PERATURAN PERUNDANGAN

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANBottom of FormJENIS PERATURANNOMORTENTANG

Undang-undang5 Tahun 2014Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang6 Tahun 2012Pengesahan International Convention on the Protection of the Right of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)

Undang-Undang24 Tahun 2011Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang12 Tahun 2011Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang48 Tahun 2009Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang29 Tahun 2009Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Undang-Undang25 Tahun 2009Pelayanan Publik

Undang-Undang39 Tahun 2008Kementerian Negara

Undang-Undang37 Tahun 2008Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang14 Tahun 2008Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang12 Tahun 2008Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang11 Tahun 2008Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang1 Tahun 2008Pengesahan ILO Convention 185 Concerning Revising The Seafarers' Identity Documents Convention 1958 (Konvensi Ilo 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut 1958)

Undang-Undang21 Tahun 2007Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang13 Tahun 2006Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang12 Tahun 2006Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang12 Tahun 2005Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang11 Tahun 2005Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya)

Undang-Undang2 Tahun 2005Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Menjadi UU

Undang-Undang1 Tahun 2005Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang40 Tahun 2004Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang39 Tahun 2004Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-undang37 Tahun 2004Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang33 Tahun 2004Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang32 Tahun 2004Pemerintahan Daerah

Undang-Undang23 Tahun 2004Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

JENIS PERATURANNOMORTENTANG

Undang-Undang2 Tahun 2004Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang21 Tahun 2003Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan)

Undang-Undang19 Tahun 2003Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang13 Tahun 2003Ketenagakerjaan

Undang-Undang18 Tahun 2002Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Undang-Undang21 Tahun 2000Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Undang-Undang1 Tahun 2000Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO No.182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak)

Undang-Undang39 Tahun 1999Hak Asasi Manusia

Undang-Undang21 Tahun 1999Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan)

Undang-Undang20 Tahun 1999Pengesahan ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)

Undang-Undang19 Tahun 1999Pengesahan ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)

Undang-Undang5 Tahun 1999Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

Undang-Undang1 Tahun 1998Perubahan Atas Undang Undang Tentang Kepailitan

Undang-Undang15 Tahun 1997Ketransmigrasian

Undang-Undang4 Tahun 1997Penyandang Cacat

Undang-Undang11 Tahun 1992Dana Pensiun

Undang-Undang3 Tahun 1992Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Undang-Undang7 Tahun 1984Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi terhadap Wanita (convention on the Elimination of All Forms of Discrimanation Against Women)

Undang-Undang7 Tahun 1981Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

Undang-Undang1 Tahun 1970Keselamatan Kerja

Undang-Undang3 Tahun 1969Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.120 Mengenai Hygiene Dalam Perniagaan dan Kantor-Kantor

Undang-Undang3 Tahun 1961Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan Dan Kantor-Kantor

Undang-Undang80 Tahun 1957Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 mengenai Pengupahan yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya

Undang-Undang18 Tahun 1956Persetujuan Konpensi Organisasi Internasional No. 98 mengenai Berlakunya Dasar-Dasar dari pada Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Undang-Undang3 Tahun 1951Pernjataan Berlakunja Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia

Undang-Undang23 Tahun 1948Pengawasan Perburuhan


Undang-undangStb. No.225 Tahun 1930Undang-undang Uap (stoom Ordonantie 1930)

Peraturan Pemerintah3 Tahun 2014Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian

Peraturan Pemerintah90 Tahun 2013Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 Tentang Subsidi Dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Penerima Pensiun

Peraturan Pemerintah89 Tahun 2013Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 Tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya

Peraturan Pemerintah88 Tahun 2013Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah87 Tahun 2013Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

Peraturan Pemerintah86 Tahun 2013Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah85 Tahun 2013Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah84 Tahun 2013Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah83 Tahun 2013Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah82 Tahun 2013Modal Awal Untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Peraturan Pemerintah5 Tahun 2013Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Mitra Usaha Dan Pengguna Perseorangan

Peraturan Pemerintah4 Tahun 2013Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah

Peraturan Pemerintah3 Tahun 2013Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah101 Tahun 2012Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Peraturan Pemerintah97 Tahun 2012Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Peraturan Pemerintah65 Tahun 2012Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan Pemerintah53 Tahun 2012Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah50 Tahun 2012Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Ke

Peraturan Pemerintah33 Tahun 2012Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Peraturan Pemerintah84 Tahun 2010Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah61 Tahun 2010Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah1 Tahun 2009Perubahan Keenam Atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah46 Tahun 2008Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit

Peraturan Pemerintah9 Tahun 2008Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Peraturan Pemerintah7 Tahun 2008Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan


