Tugas Ekonomi Makro

HUBUNGAN ANTARA KEMISKINAN PEDESAAN DENGAN PERMASALAHAN PEREKONOMIAN MAKRO INDONESIA

Oleh :

Ubaidillah

Program Studi : Agribisnis

NIM : H0810116

Tugas Mata Kuliah Ekonomi Makro

Prof.Dr.Ir. Darsono, MSi.

FAKULTAS PERTANIANUNIVERSITAS SEBELAS MARET

2011

1

BAB IPENDAHULUAN

“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

(Pasal 34 UUD RI)

Demikianlah bunyi dari pasal yang memuat tentang kemiskinan

dalam peraturan perundang-undangan Indonesia yang termaktub dalam

pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI).

Pernyataan diatas sangatlah kurang tepat bilamana masih memakai kata

“dipelihara”. Sebab, secara harfiah kata “dipelihara” lebih tepat dipakai

untuk objek binatang.

Penulis bukan bermaksud hendak UUD RI 1945 yang dibuat oleh

founding fathers secara susah payah. Namun, kata "dipelihara" tersebut

agaknya lebih sesuai digunakan kepada binatang. Dapat dianalogikan

bilamana hendak melamar kekasih anda dan berkata kepada yang punya

(dalam hal ini orang tua kekasih Anda), "Saya datang kesini, untuk

mengajukan sesuatu pak, bolehkah saya memelihara anak anda?".

Tentunya orang tua yang mendengar tersebut akan bersikap kasar, sebab

memang kata “dipelihara” lebih tepat ditujukan untuk memelihara

binatang.

Kata “dipelihara” lebih baik diganti dengan kata “dinaungi”,

“dilindungi”. Kata "dipelihara" pada pasal tersebut yang masih saja

digunakan sampai saat ini, bukan tidak mungkin para petinggi

pemerintahan akan menganggap fakir miskin dan anak- anak

gelandangan laiknya sebagai binatang peliharaan, sehingga mereka dapat

seenaknya memperlakukan mereka. "Aku mau kasih makan ataupun

tidak, itu urusanku, kami kan penguasa negara, lha wong mereka piaraan

kami kok!"

Paper yang berjudul “Kajian Konstelasi Antara Kemiskinan

Pedesaan dengan Perekonomian Makro Bangsa Indonesia” berisikan

mengenai realita pahit dalam dunia ekonomi. Kemiskinan merupakan

2

salah satu ciri negara yang masih belum kuat secara ekonomi.

Kemiskinan Indonesia lebih banyak sebagai kemiskinan struktural

(kemiskinan yang terjadi sebagai dampak dari struktural –regulasi

pemerintah- yang belum baik).

Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan pada suatu

penduduk. Akan tetapi, bilamana jumlah penduduk miskin pada suatu

kawasan itu sedikit, tentunya juga tidak laik bilamana kemiskinan pada

kawasan tersebut disebabkan oleh pemimpin kawasan tersebut. Semakin

besar jumlah kemiskinan pada suatu negara, maka dapat ditarik sebuah

hipotesa bahwa kemiskinan pada negara tersebut lebih banyak

dikarenakan kemiskinan struktural. Kemiskinan yang tercipta karena

dampak dari regulasi pemerintah dalam perekonomian negara tersebut.

Bila kemiskinan dipandang dari satu sisi, nampaknya juga tidak

akan dapat bisa memberikan akurasi solusi yang terbaik. Kemiskinan

memang erat kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Akan

tetapi, dalam paper ini, penulis hendak menyampaikan sebuah gagasan

bahwa kemiskinan (lebih spesifiknya kemiskinan pedesaan) erat

hubungannya dengan perekonomian makro.

Paper ini membahas mengenai hubungan antara kemiskinan

dengan permasalahan ekonomi makro yang lain. Semisal hubungan

antara kemiskinan dengan ketenagakerjaan, hubungan kemiskinan

dengan besarnya inflasi, hubungan kemiskinan dengan GDP, serta

hubungan kemiskinan dengan kebijakan perekonomian bangsa Indonesia.

