renstra bappeda kebumen

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai

satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan

pembangunan daerah dimaksud meliputi:(a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi

dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi,

misi dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan

pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. SKPD juga menyusun

rencana stratregis yang selanjutnya disebut Renstra - SKPD. Renstra- SKPD memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif .Renstra-SKPD

dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kabupaten Kebumen sebagai suatu Daerah otonom telah berhasil menyusun

dokumen RPJP Daerah tahun 2005-2025, dan dokumen RPJM Daerah tahun 2011-2015.

Sedangkan di SKPD harus disusun dokumen Renstra-SKPD tahun 2011-2015. RPJM

Daerah dan Renstra-SKPD itu disusun untuk mewujudkan visi, misi dan program Kepala

Daerah terpilih. Visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih menjadi acuan utama dalam

penyusunan RPJM Daerah dan Renstra-SKPD.

Berdasarkan uraian di atas, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten

Kebumen, sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen wajib

menyusun Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra Bappeda Tahun

2010-2015 sesuai pedoman yang berlaku.

2

B. Maksud dan Tujuan

Renstra Bappeda Tahun 2010-2015 disusun dengan maksud menyediakan

dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para

pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu lima tahun dengan tujuan sebagai

berikut:

1. memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Badan Perenacanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen dalam mendukung terwujudnya visi, misi

dan program Bupati Kebumen periode 2010-2015.

2. memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu lima tahun ke

depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.

3. memberikan indicator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan

Badan Perencan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.

C. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2010-2015 ini, peraturan yang

digunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4844);

3

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan


10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor

0199/M/PPN/2010, Nomor 95/PMK.07/2010 tentang Penyelarasan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi

Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen

Tahun 2004 Nomor 64);

4

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 22);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2008 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17 Tambahan

Lembaran Daerah Nomor 50);

21. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen.

D. Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah

Rencana Strategis Bappeda Tahun 2010-2015 disusun sesuai amanat Undang-

undang Nomor 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menyatakan

bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana stratregis, yang memuat visi,

misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD

ditetapkan dengan peraturan Pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah.

Renstra-SKPD dijabarkan dalam bentuk Renja-SKPD yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan

demikian, Renstra-SKPD itu menjadi dasar dalam penyusunan Renja-SKPD yang bersifat

tahunan, yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran daerah.

Kedudukan dan hubungan dokumen Renstra-SKPD dengan dokumen perencanaan

lainnya secara lengkap dapat dilihat dalam gambar 1.

5

Gambar 1.Kedudukan dan hubungan dokumen Renstra-SKPDdengan dokumen perencanaan lainnya

6

E. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Tahun 2011-2015 ini disusun dengan sistematika

penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. MAKSUD DAN TUJUAN

C. LANDASAN HUKUM

D. KEDUDUKAN DAN PERAN RENSTRA SKPD DALAM

PERENCANAAN DAERAH

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

A. STRUKTUR ORGANISASI

B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN KELENGKAPANNYA

C. KINERJA PELAYANAN MASA KINI

D. KONDISI YANG INGIN DICAPAI DAN PROYEKSI MASA DEPAN

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

B. ISU – ISU STRATEGIS

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. VISI

B. MISI

C. TUJUAN DAN SASARAN

D. STRATEGI

E. KEBIJAKAN

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN

PENDANAAN INDIKATIF

A. RENCANA PROGRAMS SKPD

B. RENCANA KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KELURAHAN DAN

INDIKATIF

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD

A. SASARAN RPJM DAERAH TAHUN 2011 - 2015

BAB VII. PENUTUP

A. PROGRAM TRANSISIB KAIDAH PELAKSANAAN

7

BAB II

GAMBARAN PELAYANANBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Bappeda Kabupaten Kebumen sebagaimana diatur dalam

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu, terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan;

2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat;

3. Unsur Pelaksana yaitu Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Badan; dan

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan organisasinya terdiri atas:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat yang membawahi tiga Sub Bagian, yaitu:

a. Sub Bagian Perencanaan

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Penyusunan dan Penganggaran Program yang membawahi dua Sub Bidang,

yaitu :

a. Sub Bidang Perencanaan Program

b. Sub Bidang Penganggaran Program

4. Bidang Ekonomi yang membawahi dua Sub Bidang, yaitu :

a. Sub Bidang Produksi

b. Sub Bidang Distribusi, Jasa dan Keuangan

5. Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang membawahi dua Sub Bidang, yaitu:

a. Sub Bidang Pemerintahan dan Pendidikan

b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat

6. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang membawahi dua Sub Bidang,

yaitu:

a. Sub Bidang Prasarana Wilayah

b. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

8

7. Bidang Penelitian, Pengembangan, Statistik dan Pengendalian yang membawahi dua

Sub Bidang, yaitu:

a. Sub Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik

b. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan demikian, komposisi jabatan di Bappeda Kabupaten Kebumen cukup ideal

dengan adanya jabatan struktural dan jabatan fungsional perencana yang

memungkinkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berjalan lebih optimal.

Bagan organisasi Bappeda Kabupaten Kebumen selengkapnya dapat dilihat dalam

gambar 2.

9

Gambar 2. Bagan Organisasi Bappeda Kabupaten Kebumen

KEPALA BAPPEDA

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUMDAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIANKEUANGAN

SUB BAGIANPERENCANAAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

BIDANGPEMERINTAHAN

SOSIAL DANBUDAYA

BIDANG PENELITIAN,PENGEMBANG,STATISTIK &

PENGENDALIAN

BIDANG PENGEMBANGAN INFRA

STRUKTURWILAYAH

BIDANGEKONOMI

BIDANGPENYUSUNAN &PENGANGGARAN

PROGRAM

SUB BIDANGPERENCANAAN

PROGRAM

SUB BIDANGPENGANGGARAN

PROGRAM

SUB BIDANGPRODUKSI

SUB BIDANGDISTRIBUSI, JASA DAN

KEUANGAN

SUB BIDANGPEMERINTAHAN DAN

PENDIDIKAN

SUB BIDANGKESEJAHTERAAN

RAKYAT

SUB BIDANGPRASARANA WILAYAH

SUB BIDANG TATARUANG, SUMBERDAYA

AIR DAN LINGK.HIDUP

SUB BIDANGPENELITIAN,

PENGEMBANGAN &STATISTIK

SUB BIDANGPENGENDALIAN,MO-NITORING, EVALUASI

& PELAPORAN

10

B. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapannya

Jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Kebumen saat ini adalah 51 orang yang terdiri

dari 33 orang (64,71%) laki-laki dan 18 orang (35,29%) perempuan. Sedangkan susunan

kepegawaiannya dapat dilihat dari jabatan, eselonisasi, pangkat/golongan, dan tingkat

pendidikan pegawai.

Jumlah pejabat struktural di Bappeda ada 20 (duapuluh) orang, terdiri atas seorang

Kepala Badan dengan eselon II.a seorang Sekretaris Badan dengan eselon III.a lima

Kepala Bidang dengan eselon III.b tiga Kepala Sub Bagian dengan eselon IV.a dan

sepuluh Kepala Sub Bidang dengan eselon IV.a Disamping itu juga terdapat seorang

pejabat Fungsional Perencana Muda.

Selanjutnya, dilihat dari pangkat/golongannya terdapat empat pegawai golongan IV

’40 pegawai golongan III dan tujuh pegawai golongan II. Sedangkan pegawai golongan I

tidak ada.

Selanjutnya, rincian pegawai menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan terdiri

dari 11 orang (21,6%) lulusan S-2 25 orang (49,0%) lulusan S-1 dua orang (3,9%) lulusan

D-3 11 orang (21,6%) lulusan SLTA dan dua orang (3,9%) lulusan SMP Dari data yang

ada terlihat bahwa pegawai di Bappeda Kabupaten Kebumen sebagian besar menamatkan

pendidikan tinggi (D-3, S-1, S-2) sebanyak 38 orang atau 74,5% dari 51 pegawai. Hal ini

menjadi potensi/ kekuatan yang bisa didaya-gunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya secara optimal di masa mendatang.

Profil pegawai selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1Profil Pegawai pada Bappeda Kabupaten Kebumen

No. GolonganPendidikan yang Ditamatkan

TotalS-2 S-1 D-3 SLTA SMP SD

1 IV/e - - - - - - 0

2 IV/d - - - - - - 0

3 IV/c - 1 - - - - 1

4 IV/b - - - - - - 0

5 IV/a 1 2 - - - - 3

∑ Gol IV 1 3 0 0 0 0 4

11

6 III/d 4 6 - - - - 10

7 III/c 3 5 - 1 - - 9

8 III/b 1 6 - 5 - - 12

9 III/a 2 5 - 2 - - 9

∑ Gol III 10 22 0 8 0 0 40

10 II/d - - - 1 - - 1

11 II/c - - 2 - 1 - 3

12 II/b - - - - - - 0

13 II/a - - - 2 1 - 3

∑ Gol II 0 0 2 3 2 0 7

14 I/d - - - - - - 0

15 I/c - - - - - - 0

16 I/b - - - - - - 0

17 I/a - - - - - - 0

∑ Gol I 0 0 0 0 0 0 0

Total 11 25 2 11 2 0 51

21,6% 49,0% 3,9% 21,6% 3,9% 0,0% 100%

Sumber: Bappeda 2010

C. Kinerja Pelayanan Masa Kini

Tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang secara rinci

menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi, mulai dari pelaksanaan penyusunan kebijakan

teknis perencanaan pembangunan daerah hingga pelaksanaan tugas lain yang diberikan

Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya dalam operasionalnya

tercakup dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan demikian, kinerja pelayanan

masa kini SKPD secara konkrit tercermin dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan

selama kurun waktu lima tahun (2006-2010). Adapun capaian kinerja pelaksanaan tiap

program/kegiatan adalah sebagai berikut :

3.3.1.Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program perencanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan selama kurun

waktu tahun 2006-2010 mencakup 12 kegiatan yaitu :

a. pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

pelayanan public;

b. penyusunan rancangan RPJP Daerah;

c. penyelenggaraan Musrenbang RPJP Daerah;

d. penyusunan rancangan RPJM Daerah;

e. penyusunan revisi RPJM Daerah;

f. penyelenggaraan Musrenbang RPJM Daerah;

12

g. penetapan RPJM Daerah;

h. penyusunan rancangan RKPD;

i. penyelenggaraan Musrenbang RKPD;

j. penetapan RKPD;

k. penyusunan Rencana Strategis Bappeda;dan

l. monitoring, evaluasi dan pemantapan perencanaan pembangunan.

Berdasarkan evaluasi, dari ke 12 kegiatan itu secara keseluruhan dapat

dilaksanakan dengan capaian kinerja rata-rata 97,50%. Kegiatan pengembangan

partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik belum

memenuhi target, karena adanya keterbatasan anggaran. Sedangkan kinerja masing-

masing kegiatan dapat dilihat dalam tabel 2.

Tabel 2Kinerja Pelayanan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Selama Tahun 2006-2010

No Nama Kegiatan TolakUkur

Keluran

TargetKinerja

CapaianKinerja

TingkatCapaianKinerja

1. Pengembangan partisipasimasyarakat dalamperumusan program dankebijakan pelayanan publik

Jumlahhasilpenelitian

20 14 70%

2. Penyusunan rancangan RPJPDaerah

Jumlahdokumen

1 1 100%

3. PenyelenggaraanMusrenbang RPJP Daerah.

Frekuensi(kali)

1 1 100%

4. Penyusunan rancanganRPJM Daerah

Jumlahdokumen

1 1 100%

5. Penyusunan revisi RPJMDaerah

Jumlahdokumen

1 1 100%

6. PenyelenggaraanMusrenbang RPJM Daerah

Frekuensi(kali)

2 2 100%

7. Penetapan RPJM Daerah. Jumlahdokumen

1 1 100%

8. Penyusunan rancanganRKPD

Jumlahdokumen

5 5 100%

9. PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Frekuensi(kali)

5 5 100%

10 Penetapan RKPD Jumlahdokumen

5 5 100%

11 Penyusunan Renstra Bappeda Jumlahdokumen

2 2 100%

12 Monitoring, evaluasi danpelaporan pelaksanaanRenbangda

Frekuensi(kali)

5 5 100%

Capaian Kinerja Rata-rata 97,50%

13

Sumber: Data diolah, 2010

Dalam program ini, yang menonjol adalah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025.

Disamping itu juga ditetapkan RPJM Daerah Tahun 2006-2010 dengan Peraturan Bupati.