Peraturan Pemerintah76 Tahun 2007Perubahan Kelima Atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah41 Tahun 2007Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah15 Tahun 2007Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah31 Tahun 2006Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Peraturan Pemerintah64 Tahun 2005Perubahan Keempat Atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah18 Tahun 2005Perubahan Atas PP No. 32 Tahun 1994 tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian

Peraturan Pemerintah8 Tahun 2005Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit

Peraturan Pemerintah41 Tahun 2004Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung

Peraturan Pemerintah23 Tahun 2004Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Peraturan Pemerintah22 Tahun 2004Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah5 Tahun 2003Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Yang Diterima oleh Pekerja Sampai Dengan Sebesar Upah Minimum Propinsi Atau Upah Minimum Kabupaten/Kota

Peraturan Pemerintah28 Tahun 2002Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah27 Tahun 2002Pengelolaan Limbah Radioaktif

Peraturan Pemerintah26 Tahun 2002Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif

Peraturan Pemerintah149 Tahun 2000Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon Uang Tebusan Pensiun Dan Tunjangan Hari Tua Atau Jaminan Hari Tua

Peraturan Pemerintah83 Tahun 2000Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah79 Tahun 1998Perubahan Atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah45 Tahun 1997Perubahan Atas PP No. 28 Tahun 1996 tentang Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah28 Tahun 1996Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah36 Tahun 1995Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah14 Tahun 1993Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah71 Tahun 1991Latihan Kerja

Peraturan Pemerintah19 Tahun 1990Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Peraturan Pemerintah8 Tahun 1981Perlindungan Upah

Peraturan Pemerintah7 Tahun 1973Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida

Peraturan Pemerintah21 Tahun 1954Penetapan Peraturan Istirahat Buruh


Peraturan Presiden111 Tahun 2013Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden110 Tahun 2013Gaji Atau Upah Dan Manfaat Tambahan Lainnya Serta Insentif Bagi Anggota Dewan Pengawas Dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Presiden109 Tahun 2013Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial

Peraturan Presiden108 Tahun 2013Bentuk Dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial

Peraturan Presiden107 Tahun 2013Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan Dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Presiden105 Tahun 2013Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu

Peraturan Presiden92 Tahun 2013Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan Presiden45 Tahun 2013Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Presiden12 Tahun 2013Jaminan Kesehatan

Peraturan Presiden33 Tahun 2012Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional

Peraturan Presiden8 Tahun 2012Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Peraturan Presiden64 Tahun 2011Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Presiden24 Tahun 2010Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Peraturan Presiden21 Tahun 2010Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden17 Tahun 2010Pengesahan Instrument for the Amendment of the Constitution of the International Labour Organisation 1997 (Instrumen Perubahan Konstitusi Organisasi Ketenagakerjaan Internasional 1997)

Peraturan Presiden47 Tahun 2009Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara

Peraturan Presiden44 Tahun 2008Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tata Cara Pengangkatan Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional

Peraturan Presiden77 Tahun 2007Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden76 Tahun 2007Kriteria Dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Presiden1 Tahun 2007Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden81 Tahun 2006Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

Peraturan Presiden54 Tahun 2006Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

Peraturan Presiden54 Tahun 2005Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden50 Tahun 2005Lembaga Produktivitas Nasional

Keputusan Presiden161/M Tahun 2013Pengangkatan Dewan Komisaris Dan Direksi Pt Jamsostek (persero) Menjadi Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Keputusan Presiden160/M Tahun 2013Pengangkatan Dewan Komisaris Dan Direksi Pt Askes (persero) Menjadi Dewan Pengawas Dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan


Keputusan Presiden24 Tahun 2013Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur

Keputusan Presiden107 Tahun 2004Dewan Pengupahan

Keputusan Presiden25 Tahun 2004Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja

Keputusan Presiden59 Tahun 2002Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Keputusan Presiden36 Tahun 2002Pengesahan ILO Convention No. 88 Concerning the Organization of the Employment Service (Konvensi ILO No. 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja)

Keputusan Presiden111 Tahun 2001Perubahan Atas Keppres No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

Keputusan Presiden3 Tahun 2001Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

Keputusan Presiden150 Tahun 2000Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

Keputusan Presiden46 Tahun 2000Perubahan Atas Keppres No. 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Keputusan Presiden29 Tahun 1999Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Keputusan Presiden83 Tahun 1998Pengesahan Convention (Number 87) concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise (Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi)

Keputusan Presiden75 Tahun 1995Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

Keputusan Presiden4 Tahun 1992Pengesahan Convention 69 Convention Concerning The Certification Of Ships's Cooks (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 69 Mengenai Sertifikasi Bagi Juru Masak Di Kapal)

Keputusan Presiden9 Tahun 1991Hari Pekerja Indonesia

Keputusan Presiden34 Tahun 1990Pemberian Tambahan Santunan bagi Tenaga Kerja yang Meninggal Dunia dan Mengalami Cacat Total Tetap Karena Kecelakaan Kerja

