PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA · daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan diperlukan programpendukunglainnya; bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR27 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTANBARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL, TERPENCIL, TERLUAR,

Menimbang

SK No 099133 A

DAN PERBATASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menurunkan disparitas harga barangdalam rangka menjamin ketersediaan barang,meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untukkesinambungan pelayanan penyelenggaraan angkutanbarang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar,dan perbatasan guna mendukung konektivitas logistikantarmoda transportasi, perlu mengatur kembalipenyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untukangkutan barang dari dan ke daerah tertinggal,terpercil, terluar, dan perbatasan;

. bahwa untuk mempercepat penyelenggaraan kewajibanpelayanan publik untuk angkutan barang dari dan kedaerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasandiperlukan program pendukunglainnya;

bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publikuntuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal,Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, belum optimaluntuk menurunkan disparitas harga barang gunamenjamin kesinambungan pelayanan penyelenggaraanangkutan barang sebagaimana dimaksud dalamhurufa, sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, hurufb, dan huruf¢, perlumenetapkan Peraturan Presiden tentangPenyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untukAngkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal,Terpencil, Teriuar. dan Perbatasan;

Mengingat :..

Mengingat

SK No 099134A

2

3


-2-

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020tentangCipta Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Llembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran


Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573);

7. Peraturan...

Menetapkan

SK No 099135 A

4%,


-3-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentangAngkutan di Perairan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan diPerairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5208);

8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentangPenetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokokdan Barang Penting (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor138);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAANKEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTANBARANG DARI DAN KE DAERAH TERTINGGAL,TERPENCIL, TERLUAR, DAN PERBATASAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barang adalah pelaksanaan angkutanbarang dari dan ke daerahtertinggal, terpencil, terluar,

dan perbatasan sesuai dengan trayek yang telahditetapkan, dengan tetap memperhatikan dan menjagakeselamatan serta keamanantransportasi.

2. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan

dan/atau perairan dengan batas-batas_ tertentusebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatanpengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapalbersandar, naik turun penumpang dan bongkar muatbarang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapalyang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dankeamanan pelayaran dan kegiatan penunjangpelabuhanserta sebagai tempat perpindahanintra danantarmoda transportasi.

3. Bandar...

SK No 099136A

a

10.

11.

PeS

%


-4-

Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atauperairan dengan batas-batas tertentu yang digunakansebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepaslandas, naik turun penumpang, bongkar muat barang,dan tempat perpindahan intra dan antarmodatransportasi, yang dilengkapi dengan fasilitaskeselamatan dan keamanan penerbangan, serta

fasilitas pokok danfasilitas penunjanglainnya.

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yangmenjadi satu kesatuan pelayanan angkutanpenumpang dan/atau barang dari satu Pelabuhan kePelabuhan lainnya.

Jaringan Lintas Penyeberangan adalah suatu alurperairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danauyang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dariBandar Udara asal ke Bandar Udara tujuan melaluijalur penerbangan yang telah ditetapkan.

Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yangmenurut kegiatannya melayani kegiatan angkutanlaut.

Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyatyangbersifat tradisional dan mempunyaikarakteristiktersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairandengan menggunakan kapal layar, kapal layarbermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbenderaIndonesia dengan ukurantertentu.

Angkutan Darat adalah perpindahan orang dan/ataubarang dari suatu tempat ke tempat lain denganmenggunakan kendaraan di ruanglalu lintas jalan.

Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yangberfungsi sebagai jembatan yang menghubungkanjaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yangdipisahkan oleh perairan untuk mengangkutpenumpangdan kendaraan beserta muatannya.

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan denganmenggunakan pesawat udara untuk mengangkutpenumpang, kargo, dan/atau pos untuk satuperjalanan atau lebih dari satu Bandar Udara keBandar Udara yang lain atau beberapa Bandar Udara.

12. Sentra...

SK No 099137 A

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

&PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-5-

Sentra Logistik adalah tempat penyimpanan,pemasaran dan/atau pendistribusian barang secaraterintegrasi yang diangkut melalui moda angkutandarat, angkutan laut, atau angkutan udara.

Tol Laut adalah pelaksanaan pelayanan angkutanbarang di laut dari Pelabuhan ke Pelabuhan lainnyadengan menggunakan mekanisme PenyelenggaraanKewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.

