PERCEPATAN INVESTASI PERTANIAN DAN EVALUASIPERKEMBANGANNYA

OlehDr. Agus Justianto

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta, 27 November 2017

POLA PENGELOLAAN KAWASAN HUTANPOLA PENGELOLAAN KAWASAN HUTAN

Izin PinjamPakai Kaw Hutan

KAWASANHUTAN

INDONESIA

Kerjasama

PS

Permohonan(BUMN,BUMD,BUMS,Koperasi)

Syarat-syarat:- Proposal,- Mou,- Jaminan

20 % dariinvestasi,

- KelayakanUsaha

Dirjen PKTL(Areal Kerja Perum

Perhutani)

Gubernur(Wilayah

tertentu KPH)

Tidak Layak: Gub,Dirjen PKTL, Dir PHPL(Surat Penolakan)

Membuat PKS Mitra denganPengelola:1. Paling lama 60 hari Kerja;2. RPP (Rencana

Pelaksanaan Program)3. Lewat 60 hari,

Persetujuan Batal.

NILAi

Layak: SuratPersetujuan Menteri

Skema Permohonan KerjasamaP.81/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016

Dirjen PHPL(IUPHHK)M

ENTERI

Monitoring:1.Lak Kerjasama sesuai PKS / RPP2. Satu Tahun sekali3.UPT PHPL/PKTL/Dinas Prov

Evaluasi:1.Lima tahun sekali.2. Dibentuk

DirjenPKTL/PHPL/Gub

PERPANJAGAN

Penilai

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN HUTANUNTUK MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

PEMOHON DAN LOKASI YANG DIKERJASAMAKAN

Kawasan hutan yang dapat dikerjasamakan hanya dapatdilakukan pada :a. areal Izin Pemanfaatan Hutan;

didasarkan atas rencana kerja usahab. areal kerja Perum Perhutani;

didasarkan atas Rencana Pengaturan KelestarianHutan (RPKH) Perum Perhutani

c. wilayah tertentu KPH yang berada pada HutanProduksi.didasarkan atas Rencana Pengelolaan Hutan JangkaPanjang (RPHJP) KPH

Dalam hal pengembangan tanaman dan ternak tidaksesuai dengan RPHJP dan RPKH sebagaimana dimaksudpada ayat (3), maka RPHJP dan RPKH direvisi denganmemasukan kegiatan ketahanan pangan nasional.

Pemohon:

BUMN, BUMD, BUMS, danKoperasi

Dalam hal mitrakerjasama BUMN, BUMDwajib melibatkanmasyarakat setempatsebagai mitra kerjasama.

Dalam hal mitra kerjasamabekerjasama dengan Pengelola/Pemegang Izin Pemanfaatan Hutanyang bukan BUMN atau BUMD,maka pelaku kerjasama harusmemberikan kontribusi kepadanegara sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

PENGAJUAN DAN SYARAT PERMOHONAN KERJASAMA

Permohonan harus melampirkan :a. proposal, antara lain memuat maksud, tujuan, sasaran, bentuk kegiatan,

jangka waktu, pendanaan, pelibatan masyarakat dan peta lokasi areal yangakan dikerjasamakan dengan skala minimal 1 : 250.000;

b. nota kesepahaman kerjasama yang ditandatangani oleh Pengelola/PemegangIzin dengan mitra kerjasama;

c. memberikan jaminan sebagai kesungguhan berusaha yang nilainya sebesar20% (dua puluh perseratus) dari nilai rencana investasi; dan

d. kelayakan usaha.

Mitra kerjasama mengajukan permohonan persetujuan kerjasama kepadaMenteri dengan tembusan Direktur Jenderal, Direktur Jenderal PengelolaanHutan Produksi Lestari, dan Gubernur.

1. Menteri setelah menerima permohonan kerjasama, memerintahkan kepada :a. Direktur Jenderal dalam hal permohonan kerjasama pada areal kerja Perum Perhutani;b. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dalam hal permohonan kerjasama pada

izin pemanfaatan hutan; atauc. Gubernur dalam hal permohonan kerjasama pada wilayah tertentu KPH; untuk melakukan

penilaian persyaratan.2. Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan memenuhi ketentuan teknis dan yuridis, Menteri

menerbitkan surat persetujuan kepada mitra kerjasama.3. Dalam hal penilaian persyaratan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan teknis dan yuridis, Direktur

Jenderal atau Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atas nama Menteri atau Gubernurmenyampaikan surat penolakan kerjasama.

