Embed Size (px)
DESCRIPTION
Petunjuk pelaksanaan PAUD di desa terpencil
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga
masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti,
penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan
seumur hidup. Sementara ayat (2) menyebutkan bahwa pendidikan nonformal berfungsi
mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan
keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian professional.
Pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
nonformal menjadi tanggungjawab bidang Pendidikan Nonformal dan Informal atau nama
lain yang membidangi PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Propinsi. Agar
pengelolaan dan penyelenggaraan PNF semakin bermutu dan relevan dengan kebutuhan
belajar masyarakat, Pemerintah Provinsi mempunyai UPTD yaitu BPKB atau nama lain yang
sejenis seperti P3NFI/BPLS/BP3NFI. UPTD tersebut memiliki tugas pokok yaitu: (1)
Mengembangkan berbagai model program PNF yang sesuai dengan potensi lokal provinsi,
(2) UPTD juga difungsikan sebagai lembaga pengendali mutu pelaksanaan
program,Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai UPTD yaitu SKB yang memiliki tugas
pokok yaitu: (1) Sebagai tempat ujicoba model dan pusat percontohan penyelenggaraan
program-program PNF, (2) UPTD juga difungsikan sebagai lembaga pengendali mutu
pelaksanaan program.
Mengingat pentingnya peranan BPKB dan SKB, maka keberadaan kedua lembaga
tersebut perlu terus ditingkatkan kapasitasnya, sehingga mampu melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya secara optimal dengan didukung SDM dan sarana-prasarana yang memadai.
Optimalisasi keberadaan dan pemanfaatan BPKB dan SKB akan menjadikan BPKB dan SKB
semakin dipercaya dan mantap untuk melaksanakan berbagai program. Kebijakan Ditjen
PAUDNI lebih difokuskan kepada peningkatan mutu program, yang dikendalikan mulai
perencanaan, pelaksanaan maupun hasil program. Agar program PAUDNI memiliki mutu
lebih baik maka perlu memperhatikan unsur kelembagaan, manajemen, ketenagaan dan
dimensi penunjang lainya berupa fasilitas, pelayanan informasi, lingkungan dan partisipasi
masyarakat. Operasionalisasi kebijakan di atas perlu segera disosialisasikan kepada semua
pihak terkait, agar program yang diselenggarakan oleh UPTD dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien dan produktif sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional.
Untuk mendukung kebijakan Ditjen PAUNI di atas,pada tahun 2011penyaluran dana
blockgrant untuk revitalisasi kelembagaan BPKB dan SKB terus dilanjutkan. Agar
pengalokasian dana blockgrantrevitalisasi kelembagaan BPKB dan SKB dapat berjalan
secara efektif dan efisien, perlu disusun Pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan Penyaluran
Dana Revitalisasi Kelembagaan BPKB dan SKB.
B. Tujuan
1. Tujuan Umum
Pedoman ini bertujuan sebagai petunjuk pelaksanaan untuk memberikan acuan
kepada semua pihak yang terkait dalam penyaluran dan pemanfaatan dana blockgant
revitalisasi kelembagaan BPKB dan SKB.
2. Tujuan Khusus
1. Sebagai alat identifikasi, seleksi dan penetapan lembaga BPKB dan SKB yang
akan menerima bantuan langsung (blockgrant).
2. Meningkatkan kemampuan BPKB dibidang pengembangan model PAUDNI yang
inovatif sesuai dengan karakterisitik dan kebutuhan lokal masing-masing,
meningkatkan kemampuan dan penguatan pamong belajar dibidang
pengembangan model.
3. Menguatkan pelaksanaan tupoksi BPKB/SKB Khususnya Sarana dan Prasarana
dalam melaksanakan Program PAUDNI.
C. Dasar
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara
Berbasis Kinerja;
3. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan
Informal.
