Peraturan PerundanganUntuk Pendidikan Tinggi

Oleh: Ir. Desiana Vidayanti, M.T

Pencantuman PeraturanPerundangan dalam SK Rektor

Unsur Deskripsi1 Visi & Misi PT

2. Rasionale

3 Subyek/Pihak yg. Wajib memenuhi Standar

4 Definisi Istilah

5 Pernyataan Isi Standar

6 Strategi

7 Indikator

8 Dokumen terkait

9 Referensi

Pencantuman Peraturan Perundangan dalam Dokumen Standar

Hierarki / Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Merujuk ke Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terdiri atas:

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;• Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;• Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;• Peraturan Pemerintah;• Peraturan Presiden;• Peraturan Daerah Provinsi; dan• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kedudukan Peraturan MenteriPeraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang menegaskan:• “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan PemeriksaKeuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, ataukomisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atauPemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Kekuatan Peraturan Menteri > Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 menegaskan:• “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukummengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undanganyang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”

UU TERKAIT PENDIDIKAN TINGGI

UU No 16 tahun 2001 tentang YAYASAN

UU 20 TAHUN 2003 tentang SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

UU 14 TAHUN 20015 tentang GURU DAN DOSEN

UU 12 TAHUN 2012 tentang PENDIDIKAN TINGGI

UU 11 TAHUN 2014 tentang KEINSINYURAN

7

• Bab I. Ketentuan Umum

• Bab II. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

• Bab III Penjaminan Mutu

• Bab IV. Perguruan Tinggi

• Bab V. Pendanaan dan Pembiayaan

• Bab VI. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Oleh Lembaga Negara Lain

• Bab VII. Peran Masyarakat

• Bab VIII. Sanksi Administratif

• Bab IX. Ketentuan Pidana

• Bab X. Ketentuan Lain-lain

• Bab XI. Ketentuan Peralihan

• Bab XII. Ketentuan Penutup

Ruang Lingkup UU Pendidikan Tinggi

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

UU Pendidikan Tinggi

Alasan Perlunya UU Pendidikan Tinggi

10

Pemerintah mengusahakan dan menyeleng-garakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdas-kan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU

Ayat 3:

UU No. 20 Tahun 2003 (Sisdiknas)

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa

untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Ayat 5:

UU No. 14 Tahun 2005 (Guru & Dosen)

UUD 1945 Perubahan ke IV, Pasal 31 Tentang Pendidikan dan Kebudayaan

Perlunya jaminan bahwa pemerintah memajukan iptek dengan memperhatikan dan menerapkan humaniora

secara terintegrasi dalam Sisdiknas, sekaligus sbg wadah bagi dosen menjalankan tugas utamanya

Pendidikan: usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran ....Pendidikan Tinggi adalah pendidikan sesudah pendidikan menengah.....

Dosen ....dengan tugas utama mentransfor-masikan, mengembangkan, dan menyebar-luaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan

pengabdian kepada masyarakat.

?

Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola

sendiri lembaganya....

UU No. 20 Th. 2003 (Sisdiknas)

Dirjen DiktiKemendikbud

Permasalahan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaranya (Perg. Tinggi)

11

Belum adanya standar pend. tinggi yang mencakup pengembangan & pemanfaatan

iptek dg nilai humaniora beserta penjaminan kepatuhannya

Masih besarnya hambatan memperoleh pendidikan tinggi, baik dari segi ekonomi,

geografi, maupun sosial.

Kurang dianggap pentingnya penelitian,komitmen pendanaan, dan penghargaan

Belum setaranya pendidikan yg mengutamakan pengetahuan (akademik)dan keterampilan (vokasi), serta profesi

Belum adanya bentuk kelembagaan yang memadai untuk mendukung otonomi

perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS

Aturan bentuk kelembagaan perg. tinggi dan prinsip penye-lenggaraan pendidikan tinggi

Belum adanya kerangka tata kelola yang baik bagi semua perg. tinggi dalam

mengelola sumberdaya (Keu.,SDM,Aset, ..)