4. Berdasarkan persetujuan Menteri, Pengelola/Pemegang Izin dan mitra membuat perjanjian kerjasamadengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

5. Perjanjian kerjasama, ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak dalam bentuk rencana pelaksanaanprogram/kegiatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola/Pemegang Izin Pemanfaatan Hutandengan Pimpinan Mitra.

6. Dalam hal jangka waktu, perjanjian kerjasama tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak, makasurat persetujuan dari Menteri dinyatakan batal.

PROSES SETELAH PERMOHONAN KERJASAMA DITERIMA MENTERI

1. Perjanjian Kerja Sama harus ditandatangani kedua belah pihak paling lambat 60 harisetelah mendapatkan surat persetujuan.

2. Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama, antara lain:a. judul perjanjian;b. para pihak;c. tujuan perjanjian;d. lingkup perjanjian;e. hak dan kewajiaban para pihak;f. kewajiban melakukan alih pengetahuan dan keterampilan;g. pengaturan kepemilikan hak paten dan publikasi kerjasama;h. pembagian/sharing atas pemanfaatan kawasan hutan.i. Pembagian keuntungan atas penggunaan hak intelektual dan hak paten;j. penyerahan base line data dan informasi;k. penggunaan sarana prasarana kerjasama;l. jangka waktu perjanjian kerjasama;m. penyelesaian sengketa;n. pola tanam;o. tanaman/komoditi pangan yang dapat dikerjasamakan;p. komposisi tanaman/komoditas;q. pendanaan;r. pembagian saham/kontribusi kepada negara; dans. aset kerjasama.

PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA

Luas areal yang dimohon kerjasama paling luas 20.000 hektar. Perjanjian kerjasama, berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai pemenuhan kewajiban dan kinerja

perusahaan. Evaluasi dilakukan paling lama 5 tahun. Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal,

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atau Gubernur. Dalam hal perjanjian kerjasama akan berakhir, evaluasi dilakukan 1

(satu) tahun sebelum perjanjian berakhir. Monitoring dilakukan dalam rangka memastikan pelaksanaan kerjasama

sesuai dengan perjanjian atau rencana pelaksanaan program/kegiatan Monitoring dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Monitoring pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, UPTDirektorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, atauDinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan.

Perpanjanganjangka waktuperjanjian kerjasamadiajukan oleh mitra,dilengkapi denganproposalperpanjangankerjasama, palinglambat 6 (enam)bulan sebelumperjanjian kerjasamaberakhir.

Proposalperpanjanganperjanjiankerjasama,dilampiri denganhasil evaluasi.

LUAS, JANGKA WAKTU, MONITORING DAN EVALUASI SERTA PERPANJANGAN PERJANJIAN

PERUBAHAN PERUNTUKANMELALUI PELEPASANKAWASAN HUTAN PRODUKSIKONVERSI

TN. Betung Kerihun, Kalimantan Barat. Foto oleh Syarief MRidwan, Balai Besar TN. Betung Kerihun.

DASAR HUKUM TERKAIT PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

1. UU No.41/1999 jo No. 19/2012 tentang KehutananPasal 19:1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian

terpadu2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta

bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.2. Peraturan Pemerintah 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. (Pengganti PP 10

Tahun 2010 jo PP 60 Tahun 2012). Perubahan kawasan hutan dapat dilakukan secara parsial atau untuk wilayah provinsi (dalam rangka revisi tata ruang). Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial dapat dilakukan melalui proses tukar menukar kawasan hutan atau

pelepasan kawasan hutan.3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang

Dapat Dikonversi.4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 Tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan

dan Fungsi Kawasan Hutan.

Prinsip-prinsip Pelepasan Kawasan HutanPrinsip-prinsip Pelepasan Kawasan Hutan

hanya dapat dilakukan pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK).

