Upload
lara-moses
View
149
Download
21
Embed Size (px)
DESCRIPTION
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH MATERI KULIAH PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDOENSIA 2009-2010. REFERENSI. 1. Branch, M.C. , 1988, Regional Planning, Introduction and Explanation, 1988, Praeger Publishers, New York. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
MATERI KULIAH PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS INDOENSIA
2009-2010
REFERENSIREFERENSI
1. Branch, M.C. , 1988, Regional Planning, Introduction and Explanation, 1988, Praeger Publishers, New York. 2. Gallnet N et al , 2008, Introduction to Rural Planning, The Nature and Built Environment Series, Routledege London and New York. 3. Hall, P. 1990, Urban and Regional Planning, Second edition, George Allen and Unwin, Boston Sydney 4. Jenssen, B. 1992, Planning as a Dialogue, District Development Planning and Management in Developing Countries, SPRING Centre, University of Dortmund, Germany 5. Rietveld, P. 1980, Multiple Objective Decision Method and Regional Planning, North Holand Publishig Company Amsterdam The Netherlands 6. -----Pelengkap Buku Pegangan 2008 Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah, Departemen Keuangan RI. 7. ------Buku Pegangan 2006 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 8. ------Reformasi Sistem Penganggaran , Konsep dan Implementasi 2005-2007,
Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI 9. ------UU dan Peraturan Perundangan terkait dengan Perencanaan, Keuangan dan
otonomi daerah.
MATERI KULIAH :MATERI KULIAH : 3030 MaretMaret 20 201100
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH
OUTLINE OUTLINE
1. Evolusi konsep Perencanaan2. Perencanaan dalam kerangka
penyelenggaraan negara3. Sistem dan Prosedur Perencanaan
Pembangunan Daerah ( di Indonesia)
1. 1. EVOLUSI KONSEP EVOLUSI KONSEP PLANNINGPLANNING
PLANNING AS ACTIVITY : Konsepnya adalah skill perencanaan fisik, bukan metode (Peter Hall, 1990 ) : PLANNING AS A DIALOGUE : Konsepnya adalah proses dan mansuia sebagai sntral yaitu
: empowering, pra kondisi untuk pertumbuhan wilayah dengan pemenuhan basic needs dan partisipasi.
(Bern Jenssen, 1992)
Pola Pengelolaan Pembangunan Pola Pengelolaan Pembangunan BerkelanjutanBerkelanjutan
Outcome
Kebijakan Programming Pembiayaan
output input
dampakProduksi/konsumsi
Biayapengorbanan
Audit finansiil
Audit Nilai ekonomi/sosial/
lingkunganevaluasi
Pola PengambilanKebijakan
Produksi/Konsumsi
Indikator pengendali
Alatpemantau
Paradigma sistem perencanaanParadigma sistem perencanaan
Pergeseran sistem pemerintahan yang dari otokratik ke demokratik, monolitik ke pluralistik, sentrtalistik ke desentralistik, dari unilateral ke interaksionis
Kepentingan internal pemerintah ke kepentingan eksternal pelayanan publik yang berkualitas
Orientasi perencanaan sebagai alat manajemen publik utk mencapai tujuan organisasi secara internal ke orientasinya sebagai alat manajemen publik dan proses politik untuk mencapai tujuan pelaksanaan kebijakan publik.
