BUPATI KEBUMEN PERATURAN BUPATI KEBUMENNOMOR 48 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMENNOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIRDI
TEPI JALAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN,
Menimbang:a.bahwauntukmelaksanakanketentuanPasal3ayat(2),Pasal 11
ayat (3),Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18
ayat(3),danPasal19ayat(3)PeraturanDaerahKabupaten
KebumenNomor14Tahun2012tentangRetribusiPelayanan
ParkirdiTepiJalanUmum,perlumengaturpetunjuk
pelaksanaanPeraturanDaerahKabupatenKebumenNomor
14Tahun2012tentangRetribusiPelayananParkirdiTepi Jalan Umum;
b.bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
dalamhurufa,perlumenetapkanPeraturanBupatitentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor14Tahun2012tentangRetribusiPelayananParkir di Tepi Jalan Umum;
Mengingat:1.Undang-UndangNomor13Tahun1950tentangPembentukan
Daerah-daerahKabupatendalamLingkunganPropinsiJawa
Tengah(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun1950 Nomor 42);
2.Undang-UndangNomor32Tahun2004tentangPemerintahan
Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2004
Nomor125,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia
Nomor4437)sebagaimana telahdiubah beberapakali,terakhir
denganUndang-UndangNomor12Tahun2008tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentangPemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844); 3.Undang-UndangNomor22Tahun2009tentangLaluLintas
danAngkutanJalan(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4.Undang-UndangNomor28Tahun2009tentangPajakDaerah
danRetribusiDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
SALINAN 2 5.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan
PeraturanPerundang-undangan(LembaranNegaraRepublik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); 6.PeraturanPemerintahNomor32Tahun1950tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950tentangPembentukanDaerah-daerahKabupatendalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah; 7.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentang
PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik
IndonesiaTahun2005Nomor140,TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
8.PeraturanPemerintahNomor79Tahun2005tentangPedoman
PembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahan
Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2005
Nomor165,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor 4593);
9.PeraturanPemerintahNomor38Tahun2007tentangPembagian
UrusanPemerintahanantaraPemerintah,PemerintahanDaerah
ProvinsidanPemerintahanDaerahKabupaten/Kota(Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor82,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); 10.
PeraturanPresidenNomor1Tahun2007tentangPengesahan,
PengundangandanPenyebarluasanPeraturanPerundang-undangan; 11.
PeraturanDaerahKabupatenKebumenNomor2Tahun2007
tentangPokok-pokokPengelolaanKeuanganDaerah(Lembaran
DaerahKabupatenKebumenTahun2007Nomor2,Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 11 Tahun 2008 tentangUrusanPemerintahanyangMenjadiKewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenKebumen
Tahun2008Nomor11,TambahanLembaranDaerah Kabupaten Kebumen Nomor
22); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2012
tentangRetribusiPelayananParkirdiTepiJalanUmum
(LembaranDaerahKabupatenKebumenTahun2012Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 88); MEMUTUSKAN :
Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGPETUNJUKPELAKSANAAN
PERATURANDAERAHKABUPATENKEBUMENNOMOR14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.Daerah adalah
Kabupaten Kebumen. 2.Bupati adalah Bupati Kebumen. 3
3.DinasadalahDinasPerhubungan,KomunikasidanInformatikaKabupaten
Kebumen atau dengan sebutan lainnya. 4.Kas Umum Daerah adalah Kas
Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
5.BendaharaPenerimaanadalahpejabatfungsionalyangditunjukuntuk
menerima,menyimpan,menyetorkan,menatausahakandan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan
AnggaranPendapatandanBelanjaDaerahpadaSatuanKerjaPerangkat Daerah.
6.RetribusiDaerahyangselanjutnyadisebutRetribusiadalahpungutandaerah
sebagaipembayaranatasjasaataupemberianizintertentuyangkhusus
disediakandan/ataudiberikanPemerintahDaerahuntukkepentinganorang
pribadi atau Badan.
7.Parkiradalahkeadaantidakbergeraksuatukendaraanyangtidakbersifat
sementara.
8.Jalanadalahprasaranatransportasidaratyangmeliputisegalabagianjalan,
termasukbangunanpelengkapdanperlengkapannyayangdiperuntukkanbagi
lalulintas,yangberadapadapermukaantanah,diataspermukaantanah,di
bawahpermukaantanahdan/atauair,sertadiataspermukaanair,kecuali
jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9.KarcisadalahtandabuktipembayaranRetribusiyangdikeluarkanoleh
Pemerintah Daerah. 10.
WajibRetribusiadalahorangpribadiatauBadanyangmenurutperaturan
perundang-undanganretribusidiwajibkanuntukmelakukanpembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 11.
Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk
dibebaskan dari
suatuwaktutertentudanatassyarat-syaratyangditentukanolehUndang-Undang.
BAB II PENENTUAN LOKASI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Pasal 2 (1)Lokasi
parkir di tepi jalan umum meliputi tepi jalan umum di wilayah
Daerah.
(2)Lokasiparkirsebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkandengan
KeputusanBupatisesuaidenganperaturanperundang-undanganyang berlaku.
BAB III TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI Pasal 3
(1)Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
dilaksanakan oleh Dinas.
(2)DinasdalammelaksanakanpemungutanRetribusiPelayananParkirdiTepi
Jalan Umum dibantu oleh Petugas Parkir.