Aturan Tata Kelola Perguruan Tinggi beserta prinsip otonomi pengelolaan perguruan tinggi

Aturan penerimaan calon mahasiswa dan pemerataan pembangunan perg. tinggi

Aturan tentang dana peneliti-an dan penghargaan peneliti

Kesetaraan jenis dan jenjang pendidikan tinggi dan

kesetaraan hak dosennya

1

2

3

4

6

5

Un

dan

g U

nd

ang

Pen

did

ikan

Tin

ggi

Ketentuan tentang SN DIKTIsebagai perluasan dari SNP

dan sistem penjaminan mutu

1

2

3

4

6

5

Dirjen DiktiKemendikbud

Azas-Azas Pendidikan Tinggi

12

Kebenaran Ilmiah, Penalaran,

Kejujuran, Keadilan, Manfaat,

Kebajikan, Tanggung Jawab,

Kebhinekaan, Keterjangkauan

Dirjen DiktiKemendikbud

Amar Putusan MK No: 11-14-12-126-136/PUU-VII/2009 (31 Maret 2010) Tentang UU Badan Hukum Pendidikan

• Tidak boleh terjadi penyeragaman bentuklembaga pendidikan

• Pemerintah tidak boleh lepas tanggungjawab keuangan untuk penyelenggaraanpendidikan

• Tidak terjadi liberalisasi dan komersialisasipendidikan

Menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam

penyusunan UU DiktiDirjen Dikti

Kemendikbud

Prinsip Pengelolaan Otonomi PT

• Nirlaba

• Akuntabel

• Transparan

• Penjaminan mutu

• Efektif dan Efisien

14

Pasal 63

Dirjen DiktiKemendikbud

HAL PENTING BARU DALAM UU DIKTI

15 15

Konstruksi Pendidikan Tinggi

16

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Prinsip Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pen

did

ikan

Pen

elit

ian

Pen

gab

dia

n K

pd

M

asya

raka

t

Berkembangnya SDM dan Iptek Unggul

Bangsa yang Cerdas,Sejahtera, dan Berbudaya

Sumber Daya (SDM, Keuangan, Aset, Data,...)

Stan

dar

Pera

tura

n P

eru

nd

anga

n

Azas Pendidikan Tinggi

Pemeliharaan dan Penyebarluasan

Konsideran & Isi UU Dikti

Dirjen DiktiKemendikbud

PERPADUAN ANTARA PENDIDIKAN FORMAL, PROFESIONALISME, PENGALAMAN KERJA DAN KARIR: Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur

SMP

SMA

D1

D2

D3

S1D4

P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L3

L1

L2

Pasal 29

Dirjen DiktiKemendikbud

Polit

ekn

ik

Un

iver

sita

s, In

stit

ut,

Se

kola

hTi

ngg

i

Program Profesi

Aka

dem

iKo

mu

nit

as

Aka

dem

i

Jenis & Jenjang Pendidikan Tinggi dan Bentuk Perguruan Tinggi

Program Sarjana

Program D-1

Program D-2

Program D-3

Program D-4

Program Magister

Program Doktor

Kementerian, Kementerianlain, LPNK, Profesi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 15-17, 38-40, 59

Dirjen DiktiKemendikbud

Hak Penyelenggaraan Program Pendidikan TinggiBentuk PT Jenis Program PT

Akademik Vokasi Profesi/Spesialis

Akademi Komunitas

Akademi

Sekolah Tinggi

Institut

Universitas

Politeknik

S1 S2 S3

S1 S2 S3

S1 S2 S3

D1 D2

D3 D4 MTDR

T

D3 D4 MTDR

T

D4

MTDR

T

D1 D2 D3

PR SP

PR SP

PR SP

MT

D3 Pengaturan eksisting

Pengaturan baru

D3 D4 MTDR

TPR SP

D4D1 D2 D3

Pasal 59

Dirjen DiktiKemendikbud

Persyaratan Dosen

DOSEN PADA PTKualifikasi pendidikan/Pengakuan Tingkat

Kompetensi KKNI

D3+/5 S1/SST/6 S2/MST/8 S3/DRT/9

Akademi Komunitas

Akademi

Sekolah Tinggi

Institut

Universitas

Politeknik

Pengaturan eksisting

Pengaturan baru

Pasal 69-71

Dirjen DiktiKemendikbud

Jenjang Karir Akademik Dosen

DOSEN PADA PTJABATAN AKADEMIK

Asisten Ahli Lektor Lkt Kepala Profesor

Akademi Komunitas

Akademi

Sekolah Tinggi

Institut

Universitas

Politeknik

Pengaturan eksisting

Pengaturan baruBUP PROFESOR: 70 TAHUN

Pasal 72

Penjaminan MutuPT BAN LAM PRO LAM WIL

INST PRODI

Internal ✔

Eksternal ✔ Bisa Bisa Bisa

Catatan:+ Semua standar mengacu pada SNP dari BSNP yang ditetapkan Menteri+ Semua didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang dikelola Menteri+ LAM PRO: Lembaga Akreditasi Mandiri+ LAM WIL: Lembaga Akkreditasi Wilayah (BAN)+ Bisa: Pengaturan baru