5. Permendiknas Nomor 7 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan
Nonformal dan Informal
6. Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Revitalisasi Kelembagaan BPKB dan SKB tahun
2011, Ditjend PAUDNI
D. Manfaat
Manfaat pedoman ini adalah :
1. Memberikan petunjuk teknis yang bisa dijadikan sebagai acuan oleh
BP-PNFI Regional I dalam menyalurkan dana blockgrant revitalisasi kelembagaan
BPKB/SKB sejak proses pengajuan proposal sampai dengan evaluasinya.
2. Terfasilitasinya UPTD BPKB dan SKB dalam penyusunan proposal
bantuan langsung (blockgrant) revitalisasi kelembagaan BPKB/SKB
2. Meningkatnya kelengkapan dan mutu program PAUDNI di UPTD BPKB dan SKB;
3. Meningkatnya kualitas layanan program PAUDNI di UPTD BPKB dan SKB;
4. Meningkatnya penguatan kelembagaan BPKB dan SKB.
3
BAB II
SASARAN DAN PEMANFAATAN DANA
A. Sasaran Program
Sasaran program revitalisasi kelembagaan ini adalah `BPKB dan SKB di wilayah kerja
BP-PNFI Regional I.
B. Kriteria Penerima Dana Block Grant
Penerima blockgrant program revitalisasi kelembagaan ini adalah UPTD BPKB dan SKB
di wilayah kerja BP-PNFI Regional I dengan kriteria sebagai
berikut:
NO. KRITERIA INDIKATOR
1 BPKB dan SKB yang telah memiliki SK
Kelembagaan berbentuk Peraturan Daerah atau
Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
Perda atau SK Kelembagaan
2 BPKB dan SKB yang telah memiliki
kepala dan Pegawai definitif.
SK pengangkatan sebagai
Kepala
3 Kesanggupan pemerintah daerah
menyediakan dana pendamping.
Tercantum dalam dokumen
anggaran tahun 2011 dan Surat
Pernyataan dari Pemda
Propinsi/Kab/Kota
4 Keterangan kepemilikan tanah. Sertifikat tanah milikpemerintah
daerah atau dokumen lain sesuai
peraturan perundang-undangan
khususnya bagi SKB baru
5 Telah melaksanakan minimal 3 jenis Program
PAUDNI (PAUD, Dikmas,Kursus) di lingkungan
BPKB dan SKB
selama 2 th terakhir.
Rencana Kerja dan laporan
Pelaksanaan Kegiatan, dokumen
kegiatan
6 Memiliki data dasar PAUDNI Dokumen data dasar PAUDNI
4
7 Mengajukan proposal yang ditujukan kepada
BPPNFI dengan tembusan Ditjen PAUDNI
dengan syarat sebagai berikut:
a. Proposal ditandatangani kepala SKB/BPKB.
b. Proposal SKB/BPKB direkomendasikan oleh
Kepala Dinas Pendidikan setempat Kota dan
Kepala BP-PNFI.
c. Menguraikan manfaat revitalisasi SKB/BPKB.
d. Membuat pernyataan kesanggupan
melaksanakan kegiatan pemanfaatan dana
blockgrant revitalisasi kelembagaan tahun
2011.
e. Mempunyai rekening bank dan NPWP atas
nama lembaga.
f. Melampirkan Gambar Pra Rencana dan RAB
berdasarkan Harga Satuan Daerah setempat.
Lembar Pengesahan
Lembar Rekomendasi
Deskripsi manfaat sarana
dan prasarana
Surat Pernyataan
Rekening Bank dan NPWP
Gambar Pra Rencana, RAB
C. Pemanfaatan Dana
A. SKB
Digunakan untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana SKB yakni:
pembangunan gedung bagi SKB yang baru dilembagakan,rehabilitasi gedung SKB
yang sudah ada,dan pengadaan meubeler secara terbatas dan sangat diperlukan untuk
mengisi gedung baru.
5
B. BPKB
Dana bantuan (blockgrant) revitalisasi kelembagaan yang bersumber dari BPPNFI
digunakan untuk pengembangan model program PAUDNI (min 50%) dan pengadaan
sarana pendidikan untuk mendukung pelaksanaan pengembangan Model (maksimal
50%).