Kawasan hutan ≤ 30% HPK tidak dapat dilepas kecualidengan cara TMKH

dilakukan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yangditetapkan oleh Menteri LHK

HPK harus memenuhi kriteria: (1) fungsi HPK sesuai ketentuan perundang-undangan; (2) tidak dibebani perizinan; (3) dalam kondisi tidak produktif;(4) tidak berada dalam lokasi Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB)

Didasarkan pada hasil penelitian Tim Terpadu

123

45

HPK tidak produktif : penutupan lahannya didominasi lahan tidak berhutan antara lainsemak belukar, lahan kosong dan kebun campur.

a. penempatan korban bencana alam;b. fasilitas pemakaman;c. fasilitas pendidikan;d. fasilitas keselamatan umum;e. rumah sakit umum dan pusat

kesehatan masyarakat;f. kantor Pemerintah dan/atau

pemerintah daerah;g. permukiman dan/atau perumahan;h. transmigrasi;i. bangunan industri;j. pelabuhan;k. bandar udara;

l. stasiun kereta api;m. terminal;n. pasar umum;o. pengembangan/pemekaran

wilayah;p. pertanian tanaman pangan;q. budidaya pertanian;r. perkebunan;s. perikanan;t. peternakan;u. sarana olah raga; atauv. tempat pembuangan akhir

sampah.

Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, termasuksarana penunjang, yang dapat diproses melalui pelepasan kawasanhutan antara lain:

TATA CARA PERMOHONANPELEPASAN KAWASAN HUTANTATA CARA PERMOHONANPELEPASAN KAWASAN HUTAN

PersyaratanADMINISTRASI•surat permohonan + peta

skala minimal 1:50.000;•izin lokasi

gubernur/bupati/walikota•pertimbangan gubernurTEKNIS•Izin lingkungan•Proposal + rencana teknis•Laporan dan rekomendasi

Tim Terpadu•Citra satelit liputan 2

tahun terakhir

(+) Badan UsahaADMINISTRASI•Pernyataan dalam

bentuk akta notariil•profil badan usaha atau

badan hukum;•NPWP•akta pendirian &

perubahannya•laporan keuangan 2 th

terakhir

Pemohon: • Menteri/pejabat setingkat menteri;• gubernur;• bupati/walikota;• pimpinan badan usaha/hukum;• perseorangan, kelompok orang, dan/atau masyarakat.

(+) MasyarakatADMINISTRASI•Fotokopi KTP

pemohon/kelompokpemohon

•NPWP;•Keterangan domisili dari

Kepala Desa/Lurah

Surat permohonan + peta skalaminimal 1 : 50.000;

Citra satelit atau wahana lainliputan paling lama 2 tahunterakhir resolusi min 15 m + hasilpenafsiran citra satelit (dalambentuk digital dan hardcopy) +pernyataan bahwa citra satelitdan hasil penafsirannya benar.

TATA CARA PERMOHONANPEMBENTUKAN TIM TERPADU

TATA CARA PERMOHONANPEMBENTUKAN TIM TERPADU

Persyaratan

Pembiayaan Tim Terpadu

Dibebankan kepada pemohon

Permohonan dilengkapi hasil Penelitian TimTerpadu yang dibentuk oleh Dirjen PlanologiKehutanan dan Tata Lingkungan an. Menteri.

PERMOHONANPENELITIANTERPADU

(PEMOHON)

MenteriLHK cq.Dirjen

PENELAAHANPERSYARATAN:

ADMINISTRASI TEKNIS

- Izin Lingkungan- Proposal dan

Rencana Teknis- Rekomendasi Hasil

Kajian Tim Terpadu

1. ALUR PROSES PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK KOMERSIL(PP.104 Th 2015; Permenhut P. 51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016)

BKPM AN.MENTERI

MENERBITKANKEPUTUSANPELEPASAN

KAWASAN HPKUNTUK SELURUHATAU SEBAGIAN

KH YANGDIMOHON

PEMEGANGKEPUTUSANPELEPASAN

MELAKUKAN:

