04_Petunjuk Teknis Percontohan PROGRAM PAUD-Terpencil (OK)

Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Percontohan Program PAUD Daerah Terpencil

i


ii


iii

Program pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dan Informal tahun 2011 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI) adalah Program PAUD, Program Kursus dan Pelatihan, Program Pendidikan Masyarakat, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI.

Program-program PAUDNI dikembangkan dalam rangka menuju visi Kementerian Pendidikan Nasional 2025 yakni menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif. Visi tersebut mengandung makna bahwa insan Indonesia memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional dan sosial, kecerdasan intelektual dan kecerdasan kinestetis.

Guna mencapai visi secara efektif maka program-program PAUDNI yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat berupaya untuk memberikan pelayanan prima pendidikan agar tersedia secara merata, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan masyarakat dan dunia kerja, setara bagi seluruh warga negara serta berupaya memberikan kepastian bagi warga negara mengenyam pendidikan sebagai hak warga negara Indonesia.

Program PAUDNI dilaksanakan oleh satuan-satuan pendidikan nonformal dan informal antara lain Lembaga Kursus, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kelompok Belajar, dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sejenis serta oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) seperti Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Pemerataan dan perluasan akses layanan PAUDNI diselenggarakan oleh lembaga non UPT sedangkan pelaksanaan program PAUDNI dalam rangka percontohan dan/atau pengembangan dilaksanakan oleh UPT dan/atau satuan pendidikan tertentu yang memiliki sumber daya pendidikan memadai.

Khususnya penyelenggaraan program PAUDNI dalam rangka percontohan dan pengembangan, dukungan pembiayaan program disalurkan lewat Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) dan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

Percontohan program PAUDNI dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan acuan penyelengaraan program PAUDNI yang berstandar dan bermutu, rujukan program PAUDNI berdasarkan karakteristik wilayah dan sosial budaya masyarakat, pusat magang, pelatihan dan penelitian. Percontohan program PAUDNI tersebut merupakan langkah menuju terpenuhinya amanah PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

KATA SAMBUTANDirektur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

Nonformal dan Informal


iv

UPT yang menyelenggarakan program PAUDNI dengan arah sebagai percontohan dapat melaksanakan program berbasis hasil pengembangan model, hasil kajian, replikasi program terbaik di lapangan yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri dan/atau produk kebijakan strategis dengan prosedur serta pola pembiayaan yang tidak harus sama dengan program-program PAUDNI yang dibiayai dari sumber dana dekonsentrasi.

Saya menyambut baik penerbitan “Petunjuk Teknis Percontohan Program PAUDNI” dan mengharapkan melalui petunjuk teknis ini dapat menjamin penyelenggaraan percontohan program PAUDNI yang diselenggarakan oleh UPT dan/atau satuan pendidikan tertentu dapat tercapai secara efektif, efisien, dan produktif serta memberikan acuan kepada pihak-pihak terkait perlu.

Kepada semua pihak yang memiliki kepedulian dan telah berkontribusi untuk membangun program PAUDNI menuju pelayanan prima disampaikan terimakasih.

Jakarta, Mei 2011Plt. Direktur Jenderal PAUDNI

Hamid Muhammad, Ph.D.NIP. 19590512 198311 1 001


v

Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2011 bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi anak usia dini, sehingga kelak siap memasuki jenjang pendidikan dan tahap kehidupan lebih lanjut, meningkatnya kesadaran pemerimtah daerah, keluarga, orangtua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini serta meningkatnya partisipasi dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini dan tumbuhnya berbagai program PAUD sejenis yang lebih merata dan bermutu.

Pemerintah menargetkan dapat melayani anak usia dini sebanyak 18,1 juta anak (APK 60,10%) pada tahun 2011 guna mencapai target nasional pada tahun 2014 dengan APK 72,90%. Untuk mencapai target tersebut khususnya Kementerian Pendidikan Nasional mengembangkan program untuk melayani anak usia dini antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah Terpencil, Program Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain, Program PAUD SPS, Program Taman Penitipan Anak.

Program PAUD di atas dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal dan informal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Kelompok Bermain dan SKB, serta satuan pendidikan seperti Taman Kanak Kanak dan Satuan Pendidikan Sejenis lainnya.

Pembiayaan penyelenggaraan PAUD melalui Direktorat Jenderal PAUDNI dapat diperoleh dari dana dekonsentrasi yang ada di Dinas Pendidikan Propinsi dan dana percontohan program PAUDNI yang ada di Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan informal (P2PNFI) atau Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) di wilayah regional masing-masing.

Guna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan percontohan program PAUD maka perlu diterbitkan Petunjuk Teknis Percontohan Program PAUD. Petunjuk ini dapat dipergunakan mulai saat koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pengendalian.

Jakarta, Mei 2011Direktur PAUD

Dr. Erman Syamsuddin, SH, M.Pd.NIP. 19570304 198303 1 015

KATA PENGANTARDirektur Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Jenderal PAUDNI


vi


vii

KATA SAMBUTANKATA PENGANTARDAFTAR ISI

BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang.....................................................................................1

............................................................................................................B. Dasar...................................................................................................2C. Tujuan ................................................................................................3D. Penjelasan Istilah................................................................................3

BAB IIPERCONTOHAN PROGRAM PAUD DI DAERAH TERPENCILA. Definisi................................................................................................7B. Tujuan Program...................................................................................8C. Tingkatan Percontohan Program Penyelenggaraan/

Pembelajaran......................................................................................9D. Bentul Layanan....................................................................................14E. Kriteria Penyelenggaraan Percontohan Program PAUD Daerah

terpencil..............................................................................................15

BAB IIIPENYELENGGARAAN PERCONTOHAN PROGRAM PAUD DI DAERAH TERPENCILA. Komponen Program............................................................................17B. Langkah Kegiatan ...............................................................................23