3.3.2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Dalam kurun waktu tahun 2006-2010 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi yang telah dilaksanakan mencakup lima kegiatan yaitu:

a. Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan;

b. Survei Penyusunan Basis Data;

c. Identifikasi Wilayah Kumuh Perkotaan;

d. Penyusunan Data Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

e. Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah.

Berdasarkan evaluasi dari kelima kegiatan itu secara keseluruhan dapat

dilaksanakan dengan capaian kinerja rata-rata 86,67%. Kegiatan yang menonjol adalah

Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang menjadi pioner

(rintisan) dalam penanganan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) di

Kabupaten Kebumen. Namun, ada satu kegiatan yakni survei penyusunan basis data

(Suseda) yang belum sesuai target karena keterbatasan dana yang ada. Sedangkan kinerja

masing-masing kegiatan dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3Kinerja Pelayanan Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi


No Nama KegiatanTolak Ukur

keluaranTargetKinerja

CapaianKinerja


1. Penunjang ProgramPenanggulanganKemiskinan Perkotaan(P2KP)

Jumlahkecamatansasaran

5 5 100%

2. Survei Sosial EkonomiDaerah (Suseda)

Jumlahdokumen

3 1 33,33%

3. Identifikasi WilayahKumuh Perkotaan

Jumlahdokumen

1 1 100%

4. Penyusunan datarevitalisasi pertanian,perikanan dan kehutanan

Banyaknyadokumen

1 1 100%

5. Penyusunan Data BaseTenaga Kerja Daerah

Jumlahdokumen

1 1 100%

Capaian Kinerja Rata-rata 86,67%

14


3.3.3. Program Perencanaan Sosial Budaya

Dalam kurun waktu tahun 2006-2010 Program Perencanaan Sosial Budaya yang

telah dilaksanakan mencakup lima kegiatan yaitu.

a. studi kelayakan dan rencana bisnis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru.

b. penunjang operasional kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL),

c. penunjang Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas),

d. koordinasi perencanaan bidang sosial budaya

e. penunjang program kompensasi pengurangan subsidi BBM

Berdasarkan evaluasi dari kelima kegiatan itu secara keseluruhan dapat dilaksanakan

dengan capaian kinerja rata-rata 84%. Kegiatan yang menonjol adalah penunjang AMPL

dan Pamsimas. Namun untuk kegiatan penunjang program kompensasi pengurangan

subsidi BBM hanya dilaksanakan satu kali, karena pada tahun 2007-2010 tidak ada

program tersebut dari pemerintah atasan. Sedangkan kinerja masing-masing kegiatan

dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 4Kinerja Pelayanan Program Perencanaan Sosial Budaya


No Nama KegiatanTolakUkur

keluaran

TargetKinerja

CapaianKinerja


1. Studi kelayakan dan rencanabisnis RSUD baru

Jumlahdokumen

1 1 100%

2. Penunjang operasionalisasikebijakan AMPL

JumlahLokasiSasaran

5 5 100%

3. Penunjang program airminum dan sanitasi berbasismasyarakat (Pamsimas)

JumlahLokasisasaran

5 5 100%

4. Koordinasi perencanaanbidang sosial budaya

Frekuensirakor

5 5 100%

5. Penunjang programkompensasi pengurangansubsidi BBM

JumlahKoordinasi

5 1 20%

Capaian Kinerja Rata-rata 84%Sumber: Data diolah, 2010

3.3.4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang

dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2006-2010 terdiri dari dua kegiatan yaitu;

a. penyusunan studi perencanaan pengembangan air minum.

b. koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah, dan sumber daya air

15

Berdasarkan evaluasi dari kedua kegiatan itu dapat dilaksanakan dengan capaian kinerja

100%. Kinerja masing-masing kegiatan dapat dilihat dalam tabel 5.

Tabel 5Kinerja Pelayanan Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam selama Tahun 2006-2010


Keluaran

TargetKinerja

CapaianKinerja


1. Penyusunan studiperencanaanpengembangan air minum

Jumlahdokumen

1 1 100 %

2. Koordinasi perencanaanpembangunan Praswil, danSumber daya air

Frekuensirakor

15 15 100%


3.3.5.Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Program Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan selama kurun waktu

tahun 2006-2010 mencakup dua kegiatan yaitu:

a. Monitoring dan Evaluasi Manfaat Program South Java Flood Control Sector Project

(SJFCSP); dan

b. Koordinasi Penanggulangan dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial.

Berdasarkan evaluasi dari kedua kegiatan itu secara keseluruhan dapat

dilaksanakan dengan capaian kinerja 100%. Kinerja masing-masing kegiatan dapat

dilihat dalam tabel 6.

Tabel 6Kinerja Pelayanan Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rawan Bencana selama Tahun 2006-2010


Keluaran

TargetKinerja

CapaianKinerja


1. Monitoring dan evaluasimanfaat proyek SJFCSP

FrekuensiMonev

5 kali 5 kali 100%

2. Koordinasipenanggulangan danpenyelesaian bencanaalam/sosial

JumlahRakor

5 kali 5 kali 100%

Capaian Kinerja Rata-rata 100%

16


3.3.6. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana yang dilaksanakan

selama kurun waktu tahun 2006-2010 mencakup 6 (enam) kegiatan yaitu:

a. Penyempurnaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen;

b. Penyusunan Studi dan Rencana Detail Tata Ruang Kota;

c. Penyusunan Studi dan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Selatan-selatan

Kabupaten Kebumen;

d. Penyusunan Studi dan Rencana Teknis Tata Ruang;

e. Penunjang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan

f. Penyusunan Studi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis pada Lokasi yang

Cepat Tumbuh;

Berdasarkan evaluasi dari keenam kegiatan itu secara keseluruhan dapat

dilaksanakan dengan capaian kinerja 100%. Namun hingga tahun 2010, Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen tahun 2010-2030 belum ditetapkan

dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga belum memiliki legalitas yang mengikat

semua pihak. Sedangkan kinerja masing-masing kegiatan dapat dilihat dalam tabel 7.

Tabel 7Kinerja Pelayanan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

selama Tahun 2006-2010


Keluaran

TargetKinerja

Capai-an

Kinerja


1. Penyusunan RTRW Kab.Kebumen

Jumlahdokumen

1 1 100%

2. Penyusunan Rencana DetailTata RuangKota

JumlahDokumen

4 4 100%

3. Penyusunan Rencana DetailTata Ruang Kawasan Kab.Kebumen

Jumlahdokumen

2 2 100%

4. Penyusunan Rencana TeknisTata Ruang Kab. Kebumen

JumlahDokumen

2 2 100%

5. Penunjang BadanKoordinasi Penataan RuangDaerah (BKPRD)

JumlahKoordinasi

5 5 100%

6. PenyusunanTata RuangKawasan Strategis padaLokasi Cepat Tumbuh

JumlahDokumen

1 1 100%

Capaian Kinerja Rata-rata 100%

17


3.3.7 Program Kerjasama Pembangunan

Program Kerjasama Pembangunan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun

2006-2010 mencakup tiga kegiatan yaitu.

a. Penunjang KegiatanForum Economic Develompment and Employment Promotion

(FEDEP);

b. Penunjang Kegiatan Kerjasama Regional dan Tripartit; dan

c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Investasi (CJIBF).

Berdasarkan evaluasi, dari ketiga kegiatan itu secara keseluruhan dapat

dilaksanakan dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan yang menonjol yaitu FEDEP

yang membina empat klaster yakni: klaster pariwisata, klaster anyaman pandan, klaster

batik dan klaster sabut kelapa. Sedangkan kerjasama regional yang dibangun

adalahkerjasama pemasaran wilayah lima Kabupaten (Banjarnegara, Purbalingga,

Banyumas, Cilacap dan Kebumen) dalam wadah Barlingmascakeb, serta pemasaran

pariwisata Java Promo yang melibatkan beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi investasi

dikoordinasikan oleh Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan kinerja masing-masing kegiatan dapat dilihat di tabel 8.

Tabel 8Kinerja Pelayanan Program Kerjasama Pembangunan



keluaran

TargetKinerja

Capai-an

Kinerja


1. Penunjang Kegiatan FEDEP Terbinanyaklaster usaha

4 4 100%

2. Penunjang KegiatanKerjasama Regional danTripartit

Terseleng-garanyaPasarLelang

16 16 100%

3. Fasilitasi dan KoordinasiInvestasi (CJIBF)

JumlahusulanKabupatenyangterfasilitasi

2 2 100%


18

3.3.8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

yang dilaksanakan selama tahun 2006-2010 mencakup tiga kegiatan yaitu:

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana;

b. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana ;

c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja.

Berdasarkan evaluasi dari ketiga kegiatan itu secara keseluruhan dapat

dilaksanakan dengan capaian kinerja 100%. Sedangkan kinerja masing-masing kegiatan

dapat dilihat dalam tabel 9.

Tabel 9Kinerja Pelayanan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2006-2010

No Nama KegiatanTolak Ukur

keluaranTargetKinerja

CapaianKinerja


1. Pengadaan sarana danprasarana

JumlahPaket

5 5 100%

2. Peningkatan kemampuanteknis aparat perencana

Jumlahorang

3. Pemeliharaan sarpraskerja

JumlahPaket

3 3 100%

4. Pemeliharaan danperawatan gedung

JumlahPaket

2 2 100%


3.3.9.Program Pengembangan Data dan Informasi

Program Pengembangan Data dan Informasi yang dilaksanakan selama kurun

waktu tahun 2006-2010 mencakup lima kegiatan yaitu:

a. Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik Daerah;

b. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB;

c. Penyusunan Profil Daerah;

d. Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan

e. Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perencanaan

Pembangunan Daerah.

19

Berdasarkan evaluasi dari kelima kegiatan itu secara keseluruhan dapat

dilaksanakan dengan capaian kinerja rata-rata 93,2%. Untuk kegiatan penyusunan IPM

hanya dapat dilakukan satu kali sehingga belum mencapai target. Kegiatan Penyusunan

Profil Daerah mendapat bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) per tahun. Sedangkan kinerja masing-masing

kegiatan dapat dilihat di tabel 10.

Tabel 10Kinerja Pelayanan Program Pengembangan Data dan Informasi



Keluaran

TargetKinerja

CapaianKinerja


1. Penyusunan danpengumpulan data danstatistik daerah

Jumlahdokumen

5 5 100%

2. Penyusunan danPengumpulan data PDRB

Jumlahdokumen

5 5 100%

3. Penyusunan Profile Daerah Jumlahdokumen

5 5 100%

4. Penyusunan IndeksPembangunan Manusia

Jumlahdokumen

3 2 66%

5. Penyusunan danpengembangan SIMperencanaan pemb. daerah

Jumlahsisteminformasi

1 1 100%

Capaian Kinerja Rata-rata 93,2%Sumber: Data diolah, 2010

Berdasarkan uraian masing-masing program dan kegiatan di atas, maka dapat dirumuskan

capaian kinerja Bappeda Kabupaten Kebumen selama kurun waktu lima tahun (2006-2010)

mencapai 95,73%. Ada beberapa program/kegiatan yang belum bisa direalisasikan 100% adalah:

1. Kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan

pelayanan publik (70%);

2. Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Daerah (66,66%);

3. Kegiatan Penunjang Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (20%);dan

4. Kegiatan Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (66,66%).

Sedangkan rincian kinerja menurut program pembangunan sebagai berikut.

20

Tabel 11

Capaian Kinerja Pelaksanaan Program selama 2006-2010

No. Nama ProgramTingkatCapaianKinerja

1. Perencanaan Pembangunan Daerah 97,69%

2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi 86,67%

3. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya 84,00%

4. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber DayaAlam

100,00%

5. Perencanaan Pengembangan Daerah Rawan Bencana 100,00%

6. Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 100,00%

7. Kerjasama Pembangunan 100,00%

8. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah

100,00%

9. Pengembangan Data dan Informasi 93,20%

Rata-rata 95,73%

3.3.10. Pembiayaan

Untuk merealisasikan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra

Bappeda Tahun 2006-2010 dibutuhkan pembiayaan, baik yang bersumber dari APBD

Kabupaten maupun APBD Provinsi. Selama lima tahun itu, jumlah dana yang

direncanakan (dalam Renstra) mencapai Rp 13.898.105.080 (tiga belas milyar delapan

ratus Sembilan puluh delapan juta seratus lima ribu delapan puluh rupiah). Sedangkan

alokasi APBD selama tahun tersebut mencapai Rp.14.971.576.280 (empat belas milyar

sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu duaratus

delapanpuluh rupiah) atau mencapai 107,72%, dan realisasianggaran yang digunakan

sebesarRp. 11.327.796.848 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus

Sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) atau

75,66%.Dengan demikian, tingkat efisiensi sebesar Rp. 3.643.779.324 (tiga miliar enam

ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus duapuluh

tiga rupiah) atau 24,34% sebagaimana terlihat dalam tabel 12.

