Embed Size (px)
Citation preview
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Kebumen berhasil menyusun Perencanaan
Stratejik ( Renstra ) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode rahun
2006 – 2010.
Perencanaan Stratejik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kebumen Tahun 2006 – 2010 disusun berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kebumen Tahun
2006 – 2010.
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Stratejik diharapkan dapat
memberikan arah, tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian yang lebih berhasil guna dan dapat
dipertanggungjawabkan karena semua kebijakan, program, sasaran dan
kegiatan yang dilaksanakan sudah mengacu pada Renstra. Dari sini dapat
dikatakan, Renstra menjadi pijakan dasar dalam menyusun Rencana
Kinerja Tahunan, selain itu Renstra juga sebagai dasar penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kebumen.
Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam
penyusunan Renstra ini sehingga saran dan masukan dari pihak – pihak
masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kebumen
Drs. H. Bambang Hudrayanto Nasa, MM.Pd Pembina Utama Muda
NIP. 130 918 827
2
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I : PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Organisasi 1
B. Metode Penulisan 6
BAB II : VISI DAN MISI DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
A. Visi dan Misi 9
B. Tugas Pokok dan Fungsi 10
C. Analisis Lingkungan 18
D. Issue Strategis 28
BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
A. Tujuan 30
B. Sasaran 31
C. Kebijakan 32
BAB IV : PROGRAM KERJA 34
A. Program Kerja 34
B. Kegiatan 35
BAB V : PENUTUP
LAMPIRAN
3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
1. Latar Belakang
Kabupaten Kebumen terletak di antara 70 271 – 70 501
Lintang Selatan dan 1090 331 – 1090 501 Bujur Timur pada
ketinggian 0 – 997,5 M di atas permukaan laut, memiliki
wilayah pantai dan juga pegunungan, dengan luas 128.111,50
Hektar. Secara administrasi wilayah kabupaten Kebumen
terbagi dalam 26 Kecamatan 449 Desa dan 11 Kelurahan,
dengan jumlah penduduk seluruhnya 1.224.372 Jiwa .
Untuk menyelenggarakan pembangunan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian harus didukung oleh
sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Kebumen. ( Menurut data
kepegawaian tercatat 95 orang jumlah tenaga / personel ) .
Globalisasi yang terjadi sebagai konsekwensi
berlakunya AFTA 2003 telah mengakibatkan terjadinya
perubahan-perubahan yang lebih bersifat pervasive yaitu
perubahan besar yang dampaknya mempengaruhi segala
aspek kehidupan dan terjadi secara berkelanjutan , tak
terkecuali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pelaksana
pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
di kabupaten Kebumen dihadapkan pada tantangan –
4
tantangan berat sebagai dampak dari perubahan tersebut.
Untuk menghadapi tantangan yang ada, agar Dinas tetap
survive dalam menghadapi setiap perubahan tersebut, maka
pembenahan dan perbaikan terhadap sistem manajemen serta
perubahan paradigma yang lebih adaptif dengan lingkungan
mutlak diperlukan.
Melalui penyusunan Renstra Dinas ini, merupakan
suatu upaya dan proses yang dilakukan agar dapat
mewujudkan visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi. Dalam upaya mencapai misi dan tujuan
strategik Dinas, salah satunya adalah dengan melakukan
kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk
mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat
mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi
tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam
bentuk Renstra Dinas. Dengan demikian , Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dapat menunjukan eksistensinya sebagai
penyelenggara pembangunan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian kepada masyarakat ( Public Goods ) secara
profesional.
2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Renstra Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kebumen tahun 2006 –
2010 adalah sebagai berikut :
1) Memberikan gambaran kondisi Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu 5
( lima ) tahun ke depan yang diwujudkan dalam
5
penyelenggaraan pembangunan bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian secara profesional.
2) Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas bagi Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen
dalam menyelenggarakan program pembangunan di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
3) Sebagai bahan acuan dalam menyusun
pertanggungjawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas
selama 1 ( satu ) tahun dalam bentuk laporan akuntabilitas
kinerja Instansi Pemerintah ( Lakip )
Adapun tujuan dari penyusunan Renstra
pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
Kabupaten Kebumen adalah untuk :
1) Menjelaskan Visi, Misi , tujuan dan sasaran pembangunan
bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kabupaten
kebumen yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 ( lima )
tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2010.
2) Menjelaskan uraian program pembangunan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang akan
dilaksanakan Dinas dalam kurun waktu 5 ( lima ) tahun
dengan sumber pembiayaan dari APBD Kabupaten
Kebumen.