1. TATA BATASSWASTAMAKSIMAL 1 THDAN BATASWAKTU TIDAKDAPATDIPERPANJANG.PEMERINTAHDAPATDIPERPANJANG 1TAHUN

2. PENGAMANAN

Dirjen an.Menteri

membentukTim Terpadu

MEMENUHIKRITERIA

PERMOHONANPELEPASAN KH

(PEMOHON)

Menteri LHKmelalui BKPM

TIDAKMEMENUHI

KRITERIA

Dirjen an.Menterimenolak

Laporan TimTerpadu

DirjenMelakukanTelaahan

Teknis

SEKJENKLHK

MENTERI LHKPENOLAKAN/PERSETUJUAN

BKPMMEMENUHI

KRITERIA

TIDAKMEMENUHI

BKPM AN.MENTERI

MENERBITKANSURAT

PENOLAKAN

MEMENUHIKRITERIA

SYARAT: ADMINISTRASI TEKNIS

SEKJENKLHK

MEMENUHIKRITERIA

KOMERSIL

KEWAJIBAN

TATA BATAS PENGAMANAN KH

DIRJEN AN.MENTERI

MENERBITKANKEPUTUSAN

TENTANGBATAS

PELEPASANKAWASAN HPK

BPKH

APABILA TATABATAS TIDAK

SELESAISAMPAI BATASWAKTU MAKA

KEPUTUSANPELEPASAN

TIDAKBERLAKU

TELAAHANHUKUM

Tidakmemenuhi

Ket: permohon non kemersial langsung ke Menteri (tanpa melalui BKPM)20% lokasi yang dilepaskan harus diberikan kepada mayarakat untuk pembangunan kebun

PERMOHONANPENELITIANTERPADU

(PEMOHON)

MenteriLHK cq.Dirjen

PENELAAHANPERSYARATAN:

ADMINISTRASI TEKNIS

- Izin Lingkungan- Proposal dan

Rencana Teknis- Rekomendasi Hasil

Kajian Tim Terpadu

2. ALUR PROSES PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK NON-KOMERSIL(PP.104 Th 2015; Permenhut P. 51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016)

PEMEGANGKEPUTUSANPELEPASAN

MELAKUKAN:

1. TATA BATASSWASTAMAKSIMAL 1 THDAN BATASWAKTU TIDAKDAPATDIPERPANJANG.PEMERINTAHDAPATDIPERPANJANG 1TAHUN

2. PENGAMANAN

Dirjen an.Menteri

MembentukTim Terpadu

MEMENUHIKRITERIA

PERMOHONANPELEPASAN KH

(PEMOHON)

MenteriLHK

DIRJEN AN.MENTERI

MENERBITKANSURAT

PENOLAKAN

TIDAKMEMENUHI KRITERIA

TIDAKMEMENUHI

KRITERIA

Dirjen an.MenteriMenolak

Laporan TimTerpadu

DirjenMelakukanTelaahan

Teknis

SEKJENKEMEN LHK

MENTERI LHKPENOLAKAN/PERSETUJUAN

MEMENUHIKRITERIA

TIDAKMEMENUHI

MEMENUHIKRITERIA

TIDAKMEMENUHI

MEMENUHIKRITERIA

SYARAT: ADMINISTRASI TEKNIS

MENTERIMENERBITKAN

KEPUTUSANPELEPASAN

KAWASAN HPKUNTUK SELURUHATAU SEBAGIAN

KH YANGDIMOHON

(NONKOMERSIL)

KEWAJIBAN

TATA BATAS PENGAMANAN KH

DIRJEN AN.MENTERI

MENERBITKANKEPUTUSAN

TENTANGBATAS

PELEPASANKAWASAN HPK

BPKH

APABILA TATABATAS TIDAK

SELESAISAMPAI BATASWAKTU MAKA

KEPUTUSANPELEPASAN

TIDAKBERLAKU

TELAAHANHUKUM

Tidakmemenuhi

PERUNTUKAN

PROGRES/TAHAPAN PROSES

SYARAT TIDAK LENGKAP SYARAT LENGKAP PERSETUJUANPRINSIP DAN TATABATAS PROSESPENERBITAN SKPELEPASAN SK PELEPASAN TOTALUNIT LUAS (HA) UNIT LUAS (HA) UNIT LUAS (HA) UNIT LUAS (HA) UNIT LUAS(HA) UNIT LUAS (HA)