Jembatan Udara adalah pelaksanaan angkutan udarakargo dari Bandar Udara ke Bandar Udara lainnyadan/atau dari Bandar Udara ke Bandar Udara denganmenggunakan mekanisme kewajiban pelayanan publikangkutan barang dari dan ke daerah tertinggal,terpencil, terluar, dan perbatasan.

Kargo adalah setiap barang yang diangkut olehpesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selainpos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan,barang bawaan,atau barang yang tidak bertuan.

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yangselanjutnya disingkat SKPT adalah pusat bisniskelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulusampaike hilir berbasis kawasan.

Perintah Pengapalan (Shipping Instruction) adalah suratyang dibuat oleh pemilik barang atau perusahaan jasapengurusan transportasi (shipper) yang ditujukankepada carrier atau kapal (pelayaran) untuk menerimadan memuat muatan yang tertera dalam surattersebut.

Informasi Muatan dan Ruang Kapal yang selanjutnyadisingkat IMRK adalah sistem informasi berbasisaplikasi dalam jaringan yang menginformasikankapasitas ruang muat di atas kapal yang digunakanuntuk proses pemesanan dan pengiriman barang ataumuatan.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesiayang memegang kekuasaan pemerintahan negaraRepublik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presidendan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

20. Pemerintah...

SK No 099138 A

20.

21.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

gt?pS


-6-

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang transportasi.

BABIIKEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian KesatuUmum

Pasal 2

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barang diselenggarakan oleh PemerintahPusat.

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barang sebagaimana dimaksud padaayat(1)meliputi pelayanan Angkutan Laut, Angkutan Darat,dan Angkutan Udara.

Barang sebagaimana dimaksud padaayat(1) meliputi:a. barang kebutuhan pokok dan barang penting,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. jenis barang lain sesuai dengan kebutuhanmasyarakat daerah tertinggal, terpencil, terluar,dan perbatasan.

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3),termasuk ternak dan ikan serta muatan balik yangberasal dari daerah yang disinggahi oleh angkutanbarangdi laut, darat, dan udara.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang perdagangan melakukan:a. pengaturan pendistribusian barang; danb. pendataan, pemantauan dan evaluasijenis, jumlah

dan harga barang dari dan ke di masing-masingdaerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasanyang masuk dalam program PenyelenggaraanKewajiban Pelayanan Publik Untuk AngkutanBarang di laut, darat, dan udara dan programpendukungnya berkoordinasi dengan PemerintahDaerah.

(6) Ketentuan...

SK No 099139 A

Oe)


-7-

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis barang lainsebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b danpengaturan pendistribusian barang sebagaimanadimaksud pada ayat (5) huruf a diatur denganPeraturan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perdagangan.

(7) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang perdagangan dalam mengatur ketentuanlebih lanjut mengenai jenis barang lain sebagaimanadimaksud padaayat(6):

a. memperhatikan masukan dari Menteri danPemerintah Daerah; dan

b. berkoordinasi dengan menteri koordinator yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkemaritiman daninvestasi.

Pasal 3

Dalam hal masih tersedianya ruang muat kapal Tol Laut,barang pengadaan milik pemerintah, badan usaha miliknegara, badan usaha milik daerah, atau selain barangsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), dapatdiangkut melalui mekanisme Penyelenggaraan KewajibanPelayanan Publik Untuk Angkutan Barang ke daerahtertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan, dengan

dikenakan tarif komersial sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan KewajibanPelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di laut,darat, dan udara dapat dibentuk Sentra Logistik.

(2) Sentra Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat berupa SKPT,Industri Kecil Menengah, KawasanIndustri, Rumah Kita, dan/atau Depo Gerai Maritim.

(3) Sentra Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diselenggarakan oleh pemerintah.

(4) Penyelenggaraan Sentra Logistik sebagaimanadimaksud pada ayat(2) dapat dilaksanakan oleh badanusaha milik negara melalui mekanisme penugasan olehmenteri sesuai dengan kewenangannya.

Bagian...