21

Tabel 12Rencana Pembiayaan dan Realisasi

Pelaksanaan Renstra Bappeda Tahun 2006-2010

Tahun Pagu RenstraAlokasi APBD Realisasi APBD

Besarnya % Besarnya %1 2 3 4=(3/2) 5 6=(5/3)

20062.029.400.000 2.030.300.000 100,04 1.646.647.360 81,10

20072.757.164.600 3.541.851.700 128,46 2.128.595.103 60,10

20082.915.002.830 4.187.182.580 143,64 3.105.600.012 74,17

20092.975.107.700 2.986.746.000 100,39 2.444.008.373 81,83

20103.221.429.950 2.225.496.000 69,08 2.002.946.000 90,00

Total 13.898.105.080 14.971.576.280 107,72 11.327.796.848 75,66

Rata² 2.779.621.016 2.994.315.256 107,72 2.265.559.370 75,66Sumber : Data olahan, 2010 Ket. Realisasi tahun 2010 diasumsi 90%

D. Kondisi yang Ingin Dicapai dan Proyeksi Masa Depan

Berdasarkan data-data yang ada dan kecenderungannya di masa depan, maka dapat

diproyeksikan kondisi pelayanan SKPD Bappeda pada 5 (lima) tahun ke depan. Secara

umum, diinginkan kondisi pelayanan yang lebih baik lagi, dan minimal dapat

mempertahankan prestasi/kinerja pelayanan yang ada. Proyeksi program/kegiatan dan

target yang diinginkan dapat dilihat dalam tabelberikut.

22

Tabel 13Proyeksi Target Berdasarkan Indikator Kinerja

UrusanPemerintahan

Tolak Ukur Kinerja Capaiankinerja saat ini

Proyeksi Capaian Kinerja pada Tahun Keterangan2011 2012 2013 2014 2015

PerencanaanPembangunan

Tingkat ketersediaan data dan validitasinformasi perencanaan pembangunan

80% 85% 87,5% 90,% 92,5% 95%

Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah 2 kerjasama 2 2 2 3 3

Jumlah rencana wilayah strategis dan cepattumbuh

2 - 1 1 -

Tingkat disparitas pembangunan antarsubwilayah

- 2 2 2 3

Tingkat penanganan perencanaan wilayahtertinggal

50% 55% 60% 65% 70% 85%

Tingkat penerapan perencanaan partisipatif 75% 75% 80% 80% 85% 90%

Tingkat partisipasi masyarakat dalamperencanaan daerah

85% 85% 90% 90% 90% 95%

Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaanpembangunan daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaandaerah

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kualitas pelaksanaan Musrenbang.90% 90% 90% 90% 95% 95%

23

Tabel 13 (lanjutan)

UrusanPemerintahan

Tolak Ukur Kinerja Capaiankinerja saat ini

Proyeksi Capaian Kinerja pada Tahun Keterangan2011 2012 2013 2014 2015

Penataan Ruang Tingkat kelengkapan Rencana Tata RuangWilayah(RTRW kabupaten, RDTR)

5 jenis 1 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis 2 jenis

Tingkat pemanfaatan rencana tata ruangsebagai acuan koordinasi dan sinkronisasipembangunan antar sektor dan antarsubwilayah

80% 60% 65% 70% 75% 80%

Statistik Tingkat ketersediaan data/informasi danstatistik daerah

90% 90% 90% 95% 95% 95%

Tingkat penggunaan teknologi informasiuntuk statistik daerah

1 jenis 1 1 1 2 2

Tingkat kemudahan akses informasi 90% 90% 90% 95% 95% 95%

24

Tabel 14

Proyeksi Berdasarkan Program/Kegiatan Selama Tahun 2011-2015

No Nama Program/KegiatanTolak

Ukurkinerja

KinerjaSaat ini

Proyeksipada tahun Keterangan2011 2012 2013 2014 2015

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Pengembangan partisipasimasyarakat dalamperumusan program dankebijakan pelayanan publik

Jumlahhasilpenelitian

14 - - 5 6 6

2. Penyusunan rancangan RPJPDaerah

Jumlahdokumen

1 - - - - - RPJP Ds/d2025

3. Penyusunan rancanganRPJM Daerah

Jumlahdokumen

1 - - - - 1

4. Penyusunan Revisi RPJMDaerah

Jumlahdokumen

1 - - 1 - - RPJMD2011-2015

5. PenyelenggaraanMusrenbang RPJM Daerah

Frekuensi(kali)

1 kali - - - - 1

6. Penyusunan dan penetapanRPJM Daerah.

Jumlahdokumen

1 - - - - 1 RPJMD2016-2020

7. PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

Frekuensi(kali)

5 1 1 1 1 1

8. Penetapan RKPD Jumlahdokumen

5 1 1 1 1 1

9. Penyusunan Renstra Bappeda Jumlahdokumen

1 - - - - 1 Renstra 2016-2020

25

Tabel 14 (lanjutan)

No Nama Program/Kegiatan TolakUkurkinerj

a

KinerjaSaat ini

Proyeksi pada tahun Keterangan2011 2012 2013 2014 2015

B. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

10 Penunjang ProgramPenanggulanganKemiskinan Perkotaan(P2KP)

Jumlahkecamatansasaran

5 - - - - -

11 Survei Penyusunan BasisData (Suseda)

Jumlahdokumen

1 - 1 - - 1

12 Identifikasi Wilayah KumuhPerkotaan

Jumlahdokumen

1 - - - - 1

13 Penyusunan data revitalisasipertanian, perikanan dankehutanan

Banyaknyadokumen

1 - - 1 - -

14 Penyusunan Data BaseTenaga Kerja Daerah

Jumlahdokumen

1 - - - 1 -

15 Studi Nilai Tukar Petani Jumlahdokumen

0 - 1 - - 1

26

Tabel 14 (lanjutan)

No Nama Program/KegiatanTolak Ukur

kinerjaKinerjaSaat ini


C. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

16 Penunjang operasionalisasikebijakan AMPL

JumlahLokasiSasaran

5 - 1 1 1 1

17 Penunjang program airminum dan sanitasi berbasismasyarakat (Pamsimas)

JumlahLokasisasaran

5 1 1 1 1 1

18 Koordinasi perencanaanbidang sosial budaya

Frekuensirakor pertahun

5 5 5 5 5 5

19 Penunjang programkompensasi pengurangansubsidi BBM

JumlahKoordinasi

1 - - - - -

20 Studi Pencapaian TargetMDG’s

Jumlahdokumenhasil studi

0 - - - - 1

D. Program Perencanaan Prasarana Wilayah danSumber Daya Air

21 Penyusunan studiperencanaan pengembanganair minum

Jumlahdokumen

1 - - - - -

22 Koordinasi perencanaanpembangunan Praswil, danSumber daya air

Frekuensirakor pertahun

5 5 5 5 5 5

27

Tabel 14 (lanjutan)


Ukurkinerja

KinerjaSaat ini


E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana23 Monitoring dan evaluasi

manfaat proyek SJFCSPFrekuensiMonev

3 kali

24 Koordinasi penanggulangandan penyelesaian bencanaalam/sosial

JumlahRakor

F. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis danCepat Tumbuh

25 Penyusunan RTRW Kab.Kebumen

Jumlahdokumen

1

26 Penyusunan Rencana DetailTata RuangKota

JumlahDokumen

4

27 Penyusunan Rencana DetailTata Ruang Kawasan Kab.Kebumen

Jumlahdokumen

2

28 Penyusunan Rencana TeknisTata Ruang Kab. Kebumen

JumlahDokumen

2

29 Penunjang BadanKoordinasi Penataan RuangDaerah (BKPRD)

JumlahKoordinasi

4

30 Tata Ruang KawasanStrategis pada lokasi cepattumbuh

JumlahDokumen

1

28

Tabel 14 (lanjutan)


Ukurkinerja

KinerjaSaat ini


G. Program Kerjasama Pembangunan

31 Penunjang Kegiatan FEDEP Terbinanyaklaster usaha

4

32 Penunjang KegiatanKerjasama Regional danTripartit

Terseleng-garanyaPasarLelang

16

33 Fasilitasi dan KoordinasiInvestasi (CJIBF)

JumlahusulanKabupatenyangterfasilitasi

2

H. Program Peningkatan Kapasitas Perencana Pembangunan34 Pengadaan sarana dan

prasaranaJumlah Paket 5

35 Peningkatan kemampuanteknis aparat perencana

Jumlahorang

36 Pemeliharaan sarpras kerja JumlahPaket

5

29

Tabel 14 (lanjutan)


Ukurkinerja

KinerjaSaat ini


I. Program Pengembangan Data dan Informasi

37 Penyusunan danpengumpulan data danstatistik daerah

Jumlahdokumen

5 1 1 1 1 1

38 Penyusunan danPengumpulan data PDRB

Jumlahdokumen

5 1 1 1 1 1

39 Penyusunan Profile Daerah Jumlahdokumen

5 1 1 1 1 1

40 Penyusunan IndeksPembangunan Manusia

Jumlahdokumen

1 1 1

41 Penyusunan danpengembangan SIMperencanaan pemb. daerah

Jumlahsisteminformasi

1 - - - - -

42 Penyusunan SIM DataKemiskinan Terpadu online

JumlahSIM

0 - - 1 - -

30

BAB IIIISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSIA.Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja

dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, maka Bappeda berkedudukan sebagai unsur

pendukung pelaksanaan tugas Bupati. Sedangkan rincian tugas pokok dan fungsinya diatur

dalam Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2008. Tentang Rincian Tugas Pokok,Fngsi dan

Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen.

Tugas pokok Bappeda adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas

pokok dimaksud, Bappeda menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Pelaksanaan penyusunan program-program sebagai pelaksanaan rencana-rencana

pembangunan yang dibiayai oleh daerah sendiri maupun yang akan diusulkan kepada

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi untuk dimasukan dalam program tahunan

Nasional dan Provinsi;

3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanan pembangunan daerah

dengan seluruh Dinas-dinas dan organisasi lain di lingkungan Pemerintah Daerah,

Instansi vertikal, Kecamatan dan Badan-badan lainnya;

4. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan untuk kepentingan pembangunan daerah.

5. Pelaksanakan persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan pembangunan serta

menyusun statistik mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah;

6. Pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah;

7. Pelaksanaan penyusunan Rencana APBD bersama-sama dengan Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah; dan

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinya.

Disamping itu, fungsi Bappeda diperkuat dengan amanat yang ada pada beberapa

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yakni UU Nomor 25 Tahun 2004 Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2007 Peraturan

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010.

31

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN) menyebutkan beberapa fungsi Bappeda, sebagai berikut:

1. Bappeda menyiapkan rancangan awal dan rancangan akhir dokumen perencanaan

daerah (RPJP, RPJM dan RKPD);

2. Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan perencanaan pembangunan

daerah (RPJP, RPJM, RKPD); dan

3. Bappeda menghimpun, menganalisis hasil dan mengevaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

secara eksplisit menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun oleh

Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang

dilaksanakan oleh Bappeda Sedangkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menugaskan Kepala

Bappeda menyiapkan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

disusun melalui Musrenbang.

Selanjutnya, berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, makaBappeda Kabupaten

berperan sebagai administrator, yakni menerima laporan triwulanan pelaksanaan Tugas

Pembantuan dari SKPD untuk dilaporkan ke Gubernur.

Beberapa tugas/fungsi Bappeda berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang – Undang Nomor 25

Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diantaranya yaitu:

a. Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian

lapangan sebelum menyusunperencanaan pembangunan daerah;

b. Bappeda melakukan koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

c. Bappeda bersama Biro/Bagian Keuangan menyusun kerangka pendanaan;

d. Bappeda melakukan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah;dan

e. Bappeda memberi pertimbangan kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti

laporan dari masyarakat.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dibutuhkan data dan informasi yang

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen perencanaan pembangunan disusun

dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang. Dengan demikian,

32

Bappeda harus menyediakan data dan informasi, serta menyusun rencana tata ruang daerah

sebagai bahan/dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan di daerah.

Disamping itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, maka Kepala Bappeda melaksanakan tugas

sebagai Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

Mengacu pada landasan di atas, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda

terangkum dalam tiga peran yang saling terkait, yakni peran sebagai (1) pengambil

kebijakan/keputusan, (2) koordinator dan (3) administrator.