(3)PetugasParkirsebagaimanadimaksudpadaayat(2)merupakantenaga
operasionalyangberasaldarimasyarakatsecaraperseoranganyangbertugas
memberikanpelayananparkirdansekaligussebagaiPetugasPemungut
Retribusi berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Dinas. (4)Petugas
Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengenakan pakaian
seragambesertaatributnyayangditentukanolehDinasdalammelaksanakan
tugasnya. 4
(5)KepalaDinasmenunjuk/mengangkatKoordinatorLapanganyangberasaldari
staf Dinas untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan
pemungutan
Retribusidisetiaplokasiparkirsertamenerimasetoranhasilpemungutan
Retribusi dari Petugas Parkir.
(6)KoordinatorLapanganwajibmelaporkankepadaatasannyamengenai
pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5). Pasal 4
TatacarapemungutanRetribusiPelayananParkirdiTepiJalanUmumadalah
sebagai berikut :
a.RetribusiPelayananParkirdiTepiJalanUmumdipungutolehPetugasParkir
dengan menggunakan karcis;
b.besarnyaRetribusiyangdipungutolehPetugasParkirharussesuaidengan
besarnya tarif Retribusi yang tertera dalam karcis;
c.PetugasParkirmenerimapembayaranRetribusidanmenyetorkanhasil
penerimaan Retribusi kepada Koordinator Lapangan sesuai wilayah
lokasi parkir
dalamjangkawaktupalinglama1(satu)harikerjadengandilampirikartu
setoran;d.KoordinatorLapanganmenyetorkanhasilpenerimaanRetribusidariPetugas
ParkirkepadaBendaharaPenerimaanDinasdalamjangkawaktupalinglama 1
(satu) hari kerja dengan dilampiri rincian perolehan; dan
e.BendaharaPenerimaanDinasmelakukanverifikasihasilsetoranRetribusi,
mengeluarkantandabuktipembayaranhasilsetoranRetribusi,melakukan
pembukuandanmenyetorkanhasilRetribusikeKasUmumDaerahdalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) hari kerja. BAB IV TATA CARA PENUNDAAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI Pasal 5 (1)
BupatidapatmemberikanpersetujuanpenundaanpembayaranRetribusi kepada
Wajib Retribusi. (2)
KewenanganBupatiuntukmemberikanpersetujuanpenundaanpembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Kepala Dinas. (3)
Penundaanpembayaransebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikanuntuk
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD.
(4) TatacarapemberianpersetujuanpenundaanpembayaranRetribusiadalah
sebagai berikut:
a.WajibRetribusimengajukanpermohonansecaratertulisdalamBahasa
Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan bukti pendukungnya
kepada Kepala Dinas; dan
b.KepalaDinasdalamjangkawaktupalinglama3(tiga)harisejaktanggal
permohonanpenundaanpembayaranRetribusiharusmemberikan
keputusanmenerimaataumenolakpermohonanWajibRetribusi sebagaimana
dimaksud pada huruf a. 5 BAB V TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DANPEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 6 (1) Bupati dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Wajib
Retribusi. (2)
KewenanganBupatiuntukmemberikanpengurangan,keringanandan
pembebasanRetribusisebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakanoleh
Kepala Dinas. (3)
Tatacarapemberianpengurangan,keringanandanpembebasanRetribusi
adalah sebagai berikut:
a.WajibRetribusimengajukanpermohonansecaratertulisdalamBahasa
Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan bukti pendukungnya
kepada Kepala Dinas; dan
b.KepalaDinasdalamjangkawaktupalinglama3(tiga)harisejaktanggal
permohonanpengurangan,keringanandanpembebasanRetribusiharus
memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib
Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a. BAB VI TATA CARA
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSIYANG KEDALUWARSA Pasal 7 (1)
Bupatidapatmenghapuskanpiutangretribusiyangtidakdapatditagihatau
kedaluwarsa. (2) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih
disebabkan karena :
a.WajibRetribusitidakdapatditemukankeberadaannya/WajibRetribusi
meninggalduniadengantidakmeninggalkanhartawarisandantidak mempunyai
ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; danb.Wajib
Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan. (3) Tata cara penghapusan
Piutang Retribusi adalah sebagai berikut : a.Kepala Dinas membuat
inventarisasi dan laporan terhadap Piutang Retribusi yang tidak
tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b.Laporan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat berupa : 1)kronologis yang memuat
pelaksanaan pemungutan Piutang Retribusi; 2)daftar umum Piutang
Retribusi; 3)surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib
Retribusi;
4)keteranganlainyangdiperlukansebagaipertanggungjawabanterjadinya
kedaluwarsa penagihan.
c.PenetapankedaluwarsapenagihanolehKepalaDinasdibahasbersama Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait dan dituangkan dalam Berita Acara;
d.Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf c digunakan sebagai
usulan Kepala Dinas kepada Bupati untuk penghapusan Piutang
Retribusi; dan
e.BupatimenerbitkanKeputusanBupatimengenaipenghapusanPiutang
Retribusi berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf d. 6
BAB VII TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATANINSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI Pasal 8 (1)
PemberianinsentifpemungutanRetribusidilaksanakanberdasarkanasas
kepatutan,kewajarandanrasionalitasdisesuaikandenganbesarnyatanggung
jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif
pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Kebumen. Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 25 April 2013 BUPATI
KEBUMEN, ttd. BUYAR WINARSO Diundangkan di Kebumen pada tanggal 25
April 2013 SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN KEBUMEN, ttd. ADI PANDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 48 Salinan sesuai
dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KEBUMEN, ttd.
AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H. Pembina NIP. 19720723 199803 1
006