3) Sebagai bahan rujukan untuk menilai kinerja Kepala Dinas
setiap akhir tahun anggaran dengan tolok ukur masukan
( input ), keluaran ( output ), dan hasil ( outcome ).
6
3. Landasan penulisan
1) Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara
Tahun 1950 No. 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus
1950 )
2) Undang – undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian
3) Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara R. I.
No. 4286 )
4) Undang - undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
5) Undang - undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara
R.I. tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara
R. I. No. 4421 ).
6) Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 No.
125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437 ), telah
diubah dengan berlakunya UU Nomor 8 Tahun 2005
( Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 No. 108, Tambahan
Lembaran Negara No. 4585 )
7) Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
7
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara R.I. Tahun 2004
No. 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. No. 4128 )
8) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah.
9) Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
10) Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 –
2009 ( Tambahan Lembaran Negara R.I. Tahun 2005
No. 11 )
11) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
12) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 26 Tahun
2004 Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Kebumen
13) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 53 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses
Kebijakan Publik ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2004 No. 43 )
14) Peraturan Bupati Kebumen No. 28 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM )
Kabupaten Kebumen Tahun 2006 – 2010 ( Berita Daerah
Kabupaten Kebumen No. 30 Tahun 2005 Seri E No. 27 )
8
B. Metode Penulisan
1. Teknik Penyusunan Renstra
Untuk penyusunan Renstra Dinas, diperlukan data pendukung
baik berupa data primer maupun sekunder.
Data primer diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan
indepth interview kepada masing – masing bagian, bidang,
seksi dan sub bag di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Kebumen untuk mengetahui sejauh
mana visi dan misi sampai dengan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh mereka.
Data sekunder merupakan data penunjang / pelengkap dari
data pemerintah yaitu berupa gambaran umum
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Kabupaten Kebumen
dan gambaran umum wilayah Kabupaten Kebumen dari
Bappeda , BPS, serta bila dimungkinkan mengambil data dari
masing-masing bagian / bidang, seksi dan sub bag di
lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Kebumen.
Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dan
disusun menurut metode content analysis , yaitu penyusunan
data yang disesuaikan dengan tujuan penyusunan untuk
selanjutnya dilakukan verifikasi dan disajikan dalam bentuk
deskriptif.
Akhirnya data yang sudah tersusun tersebut kemudian
diintegrasikan dalam bentuk dokumen Renstra Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kebumen.
9
2. Sistematika Penyusunan Renstra
Bab I : Pendahuluan
Berisikan gambaran umum penyusunan Renstra
yang terdiri dari : latar belakang , maksud dan
tujuan penyusunan Renstra, landasan penyusunan
yang mendasari Renstra Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen
tahun 2006 – 2010.
Bab II : Visi dan Misi
Menguraikan secara gamblang visi dan misi Dinas
serta uraian tupoksi sesuai SOTK baru, dimulai dari
tupoksi Kadinas , Kabag , Kabid, Kasi dan Kasubsi di
lingkungan Dinas. Juga menguraikan analisa
lingkungan Internal dan eksternal yang berisi
kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, serta
issue strategis yang dihadapi oleh Dinas.
Bab III : Tujuan , Sasaran dan Kebijakan
Menjelaskan tujuan, sasaran dan kebijakan
pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian .
Tujuan diuraikan dari masing-masing misi dan setiap
tujuan dijabarkan ke dalam sasaran dari misi-misi
tersebut.
10
Bab IV : Program Kerja
Menguraikan program kerja Dinas termasuk
kegiatan pembangunan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian dalam periode lima tahun.
Bab V : Penutup
Menguraikan kesimpulan dan harapan dari
penyusunan Renstra Dinas dalam
menyelenggarakan pembangunan ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian .
11
BAB II
VISI DAN MISI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
A. Visi dan Misi
Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai di masa
mendatang atau cara pandang jauh ke depan kemana Instansi
Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif.
Adapun visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kebumen dinyatakan dalam pernyataan :
“ Terwujudnya Tenaga Kerja dan Transmigran yang terampil,
berkualitas, mandiri dan sejahtera ”.
Sedangkan misi adalah cara yang harus dilakukan oleh
Dinas untuk menggapai visi agar tujuan organisasi dapat tercapai
dan berhasil dengan baik. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Kebumen mempunyai misi sebagai berikut :
1. Melaksanakan perencanaan bidang pembangunan
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
2. Melaksanakan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga
kerja melalui pembinaan dan pemberdayaan pelatihan dan
pengembangan produktivitas tenaga kerja.
3. Melaksanakan peningkatan perluasan kesempatan kerja,
pelayanan penempatan tenaga kerja serta penguatan
informasi pasar kerja dan bursa kerja.
