SALINAN

GUBERNUR BENGKULUPERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 41 TAHUN 2017TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 11

TAHUN 20 I"5 TENTANG PEDOMAN PEI*IYELENGGARAANPENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

GUBERNUR BENGKULU,

bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasanpenyelenggaraan data gender dan anak di ProvinsiBengkulu telah ditetapkan Peraturan GubernurBengkulu Nomor 11 Tahun ?ALS tentang FedomanPenyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan AnakProvinsi Bengkulu;

bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan PengelolaanData Gender dan Anak Provinsi Bengkulu perlu diubahdan disesuaikan dengan kondisi saat ini;bahwa berdasarkan pertimbang€Ln sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkanPeraturan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan AtasPeraturan Gubernur Bengkulu Nomor 11 Tahun 2O15tentalg Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan DataGender dan Anak Provinsi Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun t967 tentangPembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28281;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AllNomor 53, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 523$;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimanatelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 56791;

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 1968 tentangBerlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun L967 delrr

Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968ilomot 34, Tambahan kmbaran Negara RepublikIndonesia Nomor 285a);

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan PerempuanNomor 6 Tahun 2AO9 tentang Penyelenggaraan DataGender dan Anak;

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2Al4 tentangPedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender danAnak

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULUNOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMANPENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DATAGENDER DAN ANAK PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentu.an dalam Peraturan GubernurBengkulu Nomor 1 1 Tahun 20 15 tentang PedomanPenyelenggaraan Pengelolaan Data Gender dan AnakProvinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi BengkuluTahun 2015 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal 1 diubah,sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.2. Pemerintah Frovinsi adalah Pemerintah Provinsi

Bengkulu.

4.

5.

6.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PemerintahKabupatenlKota dalam lingkup ProvinsiBengkulu.Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris DaerahProvinsi Bengkulu.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PDadalah Organisasi Perangkat Daerah PemerintahProvinsi Bengkulu.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yangselanjutnya disebut PD Kabupaten/Kota adalahPerangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.Instansi terkait adalah Instansi PemerintahPusat di daerah, Lembaga Masyarakat,Perguruan Tinggi, dan Lembaga Non-Pemerintah.Penyelenggaraan pengelolaan data gender dananak adalah suatu upaya pengelolaanpembangunan data yang meliputi pengumpulan,pengolahan, analisis, dan penyajian data yangsistematis, komprehensif, danberkesinambungan yang dirinci menurut jeniskelamin dan u.mrlr, serta data kelembagaan

5.

6.

Menetapkan

3.

7.

8.

9.

terkait unsllr-unsur prasyarat pengarasutamaangender dan pengarasutamaan anak-anak untukdigunakan dalam upaya pelaksanaanpengarasutamaan gender dan pengarasutamaanhak anak.

10. Pengarasutamaan gender adalah strategi yangdibangun Pemerintah untuk mengintegrasikangender menjadi satu dimensi integral dariperencallaan, penganggaran, pelaksarlaan,pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan,program, dan kegiatan pembangunan.

11. Data adalah sejumlah informasi berupaketerangan, gambaran, atau fakta mengenaisuatu Persoalan dalam bentuk kategori, huruf,atau bilangan yang diperoleh melalui obseruasiterhadap sekumpulan objek atau individu.

L2. Data sekunder adalah date- yang diperoleh dalambentuk jadi dan telah diolah oleh pihak laindanlatau sudah dipublikasikan.

13. Data gender adalah data mengenai hubnganrelasi dalam status, peran dan kondisi antaralaki-laki dan perempuan.

14. Data anak adalah data kondisi tentang anakperempuan laki-laki dibawah 18 tahun yangterpilah menurut kategori umur yang terdiri dariL tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

15. Data terpilah adalah data terpilah menurut jeniskelarnin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yangmeliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi danketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilankeputusan, bidang hukum, sosial*budaya dankekerasan.