Keputusan Presiden51 Tahun 1989Perubahan Keppres No. 28 Tahun 1988 tentang Besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

Instruksi Presiden9 Tahun 2013Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja

Instruksi Presiden3 Tahun 2010Program Pembangunan Yang Berkeadilan

Instruksi Presiden6 Tahun 2006Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Instruksi Presiden3 Tahun 2006Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi

Instruksi Presiden1 Tahun 1986Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi

Peraturan Menakertrans4 Tahun 2014Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Peraturan Menakertrans3 Tahun 2014Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmsigrasi

Peraturan Menakertrans2 Tahun 2014Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan Menakertrans1 Tahun 2014Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.250/MEN/XII/2008 Tentang Klasifikasi dan Karakteristik Data Dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan

Peraturan Menakertrans12 Tahun 2013Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing


Peraturan Menakertrans11 Tahun 2013Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah

Peraturan Menakertrans10 Tahun 2013Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan Menakertrans9 Tahun 2013Sistem Pelaporan Unit Kerja Pusat Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan Menakertrans8 Tahun 2013Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan Menakertrans7 Tahun 2013Upah Minimum

Peraturan Menakertrans6 Tahun 2013Tata Cara Pembentukan Perwakilan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Luar Negeri

Peraturan Menakertrans5 Tahun 2013Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.24/MEN/VI/2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja

Peraturan Menakertrans4 Tahun 2013Tata Cara Perpanjangan Perjanjian Kerja Pada Pengguna Perseorangan

Peraturan Menakertrans3 Tahun 2013Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Peraturan Menakertrans2 Tahun 2013Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.12/MEN/VIII/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan Menakertrans1 Tahun 2013Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan Menakertrans20 Tahun 2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-12/MEN/VI/2007 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Menakertrans19 Tahun 2012Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Peraturan Menakertrans18 Tahun 2012Pelayanan Informasi Publik Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan Menakertrans17 Tahun 2012Sanksi Administratif Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Peraturan Menakertrans16 Tahun 2012Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Secara Mandiri Ke Daerah Asal

Peraturan Menakertrans15 Tahun 2012Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan Dan Angka Kreditnya

Peraturan Menakertrans14 Tahun 2012Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Di Provinsi Dan Kabupaten/kota

Peraturan Menakertrans13 Tahun 2012Komponen Dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak

Peraturan Menakertrans12 Tahun 2012Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian Tahun 2010-2025

Peraturan Menakertrans11 Tahun 2012Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkunga Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peraturan Menakertrans10 Tahun 2012Komite Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan Menakertrans9 Tahun 2012Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian

Peraturan Menakertrans8 Tahun 2012Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Peraturan Menakertrans7 Tahun 2012Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta

Peraturan Menakertrans6 Tahun 2012Pendanaan Sistem Pelatihan Kerja


Peraturan Menakertrans5 Tahun 2012Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional

Peraturan Menakertrans4 Tahun 2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/IV/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan Menakertrans3 Tahun 2012Perjalanan Dinas Pindah/Mutasi Dalam Negeri Dan Luar Negeri Serta Pindah Pensiun Pegawai Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan Menakertrans2 Tahun 2012Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/I/2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2010-201

Peraturan Menakertrans1 Tahun 2012Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.07/MEN/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan MenakertransPER.20/MEN/XII/2011Pedoman Standar Dan Kriteria Jabatan Fungsional Umum Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.19/MEN/XII/2011Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.18/MEN/XII/2011Sistem Pelaporan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian

Peraturan MenakertransPER.17/MEN/XI/2011Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.16/MEN/XI/2011Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama

Peraturan MenakertransPER.15/MEN/XI/2011Jaringan Informasi Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan MenakertransPER.14/MEN/XI/2011Pedoman Teknis Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.13/MEN/X/2011Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja

Peraturan MenakertransPER.12/MEN/X/2011Atase Ketenagakerjaan Dan Staf Teknis Ketenagakerjaan Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri

Peraturan MenakertransPER.11/MEN/X/2011Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.10/MEN/VIII/2011Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.09/MEN/V/2011Penggunaan Pakaian Dinas Bagi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja

Peraturan MenakertransPER.08/MEN/V/2011Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Peraturan MenakertransPER.07/MEN/IV/2011Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.06/MEN/IV/2011Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri Bekasi

Peraturan MenakertransPER.05/MEN/IV/2011Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Dalam Negeri Bandung

Peraturan MenakertransPER.04/MEN/IV/2011Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan

Peraturan MenakertransPER.03/MEN/IV/2011Standar Pelayanan Minimum Balai Besar Latihan Kerja Industri Serang

Peraturan MenakertransPER.02/MEN/I/2011Pembinaan Dan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan MenakertransPER.01/MEN/I/2011Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Sop) Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.17/MEN/XI/2010Perencanaan Tenaga Kerja Mikro


