GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BENGKULUNOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANGPEI{YELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberi kesempatan memperolehlayanan pendidikan yang sama, tanpa diskriminasi,dan tidak ekslusif bagi anak yang berkebutuhankhusus, dipandang perlu melakukan pengaturanpenyelenggaraan pendidikan khusus, pendidikaninklusif ramah anak dan lembaga penunjangpendidikan inklusif:

b. bahwa memperoleh pendidikan adalah hak setiapanak yang memiliki kelainan frsik, emosional,mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasandan atau bakat istimewa sesuai dengan kebutuhandan kemampuan anak:

Mengingat 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentukPeraturan Gubernur Bengkulu tentangPenyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentangPembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19,Tambahan lrmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 2828);

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 7a,Tarnbahan lrmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 43O1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentangPerlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2OO2Nomor 109, Tambahan Lembarab Negara Nomor4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2074 lentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentangPerlindungan Anak (l,embaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 297, TanbahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O6);

2.

J.

2

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O7l tentangPembentukan Peraturan perundang-undalgan(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1 1Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2oll tentangPengesahan Conuention on tlle Rights of Persons withDisabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak PenyandangDisabilitas) (Lembaran Negara Repubtik IndonesiaTahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5251);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaltan LembaranNegara Repubiik Indonesia Nomor S587),sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2O14 tentargPemerintahan Daerah (l,embaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentangBerlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 196T danPelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2854);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentatgTenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484)sebagaimana telah diubah dengan peraturanPemerintah Nomor 39 tahun 20OO (Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3974);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20O5 tentangStandar Nasiona,l Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

1O. Peratural Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O 10 tentangPengeloiaan dan Penyelenggar€rn Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5 105) sebagaimana telah diubah dengan peraturanPemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahanAtas Peratrrran Pernerintah Nomor 17 Tahun 201Otentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10Nomor 772, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5157);

1 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34Tahun 2O06 tentang Pembinan prestasi anak yangMemiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

3

T2.Peraturan Menteri pendidikal Nasional Nomor ZOTahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi pesertadidik yang memiliki Kelainan dan Memiliki potensiKecerdasal dan/ atau Bakat Istimewa;

13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuandan Perlindungan Anak Nomor 1O Tahun 2O11 tentangKebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAANPENDIDIKAN INKLUSIF DI PROWNSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:1. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.2. Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah pemerintah

Provinsi Bengkulu.3. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah pemerintah

Kabupaten /Kota di Provinsi Bengkulu.4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di provinsi

Bengkulu.6. Dinas Pendidikan Provinsi adatah Dinas pendidikan

Provinsi Bengkulu.7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi adalah Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi Bengkulu.8. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semuapeserta didik yang memiliki kelainan dan memilikipotensi kecerdasan danf atau bakat istimewa untukmengikuti pendidikan atau pembeiajaran dalam satulingkungan pendidikan secara bersama-sama denganpeserta didik pada umumnya.

9. Sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusifadalah sekolah umum yang menerima anakberkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan ataupembelajaral dalam satu lingkungan pendidikan secarabersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusahamengembangkan potensi diri melalui prosespernbelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenispendidikan tertentu.

11. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memilikikarakteristik perkembangan dan pertumbuhan berbedadibandingkan dengan anak pada umumnya, termasukanak berkelainan (disabilitas), anak yang memilikipotensi kecerdasan dan I atant bakat istimewa.

12.Anak yang memiliki kecerdasan khusus dan/atau bakatistimewa adalah anak yang berdasarkan standarpengukuran tertentu dinyatakan memiliki kecerdasandan/atau bakat istimewa atas rujukan dari psikologdan f atau ahli lainnya.

A

13. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasisebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar,widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutanlain yang sesuai dengan kekhususannya, sertaberpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yangmengabdikan diri dan diangkat untuk menunjangpenyelenggara pendidikan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

T\rjuan Pendidikan Inklusif adalah:a. memberikan Kesempatan yang seluas-Iuasnya kepada

peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional,mental dan sosial atau memiliki potensi kecerdasandan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikanyang bermutu sesuai dengan kebutuhan dankemampuannya;dan

b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yangmenghargai keanekaragaman, dan tidat diskriminatifbagt semua peserta didik berkebutuhan khusussebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 3

Pendidikan inklusif diselenggarakan pada Sekolah Regulerpenyelenggara pendidikan inklusif .

Pasal 4

Setiap Kecamatan sekurang-kurangnya memiliki 1 (Satu)Sekolah Reguler penyelenggara pendidikan inklusif untukmasing-masing jenjang.

