PERKEMBANGAN INSTITUSI SOSIAL- POLITIK ISLAM …

Perkembangan Institusi Sosial-Politik Islam Indonesia Sampai Awal Abad XX

349 ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

PERKEMBANGAN INSTITUSI SOSIAL-POLITIK ISLAM INDONESIA SAMPAI AWAL ABAD XX

Noor HudaUIN Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, [email protected]

Abstrak

Berdirinya beberapa negara Islam di kepulauan Indonesia-Melayu merupakan salah satu bukti kuatnya pengaruh Islam. Selain itu, Islam sebagai faktor eksternal telah berhasil dalam mempersatukan kelompok-kelompok etnis yang terdiri atas ratusan suku yang ada di kepulauan ini. Walaupun Islam belum menciptakan kesatuan politis, tetapi Islam telah memberikan kelangsungan dasar-dasar untuk terwujudnya integrasi kultural, paling tidak sejak abad ke-15. artikel ini akan mencoba menguraikan tentang pembentukan institusi sosial politik umat Islam sejak masa yang paling awal. Analisis dimulai dengan masa awal pembentukan kerajaan Islam. Pembahasan dilanjutkan dengan respons kerajaan-kerajaan Islam terhadap kolonialisme sampai abad ke-19. Dikuasainya negeri-negeri Islam oleh Belanda, maka dimulailah tahap depolitisasi terhadap umat Islam di Indonesia.

Kata kunci: Institusi,Sosial,Politik, Islam, Indonesia

Abstract

THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC SOCIAL AND POLITICAL INSTITUTIONS IN INDONESIA TO THE BEGINNING OF XX CENTURY. The establishment of several Islamic state in Indonesia-Malay archipelago is one of the strong evidence of

ADDIN, Vol. 9, No. 2, Agustus 2015

Noor Huda


the influence of Islam. Moreover, Islam as external factors have succeeded in uniting ethnic groups made up of hundreds of tribes in these islands. Although Islam has not created a political unity, Islam has provided the continuity of the basics for the realization of cultural integration, at least since the 15th century. This paper will describe the formation of political and social institutions of Muslims since the earliest. The analysis begins with the early formation of the Islamic empire. The discussion explores the response Islamic kingdoms against colonialism until the 19th century. Mastered the lands of Islam by Dutch, then the stage of depoliticization against Muslims in Indonesia began.

Keywords: Political and Social Institutions, Islam, Indonesia

PendahuluanA. Islam Indonesia telah membentuk institusi politik paling

awal pada abad XIII. Namun, institusi politik Islam di beberapa daerah tidak sama. Di Sumatera ada beberapa di antaranya yang telah mengalami perkembangan dalam abad XIV ataupun XV. Abad XVI telah disaksikan munculnya kerajaan-kerajaan baru di medan sejarah terutama di Jawa. Sebagian besar kerajaan-kerajaan itu lazim disebut sebagai kerajaan Islam, sedangkan beberapa daerah di pedalaman masih bersifat Hindu. Perkembangan kerajaan Islam di daerah Maluku, Sulawesi Selatan, dan lain-lain daerah mulai tampak dalam abad XVI juga. Sementara itu masih terdapat kerajaan-kerajaan yang bereksistensi terus dengan memakai sitem tradisional-pra-Islam,1 seperti kerajaan Mataram di Jawa.

Pada periode tersebut, waktu proses proleferasi telah berjalan selama satu abad lebih di wilayah sekitar Malaka dan kira-kira setengah abad di Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam, umumnya, berdiri setelah kerajaan lama yang bercorak Budha atau Hindu mengalami kemunduran. Wilayah kerajaan itu pada umumnya terbatas: Samudera Pasai, Aceh, Malaka, Demak dan beberapa kerajaan yang bersifat tribal lainnya. Namun, dalam abad XVI

1 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Jilid I (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 45.



berlangsunglah proses konsentrasi kekuasaan dengan perjuangan kekuasaan, seperti perebutan hegemoni kekuasaan yang semakin kompleks dengan terlibatnya Portugis.2

Kota Samudera, tak lama kemudian dikenal sebagai Pasai, segera tumbuh menjadi sebuah negara Muslim yang kuat setelah Islam dapat diterima oleh penduduk setempat dan menemukan pijakannya yang kokoh di kota itu. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan Malik al-Shalih ini sangat berpengaruh dalam Islamisasi di wilayah-wilayah sekitarnya, seperti Malaka, Pidie dan Aceh. Pada abad ke-13 Samudera Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan internasional. Lada adalah salah satu komoditi ekspor dari daerah ini. Para pedagang dari anak benua India: Gujarat, Bengali, dan Keling; serta pedagang dari Pegu, Siam dan Kedah banyak menjalankan aktivitas perdagangannya di Selat Malaka, termasuk sebagiannya di Samudera Pasai.3

Samudera Pasai selanjutnya merupakan bagian dari wilayah kerajaan Aceh. Aceh sendiri menerima pengislaman dari Pasai pada pertengahan abad XIV.4 Kerajaan Aceh bermula dari penggabungan dua negeri kecil, Lamuri dan Aceh Daar al-Kamal, pada abad ke-10H/XVI. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, Aceh merupakan bagian dari kerajaan Pidi.5 Kemajuan Aceh dilanjutkan oleh menantu Iskandar Muda, Iskandar Tsani (Iskandar II). Menantunya yang liberal ini dapat mengembangkan Aceh dalam beberapa tahun ke depan. Dengan lembut dan adil, Iskandar Tsani mendorong perkembangan agama dan melarang pengadilan dengan penyiksaan fisik. Pada masa ini, pengetahuan keagamaan juga maju pesat. Namun, kematian Iskandar Tsani

2 Ibid.3 Teuku Ibrahim Alfian, Kontribusi Samudra Pasai terhadap Studi Islam Awal

di Asia Tenggara (Yogyakarta: CENINNETS Press, 2005), hlm. 50.4 H.J. de Graaf, ”South-East Asian Islam to the Eighteenth Century”,

in The Cambridge History of Islam, Volume 2A, edited by P.M. Holt, Ann K.S. Lambton and Bernard Lewis (Cambridge: Cambridge University Pess, 1987), hlm. 127.

5 William Marsden, Sejarah Sumatra, terj. A.S. Nasution dan Mahyuddin Mendim (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 245.

Noor Huda


yang dini, diikuti oleh masa-masa bencana tatkala beberapa sultan perempuan menduduki singgasana pada 1641-1699 menjadikan Aceh lemah. Banyak wilayah taklukannya yang lemah dan kesultanan menjadi terpecah-pecah.6

Sedangkan di Jawa, Kerajaan Demak (1518-1550) di pandang sebagai kerajaan Islam pertama dan terbesar di Jawa. Kerajaan ini berdiri setelah Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan pada 1527. Menurut tradisi Jawa Barat (sejarah Banten), konfrontasi antara Demak dan Majapahit berlangsung beberapa tahun. Dua kekuatan yang berhadap-hadapan antara barisan Islam Demak, yaitu para ulama dari Kudus, imam Masjid Demak, di bawah pimpinan Pangeran Ngudung melawan Majapahit dibantu vasal-vasalnya dari Klungkung, Pengging, dan Terung. Walaupun demikian, banyak pendapat yang mengatakan bahwa kejatuhan Majapahit bukan karena serangan dari Demak semata-mata. Sebelumnya, Majapahit sudah direbut oleh Girindawardhana dari Daha (Kediri) pada 1478 pada masa Kertabhumi.7 Kerajaan Kediri ini yang pada 1526 ditaklukkan oleh Sultan Demak.8 Ini berdasarkan berita dari Tome Pires (1512-1515) yang sama sekali tidak menyebut-nyebut nama Majapahit ketika dia datang ke wilayah ini. Kerajaan tidak lagi disebut dengan Majapahit dan pusatnya tidak lagi di Trowulan, tetapi sangat besar kemungkinan sudah berada di Daha, atau Kediri. Bila berita ini benar, maka keruntuhan Majapahit disebabkan oleh hanya kerajaan Islam Demak, sebagaimana dipahami selama ini, tidaklah tepat dan perlu dipertimbangkan kembali.

PembahasanB. Pembentukan Institusi Sosial-Politik Islam 1.

Kerajaan Demak mengalami kemunduran dan akhirnya

6 Tentang kondisi Aceh setelah jatuh ke tangan Belanda dapat dibaca dalam Anthony Reid, Perjuangan Rakyat: Revolusi dan dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), terutama halaman 31-54.

7 R. Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia, Jilid 2 (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 79.

