MAKALAH

PERBEDAAN EKONOMI, POLITIK DAN HUKUM DALAM BISNIS INTERNASIONAL

Oleh :Anya Karina MPS (170610120027)Dinda Rizki O (170610120085)Rizky Amalia (170610120119)Program Studi Ilmu Administrasi BisnisFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas PadjadjaranSeptember 2013

KATA PENGANTARPuji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami sehingga kami berhasil menyelesaikan makalah ini yang alhamdulillah tepat pada waktunya yang berjudul Perbedaan Ekonomi, Politik Hukum dalam Bisnis Internasional

Diharapkan makalah ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang Perbedaan ekonomi, politik dan hukum bisnis internasional. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita. Amin.

Jatinangor, 17 September 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

i

Daftar isi

ii

Bab IPendahuluan

Latar Belakang

1

Perumusan Masalah

2

Tujuan

2Bab IITinjauan Pustaka

Sistem Ekonomi

3

Sistem Hukum

5

Sistem Politik

10Bab IIIPembahasan

14Bab IVPenutup

Kesimpulan

17

Kritik dan Saran

18Daftar Pustaka

19

BAB I

PENDAHULUAN

I.1.Latar Belakang

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh aktor dalam suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Interaksi aktor - aktor yang dimaksud disini dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Perdagangan internasional turut mendorong terjadinya industrialisasi, perkembangan / kemajuan transportasi-teknologi, globalisasi, dll.Dalam melakukan bisnis internasioal kita harus memperhatikan perbedaan karateristik antar negara. Karateristik tersebut meliputi sistem ekonomi, politik dan hukum karena setiap negara memiliki sistem ekonomi, politik dan hukum yang berbeda-beda. Semua perbedaan itu mempunyai dampak dan pengaruh terhadap pelaksanaan dan pengelolaan bisnis internasional. Perdagangan internasional itu dipengaruhi sistem ekonomi yang berdampak pada industrialisasi negara, kemajuan transportasi, globalisasi dan kehadiran perusahaan multinasional. Lingkungan politik diakui sebagai faktor penting dalam banyak keputusan bisnis internasional. Studi menunjukkan bahwa nasionalisme dan perundangan dengan pemerintah dianggap sebagai masalah pokok bagi manajemen internasional.I.2.Perumusan Masalaha. Bagaimana sistem ekonomi, sistem hukum, dan sistem politik dalam bisnis internasional?

b. Bagaimana kasus mengenai bisnis internasional yang ada di sekitar kita?I.3.Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara ekonomi, hukum, dan politik dalam bisnis internasioanal. Selain itu, untuk mengetahui contoh kasus yang ada di sekitar kita.BAB II

TINJAUAN PUSTAKAA. SISTEM EKONOMIAda tiga bentuk sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi campuran.1. Sistem Ekonomi Pasar/ KapitalismeDalam sistem ekonomi pasar produksi barang dan jasa sepenuhnya diserahkan kepada hukum permintaan dan penawaran melalui mekanisme harga. Sistem ini sangat menguntungkan bagi konsumen karena akan lebih efisien dalam mengalokasikan sumber dayanya yang di miliki.Sistem ekonomi pasar atau liberal adalah sebuah sistem dimana adanya kebebasan baik untuk produsen maupun konsumen untuk berusaha yang didalamnya tidak ada campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi mekanisme pasar, jadi semua mekanisme pengaturan harga diserahkan ke pasar (tergantung mekanisme supply dan demand).Umumnya sistem ekonomi liberal di anut oleh negara-negara yang berada di kawasan barat (Amerika dan Eropa) seperti yang paling terkenal adalah negara adi daya Amerika Serikat yang belakangan terkena krisis keuangan. Ekonomi pasar (liberal) adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu liberal klasik seperti Adam Smith atau French Physiocrats Sistem ekonomi liberal tersebut mempunyai kaitannya dengan "kebebasan alami" yang dipahami oleh tokoh-tokoh ekonomi liberal klasik tersebut. Meskipun demikian, Smith tidak pernah menggunakan paham tersebut. Konsep dari ekonomi liberal ialah bergerak kearah suatu sistem ekonomi pasar bebas dan sistem berpaham perdagangan bebas.2. Sistem Ekonomi Komando