FASUM/FASOS/RELIGI 4 35.447,46 1 184,49 1 56 2 129,44 8 35.817,39

PERMUKIMAN

- SWASTA 1 5,10 2 32.695,39 3 32.700,49

- TRANSMIGRASI 1 322,50 282 894.530,25 283 894.852,75

TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN

- PELABUHAN 1 60 2 53.373,28 3 53.433.28

- BANDARA 1 200,32 1 200,32- JALAN UMUMINDUSTRI- PEMERINTAH 3 29.340,00 3 29.340,00- SWASTA 6 13.223,35 1 146,90 1 978,00 9 64.720,18 17 79.068,43PERTANIAN

- PERKEBUNAN (normal) 87 1.317.183,05 13 199.746,18 21 168.601,00 12 130.465,00 651 6.310.298,63 784 8.126.293,86

- PERKEBUNAN- (PP 60)

86 529.104,48 15 106.191,44 5 86.820,51 13 186.777,00 34 140.533,97 153 1.049.427,40

- FOOD ESTATE 28 1.571.416,22 2 47.000,00 2 43.085,00 1 20.370,00 15 257.952,20 48 1.939.773,42

- PERIKANAN 3 8.671,84 3 8.671,84

- PERTANIAN LAINNYA 2 7.930,65 2 7.930,65

- PETERNAKAN 4 2.324,96 4 2.324,96LAIN-LAIN 8 54.049,57 1 109,80 1 15,00 3 21.331,30 13 75.505,67

TOTAL 224 3.550.091,73 32 353.231,91 32 298.734,41 27 338.590,00 1.010 7.794.692,41 1325 12.335.340,46

Progres Pelepasan Kawasan Hutan s/d Oktober 2017

PERHUTANAN SOSIAL

s/d 2015 20172016 2018 2019

12,7juta Ha

2,5juta Ha

552.752,70

Peta Indikatif Areal dan Perhutanan SosialSeluas 13,46 juta Ha

HA

682.897,87HA

HA 1.053.477,50HA

TargetRPJMN

dalam keberpihakanuntuk kesejahteraan masyarakat

Bukan Soal Target, Tapi Kesiapan Kelembagaan Calon Pemegang Izin/Hak(12,7 Juta Ha Di Saku Presiden, Pulang Pisau Tanggal 20 Desember 2016)

R A K YATINDONESIA

1. MEMPERKUAT KEHADIRANNEGARA dalam melakukan

reformasi sistem dan penegakanhukum yang bebas korupsi,bermartabat dan terpercaya

Menurunnyafrekuensi dan

luasan penebanganliar

Pemberantasan tindakanpenebangan liar, perikananliar dan penambangan liar

Peningkatanketerlibatan

masyarakat dalampengamanan hutanmelalui kemitraan,

termasukpengembangan

hutan adat

6. MENINGKATKANPRODUKTIVITAS RAKYATdan DAYA SAING di pasar

internasional

Peningkatan HasilHutan Kayu

Akselerasipertumbuhan ekonomi

nasional

Peningkatanketerlibatan

masyarakat sebagaimitra usaha dalam

bentuk HutanTanaman Rakyat

(HTR), HutanKemasyarakatan

(HKm), Hutan Desa(HD), Hutan Adat(HA) dan Hutan

Rakyat (HR)

7. MEWUJUDKANKEMANDIRIAN EKONOMI

dengan menggerakansektor-sektor strategis

ekonomi domestik

Ketahanan AirTahun 2015 - 2019

“Meningkatkanketerlibatan

masyarakat dalampemulihan kesehatan

DAS melaluipengembangan Hutan

Tanaman Rakyat(HTR), Hutan

Kemasyarakat (HKm),Hutan Desa (HD),

Hutan Adat dan HutanRakyat (HR) sertapeningkatan HasilHutan Bukan Kayu

(HHBK) dari realisasiper Oktober 2014

sebesar 500.000 hamenjadi 12.700.000 ha

pada 2019 dalambentuk penambahanluas HTR, HKm, HD,Hutan Adat dan HR

dan peningkatan hasilhutan bukan kayu

Foto latar adalah Lokasi usulan HutanKemasyarakatan di Kabupaten Belitung, foto

oleh Eris Maulana (Setditjen PSKL)