4. Melaksanakan peningkatan pembinaan hubungan industrial,
pengawasan dan perlindungan tenaga kerja.
12
5. Melaksanakan pengerahan dan penempatan transmigrasi
serta peningkatan kerjasama antar wilayah ( MoU ) dalam
rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan SOTK baru yang mengacu pada
Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2004, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Kebumen terdiri dari 3 ( tiga ) Bidang, 6
( enam ) Seksi serta 1 ( satu ) Bagian dan 2 ( dua ) Sub Bagian.
1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
a. Tugas pokok
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas
pokok melaksanakan kewenangan Otonomi daerah di
bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasian.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi
sebagai berikut:
1) Pelaksanaan pembinaan umum di bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan
Kebijakan yang telah ditentukan oleh Bupati
2) Pelaksanan pengkordinasian dengan instansi terkait dan
swasta untuk pelaksanaan kegiatan
3) Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang
Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
13
4) Pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan pelatihan
dan produktivitas tenaga kerja
5) Pelaksanaan pelayanan bagi pencari kerja dan
hubungan kerja
6) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan calon tenaga
kerja dan transmigrasi
7) Pelaksanaan kerjasama pelatihan dengan pihak ketiga
di bidang Industri pertanian, kerajinan dan jasa
8) Pelaksanaan pemberian informasi pelatihan dan
pemasaran kepada masyarakat di bidang industri
pertanian, kerajinan dan jasa
9) Pelaksanaan pengesahan di bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian
Dalam hal ini, fungsi Kepala Disnakertrans dapat
disederhanakan / diringkas menjadi : Pelaksanaan
pembinaan umum, perumusan kebijakan, pengkoordinasian
dan kerjasama dalam rangka pelayanan ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian.
2. Bagian Tata Usaha
a. Tugas Pokok
Bagian Tata Usaha mempunya tugas melaksanakan urusan
umum dan memberikan pelayanan teknis dan administrasi
di bidang perencanaan, umum, kepegawaian, dan
keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
14
b. Fungsi
1) Pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan
dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata
laksana.
2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan.
3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian.
4) Pelaksanaan pengurusan surat menyurat, kearsipan,
perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan.
5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
2.1 . Sub Bagian Umum
Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat
menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan
dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata
laksana, administrasi kepegawaian serta
melaksanakan administrasi keuangan.
2.2 . Sub. Bagian Perencanaan
mempunyai tugas melaksanakan urusan
penyusunan rencana program kegiatan evaluasi
dan pelaporan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
15
3. Bidang Ketenagakerjaan
a. Tugas Pokok
Bidang Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di
bidang ketenagakerjaan.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas,
bidang Ketenagakerjaan ini mempunyai fungsi :
1) Pelaksanaan penempatan Tenaga Kerja.
2) Pelaksanaan pengkordinasian dengan pihak swasta,
penanganan penempatan dan perluasan
kesempatana kerja.
3) Pelaksanaan kegiatan usaha mandiri, teknologi
tepat guna dan bekerja dengan industri terkait dan
swasta.
4) Pelaksanaan pemberian ijin tenaga kerja asing dan
seleksi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Luar
Negeri.
5) Pelaksanaan pemantapan kegiatan bursa kerja,
Tenaga Kerja Mandiri Profesional dan Teknologi
Tepat Guna.
6) Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan produktivitas
dan Tenaga Kerja.
16
7) Pelaksanaan pemberian ijin dan pembinaan
pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Latihan
Swasta.
8) Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan sertifikasi
tenaga kerja.
Dalam hal ini, fungsi bidang Ketenagakerjaan dapat
disederhanakan menjadi :
- Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pada
penanganan penempatan serta perluasan
kesempatan kerja
- Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha
mandiri, penerapan TTG, TKPMP serta pemantapan
bursa kerja dan informasi pasar kerja
- Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan produktivitas
tenaga kerja
- Pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan
pengawasan ketenagakerjaan.
3.1. Seksi Penempatan dan Pelatihan
Produktifitas Tenaga Kerja
mempunyai tugas melaksanakan pemberian
pembinaan, bimbingan, pengurusan
penempatan tenaga kerja dan perluasan
kesempatan kerja, pelatihan tenaga kerja dan
produktivitas tenaga kerja
17
3.2. Seksi Hubungan Industrial dan Perlindungan
Tenaga Kerja
mempunyai tugas melaksanakan pemberian
bimbingan pada perusahaan dan karyawan
dalam pembentukan koperasi, kesepakatan
kerja bersama, kesehatan dan keselamatan
kerja, Asosiasi Tenaga Kerja, Peraturan
Pemerintah dan Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia, Pembinaan dan pemantapan
kebutuhan hidup minimum, upah minimum
kabupaten, melaksanakan pengawasan dan
perlindungan tenaga kerja dan perusahaan,
pemantapan dan pembinaan perlindungan
hubungan Industrial pancasila.