Sebagai pengambil kebijakan/keputusan, Bappeda menentukan kebijakan dan program

dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD)

maupun tahunan (RKPD) serta perencanan tara ruang di daerah. Selain tugas

perencanaan tersebut, Bappeda juga berperan dalam turut menentukan kebijakan

penanganan permasalahan yang mendesak, seperti penanganan bencana alam dan

bencana sosial di daerah. Sebagai koordinator, Bappeda melakukan berbagai kegiatan

koordinatif dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik dalam rangka

pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas lainnya dari Bupati,

seperti penyelenggaraan Musrenbang, koordinasi dan fasilitasi pencarian sumber-

sumber pembiayaan, koordinasi dalam rangka kerjasama dengan Daerah lain, dan

pengalokasian dana untuk pembangunan bersama SKPD terkait.

Kemudian, sebagai administrator, Bappeda antara lain melaksanakan pelaporan

pelaksanaan tugas pembantuan, dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas

pelaksanaan rencana pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta bertugas

sebagai Sekretaris TKPK Kabupaten, dan pembinaan/pelayanan administrasi umum.

Peran tersebut dapat distrukturkan dalam tabel berikut.

Tabel 15PeranBadan Perencanaan Pembangunan Daerah

PengambilKebijakan/Keputusan

Koordinator Administrator

1. Perencanaan:Menyusun rencanapembangunan daerah

2. Penganggaran:Menyusun pagu indikatif

1. Koordinasi danperumusan kebijakanperencanaanpembangunan daerah.

2. Koordinasi dalam

1. Penyusunan danpelaporan tugaspembantuan,

2. Penyusunan dan

33

sebagai bahan penyusunanRAPBD bersama DinasPPKAD.

3. Pengendalian dan evaluasiterhadap pelaksanaanrencana pembangunandaerah.

4. Pengambilan Keputusandalam masalah mendesak

rangka kerjasamadengan Daerah laindan pihak ketiga.

3. Koordinasi dalamrangka fasilitasipencarian sumber-sumber pembiayaan.

4. Koordinasi dalampenanganan masalahmendesak

pelaporan hasil evaluasipelaksanaan rencanapembangunan daerah

3. Penyediaan data daninformasi untukperencanaanpembangunan daerah danpengambilan keputusanpublik.

4. Bertugas sebagaiSekretaris TKPK.

5. Pembinaan dan pelayananadministrasi umum

C. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, capaian kinerja selama kurun waktu 2006-

2010 serta proyeksi lima tahun mendatang, dapat digambarkan isu-isu strategis dan

permasalahan yang mendesak dan harus diselesaikan oleh Bappeda, sebagai berikut;

1. Belum sepenuhnya selaras antaraperencanaan pembangunan daerah yang disusun

(RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKPD) dengan pelaksanaannya di tingkat SKPD

dan masyarakat yang berpotensi menghambat pencapaian pembangunan daerah

sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJP Daerah Tahun 2005-2025. Dengan

demikian diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas melalui peningkatan

kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan partisipasi

para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya mengoptimalkan partisipasi

masyarakat;

2. Koordinasi antar lembaga belum optimal; baik koordinasi dalam rangka penyusunan

rencana pembangunan daerah, koordinasi dalam fasilitasi dan pencariansumber

pembiayaan pembangunan, dan koordinasi penanganan masalah-masalah

mendesak/strategis seperti penanganan bencana alam dan penanggulangan kemiskinan

di daerah;.

3. Belum ditetapkannya RTRW Kabupaten Kebumen yang baru (tahun 2010-2030),

sehingga koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar subwilayah

belum optimal dan perencanaan pembangunan yang dibuat belum sepenuhnya

memperhatikan aspek spasial;

4. Belum sepenuhnya selaras dan konsisten antara perencanaan dan penganggaran

pembangunan daerah, serta penetapan APBD yang belum tepat waktu. Hal ini antara

lain disebabkan karena belum diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Perencanaan

dan Penganggaran;

34

5. Hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah

belum memberikan kontribusi yang berarti sebagai acuan/dasar penyusunan rencana

pembangunan daerah berikutnya; dan

6. Kurang tersedianya data dan informasiyang lengkap, akurat dan valid sebagai bahan

penyusunan rencana pembangunan daerah. Misalnya, data Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) yang tidak tersedia tiap tahun. Demikian juga data kemiskinan antara

SKPD terkait tidak sama.

35

BAB IV

VISI, MISI,TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Peran Bappeda sangat strategis, karena sebagai pengambil kebijakan / keputusan,

koordinator dan administrator, khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan daerah.

Sebab, perencanaan tersebut merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan

daerah dengan mengoptimalkan semua sumber daya dan melibatkan para pemangku

kepentingan.

Untuk itu, disusun visi dan misi Bappeda yang akan dijabarkan melalui pencapaian tujuan

dan sasaran hingga pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, visi dan misi Bappeda Tahun 2011-

2015 dikaitkan dengan RPJM Daerah Tahun 2011-2015. Hal ini juga berlaku bagi semua SKPD

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sebab, tujuan yang ingin dicapai itu harus

memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJM Daerah tahun

2011-2015.Seperti diketahui, visi daerah yang tertuang dalam RPJM Daerah Tahun 2011-2015

adalah “Kebumen yang modern, berkepribadian, makmur dan sejahtera". Adapun misinya yang

akan dijalankan, meliputi : (1) mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat, (2)

membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan berbudaya, (3)

mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat, serta

(4) memperluas jaringan sosial-ekonomi secara nasional dan internasional demi kesejahteraan

rakyat.

A. Visi

Berdasarkan profil kinerja, isu-isu strategis yang dihadapi serta kondisi yang ingin

dicapai pada lima tahun ke depan, maka Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

dituntut untuk menghasilkan produk-produk kebijakan dan perencanaan pembangunan

daerah yang berkualitas. Dalam hal ini untuk mendukung terwujudnya visi Daerah tahun

2011-2014 sebagaimana disebut di atas.

Oleh karena itu, visi Bappeda Tahun 2011-2015 adalah:

“Terwujudnya Perencanaan (Pembangunan) yang Sinergis dan Partisipatif”

Penjelasan Visi.

Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pemangku kepentingan,

serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang.

36

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata perencanaan, pembangunan, sinergis dan

partisipatif adalah sebagai berikut.

1.perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan di masa depan yang tepat,

melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

2.pembangunan atau pembangunan daerah, yaitu pemanfaatan sumber daya yang dimiliki

untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan,

kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya

saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

3.sinergis artinya adanyakerjasama dan sinkronisasi berbagai tindakandari para pemangku

kepentingan sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik atau lebih unggul.

Pemangku kepentingan di sini mencakup unsur Pemerintah (Kabupaten, Provinsi,

Pusat), masyarakat dan dunia usaha. Disamping itu, sinergi dimaknai pula sebagai

keterpaduan antara sektor dan wilayah, keterpaduan antar SKPD dan keserasian dengan

rencana pembangunan daerah Kabupaten/Kota lain, rencana pembangunan Provinsi dan

rencana pembangunan nasional.

4.partisipatif artinya menghargai hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses

tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang

termarginalisasikan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi

kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, dijabarkan dalam bentuk tiga misi sesuai dengan

peran Bappeda, sebagai berikut.

1. meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam rangka mensinergikan

berbagai kepentingan pembangunan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

2. meningkatkan koordinasi yang efektif dan kerjasama dengan para pemangku

kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; dan

3. menyediakan data/informasi yang akurat serta mengoptimalkan evaluasi dan

pengendalian rencana pembangunan daerah.

37

Penjelasan misi:

Bappeda bertanggung jawab untuk menghasilkan rencana pembangunan daerah

yang berkualitas berdasarkan proses perencanaan sebagaimana diamanatkan UU Nomor

25 Tahun 2004 beserta aturan pelaksanaannya, baik rencana pembangunan jangka

panjang, menengah maupun tahunan. Proses perencanaan itu dimulai dari tingkat Desa/

Kelurahan, Kecamatan, SKPD hingga Kabupaten, dengan melibatkan para pemangku

kepentingan, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Agar tugas tersebut berjalan efisien dan efektif, maka diperlukan koordinasi yang

lebih baik, dan lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan, baik dari unsur

pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten), swasta dan masyarakat luas (termasuk

Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi). Koordinasi itu dilakukan

terutama dalam perumusan kebijakan/keputusan dan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, koordinasi dalam rangka fasilitasi pencarian sumber-sumber pendanaan serta

koordinasi dalam penanganan masalah mendesak dan strategis.

Kemudian agar dapat menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang

berkualitas, maka diperlukan masukan data/informasi yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan dari berbagai sumber, termasuk hasil evaluasi dan pengendalian

kebijakan serta hasil penelitian dan pengembangan. Disamping itu, Bappeda juga

menjalankan administrasi umum yang melekat pada ketiga misi di atas sehingga tidak

diletakkan sebagai misi tersendiri.

C. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di muka, maka Bappeda

Kabupaten Kebumen menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima

tahun ke depan, sebagai berikut.

4.1.1. Tujuan

a. Mewujudkan prosesdan hasil perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

dan terpadu, serta selaras dan konsistennya perencanaan dengan penganggaran

pembangunan daerah.

b. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas koordinasi perencanaan dan kerjasama

pembangunan daerah, serta fasilitasi pencarian sumber-sumber pendanaan .

c. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan

sebagai masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah

d. Mengoptimalkan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan

rencana pembangunan di daerah

38

4.2.2. Sasaran

a. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJM Daerah, RKPD,

dan Rencana Tata Ruang di Daerah) yang berkualitas,terpadu dan tepat waktu;

b. Terselenggaranya musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat

Desa/Kelurahan, Kecamatan, SKPD dan Kabupaten;

c. Terciptanya kesesuaian antara perencanaan dan pengangaran pembangunan daerah

setiap tahunnya;

d. Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial

budaya,ekonomi, prasarana wilayah dan sumber daya alam;

e. Terbangunnya kerjasama pembangunan dengan Daerah lain yang berkelanjutan;

f. Terfasilitasinya pencarian sumber- sumber pendanaan pembangunan;

g. Tersedianya data dan informasi yang lengkap, aktual dan valid sebagaimana

dimaksud dalam pasal 29 PP 8 tahun 2008; dan

h. Terlaksananya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana

pembangunan baik yang dibiayai dari APBN, dan APBD (Provinsi dan kabupaten).

D. Strategi

Sebelum menyusun strategi, maka perlu diidentifikasi dan dipetakan faktor

internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi. Dalam hal ini,

digunakan analisis SWOT (Strengths/kekuatan, Weaknesses/kelemahan,

Opportunities/peluang, dan Threats/tantangan). Analisis SWOT adalah metode

perencanaan strategis yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap organisasi.

Hasil identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT selengkapnya

(lihat lampiran).

Selanjutnya, dari analisis tersebut dipilih strategis yang akan dijalankan sebagai berikut.

1. peningkatan kapasitas lembaga perencanaan dengan mengintegrasikan sistem

perencanaan pembangunan regular;

2. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan

daerah dan keputusan publik;

3. memperkuat koordinasi dalam penyusunan anggaran pembangunandengan pihak

terkait (eksekutif dan legislatif);

39

4. optimalisasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan melalui

kerjasama antar lembaga, antar sektor dan antar sub wilayah dengan memanfaatkan

dokumen perencanaan pembangunan yang ada;

5. memperkuat jejaring kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah

Provinsi, Pusat dan dunia usaha;

6. memperbanyak proposal/usulan pembangunan untuk dapat mengakses

program/kegiatan di pemerintahan dan dunia usaha;

7. mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dengan

dukungan penggunaan teknologi informasi; dan

8. memantapkan sistem evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan

dengan menerapkan aplikasi pengendalian program berbasis teknologi informasi.

E. Kebijakan

1. peningkatan kualitas penyusunan rencana pembangunan secara berjenjang dan

mengintegrasikan proses teknokratik, partisipatif dan politik.

2. optimalisasi musyawarah perencanaan pembangunan di setiap tingkatan.

3. optimalisasi mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan secar lebih

efisien, efektif dan akuntabel.

4. meningkatkanfrekuensi dan kualitas koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan sesuai mekanisme yang berlaku.

5. melanjutkan kerjasama pembangunan antar daerah yang sudah ada

(Barlingmaascakep dan Java Promo) dan merintis kerjasama daerah yang lainnya.

6. memacu setiap SKPD untuk dapat menyusun proposal/ usulan pembangunan secara

baik dan berdasarkan studi yang dapat dipertanggung-jawabkan.