Sistem ekonomi komando kebalikan dari sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ini produksi barang dan jasa baik jumlah maupun harga ditentukan oleh negara. Semua aktivitas bisnis dikuasai oleh negara. Tujuannya adalah untuk memobilisasi sumber daya ekonomi untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tapi dalam kenyataannya sistem ini berjalan tidak efisien, membatasi inovasi produk sehingga mengakibatkan stagnasi ekonomi.Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi dimana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Sistem ini muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan atas berbagai kelemahan sistem ekonomi pasar. Dalam keadaan tertentu sistem ekonomi pasar malah menimbulkan berbagai keburukan sehingga diperlukan campur tangan pihak lain dalam hal ini pemerintah. Sistem ini pertama kali dicetuskan oleh Karl Marx. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat :a. Semua alat dan sumber produksi adalah milik Negara dan dikuasai Negara.b. Segala kebijaksanaan perekonomian diatur oleh pemerintahc. Jenis-jenis pekerjaan dan pembagian kerjanya diatur oleh pemerntah.3. Sistem Ekonomi Campuran Dalam sistem ekonomi campuran sebagian sektor ekonomi di kuasai oleh negara, dan sebagian sektor lainnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Biasanya, di dalam ekonomi campuran terdapat paduan unsur kapitalisme dan sosialisme. Tidak ada satu definisi yang pasti untuk ekonomi campuran, tetapi aspek penting yang menjadi cirinya adalah terdapatnya tingkat kebebasan ekonomi individu (termasuk kepemilikan industri secara individu) yang bersipadu dengan ekonomi terancang (termasuk campur tangan atas tanggung jawab sosial, pemulihan lingkungan, atau pemilikan aset atau sumber pengeluaran oleh negara). Pada praktiknya, banyak negara mulai dari Amerika Serikat hingga Kuba menjalankan sistem perekonomian yang dapat dianggap sebagai ekonomi campuran.B. SISTEM HUKUMSistem hukum adalah aturan atau hukum yang mengatur perilaku, bagaimana hukum diteapkan dan bagaimana tanggapan atas pengaduan di dapatkan. Sistem legal berpengaruh pada tingkat ketertarikan negara tersebut dalam menarik investasi. Perbedaan struktur hukum antar negara sangat bervariasi. Tiga isu penting dalam sistem hukum yaitu :

a. Bagaimana sistem hukum menjamin hak milik pribadi seperti hak paten, copyrights dan trademarks.b. Bagaimana hukum menjamin keamanan produk dan tanggung jawab produkc. Bagaimana kontrak hukum antar negara

LINGKUNGAN HUKUMSistem hukum yang digunakan negara diseluruh dunia sangat berbeda-beda. Sistem hukum nasional yang sangat berbeda-beda karena alasan-alasan sejarah, budaya, politik, dan agama.Hukum Anglo-SaxonHukum Anglo-Saxon (common law) adalah fondasi sistem hukum di Inggris dan bekas koloni-koloninya, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, India, Selandia Baru, Barbados, Saint Kitts, Nevis dan Malaysia. Hukum Anglo-Saxon didasarkan pada kebijakan kumulatif putusan-putusan para hakim tentang masing-masing perkara sepanjang sejarah. Perkara-perkara ini menciptakan preseden hukum, yang digunakan hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara serupa. Contohnya produsen produk-produk yang cacat akan lebih rentan terhadap gugatan di Amerika Serikat daripada di Inggris sebagai akibat dari perbedaan-perbedaan perkembangan dalam putusan hakim kedua negara tersebut. Selain perbedaan perkembangan putusan-putusan hakim, undang-undang tertulis juga berbeda diantara negara-negara Angglo Saxon. Contohnya banyak transaksi bisnis antara perusahaan dan pemerintah inggris dilindungi dari penyidikan publik. Sebaliknya di AS lebih banyak informasi antara perusahaan dan pemerintah.Sedangkan kebanyakan negara-negara barat lainnya banyak menggunakan sistem hukum kontinental yang diciptakan bangsa Romawi. Hukum Kontinental (civil law), didasarkan pada suatu kodifikasi atau daftar yang lengkap tentang apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sistem hukum kontinental berasal dari zaman Alkitab dengan bangsa Romawi, yang menyebarkannya diseluruh dunia barat.

