24
LOGO Direct by : DPL SMAN 3 BLITAR

Institusi khalifah dalam politik islam

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam

Citation preview

Page 1: Institusi khalifah dalam politik islam

LOGO

Direct by : DPL

SMAN 3 BLITAR

Page 2: Institusi khalifah dalam politik islam

Institusi Khalifah

dalam Politik Islam

Page 3: Institusi khalifah dalam politik islam

Pengertian Khalifah

1. Pemimpin2. Sinonim dengan imamah

Page 4: Institusi khalifah dalam politik islam

3. Berbicara dengan jelas dan cukup keras

• Agar audiens dapat memahami dengan jelas apa yang disampaikan penyaji.

Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia

meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat,

untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.

Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S al-An’aam ayat 165)

Page 5: Institusi khalifah dalam politik islam

Khalifah, Sebuah Kajian Historis

Sejarah berdirinya kekhilafahan khulafaurrasyidin sampai lenyapnya system

khilafah pada dinasti Ustmani di Turki.Kajian khilafah dari sisi historisnya dan

pembagian ini dibagi menjadi empat bagian, yang pertama masa kekhilafahan

khulafaurrasyidin, kedua masa kekhilafahan Dinasti Umaiyah, ketiga masa kekhilafahan Dinasti Abbasyiah, dan yang keempat masa

kekhilafahan di Turki

Page 6: Institusi khalifah dalam politik islam

1. Masa Khilafah Rasyidah

a. Khilafah pada masa Abu Bakar Dari segi proses pemilihan pada masa sekarang mungkin sama dengan system demokrasi. Hanya waktu itu sesuai dengan al-amru syuro bainahum sebagaimana yang digariskan dalam al-Qur’an

Page 7: Institusi khalifah dalam politik islam

• Dari sisi penyelenggaraan roda pemerintahan pada masa Abu Bakar bersifat sentral; kekuasaan legislative, eksekutif, dan yudikatif terpusat ditangan khalifah• Pranata hukum atau sumber hukum yang digunakan Abu

Bakar dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kitab suci al-Qur’an dan hadits dan piagam madinah• Abu Bakar berpidato politik yang isinya adalah ingin

menunjukkan dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahanya• Abu Bakar dalam menentukan penggantinya sebagai khalifah

menunjuk Umar menggunakan musyawarah sebagai prinsip utama dalam suksesi pergantian kekhalifahan.

Page 8: Institusi khalifah dalam politik islam

b. Khilafah pada masa Umar Bin Khattab• Dari segi organisasi politik yang dibangun pada masa Umar

diantaranya, al-khilafaat, kepala Negara• Al-Kitabaat, sekretaris Negara• Administrasi Negara• Umar kemudian mengganti gelar khalifah-khalifah

Rasulullah dengan nama “Amirul Mu’minin”• Pemilihan kepala Negara dengan system kenegaraan

modern yaitu pendelegasian anggota DPR oleh rakyat untuk memilih presiden.

Page 9: Institusi khalifah dalam politik islam

7 Pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan khalifah; pemegang dan pelaksana kekuasaan eksekutif

7 kekuasaan legislative dipegang oleh Dewan Penasehat atau Majelis Syura

c. Khilafah pada masa Ustman bin Affan

Page 10: Institusi khalifah dalam politik islam

d. Khilafah pada masa Ali bin Abi Thalib

• Ali meninginkan pengangkatannya sebagai khalifah agar dimusyawarahkan oleh para sahabat, akhirnya hasil musyawarah menyatakan Ali sebagai khalifah

Page 11: Institusi khalifah dalam politik islam

2. Khilafah pada masa Bani UmayahSystem kepala Negara (khalifah) Monarchi atau kerajaan,

yang melalui garis keturunan. Dengan demikian kekhalifahan orang-orang amawi lebih tepat disebut sebagai raja dan bukan sebagai khalifah.

faktor yang mempengaruhinya seperti pengaruh geografis dan sosio kultural masyarakat.

Page 12: Institusi khalifah dalam politik islam

3. Khilafah pada masa Bani AbbasiyahPada masa dinasti Abbasiyah menggunakan system pemerintahan monarki teokrasi dengan mencampurkan atau menyertakan urusan agama dalam system perpolitikannya terutama pada era pendirian awal dinasti ini. selanjutnya bentuk system pemerintahan yang dibangun pada masing-masing dinasti termasuk Abbasiyah sangat dipengaruhi oleh perubahan politik, social dan budaya.