16. Data kekerasan adalah jumlah pena.nganankasus kekerasan terhadap perempuan dananakn dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT) danP2TPZA, dan PKT di Puskesmas dan RumahSakit, UUPA di Kepolisian dan RumahPerlindungan Trauma Center (RPTC), RumahPerlindungan Sosial Anak (RPSA), Woman CrisisCenter (WCC), Lembaga BAntuan Hukum (LBH)dan lembaga sejenis lainnya sebagai jejaringforum penanganan korban kekerasanperempuan dan anak.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(U Dalam melakukan penyelenggaraan pengelolaansistem data gender dan anak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapatdibentuk forum data gender dan anak.

(21 Struktur organisasi forum data gender dananak sebagaimana dimaksud pada ayat (Utercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari peraturanGubernur ini.

(3) Keanggotaan forum data gender dan anaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari PD dan Instansi terkait.

(4) Forum data gender dan anak sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh;a. Gubernur untuk tingkat Provinsi;danb. Bupati/Walikota untuk tingkat

Kabupaten/Kota.(5) Forum data gender dan anak sebagaimana

dimaksud pada ayat {U memiliki tugas sebagaiberikut:a. menJrusun rencana kerja forum data gender

dan anak dengan menggunakan indikatordan target terukur:

b. meningkatkan kerja sama lintas sektordatam rangka Penguatan data Yangdihasilkan terkait dengan pengadaan danpemanfaatan data;

c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasidengan instansi terkait dalam rangkapen5rusunan data gender dan anak untuktingkat Provinsi;

d. menghimpun, mengolah, menyusun, danmeningkatkan kualitas data sertamempresentasikan data di PD masing-masing yang selanjutnya dijadikan datasekunder pada data gender dan anak secaraberkesinambungan;dan

e. melaksanakan monitoring dan evaluasipelaksanaan kegiatan forum data genderdan anak.

(6) Pelaksanaan tugas forum data gender dan anakdibantu oleh sekretaiat yerrrg berkedudukan diPD Provinsi yang menangani urusanpemberdayaan perempuan dan perlindungananak.

{71 Sekretariat forum data gender dan anaksebagaimana dimaksud pada ayat $l memilikitugas dan fungsi sebagai berikut:a. Sarana komunikasi dan media dialog antar

anggota forum data gender dan anak gunamenghindari duplikasi data;dan

b. Media diseminasi, advokasi dan fasilitasipeningkatan kualitas data dan pemanfaatandata serta rekomendasi untuk masingmasing PD.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Jenis data terpilah gender dan anak sebagaiberikut:a. data Gender

1. data gender bidang ekonomi;2. data. gender bidang politik, sosial dan

hukum;

3. data perlindun gan hak perempuan;dan4. data pembangunan kesejahteraan dan

ketahanan keluarga.

b. Data Anak1. Hak sipil dan kebebasan;2. Limgr.ffigan keluarga dan pengasuhan

alternatif;3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;4. Pendidikan, pemanfaataa waktu luang

dan kegiatan budaya;dan5. Perlindungan khusus.

(21 Jenis data terpilah gender dan anak, serta

f,ffitffJi;"*':*"1'"1:*H"1%*ms:,ffi .'*,ffi thlffi "g;xs:,*ffi ";"sIffi 3

ffiffiffi urusan pemerintahan bidang gender

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang megetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Gubernur ini denganpenempatannya dalam Berita Daerah Frovinsi Bengkulu

Ditetapkan di Bengkulrrpada tanggal 23 Novernber 2OL7

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.H. ROHIDIN MERSYAH

Di undangkan di Bengkulupada tanggal 24 Novem"ber ZALTPIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,ttd.

H. GOTRI SI'YANTO

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2OL7 NOMOR 42

dengan aslinyaBIRO HUKUM,

bina Tk.I00623 L99202 1 003

STRUKTUR ORGANISASI FORUM DATA GENDER DAN ANAK

LAMPIRANPERATURAN GUBERNUR BENGKULUNOMOR 41 TAHUN 2017TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURANGUBERNUR BENGKULU NOMOR 1 1

TAHUN 2015 TENTANG PEDOMANPEI\TYETENGGARAANPENGELOLAAN DATA GENDERDAN ANAK PROVINSI BENGKULU

PIt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

uai dengan aslinyaRO HUKUM,

TK.I1992A2 1 003