PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan

Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,

Gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development

Goals bersama Bupati/Walikota dengan melibatkan

Organisasi Masyarakat, Filantropi, Pelaku Usaha,

Akademisi dan Pihak terkait lainnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (4)

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi,

Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,

Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan dengan Peraturan

Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable

Development Goals Provinsi Bengkulu Tahun 2016-

2021.

SALINAN

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan

Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2854);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang

Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah

Pusat di Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5107);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 136);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 1312) ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun

2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun

2010 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-

2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi

Bengkulu Nomor 6 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021

(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017

Nomor 7)

12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi

Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI

DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS PROVINSI

BENGKULU TAHUN 2016-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi

Bengkulu

3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu

4. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi

Bengkulu Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disebut

dengan RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2016-

2021 adalah dokumen rencana aksi daerah yang

menjadi landasan bagi pelaksanaan program dan

kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021

dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus

menjadi pedoman bagi seluruh aktor pembangunan

dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator

tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi

Bengkulu.

(2) Aktor pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Filantropi,

Pelaku Usaha, Akademisi, dan Pemangku Kepentingan

lainnya.

(3) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable

Development Goals berisi 17 (tujuh belas) tujuan yang

meliputi :

a. tanpa kemiskinan;

b. tanpa kelaparan;

c. kehidupan sehat dan sejahtera;

d. pendidikan berkualitas;

e. kesetaraan gender;

f. air bersih dan sanitasi layak;

g. energi bersih dan terjangkau;

h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;

i. industri, inovasi dan infrastruktur;

j. berkurangnya kesenjangan;

k. kota dan permukiman yang berkelanjutan;

l. konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;

m. penanganan perubahan iklim;

n. ekosistem lautan;

o. ekosistem daratan;

p. perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang

tangguh; dan

q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

(1) RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021

dituangkan dalam bentuk dokumen yang disusun

dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

:

:

:

:

:

PENDAHULUAN

KONDISI PENCAPAIAN DAN

TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN

PENCAPAIAN TPB/SDGs

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN

PELAPORAN

PENUTUP

(2) Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Bengkulu Tahun

2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

(1) Gubernur melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu melakukan

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB/SDGs

Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau

sewaktu-waktu bila diperlukan.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-

waktu bila diperlukan.

Pasal 5

(1) Terhadap RAD TPB/SDGs dapat dilakukan kaji ulang

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan

menghasilkan rekomendasi untuk melakukan

perubahan RAD TPB/SDGs.

(3) Gubernur menetapkan perubahan RAD TPB/SDGs

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

(1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD

TPB/SDGs Provinsi kepada Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali

dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila

diperlukan.

(2) Laporan pelaksanaan RAD TPB/SDGs sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Badan

Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Bengkulu.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu

pada tanggal 03 Agustus 2018

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd,

NOPIAN ANDUSTI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 36

[1]

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Keselarasan TPB/SDGs dengan RPJMD

Agenda pembangunan Provinsi Bengkulu tercermin dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu yang merupakan rencana

pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025. Di dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun

2016-2021 ini mengusung Visi pembangunan yaitu “Terwujudnya Bengkulu yang Maju,

Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing Tinggi”, untuk pencapaian visi tersebut maka

dijabarkan ke dalam 8 Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui

reformasi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dalam rangka pengentasan

kemiskinan dan peretasan ketertinggalan

3. Meningkatkan dan memantapkan kapasitas infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis

4. Mewujudkan pembangunan kepariwisataan yang tangguh dan pengelolaan sumber daya

alam serta lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan berbasis keunggulan lokal

5. Mewujudkan pembangunan kemaritiman yang integratif dan berdaya saing

6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

7. Meningkatkan daya saing kepemudaan dan keolahragaan

8. Mewujudkan masyarakat Bengkulu yang agama, berbudaya, berkesadaran wisata dan

demokratis

Dalam usaha mewujudkan visi dan misi tersebut, Gubernur dan Wakil Gubernur

Bengkulu menetapkan 5 (lima) Program Prioritas Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021 antara

lain :

1. Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan

2. Penguatan Komoditas Unggulan Agro-Maritim dan Hilirisasi

3. Pengembangan Infrastruktur Strategis dan Industrialisasi

4. Transformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis IT

5. Visit 2020 Wonderful Bengkulu

Pada kurun waktu yang bersamaan dengan perumusan RPJMD Provinsi Bengkulu

Tahun 2016-2021, seluruh negara – negara di dunia termasuk Republik Indonesia telah

menyepakati agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainables Development

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN

BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE

DEVELOPMENT GOALS PROVINSI

BENGKULU TAHUN 2016-2021

[2]

Goals sebagai kelanjutan dari agenda Tujuan Pembangunan Millenium atau Millenium

Development Goals (MDGs).

Sidang Umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB), secara resmi telah mengesahkan

agenda pembangunan berkelanjutan sebagai kesepakatan pembangunan global. Sehingga,

mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara resmi menggantikan Tujuan

Pembangunan Millennium yang telah dilaksanakan selama lima belas tahun sejak tahun 2000

hingga 2015. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi

seluruh bangsa tanpa terkecuali.

Pada dasarnya SDGs hadir sebagai penyempurnaan dari MDGs yang telah selesai kita

laksanakan. Terdapat beberapa perubahan penyempurnaan antara SDGs dan MDGs. Jika kita

melihat dari proses perumusan, SDGs disusun secara bottom up dan lebih komprehensif

melalui proses yang berorientasi kepada partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu,

SDGs juga memuat solusi yang menyeluruh dalam penyelesaian permasalahan ketimpangan

pembangunan, kemiskinan, gender, tata kelola pemerintahan hingga penyelesaian

permasalahan lingkungan hidup secara holistik tanpa adanya diskriminasi.

Salah satu perubahan mendasar yang dibawa oleh SDGs adalah prinsip “no one left

behind, tidak ada seorang pun yang ditinggalkan”. hal ini mengartikan bahwa pembangunan

dalam agenda SDGs yang akan kita lakukan ini harus memberi manfaat bagi semua lapisan

kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan. Selain itu pula, arah

tujuan pembangunan berkelanjutan juga mengandung prinsip yang menekankan kesetaraan

antar negara dan antar warga negara. Pelaksanaan SDGs berlaku secara universal untuk

negara–negara anggota PBB, baik negara maju, miskin, dan negara berkembang.

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial,

ekonomi dan lingkungan serta hukum dan tata kelola. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Tanpa Kemiskinan

2. Tanpa Kelaparan

3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera

4. Pendidikan Berkualitas

5. Kesetaraan Gender

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak

7. Energi Bersih dan Terjangkau

8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur

10. Berkurangnya Kesenjangan

11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

12. Konsumsi dan Produksu Berkelanjutan

13. Penanganan Perubahan Iklim

14. Ekosistem Lautan

15. Ekosistem Daratan

16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

[3]

Dilihat dari Misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 maka dapat dilihat kesesuaian

antara RPJMD dan Tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Kesesuaian Antara RPJMD dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

RPJMD Program Prioritas TPB/SDGs

Mewujudkan

pemerintahan yang baik,

bersih, transparan, dan

akuntabel melalui

reformasi tata kelola

pemerintahan yang

berorientasi pada

pelayanan public

Trasnformasi Birokrasi

dan Tata Kelola

Pemerintahan Berbasis IT

T 16

T 17

Perdamaian, Keadilan dan

Kelembagaan yang Tangguh

Kemitraan Untuk Mencapai

Tujuan

Meningkatkan kualitas

dan kuantitas pelayanan

kesejahteraan sosial dan

layanan dasar dibidang

pendidikan, kesehatan

serta perekonomian

rakyat berbasis

keunggulan lokal

Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan

Ketertinggalan

T 1

T 2

T 3

T 4

T 8

Tanpa Kemiskinan

Tanpa Kelaparan

Kehidupan Sehat dan

Sejahtera

Pendidikan Berkualitas

Pekerjaan Layak dan

Pertumbuhan Ekonomi

Meningkatkan dan

memantapkan kapasitas

infrastruktur dasar dan

infrastruktur strategis

Pengembangan

Infrastruktur Strategis dan

Industrialisasi

T 1

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

Tanpa Kemiskinan

Air Bersih dan Sanitasi Layak

Energi Bersih dan Terjangkau

Pekerjaan Layak dan

Pertumbuhan Ekonomi

Industri, Inovasi dan

Infrastruktur

Berkurangnya Kesenjangan

Kota dan Permukiman yang

Berkelanjutan

Konsumsi dan Produksi yang

Bertanggungjawab

Mewujudkan

pembangunan

kepariwisataan yang

tangguh dan

pengelolaan sumber

daya alam serta

lingkungan yang

berkeadilan dan

berkelanjutan berbasis

keunggulan lokal

Visit 2020 Wonderful

Bengkulu

T 8

T 13

T 14

T 15

Pekerjaan Layak dan

Pertumbuhan Ekonomi

Penanganan Perubahan Iklim

Ekosistem Lautan

Ekosistem Daratan

Mewujudkan

pembangunan

kemaritiman yang

integratif dan berdaya

saing

Penguatan Komoditas

Unggulan Agro-Maritim

dan Hilirisasi

T 8

T 9

T 10

Pekerjaan Layak dan

Pertumbuhan Ekonomi

Industri, Inovasi dan

Infrastruktur

Berkurangnya Kesenjangan

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan

Ketertinggalan

T 5 Kesetaraan Gender

[4]

Meningkatkan daya

saing kepemudaan dan

keolahragaan

Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan

Ketertinggalan

T 1

T 4

Tanpa kemiskinan

Pendidikan Berkualitas

Mewujudkan masyarakat

Bengkulu yang agamis,

berbudaya,

berkesadaran wisata dan

demokratis

Pengentasan Kemiskinan

dan Peretasan

Ketertinggalan

Visit 2020 Wonderful

Bengkulu

T 16

T 17

Perdamaian, Keadilan dan

Kelembagaan yang Tangguh

Kemitraan untuk Mencapai

Tujuan

1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs di Daerah

Pemerintahah Provinsi Bengkulu telah membentuk Tim Koordinsi Daerah Pelaksanaan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat pada Keputusan Gubernur Bengkulu

Nomor R.178.Bappeda Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu. Susunan Tim Koordinasi

Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Bengkulu terdiri atas Dewan Pengarah,

Tim Pelaksana dan Tim Kelompok Kerja yang dibagi menjadi 4 Pilar Pembangunan.

Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals

Provinsi Bengkulu adalah Bappeda Provinsi Bengkulu yang dutetapkan dengan Keputusan

Kepala Bappeda Provinsi Bengkulu Nomor 81 Tahun 2018.

1.3 Pembiayaan TPB/SDGs di daerah

Provinsi Bengkulu sangat berkomitmen dalam pelaksanaan TPB/SDGs dan

mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan

pelaksanaan TPB/SDGs. Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pembiayaan dengan menggunakan Dana

APBD Provinsi Bengkulu dapat dilihat berdasarkan program kegiatan dari masing-masing

Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Provinsi

Bengkulu.

Sumber Pembiayaan Non-Pemerintah dari Masyarakat. Dana Sosial seperti Zakat, Infaq

dan Shadaqah yang disampaikan melalui Lembaga Amil Zakat yang ada di Provinsi Bengkulu.

Pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibiayai melalui skema ini

dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dan BAZNAS Provinsi Bengkulu.

1.4 Metodologi Penyusunan RAD

Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dalam waktu dua belas bulan sejak

diundangkan pada tanggal 10 juli 2017, dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Provinsi harus

ditetapkan. Perpres merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan daerah serta juga

merupakan acuan bagi pihak non-pemerintah, oleh karena itu peran setiap dalam penyusunan

dokumen RAD menjadi sangat penting.

[5]

Tahap penyusunan RAD TPB/SDGs dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Persiapan Awal Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Provinsi Bengkulu. Pelaksanaan kegiatan

pertama melibatkan pihak OPD Provinsi Bengkulu, Akademisi, Filantropi, Organisasi

Kemasyarakatan dan Media.

2. Selanjutnya Rapat Pemantapan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Provinsi Bengkulu. Rapat ini merupakan rapat

per pilar pembangunan yang berisi penjelasan mengenai Indikator dan Data yang

diminta dalam rangka melengkapi penyusunan RAD TPB/SDGs.

3. Rapat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan/SDGs Provinsi Bengkulu bagi unsur Organisasi Perangkat Daerah.

Rapat ini merupakan tahapan tata cara pengisian matriks RAD TPB/SDGs mulai

dari pengisian matriks 1 yang berisi target capaian dan matriks 2 yang berisi

program dan kegiatan yang diisi oleh masing-masing OPD Provinsi Bengkulu dan

Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Bengkulu.

4. Rapat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan/SDGs Provinsi Bengkulu bagi unsur Non Organisasi Perangkat

Daerah. Rapat ini merupakan tahapan tata cara pengisian matriks RAD TPB/SDGs

bagi Para Pemangku Kepentingan lainnya seperti LSM dan Filantropi. Pelatihan

pengisian matriks dilaksanakan untuk menentukan Indikator Provinsi Bengkulu yang

sudah ditetapkan dibandingkan dengan indikator dari masing-masing instansi yang

bisa mencapai target sesuai dengan indikator yang ada dan disusun ke dalam

matriks 3.

5. Proses selanjutnya adalah dilakukan review oleh Sekretariat SDGs Indonesia dan

dilakukan proses publikasi melalui alamat Website dan Twitter Bappeda Provinsi

Bengkulu untuk melihat respon dari semua pihak. Lewat sistem ini, Tim Sekretariat

TPB/SDGs mengajak seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAD.

6. Terakhir adalah Lauching Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan dimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

1.5 Sistematika Rencana Aksi Daerah

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Bengkulu terdiri atas lima

bagian, sebagai berikut :

Bab Pertama tentang pendahuluan menjelaskan mengenai keselarasan TPB/SDGs

dengan RPJMD Provinsi Bengkulu, Komitmen pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs di Provinsi

Bengkulu dan penjelasan mengenai pembiayaan TPB/SDGs di Provinsi Bengkulu. Proses

penyusunan Rencana Aksi Daerah juga menjadi salah satu bagian penting yang dibahas di bab

pertama.

Bab Kedua menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan dan tantangan

yang dihadapi Provinsi Bengkulu untuk beberapa Indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini

menjadi gambaran mengenai data dasar (baseline) dan capaian hingga tahun 2016/2017 sesuai

dengan pengukuran dari masing-masing instansi yang akan menjadi tolak ukur dalam

[6]

penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian indikator TPB/SDGs hingga tahun

2021.

Bab Ketiga merupakan bab yang menunjukkan arah kebijakan pemerintah Provinsi

Bengkulu yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 yang dipadankansetiap

Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada arah kebijakan ini maka pemerintha menetapkan

program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujaun Pembangunan Berkelanjutan

yang telah tertuang didalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra)

Organisasi Perangkat Daerah. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program non-

pemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di lampiran RAD ini.

Bab Keempat menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan,

serta waktu pelaksanaan pada RAD TPB/SDGs 2016-2021 ini. Bab ini berisi mekanisme

pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan non-pemerintah. Mekanisme bagi

pemerintah mengacu pada PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan, mekanisme pemantauan, evaluasi

dan pelaporan bagi pihak non-pemerintah dilakukan berdasarkan self-assessment. Kedua

mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan

laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Provinsi Bengkulu.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs,

serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD. Bab ini juga menerangkan

tentang kesempatan kaji ulang dari Dokumen RAD TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan

non-pemerintah yang tertuang pada program dan kegiatannya.

[7]

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN SDGs

2.1 Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

2.1.1 Mengurangi Kemiskinan di Semua Dimensi.

Tingkat kemiskinan Provinsi Bengkulu menurut data BPS per September 2017 berada

pada angka 15,59% masih berada di bawah rata-rata nasional yaitu 10,12%. Akan tetapi angka

tersebut melebihi dari target RPJMD 2016-2021 dimana target angka kemiskinan berada di

angka 16,63%. Hal ini merupakan peningkatan yang signifikan dimana rentang waktu

September 2016-2017 Provinsi Bengkulu Paling Progresif menurukan tingkat kemiskinan di

Pulau Sumatera dimana Provinsi Bengkulu mampu menekan penurunan Kemiskinan sebesar

1,44% dari 17,03% pada September 2016 menjadi 15,59% pada September 2017.

Gambar 2.1

Kemiskinan Provinsi Bengkulu

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran

per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Bengkulu mencapai 302.620 orang

(16,45 persen), berkurang sebesar 22.980 orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada

September 2016 yang sebesar 325.600 orang (17,03 persen). Selama periode September

2016-2017, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan pedesaan mengalami

penurunan. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2016 sebesar

16,16 persen turun menjadi 15,41 persen pada September 2017. Sementara penduduk miskin

di daerah pedesaan turun dari 17,43 persen pada September 2016 menjadi 15,67 persen pada

September 2017.

Selama periode 2009-September 2017, tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu

mengalami perkembangan yang fluktuatif. Angka kemiskinan terjadi paling tinggi pada tahun

2009 yaitu sebesar 18,59 persen dan pada September 2017 merupakan angka kemiskinan

terendah yaitu menembus 15,59 persen. Selama kurun waktu tersebut, angka kemiskinan di

Provinsi Bengkulu turun sebesar 3 % dengan laju penurunan sebesar 1,17 %.

[8]

Gambar 2.2

Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hampir terjadi di semua daerah. Hal ini

menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh daerah dalam hal mengentaskan kemiskinan. Seperti

halnya di Provinsi Bengkulu, permasalahan kemiskinan secara turun temurun menjadi

tantangan untuk pengentasannya. Pada RPJMD Tahun 2016-2021 Provinsi Bengkulu telah

menetapkan 5 Program Prioritas yang merupakan turunan dari Visi dan Misi Gubernur

Bengkulu. Program Pengentasan Kemiskinan dan Peretasan Ketertinggalan menjadi program

unggulan dimana Provinsi Bengkulu menargetkan hingga 2021 angka kemiskinaan berada pada

posisi 14,64-14,24 dimana pada bulan september tahun 2017 posisi angka kemiskinan Provinsi

Bengkulu berada pada 15,59. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Provinsi

Bengkulu untuk menurunkan lagi angka kemiskinan dengan Program dan Kegiatan yang telah

disusun bersama seperti peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan layanan

pemenuhan hak-hak dasar, peningkatan kesempatan kerja dan wirausaha serta meningkatkan

daya beli masyarkat

2.1.2 Sistem Perlindungan Sosial Nasional.

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2017 dari Data dan

Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2017 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah

Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari dana APBN sebanyak 670.808 penerima dan dana APBD

sebanyak 102.412 penerima.

[9]

Adapun tantangan dan permasalahan pelaksaaan program JKN ini adalah masih ada

masyarakat miskin yang belum memiliki NIK, masih ada Rumah Sakit yang tidak menyediakan

ruangan sesuai dengan kelas peserta, dan aturan dari BPJS yang selalu berubah-ubah dan

belum disosialisasikan kepada masyarakat.