SK No 099140 A

(1)

(2)

(3)

Q)

(2)

(3)

a


-8-

Bagian KeduaAngkutan Barang di Laut

Pasal 5

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barang di laut wajib memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. melaksanakan pelayaran angkutan barangberdasarkan tarif dan Jaringan Trayek yangditetapkan oleh Menteri serta diumumkan secaratransparan ke dalam portal IMRK;

b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semuapengguna jasa sesuai dengan standar pelayananyang ditetapkan oleh Menteri;

c. menjaga keselamatan dan keamanan pelayaranserta angkutan barang;

d. memenuhi sarana dan prasarana Pelabuhan yangditetapkan oleh Menteri; dan

e€. mempertimbangkan efisiensi dan kelancaraanangkutan barang.

Jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a meliputi Jaringan Trayek utama maupunJaringan Trayek pendukung sebagai feeder kePelabuhan lainnya.

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barangdi laut sebagaimana dimaksud padaayat(1) berupa subsidi angkutan barangdilaut.

Pasal 6

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban PelayananPublik Untuk Angkutan Barang di laut, PemerintahPusat menugaskan badan usaha milik negara dibidang angkutan laut.Menteri memberikan penugasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada PT Pelayaran NasionalIndonesia (Persero).

Selain penugasan kepada badan usaha milik negarasebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapatmenugaskan kepada badan usaha milik negara lainnyadi bidang angkutanlaut.

(4) Dalam...

SK No 099141 A

&PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-9-

(4) Dalam hal terdapat keterbatasan armada untukPenyelenggaraan Pelayanan Publik Untuk AngkutanBarang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat(1),Menteri dapat melakukan pemilihan penyedia jasalainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang pengadaanbarang/jasa pemerintah.

Pasal 7

Dalam rangka mendukung konektivitas PenyelenggaraanKewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dilaut, pemerintah dapat melibatkan Angkutan LautPelayaran-Rakyat.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai PenyelenggaraanKewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dilaut diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 9

(1) Setiap barang yang diangkut melalui PenyelenggaraanKewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barangdi laut wajib dilengkapi dengan Surat Pengapalan(Shipping Instruction).

(2) Ketentuan mengenai Surat Pengapalan (ShippingInstruction) dilaksanakan berdasarkan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian KetigaAngkutan Barang di Darat

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barang di darat wajib memenuhiprinsip-prinsip sebagai berikut:

a. melaksanakan angkutan barang berdasarkan tarifdan jaringan trayek jalan serta Jaringan LintasPenyeberangan dengan menggunakan sisteminformasi berbasis aplikasi dalam jaringan yangmenginformasikan operasional muatan pengirimanbarang;

b. memberikan ...

SK No 099142 A

(2)

(1)

(2)

(3)

&


-10-

b. memberikan perlakuan dan pelayanan bagi semuapengguna jasa sesuai dengan standar pelayananyang ditetapkan oleh Menteri;

c. menjaga keselamatan dan keamanan angkutanbarang;

d. memenuhi sarana dan prasarana yang ditetapkanoleh Menteri; dan

e. mempertimbangkan efisiensi dan kelancaraanangkutan barang.

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barang di darat sebagaimana dimaksudpadaayat(1) berupa subsidi angkutan barangdi darat.

Pasal 11

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barang di darat meliputi:

a. angkutan jalan; dan

b. Angkutan Penyeberangan.

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban PelayananPublik Untuk Angkutan Barang di darat sebagaimanadimaksud padaayat (1), Menteri menugaskan kepada:

a. Perum DAMRI untuk angkutan jalan; dan/atau

b. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) untuk AngkutanPenyeberangan.

Dalam hal terdapat keterbatasan armada untukPenyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barang di darat sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Menteri dapat melakukan pemilihanpenyedia jasa lainnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang pengadaanbarang/jasa pemerintah.

Pasal 12

Ketentuan lebih Jlanjut mengenai PenyelenggaraanKewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang didarat diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian...

SK No 099143 A


-ll-

Bagian KeempatAngkutan Barang di Udara

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan di udara dilaksanakan melalui programJembatan Udara.

(2) Program Jembatan Udara sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat berupa kegiatan Angkutan Udaraperintis Kargo dan subsidi kegiatan Angkutan UdaraKargo.