Salah satu perbedaan penting antara hukum Anglo-Saxon dan hukum kontinental jelas dalam peran hakim dan pengacara. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, hakim bertindak sebagai wasit yang netral, yang mengatur berbagai pendapat pengacara pihak-pihak yang saling bersebrangan. Sedangkan, dalam hukum kontinental, hakim banyak mengambil tugas pengacara, dengan menentukan, contohnya, lingkup barang bukti yang harus dikumpulkan dan harus di hadirkan di pengadilan. Beberapa negara seperti Iran dan Arab Saudi menggunakan hukum agama. Hukum agama didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diciptakan secara resmi yang mengatur iman dan praktik suatu agama tertentu. Negara-negara yang berpedoman pada hukum agama sering mempunyai ciri-ciri seperti tidak adanya pembelaan dan prosedur banding, yang seharusnya membuat pihak luar berhati-hati. Andaikata ada sengketa dagang antara pengusaha asing dan pesaing lokal, perwakilan lokal tersebut dapat meminta polisi setempat untuk menahan pengusaha asing. Karena tidak ada pengadilan yang independent di negara tersebut untuk melindungi hak-hak orang asing. Sedangkan negara-negara dengan perekonomian yang direncanakan dengan terpusat menggunakan hukum birokratis. Hukum birokratis adalah apa saja yang dikatakan para birokrat tanpa memperdulikan hukum formal negara tersebut.kontrak dapat dibuat dan di akhiri oleh orang yang berkuasa. Di negara-negara yang mengandalkan hukum birokratis, kemampuan suatu bisnis Internasional untuk mengelola usaha-udsahanya sering terancam oleh birokrat.HUKUM YANG BERORIENTASI KE DALAM NEGERIHukum ini mempengaruhi segala segi usaha dalam negeri suatu perusahaan seperti: pengelolaaan tenaga kerjanya (undang-undang recruitment, kompensasi dan hubungan tenaga kerja), pembiayaan usaha-usahanya (undang-undang surat berharga, perbankan, krredit), pemasaran produk-produknya (undang-undang periklanan, distribusi, dan perlindungan konsumen) dan pengembangan serta penggunaan teknologi (undang-undang hak paten, hak cipta, dan merek dagang). Meskipun undang-undang seperti ini difokuskan untuk dalam negeri, peraturan tersebut tetap saja secara tidak langsung dapat mempengaruhi perusahaan dalam negeri untuk bersaing secara internasional dengan meningkatkan biayanya.Contohnya biaya tenaga kerja untuk pabrik-pabrik di Jerman, Prancis dan Belgia termasuk diantara yang tertinggi di dunia. Karena itu, pabrik-pabrik ini menyaksikan bahwa produk-produknya kurang mampu bersaing dari segi harga dalam pasar ekspor; banyak di antaranya yang bersaing di dunia internasional menekankan kualitas produknya daripada harganya.HUKUM LANGSUNG MEMPENGARUHI TRANSAKSI BISNISa. Sanksi: larangan perdagangan dengan negara tersebut. Seperti larangan akses ke barang-barang berteknologi tinggi, penarikan perlakuan tarif istimewa, pemboikotan barang-barang tersebut, penolakan pinjaman baru. b. Embargo: sanksi menyeluruh terhadap perdagangan dengan negara tertentu, dapat dilakukan serentak atau sendiri-sendiric. Fungsi ganda: pengendalian ekspor untuk barang-barang berteknologi tinggi yang banyak digunakan untuk kepentingan militer atau sipil.d. Ekstrateritorialisme: mengatur aktivitas-aktivitas bisnis yang di jalankan diluar perbatasannya.HUKUM YANG DITUJUKAN KE PERUSAHAAN-PERUSAHAAN ASINGa. NasionalisasiNasionalisasi adalah perubahan atau memindahkan kepemilikan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah. Nasionalisasi yang paling rentan terhadap tindakan semacam ini adalah industri yang tidak mudah dipindahkan. Contohnya adalah industri-industri sumber daya alam seperti produksi minyak mentah dan pertambanganan industri-industri padat modal seperti baja, kimia, dan penyulingan minyak.b. PrivatisasiPrivatisasi adalah perubahan kekayaan milik negara menjadi kekayaan milik swasta. Sebagian besar BUMN yang dijual ke swasta karena kekurangan modal, kelebihan karyawan, atau tidak menguntungkan serta tekanan persaingan yang di hadapi perusahaan. Banyak pemerintah membatasi kepemilikan asing terhadap perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk menghindari perekonomian dan industri-industri utamanya dikendalikan pihak asing.

