PERKEMBANGAN INFLASI BAB 2 - bi.go.id · BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI 20 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN II-2013| BANK INDONESIA komunikasi dan jasa keuangan mengalami

BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI

BANK INDONESIA | KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN II-2013 17

BAB 2 : PERKEMBANGAN INFLASI

Inflasi Gorontalo pada triwulan II-2013 tercatat sebesar 3,59% (y.o.y) lebih rendah

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,18% (y.o.y). Penurunan inflasi

pada triwulan II-2013 terutama disokong oleh deflasi yang terjadi selama dua bulan berturut-

turut yaitu di bulan April sebesar -0,16% dan bulan Mei sebesar -0,42% seiring

berkurangnya tekanan inflasi inti dan volatile foods.

2.1 INFLASI GORONTALO

Penurunan harga-harga komoditas pada triwulan II-2013 tampaknya memberikan

pengaruh yang baik terhadap angka inflasi dimana pada periode laporan tercatat sebesar

3,59% (y.o.y) jauh lebih rendah dibandingkan triwulan I-2013 yang tercatat sebesar 5,18%

(y.o.y). Menurunnya inflasi pada triwulan II-2012 lebih disebabkan oleh berkurangnya

tekanan pada inflasi inti (core inflation) dan inflasi volatile foods..

Disagregasi inflasi Gorontalo pada triwulan II-2013 menunjukkan adanya penurunan

pada kelompok inflasi volatile foods dari 9,70% (y.o.y) menjadi 3,31% (y.o.y). Penurunan

inflasi volatile foods dikarenakan pasokan komoditas khususnya hortikultura dan perikanan

tangkap dapat tercukupi pada triwulan laporan. Komoditas volatile foods yang mengalami

penurunan adalah bawang putih, bawang merah, cabe rawit, kunyit, buah-buahan, ikan

segar seperti ikan cakalang dan ikan ekor kuning.

Core inflation yang tercatat pada triwulan laporan juga mengalami penurunan, yaitu

sebesar 3,14% (y.o.y) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

3,18% (y.o.y). Hal ini dapat terlihat dari komoditas emas perhiasan yang mengalami

penurunan harga.

Sementara itu, inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price) mengalami

peningkatan dari 3,06% (y.o,y) pada triwulan sebelumnya menjadi 4,99% (y.o.y) pada

triwulan II-2013. Peningkatan inflasi administered price disebabkan karena pemberlakukan

kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada tanggal 22 Juni 2013, yang mengubah

harga premium dari semula Rp4.500,- menjadi Rp6.500,- dan solar yang semula Rp4.500,-

menjadi Rp5.500,- .


18 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN II-2013| BANK INDONESIA

Tabel 2.1 Disagregasi Inflasi Provinsi Gorontalo

Sumber : BPS & Bank Indonesia Gorontalo (Data Diolah)

Sumber : BPS & Bank Indonesia Gorontalo (Data Diolah)

Grafik 2.1 Disagregasi Inflasi Tahunan (y.o.y) Provinsi Gorontalo

2.1.1 FAKTOR FUNDAMENTAL

Core Inflation atau inflasi inti mengalami penurunan tekanan pada triwulan II-2013.

Pada triwulan laporan, inflasi core inflation tercatat sebesar 3,14% (y.o.y) menurun

dibandingkan triwulan I-2013 yang tercatat sebesar 3,18% (y.o.y). Penurunan ini terutama

dipicu oleh menurunnya inflasi pada kelompok yang tergolong core inflation seperti

kelompok sandang yang mengalami inflasi 1,47% (y.o.y) lebih rendah dibandingkan triwulan

sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,92% (y.o.y).

Adapun komoditas yang mengalami penurunan pada triwulan laporan adalah emas

perhiasan yang pada triwulan laporan sempat terkoreksi tajam hingga di bawah level

Rp505.000,- per gramnya. Penurunan ini disinyalir karena imbas harga emas internasional

yang semakin terkoreksi hingga memasuki triwulan III-2013.

JUNI SEP DES MAR JUN

Total Inflasi 5.95% 5.40% 5.31% 5.18% 3.59%

Core Inflation 8.44% 5.64% 5.47% 3.18% 3.14%

Volatile Food 3.50% 6.07% 6.61% 9.70% 3.31%

Administered Price 4.31% 3.89% 3.03% 3.06% 4.99%

Total Inflasi 0.32% -1.18% 0.54% 1.07% 0.11%

Core Inflation 0.16% 0.03% 0.23% 1.04% -0.01%

Volatile Food 0.67% -3.48% 1.12% 1.67% -0.84%

Administered Price 0.15% -0.28% 0.35% 0.22% 1.80%

Disagregasi2012 2013

Inflasi Tahunan (yoy)

Inflasi Bulanan (mtm)

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

FEB APR JUNI AUG OCT DEC FEB APR JUNI AUG OCT DEC FEB APR JUN

2012 2013

year

on

ye

ar

Core Inflation

Volatile Food

Administered Price



Di sisi lain, faktor fundamental lainnya seperti ekspektasi inflasi dunia usaha ternyata

lebih tinggi dari kondisi inflasi pada triwulan II-2013, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik

2.3 berikut:

Sumber : SKDU, Bank Indonesia Gorontalo

Grafik 2.2 Perbandingan Indeks Rata-rata Tertimbang Inflasi SKDU dan Inflasi Aktual

2.1.2 FAKTOR NON – FUNDAMENTAL

Inflasi pada kelompok bahan makanan yang harganya bergejolak (volatile foods)

juga mengalami penurunan pada triwulan II-2013. Tercatat pada triwulan laporan, kelompok

volatile foods mengalami inflasi sebesar 3,31% (y.o.y) lebih rendah dibandingkan triwulan I-

2013 yang tercatat 9,70% (y.o.y).

Penurunan inflasi kelompok volatile foods pada triwulan laporan disebabkan

melimpahnya pasokan komoditas hortikultura setelah keran impor kembali normal yang

berdampak pada penurunan harga, khususnya pada komoditas bumbu-bumbuan seperti

bawang putih, bawang merah, dan cabe rawit. Komoditas perikanan tangkap yang dominan

menyumbang inflasi Gorontalo juga mengalami penurunan harga karena melimpahnya

pasokan, terutama untuk komoditas ikan segar seperti ikan cakalang dan ikan ekor kuning.

Sejalan dengan hal tersebut, panen raya terjadi pada triwulan II-2013 sehingga harga beras

berangsur turun pada triwulan laporan. Pada Bulan April-Mei 2013 pun terjadi deflasi di

Gorontalo.

Sementara itu kelompok administered price mengalami lonjakan inflasi pada triwulan

II-2013. Inflasi pada kelompok ini tercatat sebesar 4,99% (y.o.y) naik dibandingkan triwulan

sebelumnya yang tercatat sebesar 3,06% (y.o.y). Peningkatan terjadi pada kelompok

perumahan, air, listrik gas dan bahan bakar yang mengalami peningkatan dari 1,70% (y.o.y)

menjadi 2,82% (y.o.y) pada triwulan II-2013. Sejalan dengan hal itu kelompok transpor,

5.024.74

4.164.59

5.51

4.27 4.163.88 3.94

4.22

5.77

7.11

3.27

4.08

5.90 5.95

5.40 5.31 5.18

3.59

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Tw

.I-11

Tw

.II-1

1

Tw

.III-

11

Tw

.IV-1

1

Tw

I-12

Tw

II-1

2

Tw

III-

12

Tw

. IV

-12

Tw

I-13

Tw

II-1

3

IRT SKDU

Inflasi (y.o.y.)

(dalam %)



komunikasi dan jasa keuangan mengalami peningkatan inflasi menjadi 3,92% (y.o.y) pada

triwulan II-2013 jauh melampaui inflasi pada triwulan I-2013 yang tercatat sebesar 1,21%

(y.o.y),

Peningkatan inflasi kelompok administered price disebabkan karena kebijakan

penyesuaian harga BBM bersubsidi yang diimplementasikan pada tanggal 22 Juni 2013,

dimana terdapat penyesuaian harga premium dari Rp4.500,- per liter menjadi Rp6.500,- per

liter. Sementara itu harga solar bersubsidi meningkat dari Rp4.500,- per liter menjadi

Rp5.500,- per liter. Kebijkakan yang diterapkan pemerintah berdampak langsung pada

peningkatan harga BBM besrsubsidi dan berdampak tidak langsung terhadap kenaikan

biaya transportasi yang tergolong dalam kelompok administered price.

2.2 INFLASI BERDASARKAN KELOMPOK BARANG DAN JASA

2.2.1 INFLASI TAHUNAN (y.o.y)

Gorontalo mengalami inflasi sebesar 3,59% (y.oy) pada triwulan II-2013 lebih rendah

dibandingkan triwulan I-2013 yang tercatat inflasi sebsar 5,18% (y.o.y). Penurunan ini

terutama disebabkan karena berkurangnya tekanan pada sebagian komponen kelompok

pengeluaran kecuali pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kelompok

kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dan kelompok transpor, komunikasi

dan jasa keuangan yang mengalami kenaikan disebabkan karena kebijakan penyesuaian

harga BBM bersubsidi.