(3) Penyelenggaraan program Jembatan Udarasebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib memenuhiprinsip-prinsip sebagai berikut:a. kegiatan Angkutan Udara Kargo berdasarkan Rute

Penerbangan yang ditetapkan oleh Menteri dandapat diberikan kompensasi berupa subsidi operasiangkutan udara dan/atau subsidi angkutan bahanbakar minyak;

b. pelaksana Angkutan Udara Kargo mematuhiketentuan keselamatan dan keamananpenerbangan serta pelayanan angkutan Kargo; dan

c. Bandar Udara menyediakan fasilitas sesuai denganperuntukan Angkutan Udara barang/Kargo diBandar Udara.

Pasal 14

Program Jembatan Udara dilaksanakan oleh Menterimelalui:

a. penugasan kepada badan usaha milik negara yangbergerak di bidang Angkutan Udara untuk subsidiAngkutan Udara Kargo; dan/atau

b. proses lelang atau bentuk lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Jembatan Udara dapat merupakan kelanjutanPenyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barangdi laut diteruskan melalui angkutan jalandan/atau Angkutan Penyeberangan ke Bandar Udaraterdekat menuju Bandar Udara yang ditetapkan.

Pasal 16...

SK No 099144A

oy


-12-

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai PenyelenggaraanKewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang diudara diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 17

Dalam melaksanakan penugasan dalam rangkaPenyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barang, badan usaha milik negara dapatmelakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerahdan/atau swasta sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BABIIIPENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraankewajiban pelayanan publik Untuk Angkutan Barangbersumberdari:a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atauc. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Alokasi anggaran untuk Penyelenggaraan KewajibanPelayanan Publik Untuk Angkutan Barang yang sudahditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara digunakan sebagai dasar untuk membuatkontrak dengan badan usaha milik negara dan/ataubadan usaha lainnya yang akan melaksanakankewajiban pelayanan publik.

(2) Kontrak dengan badan usaha milik negara dan/ataubadan usaha_ lainnya di bidang angkutanditandatangani segera setelah diterbitkannya DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran.

(3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuatpaling sedikit:a. para pihak yang melakukan perjanjian;b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian

yangjelas;

c. hak...

SK No 099145 A

(1)

(2)

(3)

wf


-13-

c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalamperjanjian;

d. nilai atau kontrak perjanjian, serta syarat-syaratpembayaran;

e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas danterinci;

f. ketentuan mengenaicidera janji dan sanksi dalamhal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;penyelesaian perselisihan; danketentuan mengenai keadaan memaksa.po

o

BAB IVPEMBENTUKAN GUGUS TUGAS

Pasal 20

Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang kemaritiman dan investasimengoordinasikan dan mengawasi PenyelenggaraanKewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barangserta melaporkan kepadaPresiden paling sedikit 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jikadiperlukan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalampengawasan Penyelenggaraan Kewajiban PelayananPublik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksudpada ayat (1), menteri koordinator yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangkemaritiman dan investasi membentuk gugus tugas(taskforce).

Gugus tugas (task force) sebagaimana dimaksud padaayat (2) beranggotakan kementerian dan lembagaterkaityang menangani Penyelenggaraan Kewajiban PelayananPublik Untuk Angkutan Barang.

Pasal 21

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan PublikUntuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perdagangan berkoordinasi denganPemerintah Daerah untuk:

a. memberikan dukungan dalam pembinaan dansosialisasi;

b. melakukan...

SK No 099146A

gf


-14-

b. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatanSentra Logistik; dan

ce. melakukan peningkatan perdagangan produkunggulan daerah untuk memaksimalkan muatan balik.

Pasal 22

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan PublikUntuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahandi bidang kelautan dan perikanan:

a. melakukan konsolidasi muatan hasil perikanan dankelautan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomidaerahtertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;

b. melakukan sinkronisasi dan optimalisasi fungsi SKPTdi daerah dengan Sentra Logistik sebagai programpendukung Penyelenggaraan Kewajiban PelayananPublik Untuk Angkutan Barang;

c. melakukan peningkatan perdagangan hasil perikanandan kelautan serta menghidupkan industri perikanannasional, khususnyadi Indonesia bagian timur untukmemaksimalkan muatanbalik; dan

d. membantu sosialisasi kepada pelaku usaha perikananuntuk memanfaatkan program PenyelenggaraanKewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.