7. pengembangan sistem dan peningkatan validasi data dan informasi untuk

perencanaan pembangunan daerah.

8. mengefektifkan pelaporan pelaksanan program/kegiatan secara berkala serta

monitoring, evaluasi dan pengendalian program pembangunan di daerah secara

menyeluruh.

40

Tabel 16.Keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program

Misi Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Program

1. Meningkatkan

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah dalam

rangka

mensinergikan

berbagai

kepentingan

pembangunan

dengan

mengoptimal-

kan partisipasi

masyarakat

Mewujudkanproses & hasilperencanaanpembangunandaerah yangberkualitas danterpadu, sertaselaras dankonsistennyaperencanaandenganpenganggaranpembangunandaerah.

1. Tersusunnyadokumenperencanaanpembangunan daerah(RPJM Daerah,RKPD, dan RencanaTata Ruang diDaerah) yangberkualitas, terpadu,dan tepat waktu

1. Peningkatan kapasitaslembaga perencanaandenganmengintegrasikansistem perencanaanpembangunan regular.

1. Peningkatan kualitaspenyusunan rencanapembangunan secaraberjenjangdanmengintegrasikanproses teknokratik,partisipatif dan politik.

1. Program PerencanaanPembangunan Daerah

2. Program PerencanaanPembangunan Ekonomi,

3. Program Perencanaanpembangunan sosialbudaya,

4. Program Perencanaanpembangunan PrasaranaWilayah dan SDA

5. Program PengembanganWilayah Strategis danCepat Tumbuh

2. Terselenggaranyamusyawarahperencanaanpembangunan ditingkatDesa/Kelurahan,Kecamatan, SKPDdan Kabupaten

2. Peningkatan partisipasimasyarakat dalamproses penyusunanrencana pembangunandaerah dan keputusanpublik

2. Optimalisasimusyawarahperencanaanpembangunan di setiaptingkatan.

3. Terciptanyakesesuaian antaraperencanaan danpengangaranpembangunan daerahsetiap tahunnya

3. Memperkuat koordinasidalam penyusunananggaranpembangunandenganpihak terkait (eksekutifdan legislatif)

3. Optimalisasimekanismeperencanaan danpenganggaranpembangunan secarlebih efisien, efektifdan akuntabel

41

2. Melakukankoordinasiyang efektifdan kerjasamadengan parapemangkukepentingandalamperencanaandanpelaksanaanpembangunandaerah

Mengoptimalkankuantitas dankualitas koordinasiperencanaan dankerjasamapembangunandaerah, sertafasilitasi pencariansumber-sumberpendanaan

1. Terselenggaranyakoordinasiperencanaanpembangunanbidangpemerintahan, sosialbudaya,ekonomi,Praswil dan SDA

1. Optimalisasikoordinasiperencanaan danpelaksanaanpembangunan melaluikerjasama antarlembaga, antar sektordan antar sub wilayahdengan memanfaatkandokumen perencanaanpembangunan yang ada

1. Meningkatkanfrekuensidan kualitas koordinasidalam perencanaan danpelaksanaanpembangunan sesuaimekanisme yangberlaku.

1. PerencanaanPembangunan Ekonomi,

2. Perencanaanpembangunan sosialbudaya

3. Perencanaanpembangunan PrasaranaWilayah dan SDA

4. Pengembangan WilayahStrategis dan CepatTumbuh

5. PerencanaanPengembangan DaerahRawan Bencana

6. Kerjasamapembangunan.

2. Terbangunyakerjasamapembangunandengan daerah lainyang berkelanjutan

2. Memperkuat jejaringkerjasama denganPemerintahKabupaten/Kota,Pemerintah Provinsi,Pusat dan dunia usaha.

2. Melanjutkan kerjasamapembangunan antardaerah yang sudah ada(Barlingmaascakep danJava Promo) danmerintis kerjasamadaerah yang lainnya.

3. Terfasilitasinyapencarian sumber-sumber pendanaanpembangunan

3. Memperbanyakproposal/usulanpembangunan untukdapat mengaksesprogram/kegiatan dipemerintahan dandunia usaha

3.Memacu setiap SKPDuntuk dapat menyusunproposal/ usulanpembangunan secara baikdan berdasarkan studiyang dapat dipertanggung-jawabkan.

42

3.Menyediakandata/informasiyang akuratsertamengoptimalkan evaluasidanpengendalianrencanapembangunandaerah.

1. Menyediakandata daninformasi yangakurat dan dapatdipertanggungjawabkansebagai masukandalampenyusunanrencanapembangunandaerah

1. Tersedianya data daninformasi yanglengkap, aktual danvalid sebagaimanadimaksud dalampasal 29 PP 8 tahun2008

1. Mengembangkan sisteminformasi perencanaanpembangunan daerahdengan dukunganpenggunaan teknologiinformasi

1. Pengembangan sistemdan peningkatanvalidasi data daninformasi untukperencanaanpembangunan daerah

1. Program PengembanganData dan Informasi

2. Program PerencanaanPembangunan Daerah

2. Mengoptimalkanmonitoring,evaluasi danpengendalianterhadappelaksanaanrencanapembangunan didaerah

2. Terlaksananyaevaluasi danpengendalianterhadap pelaksanaanrencanapembangunan baikyang dibiayai dariAPBN dan APBD(Provinsi dankabupaten)

2. Memantapkan sistemevaluasi danpengendalianpelaksanaan rencanapembangunan denganmenerapkan aplikasipengendalian programberbasis teknologiinformasi

2. Mengefektifkanpelaporan pelaksananprogram/kegiatansecara berkala sertamonitoring, evaluasidan pengendalianprogram pembangunandi daerah secaramenyeluruh.

43

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program SKPD

Sebagai penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana

telah diuraikan dalam Bab IV, maka disusun rencana program SKPD. Secara garis besar,

program yang akan dilaksanakan SKPD Bappeda mencakup 15 program yang terangkum

dalam tiga urusan pemerintahan sebagai berikut.

1.Urusan Perencanaan Pembangunan meliputi:

Program Kegiatan Indikatif

1. Pengembangan Data/ InformasiPerencanaan

1. Penyusunan dan analisis data/informasiperencanaan pembangunan daerah

2. Kerjasama Pembangunan 2. Koordinasi kerjasama pembangunanantar daerah dan dunia usaha/ lembaga

3. Pengembangan WilayahPerbatasan

3. Pengembangan wilayah perbatasan

4. Perencanaan PengembanganWilayah Strategis dan CepatTumbuh

4. Perencanaan pengembangan wilayahstrategis dan cepat tumbuh

5. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar

5. Perencanaan pengembangan kota-kotamenengah dan besar

6. Peningkatan KapasitasKelembagaan PerencanaanPembangunan Daerah

6. Peningkatan Kapasitas KelembagaanPerencanaan Pembangunan Daerah

7. Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Penyusunan dokumen perencanaanpembangunan daerah

8. Perencanaan PembangunanEkonomi

8. Penyusunan dokumen perencanaanpembangunan ekonomi daerah

9. Perencanaan Sosial Budaya 9. Penyusunan dokumen perencanaanpembangunan sosial budaya daerah

10. Perencanaan Prasarana Wilayahdan Sumber Daya Alam

10. Penyusunan dokumen perencanaanpembangunan prasarana wilayah dansumber daya alam daerah

11. Perencanaan Pembangunan DaerahRawan Bencana

11. Penyusunan dokumen perencanaanpembangunan daerah rawan bencana

2.Urusan Statistik meliputi;

Program Kegiatan Indikatif1. Pengembangan Data/Informasi/

Statistik Daerah1. Penyusunan dan pengembangan

data/informasi/statistik daerah

44

3.Urusan Penataan Ruang meliputi:

Program Kegiatan Indikatif1. Perencanaan Tata Ruang 1. Penyusunan, sosialisasi dan

koordinasi kebijakan tata ruangdaerah;

2. Peningkatan kapasitas aparat dalamperencanaan tata ruang.

2. Pemanfaatan Ruang 1. Penyusunan, sosialisasi dankoordinasi kebijakan peman-faatanruang;

2. Peningkatan kapasitas aparat dalampemanfaatan ruang.

3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Penyusunan sistem dan pengendalianpemanfaatan ruang

B. Rencana Kegiatan, Indikator Kinerja Keluaran, dan Pendanaan Indikatif.

Secara terperinci, kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD Bappeda selama tahun 2011-

2015 beserta indikator kinerja keluaran dan pendanaan indikatif-nya dapat dilihat pada

tabel 17.

45

Tabel 17. Rencana Program, Kegiatan, Tolak Ukur Kinerja Keluaran, Target Kinerja dan Pendanaan Indikatif selama tahun 2011-2015

Kode Program KegiatanTolak Ukur

KinerjaKeluaran

Capaiankinerjasaat ini

Target Kinerja Capaian Program(tahun)

Pendanaan Indikatif(dalam jutaan rupiah)

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17

1. 05 URUSAN PENATAAN RUANG 175 875 675 675 375 2,775

1. 05.15Program Perencanaan TataRuang

175 875 675 675 375 2,775

04 Penyusunan rencanatata ruang wilayah

Jumlahdokumen

1 1 1 - - - 100 100 - - - 200

05 Penyusunan rencanadetail tata ruangkawasan

Jumlahdokuem

4 - 3 2 2 1 - 700 600 600 300 2,200

10 Rapat koordinasitentang rencana tataruang

Jumlahrekomendasi

4 10 10 10 10 10 75 75 75 75 75 375

1. 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,123 1,645 2,170 2,035 2,475 9,448

1.06.15Program Pengembangan Data

dan Informasi65 145 80 165 90 545

05 Penyusunan profiledaerah

Jumlahdokumen

5 1 1 1 1 1 65 75 80 85 90 395

06 Penyusunan dananalisis data IndeksPembangunanManusia (IPM)

Jumlahdokumen

1 - 1 - 1 - 0 70 0 80 0 150

46


KinerjaKeluaran




2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah

07 Studi nilai tukarpetani

Jumlahdokumen

0 - 1 - - 1 - 120 - - 150 270

1.06. 16Program KerjasamaPembangunan

90 120 120 150 150 630

03 Fasilitasi kerjasamadengan duniausaha/lembaga

jumlahklaster usaha

4 4 5 5 6 6 90 120 120 150 150 630

1.06. 18Program PerencanaanPengembangan WilayahStrategis dan Cepat Tumbuh

0 0 300 0 0 300

03 Penyusunanperencanaanpengembanganwilayah strategis dancepat tumbuh

Jumlahdokumen

- - - 1 - - - - 300 - - 300

1.06. 20

Program PeningkatanKapasitas KelembagaanPerencanaan PembangunanDaerah

100 150 150 200 200 800

01 Peningkatankemampuan teknisaparat perencana

Jumlahorang

- 10 15 15 20 20 100 150 150 200 200 800

47


KinerjaKeluaran




2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah

1.06. 21Program PerencanaanPembangunan Daerah

423 725 1,080 810 1,515 4,553

01 Pengembanganpartisipasimasyarakat dalamperumusan programdan kebijakanpelayanan publik

Jumlah hasilpenelitian

14 - 6 6 6 6 - 300 300 325 350 1,275

06 Penyelenggaraanmusrenbang RPJMD

Frekuensi(kali)

2 - - 1 - 1 - - 300 - 300 600

07 Penetapan RPJMD Jumlahdokumen

2 - - - - 1 - - - - 300 300

09 Penyelenggaraanmusrenbang RKPD

Frekuensi(kali)

5 1 1 1 1 1 250 250 275 275 300 1,350

10 Penetapan RKPD Jumlahdokumen

5 1 1 1 1 1 75 75 100 100 100 450

13 Monitoring, evaluasidan pelaporanpelaksanaan rencanapembangunandaerah

Frekuensi(kali)

5 1 1 1 1 1 75 75 80 80 85 395

14 Penyusunan rencanastrategis SKPD

Jumlahdokumen

1 - - - - 1 - - - - 50 50

48


KinerjaKeluaran




2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah

15 Penyusunan rencanakerja SKPD

Jumlahdokumen

5 1 1 1 1 1 23 25 25 30 30 133

1.06. 22Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi270 250 150 250 150 1,070

