Visi Pembangunan Kehutanan adalah memantapkan kepastian status kawasan hutan serta

kualitas data dan informasi kehutanan, meningkatkan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

(PHPL) untuk memperkuat kesejahteraan rakyat sekitar hutan dan keadilan berusaha,

memantapkan penyelenggaraan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam,

memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS)

sehingga dapat meningkatkan optimalisasi fungsi ekologi, ekonomi dan sosial DAS, serta

meningkatkan ketersediaan produk teknologi dasar dan terapan serta kompetensi SDM

dalam mendukung penyelenggaraan pengurusan hutan secara optimal. Untuk menunjang

hal tersebut, ada beberapa program yang diprioritaskan oleh Kementerian Kehutanan,

antara lain: pemantapan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung

DAS, pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan, konservasi keanekaragaman

hayati, revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan, pemberdayaan masyarakat

di dalam dan sekitar hutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, dan

penguatan kelembagaan kehutanan.

Periode Kebijakan dan Perubahan Luas Hutan

Sejarah kawasan hutan di Indonesia dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan,

sejalan dengan perubahan kebijakan yang mempengaruhi status dan fungsi kawasan

hutan. Ada beberapa periode kebijakan kawasan yang berpengaruh terhadap kondisi

kawasan hutan Indonesia. Yang pertama adalah periode berlakunya UU No. 5 tahun 1967

dimana hutan register dan penunjukan parsial kawasan hutan menjadi rujukan serta

kawasan hutan yang dirujuk sesuai dengan peta TGHK. Kemudian periode selanjutnya

adalah periode berlakunya UU No. 24/1992 dimana keberadaan kawasan hutan sebagai

bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, sehingga kawasan hutan sesuai

TGHK perlu dipadukan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Periode ke tiga

adalah periode berlakunya UU No. 41 tahun 1999, dimana hasil paduserasi antara TGHK

dan RTRWP ditetapkan sebagai peta penunjukan kawasan hutan. Sementara periode

terakhir adalah periode diberlakukannya mUU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 26 Tahun

2007, dimana status dan fungsi kawasan hutan harus dikaji kembali eksistensinya sesuai

usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRW

Provinsi. Data sampai dengan bulan Juni tahun 2011 menunjukkan bahwa luas kawasan

hutan Indonesia adalah 130,68 juta ha,terdiri dari hutan konservasi (26,8 juta ha), hutan

lindung (28,8 juta ha), hutan produksi (32,6 juta ha), hutan produksi terbatas (24,4 juta

ha), dan hutan produksi konversi (17,9 juta ha). Sedangkan dari data penutupan hutan,

terdapat hutan primer seluas 41,3 juta ha, hutan sekunder seluas 45,5 juta ha, hutan

tanaman seluas 2,8 juta ha, dan bukan berupa hutan seluas 41,0 juta ha. Luas kawasan

hutan ini cenderung terus berkurang seiring dengan penyelesaian kajian perubahan

peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka review RTRWP oleh Tim Terpadu

(Timdu). Dalam dinamika pembangunan saat ini, kondisi eksisting kawasan hutan di

lapangan sudah banyak yang berubah menjadi permukiman permanen, fasum dan fasos

yang tidak mungkin lagi dipertahankan sebagai kawasan hutan.

Hutan di dalam RTRWP

Posisi kawasan hutan dalam RTRWP akan mengisi

pola ruang kawasan lindung dan

kawasan budidaya. Pada posisi kawasan lindung,

kawasan hutan akan memberikan fungsi perlindungan

dan konservasi. Dalam konteks kehutanan, maka pola

ruang yang seperti itu dijadikan kawasan hutan

Lindung, kawasan hutan gambut, dan kawasan suaka

alam/kawasan pelestarian alam (KSA/KPA).

Sedangkan pada kawasan budidaya, kawasan hutan

dikelola untuk mendukung produksi hasil hutan (kayu,

non-kayu dan jasa lingkungan) seperti yang dilakukan

pada setiap kawasan hutan produksi (HPT, HP, dan

HPK) dengan tujuan produksi komoditas kehutanan.