2.1.3 Akses Pelayanan Dasar.

Kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar kepada masyarakat. Pelayanan

kesehatan paling dasar dapat dilihat dari Puskesmas. Jumlah Puskesmas di Provinsi Bengkulu

pada tahun 2016 sebanyak 180 puskesmas yang terdiri dari 45 puskesmas perawatan dan 135

puskesmas non perawatan serta 469 puskesmas pembantu yang tersebar diseluruh

kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.3

Jumlah Puskesmas Perawatan dan Non Perawatan menurut Kabupaten/Kota

Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2017

Bila mengacu pada konsep wilayah kerja puskesmas dimana sasaran penduduk yang

dilayanai di puskesmas rata-rata adalah 30.000 jiwa penduduk, rasio tersebut di Provinsi

Bengkulu 30.000 jiwa penduduk Provinsi Bengkulu sudah dapat melayani 3 puskesmas atau 1

puskesmas sudah dapat melayani 10.000 jiwa penduduk. Dengan demikian di Provinsi

Bengkulu saat ini masalah sarana puskesmas sudah tercukupi.

[10]

Gambar 2.4

Jumlah Puskesmas Pembantu menurut Kabupaten/Kota

Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu, 2017

Untuk Pendidikan, Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami kenaikan dimana pada

Tahun 2015 Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan SD sebesar 98,10, SLTP sebesar

76,88 dan SLTA sebesar 64,97. Pada tahun 2016 Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan

SD sebesar 98,22, SLTP sebesar 77,02 dan SLTA sebesar 65,29, hal ini menandakan tingkat

partisipasi per jenjang pendidikan cukup mengalami kenaikan dan masih menjadi pekerjaan

rumah bersama.

Tabel 2.1

Angka Partisipasi Murni Provinsi Bengkulu

Jenjang Pendidikan Angka Partisipasi Murni (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

SD 92,6 94,1 97,37 98,03 98,10 98,22

SLTP 68,81 71,97 73,07 76,44 76,88 77,02

SLTA 50,78 50,83 60,32 64,61 64,97 65,29

Sumber : RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa peningkatan yang cukup signifikan disetiap

jenjang pendidikan diharapkan mampu membuat seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah

dan menamatkan hingga SLTA, hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu

dalam hal upaya peningkatan Angka Partisipasi Murni disetiap jenjang pendidikan.

Dalam hal penyediaan Air Bersih, Jumlah Penduduk dengan Akses Berkelanjutan

terhadap Air Bersih sebanyak 213 keluarga dari sebanyak 78,287 Penyelengara Air Minum dan

yang memenuhi syarat sebanyak 129 (61 %). Rincian dapat dilihat pada gambar berikut.

[11]

Gambar 2.5

Sarana Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) yang Digunakan

Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu 2017

Gambar 2.6

Persentase Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu 2017

Dari dua data diatas dapat kita lihat bersama bahwa hampir keseluruhan masyarakat

Provinsi Bengkulu sudah memiliki akses terhadap air minum layak berupa sumur gali terlindungi

dan hanya Kabupaten Kaur yang persentase penduduk dengan akses terhadap air minum layak

terendah dengan persentase sebesar 17 % saja.

[12]

2.2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang baik serta

Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.

2.2.1 Menghilangkan Kelaparan.

Secara umum, rata-rata konsumsi kalori (kkal) dan protein (gram) penduduk Provinsi

Bengkulu sudah berada di atas standar kecukupan yaitu sebesar 2.106,82 kkal dan 57,51 gram.

Rata-rata konsumsi kalori dan protein penduduk perdesaan lebih tinggi dibandingkan penduduk

perkotaan. Terjadi peningkatan konsumsi kalori dan protein pada tahun 2017 dibandingkan

tahun 2016. Peningkatan kalori dan protein tertinggi terdapat pada makanan jadi, yaitu

mencapai 44,86 kkal dan 1,78 gram.

Tabel 2.2

Rata-Rata Konsumsi Kalori (kkal) dan Protein (gram) per Kapita per Hari, Maret 2017

Rincian Kalori Protein

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa

1 2 3 4 5 6 7

Makanan Masak

Di Rumah

1.564,11 1.849,97 1.758,35 44,40 48,97 47,51

Persentase 78,94 85,41 83,46

77,92 84,79 82,61

Makanan dan

Minuman Jadi

417,27 316,02 348,47 12,58 8,78 10,00

Persentase 21,06 14,59 16,54 22,08 15,21 17,39

Jumlah 1.981,38 2.165,98 2.106,82 56,99 57,76 57,51

Persentase 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2017

2.2.2 Menghilangkan Kekurangan Gizi.

Kasus Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan di Provinsi Bengkulu mencapai 94

Kasus yang terdiri dari 41 pada anak Laki-Laki dan 53 pada anak perempuan, kasus ini tersebar

di seluruh Kabupaten/Kota dan semua tertangani serta mendapat perawatan dari pemerintah

daerah.

Tabel 2.3

Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan

No Kabupaten/Kota

Kasus Balita Gizi Buruk

Jumlah Ditemukan Mendapat Perawatan

L P L+P L % P % L+ P %

1 Bengkulu Selatan 3 6 9 3 100 6 100 9 100

2 Rejang Lebong 3 12 15 3 100 12 100 15 100

3 Bengkulu Utara 6 9 15 6 100 9 100 15 100

4 Kaur 1 2 3 1 100 2 100 3 100

5 Seluma 11 11 22 11 100 11 100 22 100

6 Mukomuko 2 2 4 2 100 2 100 4 100

7 Lebong 7 3 10 7 100 3 100 10 100

[13]

8 Kepahiang 4 4 8 4 100 4 100 8 100

9 Bengkulu Tengah 2 1 3 2 100 1 100 3 100

10 Kota Bengkulu 2 3 5 2 100 3 100 5 100

Jumlah Provinsi 41 53 94 41 100 53 100 100 100

Sumber: Profil Kesehatan Bengkulu, 2017

2.2.3 Menggandakan Produktivitas Pertanian dan Menjamin Sistem Produksi Pangan

Berkelanjutan.

Pada tahun 2016, rata-rata produksi per hektar padi sawah mencapai 43,91 ku/ha,

sedangkan padi ladang sebesar 25,56 ku/ha. Sedangkan total produksi, padi sawah sebesar

629.224,87 ton dan padi ladang sebesar 12.656 ton. Komoditi palawija yang mengalami

penurunan produksi dibanding pada tahun 2016 adalah ubi kayu yait 70.359 ton dari 80.309 ton

pada tahun 2015. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan produksi dibanding tahun

sebelumnya adalah jagung, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau.

Tabel 2.4

Luas Panen Dan Produksi Tanaman Pangan Di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2016

Komoditi

2015 2016

Produksi

(Ton)

Luas Panen

(Ha)

Luas Panen

(Ha)

Produksi

(Ton)

Padi Sawah 552.713 120.404 143.326 629.224,87

Padi Ladang 25.941 8.429 4.951 12.656

Jagung 52.784 10.143 22.424 133.901

Ubi Jalar 38.841 2.950 2.035 30.233

Ubi Kayu 80.309 3.573 2.776 70.539

Kacang Tanah 3.630 2.971 2.133 2.057

Kedelai 5.388 4.235 4.002 4.665

Kacang Hijau 662 691 402 399

Sumber : Profil SIPD Provinsi Bengkulu Tahun 2017

2.3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatan Kesejahteraan Seluruh

Penduduk Semua Usia.

2.3.1 Mengurangi Angka Kematian Ibu.

Angka Kematian Ibu di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2016 yaitu sebesar 117 per

100.000 KH, mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2015 yang sebesar 137

per 100.000 KH.

[14]

Gambar 2.7

Angka Kematian Ibu Per-100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bengkulu

kurun waktu 2010-2016

Sumber: Profil Kesehatan Bengkulu, 2017

2.3.2 Mengurangi Angka Kematian Bayi.

Angka Kematian Bayi di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2016 meningkat menjadi 7 per

1000 KH dimana pada Tahun 2015 Angka Kematian Bayi cukup turun signifikan dari 11 per

1000 KH pada tahun 2014 mejadi 6 per 1000 KH.

Gambar 2.8

Angka Kematian Bayi Per-1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Bengkulu

kurun waktu 2010-2016

Sumber: Profil Kesehatan Bengkulu 2017

Dengan peningkatan kualitas kesehatan dan kualitas sarana prasarana kesehatan

diharapkan mampu untuk menekan angka kematian ibu. Peningkatan kesadaran pada Ibu

Hamil dan pelatihan-pelatihan mengenai pentingnya menjaga kesehatan menjadi tantangan

tersendiri dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Provinsi Bengkulu juga

[15]

ikut andil dalam mengurangi angka kematian ibu ini dengan menargetkan pada 2021 angka

kematian ibu dapat dtekan ke angka 111/100.000 kelahiran hidup. Sama halnya dengan

penurunan Angka Kematian Ibu, Penurunan Angka Kematian Bayi juga menjadi target dalam

RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021. Dengan menargetkan angka kematian bayi dapat turun

hingga 8/1000 kelahiran hidup pada tahun 2021 menjadikan Provinsi Bengkulu harus

mempersiapkan mulai dari peningkatan kualitas hidup masyarakat dan sarana prasarana

kesehatan.

2.3.3 Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular.

Kejadian Tuberkulosis di Provinsi Bengkulu sepanjang tahun 2016 ini tercatat sebanyak

14.172 TB Paru suspek. Dari hasil pemeriksaan diketahui ada sebanyak 1.083 penderita TB+,

dan diobati sebanyak 1.328 dengan kesembuhan sebanyak 997 (75 %) penderita. Angka

Kesakitan Malaria dalam bentuk API di Provinsi Bengkulu pada Tahun 2016 sebesar 1,45 per

1000 penduduk, sedangkan Case Fatality Rate (CFR) nya adalah 0,04 dan untuk angka

kesakitan (API) tersebut tidak mengalami perubahan signifikan dimana pada tahun 2015

sebesar 1,40 per 1000 penduduk. Jumlah Kasus HIV yang terjadi di Provinsi Bengkulu

mengalami kenaikan dari 64 kasus pada tahun 2015 menjadi 94 kasus pada tahun 2016, hal ini

menjadi pekerjaan yang besar dalam hal menurunkan jumlah kasus HIV tersebut.