01 Penyusunanmasterplanpembangunanekonomi daerah(Minapolitan)

Jumlahdokumen

- 1 - - - - 120 - - - - 120

02 Penyusunanindikator ekonomidaerah (Suseda danDatabase TenagaKerja)

Jumlahdokumen

5 1 1 1 1 1 150 250 150 250 150 950

1.06. 23Program Perencanaan Sosial

Budaya125 205 240 410 320 1,300

01 KoordinasipenyusunanmasterplanPendidikan (PUS)

Jumlahdokumen

- 1 1 1 1 1 50 75 85 100 125 435

49


KinerjaKeluaran




2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah

03 Koordinasiperencanaanpembangunanbidang sosial danbudaya (AMPL danPAMSIMAS)

Jumlahlokasisasaran

86 50 17 20 20 20 50 100 120 120 150 540

05 Koordinasipenanggulangankemiskinan daerah

Jumlah rakor16 24 24 24 24 24 25 30 35 40 45

175

06 Evaluasi pencapaiantarget MDG's

Jumlahdokumen

- - - - 1 - - - - 150 - 150

1. 06.24

Program PerencanaanPrasarana Wilayah danSumber Daya Alam

50 50 50 50 50 250

02 Koordinasipenyusunanmasterplanpengendaliansumber daya alamdan lingkunganhidup

JumlahRakor

5 5 5 5 5 5 50 50 50 50 50 250

50


KinerjaKeluaran




2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah

1. 23 URUSAN STATISTIK - - - 110 125 285 145 155 820

1. 23.15

Program pengembangandata/informasi/statistik daerah

- - - - - 110 125 285 145 155 820

01 Penyusunan danpengumpulan datadan statistik daerah

Jumlahdokumen

5 1 1 1 1 1 60 70 75 80 85 370

03 Penyusunan danpengumpulan dataPDRB

Jumlahdokumen

5 1 1 1 1 1 50 55 60 65 70 300

05 Penyusunan SIMdata kemiskinanterpadu

Jumlah SIM 0 - - 1 - - - - 150 - - 150

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD - - - 325 421 498 535.5 572.5 2,352

1Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran- - - - - 325 421 498 535.5 572.5 2,352

01 Penyediaan jasasurat menyurat

Jumlah SuratTerkirim

1000 1000 1000 1000 1000 1000 2 2 2 2.5 2.5 11

02 Penyediaan jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik

Jenis jasa 3 3 3 3 3 3 50 55 60 65 70 300

51


KinerjaKeluaran




2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah

06 Penyediaan jasapemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Jumlahkendaraan

5 mobil,24 motor

5mobil,

24motor

5mobil,

24motor

5mobil,

24motor

5mobil,

24motor

5mobil, 24

motor

80 85 90 95 100 450

07 Penyediaan jasaadministrasikeuangan

Jumlahorang

19 20 20 20 20 20 65 70 75 80 85 375

08 Penyediaan jasakebersihan kantor

Jumlah paket 1 1 1 1 1 1 25 30 35 40 45 175

09 Penyediaan jasaperbaikan peralatankerja

Jenis barang 10 10 10 10 10 10 25 30 35 40 45 175

10 Penyediaan alat tuliskantor

Jumlah paket 1 1 1 1 1 1 30 35 40 45 50 200

11 Penyediaan barangcetakan danpenggandaan

Jumlah paket 2 2 2 2 2 2 40 45 50 55 60 250

12 Penyediaankomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

Jumlah paket 1 1 1 1 1 1 4 5 6 7 8 30

13 Penyediaanperalatan danperlengkapan kantor

Jumlah paket-

1 1 1 1 1-

60 100 100 100 360

52


KinerjaKeluaran




2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah

15 Penyediaan bahanbacaan dan peraturanperundang-undangan

Jenis bacaan 5 6 6 6 6 6 4 4 5 6 7 26

17 Penyediaan makanandan minuman

Jumlah paket 2 2 2 2 2 2 20 25 30 35 40 150

18 Rapat-rapatkordinasi dankonsultasi ke luardaerah

Orang/kali 240 300 300 300 300 300 225 250 275 300 325 1,375

19 Rapat-rapatkordinasi dankonsultasi dalamdaerah

Orang/kali 240 300 300 300 300 300 15 17.5 20 22.5 25 100

20 Penunjangadministrasiperkantoran

JumlahOrang

1 1 1 1 1 0 13.2 13.3 13.4 13.5 0 53

2 Program Peningkatan SarprasAparatur

150 150 400 150 150 1.000

05 PengadaanKendaraandinas/operasional

Jumlahkendaraandinas

0 0 0 1 0 0 0 0 250 0 0 250

07 Pengadaanperlengkapangedung kantor

JumlahPaket

1 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250

53


KinerjaKeluaran




2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 Jumlah

09 Pengadaan peralatangedung kantor

JumlahPaket

1 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250

22 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor

JumlahPaket

1 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250

JUMLAH TOTAL 2,156 3,642 4,366 3,912 4,268 18,343

52

BAB VI

INDIKATOR KINERJABADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Indikator kinerja Renstra Bappeda Tahun 2011-2015 mengacu pada sasaran yang dimuat

dalam RPJM Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015. Untuk itu, terlebih dahulu

diuraikan tentang Sasaran RPJM Daerah tersebut yang terkait dengan Tupoksi Bappeda, untuk

kemudian ditetapkan ukuran kinerja hasil dan program-program SKPD yang akan dilakukan

untuk mencapai sasaran RPJM Daerah tersebut.

A. Sasaran RPJM Daerah Tahun 2011-2015

Visi Daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJM Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2011-2015 adalah “Kebumen yang modern, berkepribadian, makmur dan

sejahtera" Adapun misi yang akan dijalankan, meliputi:

1. mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak pada rakyat,

2.membina dan melestarikan kehidupan sosial kemasyarakatan yang agamis dan

berbudaya,

3. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran

rakyat, dan

4.memperluas jaringan sosial-ekonomi secara nasional dan internasional demi

kesejahteraan rakyat.

Sedangkan tujuan dan sasaran untuk setiap misi-nya dapat dilihat dalam tabel 18.

53

Tabel 18.Sasaran dan Indikator Sasaran RPJM Daerah Tahun 2011-2015

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

MISI I

MEWUJUDKANTATAPEMERINTAHANYANG BERPIHAKPADA RAKYAT

1 Meningkatkan kapasitaspemerintahan daerahdari aspek kelembagaan,sumber daya manusiadan keuangan daerahdalam rangka pelayananpublik yang prima

a.

Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia aparat

1) % Tingkat pendidikan aparat :SMA, D3, S1 dan S2

SD-SMA 5%, D35%,

S1 80%, S2 10%2) % Jumlah aparat yang mengikuti

Diklat80%

3) % Tingkat pelanggaran disiplinpegawai

2%

4) % Aparat yang mendapatkanpenghargaan

30%

b.

Meningkatnya akuntabilitaskinerja Pemerintahan

1) % SKPD yang menyusunSAKIP

70%

2) % SKPD dengan predikatAkuntabilitas Terbaik

1%

3) Kesesuaian kapasitas SDMdengan kapasitas jabatan

c.

Meningkatnya kemudahanpublik untuk mengakses datadan informasi pemerintahandan pembangunan daerah

1) Ketersediaan data dan Informasipemerintahan dan pembangunanyang akurat

60%

2) Banyaknya sistem informasimanajemen yangdimiliki olehPemerintah Daerah

7 Buah

3) SKPD yang memiliki jaringanberbasis LAN

50%

d.

Meningkatnya tertibadministrasi pemerintahan dan

1) % SKPD yang memiliki danmenerapkan SPM

10%

54

. kualitaspelayanan publik 2) Penanganan komplain

masyarakat terhadap pelayananpublik (melalui acara SelamatPagi Kebumen dan SMS)

100%

3) Tertib administrasikependudukan (diberlakukanNIK)

80%

4) Penyusunan Struktur OrganisasiTata Kerja Pemerintah Daerah

100%

5) Meningkatnya tertib administrasiPemerintahan Desa

80%

6) Meningkatnya persentase desaberkembang

50%

e.

Meningkatnya kemampuanpengelolaan keuangan dankekayaan daerah

1) % kenaikan Pendapatan AsliDaerah

30%

2) % Tertib administrasi keuanganDaerah

85%

f.

Meningkatnya partisipasimasyarakat dalammenyampaikanpendapat

1) Tingkat partisipasi masyarakatdalam PILKADA Langsung

80%

2) Tingkat partisipasi masyarakatdalam PILKADES

72%

g.

Meningkatnya sistemperencanaan pembangunandaerah yang terpadu danberkelanjutan

1)

2)

Tersedianya dokumenperencanaan pembangunandaerah jangka panjang,menengah dan tahunanAkurasi dan kontinuitas data

100%

100%

jangka menengah dan tahunan

55

h.

Meningkatnya kesiapanPemkab dan masyarakatdalam menghadapi bencanaalam dengan segaladampaknya

1) Persentase peningkatanpelayanan penanggulanganbencana alam

100%

MISI IIMEMBINA DANMELESTARIKANKEHIDUPANSOSIALKEMASYARAKATAN YANGAGAMIS DANBERBUDAYA

1. Meningkatkan kualitassumber daya manusiasebagai sumberdayautama pembangunan

a. Meningkatnya derajatkesehatan masyarakat

1) Usia Harapan Hidup 70,8 Tahun2) Mengurangi tingkat kematian

anak5/1000 Kelahiran

Hidup3) Meningkatkan kesehatan ibu /

angka kematian ibu melahirkan49/100.000

Kelahiran Hidup4) Penanganan HIV/aids dan

penyakit menular lainnya100%

5) Cakupan kunjungan ibu hamil 95%6) Cakupan ibu hamil dengan

komplikasi yang ditangani80%

7) Cakupan pertolongan persalinanoleh bidan

90%

8) Cakupan pelayanan ibu nifas 90%9) Cakupan neonatal dengan

komplikasi yang ditangani85%

10) Cakupan kunjungan bayi 92%11) Cakupan Desa/Kelurahan UCI 100%12) Cakupan pelayanan anak Balita 87%

13) Cakupan pemberian makananpendamping ASI usia 6-24 bulanbagi keluarga miskin

100%

14) Cakupan balita gizi buruk yangmendapat perawatan

100%

56

15) Cakupan penjaringan kesehatansiswa SD

100%

16) Cakupan peserta KB aktif 66%17) Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit100%

a) Acude Flaccid Paralysis(AFP) rate per 100.000penduduk berusia < 15 tahun

> 2/100.000penduduk berusia <

15 tahunb) penemuan penderita

pneumonia Balita100%

c) penemuan pasien baru TBBTA positif

70%

d) penderita DBD yangditangani

100%

e) penemuan penderita diare 100%18) Cakupan pelayanan kesehatan

dasar bagi keluarga miskin100%

19) Cakupan pelayanan kesehatanrujukan bagi pasien keluargamiskin

100%

20) Cakupan pelayanan gawatdarurat level 1 yang harusdiberikan

100%

21) Cakupan Desa/Kel menggaliKLB yangdilakukanpenyelidikanepidemiologi kurang dari 24 jam

100%

57

22)23)24)25)26)27)

Cakupan Desa Siaga AktifBOR (60-85%)LOS (6-9 hari)TOI (1-3 hari)NDR (kurang dari 25 per 1000)Diterapkannya PPK/BULD.

85%100%100%100%100%100%

b. Terwujudnya pelayanankesehatan dasar dan rujukandengan biaya yangterjangkau oleh keluargamiskin secara bertahapdengan biaya yangterjangkau

1) Persentase kenaikan JaminanKesehatan Daerah (Jamkesda)/atau cakupan pelayananJamkesda

100%

c. Terlaksananya pendidikandasar untuk semua

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 52,32%,SD/MI 102,91%,

SMP/MTs 98,14%,SMA/SMK/MA

61,23%2) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI 96,73%,

SMP/MTs 78,43%,SMA/MA/SMK

43,12%d. Meningkatnya kualitas

pendidikan1) Angka melek huruf 100%2) Rata-rata lama sekolah

58

3) Ketersediaan kurikulum nasionaldan lokal

80%

4) Terlakasanya kurikulumnasional dan lokal

80%

5) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI 0,3;SMP/MTs 0,39;

SMA/MA/SMK 1,86) Persentase kelulusan SD/MI 100%,

SMP/MTs 94%,SMA/MA/SMK

90,11%7) Lulusan yang melanjutkan

sekolahSD/MI 100,79%,

SMP/MTs 91,78%8) Rasio guru dengan siswa SD/MI 1:25,

SMP/MTs 1:20,SMA/MA/SMK

1:179) Kesesuaian guru sesuai dengan

kompetensiSD/MI 92%,

SMP/MTs 93%,SMA/MA/SMK

93%10) Peningkatan sarana dan

prasarana94%

11) Sekolah menerapkan MPMBS SD/MI 93%,SMP/MTs 94%,SMA/MA/SMK

95%e. Terwujudnya pendidikan 1) Persentase kenaikan beasiswa 30%

59

yang terjangkau bagi SDhinggaSMU Negeri secara bertahap

bagi siswa miskin berprestasi

2) Regulasi tentang biayapendidikan

100%

f. Meningkatnya kreativitasdan prestasi di bidang seni,budaya dan olahraga

1) Peningkatan prestasi danpembudayaan olahraga

7 Medali POPDAdari 7 cabang

2 MeningkatkanKeberdayaan,Perlindungan Masyarakat

a. Menurunnya angkakemiskinan

1) Turunnya angka kemiskinan 15,45%2) Persentaaserumah layak huni 85%

b. Meningkatnya Aksesibilitasdan kualitas hidupPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial

1) Persentase proporsi PMKSterhadap jumlah penduduk

30%

3 Mendukung KesetaraanGender danPemberdayaanPerempuan

a. Meningkatnya GenderDevelopmet Index (GDI)

1) Kenaikan GDI 10

b. Menurunnya tindakkekerasan terhadap genderdan anak

1) Proporsi tindak kekerasanterhadap perempuan dan anak

86%

4.