Dalam hal pemanfaatan, pola ruang kehutanan sering

tumpang tindih dengan pola ruang untuk pembangunan

di luar kepentingan kehutanan pada kawasan hutan

(misalnya pertambangan, pertanian, perikanan,

permukiman, dan atau wilayah industri). Maka,

peraturan di bidang kehutanan memungkinkan untuk

mengakomodir sebagian kawasan hutan untuk

pembangunan non-kehutanan tersebut melalui

pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan.

Sedangkan untuk pembangunan non-kehutanan yang

permanen dan mengubah land use kawasan hutan (misalnya untuk transmigrasi atau

pemukiman, perkebunan, dan pertanian), pemanfaatan hutan dapat ditempuh melalui

mekanisme pelepasan kawasan hutan, atau tukar menukar kawasan hutan. Jika terjadi

tumpang tindih ruang untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan pada kawasan

konservasi, maka pemanfaatan hutan secara selektif dapat ditempuh melalui kolaborasi

pengelolaan dengan pemangku kawasan konservasi. UU No. 26 Tahun 2007 antara lain

mengamanatkan agar Pemerintah Daerah melakukan review RTRW-nya. Namun sejak

diundangkan tahun 2007 hingga 2011, baru 18 provinsi yang telah mendapat persetujuan

substansi kehutanan, yaitu pada tahun 2009 sebanyak lima provinsi, pada tahun 2010

sebanyak lima provinsi, dan di tahun 2011 sebanyak delapan provinsi. Sampai saat ini,

persetujuan substansi kehutanan atas usulan perubahan kawasan hutan terus mengalami

kemajuan, yaitu delapan belas provinsi telah mendapat persetujuan substansi kehutanan,

enam provinsi diharapkan selesai pada tahun 2011 (Kalbar, Kaltim, Sulbar, Jambi, Babel,

dan Riau), sedangkan sembilan provinsi dalam proses Tim Terpadu dan diharapkan

selesai pada tahun 2012.

Terkait dengan proses kajian Tim Terpadu atas usulan perubahan peruntukan dan fungsi

kawasan hutan dalam review RTRWP, maka percepatan perlu dilakukan dengan tetap

mengedepankan sasaran kajian. Maksudnya adalah agar dapat menjamin kepastian

hukum dan usaha, serta mendorong pembangunan wilayah. Mekanisme persetujuan

substansi kehutanan dapat dipercepat penyelesaiannya dengan pelaksanaan kegiatan

Timdu secara efektif dan efisien. Waktu kajian Timdu sebenarnya dapat dipangkas atau

dipercepat apabila seluruh kegiatan Timdu yang terdiri dari kunjungan lapangan, pleno

Timdu serta uji konsistensi dilakukan secara kontinu dan intensif. Tim Terpadu yang

dibentuk oleh Menteri Kehutanan sesungguhnya merupakan alat yang di BKO-kan

kepada Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, kecepatan penyelesaian usulan perubahan

kawasan hutan tersebut tak lepas dari upaya pemerintah provinsi dalam mendayagunakan

Tim Terpadu. Untuk mendukung percepatan penyelesaian substansi kehutanan dalam

kajian terpadu, maka diperlukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut: a)

perencanaan tahapan kegiatan yang mantap; b) penjadwalan yang ketat; c) penyediaan

sarana dan SDM serta kelengkapan data yang valid; dan d) dukungan pendanaan yang

memadai. Untuk itu diperlukan sinergi antara Kementerian Kehutanan dengan

pemerintah provinsi untuk implementasinya.