BAB IVKRITERIA KEBERHASILANA. Kelembagaan.......................................................................................25B. Pembelajaran......................................................................................25 C. Jaringan Kemitraan.............................................................................28D. Hasil Pelaksaan Program.....................................................................29

DAFTAR ISI


viii

BAB VPENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSALA. Penyusunan Proposal..........................................................................31B. Mekanisme Pengajuan Proposal.........................................................31

BAB VIPENGENDALIAN MUTU PERCONTOHAN PROGRAM A. Monitoring dan Evaluasi......................................................................33B. Pelaporan............................................................................................33

BAB VIIPENUTUP...................................................................................................35


1

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa

“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.” Selanjutnya Amandemen

UUD 1945, pasal 28 b menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pendidikan bagi anak usia

dini sangat penting dilakukan, karena pendidikan bagi anak usia dini

merupakan dasar bagi pembentukan kepribadian manusia secara utuh, yang

ditandai dengan karakter, budi pekerti luhur, cerdas dan terampil. Selain itu,

anak adalah penentu kehidupan bangsa pada masa mendatang.

Ditangannyalah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara

berada, sehingga pendidikan yang terbaik bagi aset bangsa ini harus

diberikan kepada semua warga negara tanpa terkecuali.

Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pedidikan

Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat

diselenggarakan melalui jaur formal, nonformal, dan/atau informal (pasal 28

ayat 2). Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal

berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak, atau bentuk lain

yang sederajat. Bentuk lain yang sederajat yang selanjutnya dikategorikan

sebagai satuan PAUD sejenis dimaksud untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat akan layanan PAUD lainnya.

Pendidikan Anak Usia Dini sebagai substitusi pendidikan dasar perlu

melakukan terobosan yang lebih mengakar pada esensi permasalahan

BAB IPENDAHULUAN


2

pendidikan yang dihadapi masyarakat. Permasalalahan tersebut adalah

terbatasnya akses terhadap PAUD yang disebabkan oleh masalah geografis,

ekonomi, sosial, dan budaya.

UPTD sebagai unit pelaksana teknis Daerah yang memiliki tugas antara

lain melaksanakan percontohan program PAUDNI, diharapkan dapat

melaksanakan percotohan program sebagai bagian dari perluasan akses

layanan PAUD dan peningkatan mutu layanan di daerah terpencil. Berkaitan

dengan hal tersebut maka perlu disusun petunjuk teknis penyaluran Dana

Bantuan langsung percontohan program PAUD di daerah terpencil sebagai

bentuk dari pelayanan pendidikan terutama bagi masyarakat yang kurang

mampu dalam hal pendidikan anak usia dini.

B. Dasar

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar

Sekolah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional

Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44

Tahun 2007, tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan

Pertanggungjawaban Anggaran Belanja.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 79

Tahun 2009, tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di

Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.


3

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang

standar pendidikan anak usia dini.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010, tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

9. Renstra Ditjen PAUDNI Tahun 2010-2015

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Pusat Pengembangan

Pendidikan Nonformal dan Informal (P2-PNFI) dan Balai Pengembangan

Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI), Tahun 2011

C. Tujuan

1. Memberikan acuan bagi UPTD Provinsi/Kabupaten/Kota dalam rangka

mengembangkan percontohan program PAUD guna meningkatkan

mutu dan perluasan akses layanan PAUD agar menjangkau sasaran anak

yang belum terlayani program PAUD khususnya di daerah terpencil

2. Manjadi acuan bagi para penanggung jawab Program PAUD di tingkat

UPT dalam hal mengidentifikasi, menyeleksi, dan menetapkan lembaga

yang akan menerima bantuan percontohan program PAUD di daerah

terpencil

3. Menjadi acuan dalam memberikan pembinaan terhadap lembaga yang

terpilih untuk dapat memberikan layanan percontohan program yang

berkualitas kepada sasaran anak usia dini (0-6 tahun) di lingkungan

sekitarnya.

D. Penjelasan Istilah

1. Percontohan

Proses kegiatan mencari, menentukan, dan membuat contoh, prototip,

model, atau patron tentang prosedur atau wujud kerja penyelenggaraan

program atau pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini,


4

nonformal, dan Informal. Percontohan dapat bersifat menyeluruh

(komprehensif) atau bagian per bagian (partial) dari keseluruhan

kegiatan/komponen penyelenggaraan program atau keseluruhan

kegiatan/komponen pembelajaran.

2. Percontohan Program

model-model program PAUD terbaik yang merupakan hasil kajian atau

penyelenggaraan program terbaik (best practices) sebagai Percontohan

Program yang dapat dijadikan rujukan, tempat magang atau praktek

bagi pengelola,penyelenggara dan pelaksanaan program PAUD dalam

rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi

pelaksanaan program.

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah:

Lembaga yang menyelenggarakan program PAUDNI yang berstatus milik

pemerintah daerah dalam rangka pengembangan model dan

Percontohan Program, yang meliputi: Balai Pengembangan Kegiatan

Belajar (BPKB) atau sebutan lain yang sejenis berkedudukan di tingkat

provinsi, dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau sebutan lain yang

sejenis berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota.

4. Daerah Terpencil adalah:

Daerah yang secara ekonomis, sosial, budaya dan geografis mempunyai

potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan pada umumnya

kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum.

5. PAUD Terpencil

Suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak usia dini yang

dilakukan melalui pemberian rangsangan pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam

memasuki pendidikan lebih lanjut di daerah yang secara ekonomis,

geografis, pelayanan umum dan transportasi pada umumnya kurang

memadai.