Pasal 23

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan PublikUntuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang desa, pembangunan daerahtertinggal, dan transmigrasi:

a. berkoordinasi dengan Badan Nasional PengelolaanPerbatasan untuk memberikan masukan mengenaitrayek atau Rute Penerbangan PenyelenggaraanKewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barangbaik laut, darat, dan udara agar mampu menjangkaudaerah perbatasan;

b. ikut serta dalam melakukan pengawasan distribusilogistik di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan

perbatasan; dan

c. melakukan.. .

SK No 099147 A

&PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-15-

c. melakukan pembinaan kepada Pemerintah Daerahdalam pengawasandistribusi barang pokok dan barangpenting, pengawasan harga dan pemberdayaan badanusahamillik daerah atau badan usaha milik desa ataukoperasi desa sebagai Sentra Logistik melaluimekanismekerja sama.

Pasal 24

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan PublikUntuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil danmenengah melakukan peningkatan perdagangan hasilproduksi usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah

untuk memaksimalkan muatan balik.

Pasal 25

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan PublikUntuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pertanian:

a. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerahdalam melakukan konsolidasi muatan hasil tanamanpangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakanuntuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerahtertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;

b. melakukan sinkronisasi dan optimalisasi fungsilumbung desa, sentra produksi, dan sentra industri

daerah dengan Sentra Logistik sebagai programpendukung Penyelenggaraan Kewajiban PelayananPublik Untuk Angkutan Barang; dan

ec. melakukan peningkatan perdagangan hasil tanamanpangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakanuntuk memaksimalkan muatanbalik.

Pasal 26

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan PublikUntuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perindustrian:

a. memberikan...

SK No 099148 A

:

PRESIDENREPUBLIK

INDONESIA

-16-

memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerahdalam melakukan konsolidasi muatan hasil industriuntuk peningkatan pertumbuhan ekonomi daerahtertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan;

melakukan sinkronisasi dan optimalisasi fungsiindustri daerah dengan Sentra Logistik sebagaiprogram pendukung Penyelenggaraan KewajibanPelayanan Publik Untuk Angkutan Barang;

melakukan peningkatan perdagangan hasil industridaerah untuk memaksimalkan muatanbalik;

memfasilitasi pemberdayaan dan perkuatan industriangkutan pedesaan dalam rangka produktivitasmasyarakatdi daerah tertinggal, terpencil, terluar, danperbatasan; dan

memfasilitasi pemberdayaan industri angkutanperairan dan perkuatan industi perkapalan nasionaldalam rangka mendukung Penyelenggaraan KewajibanPelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.

Pasal 27

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan PublikUntuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang badan usaha milik negara:

a. melakukan pembinaan dan pengawasan_terhadapbadan usaha milik negara yang mendapatkanpenugasan dalam Penyelenggaraan KewajibanPelayanan Publik Untuk Angkutan Barang dan SentraLogistik;

mendorong badan usaha milik negara yangmendapatkan penugasan untuk melakukan_berbagaiupaya korporasi dalam menekan biaya_logistik,termasuk melalui pemberian potongan tarif untukkelancaran Penyelenggaraan Kewajiban PelayananPublik Untuk Angkutan Barang yang dilaksanakansesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yangbaik; dan

mendorong badan usaha milik negara yangmendapatkan penugasan untuk melakukanpeningkatan perdagangan melalui muatan _balikPenyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barang.

Pasal 28...

SK No 099058 A

&PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-17-

Pasal 28

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan PublikUntuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang dalam negeri:

a. memberikan sosialisasi dan pembinaan kepadaPemerintah Daerah agar ikut berpartisipasi aktifmemanfaatkan Penyelenggaraan Kewajiban PelayananPublik Untuk Angkutan Barang melalui programSentra Logistik daerah;

b. melakukan konsolidasi perdagangan barang pokok danbarang penting yang dibutuhkan daerah;

c. mendorong Pemerintah Daerah agar hasil industridaerah dapat dijual ke luar daerah untuk kebutuhandalam negeri atau ekspor;

d. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukanperencanaan pengembangan daerah; dan

e. meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah untukmemaksimalkan muatan balik.