Dana blockgrant disalurkan langsung sekaligus (100%) kepada UPTD BPKB dan
SKB melalui transfer ke atas nama rekening instansi/lembaga dan bukan rekening
pribadi. Pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada Bendaharawan UPTD BPKB dan
SKB yang bersangkutan atau staf yang ditugaskan untuk menjadi bendaharawan dana
blockgrant 2011.
D. Hasil Pemanfaatan Dana Block Grant
1. SKB
Hasil yang diharapkan dari pemanfaatan dana bantuan (blockgrant) revitalisasi
kelembagaan SKB dan BPKB ini adalah :
a. Adanya kelengkapan sarana/prasarana SKBsesuai dengan prioritas pada
proposal
b. Optimalisasi tugas dan fungsi SKB sebagai Pusat Informasi PAUDNI,
pelayanan pembelajaran komunitas, percontohan dan pengendalian mutu
program PAUDNI di kabupaten/kota.
2. BPKB
a. Terwujudnya model program PAUDNI yang inovatif, kreatif dan aplikatif.
b. Adanya kelengkapan sarana pendidikan yang mendukung pengembangan model.
c. Optimalisasi tugas dan fungsi BPKB sebagai lembaga pengembangan model di
provinsi.
6
BAB III
SELEKSI PENERIMA DANA
Salah satu syarat dalam mengusulkan dana bantuan langsung (blockgrant) adalah
proposal. Proposal yang diusulkan oleh setiap UPTD BPKB dan SKB adalah proposal
bantuan (blockgrant) revitalisasi kelembagaan BPKB dan SKB. Prosedur pengusulan
proposal tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut ini :
A. Pengajuan Proposal
1. Penyusunan Proposal
Proposal disusun oleh BPKB/SKB dengan sistematika yang memuat pokok-pokok
sebagai berikut:
a. Pendahuluan
b. Sasaran Kegiatan
c. Kegiatan revitalisasi
d. Hasil dan manfaat yang akan diperoleh
e. Rancangan Anggaran dan Biaya
f. Lampiran (SK kelembagaan, pernyataan pemda, rekening bank, NPWP,
gambar bangunan, fotokopi sertifikat tanah dan dokumen lain yang perlu).
2. Mekanisme Pengajuan Proposal
Proposal yang telah ditandatangani oleh kepala BPKB atau SKB, di lengkapi dengan
surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Propinsi atau Kabupaten/kota di
tujukan kepada Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal (BP-
PNFI) Regional I Jl. Kenanga Raya No. 64 Tanjung Sari Medan sebanyak rangkap 3
(tiga) asli. Proposal harus sudah sampai di BP-PNFI Regional I paling lambat bulan
7
Mei minggu ke-3 tahun 2011 yang dialamatkan kepada kepala BP-PNFI Regional I
Jln. Kenanga Raya No : 64 Tanjung Sari Medan telp : 061-8213254.
B. Tim Penilai
1. Tim Penilai
Tim penilai ditetapkan oleh Kepala BP-PNFI Regional I dengan unsur sebagai
berikut:
a) Seksi Informasi
b) Pamong Belajar
2. Tim penilai bertugas untuk melakukan :
a. Penerimaan proposal yang diajukan oleh UPTD BPKB atau SKB;
b. Registrasi, klasifikasi dan kodifikasi proposal;
c. Pemeriksaan kelengkapan administrasi proposal;
d. Penilaian isi proposal;
e. Visitasi lapangan terhadap UPTD BPKB dan SKB;
f. Penyusunan peringkat hasil dari setiap penilaian yang dilakukan terhadap
lembaga yang mengajukan proposal;
g. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program.
3. Kewajiban, Tanggungjawab, dan Sanksi Tim Penilai
Tim penilai berkewajiban untuk melaporkan hasil kerja tim kepada Kepala BP-
PNFI Regional I dan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi
tentang UPTD BPKB atau SKB yang diajukan untuk ditetapkan sebagai
penerima bantuan.
