 18.874 juta.

Di samping melaksanakan pembelian gabah/beras untuk pengadaan sarana penyangga Pemerintah, dalam rangka pembinaan ke-mampuannya untuk melaksanakan pemasaran bahan-bahan pertanian demi kepentingan para petani, BUUD / KUD juga diberi kesempatan untuk melaksanakan pembelian gabah/beras untuk disalurkan ke pasaran umum. Hasil yang dicapai dalam usaha ini ditunjukkan da-lam Tabel X - 2.

Dalam tahun-tahun tersebut, di samping melaksanakan usaha pembelian beras, BUUD/KUD juga melaksanakan kegiatan distribusi pupuk dan obat-obatan. Perkembangan hasil kegiatan tersebut

tampak pada Tabel X - 3 di bawah ini.

672

TABEL X - 2PERKEMBANGAN PENGADAAN BERAS UNTUK PASARAN

UMUM OLEH BUUD/KUD,1973/74 - 1977/78

Tahun Pengadaan Beras

Jumlah BUUD /KUD Jumlah Beras (Ton)

1973/74 1.528 82.9401974/75 1.786 133.2791975/76 2.437 193.3311976/77 2.385 184.0011977/78 x) 2.176 169.329

x) Angka s/d Desember 1977

TABEL X - 3PERKEMBANGAN PENJUALAN PUPUK DAN OBAT-OBATAN

OLEH BUUD/KUD MUSIM TANAM, 1973 - 1977

Musim Tanam

Jumlah

BUUD/KUD

Realisasi

Pupuk (ton) Obat2an (Kg/1)

MT - 1973 1.035 67.930 -MT - 1973/74 1.586 314.010 17.662MT - 1974 1.680 188.474 355.682MT - 1974/75 2.222 411.953 961.787MT - 1975 2.163 277.052 984.169MT - 1975/76 2.586 384.888 1.910.11

3MT - 1976 2.212 178.853 817.892MT - 1976/77 2.544 332.619 1.644.65

3MT - 1977 2.172 143.449 1.011.52

673

Sejak tahun 1975 usaha pengembangan koperasi kopra dipergiat lagi. Pembinaan kembali koperasi kopra dan rehabilitasi tataniaga kopra melalui koperasi, khususnya untuk daerah Sulawesi Utara sebagai proyek perintis, telah dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani produsen kelapa dan mendorong peningkatan produksi. Usaha tersebut telah berhasil memantapkan kedudukan koperasi sebagai penentu harga di wilayah proyek perintis. Melalui rehabilitasi yang dilaksanakan, program koperasi kopra telah dapat memulihkan kedudukan koperasi kopra di wilayah-wilayah yang bersangkutan.

Keberhasilan usaha di daerah proyek perintis tersebut telah mendorong koperasi kopra di daerah-daerah lainnya, seperti di Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Riau dan Kalimantan Barat, untuk melakukan kembali kegiatan pembelian dan penjualan kopra.

Perkembangan hasil usaha koperasi kopra selama ini tampak dalam Tabel X - 4. Dari tabel tersebut jelas sekali betapa pesat perkembangan koperasi kopra sejak tiga tahun yang lalu. Selama tiga tahun ini jumlah koperasi yang melaksanakan kegiatan pembelian dan penjualan kopra telah meningkat hampir empat kali lipat dan nilai usahanya telah meningkat menjadi sekitar tiga puluh kali lipat.

TABEL X - 4PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI KOPRA,

1975 – 1977

Modal Pembelian Penjualan

Tahun JumlahKoperas

kerja(Ribu Rp)(Ribu kg) (Ribu Rp) (Ribu kg)

(Ribu Rp)1975 53 395.68

48.227 348.07

96.502 339.529

1976 164 1.989.409

41.166 3.078.202

38.554 3.545.3941977 x)

191 2.715.091

93.426 9.510.996

89.293 10.581.920

x) Angka s/d Nopember 1977

674

Dalam tahun 1977 beberapa BUUD/KUD turut serta dalam me-laksanakan pembelian cengkeh dari para petani dalam rangka pelak-sanaan k0bijaksanaan harga dasar. Koperasi yang ikut serta dalam pembelian dan penjualan cengkeh berjumlah 121 buah dan pembelian mereka mencapai 5.223,6 ton cengkeh kering dengan nilai Rp. 20.126,4 juta, sedang penjualannya berjumlah 5.186,6 ton cengkeh kering seharga Rp. 20.146,6 juta.

Pembinaan BUUD/KUD merupakan dasar bagi pembinaan koperasi perikanan. Dalam pelaksanaannya pembinaan ini dilakukan secara bertahap dan selektip. Dengan menggunakan pola dasar pembinaan inilah sejak tahun 1975 perikanan rakyat di Muncar Jawa Timur di-bina. Yang telah dilaksanakan oleh BUUD Perikanan Muncar terutama adalah menyediakan unit-unit perlengkapan dengan jaring purse seine. Kegiatan ini dibiayai dengan dana kredit dari Bank Rakyat Indonesia dengan dijamin oleh Lembaga Jaminan Kredit Koperasi.

Mulai tahun 1977/78 usaha pengembangan perikanan rakyat melalui BUUD/KUD ini diperluas ke tujuh daerah lainnya, yaitu Kotamadya Ambon, Peunayong di Aceh, Bagan Asahan di Sumatera Utara, Pemangkat di Kalimantan Barat, Muara Angke di DKI Jaya, Eretan di Jawa Barat dan Tanjungsari di Jawa Tengah.

Perkembangan usaha koperasi perikanan rakyat dalam tahun-tahun yang lalu ditunjukkan dalam Tabel X - 5. Dari tabel tersebut tampak bahwa perkembangan usaha perkoperasian di bidang perikan-an tidak sepesat perkembangan usaha perkoperasian di bidang-bidang lain. Hal ini merupakan pencerminan dari kenyataan bahwa persoalan-persoalan

pengembangan koperasi yang ada dalam bidang perikanan jauh lebih pelik daripada yang ada dalam bidang-bidang lain.

Untuk menganekaragamkan usaha perkoperasian maka di bebe-rapa daerah telah diaintis berbagai kegiatan, seperti Perkreditan Candak Kulak, peningkatan usaha industri kecil/kerajinan rakyat yang antara lain meliputi pembinaan para pengrajin dalam industri/kerajinan rotan, ukir-ukiran, perkulitan, perak, minyak nilam dan pandai besi serta usaha pengerjaan logam.

675

TABEL X - 5PERKEMBANGAN KOPERASI PERIKANAN RAKYAT,

1972 – 1977

TahunJumlah

Koperasi Jumlah Simpanan Permodalan Nilai Usaha Anggota (Ribu Rp.) (Ribu Rp.)

1972 442 41.929 77.789 188.710 1.079.031973 520 37.138 107.531 270.751 1.224.181974 526 36.540 131.908 300.659 1.415.781975 503 34.323 175.247 467.499 2.372.621976 347 50.330 171.824 644.200 2.559.581977 *) 503 34.323 - 644.200 2.577.00

0*) Angka sampai akhir semester I.

Dalam bidang industri kerajinan rakyat yang termaju adalah ko-perasi batik. Kaperasi ini selama lima tahun yang lalu perkembangannya tidak terlalu menonjol. Oleh karena itu usaha-usaha pengem-bangannya masih perlu ditingkatkan.

Koperasi anyaman, terutama rotan, mulai mendapat perhatian dan memperoleh dukungan dari berbagai instansi dalam peningkatan produksi dan pemasarannya. Sejak dua tahun yang lalu Koperasi Rotan Tegalwangi di Cirebon, Koperasi Rotan di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan mendapat pembinaan secara intensip.