Pasal 29

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan PublikUntuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahandi bidang komunikasi dan informatika:a. menyiapkan infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi di daerah tertinggal, terpencil, terluar, danperbatasan untuk mendukung PenyelenggaraanKewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang;dan

b. memberikan dukungan dan pembinaan bagiterselenggaranya akses informasi dan pengembanganaplikasi logistik dalam pelaksanaan PenyelenggaraanKewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.

Pasal 30

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan PublikUntuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan:

a. memberikan .. .

SK No 099966 A

wfS


-18-

a. memberikan dukungan penganggaran melalui bagiananggaran kementerian atau lembaga dan/atau transferke daerah dan dana desa; dan

b. memberikan insentif pajak pada kawasan Indonesiatimur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangandi bidang perpajakan.

Pasal 31

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan PublikUntuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahanrakyat memberikan dukungan ketersediaan prasaranaberupa infrastruktur yang menjadi akses jalan bagikelancaran transportasi moda darat, laut, dan udara sesuaikewenangannya:

a. dukungan transportasi moda darat yaitu dukunganakses pada Sentra Logistik yang telah berupa jalannasional yang telah ada;

b. dukungan transportasi moda laut yaitu dukunganakses pada Pelabuhan yang telah siap operasional danberhierarki utama atau pengumpul sebagai pendukungkegiatan Sentra Logistik sebagaimana dimaksud padahuruf a; dan

c. dukungan transportasi moda udara yaitu dukunganakses pada Bandar Udara yangtelah siap operasionaldan berhierarki pengumpul skala pelayanan primer,sekunder, serta tersier yang berlokasi di ibukotaprovinsi sebagai pendukung kegiatan Sentra Logistiksebagaimana dimaksud pada hurufa.

Pasal 32

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan PublikUntuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineralmemberikan dukungan terhadap ketersediaan Bahan BakarMinyak pelaksanaan Penyelenggaraan Kewajiban PelayananPublik Untuk Angkutan Barang dengan harga yang diaturdan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 33...

SK No 099967 A

&PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-19-

Pasal 33

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan PublikUntuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 2, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota:

a. memberikan masukan jenis barang yang diangkutmelalui Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan PublikUntuk Angkutan Barang;

membantu melakukan sosialisasi programPenyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barang kepada masyarakat dan pelakuusaha di daerah masing-masing;

melakukan pembinaan dan meningkatkan peranbadan usaha milik daerah atau badan usaha milikdesa atau koperasi desa sebagai Sentra Logistikmelalui mekanisme kerja sama dalam penyelenggaraanSentra Logistik;

ikut melakukan pengawasan PenyelenggaraanKewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang,distribusi barang pokok dan barang _penting,pengendalian harga penjualan untuk menekandisparitas harga; dan

melakukan peningkatan perdagangan denganmendorong pengusaha daerah melalui muatan balikPenyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barang.

BAB VKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Padasaat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

a. penugasan dalam rangka Penyelenggaraan KewajibanPelayanan Publik Untuk Angkutan Barang yangdilakukan sebelum berlakunya Peraturan Presiden initetap berlaku sampai dengan berakhirnya penugasantersebut; dan

b. pemilihan...

SK No 099968 A

a

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

-20-

b. pemilihan penyedia jasa lainnya dalam rangkaPenyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik UntukAngkutan Barang yang dilakukan sebelum berlakunyaPeraturan Presiden ini tetap berlaku sampai denganberakhirnya kontrak pemilihan penyedia jasa lainnyatersebut.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua

peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban PelayananPublik untuk Angkutan Barang dari dan ke DaerahTertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165)dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangandengan ketentuan Peraturan Presiden ini dan belum digantiberdasarkan ketentuan Peraturan Presidenini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang PenyelenggaraanKewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang daridan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, danPerbatasan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 165) dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal 37

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada _tanggaldiundangkan.

Agar...

gfoS


-21-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Presiden ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara’ Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 12 April 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 13 April 2021

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARAREPUBLIK INDONESIA

SK No 099969 A

Documents

PERATURANPRESIDENREPUBLIKINDONESIA · daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan diperlukan programpendukunglainnya; bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017 tentang