Penurunan jumlah kejadian penyakit-penyakit di Provinsi Bengkulu menjadi salah satu

pekerjaan rumah bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hal ini menjadi permasalahan yang urgent

dimana masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan terhadap pencegahan

penyakit dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat. Hal ini menjadi

tantangan tersendiri bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu agar bisa

berkolaborasi dalam hal peningkatan kualitas kesehatan hidup masyarakat.

2.3.4 Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular.

Jumlah penderita Obesitas di Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 menurut data Profil

Kesehatan terdapat 667 penderita dengan jumlah penderita laki-laki sebanyak 440 dan jumlah

penderita perempuan sebanyak 227 penderita. Untuk penderita Hipertensi/Tekanan Darah

Tinggi di Provinsi Bengkulu berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terdapat

20.664 kasus pada tahun 2016. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu jumlah

pemeriksaan leher rahim dan payudara dilakukan pada 2.461 orang, 92 orang diantaranya IVA

Positif dan 35 orang terdapat tumor/benjolan.

2.3.5 Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi.

Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Bengkulu Tahun 2017 sebanyak

322.323 dengan jumlah peserta KB aktif sebanyak 232.002. Adapun persentase peserta aktif

KB menurut metode kontrasepsi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5

Persentase Peserta KB Aktif menurut Metode Kontrasepsi

Metode Kontrasepsi Jumlah Persentase

IUD 8.128 3,50

MOW 3.464 1,49

MOP 871 0,38

[16]

Implan 31.074 13,39

Suntik 153.541 66,18

Kondom 4.358 1,88

Pil 29.487 12,71

Prevelensi KB Modern 71,64 %

Persentase Peserta PUS Metode

Kontrasepsi Jangka Panjang 18,77 %

Sumber : Profil Kesehatan Indonesia, 2017

2.3.6 Mencapai Cakupan Kesehatan Universal.

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2017 dari Data dan

Informasi Profil Kesehatan Indonesia 2017 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah

Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari dana APBN sebanyak 670.808 penerima dan dana APBD

sebanyak 102.412 penerima. Untuk Jumlah Non Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) dibagi

menjadi Pekerja Penerima Upah sebanyak 301.943, Pekerja Bukan Penerima Upah sebanyak

261.997 dan Bukan Pekerja sebanyak 26.730 sehingga total penerima sebanyak 1.363.890

atau 70,51 % dari Jumlah penduduk Provinsi Bengkulu sebesar 1.934.300 jiwa.

2.3.7 Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat dan Vaksin.

Untuk Pemerataan Tenaga Kesehatan di Provinsi Bengkulu secara keseluruhan maka

diketahui bahwa rasio tenaga kesehatan terbesar adalah rasio tenaga perawat yaitu 179 per

100.000 penduduk dan terkecil adalah rasio teknisi medis dan dokter spesialis gigi yaitu 1 per

100.000 penduduk, hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.9

Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap 100.000 Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Sumber : Profil Kesehatan 2017

Kebutuhan akan tenaga kesehatan menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi

Bengkulu. Pemenuhan kebutuhan tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan

kesehatan bagi setiap penduduk sehingga peningkatan kualiatas kesehatan dan pelayanannya

dapat meningkat secara bertahap.

[17]

Persebaran tenaga kesehatan menurut unit kerja, sebagian besar tersebar di

Puskesmas (termasuk Pustu dan Polindes) yaitu sebesar 58% dan di Rumah Sakit sebesar

42%.

Gambar 2.10

Porsi Sebaran Tenaga Kesehatan menurut Unit Kerja

Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Sumber : Profil Kesehatan 2017

2.4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan

Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.

2.4.1 Partisipasi Pendidikan Penduduk Provinsi Bengkulu.

Data Angka Partisipasi Kasar (APK) per jenjang pendidikan pada tahun 2015, jenjang

SD sebesar 116,16 %, jenjang SLTP sebesar 88,23 % dan jenjang SLTA sebesar 82,79 %,

Pada tahun 2016 APK Provinsi Bengkulu menjadi 113,13 % jenjang SD, 90,38 % jenjang SLTP

dan 83,56 % jenjang SLTA.

Tabel 2.6

Angka Paritisipasi Kasar per Jenjang Pendidikan

Jenjang

Pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (%)

2011 2012 2013 2014 2015 2016

SD 105,45 107,6 111,36 113,13 116,16 113,13

SLTP 91,33 95,93 85,06 88,23 88,79 90,38

SLTA 67,61 67,42 72,71 79,49 82,79 83,56

Sumber : RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021

Data Angka Melek Huruf di Provinsi Bengkulu Tahun 2016 adalah 97,75 % dimana

angka melek huruf tertinggi terdapat pada Kota Bengkulu dan terendah pada Kabupaten

Bengkulu Tengah.

[18]

Gambar 2.11

Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2016

2.4.2 Disparitas Pendidikan antara Perempuan dan Laki-laki.

Menurut data IPG Provinsi Bengkulu 2016, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Bengkulu

untuk Laki-laki sebesar 12,87 dan Perempuan sebesar 13,56 selanjutnya Rata-rata Lama

Sekolah untuk Laki-laki sebesar 8,70 dan Perempuan sebesar 7,89. Adapun data penduduk

usia 15 tahun keatas menurut jenis pendidikan tinggi yang ditamatkan dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.

Gambar 2.12

Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Pendidikan Tinggi yang

ditamatkan di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Sumber : Profil Gender dan Anak Provinsi Bengkulu Tahun 2016

2.4.3 Kemampuan Siswa Indonesia.

Di Provinsi Bengkulu, persentase penduduk di atas 15 tahun yang memiliki ijazah/STTB

pada tahun 2017 dibagi kedalam beberapa tingkatan. Persentase yang tidak mempunyai ijazah

sebesar 17,37 %, Tingkat SD/MI sebesar 24,49 %, Tigkat SMP/MTs sebesar 21,47 %, Tingkat

SMA/MA sebesar 22,28, Tingkat SMK/MAK 4,03 %, Tingkat Diploma I dan Diploma II sebesar

0,44 %, Tingkat Akademi/Diploma III sebesar 1,58 % dan Tingkat Diploma IV/S1/S2/S3 sebesar

8,34 %.

[19]

2.4.4 Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan.

Akreditasi Sekolah dibagi per jenjang dimana Akreditasi SD di Provinsi Bengkulu pada

tahun 2015 dari 1.330 yang belum terakreditasi sebanyak 185 SD atau 13,91 %, untuk jenjang

SMP pada tahun 2015 dari total 406 SLTP yang belum terakreditasi sebanyak 70 SLTP dan

untuk jenjang SLTA dengan jumlah total 123 SLTA pada tahun 2015 hanya 3 SLTA yang belum

terakreditasi. Hal ini menjadi salah satu prioritas daerah dalam rangka peningkatan akreditasi

bagi sekolah-sekolah yang belum mendapatkan akreditasi.

Tabel 2.7

Data Akreditasi Sekolah Provinsi Bengkulu Jenjang Pendidikan Tahun 2015

Jenjang Pendidikan Jumlah Sekolah Sudah Terakreditasi Belum Terakreditasi

Sekolah Dasar 1.330 1.145 185

Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama 406 336 70

Sekolah Lanjutan

Tingkat Atas 123 120 3

Jumlah 1.859 1.601 258

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu 2016

2.4.5 Kualitas Guru, Dosen dan Tenaga Pendidikan.

Untuk jumlah guru disetiap jenjang pendidikan di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

Tabel 2.8

Jumlah Guru di Provinsi Bengkulu

No Wilayah SD SMP SMA SMK

Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P

1 Kota Bengkulu 1,89 375 1,515 1,147 331 816 805 251 554 689 239 450

2 Kab. Bengkulu

Utara 2,449 734 1,715 1,05 333 717 500 179 321 351 143 208

3 Kab. Rejang

Lebong 1,754 523 1,231 875 296 579 454 170 284 392 182 210

4 Kab. Bengkulu

Selatan 1,351 492 859 650 268 382 501 217 284 189 76 113

5 Kab. Muko-

muko 1,407 424 983 629 213 416 412 161 251 188 73 115

6 Kab. Seluma 1,508 548 960 633 243 390 279 119 160 124 42 82

7 Kab. Kaur 1,113 419 694 449 197 252 240 98 142 138 68 70

8 Kab.

Kepahiang 955 259 696 449 136 313 240 78 162 177 80 97

9 Kab. Bengkulu

Tengah

924 305 619 520 158 362 250 86 164 104 41 63

10 Kab. Lebong 810 271 539 363 130 233 167 62 105 155 63 92

Total 14,161 4,350 9,811 6,765 2,305 4,460 3,848 1,421 2,427 2,507 1,007 1,500

Sumber : Dapodikdasmen

2.5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

2.5.1 Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap perempuan.

Jumlah Korban dari kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi

Bengkulu pada tahun 2016 dibagi dalam jenis kekerasan yang dilakukan antara lain, Kekerasan

Fisik sebanyak 158 korban, Kekerasan Psikis sebanyak 31 korban, Kekerasan Seksual

[20]

sebanyak 159 korban, Kekerasan Eksploitasi sebanyak 3 korban, Kekerasan Penelantaran

sebanyak 6 korban, Kekerasan Traficking sebanyak 3 korban dan Kekerasan Lainnya sebanyak

8 korban.

Gambar 2.13

Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Bengkulu

Sumber : Profil Gender dan Anak Provinsi Bengkulu Tahun 2016

2.5.2 Menjamin Partisipasi Penuh dan Efektif serta Kesempatan yang Sama Bagi

Perempuan untuk Memimpin.