DAMPAK PERUSAHAAN MULTINASIONAL TERHADAP NEGARA TUJUAN Dampak Ekonomi dan PolitikContohnya ketika jaringan-jaringan supermarket Barat seperti Carefour dari Prancis memasuki pasar Cina, perusahaan tersebut menawarkan kepada konsumen Cina pilihan yang lebih banyak, merk-merk nasional dan standar kesehatan yang tinggi. Perusahaan multinasional yang melakukan penanaman modal langsung akan menciptakan lapangan kerja. Namun apabila perusahaan-perusahaan multinasional bersaing langsung dengan perusahaan lokal akan dapat menyebabkan perusahaan lokal kehilangan laba dan pekerjaan. Misalnya masuknya Carefour ke Cina menyebabkan usaha-usaha keluarga dalam pasar makanan jalan di Cina lebih sulit untuk menambah mata pencaharian. Perusahaan multinasional juga memberi dampak politik hanya ukuran perusahaan itu saja sering membawa dampak yang besar dalam masing-masing negara yang menjadi tempat beroperasi.

Dampak BudayaKetika perusahaan menaikkan standar hidup lokal dan memperkenalkan produk baru yang belum ada sebelumnya, masyarakat dalam negara tersebut akan mengembangkan norma, standar dan perilaku yang baru.

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM BISNIS INTERNASIONALBiasanya empat pertanyaan harus dijawab agar sengketa internasional dapat diselesaikan:a. hukum negara mana yang berlaku?b. di negara mana seharusnya persoalan tersebut diselesaikan?c. teknik mana yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut : pengadilan, arbitrase, mediasi dan negosiasi?d. bagaimana penyelesaian tersebut akan dilaksanakan?

Jika suatu kontrak bisnis tidak berisikan jawaban atas dua pertanyaan diatas, masing-masing pihak mungkin akan berupaya agar perkara itu diperiksa dalam sistem pengadilan yang paling menguntungkan bagi kepentingan-kepentingannya sendiri, suatu proses yang dikenal sebagai forum shopping (penjajakan pengadilan).Suatu putusan pengadilan asing dilaksanakan atau tidak ditentukan oleh prinsip sikap hormat. Prinsip sikap hormat ini mengatakan bahwa suatu negara akan menaati dan melaksanakan dalam wilayahnya sendiri penilaian dan putusan pengadilan asing, dengan batasan-batasan tertentu. Agar prinsip tersebut berlaku, negara-negara umumnya menuntut tiga syarat untuk dipenuhi: a. Timbal balik antar negara-negarab. Tergugat diberi pemberitahuan dengan jelasc. Putusan pengadilan asing tidak menyimpang dari undang-undang dan traktat

