GUBERNUR BENGKULU Gubernur Bengkulu tentang

  • View
    234

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of GUBERNUR BENGKULU Gubernur Bengkulu tentang

  • GUBERNUR BENGKULUPERATURAN GUBERNUR BENGKULU

    NOMOR 34 TAHUN 2015

    TENTANG

    PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGEzuSIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH POLITEKNIK KESEHATAN PADA

    DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU

    Menimbang :

    Mengingat

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    GUBERNUR BENGKULU,

    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 PeraturanPemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuargan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umumjuncto Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6lTahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan PeraturanGubernur Bengkulu tentang Pengangkatan danPemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Badan layananUmum Daerah Politeknik Kesehatan Pada Dinas KesehatanProvinsi Bengkulu;

    1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 tentangPembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahanl,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O03Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

    3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (L,embaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);

    4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OL2 tentangPendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2Ol2 Nomor 158, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5336);

    r'

    SALINAN

  • 5.

    6.

    -2-

    Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2O14 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494);

    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (kmbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (l,embaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2O15 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

    Peratural Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentangBerlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 danPelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor34, Tambahan l,embaran Negara Republik IndonesiaNomor 2854);

    Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O05 tentangPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 45021, sebagaimana telah diubah denganPeraturarr Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun20OS tentang Pengelolaan Keuangan Badal LayananUmum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 777, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5340);

    Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54,Tambahan kmbaran Negara Republik IndonesiaNomor 3952);

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun 2OO7tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BadanLayalan Umum Daerah;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegare" Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

    7.

    8.

    9.

    10.

    11.

    MEMUTUSKAN:

    MenetapKan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPILBADAN LAYANAN UMUM DAERAH POLITEKNIK KESEHATANPADA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU.

    /

  • 3-

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal IDalam Peraturan Gubernur ini yang dimalsud dengan:

    1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

    Bengkulu.

    5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah ProvinsiBengkulu.

    6. Dinas Kesehatal yang selanjutnya disingkat Dinas adalahDinas Kesehatal Provinsi Bengkulu.

    7. Badan Layanan Umum Daerah Politeknik Kesehatan yangselanjutnya disingkat BLUD POLTEKKES adalah UnitPelaksala Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan ProvinsiBengkulu.

    8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan ProvinsiBengkulu.

    9. Direktur adalah Direktur Badan Layanan Umum DaerahPoliteknik Kesehatan Provinsi Bengkulu.

    10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkatSKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah PemerintahProvinsi Bengkulu.

    11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnyadisingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yangmemberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untukmenerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untukmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangkamemajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskankehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuanpengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

    12. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yangbertanggung jawab terhadap kine{a operasional BLUD yangterdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknisyang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yangberlaku pada BLUD yang bersangkutan.

    13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalahPegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.

    14. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada PoliteknikKesehatan Provinsi Bengkulu, baik Pegawai Negeri Sipil(PNS) , Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pegawaiyang berasal dari Non PNS.

    15. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat olehDirektur Politeknik Kesehatal Provinsi Bengkulu.

  • (l)

    (21

    -4-

    BAB IIKEDUDUKAN DAN STATUS

    Pasal 2

    Pejabat Pengelola Non PNS berkedudukan sebagaipengelola sesuai dengan kedudukannya baikPemimpin, Pejabat Teknis, atau Pejabat Keuangan.

    Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawaiPOLTEKKES dapat diangkat dengan status:a. Pegawai Kontrak; danb. Pegawai Tetap;

    BAB IIIKEWENANGAN

    Pasal 3

    Pejabat pengelola yang berasal dari non PNS diangkat dandiberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan masajabatannya.

    Pengangkatan pejabat pengelola dilakukan melaiui ujikelayakan dan kepatutan lfit ant proper lest) oleh tim yangdibentuk Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.Kepala Dinas mengangkat dan memberhentikan pegawaiyang berasal dari Non PNS.Pengangkatan pegawai Non PNS dilaksanakan melaluiseleksi penerimaan oleh Panitia/Tim Seleksi yang dibentukKepala Dinas atas usul Direktur.Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Non PNSdiatur lebih lanjut oleh Direktur.

    BAB IVPESYARATAN PENGANGKATAN

    Pasal 4

    (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkatmenjadi Pejabat Pengelola yang berasal dari Non PNSmeliputi:

    a. Warga Negara Indonesia;

    b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakpidana kejahatan;

    c. Tidak pemah diberhentikan dengan tidak hormat sebagaiPNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidakhormat sebagai pegawai swasta;

    d. Mempunyai pendidikan serendah-rendahnya S I /Da;e. Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60

    tahun pada saat seleksi penerimaan;

    pejabatsebagai

    BLUD

    (1)

    (2t

    (3)

    (41

    (s)

    r'

  • (2t

    -5-

    f, Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuaidengan posisi jabatan yang diperlukan;

    g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SuratKeterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

    h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan suratKeterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;

    i. Tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/ atau pengurusPartai Politik tertentu yang dibuktikan dengan suratPemyataan;

    j. Lulus uji kelayakan dan kepatutan lFit and Proper Testlbagi Pejabat Pengelola oleh tim yang ditetapkan Gubernur;dan

    k. Syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratanPejabat Pengelola ditentukan oleh Panitia Se1eksi.

    Perq;raratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkatmenjadi Pegawai Non PNS meliputi:a. Warga Negara Indonesia;

    b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindakpidana kejahatan;

    c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagaiPNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidakhormat sebagai pegawai swasta;

    d. Mempunyai pendidikan paling rendah S1/D4 atau yangsederajat, kecuali untuk tenaga tertentu seperti petugaskebersihan (cleaning seruicel, tukang kebun, sopir,penjaga kantor Qaakel dan gSzi;

    e. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun pada saat seleksipenerimaan;

    f. Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yangdiperlukan;

    g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SuratKeterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

    h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan suratKeterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;

    i. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/ atau pengurusPartai Politik tertentu yang dibuktikan dengan suratPernyataarr; dan

    j. Lulus seleksi penerimaan Pegawai Non PNS.Pasal 5

    Masa jabatan pejabat pengelola Non PNS adalah 4 (empat)tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk jangka waktu 4(empat) tahun berikutnya, kecuali telah mencapai usiatertentu sebagaimana ditentukan pada Pasal 11 ayat (1).Pegawai Non PNS yang diangkat dengan status kontrakdapat diperpanjang sesuai formasi yang tersedia.

    (1)

    /

    (2)