Peraturan MenakertransPER.16/MEN/XI/2010Perencanaan Tenaga Kerja Makro

Peraturan MenakertransPER.14/MEN/X/2010Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan MenakertransPER.13/MEN/IX/2010Pencabutan Peraturan Bersama Menteri Perindustrian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. 47/M-IND/PER/7/2008 No. 23 Tahun 2008 No. PER.13/MEN/2008

Peraturan MenakertransPER.12/MEN/VIII/2010Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.11/MEN/VII/2010Waktu Kerja Dan Istirahat Di Sektor Perikanan Pada Daerah Operasi Tertentu

Peraturan MenakertransPER.10/MEN/VII/2010E-Government di Kementrian Nakertrans

Peraturan MenakertransPER.09/MEN/VII/2010Operator dan Petugas Pesawat Angkat dan Angkut

Peraturan MenakertransPER.08/MEN/VII/2010Alat Pelindung Diri

Peraturan MenakertransPER.07/MEN/V/2010Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan MenakertransPER.05/MEN/III/2010Bantuan Keuangan Bagi Tenaga Kerja Peserta Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja

Peraturan MenakertransPER.04/MEN/II/2010Pembentukan Dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi Dan Kabupaten/Kota

Peraturan MenakertransPER.02/MEN/I/2010Tata Cara Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional

Peraturan MenakertransPER.30/MEN/XII/2009Percepatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha

Peraturan MenakertransPER.25/MEN/IX/2009Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran

Peraturan MenakertransPER.23/MEN/IX/2009Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan MenakertransPER.22/MEN/IX/2009Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

Peraturan MenakertransPER.21/MEN/IX/2009Pedoman Pelayanan Produktifitas

Peraturan MenakertransPER.19/MEN/IX/2009Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan

Peraturan MenakertransPER.15/MEN/VIII/2009Pencabutan Permen Nakertrans No. PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan MenakertransPER.12/MEN/VI/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.03/MEN/III/2008 Tentang Peran Serta Badan Usaha Dalam Pelaksanaan Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.11/MEN/V/2009Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Data dan informasi Ketenagakerjaan

Peraturan MenakertransPER.10/MEN/V/2009Tata Cara Pemberian Perpanjangan dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan MenakertransPER.09/MEN/V/2009Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta

Peraturan MenakertransPER.06/MEN/III/2009Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-12/Men/Vi/2007 Tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan MenakertransPER.05/MEN/III/2009Pelaksanaan Penyiapan Calon TKI untuk Bekerja di Luar Negeri

Peraturan MenakertransPER.04/MEN/II/2009Pencabutan Kepmenakertrans No. KEP-27/MEN/2000 tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi


Peraturan MenakertransPER.03/MEN/II/2009Pedoman Penyajian Informasi Ketenagakerjaan

Peraturan MenakertransPER.02/MEN/II/2009Pencabutan Kepmenakertrans dan Beberapa Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai Akreditasi Sertifikasi Pedoman Konvensi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Peraturan MenakertransPER.01/MEN/I/2009Metoda Statistika Ketenagakerjaan

Peraturan MenakertransPER.32/MEN/XII/2008Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit

Peraturan MenakertransPER.31/MEN/XII/2008Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Perundingan Bipartit

Peraturan MenakertransPER.25/MEN/XII/2008Pedoman Diagnosis dan Penilaian Cacat karena Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja

Peraturan MenakertransPER.21/MEN/XI/2008Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Menteri Dalam Negeri Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan No. PER. 16/MEN/X/2008 No. 49/2008 No. 922.1/M-IND/10/2008 dan No. 39/M-DAG/PER/10/2008 tentang Pemeliharaan M

Peraturan MenakertransPER.18/MEN/XI/2008Penyelenggara Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Peraturan MenakertransPER.17/MEN/XI/2008Pengangkatan Pemberhentian dan Tata Kerja Dokter Penasehat

Peraturan MenakertransPER.16/MEN/IX/2008Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global

Peraturan MenakertransPER.15/MEN/VIII/2008Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja

Peraturan MenakertransPER.09/MEN/V/2008Pelaksanaan Transmigrasi Swakarsa Mandiri

Peraturan MenakertransPER.08/MEN/V/2008Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri

Peraturan MenakertransPER.07/MEN/IV/2008Penempatan Tenaga Kerja

Peraturan MenakertransPER.04/MEN/III/2008Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.03/MEN/III/2008Peran serta Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.23/MEN/XI/2007Pelepasan kawasan Hutan Dalam rangka Penyelenggaraan Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.22/MENX/2007Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.17/MEN/VII/2007Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

Peraturan MenakertransPER.15/MEN/VI/2007Penyiapan Permukiman Transmigrasi

Peraturan MenakertransPER.12/MEN/VI/2007Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran Pembayaran Santunan dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan MenakertransPER.08/MEN/V/2007Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