Tabel 2.2

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo

Kelompok / Sub kelompok MAR JUNI SEPT DES MAR JUN

UMUM 5.91 5.95 5.40 5.30 5.18 3.59

BAHAN MAKANAN 1.90 3.58 6.02 6.66 9.62 3.32

MAKANAN JADI,MINUMAN,ROKOK & TEMBAKAU 6.01 7.04 7.11 5.48 7.91 6.37

PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 12.67 10.47 7.59 7.05 1.70 2.82

SANDANG 9.44 7.11 0.44 1.83 1.92 0.90

KESEHATAN 3.81 2.92 2.83 5.02 5.10 6.39

PENDIDIKAN, REKREASI, DAN OLAHRAGA 3.72 4.26 0.88 0.61 -0.14 0.04

TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 3.18 3.00 2.18 1.74 1.21 3.92

Kelompok / Sub kelompok MAR JUNI SEPT DES MAR JUN

UMUM -0.57 0.32 -1.18 0.54 1.07 0.11

BAHAN MAKANAN -2.77 0.67 -3.47 1.14 1.63 -0.83

MAKANAN JADI,MINUMAN,ROKOK & TEMBAKAU 0.62 0.39 -0.17 0.37 1.83 -0.04

PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BAHAN BAKAR 0.69 -0.07 0.07 0.26 0.65 -0.03

SANDANG 0.08 0.33 0.37 0.40 0.11 -0.23

KESEHATAN 0.00 0.18 0.36 0.66 0.56 0.50

PENDIDIKAN, REKREASI, DAN OLAHRAGA 0.00 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02

TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN 0.28 0.24 -0.47 0.04 0.40 3.07

2012 2013

Bulanan (m.t.m)

2013

Tahunan (y.o.y)

INFLASI GORONTALO TAHUN 2012-2013

DIRINCI MENURUT KELOMPOK DAN SUB KELOMPOK PENGELUARAN

(%)

2012



Inflasi pada kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan

tembakau dan kelompok sandang yang mengalami penurunan pada triwulan II-2013

menjadi masing-masing sebesar 3,32% (y.o.y), 6,37% (y.o.y) dan 0,90% (y.o.y). Penurunan

inflasi pada kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan

tembakau disebabkan karena penurunan harga komoditas akibat pasokan beras setelah

musim panen raya dan terbukanya (kembali) kran impor hortikultura. Disamping itu,

tersedianya pasokan ikan tangkap juga menyebabkan harga ikan di pasaran ikut menurun

pada triwulan laporan. Penurunan harga emas internasional juga berkontribusi terhadap

berkurangnya tekanan inflasi pada kelompok sandang, dimana pada triwulan laporan,

berdasarkan pemantauan Survei Pemantauan Harga (SPH) Bank Indonesia harga emas

perhiasan sempat turun hingga dibawah Rp505.000,- per gramnnya.

kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar, kelompok kesehatan,

kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa

keuangan mengalami lonjakan inflasi pada triwulan laporan masing-masing menjadi sebesar

2,82% (y.o.y), 6,39% (y.o.y), 0,04% (y.o.y) dan 3,92% (y.o.y).

Peningkatan tersebut dipicu oleh kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi yang

pada tanggal 22 Juni 2013 lalu ditetapkan oleh pemerintah. Adanya kenaikan harga BBM

bersubsidi berpengaruh langsung pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan

bakar pada subkelompok bahan bakar, penerangan dan air dimana terdapat penyesuaian

harga premium dari Rp4.500,- per liter menjadi Rp6.500,- per liter dan harga solar

bersubsidi meningkat dari Rp4.500,- per liter menjadi Rp5.500,- per liter. Sementara itu,

pada kelompok lainnya, dampak tidak langsung akibat kenaikan harga BBM menyebabkan

kenaikan pada tarif transportasi baik darat maupun laut.



BOKS 2 : REVIEW INFLASI GORONTALO SEMESTER II-2013

Inflasi Gorontalo hingga semester I-2013 relatif terkendali, masih sejalan dengan target

inflasi Gorontalo akhir tahun 2013 sebesar 4,79 +1% (y.o.y).

Secara tahunan, inflasi Gorontalo semester I-2013 sebesar 3,59% (y.o.y) lebih rendah

dibandingkan Desember 2012 sebesar 3,59% (y.o.y). Pergerakan inflasi Gorontalo terutama

dipengaruhi oleh pergerakan inflasi kelompok bahan makanan. Sepanjang semester I-2013,

inflasi Gorontalo selalu berada di bawah inflasi nasional. Bila dibandingkan dengan provinsi

lain di wilayah Indonesia Timur, inflasi tahunan Gorontalo merupakan ketiga terendah

setelah Ternate.

Grafik 2.3 Tabel 2.3 Inflasi Nasional dan Gorontalo Inflasi Per Provinsi

Secara bulanan, tekanan inflasi pada semester-I 2013 terutama terjadi pada bulan Maret

(1,07%, mtm). Sementara itu, pada semester laporan juga terjadi deflasi bulanan yaitu pada

bulan Februari (-0,06%, mtm), April (-0.16%, mtm), dan Mei (-0,42%, mtm). Lonjakan harga

bahan makanan terutama bawang merah dan bawang putih (volatile food) merupakan

penyebab utama tingginya inflasi bulan Maret. Hal tersebut sebagai dampak dari penerapan

kebijakan pembatasan impor holtikultura sehingga ketersediaan stok di pasar berkurang.

Grafik 2.4 Grafik 2.5 Inflasi Bulanan (m.t.m) Disagregasi Inflasi

Tahunan (yoy) Bulanan (mtm)

1 Ambon 1,70 -0,15

2 Ternate 2,93 0,22

3 Gorontalo 3,59 0,11

4 Kendari 3,76 1,19

5 Palu 3,89 0,88

6 Makassar 4,36 0,56

7 Manado 4,95 0,21

8 Jayapura 6,07 0,52

Inflasi Semester I-2013ProvinsiNo



Secara year to date, inflasi semester I-2013 sebesar 1,17% (ytd) masih sejalan dengan

target inflasi akhir tahun 2013 yaitu sebesar 4,79 + 1% (y.o.y). Walaupun bergejolak, inflasi

bahan makanan sempat mengalami deflasi tajam pada bulan April dan Mei karena setelah

adanya kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah distribusi holtikultura terutama

bawang putih. Memasuki akhir triwulan II-2013, adminstered price mengalami lonjakan yang

cukup signifikan terkait kenaikan BBM sehingga mempengaruhi kestabilan harga terutama

bahan makanan.

Grafik 2.6 Inflasi Tahunan (y.o.y)

Upside risk

Memasuki awal semester II-2013 diperkirakan akan terjadi lonjakan inflasi yang cukup

tinggi. Lonjakan inflasi diperkirakan tidak hanya dialami oleh administered price tetapi

juga volatile foods. Faktor penyebab seperti kenaikan BBM dan masuknya bulan

Ramadhan serta Hari Raya Idul Fitri 1434H sangat berpengaruh dalam mendorong

kenaikan harga.

Memasuki Juli 2013 curah hujan tinggi diperkirakan masih akan dialami oleh Gorontalo

sehingga berpengaruh pada produksi panen hasil pertanian. Pada periode ini kondisi

cuaca yang relatif buruk juga akan mempengaruhi produksi komoditas ikan akibat

menurunnya aktivitas nelayan.

Harga daging sapi terus melonjak dan harga pasar telah terbentuk akibat kebijakan

pemerintah dalam membatasi impor daging sapi dan ketidakmampuan pasokan sapi

lokal. Sampai dengan akhir semester I-2013 harga daging sapi terus naik dan

diperkirakan masih akan terus naik menjelang Hari Raya Idul Fitri 1434H. Beberapa

langkah seperti impor dan distribusi akan terus diupayakan pemerintah dalam

membentuk segmentasi harga yang stabil di pasar.



Downside risk

Diharapkan shock kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM bersifat temporer dengan

puncaknya di semester II-2013 adalah pada bulan Agustus 2013. Bila hal ini terjadi

diperkirakan masih terdapat keleluasaan penurunan tingkat inflasi (terjadi deflasi

bulanan) pada rentang waktu 4 bulan berikutnya. Ekspektasi inflasi yang cenderung

meningkat juga perlu dicermati karena dapat meningkatkan inflasi inti ke depan.

Pemerintah akan tetap melakukan impor bahan makanan guna memeuhi ketersediaan

stok domestik dan menjaga stabilitas harga. Akan tetapi, berbagai bauran kebijakan

akan terus dilakukan agar ketergantungan terhadap impor dapat dikurangi demi

memperbaiki defisit NPI (Neraca Perdagangan Internasional) dan mendorong

pertumbuhan ekonomi. Dari sisi moneter, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga

stabilitas nilai tukar Rupiah sesuai kondisi fundamentalnya untuk meminimalkan dampak

imported inflation.

BAB 3 PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH


BAB 3 : PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH

Pada triwulan II-2013, indikator perbankan di Provinsi Gorontalo menunjukkan

perkembangan yang baik. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank umum

tercatat sebesar Rp.3,23 triliun atau tumbuh sebesar 7,39% (y.o.y) dari Triwulan II-2012

yang sebesar Rp. 3,01 triliun. Pada BPR, pengimpunan DPK adalah sebesar Rp18,66

milyar atau tumbuh 10,72% (yoy) dari triwulan II-2012 yang tercatat sebesar Rp.16,85

milyar. Sementara itu penyaluran kredit yang menggambarkan fungsi intermediasi

perbankan, tercatat sebesar Rp.6,31 triliun pada bank umum atau tumbuh sebesar 25,64%

(y.o.y) dari triwulan II-2012 yang tercatat sebesar Rp. 5,02 triliun. Pada BPR, kredit yang

disalurkan mencapai Rp.28,07 milyar atau tumbuh sebesar 22,73% (y.o.y) dari triwulan II-

2012 yang tercatat sebesar 22,87 milyar.