4. Bidang Transmigrasi
a. Tugas Pokok
Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di
bidang transmigrasi
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bidang
transmigrasi mempunyai fungsi:
1) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dan
ketransmigrasian
18
2) Pelaksanaan pembinaan dan pelatihan calon
transmigrasi
3) Pelaksanan kerjasama bidang ketransmigrasian (MoU)
dengan daerah lain
4) Pelaksanaan pembinaan, pengiriman dan penempatan
transmigrasi
5) Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait
dalam penanganan ketransmigrasian
6) Pelaksanaan pengendalian dalam penyelenggaraan
ketransmigrasian
4.1. Seksi Penyuluhan, Pendaftaran dan Seleksi
mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
penyuluhan kepada masyarakat tentang
ketransmigrasian, melaksanakan penyuluhan,
pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi ,
pembinaan dan pengadaan identifikasi calon
transmigrasi
4.2. Seksi Pemindahan
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan,
pelayanan penempatan kepada calon transmigrasi
serta melaksanakan pembinaan kepada
masyarakat dalam rangka mendapat kode kartu
seleksi
19
5. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja
a. Tugas Pokok
Bidang Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi di bidang pelatihan tenaga kerja.
b. Fungsi
Bidang Pelatihan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
1) Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan teknis
penyelenggaraan pelatihan dan pemasaran di bidang
industri, pertanian, kerajinan dan jasa.
2) Pelaksanaan penyusunan rencana dan program
pelatihan dan pemasaran tenaga kerja di bidang industri,
pertanian, kerajinan dan jasa.
3) Pelaksanaan kerjasama pelatihan dengan Pihak ketiga
di bidang industri, pertanian, kerajinan dan jasa.
4) Pelaksanaan pengelolaan informasi pelatihan dan
pemasaran kepada masyarakat di bidang industri,
pertanian, kerajinan dan jasa.
5) Pelaksanaan pemantapan dan evaluasi terhadap
kegiatan pemasaran atau sistem informasi pelatihan.
6) Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap
penyelenggaraan pelatihan kerja.
7) Pelaksanaan pembinaan pengkordinasian dan
kerjasama dengan Instansi terkait.
20
5.1 Seksi Infomasi Pelatihan dan Pemasaran
mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian
pelayanan informasi pelatihan dan pemasaran
kepada pengguna dan calon tenaga kerja.
5.2 Seksi Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana persiapan pelatihan dan melaksanakan
penyelenggaraan pelatihan keterampilan di bidang
industri, pertanian, kerajinan dan jasa.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggungjawab secara langsung kepada kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen. Adapun
kelompok jabatan fungsional terdiri dari :
6.1. Instruktur Latihan Kerja ( ILK )
6.2. Pengantar Kerja
6.3. Pengawas Ketenagakerjaan
C. Analisis Lingkungan
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi
lingkungan ( Evidence Based ) dan perubahan yang terjadi
melalui suatu analisis terhadap lingkungan, baik internal
maupun eksternal dengan mempertimbangkan karakteristik
21
Dinas. Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan
yang ditetapkan oleh suatu organisasi, dipengaruhi oleh kondisi
lingkungan yang meliputi lingkungan internal dan eksternal.
Kondisi lingkungan tersebut akan memberikan kekuatan dan
kelemahan bagi organisasi yang secara langsung maupun tidak
langsung mempengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk
peluang dan ancaman. Apabila kondisi lingkungan tersebut
tidak bisa dikenali dan diidentifikasi secara baik oleh organisasi,
maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan organisasi
tersebut.
Oleh karena pengaruh dan akibat yang ditimbulkan
begitu besar, maka menjadi penting bagi pimpinan organisasi
dan segenap jajarannnya untuk secara intens memantau dan
mengikuti perubahan di lingkungan yang terjadi. Hal ini perlu
diupayakan agar organisasi mampu menjawab setiap
perubahan yang menjadi ancaman / tantangan organisasi.
Dengan demikian, organisasi dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi akan tetap eksis dan mampu mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian secara optimal di kabupaten Kebumen.