Peraturan MenakertransPER.07/MEN/V/2007Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

Peraturan MenakertransPER.33/MEN/XI/2006Tata Cara Penyetoran Penggunaan Pencairan Dan Pengembalian Deposito Uang Jaminan

Peraturan MenakertransPER.32/MEN/XI/2006Rencana Kerja Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sarana Dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan MenakertransPER.29/MEN/VI/2006Honorarium/Imbalan Jasa Bagi Konsiliator dan Penggantian Biaya Bagi Saksi dan Saksi Ahli Dalam Sidang Mediasi atau Konsiliasi


Peraturan MenakertransPER.24/MEN/VI/2006Pedoman Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi Tenaga Kerja yang melakukan Pekerjaan di Luar Hubungan Kerja

Peraturan MenakertransPER.14/MEN/IV/2006Tata Cara Pelaporan Ketenagakerjaan di Perusahaan

Peraturan MenakertransPER.12/MEN/IV/2006Tata Cara Pengajuan Usulan Program Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Peraturan MenakertransPER.01/MEN/I/2006Pelaksanaan Pasal 3 Kepmenakertrans No. KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Peraturan MenakertransPER.15/MEN/VII/2005Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Pertambangan Umum pada Daerah Operasi Tertentu

Peraturan MenakertransPER.11/MEN/VI/2005Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Tempat Kerja

Peraturan MenakertransPER.10/MEN/V/2005Pengangkatan dan Pemberhentian Konsiliator serta Tata Kerja Konsiliasi

Peraturan MenakertransPER.09/MEN/V/2005Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan MenakertransPER.07/MEN/IV/2005Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan MenakertransPER.06/MEN/IV/2005Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Peraturan MenakertransPER.03/MEN/I/2005Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional

Peraturan MenakertransPER.02/MEN/I/2005Tata Cara Pendaftaran Pengujian Pemberian dan Pencabutan Sanksi Bagi Arbiter Hubungan Industrial

Peraturan MenakertransPER.02/MEN/XII/2004Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Asing

Peraturan MenakertransPER.01/MEN/XII/2004Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung

Peraturan MenakerPER.02/MEN/1999Pembagian Uang Service pada Usaha Hotel Restoran dan Usaha Pariwisata Lainnya

Peraturan MenakerPER.01/MEN/1998Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan MenakerPER-04/MEN/1995Perusahaan Jasa Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Peraturan MenakerPER.04/MEN/1994Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan

Peraturan MenakerPER-01/MEN/1994Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan

Peraturan MenakerPER-06/MEN/1993Waktu Kerja 5 (Lima) Hari Seminggu 8 (Delapan) Jam Sehari

Peraturan MenakerPER-05/MEN/1993Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan Pembayaran Iuran Pembayaran Santunan Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan MenakerPER.04/MEN/1993Jaminan Kecelakaan Kerja

Peraturan MenakerPER.02/MEN/1993Usia Pensiun Normal dan Batas Usia Pensiun Maksimum bagi Peserta Peraturan Dana Pensiun

Peraturan MenakerPER-02/MEN/1992Tata Cara Petunjukan Kewajiban Dan Wewenang Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Peraturan MenakerPER-01/MEN/1992Syarat - Syarat Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pesawat Karbid

Peraturan MenakerPER-01/MEN/1991Antar Kerja Antar Negara


Peraturan MenakerPER-06/MEN/1990Kewajiban Pengusaha Untuk Membuat Memiliki Dan Memelihara Buku Upah

Peraturan MenakerPER-01/MEN/1990Perubahan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PER-05/MEN/1989

Keputusan Menakertrans52 Tahun 2014Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Mikro Di Perusahaan, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah

Keputusan Menakertrans43 Tahun 2014Penyelenggaraan Penganugerahan Penghargaan Lembaga Kerjasama Bipartit

Keputusan Menakertrans24 Tahun 2014Pedoman Penatausahaan Dan Akuntansi Renovasi Aset Tetap Di Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Keputusan Menakertrans359 Tahun 2013Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam Bukan Mesin Dan Peralatannya

Keputusan Menakertrans358 Tahun 2013Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Makanan

Keputusan Menakertrans357 Tahun 2013Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pakaian Jadi

Keputusan Menakertrans356 Tahun 2013Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil

Keputusan Menakertrans355 Tahun 2013Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah Dan Daur Ulang, Pembuangan Dan Pembersihan Limbah Dan Sampah Golongan Pokok Pengelolaan Limbah

Keputusan Menakertrans354 Tahun 2013Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Minuman

Keputusan Menakertrans321 Tahun 2013Petunjuk Teknis Penyelesaian Kerugian Negara Dan Piutang Negara Dilingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Keputusan Menakertrans225 Tahun 2013Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2014