Rasio penyaluran kredit terhadap DPK atau Loan to Deposit Ratio (LDR) pada

triwulan II-2013mencapai 195,11% pada bank umum dan 150,42% pada BPR. Sementara

itu rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) pada bank umum masih relatif

terjaga dengan persentase 3.10%, sedangkan pada BPR tercatat pada angka 10,89%.

3.1 FUNGSI INTERMEDIASI

Pada triwulan II-2013, fungsi intermediasi yang dilakukan oleh industri perbankan di

Provinsi Gorontalo berjalan dengan baik yang tercermin dari indikator Loan to Deposit Ratio

(LDR) bank umum sebesar 195,11% dan BPR sebesar 150,42%. Namun demikian,

tingginya angka LDR tersebut harus diwaspadai oleh pihak perbankan karena dalam

menyalurkan kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki oleh bank tidak mencukupi untuk

menjadi modal kredit, sehingga bank biasanya meminjam dana dari pihak lain untuk

menutupi kekurangan dana. Menggunakan dana pinjaman dari pihak lain membuat biaya

dana semakin tinggi dan pada akhirnya dapat merugikan pihak bank maupun nasabah.

Tingkat LDR yang tinggi juga dapat meningkatkan resiko likuiditas apabila terjadi krisis

ekonomi. Selain itu, tingkat LDR yang tinggi di Gorontalo mencerminkan bahwa

kecenderungan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank masih relatif rendah,

dibandingkan dengan pemanfaatan kredit/pembiayaan dari bank.

Dilihat dari sisi penggunaan kredit bank umum, sebagian besar penggunaan kredit

masih didominasi oleh kredit konsumsi yang mencapai Rp. 3,85 triliun dengan share

sebesar 61,10% dari total kredit yang tercatat sebesar Rp. 6,31 triliun, sementara pada BPR

jenis penggunaan kredit lebih di dominasi oleh kredit modal kerja yang mencapai Rp. 14,85

milyar dengan share sebesar 52,90% dari total kredit yang tercatat sebesar Rp. 28,07

milyar. Sedangkan apabila dilihat secara sektoral, kredit pada sektor perdagangan besar



dan eceran masih mendominasi penyaluran kredit secara sektoral, yang tercatat pada bank

umum dan BPR dengan porsi masing-masing sebesar 28,81% dan 34,55%.

3.1.1 PERKEMBANGAN KANTOR BANK

Data perkembangan jumlah bank di Provinsi Gorontalo hingga triwulan II-2013

adalah sebanyak 20 bank, dengan rincian sebagai berikut : bank umum konvensional

sebanyak 13 bank, bank umum syariah sebanyak 3 bank dan BPR sebanyak 4 bank.

Sementara itu, jaringan kantor bank umum di Provinsi Gorontalo hingga triwulan laporan

antara lain 20 kantor cabang, 35 kantor cabang pembantu, 2 kantor fungsional, 11 kantor

kas serta 24 kantor unit. Sedangkan jaringan kantor BPR terdiri dari 4 kantor pusat, 3 kantor

cabang dan 1 kantor kas.

3.1.2 PENYERAPAN DANA MASYARAKAT

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil diserap oleh perbankan dari masyarakat

pada triwulan II-2013 tercatat sebesar Rp.3,23 triliun atau tumbuh sebesar 7,39% (y.o.y) dari

sebelumnya Rp. 3,01 triliun di triwulan II-2012. Namun growth DPK di triwulan II-2013 hanya

meningkat 0,53% dari jumlah DPK di triwulan I-2013 yang tercatat sebesar Rp. 3,21 triliun.

Di lihat dari komponen DPK, pangsa tabungan dalam keseluruhan DPK masih

sangat tinggi yaitu mencapai 55,95% pada periode laporan. Graifik 3.2 menunjukkan

komposisi pembentuk DPK pada triwulan IV-2012. Sementara itu pertumbuhan DPK

ditunjukkan oleh Grafik 3.1.

Grafik 3.1 Grafik 3.2 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Sumber : Bank Indonesia

14.95%

29.11%55.95%

Giro

Deposito

Tabungan

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

JAN

FE

B

MA

R

AP

R

ME

I

JUN

JULI

AG

T

SE

P

OK

T

NO

V

DE

S

JAN

FE

B

MA

R

AP

R

MA

Y

JUN

E

JULY

Au

g

Se

pt

Oct

No

v

De

c

Jan

Fe

b

Ma

r

Ap

r

Ma

y

Jun

i

2011 2012 2013

Giro

Tabungan

Deposito



Tabel 3.1 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum

Sementara itu, penghimpunan DPK pada BPR pada triwulan II-2013 tercatat sebesar

Rp.18,66 milyar atau tumbuh sebesar 22,73% (yoy) dari sebelumnya Rp. 16,85 milyar di

triwulan II-2012.

Tabel 3.2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga BPR

3.1.3 PENYALURAN KREDIT

Kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat pada

triwulan II-2013 mencapai Rp.6,31 triliun atau tumbuh sebesar 25,64% (y.o.y) dari

sebelumnya Rp. 5,02 triliun di triwulan II-2012. Pertumbuhan kredit perbankan pada triwulan

II-2013 terutama ditopang oleh kredit konsumsi, dimana pada periode laporan, baki debet

kredit konsumsi tercatat sebesar Rp.3,85 triliun atau memiliki share sebesar 61,10% dari

total kredit yang ada. Sementara kredit investasi sebesar Rp.1,87 triliun dan kredit modal

kerja sebesar Rp. 1,87 triliun.

IndikatorTw II - 2013

(miliar)

Tw I - 2013

(miliar)

Tw II - 2012

(miliar)

Growth Tw-II

2013 (yoy)

Dana Pihak ketiga 3,236.81 3,219.89 3,013.99 7.39%

Giro 483.81 564.10 464.44 4.17%

Deposito 942.09 895.68 824.37 14.28%

Tabungan 1,810.91 1,760.11 1,725.18 4.97%



(Juta)

Tw I - 2013

(Juta)

Tw II - 2012

(Juta)

Growth Tw-II

2013 (yoy)

Dana Pihak ketiga 18,665.10 18,195.87 16,857.97 10.72%

Deposito 11,319.33 10,898.83 9,495.45 19.21%

Tabungan 7,345.77 7,297.05 7,362.52 -0.23%




Pertumbuhan kredit penggunaan dan pangsa masing-masing jenis kredit terhadap

total kredit di Gorontalo, dapat dilihat pada grafik 3.3 dan 3.4 berikut ini.

Grafik 3.3 Grafik 3.4 Pertumbuhan Kredit Penggunaan Komposisi Kredit Penggunaan


Tabel 3.3 Perkembangan Kredit Bank Umum

Sejalan dengan hal tersebut, penyaluran kredit BPR pada triwulan II-2013 telah

mencapai Rp.28,07 milyar atau tumbuh sebesar 22,73% (y.o.y). Peningkatan penyaluran

kredit BPR ditopang oleh peningkatan komponen penggunaan kredit untuk modal kerja

yang mencapai Rp. 14,85 milyar dengan share mencapai 52,90% dari baki kredit BPR.

Peningkatan juga terjadi pada penggunaan kredit konsumsi yang naik sebesar 26,12% (yoy)

dari semula Rp. 10,23 milyar di triwulan II-2012 menjadi Rp. 12,91 milyar di triwulan II-2013.

Adanya peningkatan kredit konsumsi BPR pada triwulan II-2013 mengindikasikan bahwa

kecenderungan masyarakat untuk konsumsi masih diimbangi dengan kecenderungan untuk

menjalankan usaha/bisnis.

Secara sektoral, penyaluran kredit bank umum masih didominasi oleh sektor

perdagangan besar dan eceran dengan baki kredit sebesar Rp.1,81 triliun, dengan pangsa

kredit 28,81% terhadap total kredit. Kredit pada sektor tersebut tumbuh sebesar 6,46%

(y.o.y) dibandingkan triwulan II-2012 yang sebesar Rp. 1,70 triliun. Di sisi lain, pada sektor

lainnya yang mengalami perlambatan adalah pada sektor perantara keuangan yang

mengalami perlambatan sebesar 98,91% (y.o.y) dari semula Rp. 62,34 milyar di triwulan II-


(miliar)

Tw I - 2013

(miliar)

Tw II - 2012

(miliar)

Growth Tw-II

2013 (yoy)

Kredit Penggunaan 6,315.48 8,096.97 5,026.65 25.64%

Modal Kerja 581.01 555.52 642.48 -9.57%

Investasi 1,875.99 1,748.57 1,992.15 -5.83%

Konsumsi 3,858.48 5,792.89 2,392.02 61.31%


-30.00%

-20.00%

-10.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

JAN

FEB

MA

R

APR MEI

JUN

JULI

AG

T

SEP

OKT

NO

V

DES

JAN

FEB

MA

R

APR

MA

Y

JUN

E

JULY

Aug

Sept

Oct

Nov

Dec Jan

Feb

Mar

Apr

May

Juni

2011 2012 2013

Investasi

Modal Kerja

Konsumsi 9.20%

29.70%

61.10%

Modal Kerja

Investasi

Konsumsi



2012 menjadi Rp. 0,67 milyar di triwulan II-2013, perlambatan ini dikarenakan menurun nya

kinerja lembaga non bank seperti leasing, asuransi, dan dana pensiun.