5

6. Bantuan Langsung Percontohan Program PAUD di daerah terpencil :

Bantuan Langsung Percontohan Program yang diberikan kepada

lembaga PAUDNI terutama pada UPTD BPKB/SKB yang dinilai layak dan

memiliki potensi untuk membuat percontohan program yang

dilaksanakan di daerah yang sesuai dengan kondisi daerah yang secara

ekonomis, geografis, pelayanan umum dan transportasi pada umumnya

kurang memadai dan sulit dijangkau.


6


7

A. Definisi

Percontohan, pengertian percontohan dalam panduan ini dibatasi pada

suatu kegiatan/program yang mempunyai keunggulan dalam

pelaksanaannya, dan menghasilkan suatu dampak positif terhadap sasaran

pelaksanaan program tersebut. Keunggulannya dapat dilihat dari adanya

pola atau strategi yang kreatif dan inovatif, yang dipergunakan oleh

pelaksana program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya. Dengan adanya keunggulan tersebut, maka program itu

bisa/memungkinkan untuk dijadikan sebuah role mode (contoh ideal), bagi

pelaksanaan program sejenis. Dengan kata lain, Percontohan Program

dapat dijadikan sebagai sebuah acuan yang dapat direflikasikan

pelaksanaannya, di luar lokasi yang menjadi daerah/ kelompok

percontohan

Percontohan program PAUD di daerah terpencil adalah model program

PAUD terbaik yang merupakan hasil kajian atau penyelenggaraan program

terbaik (best practices) sebagai Percontohan Program yang dapat dijadikan

rujukan, tempat magang atau praktek (pusat sumber belajar) bagi

pengelola,penyelenggara dan pelaksanaan program PAUD dalam rangka

meningkatkan produktivitas, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program

PAUD pada daerah terpencil.

BAB IIPERCONTOHAN PROGRAM PAUD DI

DAERAH TERPENCIL


8

B. Tujuan Program

1. Menumbuhkan/merintis satuan PAUD, yang mempunyai keunggulan-

keunggulan tertentu, baik keunggulan dari segi penyelenggaraan

program, maupun keunggulan dalam pelaksanaannya

pembelajarannya. Kemampuan lembaga untuk melaksanakan

kemitraan, sehingga kesinambungan dan keberlanjutan program bisa

terjaga. Penggunaan media bersumber potensi lokal, metode dan

pendekatan pembelajaran yang dilakukan melalui bermain yang

mampu menumbuhkembangkan potensi anak usia dini secara optimal,

sesuai usia dan tahap perkembangannya.

2. Menguatkan satuan PAUD yang sudah ada di masyarakat/ lembaga

PAUDNI, agar mampu menjadi kelompok yang mempunyai karakter dan

keunggulan tersendiri, baik dari segi penyelenggaraan programnya,

maupun dari segi pengelolaan pembelajarannya;

3. Terbentuknya layanan model Percontohan Program PAUD di daerah

terpencil sebagai pusat sumber belajar dan peningkatan kualitas

layanan program PAUD yang sesuai dengan kondisi, potensi dan budaya

di daerah tersebut.

4. Terselenggaranya program pembelajaran yang berpusat kepada anak

dan sesuai tahapan tumbuh kembang anak sesuai dengan karakteristik

wilayah daerah terpencil.

C. Tingkatan Percontohan Program Penyelenggaraan/ Pembelajaran

Lingkup tingkatan pelaksanaan Percontohan Program paud di daerah

terpencil , adalah:

1. Rintisan, pada tahap ini UPTD atau lembaga PAUDNI merintis program

PAUD di daerah terpencil yang disesuaikan dengan unsur yang terdapat


9

pada petunjuk teknis ini. Namun, pada kegiatan ini juga dapat

dilakukan reviltalisasi kelompok-kelompok belajar yang sudah

terbentuk, kemudian di analisis kelemahannya, baik dari segi

manajemen maupun SDM dan dilakukan penguatan-penguatan

terhadap aspek-aspek yang menjadi titik lemahnya, sehingga pada

akhirnya dapat terbentuk kelompok belajar yang mempunyai karakter

dan keunggulan tersendiri.

Berikut ini indikator keberhasilan percontohan program tahap rintisan

dilihat dari tingkatan pelaksanaan program :

Komponen Kegiatan

Rintisan 1. Penyusunan desain revitalisasi

kelembagaan, ketenagaan, sarana dan

prasarana, dan program percontohan

PAUD (4-5 tahun)

2. Orientasi desain di lingkungan internal

lembaga

3. Penetapan tim kerja

4. Penetapan lokasi (labsite) percontohan

(desa/kelurahan dan kecamatan)

5. Penetapan lingkup terbatas

(desa/kelurahan dan kecamatan)

6. Penetapan program PAUD unggulan

7. Penyusunan proposal

8. Mobilisasi tim pelaksana

9. Orientasi/ simulasi lapangan atau lokasi

10. Rekruitmen peserta didik, pendidik dan

tenaga kependidikan, dan potensi

penyelenggaraan PAUD di lokasi

11. Pelatihan PTK dan penyuluhan awal

program kepada peserta didik


10

Komponen Kegiatan

12. Pengadaan perangkat pembelajaran

13. Pelaksanaan pembelajaran

14. Pemantauan, penilaian, dan pembinaan

pembelajaran dan penyelenggaraan

program perintisan

15. Pelaporan

16. Penilaian penyelenggaraan program

“revitalisasi” dan penetapan rencana

tindak lanjut program

17. Penyusunan success strory dan “draft

percontohan program PAUD”

2. Pemantapan (Konsolidasi), pada tahap ini dilaksanakan kegiatan untuk

memetakan unsur-unsur kompeten yang akan dilibatkan dalam

pelaksanaan program. Baik yang berasal dari unsur pemerintah,

maupun masyarakat. Setelah diketahui unsur yang terlibat dalam

pelaksanan program, maka dilakukan kegiatan penentuan program-

program/ kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk

menciptakan suatu program pendidikan anak usia dini yang bisa

dijadikan percontohan.