8 D.H. Burger, Sedjarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, Jilid I, hlm. 39.



keruntuhan setelah terjadi suksesi berdarah sepeninggal Raja Trenggana, Raja Demak ketiga. Raja Prawata pengganti Trenggana tewas terbunuh dalam kekisruhan politik di dalam kraton. Tampillah Jaka Tingkir, dari Pajang –menantu Prawata- untuk menuntut balas atas kematian sang mertua. Jaka Tingkir dengan bantun Ki Ageng Pemanahan- berhasil membunuh Arya Penangsang, penguasa Demak, yang juga pembunuh Prawata. Kemenangan Jaka Tingkir ini menjadikan dirinya ditabalkan sebagai raja penerus kerajaan Demak yang bergelar Hadiwijaya. Akhirnya, simbol atau lambang Kerajaan Demak dibawa ke Pajang. Kini, berdirilah kerajaan Pajang, yang terletak antara Salatiga dan Kartasura. Semenjak kejatuhan kerajan Islam Demak, demikian menurut Kuntowijoyo, umat Islam Jawa tidak lagi berada pada golongan atas, melainkan berada pada posisi bawah.9

Berdirinya kerajaan Pajang pada akhir abad XVI tersebut sekaligus menandai berakhirnya kerajaan Islam di pesisir utara Jawa dan bergeser masuk ke daerah pedalaman yang bercorak agraris. Dengan demikian, berakhirlah dominasi negara-negara pantai dalam politik Islam Jawa. Tentu saja ini akan membawa dampak penting dalam bidang-bidang ekonomi dan keagamaan. Daerah pedalaman Jawa kurang begitu terlibat dalam perdagangan laut dan tidak begitu mudah ditembus oleh pengaruh Islam dari luar.10

Dalam tradisi Jawa, kerajaan Pajang juga dianggap sebagai pengganti yang berikutnya dalam garis legitimasi yang mengalir dari kerajaan Majapahit melalui Demak ke Pajang. Garis legitimasi Majapahit tersebut mencapai puncaknya pada wangsa Mataram.11 Karenanya, kerajaan ini lebih bercorak sinkretis antara Hinduisme dan Islamisme. Menurut Soemarsaid Moertono, Kerajaan Mataram tidak pernah seluruhnya diislamkan seperti Kesultanan Aceh atau Malaka. Unsur-unsur Jawa Kuno tetap paling berpengaruh

9 Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia (Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1994), hlm. 20.

10 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hlm. 60.11 Ibid, hlm. 60.

Noor Huda


dalam kehidupan negara.12 Kerajaan Mataram itu sendiri berdiri setelah Panembahan Senapati Ingalaga (sekitar 1584-1601), putra dari Ki Ageng Pemanahan, berhasil mengalahkan Pajang yang telah berdiri hampir selama 20 tahun (dari 1568 sampai kira-kira 1586).13 Fakta ini didasarkan pada tidak digunakannya gelar-gelar kerajaan yang berasal dari bahasa Arab. Sebaliknya, mereka menggunakan gelar-gelar dari bahasa Jawa atau Sanskerta yang dimulai sejak Sultan Tranggana sampai raja-raja Mataram. Ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan Islam lainnya, seperti Samudra Pasai, Aceh, Banten, Makassar yang secara umum menggunakan gelar-gelar berbahasa Arab.

Ekspansi Demak ke Jawa Barat dimulai dengan ekspedisi Syeh Nurullah atau yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati (wafat kurang lebih pada 1570). Dia seorang ulama dari Pasai. Dalam mengikuti tradisi Jawa Barat, Nurullah melakukan ibadah haji ke Makkah pada 1522-1523, suatu pengalaman yang masih langka di kalangan Muslim Nusantara. Sekembalinya dari Makkah pada 1924, dia tinggal di Demak. Di kota ini dia mengawini seorang saudara perempuan Sultan Trenggana. Tidak lama kemudian Nurullah bertolak ke Banten dimana dia mendirikan pemukiman bagi para pengikutnya kaum Muslimin. Nurullah telah menggairahkan masyarakat Muslim dan berkuasa di Banten sampai 1552. Sepeninggal putranya, Pangeran Pasarean, Nurullah pindah ke Cirebon setelah 1552. Pemerintahan di Banten selanjutnya diserahkan kepada seorang putranya yang lain, Hasanuddin. Cirebon, yang dulu diislamkan dan kemudian ditinggalkannya, kini mulai digairahkan lagi. Di kota inilah Nurullah (Sunan Gunung Jati) meninggal pada kira-kira pada 1570.

Sunan Gunung Jati diganti oleh Pangeran Ratu atau 12 Soemarsaid Moertono, Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa

Lampau: Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 9.

13 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu (Bagian 3: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris), terj. Winarsih Partaningrat Arifin, dkk. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 36.



Panembahan Ratu pada 1570. Selama pemerintahannya, dipeliharanya hubungan damai dengan Mataram dan para penguasa lokal di sebelah barat Mataram. Mereka adalah para elit yang berkuasa dan umumnya mempunyai daerah pengaruh yang melampaui desanya. Rupanya para penguasa ini mengakui kekuasaan baik Cirebon maupun Mataram, tanpa mengadakan banyak perlawanan. Kekecualian dalam hal ini adalah perlawanan Kyai Bocor dan Ki Ageng Mangir terhadap hegemoni Mataram.14 Hasanuddin, menurut historiografi tradisional, dianggap merupakan pendiri Kerajaan Banten. Dia mengawini seorang putri Sultan Trenggana dari Demak pada 1552. Dari perkawinan ini kemudian lahir dua orang putra, yang tertua adalah Maulana Yusuf dan yang kedua Pangeran Jepara. Yang terakhir ini disebut demikian, karena sebagai menantu Ratu Kalinyamat kemudian menggantikannya sebagai penguasa Jepara.15

Maulana Yusuf menggantikan ayahnya ketika pada 1570 Hasanuddin meninggal. Tahta kerajaan Banten menjadi perebutan waktu Maulana Yusuf meninggal pada 1580, sedangkan putranya, Maulana Muhammad belum dewasa. Hal ini menyebabkan Pangeran Jepara merasa berhak menduduki tahta Banten. Pangeran Jepara kemudian menyerang Banten dengan armada lautnya. Namun, ternyata, Maulana Muhammad mendapat dukungan kuat dari para pemimpin agama sehingga serangan Jepara mengalami kegagalan yang menyebabkan Pangeran Jepara menghentikan intervensinya. Akibat kegagalan intervensi Jepara adalah bahwa Cirebon dan Banten dapat menegakkan kedudukannya, bebas pengaruh dari kerajaan-kerajaan Jawa Tengah. Selain itu, hal ini disebabkan oleh ditundukkannya Demak oleh Pajang, pada 1581, dan kemudian Pajang oleh Mataram.

Pada permulaan abad XIV, kerajaan Ternate mulai maju karena berkembangnya perdagangan rempah-rempah. Aktivitas perdagangan ini dijalankan oleh orang-orang Jawa dan Melayu yang datang ke Maluku, khususnya ke Ternate dan Tidore.

14 Sartono Kartodirdjo, Pengantar Sejarah Indonesia Baru, hlm. 33.15 Ibid., hlm. 34.

Noor Huda


Perdagangan ini bertambah ramai setelah kedatangan para pedagang dari Arab. Kemajuan perdagangan di Ternate ini menimbulkan kecemburuan dari daerah-daerah Tidore dan Obi. Kedua daerah ini ingin mendapatkan kemajuan seperti Ternate. Karenanya, pimpinan daerah-daerah Tidore dan Obi memakai gelar raja. Kecemburuan ini sering menimbulkan peperangan antara Tidore, Obi, Jailolo di satu pihak melawan Ternate.

Peperangan tersebut untuk sementara dapat dihentikan dengan sebuah perundingan yang dilakukan di Pulau Motir. Karenanya, persetujuan tersebut dinamakan Perjanjian Motir. Dalam perjanjian itu diputuskan bahwa Raja Jailolo akan menjadi raja kedua, karena pentingnya. Raja Tidore menjadi raja ketiga dan Raja Bacan sebagai raja keempat. Namun, perjanjian itu tidak berlangsung lama karena pada akhir abad XV karena urutan tersebut berubah. Sultan Ternate kemudian menempatkan diri lagi sebagai raja utama di Maluku.16

Situasi politik di daerah Kalimantan Selatan menjelang masa kedatangan Islam dapat diketahui dari Hikayat Banjar, yaitu akibat adanya ikatan perjanjian antara Raden Samudera –raja Banjar- dengan Raja Demak pada pertengahan abad XVI. Ketika itu Raden Samudera minta bantuan untuk memerangi Pangeran Tumenggung yang menjadi raja Negara Daha, di daerah Amuntai. Berkat bantuan Demak ini raja Negara Daha dapat dikalahkan oleh Raden Samudera. Sejak itu Kerajaan Banjar mengalami perkembangan. Para elit kerajaan ini kemudian belajar agama Islam dari penghulu kerajaan Demak. Setelah masuk Islam, Raden Samudera mendapat gelar Sultan Suryanullah, sebuah gelar yang diberikan oleh orang Arab. Menurut A.A. Cense, ini berlangsung sekitar 1550.17

Di Sulawesi, terutama bagian selatan, Islamisasi terjadi pada abad XV. Pada masa ini di Sulawesi sudah ada sekitar 50 kerajaan, seperti Gowa-Tallo, Bone, Wajo, Soppeng, dan Luwu.

16 Marwati Djoned Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III, hlm. 36.

17 Ibid. hlm. 24.



Raja ‘Alauddin (1591-1638) adalah raja Gowa-Tallo pertama yang memeluk agama Islam. Raja ini menerima ajaran Islam dari Dato’ ri Bandang, seorang Melayu dan Dato Sulaiman. Namun, Kerajaan Gowa-Tallo secara resmi menerima Islam pada 22 September 1605.18 Langkah ini diikuti Kerajaan Bone pada 1606.

Yang dimaksudkan dengan Gowa-Tallo adalah kerajaan yang biasanya disebut dengan kerajaan Makassar. Sebetulnya, Makassar adalah kotanya, sedangkan Goa-Tallo adalah nama kerajaannya. Tallo merupakan kerajaan yang berbatasan langsung dengan dengan Gowa, tetapi karena selalu bersatu dengan Gowa sehingga merupakan kerajaan kembar. Istana dari Raja Gowa yang tertua, di antara keduanya terletak di Sombaupu. Orang-orang asing menamakan raja ini Raja Makassar atau Sultan Makassar.19 Kerajaan ini selalu terjadi persaingan hegemoni dengan Wajo, Bone, dan Soppeng yang tergabung dalam persekutuan Tellum Pocco (tiga kerajaan).