Di samping itu, perlu dilakukan standarisasi metodologi analisis Tim Terpadu dengan

memilah tipologi usulan perubahan kawasan hutan ke dalam dua tipologi, yaitu:

perubahan peruntukan dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan untuk

mengakomodir permukiman, lahan garapan masyarakat, fasum/fasos, fasilitas

pemerintahan serta pengembangan wilayah dan perubahan fungsi antar kawasan hutan

disesuaikan dengan kondisi biofisik (reskoring kawasan hutan). Penetapan Perubahan KH

oleh Menhut Penetapan Perubahan KH setelah Persetujuan DPR RI Secara singkat dapat

dijelaskan bahwa proses persetujuan substansi kehutanan bermula dari usulan gubernur

yang merupakan kompilasi dari usulan-usulan kabupaten/kota. Jika terdapat usulan

perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, maka sesuai UU dibentuk Tim Terpadu

oleh Menhut untuk mengkaji usulan perubahan tersebut. Selanjutnya, rekomendasi kajian

Tim Terpadu dilaporkan kepada Menhut. Rekomendasi perubahan kawasan hutan yang

tidak bernilai strategis sesuai dengan kewenangan yang ada langsung ditetapkan oleh Menhut. Sedangkan yang bernilai strategis ditetapkan setelah mendapat persetujuan DPR.

Setelah persetujuan DPR diberikan, Menhutmenerbitkan keputusan peta kawasan hutan

provinsi yang baru. Dalam proses kajian terpadu, apabila dijumpai perubahan peruntukan

yang berdampak penting, cakupan luas, serta, bernilai strategis, maka perlu dilakukan

kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi

SDH, antara lain: pertumbuhan penduduk yang berdampak pada pertambahan

permukiman, pemekaran wilayah yang memerlukan lahan hutan untuk pembangunan

infrastruktur, fasum atau fasos. Di samping itu terdapat pula kebutuhan lahan untuk

investasi seperti untuk perkebunan, real estate, dan adanya faktor kondisi riil kawasan

hutan yang sudah berubah fungsi. Faktor-faktor tersebut mau tidak mau akan menentukan

sampai sejauh mana kebutuhan pembangunan tersebut bisa dipenuhi dari kawasan hutan,

yang pada akhirnya memunculkan pertanyaan: berapa luas sesungguhnya kawasan hutan yang harus dipertahankan? Namun jika kita sepakat untuk memaknai fungsi dan peran hutan sebagai penyangga kehidupan, maka semua pihak akan sepakat pula tentang

perlunya batas luas kawasan hutan yang rasional untuk mendukung pembangunan sektor

non kehutanan, seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, dsb.

HPK Untuk mengakomodir pembangunan sektor non-kehutanan, Kementrian Kehutanan

telah mengalokasikan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK). Seiring dengan

penyelesaian kajian perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam rangka

review RTRWP oleh Tim Terpadu, HPK telah banyak mengalami perubahan. Terkait

dengan hal itu, terdapat tiga skenario penyediaan areal HPK di seluruh Indonesia: areal

HPK pada Provinsi yang tidak mengalami perubahan kawasan hutan (seluas 133.842

ha), areal HPK pada provinsi yang mengusulkan perubahan kawasan hutan dan telah

direkomendasi Timdu (seluas 7.576.500 ha), dan areal HPK yang diusulkan pemerintah

provinsi dan masih dalam kajian Timdu (seluas 6.859.241 ha). Maka total areal HPK

sampai saat ini yang dapat dialokasikan untuk pembangunan non-kehutanan adalah seluas

14.569.583 ha. Mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, maka luas kawasan

hutan minimal adalah 30% dari luas DAS, dan atau pulau dengan penyebaran yang

proporsional. Data empiris dalam review RTRWP, menunjukkan kecenderungan

pengurangan kawasan hutan diprediksi sekitar 18-20% dari luas kawasan saat ini. Dengan

demikian, diskenariokan luas kawasan hutan tetap sekitar 80% dari luas kawasan hutan

saat ini. Perkiraan pengurangan tersebut dialokasikan untuk mendukung kebutuhan

pembangunan di luar sektor kehutanan, dan sekaligus sebagai bentuk resolusi konflik.

Namun, pengurangan kawasan hutan tidak dilakukan sekaligus tetapi secara bertahap

sejalan dengan program pembangunan yang direncanakan. Prosentase pengurangan

kawasan hutan tidak sama untuk setiap wilayah, tapi disesuaikan dengan kondisi

lingkungan setempat, dan dilakukan dalam kerangka mempertahankan daya dukung dan

daya tampung lingkungan.