Keterlibatan perempuan didalam berbagai aspek sekarang mulai digalakkan dimana

dengan adanya keterlibatan perempuan diharapkan mampu memberikan warna tersendiri

didalam pengambilan kebijakan atau menuntaskan suatu permasalahan. Di Provinsi Bengkulu

keterlibatan perempuan dapat dilihat dari aspek legislatif, yudikatif dan eksekutif yang bisa

dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.14

Persentase Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota

di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Sumber : Profil Gender dan Anak Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Dari data diatas dapat kita lihat hampir keseluruhan DPRD di Provinsi Bengkulu

mempunyai keterwakilan oleh kaum perempuan, walaupun masih dalam angka yang relatif kecil

namun keterlibatan dari perempuan juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan

pemikiran yang dilihat dari sisi perempuan dalam hal pembangunan daerah.

96 86,7 93,3 92 83,3 9276 80 80 71,4 84,4

4 13,3 6,7 8 16,7 824 20 20 28,6 15,6

0

20

40

60

80

100

120

Laki-Laki Perempuan

[21]

Gambar 2.15

Persentase Perempuan dan Laki-Laki yang duduk di Lembaga Yudikatif (Kejaksaan)

Menurut Eselon Tahun 2016

Sumber : Profil Gender dan Anak Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Gambar 2.16

Persentase Keterwakilan Perempuan di lembaga Eksekutif

Menurut Eselon di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Sumber : Profil Gender dan Anak Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Dalam aspek yudikatif dan eksekutif juga dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan di

aspek ini diharapkan mampu memberikan warna tersendiri dalam pengambilan suatu keputusan

atau kebijakan. Hal ini menandakan bahwa perempuan diberikan kesempatan yang sama

seperti halnya laki-laki dan diharapkan bisa membuat kemajuan disatuan bidangnya masing-

masing. Tantangan tersendiri bagi perempuan dalam rangka keterlibatannya untuk membuat

terobosan dan pemikiran demi kemajuan daerah bersama-sama.

2.5.3 Meningkatkan Penggunaan Teknologi.

Telepon genggam menjadi kebutuhan yang tak terterbendung lagi dimana hampir setiap

orang sekarang memiliki telepon genggam. Sama halnya di Provinsi Bengkulu persentase

penduduk berumur 5 tahun ke atas yang menguasai/memiliki Telepon Selular menurut data

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Laki-Laki Perempuan

75%

25%

51% 49%

Struktural

Fungsional

812

25

74

36

63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2015 2016

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

[22]

Badan Pusat Statistik untuk Laki-laki sebesar 65,70 % dan Perempuan sebesar 50,62 %. Untuk

penggunaan telepon selular persentasenya bagi Laki-laki sebesar 76,31 % dan Perempuan

sebesar 69,19 %.

2.5.4 Kebijakan dan Perundang-Undangan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan.

Provinsi Bengkulu sudah mengeluarkan peraturan daerah mengenai pengarusutamaan

gender. Hal ini dapat dilihat pada Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2016

tentang Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender ini merupakan strategi yang

dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimcnsi integral dari perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di daerah sehingga dengan dikeluarkannya peraturan daerah ini diharapkan

kebijakan dan program kegiatan yang ada di Provinsi Bengkulu sudah memikirkan mengenai

keterlibatan perempuan dan pemberdayaan perempuan.

2.6 Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

2.6.1 Menjamin Penyediaan Akses Air Minum Layak dan Terjangkau.

Jumlah Penduduk dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Bersih sebanyak 213

keluarga dari sebanyak 78,287 Penyelengara Air Minum dan yang memenuhi syarat sebanyak

129 (61 %). Rincian dapat dilihat pada gambar ini.

Gambar 2.17

Sarana Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak) yang Digunakan

Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu 2017

[23]

Gambar 2.18

Peresentase Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak

Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu 2017

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam hal pemenuhan

akses terhdapa air minum layak masih harus ditingkatkan dan menjadi tantangan bagi

Pemerintah Provinsi Bengkulu bagaimana caranya agar setiap penduduk di Provinsi Bengkulu

dapat menikmati akses terhadap pemenuhan air minum layak.

2.6.2 Menjamin Penyediaan Sanitasi Layak dan Terjangkau.

Dari 1.908.793 jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 sebanyak

1.613.812 (85%) yang memiliki akses sanitasi layak dengan fasilitasi yang digunakan antara lain

: Komunal sebanyak 7.384, Leher angsa 1.150.782, Plengsengan 30.079 dan Cemplung

sebanyak 47.117.

Gambar 2.19

Persentase Penduduk Pengguna Akses terhadap Fasiliitas Sanitasi yang Layak

di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu Tahun 2016

[24]

Peningkatan kesadaran kepada masyarakat terhadap sanitasi juga menjadi tantangan

tersendiri bagi pemerintah dimana dengan peningkatan kesadaran tersebut dapat mengurangi

berbagai permasalahan terhadap peningkatan akses sanitasi dan menghilangkan efek negatif

dari sanitasi yang tidak layak.

2.6.3 Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Dari 1.519 desa yang ada di Provinsi Bengkulu desa yang sudah melaksanakan STBM

sebanyak 674 (44%), Desa Stop BABS sebanyak 251 (17%) dan Desa STBM sebanyak 244

(16%). Desa di Kabupaten/Kota yang melaksanakan STBM dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.9

Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Provinsi Bengkulu Tahun 2016

No Kabupaten/Kota

Jumlah

Desa/

Kelurahan

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Desa

Melaksanakan

STBM

Desa Stop

BABS Desa STBM

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Bengkulu Selatan 158 42 27 32 20 3 2

2 Rejang Lebong 156 103 66 17 11 103 66

3 Bengkulu Utara 220 51 23 39 18 37 17

4 Kaur 195 22 11 0 0 22 11

5 Seluma 202 77 38 0 0 77 38

6 Mukomuko 151 152 101 100 66 1 1

7 Lebong 109 0 0 59 54 0 0

8 Kepahiang 117 34 29 1 1 1 1

9 Bengkulu Tengah 144 143 99 0 0 0 0

10 Kota Bengkulu 67 50 75 3 4 0 0

Jumlah 1.519 674 44 251 17 244 16

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Bengkulu

2.6.4 Peningkatan Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja.

Persentase rumah tangga menurut kabupaten/kota dan tempat pembuangan akhir tinja

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10

Persentase Rumah Tangga menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Tahun 2017

Kabupaten/Kota Tangki

Septik

IPAL Kolam/Sawah/

Sungai/

Danau/Laut

Lubang

Tanah

Pantai/Tanah

Lapang/Kebun

Lainnya

Bengkulu Selatan

55,06 0,59 0,67 43,68 0,00 0,00

Rejang Lebong 50,36 0,19 5,33 43,98 0,14 0,00

Bengkulu Utara 9,20 0,27 2,16 87,68 0,39 0,30

Kaur 50,01 0,64 1,45 47,05 0,86 0,00

Seluma 19,46 0,00 2,73 77,81 0,00 0,00

Mukomuko 60,48 2,61 0,80 36,11 0,00 0,00

Lebong 30,23 0,00 25,84 42,33 0,00 1,60

[25]

Kepahiang 20,49 0,00 2,78 76,73 0,00 0,00

Bengkulu Tengah

56,19 1,99 2,83 38,98 0,00 0,00

Kota Bengkulu 92,72 0,00 1,94 0,73 0,00 4,61

Provinsi Bengkulu

49,44 0,50 3,42 45,37 0,12 1,14

Sumber : Badan Pusat Statistik

2.6.5 Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Danau sebagai Air Baku.

Indeks kualitas air di Provinsi Bengkulu menurut data Statistik Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat pada tahun 2014 sebesar 62,67, tahun

2015 sebesar 61,67 dan pada tahun 2016 sebesar 60,33.

2.6.6 Jumlah DAS yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya

Provinsi Bengkulu mempunyai Daerah Aliran Sungai Ketahun, pelaksanaan

perlindungan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Bengkulu sesuai data Statistik Lingkungan Hidup

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tercatat pembangunan DAM Pengendali sudah

dilakukan pada tahun 2012 sebanyak 3 buah, 2013 sebanyak 2 buah dan 2014 sebanyak 6

buah. Pembangunan DAM penahan dilakukan pada tahun 2012 sebanyak 11 buah, 2013

sebanyak 4 buah dan tahun 2014 sebanyak 3 buah. Dan pembangunan sumur resapan

dilakukan sebanyak 26 buah pada tahun 2012 dan 54 buah pada tahun 2013.

2.7 Energi Bersih dan Berkelanjutan

2.7.1 Kebutuhan Energi Daerah.

Infrastruktur kelistrikan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan listrik di Provinsi

Bengkulu terus diupayakan, baik melalui peningkatan kinerja pembangkit listrik tenaga diesel

yang telah ada, penambahan mesin-mesin pembangkit listrik baru, serta melalui pemanfaatan

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Untuk Rasio Elektrifikasi di Provinsi Bengkulu mencapai

91,74% hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11

Rasio Elektrifikasi Provinsi Bengkulu Tahun 2017

Kabupaten Jumlah RT RT Berlistrik

RE PLN (%)

RE NON PLN (%)

RE (%) PLN

Non PLN

Muko muko 43.140 38.039 667 88,18 1,55 89,72

Bengkulu Utara 76.737 57.721 712 75,22 0,93 76,15

Kota 82.952 100.756 - 121,46 0,00 121,46

Bengkulu Tengah 26.885 20.911 619 77,78 2,30 80,08

Kepahiang 33.894 32.542 642 96,01 1,89 97,91

Rejang Lebong 71.634 59.284 742 82,76 1,04 83,80

Lebong 29.562 24.343 951 82,35 3,22 85,56

Seluma 48.402 38.039 1.037 78,59 2,14 80,73

Bengkulu Selatan 38.260 37.325 667 97,56 1,74 99,30

Kaur 29.167 25.068 860 85,95 2,95 88,89

Jumlah 480.633 434.028 6.897

91,74

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Bengkulu

[26]

Listrik di Provinsi Bengkulu sudah mencapai ke desa-desa dan target dari PLN di

Provinsi Bengkulu adalah mengaliri listrik di seluruh desa yang ada, adapun rasio desa berlistrik

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12

Rasio Desa Berlistrik Provinsi Bengkulu 2017

Kabupaten Jumlah

Kecamatan

Jumlah Desa/Kel

RDB Rasio Desa

Belum Berlistrik Berlistrik

Belum Berlistrik

Total

Muko muko 12 149 3 152 98,03 1,97

Bengkulu Utara 18 223 1 224 99,55 0,45

Kota 9 67 - 67 100,00 100,00

Bengkulu Tengah 10 143 - 143 100,00 100,00

Kepahiang 12 116 1 117 99,15 0,85

Rejang Lebong 15 156 - 156 100,00 100,00

Lebong 12 108 1 109 99,08 0,92

Seluma 10 198 4 202 98,02 1,98

Bengkulu Selatan 10 158 1 159 99,37 0,63

Kaur 14 194 1 195 99,49 0,51

Jumlah 122 1512 12 1524 99,21 0,79

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Bengkulu

2.7.2 Produksi dan Penggunaan Energi.

Penggunaan Energi di Provinsi Bengkulu dengan jumlah pelanggan sebanyak 457.071

dan dengan Produksi Listrik 934.167.000 kWh menjadi tantangan tersendiri dalam pemenuhan

kebutuhan akan listrik tersebut. Jumlah pelanggan dan produksi listrik dapat dilihat pada tabel

berikut.