Pasal 5

Setiap Sekolah Reguler penyelenggara pendidikan inklusifsebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 3 memprioritaskanuntuk menerima peserta didik anak berkebutuhan khususyang bertempat tinggal berdekatan dengan sekolah dandikehendaki oleh orang tua anak yang bersangkutan.

Pasal 6

Setiap Sekolah Reguler penyelenggara pendidikan inklusifsebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 paling sedikitmengalokasikan 1 (Satu) peserta didik anak berkebutuhankhusus dalam 1 (Satu) rombongan belajar.

Pasal 7

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kotabertanggung jawab dalam menyediakan:

b.

guru pembimbing khusus yarrg dapat memberikanprogram pembelajaran bagi peserta didik anakberkebutuhan khusus yang disediakan oleh DinasPendidikan Provinsi;sarana dan prasarana bagi peserta didik anakberkebutuhan khusus serta memperhatikan aksesibilitasdan/atau alat sesuai kebutuhan peserta didik.

Pasal 8

Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraanpendidikan inklusif adalah kurikulum yang berlaku dansesuai dengan kebutuhan peserta didik.Proses belajar mengajar dilaksalakan denganmemperhatikan hasil asesmen dan perbedaankemampuan individual peserta didik anak berkebutuhankhusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisidan kemampuannya.Bentuk penyelenggaraan pendidikan inklusif disesuaikandengan kondisi satuan pendidikan dan karakteristikbelajar peserta didik anak berkebutuhan khusus.Proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikanpenyelenggara pendidikan inklusif merupakan tugas dantanggung jawab guru kelas dan guru mata pelajaran.

Pasa-l 9

(1) Guru Pembimbing Khusus mempunyai tugas dantanggung jawab, meliputi:a. merancang dan melaksanakan program kebutuhan

khusus;b. melakukan proses identifikasi, asesmen dan

menJrusun program pembelajaran individual;c. memodifikasi bahan ajar;d. melakukan evaluasi program pembelajaran bersama

guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;dane. membuat laporan program dan perkembangan anak

berkebutuhan khusus.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, GuruPembimbing Khusus mendapatkan insentif tambahandan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Peserta didik pada sekolah reguler penyelenggarapendidikan inklusif adalah semua peserta didik termasukpeserta didik berkebutuhan khusus;

(2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimanadimaksud pada ayat (7) meliputi:

tunanetra;tunarungu;tunawicara;tunagrahita;tunadaksa;tunalaras;

(1)

(21

(3)

(4)

b.c.d.e.f.

5

h-i.j.k.

6

berkesulitan belajar;lamban belajar;autis;memiliki gangguan motorik;menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obatterlarang, dan zat adiktif iainnya;memiliki kelainan lainnya;tunaganda;cerdas istimewa dan/ atau berbakat istimewa.

Pasal 11

1.

m.n.

Sarana dan Prasarana yang terdapat pada satuanpenyelenggara pendidikan inklusif merupakan sarala danprasarana yang terdapat pada sekolah reguler yangbersangkutan dan jik, diperiukan ditambah denganaksesibilitas serta media pembeiajaran yang diperlukal bagipeserta didik anak berkebutuhan khusus.

Pasal 12

Manajemen Sekolah Reguler penyelenggara pendidikaninklusif menerapkan manajemen berbasis sekoiah.

Pasal 13

Dalam rangka terselenggaranya pendidikan inkiusif, KepalaSekolah Reguier penyelenggara inklusif dapat bekerja samadengan komite sekolah, yayasan, dewan pendidikan, pusatsumber, perguruan tinggi dan lembaga perrdidikan, sertalembaga terkait lainnya baik pemerintah maupun swastaserta forum pemerhati pendidikan inklusif.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan penyelenggara pendidikaninklusif dilaksanakan oleh Dinas Pendidikankabupaten/Kota untuk satuan pendidikan TK, SD, SMP danDinas Pendidikan Provinsi untuk satuan pendidikan SMAdan SMK Negeri dan/atau Swasta.

Pasal 15

Evaluasi hasil penyelenggaraan pendidikan inklusifdilaksanakal oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan DinasPendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya:Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Waiikota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan inibersumber pada Anggar-an Pendapatan dan Belanja Negara,Anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah serta sumberdana lain yang sa-h dan tidak mengikat.

(1)

(2)

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Gubernur ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulupada tanggal 20 November 2O15

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulupada tanggal 24 November 2O15Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 50

M. IKHWAN. SH.,MHPembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 011

7