Hasil usaha Koperasi Kerajinan Rakyat selama tahun-tahun 1972-1976 ditunjukkan dalam Tabel X - 6.

Salah satu Koperasi Industri Kecil yang memperoleh prioritas dalam pembinaannya adalah BUUD/KUD Garam Rakyat, Koperasi ini sejak akhir tahun 1977 diikut-sertakan dalam kegiatan mengumpul-kan/membeli garam rakyat dari petani garam untuk menjaga agar para petani tersebut minimal menerima harga sama dengan harga dasar yang ditetapkan. Hasil pembelian mereka dijual

kepada P.N. Garam.

676

TABEL X – 6PERKEMBANGAN USAHA KOPERASI KERAJINAN RAKYAT,

1972 - 1976

Tahun JumlahKopera

si

Jumlah SimpananAnggota (Ribu

Permodalan(Ribu Rp.)

Nilai Usaha (Ribu Rp.)

1972 416 37.838 7.149.679 7.425.1461973 437 39.774 9.420.629 23.754.3681974 430 41.730 10.296.499 24.705.2521975 397 31.380 12.818.995 39.310.9741976 397 32.380

4.641.66612.818.995 20.775.446

Dalam pelaksanaan kegiatan ini sampai pertengahan bulan Januari 1978 BUUD/KUD yang bersangkutan telah berhasil menjual garam kepada P.N. Garam sebanyak 76.407 ton.

Untuk membantu pengembangan listrik di desa-desa, pada tahun 1972/73 telah dibangun 2 buah proyek perintis, yaitu Koperasi Listrik Pedesaan di Cokrotulung dan Buntalan. Koperasi tersebut menggunakan tenaga penggerak micro hydro yang berkapasitas 30 KW dan dapat melayani sebanyak 300 sampai 500 rumah. Proyek ini akan diperluas ke Lampung Tengah, Lombok Timur dan Luwu di Sulawesi Selatan.

Untuk membantu anggota-anggota koperasi dalam pembangunan atau pemugaran rumah, beberapa koperasi telah berusaha untuk membangun rumah. Di samping itu ada beberapa koperasi yang mempro-dusir bahan-bahan bangunan. Koperasi-koperasi yang berhasil membangun rumah untuk para anggotanya antara lain adalah Koperasi Simpan Pinjam di Cirebon, P.K.P.N. Unit Jasa di Purwokerto, I.K.P.N. di Bintaro Jakarta dan K.P.N. Enrekeng di Sulawesi Selatan. Koperasi-koperasi, yang telah berhasil memproduksikan bahan-bahan bangunan antara lain adalah Koperasi Produksi tegel, bata dan pipa beton di

Gresik dan Koperasi Produksi genteng di Sulawesi Tenggara.

677

b. Peningkatan permodalan.

Modal usaha koperasi diperoleh dari simpanan anggota dan pinjaman.

Modal yang diperoleh dari simpanan anggota sangat terbatas karena anggota-anggota koperasi pada umumnya terdiri dari golongan ekonomi lemah. Walaupun demikian, karena pembinaan koperasi di bidang simpanan anggota dilaksanakan dengan intensip maka hasilnya cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan simpanan anggota yang ditunjukkan dalam Tabel X - 7.

TABEL X - 7 ,PERKEMBANGAN SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI, 1972-1976

(juta rupiah)

Tingkat 1972 1973 1974 1975 1976

Koperasi Primer 3.344,9

4.516,9

6.282,3

9.683,1

12.741,8Pusat Koperasi 291,6 284,7 333,5 513,8 519,4Gabungan Koperasi 222,8 189,0 353,2 345,0 365,4Induk Koperasi 1.118,

11.797,

51.797,

52.844,

81.139,8

Jumlah 4.977,4

6.788,1

8.766,5

13.486,7

14.766,4

Dari tabel tersebut tampak bahwa simpanan anggota koperasi selama lima tahun ini telah berkembang dengan hampir 200 persen sehingga. pada tahun 1976 telah menjadi tiga kali lipat dibanding dengan tahun 1972

Pinjaman untuk koperasi-koperasi primer diperoleh dari Bank Rakyat Indonesia. Kecuali untuk kredit pangan, pinjaman dari BRI diperoleh dengan jaminan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi.

678

Dana yang disediakn untuk menjamin kredit bagi koperasi-koperasi primer tersebut sampai sekarang berjumlah Rp. 7.640,0 juta. Perincian nilai kredit yang dijamin setiap tahun ditunjukkan dalam Tabel X - 8 di bawah ini.

GRAFIK X – 1PERKEMBANGAN SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI,

1972 – 1976

679

TABEL X - 8REKAPITULASI PERKEMBANGAN DANA LJKK, JAMINAN KREDIT

DAN NILAI KREDIT YANG DIJAMIN

Tahun BUUD/KUD/Koperasi Dana LJKK Jaminan Kredit Nilai Kredit

Penerima Kredit (Juta Rp.) (Juta Rp.) (Juta Rp.)

1972/73

742 2.540 272,9 272,91973/7

43.431 900 1.577,6 23.798,0

1974/75

7.374 2.500 5.560,0 66.074,01975/7

67.560 1.700 7.894,4 98.979,1

1976/7 5.879 - 2.072,8 111.979,1977/7

8*) 5.666 - 1.990,8 9.290,4

*) Data s/d Desember 1977

Dari tabel tersebut tampak bahwa pada tahun 1972/73 dengan dana sebesar Rp. 2.540,0 juta dapat dijamin kredit senilai Rp. 272,9 juta. Pada tahun 1973/74 dana LJKK meningkat menjadi Rp. 3.440,0 juta dan dengan dana itu dapat dijamin kredit yang nilainya Rp. 23.798,0 juta. Pada tahun 1976/77 dana Lembaga Jaminan Kredit Koperasi berjumlah Rp. 7.640,0 juta dan tahun itu jumlah kredit yang dijamin mencapai Rp. 111.979,1 juta.

Untuk pembelian beras dan gabah dari petani, BUUD/KUD memperoleh kredit dengan syarat-syarat ringan dari Bank Rakyat Indonesia. Untuk rrleraperolsh kredit ini tidak perlu disediakan jamin-an. Dana kredit yang diperoleh dalam tahun 1973/74 berjumlah Rp. 12.046,8 juta, tahun 1974/75 Rp. 18.637,8 juta, tahun 1975 /76 Rp. 18.873,9 tahun 1976/77 Rp. 17.990, 7 juta dan tahun 1977/78 diperoleh Rp. 17.991,5 juta.

Untuk meningkatkan kegiatan perekonomian para pengusaha/ pedagang golongan ekonomi lemah di pedesaan maka sejak pertengahan triwulan terakhir tahun 1976 BUUD/KUD menyalurkan kredit candak kulak bagi pedagang kecil/bakul di desa-

desa. Dalam Tabel X - 9 dan Tabel X – 10 ditunjukkan secara terperinci angka-angka

680

TABEL X - 9HAS1L KEGIATAN PELAKSANAAN PERKREDITAN CANDAK KULAK,

PER TANGGAL 1 APRIL 1977

Pelaksanaan Pemberian Pembayaran Angsuran Sisa PinjamanNo. Propinsi jaman

Jumlah Jumlah Jumlah Koperasi Nasabah

Jumlah Jumlah Jumlah Koperasi Nasabah (RibuRp.)

Jumlah Jumlah Koperasi Nasabah (Ribu Rp.)