C. SISTEM POLITIKLingkungan politik diakui sebagai faktor penting dalam banyak keputusan bisnis internasional. Studi menunjukkan bahawa nasionalisme dan perundangan dengan pemerintah dianggap sebagai masalah pokok bagi manajemen internasional. Sistem politik diartikan sebagai sistem pemerintahan. Dimensi-dimensi dalam sistem politik yang saling berhubungan :1. Kolektivisme dan IndividualismeSistem kolektivisme adalah sistem yang menekankan kepada pencapaian tujuan bersama dari pada tujuan individu. Hak individu untuk melakukan sesuatu dibatasi sebab kekhawatiran akan bertentangan dengan kepentingan masyarakat.2. Demokrasi dan TotaliterDemokrasi adalah sistem politik dimana pemerintah berasal dari rakyat yang di bentuk dengan cara di pilih langsung atau dipilih memalui parlemen. Totaliter adalah bentuk pemerintahan dimana satu orang atau satu partai politiok tertentu menguasai pemerintahan dan dengan tegas melarang adanya partai oposisi.RESIKO POLITIKResiko politik adalah perubahan-perubahan dalam lingkungan yang mungkin akan membawa pengaruh yang merugikan terhadap nilai kegiatan-kegiatan bisnis suatu perusahaan. Resiko politik dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Resiko kepemilikan, dimana harta-harta kekayaan perusahaan terancam oleh penyitaan atau pengambilalihan.b. Resiko pengoperasian, dimana operasi suatu perusahaan yang sedang berjalan terancam oleh perubahan-perubahan hukum, standar lingkungan, undang-undang perpajakan, terorisme, dan lain-lain.c. Resiko transfer, dimana pemerintah melakukan campur tangan dalam kemampuan suatu perusahaan memindahkan dana ke dan dari negara tersebut.Untuk melindungi diri dari perubahan-perubahan tersebut. Perusahaan harus secara terus menerus memantau situasi politik di negara-negara yang menjadi tempatnya melakukan bisnis dengan melakukan konsultasi kepada staf, pejabat kedutaan dan apabila tepat kepada perusahaan-perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penilaian resiko politik.ASPEK POLITIK DALAM BISNIS INTERNASIONAL Aspek politik tergolong kritis dalam perlusan operasi perusahaan internasional. Perusahaan multinasional biasanya melakukan analisis resiko politik terhadap negara yang menjadi wilayah operasinya tidak mengherankan bagi suatu perusahaan untuk tidak melakukan investasi di negara yang mengalami peperangan atau instabilitas politik dalam negeri sikap ini didasari akan kekhawatiran akan perubahan situasi politik yang bisa merugikan operasi perusahan multinasional.Sebagai contoh, suatu studi untuk PBB, menunjukkan 1.705 perusahaan transnasional yang dibebaskan secara paksa (divestment) di 79 negara berkembang selama 20 tahun dari tahun 1960-1979. Masalah perusahaan multinasional yang sering menjadi topik perdebatan politik, karena kehadirannya yang mempengaruhi politik dalam negeri suatu negara. Meluasnya operasi perusahaan multinasional di negara-negara berkembang dikhawatirkan akan mengurangi bobot kedaulatan negara, dan tidak jarang dicurigai sebagai bentuk perluasan kapitalisme yang bertentangan dengan prinsip/ideologi nasional mereka. Kehadiran investasi negara-negara Barat dan Jepang sempat menjadi masalah politik dalam negeri Indonesia. Di mata orang Indonesia aspek dari modal asing ini dianggap sebagai pengaruh negatif dari kebijaksanaan-kebijaksanaan sekarang yang diberlakukan. Karena mereka berpendapat penanaman modal asing telah memperbesar ketergantungan Indonesia kepada negara-negara Barat dan Jepang.

Masing-masing negara berbeda keadaan politik dan dasar hukum yang dianutnya. Politik suatu negara dicerminkan oleh struktur pemerintahan dan sistem partai politiknya. Pemerintahan suatu negara dibedakan antara sistem parlementer (republik dan monarki konstitusional) dan absolut (monarki absolut dan diktatoriat). Sistem kepartaian dibedakan antara sistem dua-partai, multi partai, satu partai, atau satu partai yang dominan. Resiko politik dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. Resiko kepemilikan (ownership risk) menyangkut kehidupan dan kekayaan perusahaan (konsfiskasi, ekspropriasi, dan domestikasi),2. Resiko operasional (operating risk) berkaitan dengan kelancaran usaha, dan3. Resiko pengalihan (transfer risk) berkaitan dengan resiko pelarian modal.

Politik internasional diwarnai oleh berbagai relasi yang bersifat global dan kekuatan politik dunia. Dengan kata lain, pengaruh politik dunia dapat dibedakan oleh relasi global, politik transnasional, dan kekuatan politik tinggi.