Grafik 3.5

Pertumbuhan Kredit Sektoral Bank Umum


Sejalan dengan bank umum, sektor utama penyaluran kredit pada BPR adalah sektor

perdagangan besar dan eceran dimana pada triwulan II-2013 tercatat sebesar Rp.9,7 milyar

dengan pangsa sebesar 34,55% terhadap baki kredit BPR. Sementara dari segi growth,

sektor tersebut tumbuh sebesar 12,67% (y.o.y) dari sebelumnya Rp.8,6 milyar di triwulan II-

2012.

Dilihat dari segi kategori debiturnya, kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

pada bank umum hingga triwulan II-2013 tercatat sebesar Rp.2,21 triliun atau turun sebesar

6,98% (y.o.y) dibanding dengan triwulan II-2012 yang tercatat sebesar Rp. 2,38 triliun.

Pangsa kredit UMKM pada bank umum adalah sebesar 35,11% dari total kredit di

Gorontalo, turun 12,31% dari triwulan II-2012 yang memiliki pangsa kredit hingga 47,42%.

Dilihat dari komposisinya, kredit skala kecil memiliki outstanding terbesar diantara skala

kredit lainnya dengan nilai Rp.962,6 milyar dengan share sebesar 43,41%, kemudian diikuti

dengan kredit skala menengah sebesar Rp. 783,62 Milyar (35,34%) dan kredit skala mikro

sebesar Rp. 471,17 Milyar (21,25%). Grafik 3.7 menunjukkan pertumbuhan kredit UMKM.

-60.00%

-40.00%

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

JAN

FEB

MAR AP

R

MEI

JUN

JULI

AGT

SEP

OKT

NOV

DES

JAN

FEB

Mar Ap

r

May

June July

Augu

st

Sept Ok

t

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar Ap

r

May Juni

2011 2012 2013

Pertanian & Kehutanan

Perikanan

Industri Pengolahan

Konstruksi

Perdagangan Besar dan Eceran

Bukan Lapangan Usaha



Grafik 3.6 Pertumbuhan Kredit UMKM


Data Kredit Usaha Raktyat (KUR) dari Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian menunjukkan bahwa outstanding KUR hingga posisi triwulan II-2013 tercatat

sebesar Rp.168,9 milyar tumbuh sebesar 15,12% (y.o.y) dibandingkan triwulan II-2012 yang

tercatat sebesar Rp.146,7 Milyar. Sementara itu, jumlah debitur yang memperoleh KUR

sejak awal penyalurannya di Gorontalo telah mencapai 56.519 debitur dengan nilai nominal

(komulatif) penyaluran mencapai Rp.596,5 milyar. Adapun bank penyalur KUR di Provinsi

Gorontalo pada saat ini adalah Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan

Negara, Bank Negara Indonesia, Bank Sulut dan Bank Syariah Mandiri. Pertumbuhan Kredit

Usaha Rakyat (KUR) di Gorontalo ditunjukan sebagaimana grafik 3.8 berikut.

Grafik 3.7 Pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

-100.00%

-50.00%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%

350.00%

400.00%

JAN

…

MA

R

MEI

JULI

SEP

NO

V

JAN

…

MA

R

MA

Y

Jul

Sep

t

No

v

Jan

…

Mar

May

Mikro

Kecil

Menengah

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

500%

600%

700%

Juli

Aug

Sept Oct

Nov Dec Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni Juli

Aug

Sept Oct

Nov Dec Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni Juli

Aug

Sept Oct

Nov Dec Jan

Feb

Mar

April

Mei

Juni

2010 2011 2012 2013



3.2 STABILITAS SISTEM PERBANKAN

Stabilitas sistem perbankan tercermin dari indikator yang menggambarkan risiko kredit

antara lain rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loans (NPLs) pada bank umum

dan risiko likuiditas yang dicerminkan oleh jangka waktu Dana Pihak Ketiga (DPK)

perbankan dan angka rasio kredit/pembiayaan terhadap dana pihak ketiganya (LDR). Rasio

NPL bank umum pada triwulan II-2013 tercatat sebesar 3,10% sementara LDR tercatat

sebesar 195,11%.

3.2.1 RISIKO KREDIT

Risiko kredit perbankan sebagaimana tercermin dari rasio kredit bermasalah atau Non

Performing Loans (NPLs) pada triwulan II-2013 tercatat membaik dengan nilai NPLs

sebesar 3,10% atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan I-2013 yang tercatat

sebesar 3,17%. Walaupun mengalami perbaikan, tingkat NPLs pada industri perbankan

Gorontalo tetap perlu diwaspadai karena sejak akhir Desember 2012 mengalami tren yang

meningkat.

Dilihat secara sektoral, rasio kredit bermasalah mengalami lonjakan yang tajam pada

sektor pertanian, perburuan dan kehutanan dengan angka NPLs sebesar 26,91% pada

triwulan II-2013 jauh meningkat dibandingkan triwulan II-2012 yang hanya sebesar 1,41%.

Peningkatan rasio NPLs pada sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan ini disumbang

oleh meningkatnya kredit macet pada bidang pertanian padi, perkebunan kelapa, dan

pembibitan budi daya sapi potong.

Sementara itu sektor konstruksi juga mengalami kenaikan rasio kredit bermasalah

(NPLs) dari 15,52% pada triwulan II-2012 menjadi 20,39% pada triwulan II-2013.

Peningkatan rasio NPLss pada sektor konstruksi terutama di sumbang oleh proyek

konstruksi bangunan sipil dan proyek konstruksi perumahan sederhana. Grafik 3.9 dan 3.10

menunjukkan perkembangan NPL bank umum dan NPL bank umum dilihat dari masing-

masing sektornya

Grafik 3.8 Grafik 3.9 Perkembangan NPL Bank Umum NPL Bank Umum Per Sektor

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

JAN

MAR MEI

JULI

SEP

NO

V

JAN

MAR MEI

JULI

SEP

NO

V

JAN

MAR

MAY Ju

l

Sept

Nov Ja

n

Mar

May

2010 2011 2012 20130.00% 10.00% 20.00% 30.00%

1. PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN

2. PERIKANAN

3. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

4. INDUSTRI PENGOLAHAN

5. LISTRIK, GAS DAN AIR

6. KONSTRUKSI

7. PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN

8. PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN…

9. TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI

10. PERANTARA KEUANGAN

11. REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN

12. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN…

13. JASA PENDIDIKAN

14. JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL

15. JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN…

16. JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA

17. BADAN INTERNASIONAL DAN BADAN EKSTRA…

18. KEGIATAN YANG BELUM JELAS BATASANNYA

19. PENERIMA KREDIT BUKAN LAPANGAN USAHA



Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPLs) untuk BPR tercatat sebesar 10,89%,

atau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar

10,62%. Pada kredit sektoral BPR, sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan mengalami

peningkatan sebesar 77,37% dimana pada triwulan II-2012 kredit sektor tersebut tercatat

sebesar Rp. 571,03 juta menjadi Rp. 1,01 milyar pada triwulan II-2013.

Grafik 3.10 Konsentrasi Kredit Sektoral BPR


Data dalam Juta Rupiah

3.2.2 RISIKO LIKUIDITAS

Indikator risiko likuiditas yang diindikasikan dari jangka waktu komposisi Dana Pihak

Ketiga (DPK) serta Loan Deposit Ratio (LDR) menunjukkan tendensi peningkatan yang

tercermin dari meningkatnya pangsa komposisi dana jangka pendek perbankan (tabungan)

dan meningkatnya indikator Loan to Deposit Ratio (LDR). Dari komposisi DPKnya, terlihat

bahwa komposisi dana jangka menengah-panjang (giro-deposito) relatif lebih sedikit bila

dibandingkan dengan dana jangka pendeknya (tabungan). Pada triwulan II-2013, pangsa

tabungan atas DPK menempati urutan pertama dengan pangsa sebesar 55,59%, menurun

dibandingkan triwulan II-2012 yang memiliki pangsa sebesar 57,24%. Sementara itu, dana

jangka menengah-panjang (giro dan deposito) memiliki pangsa masing-masing sebesar

14,95% dan 29,11%. Berkurangnya proporsi dana jangka pendek dan penambahan share

dana jangka menengah panjang akan mengurangi potensi risiko likuiditas yang dihadapi

oleh perbankan. Namun, industri perbankan perlu senantiasa meningkatkan porsi

penghimpunan dana jangka menengah-panjang seperti giro dan deposito, untuk

mengurangi resiko likuiditas apabila terjadi krisis ekonomi. Grafik 3.12 menunjukkan

perkembangan portofolio DPK bank umum.