Pasal 51-57

Perijinan dan Akreditasi (Baru)

PT

Institusi Program Studi

Ijin Terbit Terbit

Akreditasi Minimum Minimum

Pendirian Prodi baru harus telah memenuhi syarat minimumakreditasi, sehingga pada saat izin Prodi keluar, otomatis sudahterakreditasi minimum

Pasal 55

Dirjen DiktiKemendikbud

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

24

Jenjang Isi Proses Lulusan PTK Sarpras Kelola Biaya Penilaian Lingkup

PendidikanDasar Delapan

Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Pendidikan

PendidikanMenengah

Pendidikan

PendidikanTinggi

Delapan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pendidikan,Penelitian, Pengabdian Kpd Masy.

Baru

Pasal 54

Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian

25

•Universitas/Institut Negeri di setiap Provinsi

•Akademi Komunitas di SetiapKabupaten/Kota

•PJJ untuk menjangkau 3T

•Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus unt Jenjang Pendidikan Tinggi

•Pengembangan sumber belajar terbuka (open educational resources)

•Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi (INHERENT)

Ketersediaan

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 31

Dirjen DiktiKemendikbud

Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian

26

•Penetapan standar biaya satuan oleh Menteri

•Pembatasan pungutan pada mahasiswa (tidakmemberatkan)

•Jaminan akses non diskriminatif

•Jaminan pembiayaan bagi masyarakat miskin yang memenuhi syarat akademik

•Pengalokasian 20% kapasitas penerimaan untuk mahasiswa miskin dan prioritas untuk calon mhs dari daerah 3T

Keterjangkauan

Dirjen DiktiKemendikbud

Perluasan Akses dan Jaminan Kepastian

27

•Larangan penggunaan penerimaan mahasiswa baru utk tujuan komersial

•Kepastian bagi yang memenuhi syarat akademik untuk dapat kuliah

•Jaminan bagi yang telah masuk untuk menyelesaikan kuliah dalam batas waktu yang ditentukan

•Dukungan beasiswa, bantuan biaya pendidikan, pembebasan SPP, pinjaman tanpa bunga bagi yang tidak mampu

Jaminan Kepastian

Dirjen DiktiKemendikbud

Lembaga Penjamin

Mutu

Perguruan Tinggi

Sistem Penjaminan Mutu

28

Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

Perguruan Tinggi

BSNP

BAN-PTLembaga

Layanan Pend. Tinggi

Lembaga Akreditasi Mandiri

Lembaga Akreditasi Mandiri

Lembaga Akreditasi Mandiri

Perguruan Tinggi

MasyarakatPemerintah

Ketentuan Baru

Ketentuan Saat Ini

(Wilayah)

Dirjen DiktiKemendikbud

Pendidikan Tinggi Keagamaan

• Pemerintah atau masyarakat dapat menyelenggarakan PT Keagamaan

• PT Keagamaan dapat berbentuk: Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan Ma’had Ali, Pasraman, Seminari, dan bentuk lain yang sejenis

• Ketentuan mengenai PT Keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah

29

Dirjen DiktiKemendikbud

Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya

30

Otonomi Perguruan Tinggi Negeri

Otonomi Bidang Akademik

Otonomi Bidang Non-Akademik

Otonomi(sesuai perundangan)

Badan Hukum(Statuta dg PP)

Satker PPK-BLU(Statuta dg Permen)

Satker PPK-Negara(Statuta dg Permen)

PPK : Pola Pengelolaan Keuangan

Dengan adanya tiga macam tatakelola tersebut, berarti tidak ada penyeragaman (amar putusan MK)

Otonomi Perguruan Tinggi & Kelembagaannya

31

Otonomi Perguruan Tinggi Swasta

Otonomi Bidang Akademik

Otonomi Bidang Non-Akademik

Otonomi(sesuai perundangan) Ditentukan oleh Badan

Penyelenggara PTS a.l. yayasan

Bentuk tatakelola ditentukan oleh Badan Penyelenggara PTS (a.l. Yayasan) masing-masing, berarti tidak ada penyeragaman

(sesuai amar putusan MK)

Penyelenggaraan Otonomi PTN

32

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM BADAN HUKUM

Sesuai denganUU No. 1 Tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara dan UU 20 Tahun 1997 tentang PNBP

UU PT

Telah diatur dalam PP 23/2005 Tentang BLU dan PP 66/2010.