Keputusan Menakertrans708 Tahun 2012Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Kesenian, Hiburan, Dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian, Dan Kreativitas Dan Golongan Pokok Olahraga Dan Rekreasi Lainnya

Keputusan Menakertrans707 Tahun 2012Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Transportasi Dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Udara

Keputusan Menakertrans609 Tahun 2012Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja Dan Penyakit Akibat Kerja

Keputusan Menakertrans588 Tahun 2012Komponen Dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Singapura

Keputusan Menakertrans464 Tahun 2012Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran Serta Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor

Keputusan Menakertrans463 Tahun 2012Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia

Keputusan Menakertrans462 Tahun 2012Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Jasa Pendidikan

Keputusan Menakertrans457 Tahun 2012Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan

Keputusan Menakertrans98 Tahun 2012Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik Negara Tujuan Hong Kong SAR

Keputusan Menakertrans40 Tahun 2012Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing

Keputusan Menakertrans6 Tahun 2012Pemberian Bantuan Barang dan Jasa Kepada Masyarakat Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2012

Keputusan MenakertransKEP.253/MEN/X/2011Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Di Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2011

Keputusan MenakertransKEP.247/MEN/X/2011Jabatan yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Konstruksi


Keputusan MenakertransKEP.262/MEN/XI/2010Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri

Keputusan MenakertransKEP.261/MEN/XI/2010Penunjukan Pejabat Penerbit Surat Izin Pengerahan

Kesepakatan BersamaKEP.110/MEN/VI/2010Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2011

Kesepakatan BersamaKEP.16/MEN/II/2010Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Melalui Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha

Keputusan MenakertransKEP.355/MEN/X/2009Tata Kerja Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional

Keputusan MenakertransKEP.257/MEN/XII/2008Penunjukan Penanggungjawab Pengelolaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri

Keputusan MenakertransKEP.250/MEN/XII/2008Klasifikasi Dan Karakteristik Data Dari Jenis Informasi Ketenagakerjaan

Keputusan MenakertransKEP-227/MEN/XI/2008Pengangkatan Dokter Penasehat

Keputusan MenakertransKEP-258/MEN/VI/2007Biaya Penempatan dan Perlindungan Calon Tenaga Kerja Indonesia Negara Tujuan Republik Korea

Keputusan MenakertransKEP.110/MEN/II/2007Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Keputusan MenakertransKEP.820/MEN/XII/2006Pedoman Siap Terima Penempatan (STP) Transmigran

Keputusan MenakertransKEP.14/MEN/I/2005Tim Pencegahan Pemberangkatan TKI Non Prosedural dan Pelayanan Pemulangan TKI

Keputusan MenakertransKEP.11/MEN/I/2005Pembentukan dan Penetapan Susunan Keanggotaan Lembaga Akreditas Lembaga Pelatihan Kerja

Keputusan MenakertransKEP-02A/MEN/I/2005Perubahan Susunan Anggota Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N)

Keputusan MenakertransKEP.282/MEN/XII/2004Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Keputusan MenakertransKEP.264/MEN/2004Pola Karir dan Diklat Instruktur Pegawai Negeri Sipil

Keputusan MenakertransKEP.261/MEN/XI/2004Perusahaan Yang Wajib Melaksanakan Pelatihan Kerja

Keputusan MenakertransKEP.208/ MEN/X/2004Syarat Dan Tata Cara Penetapan Sabagai Transmigran

Keputusan MenakertransKEP.187/MEN/IX/2004Iuran Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Keputusan MenakertransKEP.186/MEN/IX/2004Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian

Keputusan MenakertransKEP.115/MEN/VII/2004Perlindungan bagi Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat

Keputusan MenakertransKEP.102/MEN/VI/2004Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur

Keputusan MenakertransKEP.100/MEN/VI/2004Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Keputusan MenakertransKEP.92/MEN/VI/2004Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi

Keputusan MenakertransKEP.80/MEN/V/2004Penempatan Tenaga Kerja Indonesia dalam Kendali Alokasi ke Singapura

Keputusan MenakertransKEP.68/MEN/IV/2004Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja


Keputusan MenakertransKEP.51/MEN/IV/2004Istirahat Panjang pada Perusahaan Tertentu

Keputusan MenakertransKEP.49/MEN/IV/2004Ketentuan Struktur dan Skala Upah

Keputusan MenakertransKEP.11/MEN/II/2004Perubahan Keputusan Menteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor: 93/Men/1997 Tentang Pemberian Bantuan Peralatan Dan Jaminan Hidup Bagi Transmigran

Keputusan MenakertransKEP.246/MEN/2003Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi

Keputusan MenakertransKEP.239/MEN/2003Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Calon Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Umum

Keputusan MenakertransKEP.235/MEN/2003Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan Keselamatan atau Moral Anak