- 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000

- Pertanian, Perburuan & Kehutanan

- Industri Pengolahan

- Perdagangan Besar & Eceran

- Transportasi, Pergudangan, &…

- Perantara Keuangan

- Jasa Kemasyarakatan, Sosial…

- Badan Internas. & Badan Ekstra…

- Kegiatan yg Belum Jelas Batasannya

- Bukan Lapangan Usaha



Grafik 3.11 Perkembangan Portofolio DPK


Rasio kredit/pembiayaan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan atau lebih

dikenal dengan rasio LDR merupakan indikator risiko likuiditas yang perlu diwaspadai oleh

perbankan. Pada triwulan II-2013, tercatat LDR bank umum sebesar 195,11% meningkat

dibandingkan triwulan II-2012 yang tercatat sebesar 166,78%. Peningkatan rasio LDR

perbankan di Provinsi Gorontalo tentu meningkatkan risiko likuiditas yang dihadapi

perbankan apabila terjadi krisis ekonomi. Untuk mengimbangi ekspansi kreditnya yang

begitu progresif, perbankan mau tak mau harus mendapatkan dana dari luar wilayah

Gorontalo. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian lebih, sebab untuk menjaga

keseimbangan operasional, perbankan tidak hanya dituntut untuk menyalurkan pembiayaan,

namun juga harus mempertimbangkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) agar rasio

LDR tetap terjaga. Kegiatan-kegiatan untuk mengedukasi masyarakat agar gemar

menabung agaknya perlu dikampanyekan kembali oleh perbankan dan pihak terkait agar

dapat menurunkan rasio LDR perbankan di Gorontalo yang sudah terlalu tinggi. Grafik 3.13

berikut menunjukkan perkembangan LDR perbankan gorontalo.

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JULI

AGT

SEP

OKT

NOV

DES

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

JUL

AGS

SEPT

OKT

NOV

DES

JAN

FEB

MAR

APR

MAY

JUN

2011

2012

2013

- Tabungan

- Deposito

- Giro



Grafik 3.12 Perkembangan LDR Perbankan Gorontalo (dalam %)

Sumber: Bank Indonesia

3.2.3 RISIKO PASAR

Risiko pasar yang dihadapi oleh perbankan, tercermin dari indikator pergerakan suku

bunga dan kurs rupiah. Pada triwulan II 2013, tercatat dua kali perubahan BI Rate yang

dilakukan oleh Bank Indonesia. Yang pertama pada tanggal 13 Juni 2013 BI Rate naik

sebesar 25 bps (basis poin) dari 5,75% menjadi 6,00%. Kenaikan kedua terjadii pada

tanggal 11 Juli 2013 dimana BI Rate kembali naik sebesar 50 bps dari sebelumnya 6,00%

menjadi 6,50%. Kebijakan tersebut ditempuh untuk memastikan inflasi yang meningkat

pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dapat segera kembali ke dalam lintasan sasaran

inflasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sementara itu, kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika hingga akhir triwulan II-2013

terus mengalami pelemahan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada akhir Bulan Juli 2013

tercatat kurs tengah Rupiah terhadap Dollar Amerika sebesar Rp.10.263,- melemah hingga

5,49% atau sebesar 535 poin dibandingkan posisi akhir Bulan Maret 2013 yang tercatat

sebesar Rp.9.728,-. Pelemahan nilai mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika di akhir

triwulan II-2013 didorong oleh meningkatnya inflasi dalam negeri dan membaiknya

pertumbuhan ekonomi Amerika. Grafik 3.14 menunjukkan perkembangan kurs rupiah

terhadap USD dan BI rate.

150%

155%

160%

165%

170%

175%

180%

185%

190%

195%

200%

JAN

FEB

MAR AP

R

MEI

JUN

JULI

AGT

SEP

OKT

NOV

DES

JAN

FEB

MAR AP

R

MAY JUN

JUL

AGS

SEPT OK

T

NOV

DES

JAN

FEB

MAR AP

R

MAY Ju

n

2011 2012 2013



Grafik 3.13

Perkembangan Kurs Rupiah terhadap USD dan BI-Rate


Rp8,000.00

Rp8,200.00

Rp8,400.00

Rp8,600.00

Rp8,800.00

Rp9,000.00

Rp9,200.00

Rp9,400.00

Rp9,600.00

Rp9,800.00

Rp10,000.00

Rp10,200.00

Rp10,400.00

5.50%

5.75%

6.00%

6.25%

6.50%

6.75%

7.00%

BI RATE (%)

KURS TENGAH



BOX 3 : PERKEMBANGAN INKLUSI KEUANGAN di GORONTALO

Isu peningkatan akses masyarakat miskin kepada sistem keuangan formal menjadi

topik utama yang terus dicari solusinya di banyak negara. Survei Bank Dunia pada tahun

2010 mencatat bahwa hampir separuh dari 234,2 juta penduduk di Indonesia tidak memiliki

akses atas layanan lembaga keuangan formal. Dari jumlah tersebut, sekitar 35 juta orang

hanya terlayani lembaga keuangan non-formal seperti koperasi simpan-pinjam. Akan tetapi

sekitar 40 juta orang yang sama sekali tidak tersentuh layanan jasa keuangan dalam bentuk

apapun.

Di Gorontalo jumlah masyarakat yang mengakses sistem keuangan formal belum

dihitung secara pasti. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah mengukur akses

masyarakat terhadap perbankan (mengingat perbankan merupakan sistem keuangan formal

terbesar yang ada). Dari total ±1 juta penduduk Gorontalo pada tahun 2012 tercatat hanya

38% diantaranya yang telah memiliki rekening simpanan di Bank, serta 8% memiliki akses

pinjaman ke perbankan. Dibandingkan kondisi di kawasannya sendiri (Sulawesi-Maluku-

Papua) acces to finance masyarakat Gorontalo relatif lebih rendah. Bandingkan dengan

kondisi kawasan regional Sulampua (Sulawesi Maluku dan Papua) dimana tercatat 46%

penduduknya sudah memiliki rekening di bank serta 9% telah memiliki akses pinjaman ke

bank.

Penduduk Gorontalo memiliki jumlah pinjaman perkapita jauh diatas simpanan

perkapitanya, sementara untuk Sulampua relatif seimbang. Hasrat masyarakat untuk

meminjam kepada perbankan kurang diikuti oleh kemauan untuk meningkatkan simpanan.



Tercatat jumlah simpanan perkapita penduduk Gorontalo mencapai Rp 2,7 Juta sementara

kredit perkapita penduduk mencapai Rp 4,7 Juta. Kondisi ini masih lebih rendah

dibandingkan wilayah Sulampua secara umum dimana simpanan perkapita penduduk

mencapai Rp 7,5 Juta sementara kredit perkapita penduduk mencapai Rp 8,2 juta.

Indikator Keuangan Inklusi Gorontalo Vs Sulampua



Meskipun relatif lebih rendah dibandingkan kondisi di kawasan Sulampua, namun

akses keuangan masyarakat kepada perbankan baik dalam hal simpanan maupun pinjaman

menunjukkan peningkatan. Demikian halnya share kredit dan simpanan pihak ketiga

terhadap PDRB mengalami kenaikan. Optimisme tersebut

Untuk terus meningkatkan akses masyarakat kepada perbankan, Bank Indonesia

bersama Pemerintah terus menekankan pentingnya inklusi keuangan dengan mengurangi

hambatan terhadap hal-hal yang menyulitkan masyarakat mengakses keuangan di

perbankan. Beberapa program yang saat ini terus digalakkan antara lain : Kredit Usaha

Rakyat (KUR), Program TabunganKu (tabungan bebas bea administrasi), dan kebijakan

branchless banking yang mulai diujicobakan di bulan Juli 2013.

BAB 4 KEUANGAN DAERAH


BAB 4 : KEUANGAN DAERAH

Realisasi penyerapan belanja APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo triwulan II-2013

lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurunnya persentase

realisasi dimaksud disebabkan oleh Belanja Tidak Langsung terutama Belanja Pegawai,

akan tetapi belanja modal mengalami peningkatan demi pembangunan daerah. Sementara

untuk realisasi penerimaan APBD relatif sama dengan periode yang sama tahun

sebelumnya. Pada triwulan II-2013, kenaikan penerimaan masih kurang diimbangi

penyerapan belanja sehingga mendorong terjadinya kontraksi fiskal terhadap jumlah uang

beredar di masyarakat.

4.1 PENDAPATAN DAERAH

Persentase realisasi terhadap target anggaran pendapatan APBD Pemerintah

Provinsi pada triwulan II-2013 mencapai 50,45% lebih rendah daripada periode yang sama

tahun sebelumnya yang mencapai 54,71%

Apabila dilihat dari strukturnya, persentase realisasi terbesar terjadi pada Dana

Perimbangan (51,09%) yang didominasi oleh realisasi dana alokasi umum. Sementara untuk

persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai 50,30%.

Tabel 4.1 Anggaran Induk dan Realisasi Penerimaan APBD Provinsi Gorontalo

Sumber : Badan Keuangan Prov. Gorontalo

Dilihat dari pangsanya, komposisi dana perimbangan masih mendominasi APBD

triwulan II-2013 sebesar 70,77% lebih rendah dibanding pangsa dana perimbangan pada

triwulan II-2012 sebesar 72,04%. Sementara pangsa pembiayaan mandiri dari PAD tercatat

18,32% meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 16,38%.

Nominal Pencapaian

(%)Nominal

Pencapaian

(%)

Pendapatan Asli Daerah 161,639,396,184 81,860,329,562 50.64 190,742,155,014 95,938,876,495 50.30

Pajak daerah 150,012,733,985 76,844,475,035 51.23 176,259,292,815 92,049,498,574 52.22

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - - -

Retribusi Daerah 100,000,000 - - 275,000,000 97,102,367 35.31

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11,526,662,199 5,015,854,527 43.52 14,207,862,199 3,792,275,554 26.69

Dana Perimbangan 630,131,540,835 360,014,346,441 57.13 725,527,944,314 370,639,177,009 51.09

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23,983,008,835 13,230,003,441 55.16 30,230,153,314 12,236,909,009 40.48

Dana Alokasi Umum 582,140,302,000 339,581,844,000 58.33 652,284,261,000 326,142,120,000 50.00

Dana Alokasi Khusus 24,008,230,000 7,202,499,000 30.00 43,013,530,000 32,260,148,000 75.00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 121,630,890,000 57,841,926,000 47.56 121,930,890,000 57,165,003,000 46.88

Jumlah Pendapatan 913,401,827,019 499,716,602,003 54.71 1,038,200,989,328 523,743,056,504 50.45

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

II-2013

APBD 2013

II-2012

APBD 2012 Pendapatan Daerah


40 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN II-2013 | BANK INDONESIA

Tabel 4.2 Komposisi Penerimaan APBD Provinsi Gorontalo (dalam %)


4.2 BELANJA DAERAH

Pada triwulan II-2013, persentase realisasi terhadap target anggaran belanja APBD

Pemerintah Provinsi mencapai 39,25% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya sebesar 38,97%.