C. Tolak Ukur Penilaian
Proposal dinilai berdasarkan indikator sebagai berikut:
1. Kelembagaan UPTD BPKB/SKB.
2. Partisipasi Pemda yang berupa dana pendamping.
3. Program Kerja UPTD BPKB/SKB.
8
Tolok Ukur Penilaian Proposal
No
.
Kriteria Bobot Indikator
A Kelembagaan 10%
1 SKB dan BPKB yang telah memiliki SK
Kelembagaan berbentuk Peraturan Daerah
atau Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
SK Kelembagaan
2 SKB dan BPKB yang telah memiliki kepala
dan karyawan definitif. SK pengangkatan
sebagai Kepala
B Partisipasi Pemda 40%
1 Kesanggupan pemerintah daerah Menyediakan
dana pendamping.
Surat Pernyataan
dari Pemda
Propinsi/Kab/Kota
2 Keterangan kepemilikan tanah. Sertifikat tanah
milik pemerintah
daerah atau
dokumen lain
sesuai peraturan
perundang-
undangan
khususnya bagi
SKB baru
C Program 40%
1 Telah melaksanakan minimal 3 jenis Program
PAUDNI (PAUD, Dikmas, Kursus) di
lingkungan BPKB dan SKB selama 2 th
terakhir.
Rencana Kerja dan
laporan
Pelaksanaan
Kegiatan,
dokumen kegiatan
2 Memiliki data dasar PAUDNI Dokumen Data
9
dasar PAUDNI
D Administrasi 10%
1 Proposal ditandatangani oleh kepala BPKB/
SKB .
Lembar
Pengesahan
2 Proposal BPKB/SKB direkomendasikan
oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat
Lembar
Rekomendasi
3 Menguraikan manfaat revitalisasi BPKB/
SKB.
Deskripsi manfaat
sarana dan
prasarana
4 Membuat pernyataan kesanggupan
melaksanakan kegiatan pemanfaatan dana
blockgrant revitalisasi kelembagaan tahun
2011.
Surat Pernyataan
5 Mempunyai rekening bank dan NPWP atas
nama lembaga.
Rekening Bank
dan NPWP
6 Melampirkan Gambar Pra Rencana dan RAB
berdasarkan Harga Satuan Daerah setempat.
Gambar Pra
Rencana, RAB.
D. Mekanisme Penilaian Proposal
Penilaian proposal dilakukan oleh tim penilai yang melaksanakan tugas menilai semua
proposal yang diajukan oleh BPKB/ SKB. Proposal yang diajukan kepada BP-PNFI
Regional I semuanya mendapatkan hak yang sama untuk dinilai. Instrumen penilaian
proposal dan tolok ukur penilaian akan dibuat oleh tim penilai BP-PNFI Regional I
dengan mengacu pada tolok ukur penilaian yang ada pada ”Pedoman Penyaluran
Blockgrant Revitalisasi Kelembagaan PAUDNI”
E. Penetapan Penerima Blockgrant
1. Dasar penetapan penerima dana blockgrant BPKB/SKB
10
Dana bantuan blockgrant revitalisasi kelembagaan BPKB/SKB rata-rata sebesar
Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) didasarkan atas penilaian proposal yang
dilakukan oleh tim penilai yang telah ditetapkan oleh Kepala BP-PNFI Regional I.
2. Hasil penilaian proposal dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh
seluruh anggota tim penilai.
3. Penetapan BPKB/SKB sebagai penerima Blockgrant Revitalisasi Kelembagaan
tahun 2011, harus dilaksanakan melalui rapat pleno, yang dihadiri oleh seluruh Tim
Penilai Proposal, Kepala BP-PNFI Regional I. Selanjutnya ditetapkan dengan surat
keputusan Kepala BP-PNFI Regional I tentang keputusan hasil penilaian
penerimaan dana bantuan (blockgrant) revitalisasi kelembagaan tahun 2011. Berita
acara penilaian dan surat keputusan hasil penilaian disampaikan kepada Ditjen
PAUDNI.