-Diatur dlm Statuta PP(usulan dari PTN-BH)

- Sebagian diatur dengan PP (bentuk dan mekanisme

pendaaan PTN-BH)

Dirjen DiktiKemendikbud

Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan Tinggi

33

• Pemerintah bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBN).

• Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pendidikan tinggi (dialokasikan dalam APBD).

• Alokasi untuk calon mahasiswa tidak mampu

• Pemerintah mengalokasikan BOPTN

• Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri untuk membantu Perguruan Tinggi.

Dirjen DiktiKemendikbud

Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan Tinggi

34

• Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha/ industri atau masyarakat yang memberikan bantuan pada PT.

• Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan dipergunakan PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

• Dana Pendidikan berasal dari APBN diberikan kepada:

– PTN untuk investasi, operasi, dosen dan tenaga kependidikan, dan pengembangan

– PTS untuk tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, investasi dan pengembangan

– Mahasiswa sebagai dukungan biaya mengikuti pendidikanikan tinggi

Dirjen DiktiKemendikbud

Perguruan Tinggi Asing

• Perguruan Tinggi Asing (negara lain) yang sudah terakreditasi dan/ataudiakui di negaranya, dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah NKRI.

• Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan program studi yang dapatdiselenggarakan Perguruan Tinggi Asing.

• Penyelenggara pendidikan Asing wajib:

• melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izinPemerintah

• berprinsip nirlaba

• mengangkat dosen dan tenaga kependidikan warga negaraIndonesia.

• mengembangkan ilmu dasar di Indonesia dan mendukung kepentingan nasional.

• Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi Asing diatur dalam Peraturan Menteri.

35

Penyelenggaraan PT oleh KL Lain

Pemerintah mengusahakan dan menyeleng-garakan SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdas-kan kehidupan bangsa, yang diatur dengan UU

Ayat 3:

UU Nomor 20/2003 (Sisdiknas)

UUD 1945 Perubahan ke IV, Pasal 31

Kemdikbud penanggung jawab bidang pendidikan

UU Pendidikan TinggiMENGATUR PENGELOLAAN PT

K/L LAINBEKERJASAMA DG PT UNTUK

PENDIDIKAN KEDINASAN/PROFESI

UU Pendidikan TinggiMENGATUR PENGELOLAAN PT

PENGELOLAAN PT OLEH K/L LPNK DIATUR DENGAN PP

Dirjen DiktiKemendikbud

Manfaat UU Dikti

Entitas Manfaat

Masyarakat

Memiliki banyak pilihan jenis pendidikan tinggi yang setara

Jaminan dapat kuliah sesuai dengan kemampuan akademiknya

Biaya kuliah yang dikendalikan sehingga lebih terjangkau

Jaminan memperoleh layanan pendidikan bermutu

Dunia UsahaMemanfaatkan penelitian di perguruan tinggi untuk inovasinya

Memperoleh insentif bagi yang memberikan bantuan ke PT

Perguruan Tinggi

Dijamin otonomi akademiknya

Memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya untuk meningkatkan mutunya

Memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah melalui bantuan operasional pendidikan tinggi

Pemerintah

Dapat mendorong perguruan tinggi untuk memajukan iptek melalui pelaksanaan tridharma secara komprehensif dan terpadu

Dapat memberikan layanan pendidikan tinggi yang berkesetaraan

DosenJaminan memperoleh dana penelitian

Kesetaraan dalam jenjang karir akademik37

Dirjen DiktiKemendikbud

Hubungan UU DIKTI dengan Peraturan Lain

• PP NO 4 TAHUN 2014 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PT

• Permenristekdikti 51 Tahun 2018 : PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN PTN, DAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN PTS

• Permenristekdikti 52 Tahun 2018: PROSEDUR PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA, PEMBUKAAN PROGRAM STUDI, DAN KERJA SAMA JOINT PROGRAM PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA

• Permenristekdikti 16 Tahun 2018 : PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STATUTA PERGURUAN TINGGI SWASTA

Bab II.

PenyelenggaraanPendidikan Tinggi

Bagian Kesatu

Prinsip danTanggung JawabPenyelenggaraanPendidikan Tinggi

Hubungan UU DIKTI dengan Peraturan Lain

• Permenristekdikti 51 Tahun 2018 : PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN PTN, DAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN PTS

• Permenristekdikti 33 TAHUN 2018: PenamaanProgram Studi Pada Perguruan Tinggi

Bab II.