Tabel 2.13

Jumlah Pelanggan, Produksi Listrik tiap Cabang (Unit)

di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Kabupaten/Kota/Lokasi Pelanggan Produksi Listrik (000 kWh)

Rayon Teluk Segara/Kota Bengkulu 45.719 151.934

Rayon Tais/Seluma 35.375 63.819

Rayon Nusa Indah/Kota Bengkulu 69.001 207.625

Rayon Curup/Rejang Lebong 68.736 98.363

Rayon Kepahiang/Bengkulu Tengah 45.270 70.771

Rayon Muara Aman/Lebong 23.360 39.613

Rayon Manna/Bengkulu Selatan 46.628 77.996

Rayon Arga Makmur/Bengkulu Utara 57.203 98.727

Rayon Mukomuko/Mukomuko 40.675 79.529

Rayon Bintuhan/Kaur 25.104 45.792

Jumlah 457.071 934.167

Sumber: Bengkulu Dalam Angka 2017

[27]

2.7.3 Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi

Nasional (RUEN), Provinsi Bengkulu mempunyai berbagai potensi sumber daya alternatif

diantaranya Provinsi Bengkulu mempunyai Sumber Daya Batubara sebanyak 192,1 juta ton

dengan cadangan sebanyak 19 juta ton. Potensi sumber daya panas bumi sebesar 580 MW

dengan cadangan sebesar 780 MW. Potensi Bioenergi di Provinsi Bengkulu mencapai angka

633 MW Biomass/Biofuel dan Biogas sebesar 11,8 MW. Potensi tenaga surya di Provinsi

Bengkulu berada pada angka 3.475 MW dan Potensi Bayu berada pada angka 1.513 MW. Hal

ini tentunya menjadi salah satu tantangan untuk pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi

Bengkulu untuk memanfaatkan dan mengembangkan segala potensi yang ada di Provinsi

Bengkulu secara maksimal dan berkelanjutan.

2.8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

2.8.1 Perkembangan Ekonomi Makro.

Pada Tahun 2015 PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai

50,34 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar konstan 2010 sebesar 38,07 triliun rupiah.

Sedangkan pada tahun 2016 PDRB Provinsi Bengkulu atas dasar harga berlaku telah mencapai

55,40 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar 40,08 triliun

rupiah. Dan untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan dari tahun

2015 sebesar 5,13 persen menjadi 5,30 persen di tahun 2016.

Tabel 2.14

PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2016

Uraian 2012 2013 2014 2015 2016

PDRB ADHB (Milliar

Rupiah)

36.207,6 40.565,5 45.389,9 50.337 55.402,5

PDRB ADHK 2010

(Milliar Rupiah)

32.363 34.326,4 36.206,7 38.067,5 40.082,9

Jumlah Penduduk

(Orang)

1.783.725 1.814.357 1.844.788 1.874.900 1.904.793

PDRB Per Kapita

(Rupiah)

20.298.912 22.358.053 24.604.401 26.847.196 29.085.841

Pertumbuhan

Ekonomi (%)

6,83 6,07 5,48 5,13 5,3

Sumber : Bengkulu Dalam Angka 2017

2.8.2 Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif.

Peningkatan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan menjadi salah satu tugas dari

Pemerintah, dimana harus dipikirkan bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan

cara memberikan pelatihan dan lapangan pekerjaan agar masyarakat. Penciptaan lapangan

pekerjaan bisa dilakukan dengan cara melihat tingkat pengagguran di suatu daerah, semakin

tinggi tingkat penganggurannya maka semakin tinggi tingkat penciptaan lapangan pekerjaan.

[28]

Persentase penduduk provinsi bengkulu dalam hal lapangan kerja utama dan tingkat

pengangguran di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.20

Persentase Penduduk dilihat dari Lapangan Kerja Utama

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu

Lapangan kerja yang terbanyak masih dipegang oleh Bidang Pertanian yang hampir

setiap tahun masih menempati jumlah terbanyak. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja dan

tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.21

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Provinsi Bengkulu

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

Dari data diatas dapat dilihat bahwa hampir sebagian besar masyarakat Provinsi

Bengkulu masih bekerja dibidang pertanian dan tingkat pengangguran terbuka sudah semakin

menurun hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Bengkuku bagaimana bisa

menghilangkan pengangguran dan meningkatakan partisipasi angkatan kerja.

[29]

2.8.3 Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Adapun jumlah UMKM di Provinsi Bengkulu dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.15

Jumlah Usaha/Perusahaan menurut Kabupaten/Kota dan Skala Usaha

Di Provinsi Bengkulu Tahun 2017

Wilayah Skala Usaha

Jumlah Distribusi (%) UMK UMB

Bengkulu Selatan 15.837 163 16.000 8,00

Rejang Lebong 27.202 235 27.437 13,72

Bengkulu Utara 26.462 239 26.665 13,33

Kaur 10.395 45 10.440 5,22

Seluma 18.914 91 19.005 9,50

Mukomuko 20.953 198 21.151 10,58

Lebong 11.267 58 11.325 5,66

Kepahiang 13.231 86 13.317 6,66

Bengkulu Tengah 10.726 61 10.787 5,39

Kota Bengkulu 42.608 1.269 43.877 21,94

JUMLAH 197.559 2.445 200.004 100,00

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bengkulu

2.8.4 Peningkatan Pariwisata.

Pariwisata menjadi salah satu objek dalam pembangunan berkelanjutan dimana dengan

adanya pembangunan pariwisata bisa menjadi salah satu sumber pendapatan daerah dan

pergerakan ekonomi masyarakat. Pariwisata Provinsi Bengkulu terdiri atas Pariwisata Alam,

Budaya dan Sejarah. Dilihat dalam laju pertumbuhan riil PDRB sektor Pariwisata menyumbang

9,39 % dari keseluruhan PDRB Provinsi Bengkulu pada tahun 2016.

Data wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Bengkulu berdasarkan data BPS dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16

Wisatawan Mancanegara dan Domestik yang datang menurut Klasifikasi Hotel

di Provinsi Bengkulu

Tahun

Wisatawan

Mancanegara Wisatawan Domestik Jumlah

Bintang Melati Bintang Melati Bintang Melati

2012 380 171 47.728 255.465 44.108 255.636

2013 541 255 54.141 195.428 54.682 195.685

2014 652 178 104.999 256.577 105.651 256.757

2015 584 254 76.843 289.207 77.427 289.461

2016 593 255 110.098 381.895 110.691 382.150

Sumber: Bengkulu Dalam Angka 2017

[30]

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di provinsi Bengkulu pada April 2018

tercatat 66,30 persen, naik 4,29 poin dibanding TPK hotel pada Maret 2018 yang tercatat

sebesar 62,01 persen. Namun bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2017,

TPK hotel naik sebesar 14,30 poin Bila diamati menurut klasifikasi hotel bintang, di Provinsi

Bengkulu hanya terdapat tiga klasifikasi, yaitu hotel bintang 1 dengan TPK sebesar 30,89

persen, hotel bintang 2 sebesar 78,38 persen, dan hotel bintang 3 sebesar 66,63 persen.

Sementara pada bulan Maret 2018 hotel bintang 1 dengan TPK sebesar 18,79 persen, hotel

bintang 2 sebesar 63,79 persen, dan hotel bintang 3 sebesar 67,09 persen.

Secara agregat, rata-rata lama menginap tamu (RLMT) pada hotel berbintang di Provinsi

Bengkulu bulan April 2018 tercatat 1,65 hari, naik 0,05 poin dibanding RLMT Maret 2018 yang

tercatat sebesar 1,60 hari. Sementara jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun

2017, RLMT hotel naik sebesar 0,15 poin. Rata-rata lama menginap tamu pada April 2018 di

hotel bintang 1 lamanya 1,41 hari, hotel bintang 2 lamanya 1,59 hari, dan hotel bintang 3

lamanya 1,75 hari. Sementara pada bulan Maret 2018 rata-rata lama menginap tamu hotel

bintang 1 lamanya 3,93 hari, hotel bintang 2 lamanya 1,41 hari, dan hotel bintang 3 lamanya

1,76 hari.

2.9 Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan

Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

2.9.1 Pembangunan Infrastruktur.

Pada tahun 2016, panjang jalan Provinsi Bengkulu adalah 1.562,70 km. Sekitar 23,80

persen dari panjang tersebut dalam kondisi baik, 18,29 persennya dalam kondisi sedang dan

kondisi rusak sebanyak 18,10 persen.