Kegiatan perencanaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari siklus dan tahapan manajemen publik mulai dari perumusan kebijakan sampai kepada pemantauan dan evaluasi
PLANNING AS ACITIVITY (Peter Hall) PLANNING AS ACITIVITY (Peter Hall)
SAMPAI DENGAN TAHUN 1945 : Merupakan pendidikan, skill, terbatas pada sense engineering
dan accounting Tujuan hanya untuk maksimalkan oeprasi pabrik/industri
PERIODE 1920-1960 : Berkembang kemudian dari para pemikir fundamental Chester
Barnard, Peter Drucker dan Herbert Simon bahwa terjadi transfomasi dalam pendidikan management, yaitu :
- menjadi science of decision making , menyangkut konsep filosofi dan politik - berdampingan dengan cara bepikir sejumlah ilmu-ilmu sosial
seperti ekonomi, sosiologi, psikologi. (setelah tahun 1960-an)
SIKLUS SIKLUS PlanningPlanning
GOALS FORMULATION
CONTIONUOUS INFORMATION
PROJECTION AND SIMULATION OF
ALTERNTIVE FUTURES
EVALUATION
CHOICES
CINTINUOUSMONITROING
• LEBIH SIMPLE KARENA TUJUAN DIPAHAMI DENGAN JELAS DAN HAMPIR SEMUA PROSES TERKAIT FISIK ATAU PHYSICAL LAW ( British pioneer Patrick Geddes)• British Planning Act tiap 5 tahun sekali dalam siklus.
Survey-Analyse-Plan
MAKIN KOMPLEKS karena tujuan dasar lebih kompleks terkait pertumbuhan ekonomi, sebaran pendapatan secara adil, kohesi sosial, stabilitas, lingkungan, dsb
PUSAT PROSES PADA MANUSIAESSENTIAL FEATURE : multi
dimensi dan multi objective
– Sejak 1980-AN filosofi pembangunan bergeser dari modern dan integrasi fungsional (sektor terutama industri) menjadi pembangunan endogenous (sumber internal, orientasi pertanian)
– Ada formulasi target group dan orientasi pada masalah kemiskinan.
– Bertumpu pada proses : empowering, pemenuhan basic needs untuk prakondisi pertumbuhan wilayah dan partisipasi.
– REGIONAL PLATFORM sebagai tools untuk planner managed communication.
– Targetnya menciptakan iklim dimana inovasi dan motivasi akan muncul dan aktivitas pembangunan akan dimulai, didukung, distimulir, dan dikordinasikan
PLANNING AS A DIALOGUEPLANNING AS A DIALOGUE (Bern Jenssen) (Bern Jenssen)
Justifikasinya ialah sebagai spesialis dalam menerapkan teori dan metode
Siklusnya :
- analysis sampai dengan proyeksi
- formulasi program
- desain implementasi
- elaborasi untuk re-planning
1
2
3
45
6
7
8
2. Perencanaan dalam kerangka
penyelenggaraan negara
TUJUAN BERNEGARA
Alinea IV Pembukaan UUD Negara RI 1945
“Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka….
LAW AND ORDER
WELFARE
PEMERINTAH (GOVERNMENT) adalah PEMERINTAH (GOVERNMENT) adalah OperatorPenyelenggaraan NEGARAOperatorPenyelenggaraan NEGARA
1) Untuk STABILITY AND ORDER
2) Provide MATERIAL WELFARE 3) CITIZENSHIP 4) promote DEMOCRACY
FUNGSI-1 : FUNGSI-1 :
STABILITY AND ORDER,STABILITY AND ORDER, dengan ciri dengan ciri
Menjaga stabilitas dan keteraturan Menjaga keberlangsungan eksistensi negara dan menjamin
survival negara Mengatasi konflik Mendorong rekonsiliasi Pengembangan kebijakan, konsekwensi dan konsensus Keseimbangan antara respons dan efektifitasnya Ada kemampuan menyerap dan mengakomodasikan
harapan rakyat dalam formulasi yang tetap menjaga efektifitas pemerintahan
Peka terhadap faktor dan tekanan dari luar Mampu mendorong kohesi sosial dan budaya serta
penghormatan kepada kekuasaan negara Mendorong keadilan dalam arti sosial dan penegakan hak
azasi manusia
FUNGSI-2 :FUNGSI-2 :PROVIDING MATERIAL WELFARE, PROVIDING MATERIAL WELFARE, dengan ciri :dengan ciri :
Pertumbuhan ekonomiPenanganan kemiskinanDistribusi barang kebutuhanUpaya mengangkat kesejahteraanMenjaga kepentingan sosialMenjamin akses kebutuhan hidupMenjamin peluang produktif
FUNGSI-3 : FUNGSI-3 : CITIZENSHIPCITIZENSHIP, , dengan ciri :dengan ciri :
Berkaitan dengan hak-hak sipil , hak politik dan hak sosial rakyat
Berkaitan dengan kebebasan, kepemilikan dan kehormatan diri
Hak memilih dan dipilih dan ikut dalam kegiatan publik
Hak sosial, jaminan untuk memperoleh status sosial pada standard yang paling minim sekalipun
FUNGSI-4 : FUNGSI-4 : Promoting DEMOCRACYPromoting DEMOCRACY
Mendorong partisipasiMendorong seseorang menjadi otonom
atas dirinyaMendorong orang menjadi master atas
dirinya sendiriDerajat inisiatif masyarakat untuk
pengembangan dirinya
REMARKSREMARKS
Perencanaan sekarang masih dianggap simple Konsentrasi perencanaan pada kaitan program
kegiatan/aktivitas/belanja proyek tahunan. Perencanaan berperan penting, bukan sekedar
terkait anggaran saja, tetapi apa yang dilakukan pemerintah/aparatur mengait pada perspektif kehidupan masyarakat dan negara.