Keputusan MenakertransKEP.234/MEN/2003Waktu Kerja dan Istirahat pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah tertentu

Keputusan MenakertransKEP.233/MEN/2003Jenis dan Sifat Pekerjaan yang Dijalankan secara Terus Menerus

Keputusan MenakertransKEP.232/MEN/2003Akibat Hukum Mogok Kerja yang tidak Sah

Keputusan MenakertransKEP.231/MEN/2003Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum

Keputusan MenakertransKEP.230/MEN/2003Golongan dan Jabatan tertentu yang dapat Dipungut Biaya Penempatan Tenaga Kerja

Keputusan MenakertransKEP.225/MEN/2003Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja

Keputusan MenakertransKEP.224/MEN/2003Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00

Keputusan MenakertransKEP.223/MEN/2003Jabatan-Jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi

Keputusan MenakertransKEP.203/MEN/2003Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Penyelenggaraan Transmigrasi

Keputusan MenakertransKEP-182/MEN/2003Tata Cara Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Pembangunan Tahunan Bidang Ketransmigrasian

Keputusan MenakertransKEP-222/MEN/2002Koordinasi Fungsional Pelaksanaan Program Jamsostek

Keputusan MenakertransKEP-174/MEN/2002Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor : SNI-04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (Puil 2000) di Tempat Kerja

Keputusan MenakertransKEP.109/MEN/2002Tim Penanggulangan Kemiskinan

Keputusan MenakertransKEP.23/MEN/2002Pokok-Pokok Pengawasan di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Keputusan MenakertransKEP-17/MEN/2002Pedoman Sistem Pelaporan

Keputusan MenakertransKEP-201/MEN/2001Keterwakilan dalam Kelembagaan Hubungan Industrial

Keputusan MenakertransKEP-148/MEN/2001Penggunaan dan Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia

Keputusan MenakertransKEP.16/MEN/2001Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Keputusan MenakertransKEP.173/MEN/2000Jangka Waktu Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

Keputusan MenakertransKEP.172/MEN/2000Penunjukan Pejabat Pemberi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang untuk Pekerjaan yang Bersifat Sementara atau Mendesak


Keputusan MenakertransKEP.170/MEN/2000Pencabutan Kepmenaker No. KEP. 204A/MEN/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Kerja Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Penyimpangan Waktu Kerja Bagi Tenaga Kerja yang Bekerja di Kawasan Berikat yang Dikelola oleh PT. (Persero) Kawas

Keputusan Menakertrans168/MEN/2000Pencabutan Kepmenaker No. KEP-1897/MEN/1987 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Ijin Penggunaan Lift Ijin Penggunaan Boiler dan Ijin Kerja Malam Kelebihan Jam Kerja dan Waktu Libur serta Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing dalam Bidang P

Keputusan MenakertransKEP.167/MEN/2000Pencabutan Kepmenaker No. KEP-208/MEN/1992 tentang Prosedur Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Pelimpahan Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Kepala Kantor Wilayah Depparpostel Direksi P

Keputusan MenakertransKEP-150/MEN/2000Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan

Keputusan Mentrans dan PPHKEP.117/MEN/1998Penempatan Penduduk Setempat Sebagai Transmigran Pada Satuan Permukiman Transmigrasi

Keputusan MenakertransKEP. 96/MEN/1998Pengembangan Permukiman Transmigrasi Pola Perikanan

Keputusan Mentrans dan PPHKEP.98/MEN/1997Pengadaan Dan Pengelolaan Bantuan Pangan Beras Untuk Keperluan Transmigrasi Di Permukiman Transmigrasi

Keputusan Mentrans dan PPHKEP.93/MEN/1997Pemberian Bantuan Peralatan Dan Jaminan Hidup Bagi Transmigran

Keputusan Mentrans dan PPHKEP.55/MEN/1996Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Transmigrasi Dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor Kep. 64/Men/1993 Tentang Pemberian Bantuan Peralatan Dan Jaminan Hidup Bagi Transmigran


Keputusan MenakerKEP.15A/MEN/1994Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan


Keputusan MenakerKEP-438/MEN/1992Pedoman Pembentukan Dan Pembinaan Serikat Pekerja Di Perusahaan

Keputusan MenakerKEP-196/MEN/1991Petunjuk Teknis Pengerahan Tenaga Kerja Indonesia Ke Arab Saudi

Keputusan MentransKEP.124/MEN/1990Pola Permukiman Dan Pengembangan Usaha Transmigrasi

Keputusan MenakertransKEP.27/MEN/1987Tatacara Pengadaan Pekerjaan Penyiapan Pemukiman untuk Proyek Pir-Trans

Keputusan MentransKEP.32/MEN/1985Hak Bantuan Dan Kewajiban Transmigran

Surat Edaran MenakertransSE.04/MEN/VIII/2013Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain

Surat Edaran MenakertransSE 03/MEN/VII/2013Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama

Surat Edaran MenakertransSE 01//MEN.IV/2013Peringatan Hari Buruh Internasional Tahun 2013

Surat Edaran MenakertransSE.06/MEN/VIII/2011Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Dan Himbauan Mudik Lebaran Bersama

Surat Edaran MenakertransSE. 02/MEN/DJPPK/I/2011Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Surat Edaran MenakertransSE. 04/SJ/IV/2010Penyesuaian Nomenklatur Kop Naskah Dinas Dan Cap Dinas Kementrerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Surat Edaran MenakertransSE.241/MEN/SJ-HK/VII/2009Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2009

Surat Edaran MenakertransSE. 203/MEN/PPTK-TKLN/VI/2009Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Surat Edaran MenakertransSE. 127/MEN/PPTK-PTKDN/IV/2009Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja


Surat Edaran MenakertransSE.114/MEN/SJ-HK/III/2009Hari Libur Bagi Pekerja/ Buruh Pada Hari Pelaksanaan Pemilihan Umum

Surat edaran MenakertransSE. 89/MEN/SJ-PR/III/2009Penggunaan Produk Dalam Negeri

Surat Edaran MenakertransSE. 41/MEN/LATTAS-BBPP/II/2009Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Terpadu Melalui Penerapan Gugus Kendali Mutu (Gkm)

Surat Edaran MenakertransSE.358/MEN/SJ-OKP/IX/2008Pedoman Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Bidang Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Surat Edaran MenakertransSE.197/MEN/PHI-PPHI/V/2008Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Surat Edaran MenakertransSE.19/MEN/PHI-PPHI/I/2008Pengangkatan Mediator Khusus

Surat Edaran MenakertransSE.180/MEN/PPK-SES/VI/2007Pelaporan Ketenagakerjaandi Perusahaan

Surat Edaran MenakertransSE. 643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Surat Edaran MenakertransB.600/MEN/SJ-HK/VIII/2005Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan

Surat Edaran MenakertransSE. 446/MEN/MP-SES/VII/05Perpindahan Penempatan dan Pembinaan Transmigrasi serta Masyarakat sekitar

Surat Edaran MenakertransSE. 159/MEN/LATTAS-PTK/III/200Konvensi Mutu dan Produktivitas Tingkat Depnakertrans

Surat Edaran MenakertransSE-13/MEN/SJ-HK/I/2005Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hak Uji Materil UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD Tahun 1945

Surat Edaran MenakertransSE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal

Surat Edaran MenakertransSE.559/MEN/SJ-HK/VII/2004Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Sebagai Hari Libur Resmi

Peraturan Ka BadanPER. 28/KA-BNP2TKI/VII/2007Bursa Kerja Luar Negeri

Keputusan DirjenKEP.152/PPTK/VI/2009"Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tanaga Kerja Indonesia Sektor Formal untuk Negara Tujuan Taiwan"

Keputusan DirjenKEP-97/PPTK/IV/2009Persyaratan bagi Perusahaan untuk Menjadi Pialang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia

Keputusan DirjenKEP.186/PPTK/VII/2008Komponen dan Besarnya Biaya Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia Penata Laksana Rumah Tangga Perawat Bayi dan Merawat Orang Tua/Jompo untuk Negara Tujuan Hongkong

Keputusan DirjenKEP.45/DJPPK/IX/2008Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bekerja pada Ketinggian dengan Menggunakan Akses Tali (Rope Acces)

Keputusan DirjenKEP.12/DPHI/IV/2005Mekanisme dan Waktu Pelaksanaan Pendataan dan Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Keputusan DirjenKEP-01A/DPHI/I/2005Pedoman Penyelenggaraan Tes Tertulis bagi Calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung

Keputusan DirjenKEP-338/BW/1998Tata Cara Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dengan Manfaat Lebih Baik

Surat Edaran SekjenSE.02/SJ/II/2012Pelaporan Gratisikasi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Surat Edaran SekjenSE. 03/SJ/II TAHUN 2010Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Surat Edaran SekjenSE.09/SJ/III/2005Pemanfaatan Website

Surat Edaran DirjenSE.62/PHIJSK/II/2014Petunjuk Penyelenggaraan Dan Penilaian Penganugerahan Lembaga Kerjasama Bipartit


Surat Edaran DirjenB.08/PHIJSK/I/2014Informasi Awal Pelaksanaan Penganugerahan LKS Bipartit Award Se - Indonesia Tahun 2014

Peraturan Menperind51/M-IND/PER/10/2013Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu

Kepmenko PerekonomianKEP-27/M.EKON/04/2008Tim Koordinasi dan Pemantau Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Kepmendagri dan Otonomi Daerah5 Tahun 2001Penanggulangan Pekerja Anak