Berikut ini indikator keberhasilan percontohan program tahap

pemantapan dilihat dari tingkatan pelaksanaan program :

Komponen Kegiatan

Pemantapan 1. Sosialisasi dan potensi desain

“revitalisasi” berikut success story di

lingkungan disdik dan pemda (terutama

DPRD, BAPPEDA, dinas terkait) dan

identifikasi masukan potensi program

2. Identifikasi masukan potensi program

3. Revisi desain “revitalisasi”


11

Komponen Kegiatan

4. Pendataan skala kabupaten/kota

(terutama kecamatan dan

desa/kelurahan lokasi percontohan)

5. Penetapan program PAUD percontohan






penyelenggaraan PAU di lokasi







program perintisan

14. Pelaporan






3. Pengembangan, pada tahap ini dilaksanakan program-program/

kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif, baik pada menajemen

program, penyelenggaraan program, maupun pada pengelolaan

pembelajarannya. Pelaksanaan program tersebut, dilaksanakan dengan


12

pola-pola atau strategi-strategi tertentu, yang dipandang sebagai suatu

keunggulan dari penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.

Berikut ini indikator keberhasilan percontohan program tahap

pengembangan dilihat dari tingkatan pelaksanaan program :

Komponen Kegiatan

Pengembangan 1. Pemantapan sosialisasi dan potensi

desain “revitalisasi” berikut success story

di lingkungan disdik dan pemda

(terutama DPRD, BAPPEDA, dinas terkait)

dan identifikasi masukan potensi

program

2. Pemantapan identifikasi masukan

potensi program

3. Pemutakhiran data, dan pendataan pada

lokasi pengembangan (perluasan lokasi

4. Penetapan program PAUD unggulan






penyelenggaraan PAUDNI di lokasi






13

Komponen Kegiatan



program perintisan

13. Pelaporan






4. Percontohan, pada tahap ini UPTD penyelenggara program PAUD di

daerah terpencil, menjadi sebuah lembaga yang mempunyai kegiatan-

kegiatan/ program-program yang kreatif dan inovatif, sehinga layak

untuk dijadikan sebagai acuan/ contoh yang baik bagi lembaga lain

yang ingin menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini di

daerah terpencil.

Berikut ini indikator keberhasilan percontohan program dilihat dari

tingkatan pelaksanaan program:

Komponen Kegiatan

Percontohan 1. Pemantapan sosialisasi dan potensi

desain “revitalisasi” berikut success story

di lingkungan disdik dan pemda

(terutama DPRD, BAPPEDA, dinas

terkait) dan identifikasi masukan potensi

program

2. Pemantapan identifikasi masukan


14

Komponen Kegiatan

potensi program

3. Pengembangan identifikasi masukan

potensi program

4. Penetapan program PAUD percontohan






penyelenggaraan PAUD di lokasi







program perintisan

13. Pelaporan






16. Seminar dan unjuk percontohan

D. Bentuk Layanan


15

Penyelenggaraan PAUD di daerah terpencil dapat diselenggarakan melalui

satuan Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, atau satuan PAUD

sejenis lainnya sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah dimana

percontohan program PAUD daerah terpencil dilaksanakan. Tata

cara/Prosedur rintisan satuan layanan PAUD tersebut dapat dilihat pada

pedoman rintisan yang telah diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD

Ditjen PAUDNI.

E. Kriteria Penyelenggaraan Percontohan Program PAUD Daerah Terpencil

Percontohan program PAUD di daerah terpencil, antara lain ditandai oleh:

1. Terselenggaranya percontohan program PAUD yang mempunyai

keunggulan-keunggulan tertentu, baik dari aspek manajemen program

maupun aspek menajemen pembelajaran. Sehingga dapat

diklasifikasikan sebagai sebuah layanan percontohan. Ditandai dengan

munculnya legalitas lembaga serta dan pengelolaan program yang

bersifat swa manajemen/pengelolaan secara mandiri (self

managed)

2. Terselenggaranya pembelajaran yang berkesinambungan, yang

ditandai dengan terpenuhinya delapan standar nasional pendidikan,

serta dalam teknis pembelajarannya yang ditandai dengan: a)

menghargai norma, nilai dan budaya, b) berbasis kebutuhan, c)

masyarakat berperan dalam pengendalian dan pengawasan, d) berbasis

pengalaman, e) partisipatif dan demokratis, serta f) berbasis kecakapan

hidup

3. Terciptanya mekanisme pembinaan yang gradual dan sistemik,

sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dan keberlajutan

percontohan program


16

4. Terciptanya jaringan kemitraan yang dapat mendukung

operasionalisasi, dan keberlangsungan program.

5. Memiliki wilayah terpencil yang disebabkan oleh masalah geografis,

ekonomi, dan transportasi umum sulit dijangkau yang di buktikan

dengan surat keputusan dari Pemerintah Daerah/Dinas/Instansi yang

bersangkutan.


17

A. Komponen Program

1. Gambaran Umum Program

Penyelenggaraan Paud di daerah terpencil hendaknya digambarkan

kondisi geografis, demografi dan karakteristik daerah yang menjadi

lokasi program. Hal ini mencerminkan bahwa lokasi percontohan

program memang layak dijadikan sebagai model penyelenggaraan PAUD

di daerah terpencil. Selanjutnya di jelaskan tentang prototype model

percontohan yang akan dikembangkan

2. Organisasi Penyelenggara

Organisasi penyelenggara percontohan program PAUD di daerah

terpencil adalah terutama UPTD BPKB/SKB dan lembaga PAUDNI.