Page 13: Institusi khalifah dalam politik islam

4. Khilafah di Turki Peristiwa penghapusan khalifah yang menjadi “episode” terakhir dari drama panjang sejarah khilafah ummat islam. westernisasi, sekularisasi dan nasionalisme itulah yang menjadi dasar pemikiran pembaharuan Mustafa Kemal. Dengan demikian Negara Turki, setelah diadakan amandemen terhadap konstitusi 1921 adalah Negara republic dan agama Negara adalah islam. Sembilan tahun kemudian yaitu sesudah prinsip sekulerisme dimasukkan ke dalam konstitusi di tahun 1937, barulah republik Turki resmi menjadi Negara sekuler.

Page 14: Institusi khalifah dalam politik islam

Bahwa betapa kondisi social, ekonomi, budaya, corak berpikir, referensi dan kemajuan peradaban suatu komunitas akan sangat mempengaruhi peradaban lainnya. Rupanya inilah yang terjadi pada pola pemerintahan khilafah yang berjalan lebih dari seribu tahun, dimulai dari episode pertama (khulafaurrasyidin), Umaiyah, Abbasiyah sampai episode terakhir lenyapnya system khilafah yang dilenyapkan oleh Mustafa Kemal Attaturk.

Kesimpulan

Page 15: Institusi khalifah dalam politik islam

D. Khilafah, Sebuah Kajian Pemikiran

Ali Abdul Raziq memberikan sebuah pernyataan :Nabi berpulang ke rahmatullah tanpa menunjuk siapapun untuk menggantikannya dan juga tidak memberikan petunjuk siapa yang bisa menggantikan kedudukannya sebagai pemimpin bangsa Arab. Sepanjang hayatnya Nabi tidak memberikan petunjuk apapun untuk membentuk sesuatu yang bisa disebut Negara (Islamic state). Tidak ada satu keteranganpun dalam agama yang melarang kaum muslimin untuk berpacu dengan bangsa-bangsa lain dalam segala cabang ilmu social dan politik, kaum muslimin bebas untuk meninggalkan system khilafah. Kaum muslimin bebas menentukan landasan kerajaan mereka dan pengorganisasian Negara mereka itu sesuai dengan konsepsi-konsepsi kemanusiaan yang lebih mutakhir dan sejalan pula dengan asas-asas pemerintahan dan kebenarannya telah dibuktikan oleh pengalaman berbagai bangsa.

Page 16: Institusi khalifah dalam politik islam

Hak untuk Memilih Penguasa Salah satu permasalahan utama dalam pemilihan pemimpin dalam Islam ialah kepemimpinan berasal dari suku Quraisy yang berdasar dari hadist Nabi; ‘Imam itu dari Quraisy’, dan ‘manusia itu mengikuti Quraisy baik dalam kebaikan maupun keburukan. Tetapi apabila seorang pemimpin non-Quraisy dapat melaksanakan pemerintahan dengan baik, maka tidaklah diperlukan imam dari Quraisy. Karena berdasarkan ayat ‘ inna akramakum indallahi atqaakum’ dan hadits ’tidak ada keutamaan arab atas ajam kecuali dalam hal takwa’

Page 17: Institusi khalifah dalam politik islam

Prosedur Pelaksanaan Pemilihan

Khalifah idealnya dipilih dalam pemilu atau berdasarkan konsensus masyarakat, pemimpin kaum Muslimin tidak harus dari golongan tertentu seperti Quraisy, tetapi hanya harus dari suara mayoritas

Majlis Syura ini merupakan sarana untuk memilih khalifah baru

Page 18: Institusi khalifah dalam politik islam

Kriteria Pemimpin

Adil Memiliki kemampuan untuk

membedakan mana calon yang baik dan mana yang bukan

Mempunyai kebijaksanaan dalam memutuskan siapa yang paling baik dan layak menjadi khalifah

Page 19: Institusi khalifah dalam politik islam

Hak Melakukan Pemberontakan Terhadap

Ketidakadilan Penguasa

Pandangan Khawarij menyatakan bahwa pemberontakan terhadap pemerintah yang berdaulat adalah sah dan malahan wajib hukumnya jika pemerintahan tersebut dipandang sebagai tiran dan dholim terhadap rakyat, walaupun pemerintah tersebut belum keluar dari Islam

Page 20: Institusi khalifah dalam politik islam
Page 21: Institusi khalifah dalam politik islam
Page 22: Institusi khalifah dalam politik islam
Page 23: Institusi khalifah dalam politik islam
Page 24: Institusi khalifah dalam politik islam

Direct by :

Dian Puji Lestari

Pend. IPA off B130351615589