4. Keputusan Penetapan BPKB/SKB Penerima Blockgrant Revitalisasi Kelembagaan
tahun 2011 dapat diambil jika rapat pleno dihadiri oleh minimal 75% anggota Tim
Penilai, Kepala BP-PNFI. Apabila tidak memenuhi syarat minimal tersebut,
keputusan penetapan dianggap belum sah.
5. Pejabat yang menetapkan penerima dana bantuan (blockgrant)revitalisasi
kelembagaan BPKB/SKB adalah Kepala BP-PNFI Regional I, setelah diputuskan
melalui rapat pleno.
F. Penyaluran Dana
Penyaluran dana bantuan langsung (Blockgrant) dilakukan oleh BP-PNFI Regional I
kepada UPTD BPKB dan SKB yang telah ditetapkan melalui tranfer rekening bank
langsung oleh Bendahara BP-PNFI Regional I tahun 2010 dengan mekanisme
sebagai berikut :
1. BP-PNFI Regional I Medan selaku pihak pertama
dengan UPTD BPKB dan SKB selaku pihak kedua yang ditetapkan melalui surat
keputusan kepala balai sebagai penerima bantuan
2. BP-PNFI menyiapkan dan menerbitkan dokumen
Surat Perintah Membayar (SPM) bagi UPTD penerima bantuan sesuai akad
kerjasama yang ditanda tangani pihak Petama dan pihak Kedua.
11
3. BP-PNFI mengusulkan SPM ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan untuk menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) masing-masing UPTD
4. KPPN Medan sesuai dengan SP2D yang diterbitkan
memerintahkan Bank persepsi (BRI) untuk melakukan transper dana kepada
setiap UPTD melalui rekening Bank yang ditunjuk oleh UPTD yang
bersangkutan
5. Dana sejak diterima, UPTD menyampaikan
informasi kepada BP-PNFI Regional I Medan.
G. Pelaksanaan Revitalisasi
1. BPKB/SKB yang telah menerima dana bantuan (blockgrant) secepat mungkin
untuk melaksanakan kegiatan revitalisasi serta tetap mengikuti peraturan yang
berlaku, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Pengadaan Sarana pendidikan
1) Pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa.
2) Panitia/pejabat pengadaan memahami peraturan tentang pengadaan barang dan
jasa, antara lain Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
3) Berkoordinasi dengan instansi yang terkait.
4) Melaksanakan tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan usulan dalam proposal.
5) Melakukan pengendalian dan pelaporan untuk setiap tahap pekerjaan (laporan
perkembangan).
b. Pengembangan Model
1) Pembentukan Tim Pengembangan Model
2) Berkoordinasi dengan instansi yang terkait.
3) Melaksanakan tahapan-tahapan pengengembangan model sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
4) Melakukan pengendalian dan pelaporan pada setiap tahapan pengembangan
model.
12
2. SKB yang telah menerima dana bantuan (blockgrant) secepat mungkin untuk
melaksanakan kegiatan revitalisasi serta tetap mengikuti peraturan yang berlaku,
dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa.
b. Panitia/pejabat pengadaan memahami peraturan tentang pengadaan barang dan
jasa, antara lain Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
c. Berkoordinasi dengan instansi yang terkait.
d. Melaksanakan tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
e. Melakukan pengendalian dan pelaporan pada setiap tahap pekerjaan(laporan
perkembangan).
H. Pelaporan Kegiatan
Penerima dana bantuan (blockgrant) revitalisasi kelembagaan wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada Kepala BP-PNFI Regional I
dengan tembusan kepada Dirjen PAUDNI. Penggunaan dana bantuan (blockgrant)
revitalisasi kelembagaan harus transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku termasuk pemungutan dan penyetoran pajak.
Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan (blockgrant) revitalisasi
kelembagaan dilaporlan kepada Ditjen PAUDNI, BP-PNFI Regional I sebanyak tiga
kali yakni:
1. Laporan awal, setelah blockgrant diterima, yang intinya melaporkan tentang
rencana dan persiapan pelaksanaan kegiatan.
2. Laporan pertengahan, yang intinya melaporkan perkembangan pelaksanaan
kegiatan, masalah/kendala dan langkah-langkah pemecahan kendala/masalah
yang ditempuh, serta rencana selesainya pelaksanaan kegiatan.
13
3. Laporan akhir, yang intinya memuat; hasil-hasil yang dicapai dan rekomendasi
ke depan. Laporan akhir, paling lambat disampaikan 1 bulan setelah
pelaksanaan kegiatan selesai.
BAB IV
INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU
A. Indikator Keberhasilan
1. Kualitatif
Secara kualitatif keberhasilan dapat dilihat dari :
a. Tersalurkannya dana blockgrant revitalisasi kelembagaan BPKB/SKB tepat
waktu.
b. Terwujudnya lembaga PAUDNI yang lebih kuat dan didukung masyarakat.
2. Kuantitatif
Tersalurnya dana bantuan (blockgrant)revitalisasi kelembagaan sebanyak 12 paket
untuk BPKB/SKB.
B. Pengendalian Mutu
1. Pemantauan
Pemantauan merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui
perkembangan program, dan ketepatan pemanfaatan dana bantuan (blockgrant)
revitalisasi kelembagaan BPKB/SKB. Pemantauan juga dimaksudkan untuk
memastikan apakah program berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan
peraturan yang berlaku. Pemantauan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan
terarah. Pemantauan menjadi tanggungjawab mutlak BP-PNFI Regional I selaku
penyalur dana bantuan (blockgrant) revitalisasi kelembagaan. Aspek-aspek yang
perlu dipantau adalah:
a. Proses sosialisasi revitalisasi kelembagaan BPKB/SKB
b. Proses seleksi proposal
c. Proses penetapan penerima dana blockgrant
d. Proses penyaluran dana blockgrant
14
e. Pelaksanaan revitalisasi kelembagaan BPKB/SKB
2. Evaluasi
Evaluasi maksimal dilaksanakan dua kali yaitu pada tengah tahun dan akhir tahun.
Pelaksanaan evaluasi penggunaan dana bantuan (blockgrant) revitalisasi
kelembagaan dilakukan oleh BP-PNFI Regional I. Hasil evaluasi digunakan
sebagai bahan masukan untuk perbaikan program berikutnya dan dapat dijadikan
sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian dana bantuan (blockgrant)
revitalisasi kelembagaan tahun berikutnya. Aspek-aspek yang perlu dilakukan
evaluasi adalah:
a. Pedoman revitalisasi kelembagaan BPKB/SKB
b. Mekanisme penyaluran dana bantuan (blockgrant)
c. Mekanisme seleksi proposal
d. Pemanfaatan dana bantuan (blockgrant)
3. Pengawasan
Pengawasan dilakukan mkasimal dua kali dalam satu 1 tahun, oleh
instansi/lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pengawasan penyaluran
dan pemanfaatan dana bantuan (blockgrant) revitalisasi kelembagaan
BPKB/SKB,yakni:
a. Direktorat Jenderal PAUDNI
b. Inspektorat Jenderal Kemdiknas
c. BP-PNFI Regional I selaku penyalur anggaran, dan
d. Lembaga terkait lainnya yang ditugaskan dan memiliki fungsi pengawasan.
15
BAB V
PENUTUP
Pedoman penyaluran dan pemanfaatan blockgrant revitalisasi lembaga BPKB dan
SKB tahun 2011 ini merupakan panduan dan ketentuan yang harus ditaati oleh semua pihak
yang terlibat dalam pengelolaan dana blockgrant oleh UPTD BPKB dan SKB didasarkan
pada penilaian kinerja dan penilaian proposal dari masing-masing lembaga pengusul.