Analisis lingkungan yang akan dilakukan yaitu dengan
menggunakan metode “ Analisis SWOT ” ( Strenghts,
Weakness, Opportunities, Threats ). Analisis SWOT ini secara
efektif sangat membantu Dinas dengan melakukan analisa
lingkungan internal dan eksternal. Adapun empat unsur
strenghts, weakness, oppurtunities, threats yang terangkum
22
dalam lingkungan internal dan eksternal Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Lingkungan Internal
Faktor-faktor lingkungan internal adalah segala
sesuatu yang ada di dalam organisasi yang secara langsung
berpengaruh terhadap kegiatan organisasi. Faktor lingkungan
internal terdiri dari aspek operasional yang meliputi sistem dan
prosedur kerja, fungsi manajemen, sarana dan prasarana,
sistem informasi manajemen, keuangan serta teknologi yang
diperlukan dan dimiliki oleh Dinas. Faktor internal akan
memberikan kekuatan ( sthrenghts ) dan kelemahan
( weakness ) pada organisasi.
Adapun hasil identifikasi faktor internal di Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen adalah
sebagai berikut:
a. Kekuatan ( Sthrenghts )
1) Tersedianya Peraturaan Daerah Nomor 26 Tahun 2004
tentang pembentukan SOTK, yang memberikan
kewenangan otda di bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian;
2) Tersedianya dokumen RPJM kabupaten Kebumen
tahun 2006 – 2010;
3) Tersedianya dukungan dana APBD dan APBN;
4) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik;
5) Tersedianya tenaga atau personel yang memadai;
23
6) Tersedianya Peraturan Perundang - undangan bidang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
b. Kelemahan ( Weakness )
1) Masih belum kuatnya komitmen personel terhadap
Dinas;
2) Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sarana
dan prasarana yang memadai;
3) Masih kurang profesionalnya beberapa personel
organisasi;
4) Masih kurangnya tenaga teknis dan fungsional
( proses regenerasi belum berjalan dengan baik );
5) Masih adanya ketimpangan dalam beban tegas / kerja
dan tumpang tindih ( over lap ) dalam penerapan tupoksi
antar unit kerja;
6) Masih belum optimalnya sistem komunikasi dan
koordinasi hubungan internal.
2. Lingkungan Eksternal
Merupakan faktor – faktor di luar Organisasi yang
secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi
kemampuan organisasi yang meliputi aspek ekonomi, sosial
budaya, keamanan dan teknologi. Faktor eksternal inilah yang
akan memberikan “ peluang “ ( opportunities ) tapi juga
memunculkan “ tantangan “ ( threats ).
24
Adapun faktor eksternal Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Kebumen dapat diidentifikasi sebagai
berikut :
a. Kekuatan ( Sthrenghts )
1) Adanya dukungan politis dari Pemkab Kebumen dan
DPRD;
2) Adanya dukungan lintas sektoral, LSM serta peran serta
masyarakat dalam pelaksanaan program;
3) Hubungan industrial yang cukup kondusif , tanpa gejolak
ketenagakerjaan yang berarti;
4) Makin dinamisnya perkembangan pelayanan publik
( antar kerja ) oleh swasta;
5) Makin terbukanya peluang kerjasama dengan daerah
lain ( adanya perubahan paradigma dalam
sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian );
6) Makin tingginya kesadaran masyarakat akan kebutuhan
pelayanan bidang ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian.
25
b. Tantangan ( Threats )
1) Tingginya angka pengangguran;
2) kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas;
3) Masih rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga
kerja;
4) Masih rendahnya tingkat kesejahteraan pekerja;
5) Makin maraknya calo tenaga kerja yang berkeliaran dan
masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap
mekanisme antar kerja dan prosedur yang benar dengan
ditandai banyaknya kasus TKI illegal;
6) Makin kritisnya masyarakat dan tingginya tuntutan
terhadap pelayanan.
26
Diagram analisis SWOT dengan analisis lingkungan
strategis :
Kekuatan ( Strenght )
1.Tersedianya Perda yang memberikan kewenangan otda di bidang Ketenagakerjaan&Ketransmigrasian
2.Tersedianya dok. RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2006 – 2010
3.Tersedianya dukungan dana baik APBD / APBN
4.Sarana&prasarana yang cukup memadai
5.Tersedianya Personel (SDM) yang memadai
6.Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
Kelemahan (Weakness)
1.Masih belum kuat nya komitmen semua personel terhadap Dinas
2.Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sapras yang memadai
3.Masih kurang profesionalnya beberapa personel organisasi
4.Masih minimnya tenaga teknis dan fungsional ( proses regenerasi belum berjalan dg baik)
5.Masih adanya ketimpangan dalam beban tugas dan overlapping (tumpang tindih) dalam penerapan tupoksi
6.Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi dalam hubungan intern.