Organisasi ini hendaknya melibatkan stakeholder dimana lokasi

percontohan program PAUD terpencil dilaksanakan. Kepanitian

penyelenggara minimal terdiri dari unsur penanggung jawab, ketua,

sekretaris, bendahara, dan anggota

3. Peserta Didik

Peserta didik yang dilayani dalam penyelenggaraan PAUD di daerah

terpencil adalah usia 0-6 tahun atau disesuaikan dengan jenis satuan

layanan Percontohan Program. Jumlah dan karakteristik peserta didik

yang akan dibelajarkan dalam penyelenggaraan PAUD di daerah

terpencil berdasarkan hasil identifikasi sasaran program.

BAB IIIPENYELENGGARAAN PERCONTOHAN

PROGRAM PAUD DI DAERAH TERPENCIL


18

4. Tenaga Pendidik

Tenaga Pendidik dalam Penyelenggaraan PAUD di daerah terpencil

diharapkan berasal dari lokasi percontohan program dilaksanakan atau

melalui guru kunjung. Kualifikasi tenaga pendidik harus sesuai dengan

bidang yang diajarkan dan rasio tenaga pendidik harus sesuai dengan

jumlah peserta didik. Tenaga pendidik harus memiliki kualifikasi dan

kompetensi sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 poin III tentang Standar

Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

5. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki merupakan salah satu

faktor pendukung terhadap penyelenggaraan Percontohan Program

PAUD di daerah terpencil. PAUD di daerah terpencil diharapkan

memiliki ruang bermain di dalam dan di luar, APE dalam dan APE Luar

(baik buatan sendiri maupun pabrikan), ruang sekretariat, lemari, dan

prasarana penunjang lainnya. Apabila sarana prasarana tersebut tidak

mencukupi maka potensi yang ada di lokasi percontohan dapat

dimaksimalkan. Pembuatan sarana belajar APE bersumber dari

lingkungan sekitar merupakan nilai lebih bagi UPTD SKB dalam

percontohan APE PAUD di daerah terpencil

6. Program Pembelajaran

Program pembelajaran digambarkan dalam bentuk uraian diantaranya :

a. Kurikulum Pembelajaran

Kurikulum yang digunakan dapat menjamin pencapaian indikator

pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan karakteristik

wilayah terpencil. Kurikulum yang dikembangkan mengacu kepada


19

standar tingkat Pencapaian Perkembangan anak seperti tertuang

dalam Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009.

b. Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran dilakukan dengan berpedoman pada

kurikulum yang telah disusun sehingga seluruh perilaku dan

kemampuan dasar yang ada pada anak dapat dikembangkan dengan

sebaik-baiknya. Pendekatan pembelajaran pada anak

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Pembelajaran berorientasi pada prinsip-prinsip perkembangan

anak yaitu:

Anak belajar dengan baik apabila kebutuhan fisiknya

terpenuhi serta merasakan aman dan tentram secara

psikologis.

Siklus belajar anak selalu berulang.

Anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa

dan anak-anak lainnya.

Minat dan keingintahuan anak akan memotivasi belajarnya.

Perkembangan dan belajar anak harus memperhatikan

perbedaan individu.

2) Berorientasi pada Kebutuhan Anak

Anak usia dini adalah anak yang sedang membutuhkan upaya-

upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi semua aspek

perkembangan baik perkembangan fisik maupun psikis

(intelektual, bahasa, motorik, dan sosio emosional). Dengan

demikian berbagai jenis kegiatan pembelajaran hendaknya

dilakukan melalui analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan

berbagai aspek perkembangan dan kemampuan pada masing-

masing anak.


20

3) Bermain Seraya Belajar atau Belajar Seraya Bermain

Bermain merupakan pendekatan dalam melaksanakan kegiatan

pembelajaran pada anak. Upaya-upaya pendidikan yang

diberikan oleh pendidik hendaknya dilakukan dalam situasi yang

menyenangkan dengan menggunakan strategi, metode,

materi/bahan dan media yang menarik serta mudah diikuti oleh

anak.

4) Menggunakan Pendekatan Tematik

Kegiatan pembelajaran hendaknya dirancang dengan

menggunakan pendekatan tematik dan beranjak dari tema yang

menarik minat anak.

5) Kreatif dan Inovatif

Proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat dilakukan

oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik,

membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk

berfikir kritis dan menemukan hal-hal baru.

6) Lingkungan Kondusif

Lingkungan pembelajaran harus diciptakan sedemikian menarik

dan menyenangkan sehingga anak selalu betah. Lingkungan fisik

hendaknya memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak

dalam bermain. Pendidik harus peka terhadap karakteristik

budaya masing-masing anak.

7) Mengembangkan Kecakapan Hidup

Proses pembelajaran harus diarahkan untuk mengembangkan

kecakapan hidup. Pengembangan konsep kecakapan hidup

didasarkan atas pembiasaan-pembiasaan yang memiliki tujuan


21

untuk mengembangkan kemampuan menolong diri sendiri,

disiplin dan sosialisasi serta memperoleh keterampilan dasar

yang berguna untuk kelangsungan hidupnya.

7. Media pembelajaran

Menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan

potensi, karakteristik (ciri khas) dan budaya setempat serta

menumbuhkan nilai-nilai karakter yang dapat menciptakan anak sehat,

cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

8. Evaluasi hasil belajar

Prinsip-prinsip evaluasi belajar hendaknya mengacu kepada standar

penilaian yang tertuang dalam permendiknas nomor 58 tahun 2009

tentang standar pendidikan anak usia dini.

9. Jadwal Pembelajaran/kalender pendidikan

Tahapan kegiatan pembelajaran sejak awal sampai dengan akhir

program disusun dalam jadwal pembelajaran atau kalender pendidikan.

