KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN

  • Published on
    19-Jan-2016

  • View
    92

  • Download
    0

DESCRIPTION

KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN. Oleh: Dirjen Planologi Kehutanan. Disampaikan pada acara: Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan. Jakarta, 13 Desember 2012. POKOK-POKOK PAPARAN. PERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN LATAR BELAKANG - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

<ul><li><p>KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMANTAPAN KAWASAN HUTANOleh:Dirjen Planologi KehutananDisampaikan pada acara: Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan BerkeadilanJakarta, 13 Desember 2012</p></li><li><p>POKOK-POKOK PAPARANPERCEPATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTANLATAR BELAKANGPROGRES PENGUKUHAN KAWASAN HUTANPERMASALAHANLANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN PENYAJIAN PETA KAWASAN HUTAN</p></li><li><p>PERCEPAATAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN</p></li><li><p>LATAR BELAKANGPengukuhan kawasan hutan merupakan salah satu komponen utama Pemantapan Kawasan Hutan.Pengukuhan kawasan hutan bertujuan untuk mewujudkan kepastian letak dan luas serta legitimasi kawasan hutan, melalui tahapan: penunjukan; penataan batas; pemetaan; dan penetapan kawasan hutan.Pengukuhan kawasan hutan masih berjalan sangat lambat karena adanya permasalahan terkait dengan: keberadaan hak-hak pihak ketiga; pelaksanaan tata batas; dan peraturan perundangan.Diperlukan intervensi manajemen untuk mendorong percepatan pengukuhan kawasan hutan </p></li><li><p>LUAS KAWASAN HUTAN BERDASARKAN FUNGSI</p><p>Kawasan Luas ( ha) % HUTAN KONSERVASI (DARAT &amp; TAMAN BURU)21.780.626,1411,44 HUTAN LINDUNG (HL) 30.539.822,3616,03 HUTAN PRODUKSI TERBATAS (HPT) 27.967.604,5014,68 HUTAN PRODUKSI TETAP (HP) 30.810.790,3416,18 HUTAN PRODUKSI YG DAPAT DIKONVERSI (HPK) 17.924.534,819,41 LUAS KAWASAN HUTAN 129.023.378,1567,74 AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL) 61.433.521,8532,26 LUAS TOTAL190.456.900,00100,00</p></li><li><p>Luas Kawasan Hutan Daratan: 129.023.378,15 haPanjang Batas Kws Hutan: 282.300 KmSisa Tata Batas s/d 2009: 63.100 Km (22,36%)Target Renstra 2010-2014 25,000 Km TARGET DAN REALISASI TATA BATAS KAWASAN HUTANRealisasi Tata Batas sd 2009: 219.200 Km (77,64%)</p><p>Percepatan Penyelesaian Sisa Tata Batas s/d 2014 63.100 Km</p><p>Realisasi Penetapan sd 2009:19,1 jt ha (14,80%)</p><p>Target 2010 -2014 (25.000 KM)Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Target3.4404.5604.0006.0007.000</p><p>Realisasi dan Target 2010 -2014Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 Target3.3665.14916.00019.00020.000</p></li><li><p>KINERJA TATA BATAS Pada Era UU 22/1999 dan PP 25/2000: Tata batas kawasan hutan menjadi kewenangan daerah kecuali kawasan konservasi :Sampai dengan 2004: 215.936 KmKabinet Indonesia Bersatu Jilid I:2005: 436 Km2006: 448 Km2007: 989 Km2008: 181 Km2009: 1.216 KmPada Era UU 32/2004 dan PP 38/2007: Tata batas kawasan hutan menjadi kewenangan Pusat:Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II:2010: 3.366 Km2011: 5.149 Km2012: 16.576 Km Kebijakan Percepatan Jumlah 5 tahun: 3.270 KmRata-rata/tahun: 654 Km/thBusiness As Ussual </p></li><li><p>REALISASI PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN S/D SEKARANG</p><p>NoTahunTata Batas(Km)Penetapan ( x 1000 Ha)1Sampai dengan 2009219.206 (77,64%)19.097 (14,80%)REALISASI RENSTRA 2010-2014220103.366 851,5 </p><p>320115.149 552,6 </p><p>4201216.576 946,9 </p><p>5Sampai dengan 2012244.297 (86,53%)21.448 (16,62%)</p></li><li><p>PERMASALAHANPermasalahan terkait dengan pelaksanaan tata batas:Keberadaan klaim hak-hak pihak ketiga pada sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutanKondisi alam yang sulit secara teknis dilakukan tata batasKapasitas (jumlah dan