Peluang (Opportunities)
1.Adanya dukungan politis dari Pemkab Kebumen & DPRD
2.Adanya dukungan lintas sektoral,LSM serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program
3.Hubungan industrial yang cukup kondusif tanpa gejolak ketenagakerjaan yg berarti
4.Makin dinamisnya perkembangan pelayanan antar kerja seiring dengan perkembangan teknologi informasi.
5.Makin terbukanya peluang kerjasama dengan daerah lain sejalan dengan perubahan paradigma dalam sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
6.Makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Tantangan ( Threats )
1.Tingginya angka pengangguran
2. Kesempatan kerje yang tersedia sangat terbatas
3.Banyaknya kasus TKI illegal sebagai akibat maraknya calo TKI yang berkeliaran di satu sisi dan di sisi yang lain masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mekanisme dan prosedur yang benar penempatan TK khususnya ke luar negeri.
4.Masih rendahnya kualitas , kompetensi ( daya saing ) dan produktivitas tenaga kerja.
5. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
6.Makin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima.
LINGKUNGAN INTERNAL LINGKUNGAN EKSTERNAL
ANALISIS LINGKUNGAN
27
3. Analisis Lingkungan
Setelah faktor – faktor lingkungan yang terdiri dari
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dapat
diidentifikasi, maka dilakukan analisis terhadap interaksi antara
: Kekuatan dan peluang; Kekuatan dan ancaman ; Kelemahan
dan peluang; dan Kelemahan dan tantangan.
Analisis yang dilakukan yaitu dengan melakukan
pencermatan, pembobotan terhadap masing – masing point
dari kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan sehingga
masing – masing faktor lingkungan internal dan eksternal
mencapai total nilai 100. Selanjutnya untuk tiap – tiap unsur
dalam faktor lingkungan tersebut diberi nilai dari angka 1 – 4
menurut nilai kepentingan dan pengaruhnya. Nilai 4 = sangat
berpengaruh, nilai 3 = berpengaruh, nilai 2 = kurang
berpengaruh, dan nilai 1 = tidak berpengaruh. Bobot yang ada
dikalikan nilai maka akan diperoleh score. Score inilah yang
menentukan urutan prioritas mana yang paling berpengaruh
terhadap tingkat keberhasilan. Secara rinci, penghitungan
analisis lingkungan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :
28
LINGKUNGAN STRATEGIS BOBOT NILAI SCORE RANKING
1 2 3 4 5
Analisis Lingkungan Internal
A. Kekuatan ( Strenght )
1.Tersedianya Perda yang memberikan kewenangan otonomi daerah di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
10 4 40 I
2..Tersedianya dokumen RPJMD kabupaten Kebumen Tahun 2006 – 2010
9 4 36 II
3.Tersedianya dukungan dana baik APBD / APBN 9 3 27 III
4.Sarana dan prasarana yang cukup memadai 8 3 24 IV
5.Tersedianya Personel (SDM) yang memadai 7 3 21 V
6.Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Ketenagakeraan & Ketransmigrasian
7 3 21 VI
A. Kelemahan ( Weakness )
1.Masih belum kuat nya komitmen semua personel terhadap Dinas
10 4 40 I
2.Masih belum optimalnya dukungan dana dengan sapras yang memadai
9 4 36 II
3.Masih kurang profesionalnya beberapa personel organisasi
9 3 27 III
4.Masih minimnya tenaga teknis dan fungsional proses regenerasi belum berjalan dg baik)
8 4 28 IV
5.Masih adanya ketimpangan dalam beban tugas dan overlapping (tumpang tindih) dalam penerapan tupoksi
7 3 21 V
6.Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi dalam hubungan intern.
7 3 21 VI
100
29
1 2 3 4 5
Analisis Lingkungan Eksternal
C. Peluang ( Opportunities )
1.Adanya dukungan politis dari Pemkab Kebumen & DPRD
10 4 40 I
2.Adanya dukungan lintas sektoral,LSM serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program
8 3 24 V
3.Hubungan industrial yang cukup kondusif tanpa gejolak ketenagakerjaan yg berarti
9 4 36 II
4.Makin dinamisnya perkembangan pelayanan antar kerja seiring dengan perkembangan teknologi informasi.
9 3 27 IV
5.Makin terbukanya peluang kerjasama dengan daerah lain sejalan dengan perubahan paradigma dalam sistem penyelenggaraan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
8 4 32 III
6.Makin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
6 3 18 VI
D. Tantangan ( Threats )
1.Tingginya angka pengangguran 10 4 40 I 2. Kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas 9 4 36 II
3.Banyaknya kasus TKI illegal sebagai akibat maraknya calo TKI yang berkeliaran di satu sisi dan di sisi yang lain masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mekanisme dan prosedur yang benar penempatan TK khususnya ke luar negeri.