Waktu belajar disesuaikan dengan bentuk layanan yang dilaksanakan

pada percontohan program PAUD terpencil.

10. Dana Bantuan langsung

Dana Bantuan Langsung ini dimanfaatkan untuk meningkatkan

kemampuan (memberdayakan) UPTD BPKB/SKB dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsinya sebagai percontohan program dan

peningkatan mutu program PAUDNI, khususnya pendidikan anak usia

dini di daerah terpencil. Jumlah unit cost dana bantuan langsung

percontohan program PAUD di daerah terpencil adalah

Rp. 2.660.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) per

peserta didik.


22

Adapun pemanfaatan dana bantuan langsung percontohan program

PAUD terpencil ini meliputi :

No Peruntukan Prosentase

1. Sosialisasi kepada pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan/desa, dan masyarakat lokasi program

maksimal 5%

2. ATK peserta didik maksimal 5 %3. Manajemen pengelolaan Program

(koordinasi, penyusunan proposal, identifikasi, pemantauan, pendampingan, pembinaan, evaluasi, pelaporan)

maksimal 10%

4. Pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran (alat permainan edukatif dan buku administrasi)

maksimal 15%

5. Pengadaan mebelair dan renovasi ringan Maksimal 10%

6. Pembimbingan dan Peningkatan mutu pendidik

maksimal 10%

7. Pembelajaran (Kurikulum,media, alat evaluasi, bahan belajar dan pemberian makanan tambahan (PMT)

maksimal 20 %

8. Insentif pendidik/pengelola Maksimal 20 %

9. Kemitraan Maksimal 5 %

11. Hasil Pemanfaatan Dana Blockgrant

Hasil pemanfaatan dana bantuan langsung ini adalah:

a. Adanya percontohan program PAUD di daerah terpencil yang

berkarakteristik lokal.

b. Adanya perluasan akses layanan pendidikan anak usia dini di daerah

terpencil serta peningkatan mutu program layanan pada daerah

belum memiliki layanan pendidikan anak usia dini.


23

12. Jaringan Kemitraan

UPTD BPKB/SKB dalam melaksanakan Percontohan Program PAUD di

daerah terpencil dapat menjalin kerjasama dengan berbagai unsur

diantaranya adalah :

a. Lembaga Pemerintah :

Dinas Kesehatan

BKKBN

Departemen Agama

Dinas /Instansi Lainnya yang peduli PAUD

b. Lembaga Swasta/Ormas/Organisasi Agama :

Perusahaan daerah

Aisyiyah/Muslimat NU/PGI/Muhammadiyah/Nahdhatul Ulama

PKK/Karang Taruna/PKBM

HIMPAUDI

IGTKI

c. Tokoh masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan/Kecamatan

B. Langkah Kegiatan

1. Persiapan

a. Sosialisasi

Sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman kepada

Pemerintah Daerah/Dinas/Instansi tentang rencana pelaksanaan

percontohan program PAUD di daerah terpencil, sekaligus

melakukan studi pendahuluan tentang calon lokasi program

b. Identifikasi calon lokasi, sasaran, potensi dan program baik langsung

maupun tidak langsung.

c. Rapat koordinasi dan konsultasi untuk merancang dan meyusun

proposal pengajuan bantuan percontohan program


24

d. persiapan sarana dan prasarana pendukung

e. Rekruitmen calon anak peserta didik

f. Merancang program kegiatan

g. Merancang jadwal program

h. Merancang kemitraan

2. Pelaksanaan

a. Orientasi kepada stakeholders tingkat kecamatan/kelurahan/desa

dan tokoh masyarakat/perkumpulan adat

b. Orientasi/pembimbingan/pelatihan kepada calon pengelola dan

calon pendidik tentang penyelenggaraan program yang akan

dilaksanakan.

c. Merancang program pembelajaran

d. Merancang jadwal kegiatan program

e. Melaksanakan program

f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pembinaan

g. Menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan akhir

3. Tindak lanjut

a. Melakukan kemitraan program dalam rangka sinergitas

kelembagaan dalam menyelenggarakan program percontohan.

b. Melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan mutu layanan,

mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan percontohan.

c. Mengembangkan dan perluasan akses layanan di daerah terpencil

lainnya.


25

A. Kelembagaan

1. UPTD BPKB/SKB memiliki wilayah percontohan program PAUD di daerah

terpencil yang dapat dijadikan rujukan bagi lembaga lain sebagai tempat

pelatihan, magang, konsultasi dalam rangka penyelenggaraan program

PAUD di daerah terpencil lainnya.

2. Menyelenggarakan program PAUD di daerah terpencil secara sinambung,

dan mengembangkan program sesuai dengan karakteristik wilayah;

3. Adanya sinergitas antara UPTD BPKB/SKB dengan pemerintah daerah,

tokoh masyarakat dan masyarakat dalam pelaksanaan percontohan

program PAUD di daerah terpencil.