Apakah sudha menjawab tuntutan reformasi perlunya partisipasi masyarakat dalam membangun daerah
3. SISTIM DAN PROSEDUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH DI INDONESIA
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAHPELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
InstrumenInstrumen(Masukan)(Masukan)InstrumenInstrumen(Masukan)(Masukan)
MekanismeMekanisme(Proses)(Proses)
MekanismeMekanisme(Proses)(Proses)
PencapaiaPencapaiann
(Keluaran)(Keluaran)
PencapaiaPencapaiann
(Keluaran)(Keluaran)
KinerjaKinerja(Manfaat (Manfaat
dan dan Dampak)Dampak)
KinerjaKinerja(Manfaat (Manfaat
dan dan Dampak)Dampak)
PengambilanPengambilanKeputusan Keputusan
• • PilkadaPilkada• Rapat DPRD• Rapat DPRD• Musrenbang• Musrenbang
JejaringJejaring
• DPRDDPRD• Pemda• Pemda• • Civil societyCivil society: Ormas, : Ormas, LSM,LSM, Universitas, Media Universitas, Media MassaMassaKeuangan Keuangan
Daerah Daerah • • Penerimaan Penerimaan (PAD, (PAD, DAU, DAK, DAU, DAK, danadana bagi hasil dan bagi hasil dan pinjaman) pinjaman) • Pengeluaran• Pengeluaran
Pelayanan PublikPelayanan Publik• • PendidikanPendidikan• Kesehatan• Kesehatan• Kesempatan Kerja• Kesempatan Kerja• Perumahan• Perumahan• Air bersih dan • Air bersih dan sanitasisanitasi• Tanah• Tanah• SDA dan Lingkungan• SDA dan Lingkungan• Rasa aman• Rasa aman• • PartisipasiPartisipasi
AdministrasiAdministrasi
• • Sumber DayaSumber Daya Manusia Manusia• Peralatan• Peralatan• Peraturan • Peraturan DaerahDaerah
OrganisasiOrganisasi
• • Sistem InformasiSistem Informasi• Standar Pelayanan • Standar Pelayanan MinimumMinimum• Unit Pengaduan • Unit Pengaduan MasalahMasalah• Sistem Reward and • Sistem Reward and Punishment Punishment
Am
an
at
Kon
sti
tusi,
UU
Keu
an
gan
Neg
ara
, U
U S
iste
m
Am
an
at
Kon
sti
tusi,
UU
Keu
an
gan
Neg
ara
, U
U S
iste
m
Pere
ncan
aan
Pem
ban
gu
nan
Nasio
nal,
UU
P
ere
ncan
aan
Pem
ban
gu
nan
Nasio
nal,
UU
P
em
eri
nta
han
Daera
h,
UU
Peri
mb
an
gan
Keu
an
gan
P
em
eri
nta
han
Daera
h,
UU
Peri
mb
an
gan
Keu
an
gan
d
an
Pera
tura
n P
eru
nd
an
gan
lain
nya
dan
Pera
tura
n P
eru
nd
an
gan
lain
nya
•• PartisipasiPartisipasi
•• KeberpihakanKeberpihakan
• • TransparansiTransparansi
• • AkuntabilitaAkuntabilitass
• • EfisiensiEfisiensi
• • EfektivitasEfektivitas
• • KeadilanKeadilan
•• PartisipasiPartisipasi
•• KeberpihakanKeberpihakan
• • TransparansiTransparansi
• • AkuntabilitaAkuntabilitass
• • EfisiensiEfisiensi
• • EfektivitasEfektivitas
• • KeadilanKeadilan
TerpenuhinTerpenuhinya hak-hak ya hak-hak
dasardasar
Masyarakat Masyarakat yang maju, yang maju,