Tabel 2.17

Klasifikasi dan Kondisi Jalan di Provinsi Bengkulu

Tahun 2016

Tahun Panjang (km)

Kondisi (km)

Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat Tidak Dirinci

2013 1.590,52 832,17 118,57 212,82 241,76 -

2014 1.269,52 673,05 134,25 200,58 261,64 -

2015 1.562,70 371,86 285,76 282,78 584,30 38,0

2016 1.562,70 371,92 285,81 299,13 584,30 38,0

Sumber : Dinas PUPR Provinsi Bengkulu

Pelabuhan Pulau Baai merupakan pintu utama transportasi laut di Provinsi Bengkulu.

Pada tahun 2016, volume barang angkutan dalam negeri yang dimuat di pelabuhan ini

sebanyak 733 ribu ton, demikian halnya dengan volume barang yang dibongkar pada tahun

yang sama tercatat 881,34 ribu ton.

[31]

Tabel 2.18

Lalu Lintas Angkutan Penyebarangan Di Pelabuhan Pulau Baai

Provinsi Bengkulu Tahun 2016

Bulan

Kendaraan (Unit) Penumpang (orang) Barang (Ton)

Datang Berangkat Datang Berangkat Kedatangan Keberangkatan

Januari 144 501 532 807 86 15

Pebruari 0 0 0 0 0 0

Maret 91 545 437 870 69 80

April 78 453 355 755 63 55

Mei 100 447 605 846 77 45

Juni 78 303 424 526 63 40

Juli 92 756 472 1100 58 100

Agustus 192 528 733 1348 63 105

Sept 84 362 452 844 61 55

Oktober 102 423 299 707 54 125

Nop 110 646 641 876 96 170

Des 76 292 139 249 43 375

Jumlah 1.147 5.256 5.089 8.928 733 1.165

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Tahun 2017

Bandar Udara Fatmawati Soekarno merupakan bandara utama yang ada di Provinsi

Bengkulu. Pada tahun 2016 Jumlah pesawat yang datang berjumlah 4.032 dan pesawat yang

berangkat 4.043. Jumlah penumpang yang datang dan berangkat dari Bandara Fatmawati

Soekarno pada tahun yang sama adalah 468.436.000 penumpang dan 441.750.000

penumpang. Untuk banyaknya barang Bongkat dan Muat di Bandara Fatmawati Soekarno pada

tahun 2016 sebanyak 2.248.816 ton dan 613.043 ton.

Tabel 2.19

Lalu Lintas Penerbangan Dalam Negeri di Pelabuhan Udara Fatmawati

Tahun 2016

Bandara Fatmawati 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Jumlah Pesawat

Datang 2 489 2 521 3 270 3 458 3 688 4.032

Jumlah Pesawat

Berangkat 2 489 2 521 3 273 3 456 3 676 4.043

Jumlah Penumpang

Datang (000 Orang) 287.00 334.00 350.90 381.50 407.20 468.436

Jumlah Penumpang

Berangkat (000 Orang) 290.00 333.10 422.30 392.20 417.10 441.750

Banyaknya Barang

Bongkar (Ton) 4 865.5 5 232.4 5 133.3 5 314.1 5 380.1 2.248.816

Banyaknya Barang

Muat (Ton) 2 437.0 2 921.2 2 827.3 2 891.4 3 245.1 613.043

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu Tahun 2017

[32]

2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

2.10.1 Kesenjangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Gini Ratio Provinsi Bengkulu pada September 2017 berada pada posisi 0,349, posisi

tersebut berada dibawah posisi nasional yang mencapai 0,391. Hal ini berarti ketimpangan di

Provinsi Bengkulu sudah dapat ditekan pada level dibawah capaian nasional, dan

perekonomian penduduk di kelas bawah semakin menguat.

Gambar 2.22

Perbandingan Gini Ratio Indonesia

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2017

2.10.2 Jumlah Desa Tertinggal.

Provinsi Bengkulu memiliki 1.341 desa yang tersebar di 9 Kabupaten yang ada di

Bengkulu. Dengan jumlah yang mencapai 1.341 desa tersebut terklasifikasi dalam Desa

Tertinggal sebanyak 652. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Tabel 2.20

Rekapitulasi Desa Tertinggal di Provinsi Bengkulu

Kabupaten Jumlah Desa Tertinggal Jumlah Desa Seluruh Prosentase

Seluma 88 182 48,35%

Bengkulu Selatan 59 142 41,55%

Kaur 131 192 68,23%

Kepahiang 62 105 59,05%

Rejang Lebong 28 122 22,95%

Lebong 60 93 64,52%

Bengkulu Tengah 103 142 72,54%

Bengkulu Utara 84 215 39,07%

Mukomuko 37 148 25,00%

Jumlah 652 1341 48,62%

Sumber : Dinas PMD Provinsi Bengkulu 2018

2.10.3 Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi di Daerah.

Pada tahun 2017 Ekonomi Provinsi Bengkulu meningkat 4,99 persen dari tahun 2016.

Pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha, kecuali lapangan usaha jasa keuangan.

Jasa lainnya merupakan lapangan usaha yang pertumbuhannya tertinggi yaitu 10,93 persen,

diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,09 persen. Sementara pertumbuhan

terendah pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian sebesar 0,67 persen.

[33]

Gambar 2.23

Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017

Menurut Lapangan Usaha

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

2.10.4 Kepesertaan Aktif Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.

Data dari BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bengkulu, jumlah kepesertaan aktif pada

bidang ketenagakerjaan di Provinsi Bengkulu sebanyak 86.282 orang yang terdapat dalam

2.636 perusahaan yang tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu.

2.11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

2.11.1 Proporsi Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Layak dan Terjangkau.

Persentase status kepemilikan rumah di Provinsi Bengkulu Tahun 2017 adalah Milik

Sendiri (80,83%), Kontrak/Sewa (9,30%), Bebas Sewa (7,06%), Dinas (2,69%) dan Lainnya

(0,12%). Dilihat dari Luas Lantai tempat tinggal yang kurang dari 19 m2 hanya sebesar 3,69 %

dan persentase terbesar adalah 41,79 % dengan luas 50-99 m2. Selanjutnya dilihat dari bahan

bangunan utama atap rumah penggunaan Seng menjadi terbanyak dengan 89,05 %. Untuk

persentase dinding bangunan penggunaan tembok mencapai 63,67 % dan kayu sebanyak

29,45%. Dilihat dari fasilitas tempat buang air 80,28 % sudah memiliki sendiri dan jenis kloser

yang digunakan adalah leher angsa dengan persentase 94,37%.

2.11.2 Jumlah Kota Tangguh Bencana yang terbentuk.

Di Provinsi Bengkulu, telah terbentuk 118 Desa Tangguh Bencana yang terbentuk di 9

Kabupaten/Kota yang merupakan desa tangguh bencana yang dibentuk oleh beberapa

lembaga. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21

Desa Tangguh Bencana Provinsi Bengkulu

No Kabupaten/Kota Jumlah Desa

Tangguh Bencana

Lembaga Pembentuk

1. Rejang Lebong 13 Desa APBN 2013, PMI, KPI, BPBD Kab. RL

2017, BPBD Provinsi Bengkulu 2017.

[34]

2. Seluma 6 Desa APBD 2014, TPBD Desa Riak Siabun,

Tagana, KPI.

3. Bengkulu Tengah 14 Desa APBD 2014, Yayasan Ulayat

Bengkulu, Tagana, KPI, Bina Vitalis.

4. Bengkulu Utara 28 Desa APBD 2014, PCI, PMI, KPI, Desa

Kota Agung, Kel. Pasar Lais.

5. Kota Bengkulu 17 Desa APBD 2016, PMI, SCDRR, PCI, KPI.

6. Kaur 24 Desa APBD 2016, PCI, PMI, LSM.

7. Lebong 1 Desa PMI.

8. Muko-Muko 13 Desa PMI, SCDRR, KSB Air Manjuto,

APBN 2017.

9. Kepahiang 2 Desa BPBD Provinsi Bengkulu 2017

Sumber: BPBD Provinsi Bengkulu

2.12 Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

2.12.1 Jumlah peserta proper yang mencapai minial rangking BIRU.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor SK.696/Menlhk/Sejen/Kum.1/12/2017 tentang Hasil Penilaian Peringkat

Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2017, Provinsi

Bengkulu masuk dalam kategori Ranking Hijau sebanyak 1 perusahaan, Ranking Biru sebanyak

25 perusahaan dan Ranking Merah sebanyak 1 perusahaan. Adapun peserta proper tersebut

dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.22

Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Provinsi Bengkulu

No Nama Perusahaan Jenis Industri Provinsi Kabupaten/Kota

Peringkat Hijau

1 PT. Pertamina (Persero)

Marketing Operation Region

II Terminal BBM Pulau Baai

Migas Distribusi Bengkulu Kota Bengkulu

Peringkat Biru

2 PT. Agri Andalas Sawit Kabupaten Seluma

3 PT. Agromuko - Bunga

Tanjung POM

Sawit Bengkulu Kabupaten

Mukomuko

4 PT. Agromuko - Mukomuko

POM

Sawit Bengkulu Kabupaten

Mukomuko

5 PT. Agromuko CRF Karet Bengkulu Kabupaten

Mukomuko

6 PT. Alno Agro Utama Sawit Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Utara

[35]