Program PSKLRPJMN 2015 - 2019

Peningkatanketahanan air

Akses Kelola Perhutanan Sosial12,7 Juta Ha

Reforma Agraria

Land Tenure Right(UUPA No.5/1960)

• Korporasi perkebunan BUMN/ swasta dalambentuk Hak Guna Usaha (HGU)

• Kepada perorangan/badan hukum dalambentuk SHM (sertifikat hak milik)

• Asset Agrarian Reform

ASSET LAND REFORM

Forest Tenure Right(UU No.41/1999)(UU No.5/1967)

• IUPHHK pada HPH/HTI ToCorporate/BUMN/ Private Distributeconsession to the Job

• Access Agrarian Reform

ACCESS REFORM AGRARIAN

TORA PERHUTANANSOSIAL

4,1 JUTA HA

4,9 JUTA HA

*Dari Kawasan Hutan

*Diluar Kawasan Hutan12,7 JUTA HA

KETIMPANGAN LAHAN

12,7 Juta HaAda di kantong saya

STRATEGI

AMAN &TEPAT

SASARAN

PENYEDERHANAAN PERATURAN

PIAPS

POKJA PPS

SISTEM NAVIGASI PS(AKPS Online : http//pskl.menlhk.go.id/akps)

PILOT PROJECT PERHUTANANSOSIAL

Perdirjen No. P.15/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

Perdirjen No. P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016

SK.22/Menlhk/Setjen/PLA.0/1/2017

P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 & TurunannyaP.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017

A

C

B

D

E

STRATEGI PERCEPATAN

(16 Lokasi Pilot Project PS (Himbara) & 50 Lokasi Model PS(KemenDes))

TentangPerhutanan Sosial

tanggal 25 Oktober 2016

P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017

TENTANGPerhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum

Perhutanitanggal 9 Juni 2017

Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial

IPHPS

SKEMAPERHUTANAN SOSIAL

P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016

22

Perdirjen PSKL Turunan P.83 Tahun 2016:• P.11/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan HPHD• P.12/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHKm• P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHHK-HTR• P.14/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan dan Tata Cara Kerja Pokja PPS• P.15/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Tata Cara Permohonan Secara Elektronik (Online/Daring)• P.16/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan RPHD, RKU IUPHKM, RKU IUPHHK HTR, RKT HPHD, RKKT IUPHKm dan RKT

IUPHHK HTR• P.17/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan HTR• P.1/PSKL/SET/PSL.0/2/2017 tentang Perubahan Lampiran VII Peraturan Ditjen PSKL Nomor P.13/PSKL/SET/PSL.0/11/2016 tentang

Pedoman Verifikasi Permohonan IUPHHK-HTR• P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.

SKEMA PERIZINAN PS HD, HKM dan HTR

PENYEDERHANAAN PERATURANP.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 & TurunannyaP.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 & Turunannya

http//pskl.menlhk.go.id/akps

TOTAL

Luas: 1.053.477,50 Ha239,341 KK

3.879 Unit SKIjin/Hak/Mou/Kelompok

2.460 Kelompok telahdifasilitasi

Pengembangan Usaha

±7Tahun

±3Tahun

CAPAIAN KINERJA PEMBERIAN AKSES KELOLA KAWASANHUTAN(S/D Agustus 2017) (HPHD, IUPHKm, HTR, Kemitraan, HA dan IPHPS)

Total

Luas (Ha) Luas (Ha) Luas (Ha)1 HD 78.072,00 413.890,83 491.962,832 HKM 153.725,15 90.709,52 244.434,673 HTR 198.594,87 33.455,54 232.050,414 KEMITRAAN 18.712,22 52.895,98 71.608,205 HUTAN ADAT - 8.746,49 8.746,496 IPHPS - 4.674,90 4.674,90

449.104,23 604.373,26 1.053.477,50

NO SKEMA

Jumlah

Pra Kabinet Kerja2007- Oktober 2014

Kabinet KerjaNovember 2014-2017

TERIMAKASIH