Penilaian yang obyektif dan komprehensif diharapkan dapat menghasilkan
pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan mutu program PAUDNI.
Bantuan dalam bentuk blockgrant hanya berupa stimulan. Sedangkan untuk
kesinambungan program, diharapkan peran pemerintah daerah Kabupaten/Kota masing-
masing dapat mengakomodir semata-mata untuk pembangunan pendidikan khususnya
program PAUDNI di daerahnya masing-masing.
Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini, akan ditindaklanjuti dengan surat
edaran dari kepala BP-PNFI Regional I di Medan..
16
PENGANTAR
Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas petunjuk-Nya sehingga
pedoman penyaluran dana batuan langsung blockgrant Revitalisasi lembaga BPKB dan SKB
dapat diselesaikan.
Mengingat masih banyak kendala dalam sistem penyaluran dan penyelenggaraan
tersebut dilapangan diperlukan adanya tindakan konkrit yang bersifat kreatif dan inovatif
untuk mencapai hasil yang optimal dalam program PAUDNI. Pada tahun 2011 BP-PNFI
Regional I selaku perpanjangan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
dan Informal akan menyalurkan dana batuan langsung blockgrant Revitalisasi lembaga
BPKB dan SKB.
Atas dasar itulah perlu disusun pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan penyaluran dana
batuan langsung blockgrant Revitalisasi lembaga BPKB dan SKB yang dapat digunakan
sebagai acuan pihak-pihak terkait dalam penyusunan proposal dan penyelenggaraan program
bila mendapat persetujuan berdasarkan hasil seleksi dan penilaian proposal yang di ajukan
Demikian petunjuk pelaksanaan penyaluran dana batuan langsung blockgrant
Revitalisasi lembaga BPKB dan SKB ini disusun dengan harapan dapat dijadikan acuan dan
dapat digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Akhirnya diucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan
pedoman ini.
Medan, Februari 2011
Kepala BPPNFI Regional 1
Drs. Kastum, M. Pd
NIP. 19640305 199303 1 001
17
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................... i
DAFAR ISI................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................
B. Tujuan ....................................................................................
C. Dasar ......................................................................................
D. Manfaat ............. ....................................................................
BAB II SASARAN DAN PEMANFAATAN DANA
A. Sasaran Program ....................................................................
B. Kriteria Penerima Dana Block Grant ....................................
C. Pemanfaatan Dana .................................................................
D. Hasil Pemanfaatan Dana Block Grant ...................................
BAB III SELEKSI PENERIMA DANA SELEKSI PENERIMA DANA
A. Pengajuan Proposal ..............................................................
B. Tim Penilai ............................................................................
C. Tolak Ukur Penilaian ..............................................................
D. Mekanisme Penilaian Proposal .............................................
E. Penetapan Penerimaan Blockgant ......................................
F. Penyaluran Dana ...............................................................
G. Pelaksanaan revitalisasi .....................................................
H. Pelaporan Kegiatan ..............................................................
BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU
A. Indikator Keberhasilan ............................................................
18
i
B. Pengendalian Mutu ..................................................................
BAB V PENUTUP ...................................................................................
Lampiran
1. Surat Rekomendasi
2.
19
ii
Lampiran 1
SURAT REKOMENDASI
Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
…………………………………….
Menerangkan bahwa :
Nama lembaga :……………………………………………..
Kepala :……………………………………………..
Alamat ;……………………………………………..
Telp/Hp/Faxs :……………………………………………..
Adalah lembaga yang berbadan hukum yang diakui berdasarkan Undang-Undang dan
mempunyai kelayakan untuk melaksanakan Program PAUDNI dan berhak mengusulkan
kepada BP-PNFI Regional I di Medan untuk memperoleh dana batuan langsung blockgrant
Revitalisasi lembaga BPKB dan SKB tahun 2011.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat di pergunakan
sebagaimana mestinya.
…………,…………………….2011
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota
………………………….