1. DKI Jakarta 5 1.003 9.890,0 5 828 7.163,2 5 482 2.726,92. Jawa Barat 53 22.378 102.501,

453 8.730 74.129,6 53 10.346 28.371,8

3. Jawa Tengah 155 61.593 224.140,4

155 39.711 144.216,5 155 35.833 79.923,94. D.I. Yogyakarta 55 25.046 121.372,

555 18.204 88.559,0 55 12551 32.813,5

5. Jawa Timur 239 123.576 429.542,4

239 51.496 294.312,5 239 68.034 135.229,96. B a 1 i 26 6.301 42.430,0 26 12.565 29.073,8 26 3.244 13.356,3

J u m l a h 533 239.897 929.876,7

533 131.534

637.454,6 533 130.490

292.422,3

681

TABEL X – 10HASIL KEGIATAN PELAKSANAAN PERKREDITAN CANDAK KULAK,

PER TANGGAL 24 NOPEMBER 1977

682

yang menggambarkan hasil pelaksanaan kebijaksanaan perkreditan tersebut pada akhir triwulan pertama dan pada pertengahan triwulan terakhir tahun 1977.

Dari perbandingan antara kedua tabel tersebut tarnpak bahwa selama delapan bulan jumlah koperasi yang ikut serta melaksanakan kredit candak kulak meningkat dengan 134 persen, jumlah nasabah-nya meningkat dengan 160 persen, dan jumlah pinjamannya meningkat dengan 229 persen.

Dengan meningkatnya simpanan anggota, penyediaan jaminan kredit oleh LJKK serta penyediaan fasilitas perkreditan lain, modal usaha koperasi selama lima tahun ini telah meningkat sebagaimana terlihat pada Tabel X - 11.

TABEL X-11PERKEMBANGAN MODAL KOPERASI, 1972 – 1976

(juta rupiah)

Tingkat 1972 1973 1974 1975 1976

Koperasi Primer 6.013,6 8.426,8 12.520,1 21.112,0 40.263,4Pusat Koperasi 2.717,2 2.308,2

2.446,63.209,5 3.736,9

Gabungan Koperasi

1.335,6 1.497,9 1.542,7 1.738,4 1.953,4Induk Koperasi 7.514,6 9.625,8

9.625,812.757,0 5.806,2

J u m l a h 17.581,0

21.858,7 26.135,2

38.816,9 51.799,9

Pada tahun 1972 modal usaha koperasi seluruhnya berjumlah Rp. 17.581,0 juta. Pada akhir tahun 1976 modal itu berjumlah Rp. 51.799,9 juta. Ini berarti bahwa selama empat tahun yang lalu modal koperasi setiap tahun rata-rata meningkat dengan 32,15 persen.

683

GRAFIK X – 2PERKEMBANGAN MODAL KOPERASI

1972 – 1976

684

Keadaan permodalan koperasi dalam tahun 1977 belum dapat disajikan. Tetapi dapat dikemukakan bahwa menurut data yang tersedia sampai pada akhir semester pertama tahun 1977 modal koperasi seluruhnya telah berjumlah Rp. 62.072,3 juta. Jadi sampai pada pertengahan tahun 1977 pun modal koperasi dibanding dengan tahun 1976 telah meningkat dengan hampir 20 persen.

Sebagai hasil kegiatan yang ditempuh dalam pembinaan usaha di bidang perkoperasian, usaha koperasi selama lima tahun ini telah berkembang seperti tampak dalam Tabel X - 12 di bawah ini.

Dari Tabel X - 12 tampak bahwa nilai usaha koperasi selama tahun-tahun 1972 1976 rata-rata setiap tahun meningkat dengan 47,52 persen sehingga nilai usaha yang berjumlah Rp. 34.225,6 juta dalam tahun 1972 menjadi Rp. 149.126,0 juta dalam tahun 1976.

TABEL X – 12PERKEMBANGAN NILAI USAHA KOPERASI, 1972 – 1976

(juta rupiah)

Tingkat 1972 1973 1974 1975 1976

Koperasi Primer 20.987,1 27.612,1 49.438,3 90.232,8 110.277,6

Pusat Koperasi 6.163,6 6.306,5 8.292,8 8.100,7 11.029,2

Gabungan Koperasi

2.825,2 7.893,9 10.969,1 13.315,0 15.295,1

Induk Koperasi 4.249,7 19.700,8 19.700,8 32.771,9 12.524,1

J u m l a h 34.225,6 61.513,3 88.401,0 144.420,4 149.126,0

Nilai usaha koperasi selama enam bulan dalam tahun 1977 telah mencapai Rp. 186.216,0 juta. Ini

berarti bahwa nilai usaha koperasi selama setengah tahun itu telah melebihi nilai usaha tahun 1976 se-banyak hampir 25 persen.

685

GRAFIK X – 3PERKEMBANGAN NILAI USAHA KOPERASI,

1972 – 1976

686

c. Pembinaan organisasi koperasiDi atas telah disebutkan bahwa pembinaan

organisasi perkoperasian diusahakan dengan jalan memberikan pendidikan mengenai pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan perkoperasian kepada petugas-petugas di lingkungan koperasi-koperasi primer serta menyeleng-garakan pemeriksaan pembukuan dan pembinaan dalam pemanfaatan kredit secara teratur.

Pembinaan organisasi yang telah dilaksanakan selama beberapa tahun ini memberikan hasil-hasil sebagai di bawah ini.

Dari Tabel X - 13 terlihat bahwa jumlah koperasi selama 5 tahun ini meningkat dengan 28,6%, dari 18.054 pada tahun 1972 menjadi 23.214 pada tahun 1976. Kenaikan jumlah koperasi tersebut cukup menggembirakan, terutama apabila diingat bahwa selama tahun-tahun tersebut sedang dilaksanakan kebijaksanaan integrasi horizontal, yaitu penggabungan beberapa koperasi yang terdapat dalam suatu wilayah unit desa menjadi satu BUUD/KUD.

Selama lima tahun ini pembinaan organisasi BUUD/KUD memperoleh perhatian utama. Pengutamaan ini didasarkan pada hal-hal berikut.

TABEL X – 13

PERKEMBANGAN JUMLAH KOPERASI SELURUH INDONESIA,

1972 – 1976

Tingkat 1972 1973 1974 1975 1976

Koperasi Primer 17.261

3.8.970 22.404

22.864

22.394Pusat Koperasi 659 683 655 666 678

Gabungan Koperaei 119 127 126 137 130

Induk Koperasi 15 15 15 12 12

J u m 1 a h 18.054

19.975 23.200

23.679

23.214

687

GRAFIK X – 4PERKEMBANGAN JUMLAH KOPERASI SELURUH INDONESIA,

1972 – 1976

688

Sebagian besar dari penduduk Indonesia hidup di pedesaan dan bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan rakyat, perikanan dan kerajinan rakyat. Dengan demikian memberikan perhatian utama terhadap pembinaan BUUD/KUD berarti memberikan perhatian utama terhadap pembinaan lembaga yang harus dapat menjadi wahana utama untuk pengembangan ekonomi pedesaan dan peningkatan pendapatan golongan penduduk yang pada umumnya termasuk dalam golongan yang perbendapatan terendah. Dengan demikian pemberian prioritas kepada pembinaan BUUD/KUD, di samping sesuai dengan watak sosial koperasi, juga merupakan realisasi dari pada usaha mencapai pemerataan pembagian hasil-hasil pembangunan.

Khusus mengenai BUUD perlu selalu diingat bahwa badan ini harus berbentuk hukum koperasi sehingga setiap BUUD harus me-rupakan Koperasi Unit Desa.

Perkembangan jumlah BUUD/KUD sejak tahun 1972 dapat dilihat dari Tabel X - 14.