PenyelenggaraanPendidikan Tinggi

Bagian Ketiga

Jenis PendidikanTinggi

Bagian Keempat

Program Pendidikan Tinggi

Hubungan UU DIKTI dengan Peraturan Lain

• Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 : Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi

Bab II.

PenyelenggaraanPendidikan Tinggi

Bagian Keempat

Program PendidikanTinggi

Paragraf 4

Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar

Profesi

Hubungan UU DIKTI dengan Peraturan Lain

• Perpres 8 Tahun 2012 : KerangkaKualifikasi Nasional Indonesia

• Lampiran• Permendikbud 73 Tahun 2013 :Penerapan

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi

Bab II.

PenyelenggaraanPendidikan Tinggi

Bagian Kelima

KerangkaKualifikasiNasional

Hubungan UU DIKTI dengan Peraturan Lain

•Permenristekdikti 51 Tahun2018 : Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTS, danPendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTN

Bab II.

PenyelenggaraanPendidikan

Tinggi

Bagian Ketujuh

Pendidikan JarakJauh

Hubungan UU DIKTI dengan Peraturan Lain

• Permenristekdikti 51 Tahun 2018 : Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTS, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTN

• Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 : Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di PerguruanTinggi

Bab II.

PenyelenggaraanPendidikan Tinggi

Bagian Kesembilan

Proses Pendidikan dan Pembelajaran

Hubungan UU DIKTI dengan Peraturan Lain

• Permenristekdikti 20 Tahun 2018 : Penelitian.

• Permenristekdikti 9 Tahun 2018 : Akreditasi JurnalIlmiah

• Permenristekdikti 40 Tahun 2018 : PRIORITAS RISET NASIONAL TAHUN

• Permendikbud 17 Tahun 2010: Pencegahan danPenanggulangan Plagiat di PT

Bab II.

PenyelenggaraanPendidikan Tinggi

Bagian Kesepuluh

Penelitian

Bagian Kesebelas

Pengabdian KepadaMasyarakat

Hubungan UU DIKTI dengan Peraturan Lain

•Permendikbud 14 Tahun2014 : Kerjasama PT

Bab II.

PenyelenggaraanPendidikan Tinggi

Bagian Keduabelas

Kerja sama Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat

Bagian Keempatbelas

Kerja SamaInternasional

Pendidikan Tinggi

Hubungan UU DIKTI dengan Peraturan Lain

•Permenristekdikti 62 Tahun2016 : Sistem PenjaminanMutu

BAB III

PENJAMINAN MUTU

Bagian Kesatu

SistemPenjaminan

Mutu

Hubungan UU DIKTI dengan Peraturan Lain

• Permenristekdikti 50 Tahun 2018 : Perubahan AtasPeraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan PendidikanTinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi

• Permenristekdikti 44 Tahun 2015: STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

• Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Inidonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi

BAB III

PENJAMINAN MUTU

Bagian Kedua

StandarPendidikan

Tinggi

Hubungan UU DIKTI dengan Peraturan Lain

•Permenristekdikti 32 Tahun2016 : Akreditasi PT dan PS

BAB III

PENJAMINAN MUTU

Bagian Ketiga

Akreditasi

Hubungan UU DIKTI dengan Peraturan Lain

•Permenristekdikti 61 Tahun2016 : PD DIKTI

BAB III

PENJAMINAN MUTU

Bagian Keempat

PD DIKTI

Bagian Kelima

LLDIKTI

Hubungan UU DIKTI dengan Peraturan Lain

• PP NO 4 TAHUN 2014 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DAN PENGELOLAAN PT

• Permenristekdikti 51 Tahun 2018 : PENDIRIAN, PERUBAHAN, PEMBUBARAN PTN, DAN PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENCABUTAN IZIN PTS

• Permenristekdikti 52 Tahun 2018: PROSEDUR PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI SWASTA, PEMBUKAAN PROGRAM STUDI, DAN KERJA SAMA JOINT PROGRAM PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA

• Permenristekdikti 16 Tahun 2018 : PEDOMAN TATA CARA PENYUSUNAN STATUTA PERGURUAN TINGGI SWASTA

BAB IV

PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu : Fungsi &Peran PT

Bagian Kedua : Bentuk PT

Bagian Ketiga : Pendirian PT

Bagian Kelima : Pengelolaan PT

Dirjen DiktiKemendikbud

TERIMA KASIH