3

BAB IIKERANGKA TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan penulis dalam paper berjudul

“Hubungan Antara Kemiskinan Pedesaan dengan Permasalahan

Perekonomian Makro Indonesia” sudah semaksimalnya dirumuskan

secara komprehensif. Kajian ini lebih dikhususkan dalam hal

keterkaitan antara kemiskinan pedesaan dengan kondisi perekonomian

makro Indonesia. Adapun secara garis besar akan membahas

mengenai :

1. Besarnya penduduk miskin di Indonesia.

2. Investasi dalam sektor pertanian dan non-migas.

3. Ketidakmerataan investasi yang ditanam.

4. Pengangguran yang relatif tinggi.

5. Kondisi sosio-politik yang tidak stabil.

Kerangka teori yang disusun dalam paper ini menggunakan

analisa atau hubungan antara kemiskinan pedesaan dengan beberapa

faktor berikut ini :

GDP (Gross Domestic Product)

Ketenagakerjaan

Kebijakan Perekonomian

Inflasi

Investasi Modal pada berbagai sektor

Kondisi sosio-budaya-politik di negara Indonesia

Kemiskinan secara luas

Kerangka teori diatas penulis akui memang belumlah cukup untuk

mendalami hakekat permasalahan kemiskinan yang masih melanda

bangsa yang besar ini, negara Indonesia. Akan tetapi, kemiskinan

janganlah dijadikan sebagai alasan atau kambing hitam bagi objek

4

apapun itu. Sebab, tidak ada orang atau negara satupun yang mau

bergelimang dalam kemiskinan.

B. Tinjauan Pustaka

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan

untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat

berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan

oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya

akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan

masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif

dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan

evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang

telah mapan.

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman

utamanya mencakup:

Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup

kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan

pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai

situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.

Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,

ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam

masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi.

Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena

hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak

dibatasi pada bidang ekonomi.

Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang

memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda

melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Kemiskinan bisa dikelompokan dalam dua kategori , yaitu

Kemiskinan absolut dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut

mengacu pada satu set standard yang konsisten , tidak terpengaruh

oleh waktu dan tempat / negara. Sebuah contoh dari pengukuran

absolut adalah persentase dari populasi yang makan dibawah jumlah

5

yg cukup menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500

kalori per hari untuk laki laki dewasa).

Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dg

pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan menengah untuk

pendapatan dibawah $2 per hari, dg batasan ini maka diperkiraan pada

2001 1,1 miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $1/hari dan 2,7

miliar orang didunia mengonsumsi kurang dari $2/hari."[1] Proporsi

penduduk negara berkembang yang hidup dalam Kemiskinan ekstrem

telah turun dari 28% pada 1990 menjadi 21% pada 2001.[1] Melihat

pada periode 1981-2001, persentase dari penduduk dunia yang hidup

dibawah garis kemiskinan $1 dolar/hari telah berkurang separuh. Tetapi

, nilai dari $1 juga mengalami penurunan dalam kurun waktu tersebut.

Meskipun kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia

bekembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region.

Di negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan kaum tuna wisma

yang berkelana ke sana kemari dan daerah pinggiran kota dan ghetto

yang miskin. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif

masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin, dan dalam

pengertian ini keseluruhan negara kadang-kadang dianggap miskin.

Untuk menghindari stigma ini, negara-negara ini biasanya disebut

sebagai negara berkembang. (Wikipedia, 2011)

Ilmu ekonomi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari

upaya-upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak

terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ekonomi makro sebagai

salah satu cabang dari ilmu ekonomi berkaitan dengan permasalahan

kebijakan tertentu yaitu permasalahan kebijakan makro. Tugas

pengendalian makro adalah mengusahakan agar perekonomian bisa

berkerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan

yang bisa mengganggu keseimbangan umum tadi.