Dari tabel tersebut tampak bahwa dalam tahun 1972 BUUD/ KUD berjumlah 633 buah. Dalam tahun 1.973 jumlah BUUD/KUD meningkat menjadi 2.361 buah dan yang telah berbadan hukum 609 buah. Dalam tahun 1977 seluruh BUUD/KUD telah mencapai jumlah 4.042 buah dan di antaranya yang telah berbadan hukum meliputi 2.883 buah.

Perkembangan jumlah anggota koperasi merupakan salah satu indikasi utama mengenai perkembangan kemampuan sistim koperasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perkoperasian. Dari Tabel X-15 tampak bahwa sejak tahun 1972 sampai pertengah-an tahun yang lalu

jumlah anggota Koperasi telah meningkat dari 2.791 ribu orang menjadi 7.612 ribu orang. Jadi selama lima setengah tahun tersebut jumlah anggota koperasi telah meningkat dengan 173 persen.d. Pendidikan dan penyuluhan perkoperasian

Untuk memperkokoh organisasi koperasi serta meningkatkan kemampuan usaha koperasi, pendidikan mempunyai peranan yang

689

TABEL X – 14PERKEMBANGAN JUMLAH BUUD/KUD DI SELURUH INDONESIA,

1972 – 1977

x) Data per 17 nopember 1977x) Termasuk PUSKUD

690

GRAFIK X – 5PERKEMBANGAN JUMLAH BUUD/KUD DI SELURUH INDONESIA,

1972 – 1977

691

691

TABEL X - 15PERKEMBANGAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI PRIMER,

1972 - 1976(dalam ribuan)

Jenis 1972 1973 1974 1975 1976 1977 *)

Koperasi bidangPertanian 1.43

2513 3.358 7.479 6.179 6.311

Koperasi bukanPertanian 1.35

92.45

91.432 1.267 1.300 1.301

Jumlah 2.791

2.972

4.790 7.446 7.479 7.612*) Angka semester I

sangat penting. Pendidikan yang telah dilaksanakan selalna tahuntahun 1973/74 - 1977/78 meliputi pendidikan bagi para pembina baik di lingkungan, Pemerintah maupun di lingkungan Gerakan Kope-rasi. Dalam lingkungan Pemerintah pendidikan diberikan dengan menyelenggarakan kursus-kursus dalam penyuluhan koperasi, peni- lainan proyek, akuntansi administrasi, perkreditan dan sebagainya. Sedang dalam lingkungan Gerakan Koperasi, pendidikan diberikan dengan menyelenggarakan kursus-kursus tata-laksana, kursus-kursus atau latihan-latihan dalam bidang-bidang pembukuan, pergudangan, perkreditan dan lain-lain.

Di samping itu juga diadakan pendidikan bagi anggota pengurus, kader koperasi dan anggota badan pemeriksa Pendidikan bagi anggota pengurus diberikan dalam bentuk kursus kursus pengetahuan-dasar tentang perkoperasian, tatalaksana usaha, permodalan dan pembukuan. Pendidikan bagi anggota, badan pemeriksa, kecuali kursus pengetahuan dasar tentang perkoperasian, tatalaksana usaha, permodalan dan pembukuan juga meliputi pengetahuan tentang akuntasi dan pemeriksaan. Pendidikan bagi kader koperasi diberikan dalam bentuk kursus pengetahuan tentang

perkoperasian dan cara-cara me-nyampaikan pengetahuan perkoperasian itu kepada anggota yang lain atau kepada calon anggota koperasi.

692

GRAFIK X – 6PERKEMBANGAN JUMLAH ANGGOTA KOPERASI PRIMER,

1972 – 1977

693

Jumlah tenaga pembina di lingkungan Femerintah- yang telah-mengikuti kursus semenjak tahun 1972/73 meliputi 3.596 orang, yang perinciannya ditunjukkan dalam Tabel X 16.

TABEL X - 16PERKEMBANGAN JUMLAH TENAGA YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN

PEMBINADI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KOPERASI,

1972/73 – 1977/78

Jenis Pendidikan 1973/74 1974/75 1976/76 1976/7 1977/7

1. Penilai Proyek 262 40 60 30 302. Akuntansi 29 30

3. Administrasi 164 94

4. Perkreditan (LJKK ) 32 164 117

5. Pameriksa 30

6. Pembina BUUD/KUD 42 42 261 **) 730 **)7. Tenaga Konsultan 15 20 20

8. Tenaga Penerangan/Penyuluhan 30 289

20

9. Tehnik Perkoperasian 520

39 339

10. Statistik 30

11. Perencana 30 30

12. Tatalaksana Kepegawaian 30

13. Pengendali proyek 30

Jumlah 262 188 519

1.207 900

*) Data semastar 1 tahun 1977/78**) Pembina tingkat I dan II kredit candak kulak,

cengkeh, karet, kopra, perikanan dan Industri kerajinan serta pangan.

694

Tenaga dalam lingkungan gerakan koperasi yang telah mengikuti kursus-kursus selama lima tahun ini seluruhnya berjumlah 33.928 orang. Mengenai perincian perkembangannya ditunjukkan dalam Tabel X-17.

TABEL X - 17PERKEMBANGAN JUMLAH TENAGA KADER DARI LINGKUNGAN GERAKAN

KOPERASI YANG MEMPEROLEH PENDIDIKAN PENHINA,

1972/73 – 1976/77

Jenis Pendidikan 1972/73

1973/74 1974/75

1975/76 1976/77

1. Manager BUUD/KUD/Koperasi

647 727 999 4632. Juru Buku 367 154 676 5203. Petugaa Ondang - - - 404. Petngas Pupuk/obat2an

59 77 589 1735. Kepala Bagian Kredit - - - 5336. Pengamat Perkreditan

- - - 5337. Masinis RMU 249 33 - -8. Pengurus BUUD/KUD/Koperasi

584 609 1.279 4669. Kader BUUD/KUD/Koperasi

6.443 4.094 4.761 3.163 5.54810. Badan Pemeriksa - - - - 160

Jumlah 6.443 6.000 6.341 6.706 8.436

Perlu dikemukakan bahwa pendidikan tenaga kader dari lingkungan gerakan koperasi selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Gerakan Koperasi.

Untuk memperoleh informasi yang diperaukan guna penentuan kebijaksanaan atau langkah-langkah yang perlu ditempuh dan untuk mempersiapkan penyusunan suatu proyek pembangunan perkoperasian, maka sejak tahun 1972/73 setiap tahun diadakan penelitian atau survey di berbagai daerah. Adapun hasilnya dapat dilihat dari Ta-bel X - 18.

695

TABEL X - 18

DAFTAR SURYEY PERKOPERASIAN 1972/73 - 1976/77

Tahun Jenis Survey

Lokasi/Daerah

1972/73 1. Identifikasi Masalah di beberapa Jawa Tengah Koperasi Perkebunan Rakyat dan D.I. Yogyakarta Kerajinan Rakyat

1973/74 1. Pengikut Sertaan BUUD/KUD da- Kalimantan Selatan lam Bimas.

2. Peranan koperasi di bidang Kera- D.I. Yogyakarta

jinan Rakyat dan Industri Kecil. Jawa Tengah3. Peningkatan Perkreditan dan Permo- Sulawesi Selatan

dalam Koperasi. Jawa Barat4. Peningkatan Usaha Koperasi di Bogor, Jawa Barat

Sektor Pertanian.1974/75 1. Tabungan Pedesaan di 12 Desa

Semarang, Jawa Tengah Sample dalam 6 Kecamatan.2. Peranan Koperasi dalam Dinamika

Pedesaan.3. Pemasaran Sayur-mayur oleh, Ko- Jawa Barat

perasi4. Peranan Koperasi dalam Pengem- Jawa Tengah

bangan Tanaman Perdagangan. Sulawesi Utara

Sulawesi Selatan5. Kemungkinan Pembangunan Ko- Jawa

Tengah perasi Tambak.