Meningkatnya kualitaskeagamaan danpengamalannilai-nilai keagamaansecara nyata

a. Meningkatnya kualitassarana dan prasarana ibadah

1) Meningkatnya jumlah saranadan prasarana ibadah keagamaan

10%

b. Meningkatnya kualitaspelayanan keagamaan bagiseluruh lapisan masyarakat

1) Meningkatnya frekuensikegiatan-kegiatan keagamaan

10%

60

MISI IIIMENGOPTIMALKANPENGELOLAAN DANPEMANFAATANPOTENSIDAERAH UNTUKKEMAKMURANRAKYAT

1.

Mewujudkan strukturperekonomian daerahyang tangguh berdasarkankeunggulan kompetitiflokal

a. Meningkatnya kualitas dankuantitas produksi pertanian

1) Persentase pertumbuhan PDRBatas dasar harga konstan sektorpertanian

20%

2) Tingkat penggunaan teknologitepat guna

80%

3) Akses terhadap kredit usahapertanian dan sumberdayapermodalan

73%

4) Penguatan cadangan pangan

b. Meningkatnya efektivitaskelembagaan pangan

1) Tingkat perkembangankelompok tani dan gapoktan

75%

c. Meningkatnya kontribusikoperasi dan UMKMterhadap kesejahteraanmasyarakat

1) Pertumbuhan PDRB atas dasarharga konstan sektor Industri

30%

d. Mengembangkan danmeningkatkan daya jualpotensi wisata

1) Kontribusi sektor pariwisataterhadap PAD

3%

2.

Mewujudkan jaringaninfrastruktur yang baikdan terintegrasi untukmendukung perkonomian

a. Meningkatnya kualitasinfrastruktur secara bertahapdan berkesinambungan

1) Persentase ketersedian jaringanjalan dan jembatan

40 Km

2) Persentase prasarana jalandengan kondisi baik

70%

3) Persentase prasarana jembatandengan kondisi baik

100%

4) Persentase sarana perhubungandengan kondisi baik

73%

61

5) Tingkat pengelolaan dankonservasi sumber daya air

73%

6) Cakupan listrik perdesaan 80%

7) Jaringan irigasi dengan kondisibaik

80%

3.

Mengendalikanpengelolaan danpendayagunaanSDA untuk mendukungkualitas sosial danekonomi secara serasi,seimbang dan lestari

a. Meningkatnya kualitas dankelestarian lingkungan hidup

1) Persentase rasio sampahterangkut dengan produksisampah

50%

2) Persentase perusahaan yangmemiliki dokumen UKL, UPLdan AMDAL

73%

3) Penurunan Kasus PencemaranLingkungan Hidup

100%

4) Tersusunnya Perda LingkunganHidup

100%

b. Meningkatnya kualitaspenataan ruang

1) Tersusunnya Perda Tata Ruang 100%

2) Tingkat kesesuaian lahan denganRUTR

75%

62

MISI IVMEMPERLUASJARINGANSOSIAL-EKONOMISECARANASIONALMAUPUNINTERNASIONALDEMIKESEJAHTERAANRAKYAT

1 Meningkatkanpertumbuhah ekonomimelalui kemitraanpembangunan

a. Meningkatnya kerjasamaAntar Daerah

1) Jumlah kerjasama antar daerah 3

b. Meningkatnya pertumbuhanekonomi yang disertaidengan pemerataan

1) Pertumbuhan ekonomi 9%2) Angka ketimpangan distribusi

pendapatan (Index Gini)0,16

c. Meningkatnya pendapatanmasyarakat

1) PDRB per kapita 6,49 Juta

d. Meningkatkan fungsi BLK 1) Persentase kenaikan jumlahpelatihan

26,90%

2 Meningkatkan daya saingdaerah sehingga dapatmemberikan kontribusibaik pembangunan lokal,regional maupun nasional

a. Meningkatnya pemasaranproduksi barang dan jasa

1) Persentasepertumbuhan PDRBatas dasar harga konstansektorperdagangan, hotel dan restoran

22%

b. Berkembangnya potensidaerah melalui pendekatanklaster dan kawasan

1) Persentase jumlah kluster yangterbentuk

50%

c. Meningkatnya nilai investasipembangunan

1) Peningkatan jumlah dan nilaiinvestasi

12,37%

Sumber : Rancangan Akhir RPJM Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2015

Ket. : yang diarsir adalah indikator yang terkait dengan Tupoksi Bappeda.

63

B. Sasaran RPJM Daerah yang Terkait dengan Tupoksi Bappeda.

Berdasarkan data di muka, maka sasaran RPJM Daerah Tahun 2011-2015 yang

terkait dengan Tupoksi Bappeda adalah terdapat dalam misi pertama dan misi ketiga,

dengan uraian sebagai berikut:

Misi pertama : mewujudkan tata pemerintahan yang berpihak kepada

rakyat.

Tujuan : meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari aspek

kelembagaan, sumber daya manusia dan keuangan daerah

dalam rangka pelayanan publik yang prima.

Sasaran (butir g) : meningkatnya sistem perencanaan pembangunan daerah

yang terpadu dan berkelanjutan.

Indikator kinerja : 1.tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah

baik jangka panjang, menengah dan tahunan 100%.

2 tingkat akurasi dan kontinuitas data perencanaan jangka

menengah dan tahunan daerah 100%.

Misi ketiga : Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi

daerah untuk kemakmuran rakyat.

Tujuan : Mengendalikan pengelolaan dan pendayagunaan sumber

daya alam untuk mendukung kualitas sosial dan ekonomi

secara serasi, seimbang dan lestari.

Sasaran (butir b) : Meningkatnya kualitas penataan ruang.

Indikator kinerja : (1) tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata

Ruang 100%.

(2) tingkat kesesuaian lahan dengan Rencana Umum Tata

Ruang 75%.

Selanjutnya, dari hal di muka maka dapat distrukturkan keterkaitan sasaran RPJM Daerah

dengan indikator kinerja hasil pelayanan SKPD dan program yang akan dilaksanakan

SKPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel 19.

C. Indikator Kinerja Kunci SKPD

Dari indikator sasaran RPJM Daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

Bappeda di atas maka dapat diturunkan dalam indikator yang lebih rinci, yaitu indikator

kinerja pelayanan SKPD seperti termuat pada tabel 20.

64

Tabel 19.Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Indikator Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Tahun 2011-2015

Sasaran dalam RPJMD yang sesuaidengan pelayanan SKPD

Indikator Kinerja Hasil Pelayanan SKPD Program dalam Renstra SKPD

Sasaran:meningkatnya sistem perencanaanpembangunan daerah yang terpadu danberkelanjutan

Indikator Sasaran:1. tersedianya dokumen perencanaan

pembangunan daerah baik jangkapanjang, menengah dan tahunan

2. tingkat akurasi dan kontinuitas dataperencanaan jangka menengah dantahunan daerah

1. Tingkat ketersediaan data dan validitas informasi perencanaanpembangunan

2. Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah3. Jumlah rencana wilayah strategis dan cepat tumbuh4. Tingkat disparitas pembangunan antar subwilayah5. Tingkat penanganan perencanaan wilayah tertinggal6. Tingkat penerapan perencanaan partisipatif7. Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah8. Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

daerah9. Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah10. Kualitas pelaksanaan Musrenbang11.Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah12.Tingkat penggunaan teknologi informasi untuk statistik daerah13.Tingkat kemudahan akses informasi

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah2. Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi3. Program Perencanaan Pembangunan Sosial

Budaya4. Program Perencanaan Pembangunan

Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam,5. Program Pengembangan Wilayah Strategis

dan Cepat Tumbuh6. Program Kerjasama Pembangunan7. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan Daerah8. Program Pengembangan Data/Informasi/

Statistik Daerah

Sasaran:Meningkatnya kualitas penataan ruang.

Indikator Sasaran:1. tersusunnya Peraturan Daerah

tentang Rencana Tata Ruang2. tingkat kesesuaian lahan dengan

Rencana Umum Tata Ruang

1. Tingkat kelengkapan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW kabupaten, RDTR)

2. Tingkat pemanfaatan rencana tata ruang sebagai acuankoordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor danantar subwilayah

1. Program Perencanaan Tata Ruang2. Program Pemanfaatan Tata Ruang3. Program Pengendalian Pemanfaatan Tata

Ruang

65

Tabel 20.Indikator dan Target Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Tahun 2011-2015

UrusanPemerintahan

Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja pada Tahun Keterangan2011 2012 2013 2014 2015

PerencanaanPembangunan

Tingkat ketersediaan data dan validitas informasi perencanaanpembangunan

85% 87,5% 90,% 92,5% 95%

Jumlah kerjasama pembangunan antar daerah 2 2 2 3 3

Jumlah rencana wilayah strategis dan cepat tumbuh - 1 1 -

Tingkat disparitas pembangunan antar subwilayah - 2 2 2 3

Tingkat penanganan perencanaan wilayah tertinggal 55% 60% 65% 70% 85%

Tingkat penerapan perencanaan partisipatif 75% 80% 80% 85% 90%

Tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan daerah 85% 90% 90% 90% 95%

Tingkat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% 100%

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan daerah 100% 100% 100% 100% 100%

Kualitas pelaksanaan Musrenbang 90% 90% 90% 95% 95%

Penataan Ruang Tingkat kelengkapan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW kabupaten, dan RDTR)

1 jenis 2 jenis 2 2 2

Tingkat pemanfaatan RTR sebagai acuan koordinasi dan sinkronisasipembangunan antar sektor dan subwilayah

60% 65% 70% 75% 80%

Statistik Tingkat ketersediaan data/informasi dan statistik daerah 90% 90% 95% 95% 95%

Tingkat penggunaan teknologi informasi untuk statistik daerah 1 1 1 2 2

Tingkat kemudahan akses informasi 90% 90% 95% 95% 95%

66

BAB VII

PENUTUP

A. Program Transisi

Dalam Renstra Bappeda Tahun 2011-2015 ini ditambahkan rancangan program dan

kegiatan indikatif Tahun 2016 (sebagaimana terlampir) untuk menjembatani kekosongan

dokumen perencanaan jangka menengah SKPD pada saat transisi penyusunan RPJM Daerah

dan Renstra SKPD berikutnya.

B. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Bappeda Tahun 2011-2015 ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Bappeda selama lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan pedoman

dalam menyusun Renja SKPD Bappeda Tahun 2011-2015. Keberhasilan pelaksanaan

Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagan, sumber daya manusia dan

sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku

kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini,

setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan

perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerjanya

dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Bappeda ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas

kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan

Bappeda harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta

berorientasi pada peningkatan kinerja.

Kebumen, J u n I 2011

.