Dilihat dari strukturnya, persentase realisasi Belanja Tidak Langsung mencapai

43,84%. Sementara itu, kenaikan persentase realisasi terbesar terjadi pada Belanja

Langsung (35%) yang disumbang oleh kenaikan persentase realisasi belanja modal.

Sementara untuk 43,84%. Kenaikan belanja modal ini adalah sebagai upaya percepatan

pembangunan infrastruktur di Gorontalo.

Tabel 4.3

Anggaran Induk dan Realisasi Belanja APBD Provinsi Gorontalo


Dilihat dari pangsanya, komposisi terbesar penyerapan belanja daerah masih terjadi

pada Pos Belanja Tidak Langsung sebesar 53,75% dengan persentase penyerapan

terbesar pada belanja pegawai (24%) dan belanja hibah (20%). Yang patut mendapat

perhatian adalah komposisi belanja modal yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Nominal Komposisi

(%)Nominal

Komposisi

(%)

Pendapatan Asli Daerah 161,639,396,184 81,860,329,562 16.38 190,742,155,014 95,938,876,495 18.32

Pajak daerah 150,012,733,985 76,844,475,035 15.38 176,259,292,815 92,049,498,574 17.58

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - - -

Retribusi Daerah 100,000,000 - - 275,000,000 97,102,367 0.02

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 11,526,662,199 5,015,854,527 1.00 14,207,862,199 3,792,275,554 0.72

Dana Perimbangan 630,131,540,835 360,014,346,441 72.04 725,527,944,314 370,639,177,009 70.77

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23,983,008,835 13,230,003,441 2.65 30,230,153,314 12,236,909,009 2.34

Dana Alokasi Umum 582,140,302,000 339,581,844,000 67.95 652,284,261,000 326,142,120,000 62.27

Dana Alokasi Khusus 24,008,230,000 7,202,499,000 1.44 43,013,530,000 32,260,148,000 6.16

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 121,630,890,000 57,841,926,000 11.57 121,930,890,000 57,165,003,000 10.91

Jumlah Pendapatan 913,401,827,019 499,716,602,003 100.00 1,038,200,989,328 523,743,056,504 100.00


II-2013

APBD 2013

II-2012

APBD 2012 Pendapatan Daerah

Nominal Pencapaian

(%)Nominal

Pencapaian

(%)

Belanja Tidak Langsung 466,387,095,206.40 229,067,484,499.00 49.12 519,125,857,305 227,591,858,983 43.84

Belanja Pegawai 241,569,991,136.40 112,437,574,242.00 46.54 275,667,239,585 101,853,278,080 36.95

Belanja Subsidi 4,500,000,000.00 - - 4,500,000,000 - -

Belanja Hibah 139,830,890,000.00 85,888,557,798.00 61.42 138,710,890,000 85,905,637,800 61.93

Belanja Bantuan Sosial 5,600,000,000.00 - - 1,000,000,000 273,500,000 27.35

Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa 54,676,214,070.00 25,186,862,799.00 46.07 74,705,181,720 34,247,400,815 45.84

Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa 15,210,000,000.00 5,460,502,660.00 35.90 18,210,000,000 4,980,689,288 27.35

Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000.00 93,987,000.00 1.88 6,332,546,000 331,353,000 5.23

Belanja Langsung 472,014,731,812.80 136,653,834,839.00 28.95 559,676,063,689 195,864,879,994 35.00

Belanja Pegawai 36,893,361,512.00 11,958,579,747.00 32.41 37,762,107,500 12,892,278,036 34.14

Belanja Barang dan Jasa 289,417,165,499.80 92,417,345,633.00 31.93 331,298,951,796 112,344,752,574 33.91

Belanja Modal 145,704,204,801.00 32,277,909,459.00 22.15 190,615,004,393 70,627,849,384 37.05

Jumlah Belanja 938,401,827,019.20 365,721,319,338.00 38.97 1,078,801,920,994 423,456,738,977 39.25


II-2013

APBD 2013

II-2012

APBDP 2012 Belanja Daerah



Tabel 4.4 Komposisi Belanja APBD Provinsi Gorontalo


4.3 KONTRIBUSI REALISASI APBD GORONTALO TERHADAP SEKTOR RIIL DAN

UANG BEREDAR

Kinerja fiskal selama triwulan II-2013 belum menunjukkan perubahan yang signifikan

terhadap stimulan sektor riil. Realisasi anggaran konsumsi pemerintah memberikan pangsa

12,60%, sementara itu belanja modal memberikan pangsa 2,52%. Pangsa konsumsi

pemerintah terhadap sektor riil mengalami penurunan dibandingkan triwulan II-2012, terkait

penurunan belanja Pegawai Pemerintah.

Sementara untuk pangsa Belanja Modal terhadap sektor riil pada triwulan II-2013

mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kondisi ini

berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi triwulan II-2013.

Tabel 4.5 Stimulus Fiskal APBD terhadap Sektor Riil


Di sisi pengaruhnya terhadap uang beredar, realisasi anggaran APBD Gorontalo

sampai dengan akhir triwulan II-2013 menunjukkan kontraksi. Kontraksi terjadi karena

realisasi dari penerimaan APBD lebih besar dibandingkan penyerapan belanja APBD.

Nominal Komposisi

(%)Nominal

Komposisi

(%)

Belanja Tidak Langsung 466,387,095,206.40 229,067,484,499.00 62.63 519,125,857,305 227,591,858,983 53.75

Belanja Pegawai 241,569,991,136.40 112,437,574,242.00 30.74 275,667,239,585 101,853,278,080 24.05

Belanja Subsidi 4,500,000,000.00 - - 4,500,000,000 - -

Belanja Hibah 139,830,890,000.00 85,888,557,798.00 23.48 138,710,890,000 85,905,637,800 20.29

Belanja Bantuan Sosial 5,600,000,000.00 - - 1,000,000,000 273,500,000 0.06

Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa 54,676,214,070.00 25,186,862,799.00 6.89 74,705,181,720 34,247,400,815 8.09

Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa 15,210,000,000.00 5,460,502,660.00 1.49 18,210,000,000 4,980,689,288 1.18

Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000.00 93,987,000.00 0.03 6,332,546,000 331,353,000 0.08

Belanja Langsung 472,014,731,812.80 136,653,834,839.00 37.37 559,676,063,689 195,864,879,994 46.25

Belanja Pegawai 36,893,361,512.00 11,958,579,747.00 3.27 37,762,107,500 12,892,278,036 3.04

Belanja Barang dan Jasa 289,417,165,499.80 92,417,345,633.00 25.27 331,298,951,796 112,344,752,574 26.53

Belanja Modal 145,704,204,801.00 32,277,909,459.00 8.83 190,615,004,393 70,627,849,384 16.68

Jumlah Belanja 938,401,827,019.20 365,721,319,338.00 100.00 1,078,801,920,994 423,456,738,977 100.00


II-2013

APBD 2013

II-2012

APBDP 2012 Belanja Daerah

Nominal %PDRB Nominal %PDRB

Konsumsi Pemerintah 792,697,622,218 333,443,409,879 14.09 888,186,916,601 352,828,889,593 12.60

Belanja Pegawai 278,463,352,648 124,396,153,989 5.25 313,429,347,085 114,745,556,116 4.10

Belanja Subsidi 4,500,000,000 - - 4,500,000,000 - -

Belanja Hibah 139,830,890,000 85,888,557,798 3.63 138,710,890,000 85,905,637,800 3.07

Belanja Bantuan Sosial 5,600,000,000 - - 1,000,000,000 273,500,000 0.01

Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa 54,676,214,070 25,186,862,799 1.06 74,705,181,720 34,247,400,815 1.22

Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa 15,210,000,000 5,460,502,660 0.23 18,210,000,000 4,980,689,288 0.18

Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000 93,987,000 0.00 6,332,546,000 331,353,000 0.01

Belanja Barang dan Jasa 289,417,165,500 92,417,345,633 3.90 331,298,951,796 112,344,752,574 4.01

Pembentukan Modal Tetap Bruto 145,704,204,801 32,277,909,459 1.36 190,615,004,393 70,627,849,384 2.52

Belanja Modal 145,704,204,801 32,277,909,459 1.36 190,615,004,393 70,627,849,384 2.52

II-2013 APBDP 2013

II-2012 APBDP 2012 Belanja Daerah


42 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN II-2013 | BANK INDONESIA

Tabel 4.6 Dampak APBD terhadap Uang Beredar


Realisasi %PDRB Realisasi %PDRB

Pendapatan 913,401,827,019.20 499,716,602,002.94 21.11 1,038,200,989,328.20 523,743,056,504.45 18.36

Pendapatan Asli Daerah 161,639,396,184.20 81,860,329,561.94 3.46 190,742,155,014.20 95,938,876,495.45 3.36