9 3 27 IV
4.Masih rendahnya kualitas, kompetensi ( daya saing) dan produktivitas tenaga kerja.
8 4 32 III
5.Masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
8 3 24 V
6.Makin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan prima.
6 3 18 VI
100
30
D. Issue Strategis
Berdasarkan analisis lingkungan strategis tersebut di atas, maka dapat ditemukan issue – issue strategis sebagai berikut :
a. Optimasi sumber daya yang ada ( tenaga / personel, dana
dan sapras ) untuk mengatasi masalah pengangguran
dengan memanfaatkan dukungan politis dari Pemkab dan
DPRD.
( Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja untuk
mengatasi tingginya angka pengangguran dan
mengentaskan kemiskinan )
b. Optimasi sumber daya yang ada ( tenaga / personel, dana
dan sapras ) untuk mengatasi rendahnya kualitas dan
produktivitas Tenaga Kerja.
( Peningkatan kualitas & produktivitas Tenaga Kerja )
c. Optimasi sumber daya yang ada ( tenaga / personel, dana
dan sapras ) dengan dukungan lintas sektoral, LSM dan
peran serta masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan
dan kesadaran masyarakat terhadap mekanisme
penempatan dan perlindungan tenaga kerja.
( Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan
Luar Negeri untuk mengatasi angka pengangguran dan
mengantisipasi banyaknya kasus TKI illegal )
31
d. Optimasi sumber daya yang ada ( tenaga / personel, dana
dan sapras ) dengan dukungan lintas sektoral, LSM dan
peran serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
pekerja dan perlindungan tenaga kerja.
( Peningkatan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Tenaga Kerja untuk mengatasi rendahnya
kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja )
e. Optimasi sumber daya yang ada untuk meningkatkan
pengiriman transmigran dan pengembangan peluang
kerjasama (MOU) dengan dukungan Pemkab dan legislatif.
( Penyelenggaran dan pengembangan program
Transmigrasi )
32
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN
A. Tujuan
Untuk mendukung visi dan misi Dinas yang telah
ditetapkan maka tujuan pembangunan ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen yaitu :
1. Terwujudnya sistem manajemen pembangunan
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang terarah dan
berkelanjutan;
2. Meningkatkan tingkat kualifikasi yang dimiliki tenaga kerja
dalam rangka menyiapkan dan tersedianya tenaga kerja yang
terampil, mandiri dan berdaya saing;
3. Mengurangi jumlah pengangguran terbuka melalui peningkatan
perluasan dan pengembangan kesempatan kerja, penguatan
informasi pasar kerja dan bursa kerja;
4. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja
utamanya nakerwan dan pekerja anak ( AYTB ); penerapan
norma keselamatan dan kesehatan kerja ( K3 ) di perusahaan
untuk mencapai zero accident ( angka kecelakaan nihil );
5. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam upaya mewujudkan
ketenangan bekerja dan berusaha sehingga tercapai hubungan
industrial yang harmonis, aman dan kondusif;
33
6. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat
sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan
daerah, serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
B. Sasaran
Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara
terukur dan berorientasi pada hasil ( outcome ) yakni yang ingin
dicapai / dihasilkan secara nyata. Adapun sasaran yang ingin
dicapai dari pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan
dan ketransmigrasian adalah sebagai beikut :
1. Meningkatnya kelancaran pelayanan publik dengan didukung
sarana dan prasarana yang memadai;
2. Tercapainya peningkatan perencanaan program, sistem
informasi database yang akurat;
3. Meningkatnya kualitas SDM Aparatur ketenagakerjaan dan
ketransmigrasian;
4. Meningkatnya keterampilan dan kualitas calon tenaga kerja
yang sesuai dengan kompetensi dunia kerja dan kebutuhan
pasar kerja;
5. Meningkatnya kerjasama pendayagunaan fasilitas latihan dan
terserapnya siswa hasil latihan magang ke perusahaan;
6. Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui mekanisme
AKAN, AKAD dan AKL;
34
7. Meningkatnya perlindungan hukum bagi tenaga kerja
utamanya nakerwan dan pekerja anak ( AYTB ); penerapan
norma K3 di perusahaan agar tercapai zero accident ( angka
kecelakaan nihil );
8. Terlaksananya pembinaan tenaga kerja dan LKS tripartit
sehingga tercapai hubungan industrial yang harmonis antara
pekerja, pengusaha dan pemerintah;
9. Meningkatnya pembinaan, pengiriman dan penempatan
transmigran yang berkualitas, serta mengembangkan
kerjasama bidang transmigrasi ( MOU ) dengan daerah di luar
pulau jawa.