Perluasan dan Konfrontasi Politik Islam2. Demak telah melakukan ekspansi ke Jawa Barat demi

kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi. Alasan politis adalah Demak berusaha memutuskan Pajajaran yang masih berkuasa di pedalaman Jawa Barat dengan Portugis di Malaka. Dari sudut ekonomi, Demak memandang pelabuhan-pelabuhan Sunda: Cirebon, Kalapa (Jakarta), dan Banten mempunyai potensi besar dalam mnegekspor hasil buminya, terutama lada yang juga diambil dari daerah Lampung. Usaha Pajajaran untuk bekerja sama dengan Portugis dengan perjanjian tertanggal 21 Agustus 1522, dapat dipatahkan oleh pasukan Demak. Ekspedisi ini dipimpin oleh Faletehan atau Fatahillah atau Fadhillah Khan seorang dari Pasai atas perintah Raja Demak dan Sunan Gunung Jati. Pada 1527 pasukan Demak berhasil merebut pelabuhan Sunda Kalapa yang kemudian berubah namanya menjadi Jayakarta.

18 Marwati Djoned Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid III, hlm, 25.

19 Ibid., hlm. 39-40.

Noor Huda


Daerah pesisir utara Jawa Barat, terutama Cirebon, telah berada di bawah pengaruh Demak. Kemudian Adipati Yunus dari Jepara menguatkan kedudukan pengaruhnya di pesisir utara Jawa Barat.20 Politik ekspansinya membuat dia berhadapan dengan bangsa Portugis. Dia telah mengadakan perlawanan yang berupa serangan besar-besaran terhadap Malaka yang sudah dikuasai Portugis- pada pergantian tahun 1512 dan 1513.

Kerajaan Mataram, di bawah Sultan Agung (1613-46) melakukan ekspansi ke Surabaya bagian selatan, Ujung Timur, Malang, dan juga Pasuruan. Sultan Agung juga mendapatkan kemenangan dari Lasem pada 1616 dan Pasuruan pada tahun yang sama atau 1917. Pada 1619, Sultan Agung juga menaklukkan Tuban, salah satu unsur penting dari persekutuan Surabaya. Pada 1620 hanya tinggal Surabaya saja yang menjadi perintang Sultan Agung dalam usaha mencapai kekuasaannya di Jawa Timur.21 Namun, akhirnya, Surabaya dapat ditaklukkan pada 1625 karena wabah kelaparan bukan karena serangan Sultan Agung.22

Di wilayah Indonesia bagian Timur, Kerajaan Gowa-Tallo pada 1611 mengadakan ekspansi ke daerah Bone. Ekspansi kekuasaan ini menimbulkan tantangan dan permusuhan antara Gowa-Tallo dan Bone. Untuk beberapa waktu Kerajaan Gowa mendapat upeti dari Solor yang sebenarnya adalah daerah kekuasaan Kerajaan Ternate. Konfrontasi dengan Ternate tidak dapat dielakkan karena keinginan Makassar untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Vitalnya perdagangan rempah-rempah bagi Makassar juga mengancam kepentingan VOC yang sedang berusaha keras memonopoli perdagangan rempah-rempah. Dalam ekspansi ini, orang-orang Makassar mendapat bantuan orang-orang Portugis yang datang berdagang di pelabuhan Kerajaan Gowa-Tallo,23 yang oleh orang-orang Makassar disebut


21 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hlm. 66.22 Ibid., hlm. 67.23 Marwati Djoned Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah

Nasional Indonesia, Jilid III, hlm. 41.



dengan Ujung Pandang. Hasrat untuk melakukan ekspansi ini dimungkinkan oleh dua hal: faktor agama dan motif ekonomi.

Persaingan antara Ternate, Tidore dan Bacan juga terjadi dalam perebutan pengaruh di Irian Jaya, seperti mengenai Misool, Onin dan lain-lain. Pada 1645, Lisabatta dan Hatuwe tunduk kepada Ternate. Selanjutnya, pada 1660, semua bangsa Papua (Irian) ada di bawah kekuasaan Tidore. Berdasarkan Persekutuan Abadi (1660) antara Ternate, Tidore, dan Bacan, maka Bacan memasukkan Misool ke dalam lingkungan kekuasaannya. Berdasarkan kontrak tahun 1667 pulau-pulau di Irian yang ada dalam lingkungan Tidore menjadi daerah monopoli VOC. Sejak itu VOC mendukung usaha untuk memasukkan semua pulau di Irian di dalam wilayah Tidore.24

Beberapa uraian di atas dapat dilihat bahwa pada masa ini umat Islam mempunyai peran politik yang sangat luas. Peran politik ini dapat dimanfaatkannya untuk Islamisasi ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Namun, sentimen politik dan ekonomi yang begitu kuat, tidak jarang mengakibatkan pergesekan di antara kerajaan Islam itu sendiri. Bahkan, di antara kerajaan Islam itu terjadi peperangan untuk memperebutkan pengaruh dan hegemoni politik. Tidak jarang kepentingan politik dan ekonomi mengalahkan kepentingan agama.

Perpecahan Politik Islam dan Intervensi Kumpeni 3. Kehadiran orang-orang Portugis ke Indonesia dengan

motif agama, ekonomi, dan petualangan mulai mengusik kerajaan Islam di Indonesia.25 Walaupun demikian, kebanyakan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dapat mengatasi orang-orang Portugis. Karenanya, bangsa Portugis hanya mempunyai sedikit pengaruh terhadap kebudayaan orang-orang Indonesia yang tinggal di Nusantara bagian barat. Namun, dalam analisis Ricklefs, bangsa Portugis telah melakukan sesuatu yang mempunyai dampak kekal di Nusantara: terganggu dan kacaunya jaringan perdagangan Asia

24 Ibid., hlm. 263. 25 Marwati Djoned Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah

Nasional Indonesia, Jilid III, hlm. 45.

Noor Huda


sebagai akibat ditaklukkannya Malaka, dan penanaman agama Katolik di beberapa daerah di Maluku.26

Kehadiran orang-orang Belanda di Indonesia juga telah mengancam institusi perpolitikan umat Islam. Bahaya ini belum mengancam ketika motif petualangan dan ekonomi masih dijalankan secara wajar. Banyak penguasa lokal Muslim yang menyambutnya dengan ramah. Ketika keinginan memonopoli perdagangan timbul, maka orang-orang Belanda mulai mengintervensi institusi perpolitikan Islam di Indonesia yang pada umumnya tidak stabil. Pada Maret 1602, orang-orang Belanda mendirikan serikat dagang yang disebut dengan VOC (Vereenig-de Oost-Indische Compagnie) atau Perserikatan Maskapai Hindia-Timur untuk menyaingi pelayaran dan perdagangan orang-orang Barat lainnya. Tujuan VOC adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dalam perdagangan. Untuk tujuan ini dirasa perlu memonopoli ekspor dan impor perdagangan.27 Kuatnya monopoli VOC dalam dunia perdagangan, secara bertahap, telah mengikis kegemaran berdagang dan berlayar bangsa pribumi yang telah berlangsung sekian abad sebelumnya.28

Intervensi VOC terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia semakin mengacaukan perpolitikan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan-kerajaan Islam yang rapuh karena intrik-intrik politik di dalam kerajaan dan persaingan antar kerajaan Islam mempercepat runtuhnya kerajaan-kerajaan itu. VOC yang dianggap sebagai dewa penolong memanfaatkan situasi tersebut dengan memihak salah satu kelompok dan mengahancurkan kelompok yang lain. Kelompok yang keluar sebagai pemenang harus tunduk dengan sebuah perjanjian yang telah ditentukan VOC. Dengan politik “belah bambu” ini, satu demi satu kerajaan Islam hancur Apabila kerajaan itu masih berdiri, maka hegemoni

26 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hlm. 37.27 George McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, terj.

Nin Bakdi Soemanto (Surakarta: UNS Press dan Sinar Harapan, 1995), hlm. 3.

28 ”Saudagar Boemi Poetera”, dalam Tjaja Hindia, No. 11 Tahun V, 1 Maret 1916, hlm. 167.



dan pengaruh VOC cukup kuat di sana.29 Karenanya, kerajaan itu hanya sebagai bayangan dari VOC.

Direbutnya pelabuhan Jayakarta oleh Belanda dari tangan Pangeran Wijayakrama, dalam peperangan 1618-1619, menjadikan Kerajaan Banten merasa terancam posisinya secara politik dan ekonomi. Banten menganggap bahwa Jayakarta merupakan bagian dari wilayahnya. Reaksi Banten terus meningkat dan semakin memuncak pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1682). Namun, putra Sultan Ageng, Sultan Haji yang berpihak kepada kumpeni, melakukan kudeta. Sulatn Ageng sendiri dapat diusir dari istana Surosowan, Banten. Sultan Haji mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng dengan penandatangan perjanjian dengan VOC pada 1682.