adil, adil, makmur makmur
dan dan sejahterasejahtera
TerpenuhinTerpenuhinya hak-hak ya hak-hak
dasardasar
Masyarakat Masyarakat yang maju, yang maju,
adil, adil, makmur makmur
dan dan sejahterasejahtera
Waktu
Landasan Hukum Perencanaan dan PenganggaranLandasan Hukum Perencanaan dan Penganggaran
DEPARTEMEN KEUANGAN
DEPARTEMEN DALAM NEGERI
BAPPENAS
UU 17/2003tentang Keuangan
Negara
UU 32/2004tentang Pemerintahan
Daerah
UU 25/2004tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional1. Kebijakan Umum APBD
(kesepakatan Gubernur dan Bupati/Walikota dengan DPRD.
2. Prioritas dan Plafon (Eksekutif dengan Legislatif).
3. RAPBD.
1. RPJMD (Perda)2. RKPD (Pengesahannya
tidak diatur)– Rancangan Kerangka
Ekonomi Daerah.– Prioritas Pembangunan
Daerah. – Rencana Kerja dan
Pendanaannya (APBD/Non APBD).
3. RAPBD.4. Setelah APBD disetujui,
di evaluasi Depdagri.
1. RPJMD (PER.KDH)2. RKPD (PER.KDH)
– Prioritas pembangunan daerah.
– Rancangan kerangka ekonomi makro daerah.
– Arah kebijakan keuangan daerah.
– Program SKPD lintas SKPD, kewilayahan dan lintas kewilayahan (kegiatan dalam kerangka regulasi dan anggaran).
3. RAPBDPP 20 dan PP 21 tahun 2004
(Elaborasi dari UU 17/2003)
UU 33/2004Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah
1. RKPD (Pengesahannya tidak diatur)
– Ekonomi Daerah.– Prioritas Pembangunan
Daerah. – Rencana Kerja dan
Pendanaannya (APBD/Non APBD).
1. RKPD2. RAPBD
VERSI DEPDAGRI
1. RKPD. Kerangka Ekonomi
Daerah. Prioritas Pembangunan. Rencana Kerja &
Pendanaannya.2. RAPBD
KONSEP DESENTRALISASIKONSEP DESENTRALISASI
Alternative to provide public services in more effective way (Western)
To counter economic inefficiency, macro-economic instability and in-effective governance (Developing Countries)
Natural step in the shift to market economy and democracy (Communist Transitional)
Result of political pressure to democratize (Latin)
Path to national unity (Africa)
HUBUNGAN WEWENANG ANTAR TINGKAT PEMERINTAHANHUBUNGAN WEWENANG ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
Urusan pemerintahan yg Sepenuhnya mnjd. Wewenang Pemerintah: {Psl 10 (1) & (3)}
Urusan pemerintahan di luar Psl 10 (3)dpt. dikelola bersama (Pemerintah, Prov, Kab/Kota) Dibagi dgn kriteria Psl 11 (1):
- Politik Luar Negeri- Pertahanan- Keamanan- Yustisi- Moneter & Fiskal
Nasional- Agama
• Eksternalitas• Akuntabilitas• Efisiensi
Urusan Pemerintah
Urusan Pemerintahan Daerah
WAJIBPelayanan
Dasar{Psl 11 (3)}
PILIHANSektor
Unggulan{Psl 11 (3)}
{Psl 10 (5)}• Menyelengga-
rakan sendiri• Melimpahkan
sebagian ur kpd Gub.