Meskipun demikian, pengaruh politik internasional pada bisnis internasional secara khusus ditentukan oleh politik bilateral antara negara asal dengan negara tujuan juga oleh perjanjian multilateral antar beberapa negara. Tidak selalu pengaruh politik internasional bersifat negatif. Jika hubungan bilateral antar negara berkembang positif, maka bisnis pun dapat merasakan manfaatnya. BAB IIIPEMBAHASANKesepakatan ASEAN-China Free Trade Areayang dimulai awal tahun 2010 merupakan sebuah kebijakan yang strategis. Dari kesepakatan tersebut bisa lahir kebijakan fiskal bersama, seperti yang dilakukan Uni Eropa setelah melalui beberapa proses integrasi ekonomi. Namun, tidak menutup kemungkinan kesatuan kebijakan tersebut akan mengarah kepada integrasi regional yang lebih menyeluruh, termasuk politik. David Mitrany menyebut proses tersebut dengan ramifikasi. Uni Eropa memulainya dengan kerjasama batubara dan baja (European Coal and Steel Community). Kerjasama itu kemudian mengalami ramifikasi atau istilah ernst haas spill over sampai saat ini telah menciptakan mata uang bersama. Jika mengacu pada Mitrany, tentunya ACFTA akan berdampak positif bagi perekonomian maupun keamanan Asia Tenggara. Dalam bidang perekonomian, terjalinnya ACFTA akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Hingga 2005 ASEAN menjadi mitra kerjasama kelima terbesar bagi China. Nilai investasi ASEAN ke China sebesar 28 persen sejak tahun 1991 sampai 2001. Sedangkan investasi China ke ASEAN sebesar 7,7 persen dari seluruh investasi China ke luar negeri. Nilai invenstasi China ke ASEAN yang relatif kecil sebenarnya seimbang dengan besarnya nilai investasi ASEAN ke China. China sendiri merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Hal tersebut merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi negara-negara Asia Tenggara. Kerjasama ACFTA selain memunculkan interdependensi juga akan menjadikan China sebagai negara hegemon di kawasan. Hal itu bisa dilihat dari perekonomian yang terus melesat mengejar Amerika Serikat dalam satu dekade terakhir. Bank Dunia memprediksi. China akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar mengalahkan AS, 25 tahun yang akan datang. Dan yang lebih mengagetkan, tujuh dari lima belas ekonomi dunia akan berasal dari kawasan Asia. Tentunya prediksi semacam ini akan menimbulkan dampak yang sangat positif bagi negara-negara Asia Tenggara. Absennya AS di kawasan Asia Tenggara merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kedekatan China dengan negara-negara Asia Tenggara. Permasalahan keamanan yang pernah membuat hubungan China dan beberapa negara Asia Tenggara tegang di masa-masa Perang Dingin, kini telah mencair. Begitu juga dengan permasalahan sengketa wilayah di Laut China Selatan. Sengketa klaim kepemilikan kepulauan Paracel di Laut China Selatan antara China, Filipina dan juga Vietnam juga dapat diredam sangat baik, dengan dibentuknya kerjasama untuk mencari cadangan minyak bersama di wilayah itu. Kesepakatan tersebut tentunya sangat positif, mengingat sengketa wilayah Laut China Selatan telah berlangsung secara terbuka pada tahun 1996. Pada tahun tersebut terjadi aksi tembak menembak antara angkatan laut China dan Filipina di dekat pulau Capones. Peristiwa tersebut terjadi beberapa kali sampai tahun 1999. Kerjasama-kerjasama tersebut nampaknya menjadi semakin bermakna, ketika memasuki abad 21, China giat mengembangkan kemampuan soft power-nya. Hard power seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi dan pertahanan yang dimiliki oleh China tidak perlu diragukan lagi. Saat ini soft power China yang berbasis pada budaya, filosofi-filosofi tradisional, dan lain sebagainya, semakin diminati oleh negara-negara di Asia Tenggara. Joseph Nye mengatakan, soft power adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan melalui ketertarikan (attraction) daripada paksaan atau bayaran. Salah satu perbedaan mendasar antara hard dan soft power terletak pada medianya. Jika soft power menggunakan budaya sebagai media untuk menarik negara atau aktor lain, hard power menggunakan ancaman, paksaan atau hukuman (sticks and carrots). Soft power itu ditandai dengan kesuksesan China meyakinkan negara-negara di Asia Tenggara terhadap kebijakan good neighbourly relations. Selain itu, keaktivan China dalam upaya menjaga perdamaian dunia, melalui PBB, ASEAN Regional Forum atau Shanghai Cooperation Organization (SCO), juga memberi nilai tersendiri bagi China. Kerja sama yang dibangun oleh Negara-negara ASEAN dengan China yang notabene merupakan suatu kerja sama yang akan sangat berdampak positif bagi kedua belah pihak, khususnya Negara ASEAN. Adanya langkah-langkah nyata dari China yang memang dikenal sangat giat dalam berinovasi bisnis , pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi dalam tekhnologi telah membuat Negara-negara ASEAN yang bekerja sama dengan China ini kini lebih mempunyai pandangan ke depan tentang bagaimana bersaing dalam dunia bisnis. Disamping itu, kemajuan perdagangan dan bisnis di China yang merupakan Negara yang mempunyai penuduk terpadat di dunia membuat Negara-negara ASEAN akan sedikit terbantu dan akan lebih mempunyai lahan untuk berinvestasi. Perubahan kebijakan luar negeri China yang signifikan tentunya juga sangat berdampak pada negara-negara Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara yang sempat mengalami kekosongan kekuasaan kini telah diisi oleh China. China telah berhasil masuk di kawasan Asia Tenggara, dengan perubahan kebijakan luar negeri yang lebih bersahabat dan ditunjang dengan soft powernya. Perpaduan yang menarik dan baru antara sistem politik otoriter (satu partai) dengan ekonomi liberal, meningkatkan ketertarikan negara-negara Asia Tenggara untuk mengikuti jejak China. Keterpurukan demokrasi liberal di abad 21 memberikan dampak yang berarti bagi kawasan Asia Tenggara. Negara-negara seperti Myanmar dan Thailand yang masih memiliki kultur otoriter, sedikit banyak akan terpengaruh oleh China. Pengaruh China yang kuat di kawasan Asia Tenggara itu berdampak pada sistem internasional, terutama Amerika Serikat. AS yang telah mengalami kegagalan di Afghanistan dalam perang melawan terorisme, sadar bahwa Asia Tenggara telah lama ditinggalkannya. Negara-negara Asia Tenggara saat ini lebih bersifat cair, tidak lagi terkotak-kotak oleh ideologi. Mereka lebih bebas memilih pihak mana yang lebih menguntungkan. Fenomena ini tentu membuat AS khawatir, karena kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang terpenting. Kekhawatiran AS ini bisa berdampak buruk bagi perdamaian dunia, karena selama ratusan tahun, ketakutan akan meningkatnya kekuatan rival bisa menyebabkan perang. Yang dimaksudkan disini adalah bagaimana kebiasaan AS yang sering panik dan membuat konflik ketika mereka sudah berada pada posisi yang tidak aman.