6. Kemungkinan koperasi melaksana- Jawa Tengah kan pembangunan Koperasi - Peru

mahan.7. Penggabungan

Koperta menjadi Sumatera BaratBUUD/KUD D.I. Aceh

8. Pengembangan Koperasi Perikan- Sumatera Barat an laut.

9. Peranan Koperasi dalam pembina- Kalimantan Selatan an usaha pertanian di daerah trans-migrasi.

10. Pembangunan perkoperasian. Lampung

11. Kemungkinan pemasaran ternak Nusa Tenggara Barat oleh Koperasi.

12. Pembinaan Koperasi Cengkeh dan Maluku Pala.

696

1975/76 1. Kemungkinan pengembangan Ko- Lampung perasi Peternakan.2. Kemungkinan penanganan kopi Bengkulu

oleh Koperasi.3. Peranan BUUD/KUD/Koperasi da- -

lam usaha pertanian.4. Modernisasi usaha pertambakan Jawa Tengah

ikan melalui Koperasi.5. Masalah Investasi untuk pemasaran D.I. Yogyakarta

kerajinan rakyat oleh Koperasi.6. Masalah kebutuhan perumahan ba- Banyumas, Jawa

gi pegawai negeri di dalam ling-kungan PKPN.

7. Peranan koperasi dalam menangani Sumatera bagian Selatan masalah lada.

8. Penanganan masalah tembakau oleh Jawa Timur Koperasi.

1976/77 1. Identifikasi masalah pemasaran sa- Jawa Tengah pi kereman PUTP dan kemungkin- Jawa Timur an ikut sertanya Koperasi dalampemasarannya.

2. Identifikasi pemasaran ikan pin- Jawa Timur dang dalam rangka meningkatkan peranan BUUD/KUD- bidang peri-kanan

3. Kemungkinan pembangunan Pusat Walenrang dan Mangku-Koperasi Petani (Farms Cooperative tana, LuwuCentre).

4. Penelitian Koperasi Kerajinan Jepara, Jawa TengahUkiran.

5. Penelitian Koperasi Kerajinan Ro- Kalimantan Selatan tan. Kalimantan Tengah

Cirebon, Jawa Barat6. Penelitian Koperasi Kerajinan Ni- D.I. Aceh

lam.7. Penelitian Koperasi Kerajinan Ku- Cibaduyut, Jawa Barat

lit. Magetan, Jawa Timur8. Pengembangan perikanan rakyat Kodya Ambon melalui BUUD/KUD. Peunayong, D.I. Aceh

Bagan Asahan, Sumatera Utara Pemangkat, Kalimantan Barat Muara Angke, DKI Jaya Eretan, Jawa Barat

Pemalang, Jawa Tengah Muncar, Jawa Timur

9. Peranan Koperasi dalam memobili- Semarang, Jawa Tengah sir Tabungan Pedesaan.

697

4. Kebijaksanaan Baru Dalam Pembinaan Koperasi

Untuk mengkokohkan peranannya sebagai salah satu wadah penghimpun kekuatan ekonomi lemah dalam perekoriomian Indonesia pembinaan terhadap BUUD/KUD perlu lebih ditingkatkan lagi. Dalam hubungan ini Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No. 2 tahun 1978 tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa. Dalam Inpres ini diinstruksikan kepada Menteri-Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi, Dalam Negeri, Pertanian, Perindustrian, Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik dan Menteri Keuangan serta Gu- bernur Bank Indonesia, Kepala Badan Urusan Logistik dan Para Gu- bernur Kepala Daerah, agar sesuai dengan bidang tugas masing-masing, meningkatkan usaha-usahanya untuk membantu pembinaan dan pengembangan BUUD/KUD.

lnstruksi tersebut memperjelas tugas masing-masing Menteri dan Pejabat dalam pembinaan BUUD/KUD. Dalam Instruksi tersebut an-tara lain disebutkan-bahwa para Gubernur Kepala Daerah juga ber- kewajiban memberikan petunjuk-petunjuk langsung atau tidak langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Koperasi dalam usaha mengembangkan kemampuan koperasi.

Dengan adanya Instruksi tersebut kebijaksanaan-kebijaksanaan serta langkah-langkah para pejabat, baik di Pusat maupun di Daerah, dalam rangka pembinaan BUUD/KUD akan dapat lebih terarah, sin-kron dan terkoordinasikan.

Selanjutnya dalam Instruksi Presiden tersebut ditetapkan pula pokok-pokok pengarahan dan pedoman bagi- pengembangan BUUD/ KUD antara lain seperti di bawah ini.

Pengembangan Badan Usaha Unit Desa/Koperasi

Unit Desa ber-tujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri secara nyata serta mampu memetik dan menikmati hasil pembangunan guna meningkatkan taraf hidupnya.

Desa-desa yang meliputi pemukiman dengan wilayah kerjanya dikelompokkan dalam kesatuan yang merupakan kesatuan ekonomi terkecil dari kerangka pembangunan pedesaan, yang merupakan satu wa-

698

dah organisasi dan pengembangan bagi berbagai kegiatan ekonomi di wilayah bersangkutan melalui suatu badan usaha yang bentuk hu- kumnya koperasi, yang disebut Koperasi Unit Desa. Pembentukan KUD dilakukan oleh warga desa sendiri. KUD mempunyai kelengkap-an organisasi dan manajemen koperasi.

Ditegaskan bahwa KUD merupakan pusat pelayanan untuk berbagai kegiatan perekonomian pedesaan. Dan dengan demikian harus dikembangkan agar mampu melaksanakan fungsi-fungsi perkreditan, penyediaan sarana produksi dan barang-barang keperluan sehari-hari, pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Di samping itu ditegaskan pula bahwa Pengurus KUD dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengurus bertugas merumuskan kebijaksanaan usaha KUD berdasarkan keputusan Rapat Anggota. Untuk melaksanakan kebijaksanaan usaha sehari-hari Pengurus mengangkat seorang manager yang mempunyai kemampuan pengelolaan perusahaan dan mencurahkann waktu sepenuhnya pada pekerjaannya. Manager ini bertanggung jawab kepada Pengurus dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para pelaksana/karyawan.

Untuk dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada warga desa, KUD mendirikan sarana-sarana pelayanan di seluruh wilayah-nya. Tiap warga desa yang mendapatkan pelayanan KUD menjadi anggota KUD.

Para anggota KUD dikelompokkan berdasarkan kegiatan ekonomi di dalam kelompok-kelompok usaha tani, industri/kerajinan, perdagangan dan sebagainya. Anggota KUD dapat masuk dalam lebih dari satu kelompok kegiatan ekonomi.

Untuk pelaksanaan bimbingan dan pembinaan yang terpadu, penyuluhan teknis oleh penyuluh-penyuluh lapangan dari dinas-dinas teknis di bidang usaha tani,

industri/kerajinan, pekerjaan umum dan tenaga listrik, perkreditan dan sebagainya yang ada di wilayah BUUD/ KUD dilakukan melalui kelompok-kelompok anggota. Khusus di bidang teknis perkreditan, bimbingan dan pembinaan, termasuk pengawasan dan pemeriksaan, dilakukan oleh Bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.

699

Dengan dilaksanakannya instruksi ini sebaik-baiknya diharapkan bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama KUD akan dapat menjadi soko guru ekonomi rakyat pedesaan yang sehat dan mantap.