Penguasaan VOC atas Jakarta tahun 1619 tersebut juga memunculkan sikap tidak senang dari kerajaan Mataram. Sultan Agung yang ingin meluaskan pengaruhnya di Jawa Barat merasa terhambat dengan penguasaan VOC atas kota Jayakarta. Reaksi Mataram semakin meningkat ketika VOC memaksakan monopolinya di pesisir utara Jawa. Serangan besar-besaran oleh Mataram pada 1628 dan 1629 terhadap Jayakarta (diubah oleh VOC menjadi Batavia) merupakan bukti perlawan kerajaan-kerajaan Islam terhadap penetrasi politik VOC,30 sekalipun kedua serangan itu gagal. Ambisi Sultan Agung tidak seimbang dengan kemampuan militer dan logistiknya sehingga telah membawa dirinya ke dalam kehancuran di depan Batavia. Kekalahan Sultan Agung di Batavia telah menghancurkan mitos bahwa dirinya tidak dapat dikalahkan. Kerajaannya yang rapuh harus dipersatukan

29 Andi Faisal Bakti membagi perjuangan umat Islam Indonesia terhadap kolonialisme Belanda menjadi empat fase: [1] perlawanan dan pertentangan yang dilakukan oleh para sultan. Pada masa ini para sultan telah berusaha keras mempertahankan kepentingan ekonomi dan politik dari pengaruh Belanda. [2] perlawanan kaum bangsawan yang memandang kekuasaan sultan semakin lemah akibat hegemoni Belanda. [3] perjuangan para ulama menentang kekuatan asing. [4] gerakan protes rakyat. Lihat Andi Faisal Bakti, Islam and Nation Formation in Indonesia, hlm. 63-4.


Noor Huda


kembali dengan kekuatan militer.31 Hubungan antara Mataram hingga meninggalnya Sultan Agung pada 1645 dan VOC tidak mengalami perbaikan. Sesudah Sultan Agung wafat, wilayah pesisir mulai bernai bangkit kembali dan memulihkan ekonominya. Namun, wilayah pesisir akhirnya terpecah-pecah, dan hubungan antara bagian-bagian itu menjadi makin sulit.32

Intervensi politik VOC terhadap Mataram terus berlanjut. Banyak pihak yang tidak suka atas keterlibatan VOC dalam istana. Namun, hal ini terus memperuncing ketegangan-ketegangan di dalam istana. Akhirnya, intervensi VOC ini Kerajaan Mataram terpecah-pecah. Pada 13 Februari 1755 ditandatangani Perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua: Surakarta dan Yogyakarta. Selanjutnya, pada Maret 1757 terjadi Perjanjian Salatiga yang membagi daerah Surakarta menjadi dua, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran. Yogyakarta pun terpecah menjadi dua ketika terjadi kekacauan di Kesultanan antara Hamengkubuwana II dengan pemerintahan Inggirs di Jawa. Natakusama, saudara Hamengkubawana II dan sekutu Inggris, dihadiahi suatu daerah yang merdeka dan dapat diwariskan atas bantuannya kepada Inggris. Natakusama ini dianugerahi gelar Pangeran Pakualam I (1813-29), dan mempunyai wilayah kerajaan sendiri di samping Kesultanan Yogyakarta.

Pembagian Kerajaan Mataram tersebut merupakan bukti gagalnya cita-cita akan pembentukan kesatuan Jawa yang telah diusahakan oleh raja-raja Mataram pertama. Kini, seluruh Jawa Barat dan, pesisir utara, dan ujung timur pulau Jawa telah dikuasai oleh Kumpeni. Sisanya telah tercabik-cabik dalam tiga kerajaan yang secara laten selalu bersaing. Walaupun demikian, kegagalan politik raja-raja itu diimbangi oleh keberhasilan dalam bidang ekonomi di pedesaan. Dalam rentang tahun 1755 sampai 1825 Jawa mengalami suatu masa perdamaian. Produk pertanian bertambah

31 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hlm. 71.32 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (Kajian Sejarah Terpadu

Bagian II: Jaringan Asia), hlm. 59.



banyak, dan kesejahteraan umum membaik.33 Kesejahteraan umum ini, ditambah dengan persaingan halus antar istana, telah merangsang kreativitas budaya di masing-masing keraton. Hal ini juga terjadi di beberapa ibukota propinsi. Pada masa inilah kesusasteraan Jawa mengalami pembaruan besar-besaran. Dalam kata lain, pembangunan ekonomi kerajaan-kerajaan Jawa waktu itu telah diikuti oleh renaisans kebudayaan.

Ternyata peningkatan ekonomi yang pesat tidak menjamin kekalnya sebuah ketentraman di sebuah negara. Dari 1812 sampai 1825 perasaan tidak senang terhadap orang-orang Eropa semakin meningkat karena belum terselesaikannya beberapa persoalan di kerajaan-kerajaan Jawa. Orang-orang Eropa masih tetap melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan istana, termasuk dalam pergantian raja di Yogyakarta. Korupsi dan persengkongkolan semakin merajalela di kedua istana, Kasultanan dan Pakualaman. Sementara itu kondisi masyarakat semakin menderita karena pajak yang tinggi, penguasaan tanah untuk perkebunan oleh orang-orang Eropa dan China, dan banyak terjadinya tindak kriminal.34

Kekalahan Dipanegara dalam Perang Jawa tersebut dapat dikatakan bahwa peran politik umat Islam telah berakhir. Dominasi dan hegemoni politik Belanda akhirnya tercapai di seluruh Jawa pada 1830 ini. Pada masa inilah dimulai masa penjajahan yang sebenarnya dalam sejarah Jawa.35 Kini Muslim Jawa telah terpinggirkan dalam percaturan politik. Namun, menurut Kuntowijoyo, gejala ini sudah lama berlangsung. Sampai abad ke-19, umat Islam hanya sebagai kawula.36 Pemberontakan yang dipimpin oleh keluarga kraton benar-benar sudah ditinggalkan. Elite Kerajaan Jawa bergeser orientasinya dari urusan-urusan politik ke bidang budaya. Kekalahan politik kaum bangsawan ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk menarik mereka

33 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (Kajian Sejarah Terpadu Bagian III: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris), hlm. 46.

34 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hlm. 177.35 Ibid., h. 182.36 Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, hlm. 22.

Noor Huda


ke “pangkuannya”. Para priyayi ini merupakan sasaran utama dari proses pembaratan yang aktif dilancarkan oleh Belanda. Tingkat kebudayan aristokrasi, dekatnya dengan pengaruh Barat dan berkat kontaknya dengan pemerintah Eropa pada akhirnya mejauhkan golongan ini dengan ajaran Islam. Posisi umat Islam secara sosiologis mengalami perkembangan yang agak memprihatinkan.

Status para bupati dan elit priyayi yang belum lama ini tergusur segera pulih dengan adanya kebijakan Tanam Paksa dari pemerintah kolonial, yang digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch (1830-3). Kebijakan ini mewajibkan –sebagai ganti pembayaran pajak- para petani untuk menanam seperlima dari tanahnya dengan tanaman ekspor yang ditentukan untuk diserahkan kepada pemerintah. Namun, ketentuan Tanam Paksa ini dapat diganti dengan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memadai untuk dipekerjakan di perkebunan-perkebunan milik pemerintah.37 Politik Tanam Paksa itu sendiri dilakan untuk mengatasi krisis keuangan di Negeri Belanda sebagai akibat dari peperangan dengan Belgia. Perang Jawa juga membawa dampak terhadap keuangan negara. Untuk menjamin sistem ini, pemerintah kolonial perlu membangun kembali kedudukan dan kekuasaan aristokrasi tradisional yang patuh dan setia kepada Belanda. Pada dua dasawarsa selanjutnya, secara bertahap, mereka menjadi kelas pejabat turun temurun yang berfungsi sebagai tangan eksekutif kekuasaan kolonial. Satu sisi, hal ini menguntungkan antara pihak kolonial dengan para penguasa tradisional. Namun, hal ini juga memperlebar antara pihak penguasa –birokrat tradisional dan pemerintah kolonial- dengan mereka yang dikusai,38 yaitu rakyat kebanyakan.

Sementara itu, kemerosotan kekusaan raja di Minangkabau pada abad XVIII, terutama di pesisir, menyebabkan gejala-

37 William R. Roff, ”South-East Asian Islam in the Nineteenth Century”, in The Cambridge History of Islam, Volume 2A, edited by P.M. Holt, Ann K.S. Lambton and Bernard Lewis (Cambridge: Cambridge University Pess, 1987), hlm. 161.

38 Ibid., hlm. 162.



gejala perpecahan sosial dan demoralisasi yang menyertainya di dalam masyarakat daerah pedalaman. Perpecahan sosial ini, antara lain, dipicu oleh terjadi kebangkitan pusat-pusat agama di bawah kepemimpinan tuanku, gelar yang diberikan kepada ulama terkemuka, yang bebas dari kekuasaan struktur tradisional. Kondisi ini memunculkan oposisi antara adat dan agama. Karenanya, secara tradisional, konflik sosial ini dipandang sebagai akibat persengketaan antara kepala-kepala suku (adat) dalam masyarakat desa Minangkabau dengan guru-guru Islam yang memamasuki dunia Minangkabau dengan gagasan baru dari dunia luar.39

Di tengah krisis moral dan pertikaian antara Ulakan dan Cangking, Tuanku Nan Tuo tampil ke muka untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan melakukan beberapa perubahan. Di antara perubahan-perubahan yang dilakukan adalah merubah orientasi surau dari tarekat ke orientasi fiqh. Ia menetapkan bahwa fiqh merupakan kajian utama di suraunya. Tuanku Nan Tuo juga melakukan perbaikan moral masyarakat dan meluruskan ajaran yang telah diselewengkan dengan menganjurkan agar semua perintah Alqur’an diamalkan. Usaha-usaha Nan Tuo ini dilakukan dengan cara-cara persuasif, lemah lembut, tanpa kekerasan, agar tidak menimbulkan konflik di antara masyarakat dengan ulama.40

Pertentangan antara agama dan adat semakin meningkat dan serius sehingga mengancam tatanan sosial setelah datangnya tiga haji: Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang yang baru datang dari Makkah pada 1803. Ketiga haji itu telah melancarkan serangkaian gerakan pembaharuan puritanis yang dikenal Belanda sebagai Gerakan Padri, sebuah istilah yang berasal kata padre –istilah lingua franca bahasa Portugis untuk “pendeta”.41 Tujuan utama gerakan ini adalah membersihkan unsur-unsur khurafat

39 Christine Dobbin, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah: Sumatera Tengah, 1784-1847, terj. Lilian D. Tedjasudhana (Jakarta: INIS, 1992), hlm. 12.