BAB IVPENUTUP1. KesimpulanDalam bisnis internasional sistem ekonomi, sistem hukum, dan sistem politik sangat berpengaruh. Tiga hal tersebut merupakan yang terpenting dalam jalannya bisnis internasional. Di dalam sistem ekonomi terdapat tiga bentuk sistem ekonomi, pertama sistem ekonomi pasar/ kapitalisme. Dalam sistem ekonomi pasar, produksi barang dan jasa sepenuhnya diserahkan kepada hukum permintaan dan penawaran melalui mekanisme harga. Bentuk kedua adalah sistem ekonomi komando. Dalam sistem ini produksi barang dan jasa baik jumlah maupun harga ditentukan oleh negara. Dan bentuk yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Dalam sistem ekonomi campuran sebagian sektor ekonomi di kuasai oleh negara, dan sebagian sektor lainnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan lebih dari satu aspek sistem ekonomi. Biasanya, di dalam ekonomi campuran terdapat paduan unsur kapitalisme dan sosialisme.Selain sistem ekonomi terdapat juga sistem hukum. Yang dimaksud sistem hukum adalah aturan atau hukum yang mengatur perilaku, bagaimana hukum diteapkan dan bagaimana tanggapan atas pengaduan di dapatkan. Sistem legal berpengaruh pada tingkat ketertarikan negara tersebut dalam menarik investasi. Sistem hukum yang digunakan negara diseluruh dunia sangat berbeda-beda. Sistem hukum nasional yang sangat berbeda-beda karena alasan-alasan sejarah, budaya, politik, dan agama.Dan yang terakhir adalah sistem politik. Lingkungan politik diakui sebagai faktor penting dalam banyak keputusan bisnis internasional. Sistem politik diartikan sebagai sistem pemerintahan. Di dalam sistem politik terdapat dimensi-dimensi yang saling berhubungan seperti kolektivisme dengan individualisme dan demokrasi dengan totaliter.2. Kritik dan Saran

Penulis mengakui bahwa dalam penyusunan makalah ini tidak terlepas dari kesalahan dan keterbatasan. Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan.DAFTAR PUSTAKARusdin, Drs., Msi: 2002. Bisnis Internasional Teori, Masalah, dan Kebijakan. Bandung. Alfabeta

http://www.blog.jtc-indonesia.com/2010/05/hukum-perdagangan-internasional.htmlhttp://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_internasionalhttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Perdagangan_internasional&action=edit&section=1http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_campuranhttp://jackgankz.wordpress.com/2012/01/01/analisis-kasus-bisnis-internasional/

19