B. PEMASARAN DALAM NEGERI

1. Pendahuluan

Pemasaran adalah segala kegiatan yang dilaksanakan untuk menyampaikan barang-barang konsumsi dari bahan-bahan sarana produksi dari produsen ke konsumen. Sebagai keseluruhan kegiatan-kegiatan pemasaran barang-barang konsumsi dan bahan-bahan sarana produksi meliputi kegiatan pemasaran dari daerah yang satu ke daerah yang lain, dari pulau yang satu ke pulau yang lain, dari kota yang satu ke kota yang lain, dari kota-kota ke wilayah-wilayah pedesaan dan sebaliknya, dan juga pemasaran barang-barang dan bahan- bahan produksi ke negara-negara lain.

Di samping itu pemasaran juga meliputi kegiatan kegiatan yang dimaksudkan untuk menjembatani jarak yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan antara (1) waktu produksi sesuatu barang dan waktu pemanfaatan barang tersebut dan (2) sifat atau bentuk sesuatu barang pada saat selesai diprodusir dan sifat atau bentuk barang pada waktu dimanfaatkan:

Di dalam Repelita II dalam bidang perdagangan dalam negeri antara lain ditetapkan tujuan-tujuan sebagai berikut. Pertama, me- lanjutkan kebijaksanaan yang ditujukan untuk menjaga stabilitas harga bahan-bahan produksi dan barang-barang konsumsi pada umumnya. Kedua, menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran sarana produksi dan bahan-bahan serta barang-barang terutema yang merupakan kebutuhan pokok. Ketiga, memperluas pasaran

bahan-bahan dan barang-barang hasil produksi dalam negeri baik di dalam maupun di luar negeri. Keempat, meningkatkan dan mengembangkan dayaguna dan hasilguna sistem pemasaran di dalam negeri. Kelima, menjamin adanya kepastian usaha dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat. Keenam, perluasan lapangan usaha dalam bidang

700

perdagangan. Dan ketujuh, meningkatkan peranan dan partisipasi serta memperbaiki kedudukan pedagang golongan ekonomi lemah dalam bidang perdagangan.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut di atas maka selama tahun-tahun 1973/74 1977/78 telah diambil kebijaksanaan dan langkah-langkah seperti yang diuraikan di bawah ini.

2. Langkah-langkah Kebijaksanaan dan Hasil-hasil Pelaksanaan- nya

a. Penyelenggaraan Sarana Penyangga (Stock) Nasional.

Untuk menjaga agar persediaan barang-barang dan bahan-bahan industri selalu dapat mengimbangi permintaan pada tingkat harga yang wajar maka selama lima tahun ini ditempuh kebijaksanaan penyelenggaraan sarana penyangga nasional. Kebijaksanaan tersebut, di samping meliputi, beras dan gula, juga meliputi beberapa jenis bahan penting yang lain seperti pupuk, semen, besi beton, kertas koran, aspal dan bahan obat-obatan. Hasil-hasil dari pelaksanaan kebijaksanaan tersebut sebagian dapat tergambarkan dari tabel-tabel di bawah ini.

Tabel-tabel X - 19 dan X - 20 masing-masing menunjukkan harga semen di Medan, Jakarta dan Surabaya serta harga besi beton di Jakarta.

Selanjutnya dalam Tabel X - 2I, X - 22, X - 23 dan X - 24 ditunjukkan perkembangan harga-harga minyak goreng, gula pasir, minyak tanah dan tekstil di beberapa kota selama tahun-tahun 1972/73 - 1977/78.b. Perluasan pasaran

Untuk memperluas pasaran barang-barang produksi dalam negeri telah diselenggarakan Pusat Pameran Dagang.

Sejak tahun 1975 diselenggarakan Pusat Pameran Dagang di Jakarta. Dalam tahun itu sebanyak 100 perusahaan ikut serta dalam

701

A p r i 1J u l iOktoberJanuari

1973/74

1974/75 1975/76 1976/77 1977/78

888950975

2.083

2.0501.7191.6131.581

1.3251.2001.200-

1.421 -1.2581.260

1.1821.1511.375

-

J a k a r t a

1973/74 1974/75 1975/76 1976/77

1977/78

A p r i 1 810 1.813 1.475 1.750 1.200J u l i 825 1.475 1.637 1.480 1.225Oktober 963 1.425 1.750 1.225 1.226Januari 2.875 1.425 1.750 1.250 -

S u r a b a y a

1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977/78

A p r i 1 735 1.756 1.550 1.788 1.325J u l i 855 1.701 1.638 1.725 1.435Oktober 1.206 1.450 1.650 1.358 1.435Januari 2.175 1.438 1.590 1.350 -

TABEL X – 19PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN SEMEN

DI MEDAN, JAKARTA DAN SURABAYA,1973/74 – 1977/78

(Rp./zak)

M e d a n

702

GRAFIK X – 7PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN SEMEN


703

TABEL X - 20

PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN BESI BETON

DIJAKARTA,1974/75 - 1977/78

(Rp./Kg)

1974/75 1975/76 1976/77 1977/78

April 195,41 184,81 152,20 125,59Juli 196,88 149,84 152,24 125,60 Oktober 184,78 149,82 152,24 125,67 Januari 182,72 151,81 152,24 td.

td. = tidak ada data.

kegiatan pameran dagang tersebut. Jumlah peserta dalam tahun 1976/77 meningkat menjadi 152 perusahaan dan dalam tahun 1977/78 meningkat menjadi 510 perusahaan.

Perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam pameran dagang tersebut berdomisili di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Secara bertahap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam usaha ini akan diperluas sehingga Pusat Pameran Dagang yang toeah diba-ngun dapat merupakan pusat informasi pasar baik bagi para pengusaha produsen maupun bagi para pedagang barang-barang hasil produksi dalam negeri. Di samping itu diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pengarahan dan bimbingan bagi para produsen/pengusaha dan pusat pengembangan,

penelitian dan analisa pasar. Melalui pameran ini para pengusaha pedagang dan industriawan diharapkan akan memperoleh informasi untuk rmengetahui barang-barang yang dihasilkan oleh pro-dusen-produsen kita aerta potensi produksi para produsen masing-masing. Di samping itu para pengusaha pedagang dan industriawan tersebut juga akan memperoleh bantuan untuk mengetahui harga

704

GRAFIK X – 8PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN BESI BETON DI JAKARTA,

1972/73 – 1977/78

705

TABEL X – 21PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN MINYAK GORENG


(Rp/Botol)

TABEL X – 22PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN GULA PASIR


(Rp/Kg

706

TABEL X – 23PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN MINYAK TANAH


(Rp/Botol

TABEL X – 23PERKEMBANGAN RATA-RATA HARGA ECERAN TEKSTIL KASAR


(Rp/Meter)

707

barang barang tersebut, untuk menghubungi para produsen dan untuk menyampaikan keinginan-keinginan mereka berkenaan dengan barang- barang yang hendak mereka beli.

Di samping kegiatan pameran dagang tersebut usaha perluasan pasaran untuk barang-barang produksi dalam negeri juga dilaksanakan dengan jalan meningkatkan pembinaan surveyor, makelar dan sistem periklanan.c. Peningkatan dayaguna dan hasilguna sistem

pemasaran

(1) Pembangunan fasilitas pergudanganSalah satu hal yang dapat menekan dayaguna dan

hasilguna sistem pemasaran ialah adanya kekurangan fasilitas pergudangan. Perkembangan fasilitas pergudangan selama ini kurang dapat mengimbangi perkembangan kebutuhan. Di antara gudang-gudang yang ada pun banyak yang kurang memenuhi syarat. Demikianlah, maka untuk meningkatkan kelancaran pemasaran barang-barang diambil kebijaksanaan untuk mendorong pembangunan gudang-gudang.