40 Badri Yatim, ”Pengantar” untuk Murodi, Melacak Asal-usul Gerakan Paderi di Sumatera Barat (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 14-15.

41 William R. Roff, ”South-East Asian Islam in the Nineteenth Century”, hlm. 165.

Noor Huda


(penyelewengan) dan bid’ah yang terdapat di dalam kehidupan beragama masyarakat Minangkabau.

Kampanye-kampanye dilakukan oleh ketiga haji tersebut untuk mencari dukungan dari tetua adat dan tokoh agama, yang kemudian ditanggapi oleh delapan ulama terkemuka dari Luhak Agam yang dipelopori oleh Tuanku Nan Renceh. Kedelapan ulama ini disebut dengan Harimau Nan Salapan. Ajakan ini disambut oleh ulama-ulama lainnya di seluruh Minangkabau.42 Walaupun Tuanku Nan Tuo pada prinsipnya mendukung gerakan ini, tetapi dia menolak cara-cara kekerasan dan radikal, sehingga dia menolak untuk memimpin gerakan ini. Selanjutnya, Tuanku Nan Renceh meminta Tuanku Mensiangan menerima jabatan pemimpin kelompok Paderi. Dengan demikian, gerakan reformasi di masyarakat Minangkabau terdapat dua kubu. Kelompok pertama diwakili oleh Tuanku Nan Tuo yang menghendaki reformasi dengan cara-cara damai dan pendekatan persuasif. Kelompok kedua diwakili Tuanku Mensiangan dan Tuanku Nan Renceh yang lebih radikal.43

Di bawah pimpinan Tuanku Mensiangan dan Tuanku Nan Renceh, kelompok ini melakukan sumpah setia untuk memberantas segala bentuk penyimpangan di masyarakat Minangkabau. Akhirnya, mulailah mereka melakukan gerakan dengan berpakaian putih-putih, sehingga masyarakat menyebutnya “orang putih” atau “orang saleh”. Selama 15 tahun, kaum Padri melakukan kampanye mereka untuk mengadakan perubahan. Gerakan ini berpusat di Alahan Panjang di sebelah utara yang kemudian terkanal sebagai kubu Tuanku Imam Bonjol. Sayangnya, kampanye ini sering dilakukan dengan cara-cara kekerasan dan intimidasi44 sehingga membuat cemas masyarakat yang tidak menyetujuinya. Walaupun perlawanan kaum adat kerap

42 Azyumardi Azra, ”Surau di Tengah Krisis”, dalam Dawam Raharjo (editor), Pergulatan Dunia Pesantren (Jakarta: P3M, 1985), hlm. 153.

43 Badri Yatim, ”Pengantar” untuk Murodi, Melacak Asal-usul Gerakan Paderi di Sumatera Barat, hlm. 18-19.




dilakukan, tetapi dengan cepat kaum Padri banyak menguasai wilayah pedalaman.

Bagi kaum adat kondisi tersebut tentu saja mengusik kemapanan status sosial mereka. Kehadiran kaum Padri merupakan ancaman atas eksistensi kaum adat karena akan menghapus status quo yang selama ini mereka pertahankan. Pada saat posisi kaum adat terjepit, mereka meminta penguasa Eropa untuk intervensi dalam mengatasi persoalan sosial keagamaan yang telah menjadi persoalan sosial politik. Konflik antara kaum agama dan kaum adat ini mulai melibatkan orang-orang Eropa ketika 1818 sekelompok penghulu (di Sumatera Barat, pemimpin adat) yang dipimpin oleh dua orang anggota kerajaan meminta bantuan militer kepada Inggris di Padang. Namun, setahun kemudian, karena pergantian kekuasaan, Belanda-lah yang memikul tanggung jawab yang lebih besar dan terlibat sepenuhnya dengan Perang Padri.

Intervensi Belanda atas Minangkabau dianggap kelompok Padri sebagai ancaman, baik terhadap ajaran Islam maupun sendi-sendi adat yang selama ini mereka pertahankan. Campur tangan militer Belanda ke Minangkabau pada 1821, menandai era bagi penjajahan di wilayah ini. Perang Paderi dengan gerilya ini berlangsung sekitar 16 tahun, sebelum penaklukkan kubu pemimpin terakhir kaum Padri, Tuanku Imam Bonjol dilakukan pada 1837. Intervensi Belanda ini memuncak dengan dibuangnya penguasa Kerajaan Minangkabau pada 1833 ke Jawa. Dengan demikian, sisa-sisa kerajaan ini dihancurkan dan tidak pernah dipulihkan oleh Belanda.45 Akhirnya, kemenangan diperoleh Belanda karena keunggulan senjata, pengasingan berkelanjutan dan pelucutan kantong-kantong terakhir perlawanan. Sesudah perkembangan suatu “sub-imperialisme kolonial” yang berpusat di Batavia, pemerintah di Belanda sendiri turun tangan untuk menjamin bahwa Nederland mendapat keuntungan yang terbaik dalam transisinya menjadi penjajah resmi Minangkabau.46

45 Ibid., hlm. 167.46 Christine Dobbin, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang

Berubah, h.lm 267.

Noor Huda


Pada tahun-tahun terakhir, pada dasarnya, pertarungan tersebut telah mengalami perubahan sifat. Bahkan, pada 1820-an pertarungan kedua kelompok ini telah padam. Hal ini disebabkan oleh: pertama, menurunnnya semangat keagamaan yang ekstrem –pada batas-batas tertentu- merupakan konsekwensi dari kontak berkelanjutan dengan Wahhabiyah di Hijaz, dimana kaum Wahhabi sendiri sudah memudar setelah kekalahan politik dengan orang-orang Su’udi pada 1818. Kedua, dalam banyak hal kaum Padri sudah merebut dan munguasai keadaan. Ketiga, keterlibatan Belanda yang makin meningkat justru menyadarkan orang-orang Minangkabau akan ancaman kemerdekaannya, sehingga mereka yang bertikai membentuk satu front Muslim di bawah kepemimpinan Padri melawan kaum kafir Belanda.47

Perjalanan panjang Gerakan Padri telah membawa perubahan-perubahan yang mencolok dalam masyarakat. (1) Perembesan Islam ke dalam masyarakat Minangkau yang dalam jangka panjang membawa implikasi-implikasi penting dan konsekwen bagi masyarakat dimanapun. di pulau Sumatera dan di Semenanjung Malaya. (2) Di Minangkabau sendiri, doktrin Islam yang telah didefinisikan kembali diterima dan lebih besar di dalam adat. (3) Islam kini telah menjadi kerangka dasar pola-pola yang diidealkan bagi kehidupan, meskipun pertikaian sosial antara pembela adat dan para pemabaharu segera muncul kembali. (4) Meningkatnya gengsi para tuanku –pemimpin agama- yakni para guru agama dan ulama, meskipun Belanda telah berusaha membatasi pengaruh mereka dan mendukung pengaruh kepala-kepala adat (penghulu) untuk kepentingan hukum, ketertiban, dan eksploitasi politik48 dan ekonomi.49

Secara politik, Perang Padri telah membawa keuntungan

47 Ibid., hlm. 167.48 Ibid.49 Pada masa ini para penghulu mendapat perlakuan khusus dan

mendapat gaji dari pendapatan pemerintah Hindia Belanda. Tujuan kebijakan ini adalah menciptakan kelas ”aristokrat” Minangkabau yang nasibnya terkait erat dengan kepentingan Belanda. Lihat Christine Dobbin, Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, hlm. 275.



tersendiri bagi Belanda. Berakhirnya perang yang diikuti dengan pendudukan dataran tinggi pusat, membuka jalan bagi perluasan lebih lanjut kekuasaan Belanda di daerah yang menjadi potensial paling berharga di kawasan “pulau-pulau di luar Jawa”. Meskipun gerak maju Belanda dilakukan sedikit terburu-buru karena menghadapi permusuhan dengan Inggris, tetapi hasilnya ialah kekuasaan Belanda yang besar atas sebagian besar atas seluruh bagian Sumatera di selatan Aceh segera sesudah pertengahan abad XIX.50 Namun, kekuatan Islam tetap menjadi ancaman serius bagi Belanda. Ini didasarkan pada pengalaman Perang Padri dan pemberontakan-pemberontakan kecil yang kemudian juga bermunculan secara terpencar-pencar. Juga, pemerintah merasa gelisah dengan pengaruh ulama, khususnya para guru agama, di wilayah ini yang melampau batas-batas nagari.51 Untuk menetralisisir pengaruh Islam ini, maka pendidikan Belanda perlu disebarkan di Sumatera Barat. Salah satunya adalah didirikannya Sekolah Raja pada akhir 1850-an di Bukittinggi alias Fort de Kock, yang bermaksud untuk mendidik calon guru dan pegawai.52

Selain itu, Kerajaan Aceh, yang mempunyai perbatasan langsung dengan daerah Minangkabau di sebelah utara menjadi ancaman bagi Belanda. Kesultanan Aceh, secara tradisional merupakan merupakan kekuatan Islam yang paling tangguh. Pada abad ke-19 kesultanan ini berada dalam kondisi kemerosotan politik yang berlarut-larut. Terjepit diantara pertikaian-pertikaian periodik di dalam istana dan terperangkap dalam pertarungan yang dilancarkan oleh kekuatan-kekuatan

50 Ibid., hlm. 167.51 Nagari merupakan suatu perserikatan (federasi), setingkat di atas

kampung, dari kelompok-kelompok kekerabatan atau suku, yang masing-masing mempunyai kepala yang disebut dengan penghulu kepala. Menurut Taufik Abdullah, suatu nagari mempunyai ciri-ciri yang ditandai dengan adanya: masjid, balai (pasar), labuah (jalan raya), gelanggang (tempat bermain), dan ”tepian” tempat mandi. Lihat Mestika Zed, Pemebrontakan Komunis Silungkang, 1927 (Yogyakarta: Syarikat, 2004), hlm. 20 dalam catatan nomor 3.