C. Kebijakan
Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat
kaitannya dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas.
Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan
kegiatan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
selama kurun waktu 2006 - 2010 adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan dan pendayagunaan sarana dan prasarana
yang optimal;
2. Peningkatan perencanaan dan system informasi
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
3. Peningkatan SDM melalui diklat teknis dan fungsional;
4. Peningkatan dan pengembangan kualitas dan produktivitas
tenaga kerja yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan
pasar kerja;
35
5. Peningkatan dan pendayagunaan fasilitas latihan melalui
kerjasama pihak III;
6. Peningkatan penempatan tenaga kerja Dalam dan Luar
negeri serta mengeliminir ekses – ekses negatif yang
timbul akibat kebijakan ini;
7. Pembinaan kewirausahaan dan pengembangan
produktivitas serta padat karya produktif;
8. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja di
perusahaan;
9. Membangun hubungan industrial yang harmonis antara
pekerja, pengusaha dan pemerintah;
10. Penyelenggaraan transmigrasi.
36
BAB IV
PROGRAM KERJA
A. Program Kerja
Dengan keterbatasan yang dimiliki, Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi berupaya maksimal untuk
meningkatkan kinerjanya guna mendukung keberhasilan
pembangunan bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi Dinas, dengan
cara menjabarkannya ke dalam program kerja ( sesuai dengan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ) sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
3. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
5. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
6. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
7. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
8. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
9. Program Transmigrasi Lokal
37
B. Kegiatan
Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan Dinas pada
masing – masing Bagian / Bidang dalam menjalankan
program kerja ( secara rinci dapat dilihat pada lampiran : Draft
Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Kebumen ) adalah sebagai berikut :
1. Bagian Tata Usaha
a. Belanja Administrasi Umum
b. Pengadaan sarana & prasarana kantor
c. Pengadaan Tanah
d. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
c. Pendidikan dan Pelatihan Formal
d. Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik
Daerah;
e. Penyusunan Data base Tenaga Kerja Daerah;
f. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan bagi
Pencari Kerja;
g. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan
Instruktur BLK.
38
2. Bidang Pelatihan Tenaga Kerja
a. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari
Kerja;
b. Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
3. Bidang Ketenagakerjaan
a. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
b. Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai;
c. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan
Pelatihan Kewirausahaan;
d. Pembinaan Ketenagakerjaan dan LKS Tripartit;
e. Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan
Penegakkan Hukum Terhadap Keselamatan dan
Kesehatan Kerja;
f. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian
Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan.
1. Bidang Transmigrasi
a. Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku
dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan
Kawasan Transmigrasi;
39
b. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta
Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan
SDM;
c. Penyuluhan Transmigrasi Lokal.
BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Kebumen Tahun 2006 – 2010
merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas, sebagai arah dan
pedoman bagi Dinas dalam penyelenggaraan kewenangannya di
bidang pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Rencana Strategis ini disusun dengan berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM )
Kabupaten Kebumen Tahun 2006 – 2010, selanjutnya Renstra
ini akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana
kerja tahunan yaitu Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen ; dan juga sebagai
bahan acuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk
menyusun laporan akuntabilitas instansi pemerintah ( Lakip ).
Pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
ini mustahil dapat berhasil tanpa adanya dukungan dan
komitmen yang kuat dari semua personel Dinas dalam
40
mengatasi berbagai persoalan yang berkaitan dengan
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang pada hakikatnya
menyangkut dan menyentuh harkat hidup masyarakat bawah
( grass root ) karena berbicara tentang tenaga kerja dan
transmigrasi tidak lepas dari masalah kemiskinan dan
pengangguran yang saat ini menjadi masalah nasional yang
sangat kompleks. Dengan komitmen yang kuat dari semua
personel di lingkungan internal Dinas serta dukungan dari
pemerintah kabupaten, lintas sektoral, LSM dan masyarakat ,
maka diharapkan dapat mewujudkan visi mulia: “Terwujudnya
tenaga kerja dan transmigran yang terampil, berkualitas,
mandiri dan sejahtera “
Meskipun hal ini sangat berat tapi bukannya mustahil
hal tersebut dapat terwujud di Kabupaten Kebumen.
Kepala
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kebumen
Drs. H. Bambang Hudrayanto Nasa, MM.Pd. Pembina Utama Muda
NIP. 130 918 827
41