Dalam bab mengenai pangan dan gizi serta dalam bab mengenai. koperasi telah dikemukakan hasil-hasil pembangunan gudang-gudang beras dan gabah yang telah dilaksanakan. Hasil-hasil tersebut tidak akan dibicarakan lagi disini.

Dalam tahun 1977/78 telah selesai dibangun pula gudang-gudang pupuk, seluruhnya berkapasitas sebesar 324.500 ton. Lokasi gu-dang-gudang tersebut tersebar di daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Kalimantan, Selatan. Perinciannya ditunjukkan dalam Tabel X-25. Dari tabel tersebut tampak bahwa pembangunan sebagian gudang tersebut dibangun

oleh P.T. PUSRI dan sebagian ditangani oleh Departemen Perdagangan.

Dangan adanya gudang-gudang tersebut, ditambah dengan gudang milik P.T. Pertani yang seluruhnya berkapasitas 368.400 ton, diharapkan bahwa dimasa-masa yang akan datang tidak akan ada kesukaran untuk penyimpanan pupuk di kabupaten-kabupaten.

Di samping itu dalam tahun 1977/78 telah selesai dibangun su-atu kompleks pergudangan yang seluruhnya berkapasitas lebih kurang

708

TABEL X - 25

PEMBANGUNAN GUDANG-GUDANG PUPUK

1,2 juta ton di Cakung, suatu tempat yang lokasinya kira-kira 9 Km sebelah selatan. Tanjung Priok. Di dalam kompleks pergudangan itu terdapat gudang tertutup, gudang khusus peti kemas, gudang khusus barang-barang berbahaya serta lapangan penumpukan. Kompleks pergudangan ini mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan barangbarang dan sebagai entrepot publik.

Dengan adanya sarana pergudangan seperti yang digambarkan di atas ini, sebagian besar dari kebutuhan pergudangan telah dapat terpenuhi. Namun kebutuhan akan tambahan fasilitas pergudangan, ter-utama di daerah-daerah pedesaan, masih tetap ada. Karena itu maka kebijaksanaan untuk mendorong pembangunan gudang-gudang khusus-nya di daerah pedesaan masih akan diteruskan.

(2) Standar Mutu BarangSejak tahun 1974/75, telah disusun konsep standar

konsensus barang. Sampai sekarang penyusunan konsep tersebut telah meliputi 100 jenis komoditi. Atas

dasar standar konsensus tersebut telah di tetapkan atandar mutu barang-barang ekspor untuk 49 komoditi. Dengan standar mutu barang-barang tersebut akan semakin besar kesem-

709

patan bagi para produsea untuk meraperoleh harga yang sesuai dengan kwalitas yang mereka hasilkan. Sedang bagi para konsumen akan se-makin, besar kesempatan untuk memperoleh barang dengan kwalitas yang diinginkan pada tingkat harga yang wajar.

(3) MetrologiUntuk meningkatkan ketertiban dalam pengukuran

barang-barang yang diperdagangkan sejak tahun 1975/76 telah diusahakan penyempurnaan Undang-Undang Tera. Di samping itu penyediaan sarana kemetrologian dan peneraan ulang alat-alat ukur yang dipakai dalam perdagangan ditingkatkan. Selaajutnya untuk perluasan pela-yanan tera ulang dan untuk pengawasan serta pengembangan kegiatan-kegiatan kemetrologian telah ditingkatkan pula kemampuan tenaga- tenaga penera pada kantor metrologi di daerah-daerah. Dewasa ini telah dipersiapkan pula pembukaan dinas-dinas tera baru di daerahdaerah yang belum ada.

(4) Peningkatan dayaguna pemasaraa beberapa bahan

(a) Cengkeh

Dalam rangka usaha meningkatkan dayaguna pemasaran cengkeh hasil produksi dalam negeri, Pemerintah akhir tahun 1976 menetap-kan beberapa kebijaksanaan. Antara lain ditentukan bahwa :(i) Harga dasar cengkeh setinggi Rp 3.500, per kg.(ii) BUUD/KUD diikut sertakan sebagai badan

pemasaran cengkeh. (iii) Perdagangan cengkeh antar pulau dapat

dilakukan secara bebas.(iv) Pemerintah menetapkan sumbangan rehabilitasi

cengkeh sebesar Rp. 300,- per kg untuk seluruh daerah.

Dengan adanya kebijaksanaan diatas ini ldiharapkan produksi cengkeh dalam negeri akan cepat meningkat, para petani yang bersangkutan semakin sejahtera dan kebutuhan akan cengkeh dalam negeri segera terpenuhi dari hasil produksi dalam negeri.

710

(b) Garam RakyatKarena sifat produksi garam rakyat sangat

tergantung pada keadaan cuaca, produksi dalam negeri sejak awal Pelita II telah menga-lami pasang surut. Demikianlah maka sewaktu-waktu Pemerintah mengizinkan impor garam.

Pada tahun 1977 produksi dalam negeri sangat meningkat dan dalam tahun itu impor garam dihentikan. Dalam tahun itu yang menjadi persoalan adalah pemasaran garam produksi dalam negeri. Tepat- nya yang dihadapi dalam bidang pergaraman pada tahun 1977 adalah persoalan harga yang diterima oleh para petani produsen garam. Demikianlah maka untuk meningkatkan penerimaan mereka dengan jalan meningkatkan dayaguna pemasaran garam Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijaksanaan berikut :(i) Harga dasar garam ditetapkan kwalitas I Rp. 7,-

per kg dan kwalitas II Rp. 5,- per kg.(ii) BUUD/KUD melakukan pengumpulan/pembelian

garam dari petani garam. Dalam hal BUUD/KUD belum ada atau belum dapat berfungsi maka pengumpulan/pembelian tersebut dilakukan oleh PN Garam dengan harga dasar.

(iii) Menugaskan PN Garam sebagai pemegang sarana penyangga garam dan menjaga agar harga garam stabil pada tingkat yang layak bagi petani produsen serta wajar bagi konsumen.

(c) KopraSejak tahun 1976 terjadi kekurangan persediaan

kopra di dalam negeri. Untuk menutupi kebutuhan tersebut tahun 1977 dilakukan impor kopra dan minyak kelapa masing-masing sebesar 5.600 ton dan 11.500 ton.

Kebijaksanaan di bidang pemasaran di samping

untuk menjamin kelancaran penyediaan minyak kelapa, juga diarahkan untuk mengusahakan agar para petani kopra memperoleh harga yang layak, dan dengan demikian terdorong untuk meningkatkan produksi kopra. Un- tuk itu sejak tahun 1975 telah diambil kebijaksanaan untuk menggi-atkan BUUD/KUD dalam bidang pemasaran kopra.

711

(d) Ikan, ternak, sayur-mayur, palawija dan kayuSejak tahun 1976/77 telah disusun pola

pembinaan pemasaran untuk komoditi-komoditi ikan, ternak, sayur, mayur, palawija dan kayu. Diharapkan pola pembinaan tersebut akan dapat diterapkan mulai tahun 1978/79.d. Pengembangan di bidang perundang-undangan

(1) Sejak tahun 1975/76 telah disusun raneangan Undang- undang Tera. Dalam tahun 1977/78 diadakan penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Rancangan Undang-undang Tera tersebut. Dewasa ini Rancangan Undang-undang tersebut berada dalam proses untuk diajukan ke DPR. Peraturan pelaksanaan dan pelaksanaan tehnisnya juga sudah dipersiapkan.