52 Taufik Abdullah, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 217.

Noor Huda


Barat untuk penguasaan perdagangan merica Sumatera Utara.53 Berpusat di kota pelabuhan Kutaraja di muara sungai Aceh, memperoleh sistem politik dan administrasinya sejak abad XVII. Kesultanan ini tergantung kekuaannya pada tiga konfederasi, yang disebut dengan “Tiga Sagi” atau “pendukung kesultanan”. Dalam “Tiga Sagi” ini terdapat struktur-struktur sosial politik seperti yang terdapat dalam kerajaan lain di Nusantara. Terdapat kekuasaan sekuler yang berada di tangan hulubalang dengan mendapat gelar teuku. Kekuasaan agama berada dalam kekuasaan pejabat-pejabat keagamaan. Selain itu, ada kekuatan tandingan yang secara potensial mempunyai kekuatan besar yang ada di kalangan ulama independen, yang kebanyakan di wilayah Aceh sangat dihormati dengan gelar teungku. Pada umumnya para ulama sangat terbuka dengan arus zaman dan merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, baik oleh Belanda maupun pemimpin-pemimpin tradisional.54 Pada 1824 dibuat Perjanjian London -dimana Inggris dan Belanda menentukan wilayah pengaruhnya masing-masing di Selat Malaka- yang menentukan Belanda bertugas mengamankan perdagangan dengan Aceh. Di samping itu, Belanda juga menjamin kemerdekaan Kesultanan Aceh untuk masa selanjutnya. Perjanjian ini menyeret Belanda ke dalam konflik dengan Aceh karena usaha perluasan kekuasaan Belanda ke wilayah barat, khususnya wilayah pantai timur karena memburuknya sikap kepemimpinan internasional akibat perebutan keuntungan yang terjadi di sekitar kerajaan-kerajaan tepi sungai di wilayah bagian utara Pulau Sumatera. Sementara itu, Kesultanan Aceh sendiri memperbaharui hubungan lamanya dengan Dinasti Usmaniyah pada 1850 untuk meminta bantuan. Aceh juga minta bantuan-bantuan lain pada 1860-an, meskipun usaha-usaha ini gagal, untuk melawan campur tangan Belanda dalam masala-msalah Aceh. Pada April 1873 Belanda melancarkan invasinya dengan 3.000 tentaranya atas Kutaraja (Banda Aceh).


54 Ibid.



Serangan ini merupakan puncak konflik yang berlarut-larut antara Belanda dan Inggris pada abad XIX, sesudah perjanjian baru ditandatangani pada 1871. Kini, Perang Aceh dimulai dan pertempuran pertama ini dimenangkan oleh pihak Aceh.

Pada tahun-tahun pertama peperangan, menurut Ibrahim Alfian, perlawanan Aceh terhadap agresi Belanda tidak mengandung sifat jihad. Peran pemimpin agama atau ulama belum begitu menonjol. Hal ini dapat dipahami, sebab segala sesuatu mengenai urusan pemerintahan (politik) dibebankan pada pundak para pemimpin adat (uleebalang).55 Dalam menghadapi perang ini, pihak kerajaan berusaha meminta bantuan ke kerajaan-kerajaan di luar negeri. Selain ke Turki, Sultan Mahmud Syah (1870-1874) juga minta bantuan ke Singapura (Inggris), Amerika, dan Perancis. Mereka juga mengirim utusan ke Jawa dan tempat-tempat lain untuk mengorganisasi dukungan bagi Perang Suci. Mereka juga menghembuskan desas-desus yang menyebar dimana-mana bahwa pemberontakan umum akan muncul. Harapan semacam ini memainkan peranan penting dalam dalam menopang perlawanan Aceh. Harapan-harapan millenarisme (semacam kedatangan “ratu adil”) segera muncul bahwa persatuan umat Islam segera muncul dan mengalahkan Barat. Harapan millenarisme ini muncul setelah peristiwa perang Turki-Rusia 1877-1878, pemebrontakan Mahdi di Sudan, dan lewatnya sebuah kapal perang Turki melalui Singapura pada 1890 dalam kunjungan kehormatan di ke Jepang.56

Ekspedisi Belanda yang kedua dikirim pada akhir 1873. Ekspedisi terbesar ini terdiri 8.500 orang serdadu, 4.300 pelayan dan kuli, dengan pasukan cadangan 1.500 yang segera ditambahkan. Penyakit kolera yang melanda telah membawa kerugian pada kedua belah pihak. Antara November1873 sampai April 1874 pihak Belanda kehilangan 1.400 pasukan. Pihak Aceh

55 Lihat T. Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah: Perang Aceh, 1873-1912 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 21.


Noor Huda


memutuskan untuk meninggalkan ibukota, Kutaraja. Kemudian pada Januari 1874 Belanda memutuskan masuk ibukota dengan anggapan telah memenangkan peperangan, dan diumumkanlah bahwa Aceh telah berhasil direbut dan kesultanan dihapuskan. Sultan Mahmud Syah yang mengundurkan diri ke pegunungan tersebut meninggal terserang kolera. Seorang cucu Tuanku Ibrahim –saudara Sultan Muhammad Syah (1823-1838) dan yang sangat berpengaruh sesudah sultan itu meninggal- yang bernama Tuanku Muhammad Daud Syah diangkat oleh para pengikutnya sebagai Sultan Ibrahim Mansur Syah (1875-1907).57

Kesultanan Aceh tetap berdiri dan perlawanan rakyatnya terus berjalan selama beberapa dasawarsa setelah aneksasi Belanda tersebut. Beberapa upaya Belanda untuk memadamkan peperangan ini mengalami kegagalan. Pada 1881 pihak Belanda mengumumkan bahwa peperangan telah selesai, salah satu di antara pernyataan kolonialisme yang paling utopis.58 Perlawanan gerilya mulai diambil alih oleh para pemimpin agama, kaum ulama. Di antara mereka yang terkenal adalah Teungku Cik di Tiro (1836-91). Sejak itu, perlawanan Aceh terhadap kolonialisme Belanda ini berubah menjadi perang sabil, peperangan antara orang Islam dengan orang kafir.

Perang Aceh yang sangat menguras perbendaharaan keuangan Belanda ini menjadi dilematis. Biaya perang yang cukup banyak telah dikeluarkan memaksa pemerintah melakukan penghematan pada tahun-tahun 1884-1885. Namun, ternyata, kebijakan ini menjadikan wilayah-wilayah pedalaman kembali dalam kekuasaan pihak gerlyawan Aceh. Belanda akhirnya menemukan suatu cara pemecahan dilema mereka di dalam kebijakannya. Pemecahan ini diajukan oleh Dr. Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) dan Joannes Benedictus van Heutsz (1851-1924). Snouck Hurgronje adalah seorang Belanda yang ahli mengenai Islam dan masalah-maslah penduduk asli Indonesia. Pada 1891 sampai 1906 dia menjadi penasehat utama

57 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, hlm. 220.58 Ibid., hlm. 22.



pemerintah kolonial. Nasehat Snouck kepada pemerintah adalah perlawawanan yang fanatik dari kaum ulama harus di tumpas habis. Sebaliknya, pemerintah Belanda harus mendekati kaum uleebalang yang dilihat sebagai para pemimpin adat atau “sekuler”- untuk diajak bekerja sama.59 Pada dasarnya nasehat Snouck Hurgronje untuk mendukung unsur-unsur di dalam masyarakat Indonesia yang kurang memiliki semangat Islam, para pemimpin adat tradisional dan elit priyayi yang bersedia mengimbangi pengaruh politik Islam, sudah dilaksanakan Belanda secara selang-seling sejak masa VOC,60 yang dibubarkan pada 1 Januari 1800.