NIP:…………………….
20
iii
Lampiran 2.
Sistematika Proposal Dana Blockgrant
Revitalisasi Kelembagaan SKB/BPKB
Proposal minimal memuat tentang: Halaman sampul, terdiri dari: judul dan identitas
SKB/BPKB Kata Pengantar Halaman Pengesahan/persetujuan/rekomendasi Uraian
setiap bab:
1. Pendahuluan
2. Tujuan
3. Kegiatan revitalisasi
4. Hasil dan manfaat yang akan diperoleh
5. Rancangan Anggaran dan Biaya
6. Lampiran (SK kelembagaan, Fotocopy dana counterpart/pendamping dari
APBD, pernyataan Pemda, rekening bank, NPWP, gambar bangunan berikut
Rincian Alokasi Anggaran (RAB), dan dokumen lain yang dianggap perlu).
21
Lampiran 3.
PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATANPEMANFAATAN DANA BLOCKGRANT
REVITALISASI KELEMBAGAAN BPKB/SKB TAHUN 2011 DAN BERTANGGUNGJAWAB MUTLAK ATAS PENGELOLAAN DANA
BLOCKGRANT REVITALISASI KELEMBAGAAN BPKB/SKB TAHUN 2011
Saya yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : ........................................................................
NIP : ........................................................................
Jabatan : ........................................................................
Alamat : ........................................................................
Menyatakan sanggup dan bertanggungjawab mutlak atas pengelolaan keuangan dan
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu program PAUDNI melalui Dana bantuan
(blockgrant) Revitalisasi Kelembagaan yang biayanya bersumber dari DIPA P2-PNFI/BP-
PNFI, Ditjen PAUDNI, Kemdiknas Tahun 2011sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagaimana dituangkan dalam proposal yang diajukan oleh:
Nama UPT : ..................................................................
Alamat : ..................................................................
Nomor Telp : ..................................................................
Jumlah Dana : ..................................................................
No. Rekening : .................................................................
NPWP : …………………………………………..
Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan bersedia menerima sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila di kemudian hari terjadi
kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.
Yang menyatakan
Kepala UPTD (SKB/BPKB)..........
22
(materai Rp.6.000,-)
(Nama lengkap)
NIP. ............................
Lampiran 4.
FORMAT LAPORAN BULANAN
PEMANFAATAN DANA BLOCKGRANT REVITALISASI KELEMBAGAAN SKB/BPKB TAHUN 2011
Bulan :
Nama Lembaga :
Jumlah Dana :
No. Uraian kegiatan
Sub Kegiatan
Jumlah Realisasi Keuangan
Sasaran Dana Rp (ribuan) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Catatan: *) Realisasi pada saat dilaporkan
Format dapat digandakan sesuai kebutuhan
Kepala SKB/BPKB Pengelola Keuangan
23
.................................... ..............................
NIP NIP
Lampiran 5.
FORMAT MASALAH/KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMANFAATAN
DANA BANTUAN (BLOCKGRANT) REVITALISASI KELEMBAGAAN BPKB/SKB
Bulan :
Nama Lembaga :
No.
Uraian kegiatan
Sub Kegiatan
Masalah / Kendala Yang Dihadapi
Penyebab Masalah
Upaya Penanggulangan
(1) (2) (3) (4) (5)
Catatan:
Format dapat digandakan sesuai kebutuhan
Kepala BPKB/SKB Ketua Pelaksana Kegiatan,
24
................................ ................................
NIP NIP
Lampiran 6.
TAHAPAN PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN (BLOCKGRANT)
REVITALISASI KELEMBAGAAN SKB/BPKB
No. Kegiatan
1Sosialisasi pedoman
2Pengiriman Pedoman
3Pembentukan Tim Penilai di Provinsi (BP-PNFI)
4Pengiriman proposal ke BP-PNFI
Regional I
5Penilaian dan Verifikasi proposasl, dan rapat plenopenetapan
6
7
8
9
10
11
12
13
14
25
26