Dana Perimbangan 630,131,540,835.00 360,014,346,441.00 15.21 725,527,944,314.00 370,639,177,009.00 12.99

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 23,983,008,835.00 13,230,003,441.00 0.56 30,230,153,314.00 12,236,909,009.00 0.43

Dana Alokasi Umum 582,140,302,000.00 339,581,844,000.00 14.35 652,284,261,000.00 326,142,120,000.00 11.43

Dana Alokasi Khusus 24,008,230,000.00 7,202,499,000.00 0.30 43,013,530,000.00 32,260,148,000.00 1.13

Dana Darurat - -

Dana Penyesuaian 121,630,890,000.00 57,841,926,000.00 2.44 121,930,890,000.00 57,165,003,000.00 2.00

Belanja 938,401,827,019.20 365,721,319,338.00 15.45 1,078,801,920,994.20 423,456,738,977.00 14.84

Belanja Pegawai 278,463,352,648.40 124,396,153,989.00 5.25 313,429,347,085.27 114,745,556,116.00 4.02

Belanja Subsidi 4,500,000,000.00 - - 4,500,000,000.00 - -

Belanja Hibah 139,830,890,000.00 85,888,557,798.00 3.63 138,710,890,000.00 85,905,637,800.00 3.01

Belanja Bantuan Sosial 5,600,000,000.00 - - 1,000,000,000.00 273,500,000.00 0.01

Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa 54,676,214,070.00 25,186,862,799.00 1.06 74,705,181,719.70 34,247,400,815.00 1.20

Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/Kab/Kota dan Pem. Desa 15,210,000,000.00 5,460,502,660.00 0.23 18,210,000,000.00 4,980,689,288.00 0.17

Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000.00 93,987,000.00 0.00 6,332,546,000.00 331,353,000.00 0.01

Belanja Barang dan Jasa 289,417,165,499.80 92,417,345,633.00 3.90 331,298,951,796.23 112,344,752,574.00 3.94

Belanja Modal 145,704,204,801 32,277,909,459 1.36 190,615,004,393 70,627,849,384 2.48

Surplus/Defisit (25,000,000,000) 133,995,282,665 5.66 (40,600,931,666) 100,286,317,527 3.52

II-2013 APBDP 2013

II-2012 APBDP 2012 APBD

BAB 5 SISTEM PEMBAYARAN

BANK INDONESIA | KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN I-2013 43

BAB 5 : SISTEM PEMBAYARAN

Aliran uang kartal dari kas titipan BI di Bank Mandiri Gorontalo pada triwulan II-2013

menunjukkan net outflow sebesar Rp.64.730 miliar. Di sisi lain, pertumbuhan kliring dan

RTGS dari sisi nilai mengalami peningkatan pada triwulan lII-2013 sebesar 12,52% (q.t.q)

dan 13,97% (q.t.q) dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu pada triwulam II-2013

tidak ditemukan adanya laporan temuan uang palsu di wilayah Provinsi Gorontalo.

5.1 PERKEMBANGAN TRANSAKSI PEMBAYARAN TUNAI

5.1.1 ALIRAN UANG KARTAL (INFLOW/OUTFLOW)

Perkembangan transaksi pembayaran tunai dilihat dari aliran uang kartal pada posisi

triwulan II-2013 mengalami net outflow sebesar Rp.64,37 miliar yang berarti jumlah uang

yang masuk dalam khasanah kas titipan Bank Indonesia (Rp.660,21 miliar) lebih kecil

dibandingkan uang yang keluar dari khasanah kas titipan (Rp.724,58 miliar). Grafik 5.1

menggambarkan hal tersebut.


Grafik 5.1 Net inflow/Outflow Kas Titipan Gorontalo Grafik 5.2 Perkembangan Netflow Bulanan

Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Gorontalo cenderung membelanjakan

uang yang dimiliki daripada menyimpan uang di bank.

5.1.2 PERKEMBANGAN UANG PALSU YANG DITEMUKAN

Pada triwulan II-2013 tidak ditemukan adanya laporan uang palsu dari masyarakat,

namun pada triwulan I-2013 ditemukan adanya laporan temuan uang palsu dari masyarakat

Gorontalo hingga sebanyak 142 lembar. Temuan ini merupakan yang terbesar dalam kurun

waktu 5 tahun terakhir.

(200,000)

(150,000)

(100,000)

(50,000)

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

Jan

Mar

Me

i

Jul

Sep

t

No

v

Jan

Mar

Me

i

Jul

Sep

t

No

v

Jan

Mar

May

2011 2012 2013

Ne

tflo

w (

Rp

.Ju

ta)

Seto

ran

-Bay

aran

(R

p.J

uta

)

Setoran

Bayaran

Net Flow

(250,000)

(200,000)

(150,000)

(100,000)

(50,000)

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

2010 2011 2012 2013

Rp

. Ju

ta

Net Flow


44 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN I-2013| BANK INDONESIA

Tabel 5.1 Perkembangan Uang Palsu di Gorontalo


5.2 PERKEMBANGAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NON TUNAI

5.2.1 KLIRING NON BI DI GORONTALO

Perputaran warkat kliring non BI dilihat dari pertumbuhan jumlah warkatnya

mengalami peningkatan yang cukup pesat pada triwulan II-2013yang tercatat sebesar 9.7%

(q.t.q) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat -5.89% (q,t,q). Sejalan dengan itu,

dari segi pertumbuhan nominalnya mengalami peningkatan sebesar 12.52% (q.t.q)

dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar -3.20% (q.t.q). Grafik 5.3 dan 5.4

menunjukkan perputaran kliring di Gorontalo dan rata-rata perputaran kliring per hari.


Grafik 5.3 Perputaran Kliring di Gorontalo Grafik 5.4 Rata-Rata Perputaran Kliring Per Hari

Sementara itu, persentase rata-rata penolakan cek & bilyet giro kosong per hari

terrlihat membaik, dimana terjadi penurunan dari sisi jumlah lembaran cek/bilyet giro yang

ditolak pada triwulan II-2013 sebesar 0.81% (q,t,q) menurun dibandingkan triwulan I-2013

yang tercatat sebesar 1,33%. Penurunan jumlah warkat yang ditolak tersebut sejalan

dengan jumlah nominal warkat yang ditolak yang turun 0,3% dari semula 1,40% di

triwulan I-2013 menjadi sebesar 1,10% (q.t.q) di triwulan II-2013. Grafik 5.5 menunjukkan

persentase rata-rata penolakan cek & bilyet giro kosong per hari dari sisi jumlah lembaran

dan nominalnya.

Pecahan / Th. Emisi Temuan Uang Palsu Pecahan / Th. Emisi Temuan Uang Palsu Pecahan / Th. Emisi Temuan Uang Palsu

100.000 / 2004 9 100.000 / 2004 142 100.000 / 2004 0

100.000 / 1999 0 100.000 / 1999 0 100.000 / 1999 0

50.000 / 2005 6 50.000 / 2005 0 50.000 / 2005 0

50.000 / 1999 0 50.000 / 1999 0 50.000 / 1999 0

50.000 / 1993 0 50.000 / 1993 0 50.000 / 1993 0

20.000 / 2004 0 20.000 / 2004 0 20.000 / 2004 0

10.000 / 2005 0 10.000 / 2005 0 10.000 / 2005 0

Jumlah 15 Jumlah 142 Jumlah 0

Periode Triwulan I-2013Tahun 2012 Periode Triwulan II-2013

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Apr Jun agu Okt Des Feb Apr Jun agu Okt Des Feb Apr Jun

2012 2013

No

min

al (

Rp

.Ju

ta)

Lem

bar

Nominal (Kanan)

Lembar (Kiri)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0

50

100

150

200

250

300

350

Ja

n

Fe

b

Ma

r

Ap

r

Ma

y

Ju

n

Ju

li

ag

u

se

pt

Ok

t

No

v

De

s

Ja

n

Fe

b

Ma

r

Ap

r

Ma

y

Ju

n

Ju

li

ag

u

se

pt

Ok

t

No

v

De

s

Ja

n

Fe

b

Ma

r

Ap

r

Ma

y

Ju

n2011 2012 2013

No

min

al

(Rp

.Ju

ta

)

Le

mb

ar

Nominal (Kanan) Lembar (Kiri)


BANK INDONESIA | KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN I-2013 45

Grafik 5.5 Rasio Warkat dan Nominal Cek/BG Kosong Kliring Non BI di Gorontalo


5.2.2 REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS)

Transaksi yang dilakukan melalui RTGS pada triwulan II-2013 memiliki nilai rata-rata

sebesar Rp.816.92 miliar atau sebesar 13,97% (q.t.q) meningkat dibandingkan triwulan

sebelumnya sebesar -24,42% (q.t.q). Sementara itu, bila dilihat dari volumenya, rata-rata

transaksi RTGS pada triwulan II-2013 adalah sebanyak 1728 kali, dengan pertumbuhan

sebesar 26,53% (q.t.q) jauh meningkat dibandingkan triwulan I-2013 yang tercatat sebesar -

32,77% (q.t.q). Peningkatan transaksi melalui RTGS pada triwulan II-2013 ini diperkirakan

karena siklus ekonomi pada triwulan II relatif lebih bergairah, hal ini didorong karena

meningkatnya gaji PNS, tahun ajaran baru, dan datangnya bulan ramadhan, sehingga

transaksi melalui RTGS baik nilai maupun volumenya meningkat.