Kekalahan politis Aceh atas Belanda menjadikan para pemimpin agama mempunyai peran yang berbeda. Sebagian ada yang duduk sebagai kali atau hakim agama dalam pemerintahan uleebalang yang mengakui kedaulatan Belanda. Mereka termasuk dalam struktur birokrasi pemerintah kolonial. Termasuk dalam golongan ini adalah para pemimpin agama tingkatan rendah yang betrtugas mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan di kampung-kampung sebagai teungku meunasah yang termasuk dalam struktur pemerintahan adat tadi. Selain itu, ada pemimpin agama yang menarik diri dari gerakan perlawanan terhadap Belanda, tetapi mereka tidak terlibat dalam struktur pemerintahan adat yang tunduk kepada Belanda. Di antara mereka ada yang semata-mata memberi pelajaran agama di dayah-dayah. Sebagian lagi, ada pemimpin agama atau para ulama yang meneruskan perlawanan mereka terhadap Belanda, walaupun ini akhirnya dapat dikalahkan oleh Belanda.61

59 Snouck Hurgronje, ”Aksi Militer di Pantai Utara dan Timur Aceh dan Akibat-akibatnya, 1899”, dalam Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jilid VIII, terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 135-57.


61 T. Ibrahim Alfian, Perang di Jalan Allah, h. 236. Paul van’t Veer membagi Perang Aceh ke dalam empat periode: [1] Perang Aceh Pertama, 1873; [2] Perang Aceh Kedua, 1874-1880; [2] Perang Aceh Ketiga, 1884-1896; dan [4] Perang Aceh Keempat, 1896-1942. Lihat Paul van’t Veer, Perang Aceh: Kisah Kegagalan Snouck Hurgroje, terj. Grafitipers (Jakarta: Grafitipers,

Noor Huda


Beberapa uraian di atas dapat dilihat bahwa kekacauan politik dalam istana dapat dimanfaatkan Belanda dengan baik untuk memperkuat hegemoninya. Untuk tujuan ini Belanda perlu menunggu waktu yang cukup lama untuk melemahkan kekuatan-kekuatan politik Islam lokal satu persatu. Dengan jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam bukan berarti kejatuhan kekuatan-kekuatan politik Islam lokal. Kecuali di beberapa tempat tertentu, sebenarnya Belanda belum pernah bercokol lama di pedalaman pulau-pulau Nusantara.62 Politik Pax Neerlandica baru tercapai sungguh-sungguh menjelang Perang Dunia I. Konsep negara “Hindia-Belanda” dalam arti utuh hanya selama tiga puluh tahun, yaitu sampai awal Perang Pasifik (1942).63 Dalam pengamatan Denys Lombard, sebelum abad ke XIX pengaruh Barat terhadap penduduk lokal sangat terbatas, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Kehadiran Belanda hanya berpengaruh kuat di beberapa tempat seperti Maluku, Makasar, Batavia, Semarang, atau beberapa kota besar lainnya. Namun, segala sesuatu berubah cukup cepat pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad XIX yang berkaitan erat dengan perubahan peta politik negara-negara Eropa.64

Kolonialisme dan Peminggiran Politik Islam4. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, di Nusantara telah

terbentuk institusi poitik Islam yang cukup tangguh. Pada masa ini umat Islam mempunyai kemerdekaan yang luas dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Kemerdekaan politik ini mulai terganggu ketika intervensi bangsa Eropa terhadap institusi-institusi Islam setempat. Jatuhnya institusi politik Islam ke tangan pemerintahan Belanda sangat mempengaruhi kondisi sosial umat Islam. Mereka kini, hidup dalam bayang-bayang kebijakan pemerintahan kolonial.

1985).62 Denys Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya (Kajian Sejarah Terpadu

Bagian I: Batas-batas Pembaratan), terj. Winarsih Partaningrat Arifin, dkk. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 74.

63 Ibid., hlm. 76.64 Ibid., hlm. 74.



Dapat dijelaskan di sini bahwa silih bergantinya bangsa Eropa memerintah Indonesia mempunyai kebijakan yang hampir sama terhadap Islam. Pada umumnya mereka selalu berusaha menghambat lajunya perkembangan Islam di Indonesia. Mereka selalu mempersempit ruang gerak Islam dalam berbagai dimensi. Raffles pun mempunyai pandangan bahwa para kyai di Jawa mempunyai kekuatan dalam menggalang massa untuk pemerintah kolonial. Hal ini mengingat tingginya kedudukan para kyai itu di mata rakyat. Oleh karena itu, Raffles mempunyai kesimpulan bahwa, ternyata, para kyai ini aktif dalam berbagai pemberontakan. Kaum ulama di Minangkabauu pun mempunyai peran politis yang strategis sehingga keberadaannya sangat mengkhawatirkan pemerintahan kolonial.

Kebijakan yang hampir sama juga diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Di Indonesia, Belanda menghadapi kenyataan bahwa mayoritas penduduk yang dijajahnya adalah beragama Islam. Sebelum kedatangan Snouck Hurgronje, politik pemerintahan Belanda terhadap Islam didasarkan pada perasaan takut dan sikap tidak mau mencampuri.65 Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka secara tepat mengenai agama Islam. Pada umumnya mereka takut pada ungkapan-ungkapan apa yang disebut dengan fanatisme Islam, sehingga mereka berusaha menekan dan mencegah dengan cara menjauhkan diri dari urusan-urusan mengenai Islam.

Kedatangan Snouck Hurgronje seorang yang sangat ahli tentang Islam- pada 1889 membuat pemerintah Hindia Belanda mempunyai kebijakan yang jelas terhadap Islam. Snouck sendiri membuat sebuah teori yang disebut dengan “Islam Politiek”. Dengan dalih “asosiasi”, Islam Politiek bermaksud untuk melahirkan suatu Negeri Belanda yang terdiri dua wilayah yang berbeda secara geografis, tetapi secara spiritual berhubungan. satu berada di barat laut Eropa dan satunya lagi berada di Asia

65 Pijper. G.F., ”Politik Islam Pemerintah Belanda”, dalam Politk Etis dan Revolusi Kemerdekaan, ed. H. Baudet dan I.J. Brugmans (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 239.

Noor Huda


Tenggara.66 Namun, dalam pandangan Snouk, Islam yang dipeluk secara mayoritas masyarakat Hindia Belanda begitu rigid (kaku) sehingga kurang mampu mengadaptasi sebuah era baru. Karenanya, hanya dengan melalui organisasi pendidikan universal berskala besar dan basis keberagamaan yang netral pemerintah akan dapat “mengemansipasi” atau membebaskan Muslim dari agama mereka.67 Walaupun demikian, Snouck Hurgronje tidak menutup mata terhadap kemampuan politik fanatisme Islam. Dia juga menyadari bahwa Islam sering kali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda.68 Snouck Hurgronje bukan saja bertindak sebagai seorang ilmuwan, tetapi juga selaku ilmuwan yang mengabdikan ilmunya untuk kepentingan politik kolonialisme Belanda di Indonesia. Salah satu pengabdiannya yang terpenting adalah membebaskan orang Indonesia dari Islam.69

Menghadapi persoalan-persoalan Islam di Indonesia tersebut, Snouck menjelaskan teori Islam Politknya sebagai berikut. Dia membedakan ajaran Islam dalam tiga kategori, yaitu: (1) bidang agama murni atau ibadah, (2) bidang sosial kemasyarakatan, dan (3) bidang politik, dimana masing-masing bidang tersebut menuntut alternatif pemecahan yang berbeda.70 Alternatif pemecahan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Untuk kategori yang pertama, pemerintah kolonial harus memberikan kebebasan kepada umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasan pemerintah Belanda. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah perlu memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggerakkan rakyat agar mereka mendekati

66 Karel Steenbrink, Dutch Colonialism and Indonesian Islam: Contacts and Conflicts, 1596-1950, translated by Jan Steenbrink and Henry Jansen (Amsterdam-Atlanta,GA: Rodopi, 1993), hlm. 88.

67 Ibid., hlm. 88-9.68 H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor

Inlandsche Zaken (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 12.69 Hamid Algadri, Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan

Melawan Belanda (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 95.70 H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, hlm. 12.



Belanda, bahkan pemerintah harus membantu rakyat yang akan menempuh jalan tersebut. Sebaliknya, dalam bidang politik, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan pan-Islamisme.71 Bagi Hurgronje, musuh kolonialisme bukanlah Islam sebagai agama melainkan Islam sebagai doktrin politik, baik dalam bentuk agitasi kaum fanatik maupun dalam bentuk pan-Islamisme.72 Oleh karena itu, dia bersikeras bahwa apabila fanatisme Muslim muncul atau telah merajalela, tindakan drastis –kalau perlu secara militer- dibutuhkan untuk mengembalikan kekuasaan pemerintah Belanda. Pemangkasan gagasan seperti ini akan menjauhkan pengaruh aspek-aspek Islam yang bersifat politis, yang menjadi ancaman terbesar terhadap pemerintahan kolonial Belanda.73

Islam Politiek, bagi Hurgronje, dapat berhasil dengan menekankan pentingnya kebijakan asosiasi secara kultural antara kaum Muslim pribumi dengan peradaban Barat. Dengan cara ini Hurgronje berkeyakinan bahwa jurang antara masyarakat pribumi yang “terbelakang” dan masyarakat Belanda yang “modern”. Agar kebijakan asosiasi ini mencapai target, maka pendidikan model Barat harus dibuat terbuka bagi rakyat pribumi. Hanya melalui penetrasi pendidikan model Baratlah pengaruh Islam di Indonesia bisa direduksi, untuk tidak mengatakan disingkirkan. Salah satu sasaran bidik kebijakan asosiasi kultural ini adalah para bangsawan dan aristokrat Indonesia. Tingkat budaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan kaum pribumi, kedekatan mereka kepada pengaruh Barat, dan posisi mereka yang relatif “bersih” dari pengaruh Islam merupakan alasan-alasan pokok yang digunakan oleh Hurgronje untuk mendekati mereka. Selain itu, dalam pengamatan Hurgronje, bahwa sebagian besar penduduk pribumi lebih dipengaruhi oleh tradisi-tradisi lokal daripada Islam; dan bahwa kelompok bangsawan tampaknya

71 Ibid.72 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, terj. Daniel Dakhidae

(Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), hlm. 4473 Alwi Shihab, Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah

terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia (Jakarta: Mizan, 1998), hlm. 86.