6

BAB IIIDATA DAN PEMBAHASAN

A. Data

Tabel 1 Indikator Pokok Ekoomi Makro, Pengangguran dan Kemiskinan

Tabel 2 Ringkasan Inflasi Bulan Maret 2011

7

Tabel 3 Harga Komoditas Bahan Pokok

Tabel 4 Ringkasan Perkembangan Ekspor dan Impor

8

Tabel 5 Penyaluran Kredit dan Penghimpunan Dana Perbankan

9

Tabel 6 Produk Domestik Bruto Tahun 2004-2010

Tabel 7 Pertumbuhan Sektor Pertanian & Non Migas

Tabel 8 Kondisi Ketenagakerjaan

10

Tabel 9. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia

B. Pembahasan

Dalam data yang berisikan jumlah dan persentase penduduk

miskin Indonesia (Tabel 9) dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa

persebaran kemiskinan masih berada di lingkungan pedesaan. Jumlah

penduduk miskin yang ada di desa hampir dua kali lipatnya penduduk

miskin di kota. Hal tersebut dapat dimaknai bahwasanya memang

11

terjadi disintegrasi regulasi pemerintah dalam aspek kebijakan

perekonomian makro.

Investasi yang sebagian besar ditanam bukanlah pada sektor

pertanian, meskipun negara Indonesia memiliki nilai tambah pada

geografi alamnya yang memiliki keanekaragaman hayati yang besar.

Namun, sayang sekali pemerintah Indonesia masih mengesampingkan

sektor pertanian. Akibatnya, pembangunan tidak merata, hampir

semuanya bertumpu pada kota. Pedesaanpun mati, tidak ada atau

nyaris nihil disentuh pembangunan.

Pengangguran di Indonesia pada dekade ini termasuk dalam

jumlah yang besar. Rata-rata dalam 10 tahun terakhir sebanyak sekitar

8 % dari total jumlah penduduk di Indonesia. Pengangguran merupakan

salah satu dampak akibat ketimpangan dalam pemerataan investasi

baik itu asing maupun pemerintah. Akibatnya berdampak juga pada

kehidupan penduduk Indonesia yang lain, kemiskinanpun masih

menjadi kendala dalam bangsa Indonesia ini.

Tidak dapat dipungkiri, kemiskinan di Indonesia bukan hanya

karena latar-belakang penduduk yang pada umumnya berpendidikan

rendah, akan tetapi juga karena faktor lain seperti :

1. Kebijakan pemerintah yang tidak mengutamakan penduduk lokal.

2. Keadaan sosio-politik yang tidka stabil.

3. Inflasi.

4. Sedikitnya lapangan pekerjaan bilamana dibandingkan dengan

pencari kerja (job seeker).

5. Perekonomian Global.

Oleh karenanya kemiskinan harus dapat ditemukan langkah

kongkrit yang seakurasi mungkin. Sebab, kemiskinan merupakan

permasalahan yang komplek dan saling berkaitan satu sama lain antar

faktor yang menyebabkan kemiskinan. Perlu sinergisitas semua pihak

untuk mengatasi permasalahan bangsa bersama.

12

Akan tetapi, dalam kaitanya dengan perekonomian makro, maka

untuk melawan kemiskinan dapat dilakukan dengan menempuh cara-

cara berikut ini :

Menata kembali regulasi perekonomian agar lebih menjadi pro rakyat.

Menjaga kestabilan kondisi sosio-politik kehidupan bangsa.

Melakukan pemerataan investasi dan pembangunan agar tidak timpang

tindih antara desa dan kota.

Pemberian kredit yang lunak kepada mereka yang berkecimpung dalam

sektor pertanian.

Dukungan penuh dari pemerintah akan sektor pertanian (mencakup

regulasi, edukasi bagi pelaku usaha sektor pertanian, pemberian

kelonggaran dalam berusaha, dan lain sebagainya).

Pemberian insentif khusus bagi penduduk miskin yang tinggal di

pedesaan. (Akan tetapi jangan sampai justru menimbulkan

ketidakmandirian pada penduduk tersebut).

13

DAFTAR PUSTAKA

Boediono. 1982. Seri Sinopsis : Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Edisi 4.

BPFE: Yogyakarta.

Lipsey, Richard G. dan Steiner, Peter O., 1981. Economics, edisi ke-6

New York : Harper International Edition.

Prijiambodo, Bambang. 2011. Perkembangan Ekonomi Makro. Bappenas:

http://www.bappenas.go.id/.

Wikipedia. 2011. Ekonomi Makro.

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_makro.

Wikipedia. 2011. Kemiskinan. http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan

14