• Menugaskan sebagian urusan kepada Pemda dan/atau Pemdes
Standar Pelayanan Minimal
{Psl 11 (4)}
Menyelenggarakan sendiri atau dpt melimpahkan sebagian ur kpd perkt Pemrinth atau Wkl Pmrth di drh atau dpt menugaskan kpd Pemda dan/atau Pemdes {Psl 10 (4)}
Diselenggarakan berdasarkan asas otonomi & tugas pembantuan {Psl 10
(2)}
Di luar 6 Urusan
6 Urusan (Absolut)1. Politik Luar Negeri2. Pertahanan3. Keamanan4. Agama5. Yustisi6. Moneter dan Fiskal Nasional
Urusan Wajib (di Prov dan Kab/Kota) 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan2. Perencanaan, pemanfaatan, & pengawasan tata ruang; 3. Penyelenggaraan ketertiban umum & ketentraman masy.;4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;5. Penanganan bidang kesehatan;6. Penyelenggaraan pend. & alokasi SDM potensial; 7. Penanggulangan masalah sosial (termasuk lintas kab./kota);8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan ( termasuk lintas
kab./kota);9. Fasilitasi pengemb. koperasi & UKM (termasuk lintas
kab/kota);10. Pengendalian lingkungan hidup;11. Pelayanan pertanahan (termasuk lintas kab./kota);12. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; 13. Pelayanan adm. umum pemerintahan;14. Pelayanan adm. penanaman modal (termasuk lintas
kab./kota); 15. Pelayanan dasar lainnya (belum dapat dilaksanakan
kab./kota); 16. Urusan wajib lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Urusan Pilihan (di Prov dan Kab/Kota) Terkait dengan kekhasan dan potensi unggulan Daerah
(pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata).
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2004DALAM PERSPEKTIF UU NO. 32 TAHUN 2004
Urusan Pemerintahan
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
• Sebagian dapat diselenggarakan sendiri oleh Pemerintah;
• Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Dekonsentrasi;
• Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan.Sebagian
Bersifat Concurrent
Diselenggarakan melalui asas Desentralisasi
1. Pusat: berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional.
2. Provinsi: berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) mengacu norma, standar, prosedur dari Pemerintah.
3. Kab/Kota: berwenang mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan dengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) mengacu norma, standar, prosedur dari Pemerintah.
BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG BAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING
TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 TINGKATAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIAKRITERIA
Sebagian Urusan
Sumber Pendanaan
PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA KEBIJAKAN FISKALKERANGKA KEBIJAKAN FISKAL
APBD
APBN
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
PenerimaanPembiayaan
TugasPembantuan
DAK
BHP dan BP
DAU
Dana DaruratDan Hibah
SILPA tahun lalu
Dana Cadangan
Penjualan KekayaanDaerah yangDipisahkan
Pinjaman Daerah
Kewenangan Pemda :• Urusan Wajib (SPM) - Propinsi (16 jenis urusan) - Kab/Kota (16 jenis urusan)• Urusan Pilihan
Kewenangan Pemerintah:• 6 urusan• di luar 6 Urusan
Lain-lain PATDA
DAPER
PAD
Dekonsentrasi
Desentralisasi
Kementerian/Lembaga
SKPD
Penyelenggaraan Urusan PemerintahanPusat dan Daerah
Belanja
Surplus/Difisit
PelaksanaanKewenangan
PROGRAM DEKONSENTRASI
SEKTOR
PUSAT
DAERAH
PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN
SEKTOR
APBN
APBN
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL
SEKTOR DANA PERIMBANGAN DAU, DAK, BH
KOORDINASI PROGRAM DAN ANGGARAN PUSAT-DAERAHKOORDINASI PROGRAM DAN ANGGARAN PUSAT-DAERAH
MUSRENBANG
APBD
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
48