67

Lampiran 1. Rencana Program, Kegiatan, Pendanaan Indikatif tahun 2016 (transisi)

Kode Program/KegiatanPendanaan Indikatif(dalam jutaan rupiah)

1 2 3

1. 05 URUSAN PENATAAN RUANG 375

1. 05. 15 Program Perencanaan Tata Ruang 375

04 Penyusunan rencana tata ruang wilayah -

05 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 300

10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 75

1. 06 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2,475

1. 06. 15 Program Pengembangan Data dan Informasi 90

05 Penyusunan profile daerah 90

06 Penyusunan dan analisis data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 0

07 Studi nilai tukar petani 150

1. 06. 16 Program Kerjasama Pembangunan 150

03 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga 150

1. 06. 18 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 0

03 Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh -

1. 06. 20 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 200

68

01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana 200

1. 06. 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1,515

01 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik 350

06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD 300

07 Penetapan RPJMD 300

09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 300

10 Penetapan RKPD 100

13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 85

14 Penyusunan rencana strategis SKPD 50

15 Penyusunan rencana kerja SKPD 30

1. 06. 22 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 150

Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)

01 Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah (Minapolitan) -

02 Penyusunan indikator ekonomi daerah (Suseda dan Database Tenaga Kerja) 150

1. 06. 23 Program Perencanaan Sosial Budaya 320

01 Koordinasi penyusunan masterplan Pendidikan (PUS) 125

03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya (AMPL dan PAMSIMAS) 150

05 Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah 45

06 Evaluasi pencapaian target MDG's -

1. 06. 24 Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 50

69

02 Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 50

1. 23 URUSAN STATISTIK 155

1. 23. 15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 155

01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah 85

03 Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 70

05 Penyusunan SIM data kemiskinan terpadu -

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD 722.5

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 572.5

01 Penyediaan jasa surat menyurat 2.5

02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 70

06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 100

07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 85

08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 45

09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 45

10 Penyediaan alat tulis kantor 50

11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 60

12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 8

13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100

15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7

17 Penyediaan makanan dan minuman 40

18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 325

19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah 25

70

20 Penunjang administrasi perkantoran 0

2 Program Peningkatan Sarpras Aparatur 150

05 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 0

07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 50

09 Pengadaan peralatan gedung kantor 50

22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 50

JUMLAH TOTAL 3,728

71

Lampiran 2. Matrik Identifikasi Faktor-faktor Internal dan Eksternal (SWOT)

Faktor Internal Faktor EksternalStrenghts/Kekuatan Opportunities/Peluang

1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang professional (74%lulusan perguruan tinggi) dan kelembagaan yang memadai

2. Adanya kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerahdengan dukungan para pemangku kepentingan

3. Tersediaanya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerahuntuk jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan tahunan(RKPD)

4. Tersediannya data-data statistik secara series (Kebumen Dalam Angka,PDRB, Profil Daerah)

5. Musyawarah perencanaan pembangunan di daerah telah berjalancukup mantap mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, SKPD hinggatingkat Kabupaten

1. Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaanpembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistemperencanaan pembangunan di daerah

2. Adanya musrenbang di tingkat Provinsi dan Nasional yang dapatdimanfaatkan untuk mensinergikan dengan perencanaan pembangunandaerah

3. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerahyang cukup tinggi, termasuk dari LSM, Perguruan Tinggi dan dunia usaha

4. Tersediannya sistem informasi manajemen berbasis teknologi untukmendukung perencanaan pembangunan

5. Terbukanya peluang kerjasama lintas Kabupaten/Kota dalam perencanaandan pelaksanaan pembangunan regional/kawasan

Weaknesses/Kelemahan Threats/Tantangan1. Belum selarasnya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah

dengan pelaksanaannya di tingkat SKPD dan masyarakat2. Belum tersusunnya Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten

Kebumen yang baru, sebagai alat koordinasi dalam perencanaanpemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah

3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaanrencana pembangunan di daerah.

4. Masih terbatasnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerahyang dimiliki untuk dapat mendukung proses perencanaanpembangunan yang efisien dan efektif

5. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian/studi sebagaimasukan dalam perencanaan pembangunan

1. Munculnya beberapa perubahan kebijakan Nasional yang mendadak danberdampak pada kebijakan Daerah sehingga menyebabkan timbulnyainkonsistensi perencanaan pembangunan daerah

2. Belum memadainya kompetensi perencana di tingkat SKPD, Kecamatan,dan Desa/Kelurahan untuk menghasilkan dokumen perencanaan yangberkualitas

3. Koordinasi antar SKPD, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belumoptimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan danpelaksanaan pembangunan di daerah

4. Kemungkinan terjadinya bencana alam di daerah yang tinggi dan dapatmerubah secara mendasar desain perencanaan pembangunan yang telahdibuat

5. Adaptasi dan kemampuan menggunakan teknologi tinggi sebagai alatbantudalam perencanaan pembangunan masih rendah

72

Lampiran 3. Matrik Pembobotan Faktor-faktor Internal dan Eksternal (SWOT)Faktor Internal

Bobot NilaiBobot x

NilaiA. Strenghts/Kekuatan

1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang professional (74% lulusan perguruan tinggi) dan kelembagaanyang memadai

0,15 4 0,60

2. Adanya kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan daerah dengan dukungan para pemangkukepentingan

0,20 4 0,80

3. Tersediaanya dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang (RPJPD), menengah(RPJMD), dan tahunan (RKPD)

0,10 4 0,40

4. Tersediannya data-data statistik secara series (Kebumen Dalam Angka, PDRB, Profil Daerah) 0,05 3 0,15

5. Musyawarah perencanaan pembangunan di daerah telah berjalan cukup mantap mulai dari Desa/Kelurahan,Kecamatan, SKPD hingga tingkat Kabupaten

0,10 3 0,30

Jumlah Faktor Kekuatan (A) 0,60 2,15

B. Weaknesses/Kelemahan

6. Belum selarasnya antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan pelaksanaannya di tingkat SKPDdan masyarakat

0,10 -4 -0,40

7. Belum tersusunnya Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Kebumen yang baru, sebagai alat koordinasidalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah

0,10 -4 -0,40

8. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan di daerah 0,10 -3 -0,30

9. Masih terbatasnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dimiliki untuk dapat mendukungproses perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif

0,05 -2 -0,10

10.Masih rendahnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian/studi sebagai masukan dalam perencanaanpembangunan

0,05 -2 -0,10

Jumlah Faktor Kelemahan (B) 0,40 -1,30

Jumlah Faktor Internal: Kekuatan-Kelemahan (A-B) 1,00 0,85

73

Lampiran 2. Lanjutan ……

Faktor EksternalBobot Nilai

Bobot xNilaiC. Opportunities/Peluang

1. Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasukkebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah

0,20 4 0,80

2. Adanya musrenbang di tingkat Provinsi dan Nasional yang dapat dimanfaatkan untuk mensinergikan denganperencanaan pembangunan daerah

0,15 4 0,60

3. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah yang cukup tinggi, termasuk dari LSM,Perguruan Tinggi dan dunia usaha

0,10 3 0,30

4. Tersediannya sistem informasi manajemen berbasis teknologi untuk mendukung perencanaan pembangunan 0,05 3 0,15

5. Terbukanya peluang kerjasama lintas Kabupaten/Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunanregional/kawasan

0,05 3 0,15

Jumlah Faktor Peluang (C) 0,55 2,00

D. Threats/Tantangan1. Munculnya beberapa perubahan kebijakan Nasional yang mendadak dan berdampak pada kebijakan Daerah

sehingga menyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah0,20 -3 -0,60

2. Belum memadainya kompetensi perencana di tingkat SKPD, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk menghasilkandokumen perencanaan yang berkualitas

0,10 -3 -0,30

3. Koordinasi antar SKPD, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belum optimal untuk dapat menghasilkansinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah

0,05 -3 -0,15

4. Kemungkinan terjadinya bencana alam di daerah yang tinggi dan dapat merubah secara mendasar desainperencanaan pembangunan yang telah dibuat

0,10 -3 -0,30

5. Adaptasi dan kemampuan menggunakan teknologi tinggi sebagai alat bantudalam perencanaan pembangunanmasih rendah

0,05 -2 -0,10

Jumlah Faktor Tantangan (D) 0,45 -1,45

Jumlah Faktor Eksternal: Peluang-Tantangan (C-D) 1 0,55

74

Lampiran 4. Peta Posisi Kekuatan Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kebumen

O= 2,00

Kuadran I : Strategis Agresif

0,55W = 1,45 S= 2,15

0,85

T = 1,45

Strategi Agresif : artinya Organisasi Bappeda mempunyai kemampuan yang cukup untuk memanfaatkan peluang yang ada

75

Lampiran 4. Matrik Strategi SWOTOpportunities/Peluang (O)1. Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam

perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untukmengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah

2. Adanya musrenbang di tingkat Provinsi dan Nasional yangdapat dimanfaatkan untuk mensinergikan dengan perencanaanpembangunan daerah

3. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencanapembangunan daerah yang cukup tinggi, termasuk dari LSM,Perguruan Tinggi dan dunia usaha

4. Tersediannya sistem informasi manajemen berbasis teknologiuntuk mendukung perencanaan pembangunan

5. Terbukanya peluang kerjasama lintas Kabupaten/Kota dalamperencanaan dan pelaksanaan pembangunan regional/kawasan

Threats/Tantangan (T)1. Munculnya beberapa perubahan kebijakan Nasional yang

mendadak dan berdampak pada kebijakan Daerah sehinggamenyebabkan timbulnya inkonsistensi perencanaanpembangunan daerah

2. Belum memadainya kompetensi perencana di tingkat SKPD,Kecamatan, dan Desa/Kelurahan untuk menghasilkan dokumenperencanaan yang berkualitas

3. Koordinasi antar SKPD, Pemerintah Provinsi dan Nasional masihbelum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitasperencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah

4. Kemungkinan terjadinya bencana alam di daerah yang tinggi dandapat merubah secara mendasar desain perencanaanpembangunan yang telah dibuat

5. Adaptasi dan kemampuan menggunakan teknologi tinggi sebagaialat bantudalam perencanaan pembangunan masih rendah

Strenghts/Kekuatan (S)1. Tersedianya sumber daya manusia aparatur yang professional

(74% lulusan perguruan tinggi) dan kelembagaan yangmemadai

2. Adanya kewenangan untuk menyusun rencana pembangunandaerah dengan dukungan para pemangku kepentingan

3. Tersediaanya dokumen-dokumen perencanaan pembangunandaerah untuk jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD),dan tahunan (RKPD)

4. Tersediannya data-data statistik secara series (Kebumen DalamAngka, PDRB, Profil Daerah)

5. Musyawarah perencanaan pembangunan di daerah telahberjalan cukup mantap mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan,SKPD hingga tingkat Kabupaten

Strategi S-Oa. Peningkatan kapasitas lembaga perencanaan dengan

mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan regular

b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunanrencana pembangunan daerah dan keputusan publik

c. Memperkuat jejaring kerjasama dengan PemerintahKabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Pusat dan dunia usaha

d. Memperbanyak proposal/usulan pembangunan untuk dapatmengakses program/kegiatan di pemerintahan dan dunia usaha

Strategi S-Ta. Memperkuat koordinasi dalam penyusunan anggaran

pembangunan dengan pihak terkait (eksekutif dan legislatif).

b. Optimalisasi koordinasi perencanaan dan pelaksanaanpembangunan melalui kerjasama antar lembaga, antar sektor danantar sub wilayah dengan memanfaatkan dokumen perencanaanpembangunan yang ada.

c. Melakukan pembinaan dan pelatihan tenaga-tenaga perencana ditingkat SKPD, Kecamatan dan Desa/Kelurahan denganmelibatakan LSM yang kompeten

Weaknesses/Kelemahan (W)1. Belum selarasnya antara dokumen perencanaan pembangunan

daerah dengan pelaksanaannya di tingkat SKPD danmasyarakat

2. Belum tersusunnya Peraturan Daerah tentang RTRWKabupaten Kebumen yang baru, sebagai alat koordinasi dalamperencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatanruang di daerah

3. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi dan pengendalian

Strategi W-O :a. Mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan

daerah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi

b. Memantapkan sistem evaluasi dan pengendalian pelaksanaanrencana pembangunan dengan menerapkan aplikasipengendalian program berbasis teknologi informasi

c. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang relevan dari instansiterkait (Pemerintahan, perguruan Tinggi dan Dunia Usaha)sebagai salah satu masukan dalam penyusunan perencanaan

Strategi W-T.a. Mengupayakan bantuan teknis dalam penyusunan RTRW

Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi, serta sinkronisasi programperencanaan pembangunan kewilayahan dengan Kabupaten/Kotaterkait serta Pemerintah Pusat dan Provinsi.

b. Membuat pilot project penerapan teknologi informasi dalamperencaaan pembangunan.

c. Memasukan rencana aksi daerah dalam penanggulangan bencanadi dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan

Faktor Internal

Faktor Eksternal

76

pelaksanaan rencana pembangunan di daerah4. Masih terbatasnya sistem informasi perencanaan pembangunan

daerah yang dimiliki untuk dapat mendukung prosesperencanaan pembangunan yang efisien dan efektif

5. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian/studisebagai masukan dalam perencanaan pembangunan

pembangunan. menengah Daerah.

Documents

renstra bappeda kebumen