B. Pembelajaran

Pembelajaran percontohan program PAUD di daerah terpencil, harus

memenuhi kriteria standar nasional pendidikan (SNP), yaitu:

1. Standar Isi

a. Lembaga Penyelenggara Percontohan Program memiliki struktur

program dan kurikulum yang mengacu kepada peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar

pendidikan anakl usia dini.

b. Memiliki kalender pendidikan

c. Memiliki Rencana pembelajaran

BAB IVKRITERIA KEBERHASILAN


26

2. Standar Proses

a. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun berdasarkan

kalender pendidikan dan disusun oleh pendidik dan pengelola

satuan.

b. Jumlah peserta didik sebanding dengan alat dan perlengkapan yang

dimiliki.

c. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan prinsip

pembelajaran anak usia dini

d. Penyelenggara Percontohan Program melaksanakan penilaian proses

pembelajaran.

e. Lembaga Penyelenggara Percontohan Program melakukan

pengawasan proses pembelajaran pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian.

f. Lembaga Penyelenggara Percontohan Program melakukan evaluasi

pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian.

g. Hasil pemantauan, pengawasan, dan evaluasi proses pembelajaran

dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait

3. Standar Kompetensi Lulusan (Pencapaian Indikator Perkembangan Anak)

a. Ketercapaian indicator perkembangan anak yang terdiri dari aspek

perkembangan moral dan agama, fisik, kognitif, sosial emosional,

bahasa, dan kecakapan hidup.

b. Standar Kompetensi (SK) atau Unit Kompetensi (UK) dan Kompetensi

Dasar (KD) tertuang dalam rencana kegiatan bermain

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Percontohan Program PAUD di daerah terpencil diharapkan memiliki

pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan

standar yang ditetapkan dalam permendiknas nomor 58 tahun 2009

tentang standar pendidik


27

5. Standar Sarana dan Prasarana

a. Lembaga penyelenggara Percontohan Program memiliki tempat

belajar yang layak di dalam maupun luar ruangan.

b. Ruang belajar Percontohan Program dilengkapi alat-alat permainan

edukatif yang bersumber lingkungan sekitar atau pabrikan untuk

melaksanakan pembelajaran.

c. Lembaga Penyelenggara menyediakan sumber belajar lain.

6. Standar Pengelolaan

a. Lembaga Penyelenggara merumuskan dan menetapkan visi, misi,

tujuan, dan perencanaan serta memiliki dokumennya

b. Lembaga Penyelenggara Percontohan Program melaksanakan

sosialisasi visi, misi, tujuan, dan perencanaan kepada semua

pendidik, peserta didik, dan unsur lain yang terkait

c. Lembaga penyelenggara Percontohan program mempunyai

pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis

yang mudah dibaca oleh pihak terkait meliputi: kurikulum, kalender

pendidikan, dan tata tertib.

d. Lembaga penyelenggara Percontohan Program melaporkan hasil

pengawasan pengelolaan secara tertulis kepada pimpinan lembaga

dan pembina program.

e. Pimpinan Lembaga Penyelenggara Percontohan Program memiliki

kompetensi mengelola serta pengetahuan tentang program PAUD.

7. Standar Pembiayaan

a. Pembiayaan yang digunakan meliputi jenis, sumber dan pemanfatan,

serta pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan

dan pengembangan PAUD.


28

b. Adanya Penyelenggara Percontohan program memiliki dokumen

(pembukuan) penerimaan dan pengeluaran dana.

c. Prosentase pemanfatan dana sesuai dengan peruntukan

pemanfaatan dana program yang diajukan.

8. Standar Penilaian

a. Penyelenggara dan Pendidik Percontohan melakukan penilaian hasil

belajar secara periodik (tengah dan akhir program)

b. Adanya penilaian hasil belajar peserta didik yang menggunakan

teknik penilaian berupa pengamatan, penugasan, unjuk kerja,

pencatatan anekdot, laporan orangtua dan dokumentasi hasil karya

anak (portopolio).

c. Penilaian Penyelenggara Percontohan program mengacu kepada

Permendiknas nomor 58 Tahun 2009 standar pendidikan anak usia

dini lampiran IV point C tentang standar penilaian

C. Jaringan Kemitraan

UPTD BPKB/SKB yang menjadi pelaksana Percontohan Program PAUD di

daerah terpencil, telah menjalin kemitraan dengan beberapa lembaga

sebagai berikut:

1. PKBM/ LSM / Orsosmas/yayasan pendidikan/ sekolah sebagai mitra

pengelolaa pembelajaran

2. Departemen agama/ majelis ta’lim, pemuka agama sebagai fasilitator

/Narasumber

3. Bidan desa/ BKKBN(Penyuluh KB)/ PKK/ dokter / mantri kesehatan

sebagai fasilitator/narasumber

4. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah desa/ kecamatan

sebagai pengelola program


29

D. Hasil Pelaksanaan Program

1. Terbentuknya Percontohan Program PAUD di daerah terpencil yang

mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu, baik dari aspek

manajemen program maupun aspek menajemen pembelajaran.

Sehingga dapat diklasifikasikan sebagai sebuah percontohan.

2. Terlaksananya proses pembelajaran yang kreatif/ inovatif, dan

berkesinambungan, sehingga berhasil menjadikan tumbuh kembang

anak secara maksimal

3. Terciptanya suatu sistem penyelenggaraan program PAUD yang

berkarakteristik local, berkarakter dan berbudaya.

4. Terciptanya suatu layanan pendidikan anak usia dini yang mampu

menciptakan anak sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

5. Terciptanya jaringan kemitraan yang dapat mendukung operasionalisasi,

dan keberlangsungan program PAUD di daerah terpencil.


30

A. Penyusunan Proposal

1. Lembaga yang berminat sebagai penyelenggara percontohan program

PAUD di daerah terpencil wajib menyusun proposal. Penyusunan

proposal dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas

tentang program yang akan dilaksanakan, antara lain meliputi; analisis

situasi, program aksi, serta tindak lanjutnya. (Sistematika proposal

dapat dilihat pada Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Seleksi Proposal

Percontohan Program PAUDNI yang diterbitkan oleh Ditjen PAUDNI

tahun 2011).

2. Proposal disusun dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga calon

penyelenggara program. Kata pengantar ditandatangani oleh ketua

lembaga pengusul.