kemampuan) pelaksana tata batasPelaksana masih mengutamakan penggunaan theodolit dalam kegiatan pengukuran tata batasBelum optimalnya pemanfaatan teknologi penginderaan jauh (al. Citra Satelit Resolusi Tinggi)Masih terdapat perbedaan pandangan dari para pihak terhadap kawasan hutan yang berdampak tidak terselesaikannya BATB</p></li><li><p>PERMASALAHAN (Lanjutan)Permasalahan terkait dengan penetapan kawasan hutan:Keabsahan Dokumen Tata Batas:Proses penyelesaian administrasi tata batas (penandatanganan BATB) tidak tuntasTidak lengkapnya dokumen tata batasTidak terpenuhinya syarat teknis dokumen tata batasSyarat temu gelang Tidak dapat temu gelang disebabkan ada sebagian trayek belum ditata batas karena adanya klaim hak pihak ketiga dan kondisi alam serta tidak tuntasnya penyelesaian dokumen tata batas </p></li><li><p>LANGKAH-LANGKAH PERCEPATANPenyempurnaan Regulasi:Prioritas I (yang masih dalam kendali Menteri Kehutanan):Permenhut No. P.50/Menhut-II/2011 (Ketentuan hak-hak pihak ketiga; penegasan kawasan hutan; penyederhanaan syarat penetapan; batas kawasan hutan yang bersekutu dengan batas IUPHHK, batas alam, batas wilayah administrasi; pelibatan usaha non kehutanan di sekitar kawasan hutan dalam pelaksanaan tata batas; ketentuan tanda batas)Permenhut No. P.47/Menhut-II/2011 (Pembentukan PTB; Kewenangan PTB; Tata kelola PTB)Permenhut No. P.19/Menhut-II/2011 (Penyederhanaan tahapan dan percepatan proses penataan batas IUPHHK dari 264 hari/17 tahap menjadi 96 hari/9 tahap) Perdirjen Planologi Kehutanan No. P.6/VII-KUH/2011 (Penggunaan GPS; Penggunaan CSRT; Pelibatan rekanan pelaksana tata batas; ketentuan pemasangan tanda batas; inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga)Prioritas II:Revisi PP 44/2004 (Pembentukan PTB; Penyederhanaan tahapan penataan batas dan penetapan) Revisi UU 41 terkait dengan penjelasan Pasal 15 terkait proses pengukuhan</p></li><li><p>Peningkatan Kapasitas:Pelibatan rekanan pelaksana dalam proses tata batasPenyelenggaraan diklat juru ukurPemanfaatan teknologi Global Positioning System (GPS) dalam menentukan posisi batas kawasan hutan yang semula mengandalkan theodolitPemanfaatan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dalam mengidentifikasi hak-hak pihak ketiga dan penyusunan rencana trayek batasMembangun kesamaan pandangan dari para pihak terhadap kawasan hutan Penetapan kawasan hutan:Ketentuan temu gelang dapat menggunakan batas kombinasi hasil tata batas, batas alam, batas Ijin Usaha, batas wilayah administrasi dan batas imajiner untuk lokasi yang tidak bisa dilakukan tata batasPenyederhanaan syarat administrasi khususnya kelengkapan dokumen tata batas yang pelaksanaannya sudah lama, sepanjang hasil tata batas masih dapat dipetakanLANGKAH-LANGKAH PERCEPATAN (Lanjutan)</p></li><li><p>PENYAJIAN PETA KAWASAN HUTAN</p></li><li><p>SEJARAH KAWASAN HUTANPemerintah Hindia Belanda/Jawatan KehutananBrigade / Balai Planologi Kehutanan</p><p>Sub Biphut</p><p>Sub Biphut/ BIPHUT / Dishut</p><p>BPKH</p><p>Peta Register / Peta Penunjukan ParsialPeta TGHK</p><p>Peta TGHK1 : 500.000</p><p>Peta Kawasan Hutan dan Perairan 1 : 250.000Peta Perubahan Kawasan Hutan dan Perairan 1:250.000</p><p>Peta Kawasan Hutan terupdate 1:250.000Peta Kawasan Hutan berbasis CSRT 1:50.000 </p></li><li><p>SAJIAN PETA KAWASAN HUTANSajian Peta Kawasan Hutan:Skala Provinsi1:250.000 (untuk seluruh provinsi di Indonesia)Skala Operasional (Kab/Kota) 1:50.000 : Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur.Peta Kawasan Hutan dan Tematik Kehutanan lainnya dapat diakses dalam Web www. dephut.go.id terdiri dari:Kawasan HutanPinjam Pakai Kawasan HutanPemanfaatan Kawasan HutanKPHPenutupan LahanLahan KritisBatas DAS</p><p>LandsatPeta Indikatif Penundaan Ijin BaruPeta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan yang belum dibebani hak</p></li><li><p>TERIMA KASIH</p><p>*</p></li></ul>

Recommended

View more >