(2) Di samping Rancangan Undang-undang Tera dewasa ini juga telah selesai disusun Rancangan Undang-undang Daftar Perusahaan. Rancangan Undang-undang ini juga masih dalam proses untuk diajukan ke DPR. Peraturan pelaksanaannyapun telah dipersiapkan.

e. Perluasan kesempatan usahaDalam rangka perluasan kesempatan usaha dalam

bidang perdagangan diambil kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut :

(1) Pengakhiran kegiatan usaha asing dalam

bidang perdaganganDi dalam Undang-undang No. 6 tahun 1968

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ditetapkan bahwa sektor perdagangan di Indonesia tidak akan terbuka lagi bagi kegiatan asing mulai tanggal 31 Desember 1977. Sejak dikeluarkannya Undang-undang tersebut telah diambil langkah-langkah persiapan untuk pelaksanaannya. Dan pada tahun

http://diajukan.ke/

1977 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Tentang Peng- akhiran Kegiatan Usaha Asing. Dalam Bidang Perdagangan. Peraturan Pemerintah ini menetapkan hal-hal berikut.

(a) Perusahaan perdagangan asing agar :(i)mengalihkan kegiatan usahanya ke bidang

industri atau bidang produksi lainnya;

712

(ii)mengalihkan pemilikan atas perusahaan kepada perusahaan perdagangan nasional atau perorangan warganegara Indo-nesia; atau

(iii) apabila ada induk perusahaannya di luar negeri menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai penyalur/agen dan atau membuka perwakilan perusahaan perdagangan asing.

(b) Perusahaan perdagangan asing domestik agar :(i) mengalihkan kegiatan usahanya ke

bidang industri atau bidang produksi lainnya; atau

(ii)mengalihkan pemilikan atas perusahaan kepada perusahaan perdagangan nasional atau perorangan warganegara Indo-nesia.

Sampai tahun 1977 di negara kita terdapat 19 perusahaan dagang asing. Menjelang akhir tahun 1977 ke 19 perusahaan dagang asing itu semuanya telah menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku. Di antaranya ada yang telah mengalihkan kegiatannya ke bidang produksi dan ada pula yang telah beralih menjadi Perwakilan, Perusahaan Dagang Asing.

Selanjutnya dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut diperkirakan bahwa ada sebanyak 11.983 perusahaan perdagangan asing domestik yang harus mengalihkan statusnya menjadi perusahaan perdagangan nasional.

(2) Penertiban dan pengawasan terhadap perwakilan perusahaan dagang asing

Sejak dikeluarkannya Peraturan Tentang Perusahaan Dagang dan Jasa Asing dan Perwakilannya pada akhir tahun 1970, maka diadakan penertiban dan pengawasan terhadap Perwakilan Perusahaan Da-gang Asing. Kebijaksanaan ini dalam Repelita II diteruskan.

Peraturan tersebut antara lain menetapkan bahwa Perwakilan Perusahaan Dagang Asing :

713

(a) tidak boleh melakukan kegiatan transaksi perdagangan;

(b) hanya boleh melakukan kegiatan memperkenalkan dan memaju-kan pemasaran barang-barang atau jasa-jasa ; dan

(c) tidak boleh mempunyai cabang-cabang di wilayah Indonesia.Kebijaksanaan ini dimaksudkan untuk memperluas

kesempatan usaha serta memberikan bimbingan dan dorongan kepada pengusaha/ perusahaan nasional di bidang kegiatan perdagangan.

Dewasa ini di negara kita terdapat sekitar 184 perwakilan perusahaan perdagangan asing. Di antara mereka yang dari Jepang berjumlah kurang lebih 70, dari Belanda dan Jerman masing-masing berjumlah 20. Dari Amerika Serikat, Inggris dan Perancis masing-masing sekitar 10. Sisanya terdiri atas perwakilan dari perusahaan-perusahaan Hongkong, Singapura, Italia, Korea Selatan, Australia, Swis dan lain-lainnya.

(3) Pembinaan usaha leasing

Sebagai salah satu hasil perkembangan industri yang berlang-sung selama ini, para produsen barang-barang jenis tertentu di negara kita telah terdorong untuk memperluas pasaran hasil produksinya dengan menempuh berbagai cara. Salah satu akibat dari kegiatan itu ialah adanya pertumbuhan usaha “leasing” barang dan alat. Kegiatan leasing meliputi sewa beli, jual beli secara angsuran serta sewa me-nyewa.

Sejak tahun 1976/77 telah diambil langkah-langkah untuk mem-bina dan mengembangkan kegiatan leasing.

f. Peningkatan peranan pedagang golongan ekonomi lemah

Usaha meningkatkan peranan pedagang golongan ekonomi lemah selama lima tahun ini memperoleh prioritas utama. Persoalan yang dihadapi oleh pedagang pedagang golongan ekonomi lemah meliputi banyak hal. Yang terpenting di antaranya adalah persoalan-persoalan ketrampilan dan persoalan fasilitas perkreditan. Di samping itu banyak di antara mereka yang juga menghadapi persoalan tempat berdagang.

714

Sejak Repelita I telah diambil langkah-langkah untuk menyedia-kan fasilitas kredit untuk mereka. Sejak itu diciptakan sistem perkreditan Kredit Investasi Kecil dan Kredit Modal Kerja Permanen, yang kemudian dikenal sebagai KIK dan KMKP. Kemudian juga diadakan sistim perkreditan yang disebut kredit mini dan kredit Candak Kulak. Bagaimana perkembangan pelaksanaannya diuraikan, dalam bab mengenai pengembangan dunia usaha dan uraian mengenai ko-perasi.

Di samping itu sejak tahun 1975/76 diadakan langkah-langkah untuk meningkatkan ketrampilan mereka. Sejak tahun itu untuk mereka telah dilaksanakan penataran dan diadakan kesempatan untuk berkonsultasi.

Dari Tabel X-26 tampak perkembangan jumlah pedagang yang mengikuti penataran dan yang memperoleh kesempatan berkonsultasi selama tahun-tahun 1975/76 - 1977/78. Pada tahun 1975/76 pe-serta penataran dan yang memperoleh kesempatan berkonsultasi ber-asal dari 9 propinsi dan berjumlah 637 orang dan 391 orang. Dalam tahun 1976/77 kegiatan penataran dan konsultasi telah meliputi 17 propinsi dengan perincian 1.092 orang yang ditatar dan 916 orang yang memperoleh kesempatan konsultasi, sedang pada tahun 1977/78 kegiatan penataran dan konsultasi meliputi 21 propinsi dengan perincian 1.380 orang yang ditatar dan 1.163 orang yang dikonsultasi.

Untuk meningkatkan fasilitas berdagang bagi para pedagang golongan ekonomi lemah maka dalam tahun-tahun 1976/77 dan 1977/78 dikeluarkan Inpres Pasar. Inpres tersebut bertujuan membantu pemerintah-pemerintah daerah agar mampu memugar dan membangun pasar dengan cara-cara pembiayaan yang murah. Dengan demikian Pemerintah daerah akan dapat memberi kesempatan kepada para pedagang

golongan ekonomi lemah untuk memperoleh tempat berdagang yang menguntungkan usaha perdagangannya. Sebagai pelaksanaan Inpres tersebut telah selesai dibangun dan dipugar 170 pasar di 21 propinsi. Sedang untuk tahun 1977/78 akan dibangun dan dipugar pasar-pasar di Ibukota Kabupaten/Kotamadya dan di luar Ibukota Kabupaten/Kotamadya, masing-masing sebanyak 213 pasar dan 200 pasar.

715

TABEL X – 26PEMBINAAN PEDAGANG GOLONGAN EKONOMI LEMAK,

1975/76 – 1977/78

716

Documents

KOPERASI DAN PEMASARAN - Kementerian … · Web viewDengan tercapainya kemajuan-kemajuan disektor Koperasi dan perkembangan yang pesat di waktu-waktu yang akan datang kekurangan itu