3. Proposal yang diajukan harus mendapat pengesahan/persetujuan dari

lembaga Pembina.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal

1. Proposal yang telah disusun dan ditandatangani oleh pimpinan

lembaga calon penyelenggara program disampaikan Dinas Pendidikan

Provinsi/Kabupaten/Kota setempat untuk mendapat pengesahan/

persetujuan;

2. Proposal yang telah ditandatangani oleh pimpinan lembaga calon

penyelenggara program dan mendapat pengesahan/persetujuan dari

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota setempat, selanjutnya

BAB VPENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSAL


31

dikirim kepada P2-PNFI/BP-PNFI di Regional masing-masing untuk

diseleksi.

3. Proposal dikirim sebanyak 2 eksemplar, dan harus sudah diterima oleh

P2-PNFI/BP-PNFI pada tahap pertama pada akhir Juni Tahun 2011 dan

tahap kedua akhir Agustus 2011 (tahap kedua dilaksanakan apabila

masih terdapat kuota sisa).


32

A. Monitoring dan Evaluasi

Untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi penyelenggaraan

percontohan program PAUDNI, setiap lembaga penyelenggara yang telah

ditetapkan sebagai penerima bantuan langsung akan dipantau dalam

bentuk pengawasan langsung atau monitoring dan evaluasi oleh petugas

yang ditunjuk sebagai bentuk pengendalian mutu penyelenggaraan

program. Monitoring dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi

tentang perkembangan yang dicapai oleh lembaga penyelenggara

program. Evaluasi dilakukan untuk memberikan gambaran hasil program

yang diperoleh dari seluruh rangkaian penyelenggaraan mulai perencanaan

hingga tindak lanjut program untuk mendapatkan kesimpulan/masukan

penyempurnaan program mendatang.

B. Pelaporan

Lembaga penerima bantuan percontohan program PAUDNI wajib

memberikan laporan tertulis kepada Kepala P2-PNFI/BP-PNFI di Regional

masing-masing. Laporan meliputi:

1. Laporan pendahuluan disampaikan pada 2 (dua) minggu setelah

dana masuk dalam rekening. Laporan berisi: fotocopy bukti

penerimaan bantuan langsung, kepastian rencana pembelajaran

sesuai dengan akad kerjasama dan proposal.

BAB VIPENGENDALIAN MUTU

PERCONTOHAN PROGRAM


33

2. Laporan perkembangan (mid term) disampaikan pada pertengahan

program. Laporan berisi; perkembangan proses pelaksanaan

program, permasalah yang dihadapi dan upaya pemecahan

masalah.

3. Laporan akhir, yaitu laporan telah dilaksanakanya keseluruhan

penyelenggaraan program PAUDNI yang disampaikan paling lambat

31 Desember 2011. Laporan berisi: proses dan hasil

penyelenggaraan program, adminisrasi keuangan, data teknis dan

administratif yang terkait dengan proses dan hasil penyelenggaraan

percontohan program PAUDNI, antara lain: naskah kurikulum,

media pembelajaran, alat evaluasi, SK kepanitian, data

narasumber/instruktur, data warga belajar foto kegiatan, dan lain-

lain. Sistematika laporan dapat dilihat dalam lampiran Petunjuk

Teknis Pengajuan dan Seleksi Proposal.


34

Petunjuk teknis percontohan program PAUD terpencil dipergunakan untuk

acuan penyelenggaraan dan penyusunan proposal percontohan program

PAUDNI. Informasi yang berkenaan dengan aspek teknis dan administratif dapat

berkomunikasi dengan Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan

Informal dan/atau Balai Pengembangan Pendidikankan Nonformal dan Informal

di Regional masing-masing. Berikut ini nama UPT Pusat, alamat dan nomor

telepon lembaga:

NO.

NAMA UPT WILAYAH KERJA ALAMAT

1 BP-PNFI Regional I Medan

Provinsi Aceh, Sumut, Sumbar, Sumsel, Riau, Jambi dan Kepri

Jl. Kenanga Raya No. 64 Tanjung Sari Medan Kode Pos 20132Telp. (061) 8213254

2 P2-PNFI Regional I Bandung

Provinsi Babel, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI dan Jabar

Jl. Jayagiri No. 63 Lembang Bandung Kode Pos 40391 Telp. (022) 2786017

3 P2-PNFI Regional II Semarang

Provinsi Jateng dan DIY

Jl. Pangeran Diponegoro No. 250 Ungaran – Semarang Kode Pos 50512 Telp. (024) 691187, 622884

4 BP-PNFI Regional IV Surabaya

Provinsi Jawa Timur dan NTT

Jl. Gebang Putih No. 10 Sukolilo Surabaya Kode Pos 90231 Telp. (031) 5945101, 5925972

5 BP-PNFI Regional V Makassar

Provinsi Sulsel, Sulut, Sulteng,

Jl. Adhyaksa No. 2 Panakukang Makassar

BAB VIIP E N U T U P


35

NO.

NAMA UPT WILAYAH KERJA ALAMAT

Sultra, Sulbar, dan Gorontalo

Kode Pos 90231 Telp. (0411) 440065, 421460

6 BP-PNFI Regional VI Banjarbaru

Provinsi Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Kaltim

Jl. Ambulung Loktabat Selatan – Banjarbaru Kalimantan Selatan Kode Pos 70712 Telp. (0511) 4772875

7 BP-PNFI Regional VII Mataram

Provinsi NTB dan Bali

Jl. Gajah Mada No. 173 Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram Kode Pos 83116 Telp. (0370) 620870

8 BP-PNFI Regional VIII Sentani

Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua, dan Papua Barat

Jl. Raya Bumi Perkemahan (BUPER), Wa Ena Kota Jayapura Kode Pos 99351 Telp. (0967) 550994


36

Documents

04_Petunjuk Teknis Percontohan PROGRAM PAUD-Terpencil (OK)