Noor Huda


memiliki wewenang dan pengaruh yang kuat dibandingkan pemimpin santri. Para bangsawan Indonesia yang terdidik –yang umumnya “sedang-sedang saja”- akan menjauh dari Islam dan akan memainkan peran besar dalam mengantarkan Indonesia menuju dunia model Barat.74

Aparat untuk melaksanakan kebijakan dasar politik Islam Snouck Hurgronje tersebut adalah Kantoor voor Inlandsche zaken, yang merupakan perluasan dari adviseur (badan penasehat), berdiri 1899. Kantoor voor Inlandsche zaken ini mempunyai wewenang memberikan nasehat kepada pemerintah dalam masalah pribumi dan Islam. Dalam instruksi 1931, adviseur mempunyai bidang tugas, antara lain: (1) harus mengadakan penelitian tentang pergerakan agama, poltik, dan kebudayaan dalam masyarakat pribumi. (2) berkewajiban mencari informasi tentang pergerakan di kalangan Arab dan aliran kerohanian dalam Islam, selama dipandang penting bagi Hindia Belanda, meskipun berada di luar negeri.(3) memperhatikan masalah naik haji ke Makkah, yang justru harus memperoleh prioritas utama. (4) mempelajari ilmu bahasa dan etnografi, bila dipandang perlu bagi keberhasilan tugasnya.75

Dampak dari kebijakan Islam Politik yang diterapkan oleh Belanda terhadap agama Islam adalah umat Islam tidak banyak mempunyai kebebasan dan kesempatan untuk berpolitik. Terlebih lagi setelah kegagalan Perang Diponegoro (1825-1830). Kegagalan perang ini berakibat bergesernya orientasi para elite kerajaan Jawa, dari orientasi politik ke bidang sosial budaya,76 yang mana orientasi yang disebut terakhir ini sudah terpengaruh oleh proses westernisasi yang digerakkan oleh Belanda sebagai salah satu visi Snouck Hurgronje. Pada masa ini, golongan priyayi sudah dirangkul dalam pengaruh budaya Barat dengan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan. Golongan priyayi termasuk di dalamnya para pangreh praja- akan dicurigai bila mereka tekun menjalankan ajaran agama Islam, karena dikhawatirkan

74 Ibid., hlm. 87.75 H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, hlm. 105.76 Ricklefs. M.C., Sejarah Indonesia Modern, hlm. 191.



akan populer di kalangan masyarakat. Untuk mengantisipasi kekhawatiran ini, pemerintah Belanda melancarkan semacam gerakan “abangisasi” (asosiasi kultural) di kalangan para priyayi sejak abad XIX.77

Gerakan “abangisasi” terhadap kaum priyayi berakibat pada keengganan golongan priyayi menaruh perhatian pada agama Islam dalam usaha peningkatan pengetahuan dan ketaatan penduduk. Di samping itu, keengganan ini akan mempengaruhi struktur dan kesempatan dalam administrasi kepegawaian pribumi. Sebagai gambaran adalah ketika seseorang patih yang melaporkan menghina Islam oleh pemerintah Belanda dinaikkan pangkatnya menjadi bupati.78 Bagi umat Islam, keengganan para elite Jawa ini terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Islam, mengakibatkan berkurangnya dukungan politik dari atas. Sikap Belanda yang negatif ini terhadap Islam Indonesia banyak peranannya dalam meningkatkan ketegangan antara pemimpin Islam dan elite priyayi dan para penguasa kolonial dalam dua dekade terakhir pemerintahan Belanda.79

Pada umumnya, kebijakan politik tersebut mengalami keberhasilan. Salah satu kebijakan Snouck tidak memihak di dalam masalah-masalah agama yang dirangkaikan dengan kesiagaan untuk menindas agitasi politik Islam berhasil mengakhiri permusuhan terbuka, dan bahkan sebagian mengurangi antagonisme berabad-abad antara pemerintahan kolonial dan para pemimpin Islam.80 Namun, dikesampingkannya akan kemampuan Islam sebagai kekuatan yang dinamis dalam melakukan reformasi dan modernisasi diri oleh Hurgronje merupakan suatu kesalahan fatal. Menurut Alwi Shihab, pandangan Hurgronje bahwa Islam dapat direduksi menjadi hanya sebuah agama ritual, yang terpisah

77 Sartono Kartodirdjo, dkk., Perkembangan Peradaban Priyayi .(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987, hlm. 60.

78 D.K. Emerson (1976), sebagaimana dikutip oleh Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi atas Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm.

79 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, hlm 236.80 Ibid., hlm. 235.

Noor Huda


dari aspek-aspek sosial politiknya, sepenuhnya keliru. Justru, keberhasilan modernisme Islam sebagian disebabkan oleh satu aspek ritualnya, yaitu pelaksanaan ibadah haji ke Makkah, yang disarankan oleh Hurgronje agar dibiarkan. Padahal, ibadah haji ke Makkah, tempat kaum Muslim di seluruh dunia saling berinteraksi dan bertukar gagasan serta pengalaman, merupakan sumber pokok gagasan Islam yang modern dan revolusioner di Indonesia pada abad ke-duapuluh.81

SimpulanC. kebijakan pendidikan untuk penduduk pribumi yang semula

dirancang untuk membaratkan mempunyai akibat sampingan (side effect) yang tidak diduga sebelumnya. Akibat tidak langsung itu adalah munculnya sekelompok kecil elite terdidik yang mampu menyuarakan frustasi massa. Belakangan, kelompok elite ini yang dididik secara Barat -sehingga telah terpengaruh dengan budaya Barat- tampil sebagai pemimpin gerakan nasionalis yang sadar diri. Seperti koloni-koloni Islam lainnya, Indonesia melahirkan gerakan-gerakan nasionalis, yang terutama dipimpin oleh kaum intelektual yang berpendidikan Barat, dan mengambil inspirasinya dari ideologi libertarian dan sosialis Barat, maupun dari pergolakan-pergolakan politik yang merupakan tonggak “Bangkitnya Dunia Timur” di kawasan Asia lainnya.82 Dengan demikian, tumbuhnya kesadaran politis umat Islam pada dekade awal abad ke-20, sebagian, disebabkan oleh ketidakpuasan umat Islam terhadap kebijakan pemerintah kolonial mengenai Islam; sebagian lagi merupakan konsekwensi logis dari kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh pemerintahan Hindia Belanda.

81 Alwi Shihab, Membendung Arus, hlm. 88.82 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, hlm. 236.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Taufik, Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1996.

Alfian, Lihat T. Ibrahim Perang di Jalan Allah: Perang Aceh, 1873-1912, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Alfian, Teuku Ibrahim, Kontribusi Samudra Pasai terhadap Studi Islam Awal di Asia Tenggara, Yogyakarta: CENINNETS Press, 2005.

Algadri, Hamid Islam dan Keturunan Arab dalam Pemberontakan Melawan Belanda, Bandung: Mizan, 1996.

Badri Yatim, Melacak Asal-usul Gerakan Paderi di Sumatera Barat, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

D.K. Emerson, Tradisi Pesantren: Studi atas Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES, 1990.

H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken, Jakarta: LP3ES, 1985.

H.J. de Graaf, ”South-East Asian Islam to the Eighteenth Century”, in The Cambridge History of Islam, Volume 2A, edited by P.M. Holt, Ann K.S. Lambton and Bernard Lewis, Cambridge: Cambridge University Pess, 1987.

Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit, terj. Daniel Dakhidae, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.

Kahin, George McTurnan, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, terj. Nin Bakdi Soemanto, Surakarta: UNS Press dan Sinar Harapan, 1995.

Kartodirdjo, Sartono, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Jilid, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Kuntowijoyo, Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, Yogyakarta: Shalahuddin Press, 1994.

Lombard, Denys, Nusa Jawa: Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu (Bagian 3: Warisan Kerajaan-kerajaan Konsentris), terj. Winarsih Partaningrat Arifin, dkk. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Noor Huda


Marsden, William Sejarah Sumatra, terj. A.S. Nasution dan Mahyuddin Mendim Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Moertono, Soemarsaid, Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II Abad XVI sampai XIX Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.

Pijper. G.F., ”Politik Islam Pemerintah Belanda”, dalam Politk Etis dan Revolusi Kemerdekaan, ed. H. Baudet dan I.J. Brugmans, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

R. Soekmono, Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia, Jilid 2, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Reid, Anthony Perjuangan Rakyat: Revolusi dan dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.

Sartono Kartodirdjo, dkk., Perkembangan Peradaban Priyayi, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987.

Shihab, Alwi Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia. Jakarta: Mizan, 1998.

Snouck Hurgronje, ”Aksi Militer di Pantai Utara dan Timur Aceh dan Akibat-akibatnya, 1899”, dalam Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje, Jilid VIII, terj. Sutan Maimun dan Rahayu S. Hidayat, Jakarta: INIS, 1993.

Documents

PERKEMBANGAN INSTITUSI SOSIAL- POLITIK ISLAM …