Tabel 5.2 Perkembangan Transaksi RTGS di Gorontalo


0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50

Apr

Jun

agu

Okt

Des

Feb

Apr

Jun

agu

Okt

Des

Feb

Apr

Jun

2012

2013

Nominal (%)

Lembar (%)

Nilai Nilai Nilai Nilai

(Miliar Rp) (Miliar Rp) (Miliar Rp) (Miliar Rp)

Januari 246.38 779 467.16 471 62.43 127 775.97 1377

Februari 211.56 728 406.90 471 57.64 154 676.10 1353

Maret 208.43 717 448.34 500 41.54 150 698.31 1367

Rata-rata tw I-2013 222.12 741 440.80 481 53.87 144 716.79 1366

Pertumbuhan (qtq) -34.04% -27.72% -13.41% -31.72% -47.47% -52.38% -24.42% -32.77%

April 245.00 932 448.32 622 57.76 198 751.08 1752

Mei 313.55 956 460.26 665 88.43 230 862.24 1851

Juni 289.44 823 478.65 583 69.35 175 837.44 1581

Rata-rata tw IV-2012 282.66 904 462.41 623 71.85 201 816.92 1,728

Pertumbuhan (qtq) 27.26% 21.90% 4.90% 29.68% 33.37% 39.91% 13.97% 26.53%

FROM TO FROM - TO Total Transaksi

Volume Volume Volume VolumeBulan


46 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN I-2013| BANK INDONESIA

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 6 KESEJAHTERAAN


BAB 6 : KESEJAHTERAAN

Tingkat pengangguran terbuka di provinsi Gorontalo tercatat mengalami penurunan

dari 4,36% pada Agustus 2012 menjadi 4,31% pada Februari 2013. Sementara itu, angka

kemiskinan pada posisi Maret 2013 tercatat sebanyak 192.584 jiwa meningkat dibandingkan

posisi September 2012 yang tercatat sebesar 187.732 jiwa.

6.1. PENGANGGURAN

Jumlah angkatan kerja (berusia 15 tahun ke atas) di provinsi Gorontalo pada bulan

Februari 2013 tercatat sebanyak 480.382 jiwa atau meningkat dibanding angkatan kerja

pada periode Agustus 2012 yang tercatat hanya 466.073 jiwa. Meskipun jumlah angkatan

kerja meningkat, namun seiring meningkatkannya kegiatan perekonomian yang menyerap

tenaga kerja baik di sektor formal maupun informal, telah mengurangi jumlah tingkat

pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Gorontalo.

Pada bulan Februari 2013 jumlah tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,31%,

menurun dibandingkan TPT posisi Agustus 2012 yang tercatat 4,36%. Di sisi lain, Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami kenaikan dari 63,08% pada Agustus 2012

menjadi 64,33% pada Februari 2013. Hal tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh jumlah

penduduk Angkatan Kerja yang meningkat sebesar 3,07%, sementara jumlah penduduk

Bukan Angkatan Kerja menurun sebesar 2.38%.

Tabel 6.1.

Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Kegiatan

Sumber : BPS Prov. Gorontalo

Jika dilihat berdasarkan lapangan usaha penduduk yang bekerja, sektor pertanian

terlihat masih mendominasi sebagian besar penduduk Provinsi Gorontalo yaitu 161.467

orang (Februari 2013). Jumlah tersebut menurun 4% jika dibandingkan dengan Agustus

2012. Sektor lainnya dengan pangsa pasar jumlah tenaga kerja yang cukup besar adalah

sektor jasa kemasyarakatan yaitu 105.067 jiwa atau sebesar 22% dari total tenaga kerja.

Februari Agustus Februari Agustus Februari

Penduduk Usia 15 Tahun Keatas 717.600 725.153 732.021 738.885 746.698

Angkatan Kerja 458.579 465.027 471.128 466.073 480.382

Bekerja 437.459 445.210 448.489 445.729 459.689

Tidak Bekerja 21.120 19.817 22.639 20.344 20.693

Bukan Angkatan Kerja 259.021 260.126 260.893 272.812 266.316

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 63,90 64,13 64,36 63,08 64,33

Tingkat Pengangguran Terbuka 4,61 4,26 4,81 4,36 4,31

20132011 2012Ketenagakerjaan

BAB 6 KESEJAHTERAAN


Tenaga kerja sektor ini tumbuh 24,5% dibandingkan bulan Agustus 2012. Mengingat sektor

pertanian sangat besar dalam menyerap tenaga kerja, untuk itu pengembangan sektor

pertanian harus mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah.

Tabel 6.2.

Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Yang Bekerja

Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Gorontalo

6.2. KEMISKINAN

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo hingga Maret 2013 tercatat sebanyak

192.584 jiwa (17,51% dari jumlah penduduk), mengalami kenaikan dibandingkan posisi

September 2012 yang tercatat sebanyak 187.732 jiwa (17,22% dari jumlah penduduk).

Sementara itu garis kemiskinan di Provinsi Gorontalo pada bulan Maret 2013 sebesar

Rp221.457 per kapita per bulan atau mengalami kenaikan sebesar Rp8.981 perkapita per

bulan dibandingkan dengan bulan September 2012 yang tercatat sebesar Rp212.476

perkapita per bulan.

Salah satu faktor pendorong meningkatnya prosentase penduduk miskin adalah

meningkatnya harga barang dan jasa, yang pada gilirannya mendorong menurunnya daya

beli masyarakat. Untuk itu menjaga stabilitas harga harus menjadi fokus pemerintah daerah

yang antara lain dapat dilakukan melalui optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID).

Tabel 6.3.

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo (%)

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, Sakernas

Februari Agustus Februari Agustus Februari

Pertanian 179.933 158.973 163.806 168.496 161.467

Industri 40.584 44.015 37.619 37.986 24.092

Perdagangan 64.022 65.851 61.079 67.142 80.068

Jasa Kemasyarakatan 87.087 91.393 91.741 84.390 105.067

Lainnya 65.833 84.978 94.244 87.715 88.995

Total 437.459 445.210 448.489 445.729 459.689

201320122011Ketenagakerjaan

Maret September Maret

Jumlah Penduduk Miskin 186,907 187,732 192,584

Persentase 17.33 17.22 17.51

Garis Kemiskinan Rp203,907 Rp212,476 Rp221,457

Perkotaan Rp209,422 Rp217,073 Rp224,622

Pedesaan Rp201,065 Rp210,101 Rp219,827

20132012Kemiskinan

BAB 6 KESEJAHTERAAN


6.3. RASIO GINI

Pada tahun 2007 indeks gini tercatat 0,39 mengalami kenaikan dibandingkan indeks

gini tahun 2005 lalu yang tercatat sebesar 0,36. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan

pendapatan antara lapisan penduduk semakin meningkat. Namun demikian berdasarkan

strukturnya, persentase pendapatan yang dinikmati oleh 20% penduduk berpenghasilan

tertinggi menjadi semakin meningkat dari 44,38% menjadi 47,67%. Fenomena yang menarik

adalah terjadinya shifting dari sebagian penduduk di kelompok 40% menengah ke 40% ke

bawah dan 20% teratas. Hal inilah yang menyebabkan “jurang” kesenjangan kesejahteraan

antar penduduk semakin lebar.

Tabel 6.4.

Rasio Gini Provinsi Gorontalo

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, Sakernas

6.4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Seiring dengan terus bertumbuhnya perekonomian Provinsi Gorontalo, Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo, yang terdiri dari indeks daya beli, indeks

pendidikan dan indeks kesehatan, juga menunjukan tren peningkatan dimana pada tahun

2011 tercatat sebesar 70,82. Meskipun demikian IPM Gorontalo masih relatif lebih rendah

dibandingkan provinsi lainnya di wilayah Sulawesi kecuali terhadap Provinsi Sulawesi

Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat.

Sementara itu, dilihat berdasarkan kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo, IPM

tertinggi berada di Kota Gorontalo. Hal ini tidak terlepas dari posisi kota Gorontalo yang

merupakan ibukota provinsi dan pusat pemerintahan sehingga masyarakatnya lebih banyak

tersentuh kegiatan pembangunan.

BAB 6 KESEJAHTERAAN


Tabel 6.5.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi Gorontalo


Tabel 6.6

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Per Kab/Kota

Tahun 2008-2011


Indeks Pembangunan Manusia 2008 2009 2010 2011

Sulawesi Barat 68,55 69,18 69,64 70,11

Sulawesi Tenggara 69,00 69,52 70,00 70,55

Gorontalo 69,29 69,79 70,28 70,82

Sulawesi Tengah 70,09 70,70 71,14 71,62

Sulawesi Selatan 70,22 70,94 71,62 72,14

Sulawesi Utara 75,16 75,68 76,09 76,54

Indeks Pembangunan Manusia 2008 2009 2010 2011

Provinsi 69,29 69,79 70,28 70,82

Kab. Boalemo 67,75 68,03 68,89 69,16

Kab. Gorontalo 68,94 69,55 70,07 70,63

Kab. Pohuwato 68,93 69,43 69,77 70,36

Kab. Bone Bolango 70,50 71,19 71,77 72,22

Kab. Gorontalo Utara 68,14 68,41 68,81 69,37

Kota Gorontalo 72,12 72,44 73,67 73,67

Documents

PERKEMBANGAN INFLASI BAB 2 - bi.go.id · BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI 20 KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROV. GORONTALO TRIWULAN II-2013| BANK INDONESIA komunikasi dan jasa keuangan mengalami