7 PT. Batanghari Bengkulu

Pratama

Karet Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Tengah

8 PT. Bengkulu Sawit Lestari Sawit Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Selatan

9 PT. Bio Nusantara Teknologi Sawit Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Tengah

10 PT. Bukit Angkasa Makmur Karet Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Tengah

11 PT. Bumi Mentari Karya Sawit Bengkulu Kabupaten

Mukomuko

12 PT. Cahaya Sawit Lestari Sawit Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Tengah

13 PT. Daria Dharma Pratama

PMKS Ipuh

Sawit Bengkulu Kabupaten

Mukomuko

14 PT. Daria Dharma Pratama

PMKS Lubuk Bento

Sawit Bengkulu Kabupaten

Mukomuko

15 PT. Firman Ketahun

Tambang

Batubara Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Utara

16 PT. Injatama Tambang

Batubara

Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Utara

17 PT. Kaltim Global Tambang

Batubara

Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Utara

18 PT. Kencana Ketara Kewala Sawit Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Utara

19 PT. Kusuma Raya Utama Tambang

Batubara

Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Tengah

20 PT. Mitra Puding Mas Sawit Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Utara

21 PT. Perkebunan Nusantara

(Persero) Unit Usaha

Ketahun

Karet Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Utara

22 PT. Perkebunan Nusantara

VII (Persero) Unit Talo Pino

Sawit Bengkulu Kabupaten Seluma

23 PT. Perkebunan Nusantara

VII (Persero) Unit Usaha

Padang Pelawi

Karet Bengkulu Kabupaten Seluma

24 PT. PLN (Persero) Sektor

Pengendalian Pembangkitan

Bengkulu PLTA Musi

Energi PLTA Bengkulu Kabupaten

Kepahiang

25 PT. Sandabi Indah Lestari Sawit Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Utara

[36]

26 PT. Titan Wijaya - Pelabuhan

Khusus Batubara

Pelabuhan Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Utara

Peringkat Merah

27 PT. Sawit Mulia Sawit Bengkulu Kabupaten

Bengkulu Utara

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

2.12.2 Timbulan sampah yang di Daur Ulang.

Data timbulan sampah penduduk di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.23

Data Timbulan Sampah Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2017

Kabupaten/Kota

Data Umum

Luas Wilayah

Adm (Ha)

Jumlah Pendudu

k Adm (Jiwa)

Jumlah Timbulan

Sampah per Orang/Hari

(Liter/Orang/Hari)

Jumlah Timbulan Sampah

Penduduk per Hari

(Liter/Hari)

Jumlah Timbulan Sampah Penduduk per Hari (M3/Hari)

Jumlah Timbulan Sampah

Penduduk per Tahun

(M3/Tahun)

Bengkulu Selatan

118.610 161.737 3 485.211 485.211 177102,015

Rejang Lebong

163.998 268.569 2,75 738.565 738.565 269576,1338

Bengkulu Utara

432.460 274.031 3 822.093 822.093 300063,945

Kaur 236.905 123.236 3 369.708 369.708 134943,42

Seluma 240.044 204.790 3 614.370 614.370 224245,05

Mukomuko 403.670 169.458 2 338.916 338.916 123704,34

Lebong 192.182 110.380 3 331.140 331.140 120866,1

Kepahiang 66.500 144.418 3 433.254 433.254 158137,71

Bengkulu Tengah

122.394 106.761 3 320.283 320.283 116903,295

Kota Bengkulu

15.170 260.495 3 1.081.485 1.081.485 394742,025

Jumlah 1.991.933 1.923.875 29 5.535.025 5.535.025 2.020.284,034

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

2.13 Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana

2.13.1 Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tingkat Kabupaten/Kota.

Untuk Provinsi Bengkulu terdapat Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Bengkulu

yang disusun berdasarkan pedoman umum pengkajian risiko bencana yang dikeluarkan oleh

BNPB. Kajian Risiko Bencana memaparkan hasil analisis data dan peta yang melingkupi

bahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko bencana. Hasil dari kajian risiko bencana juga

memberikan beberapa rekomendasi dasar dalam pengambilan kebijakan penanggulangan

bencana khususnya di Provinsi Bengkulu.

Dokumen yang disusun secara komprehensif ini diharapkan dapat disepakati bersama

oleh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan kajian risiko bencana ini. Bentuk

dukungan dan legalitas dari pengambil kebijakan di daerah juga diperlukan agar hasil kajian

risiko bencana ini dapat dijadikan acuan dalam upaya penanggulangan bencana khususnya di

Provinsi Bengkulu. Diharapkan kesepakatan dan legalisasi dari pemerintah daerah dapat

[37]

menjadi perkuatan dan pengembangan hasil kajian risiko untuk pengambilan kebijakan

penanggulangan bencana di Provinsi Bengkulu.

Selain itu, kajian risiko bencana Provinsi Bengkulu perlu dilakukan evaluasi minimal

dalam 5 (lima) tahun sekali. evaluasi dilakukan agar keabsahan data dan informasi yang akan

dijadikan dasar perencanaan penanggulangan bencana dapat selalu diperbaharui. Proses

evaluasi kajian risiko bencana dapat diselaraskan dengan pengembangan kajian risiko lintas

batas wilayah adminitrasi. Hal ini perlu dilakukan agar terciptanya pengembangan kajian risiko

bencana bersama antar wilayah admnistrasi yang berdekatan langsung.

2.13.2 Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Provinsi Bengkulu telah menyusun Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah

Kaca Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2020, hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Bengkulu

Nomor 30 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2020. Provinsi Bengkulu menargetkan Penurunan Emisi sebesar

32,64 % dengan sumbangan penurunan emisi terbesar di sektor lahan (Kehutanan, Lahan

Gambut, dan Pertanian/Perkebunan), sedangkan dari kelima sektor ini sampai tahun 2015 ini

sudah menyumbangkan penurunan emisi sebesar 27,64 %.

2.14 Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

2.14.1 Jumlah Kawasan/Konservasi Perairan di Daerah.

Di Provinsi Bengkulu terdapat Kawasan Konservasi yaitu Kawasan Konservasi Perairan

Daerah Kaur, Kawasan Konservasi Perairan Daerah Mukomuko dan Kawasan Konservasi

Perairan Daerah Enggano Bengkulu Utara. Untuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah

Kabupaten Kaur dengan luas 50.308,39 Ha sesuai dengan Keputusan Bupati Kaur Nomor 180

Tahun 2007. Untuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah Enggano Bengkulu Utara memiliki

luas 37.167,39 Ha berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 175 Tahun 2014.

Untuk Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kabupaten Mukomuko seluas 2.240 Ha sesuai

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2010. Pengelolaan

dikawasan ini diperuntukan bagi konservasi penyu.

2.14.2 Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan.

Persentase pelaku usaha perikanan yang taat pada aturan berdasarkan Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 adalah 60 % ini dilihat dari kesadaran

masyrakat untuk mengurus izin dan mentaati aturan yang berlaku baik di perikanan tangkap,

budidaya dan pengolahan di 10 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu.

2.14.3 Jumlah Provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.

Peningkatan akses pendanaan usaha nelayan di Provinsi Bengkulu dibagi menjadi 2,

yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya yang dapat

dilihat pada tabel berikut.

[38]

Tabel 2.24

Database Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kabupaten/Kota Perikanan Budidaya

No Kabupaten/Kota Bantuan Benih Ikan

Bantuan Pakan Ikan

Bantuan Mesin Pencetak

Pakan

Bantuan Pembentukan Badan Hukum

1 Kota Bengkulu - - - 2

2 Bengkulu Utara - - - 2

3 Bengkulu Selatan - - - 2

4 Seluma 4 4 - 2

5 Kaur 4 4 - 11

6 Mukomuko - 3 2 4

7 Bengkulu Tengah 3 3 - -

8 Kepahiang 11 11 1 -

9 Lebong 4 4 1 2

10 Rejang Lebong 3 3 1 2

Jumlah 29 32 5 27

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, 2018

Tabel 2.25

Database Kelompok Usaha Bersama (KUB) Kabupaten/Kota Perikanan Tangkap

No Kabupaten/Kota Jumlah KUB

1 Kota Bengkulu 23

2 Bengkulu Utara 75

3 Bengkulu Selatan 55

4 Seluma 22

5 Kaur 139

6 Mukomuko 65

7 Bengkulu Tengah 37

Jumlah 416

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, 2018

2.14.4 Jumlah nelayan yang terlindungi.

Jumlah nelayan di Provinsi Bengkulu berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Bengkulu sebanyak 22.152 orang yang terdiri dari Nelayan Penuh sebanyak

20.235 orang, Nelayan Sambilan Utama sebanyak 1.474 orang, dan Nelayan Sambilan

Tambahan sebanyak 441 orang.

2.15 Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

2.15.1 Proporsi Tutupan Hutan dan Lahan terhadap Luas Lahan Keseluruhan.

Luas areal hutan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2016 tercatat sebesar 924.630,77

hektar yang terdiri atas : Kawasan Suaka Alam sebesar 462.964,33 hektar, Hutan Lindung

sebesar 250.749,96 hektar, Hutan Produksi Terbatas sebesar 173.281,03 hektar, Hutan

Produksi Tetap sebesar 25.871,70 hektar dan Hutan Fungsi Khusus sebesar 11.762,75 hektar.

2.15.2 Luas Kawasan Terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.

Luas lahan yang terdegradasi/lahan kritis di Provinsi Bengkulu seluas 689.952,25 Ha.

Berikut rincian dari luas lahan kritis di Provinsi Bengkulu.

[39]

Tabel 2.26

Daftar Rincian Luas Lahan Kritis di Provinsi Bengkulu

No Kabupaten/Kota Luas (Ha)

1 Bengkulu Utara 191.649,43

2 Mukomuko 87.762,49

3 Kepahiang 212,33

4 Rejang Lebong 1.559,86

5 Lebong 48.677,88

6 Seluma 107.395,90

7 Bengkulu Selatan 62.093,56

8 Kaur 92.856,46

9 Bengkulu Tengah 93.055,34

10 Kota Bengkulu 4.689,00

JUMLAH 689.952,25

Sumber: Dinas LHK Provinsi Bengkulu

2.15.3 Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Di Provinsi Bengkulu kesatuan pengelolaan hutan diemban oleh Polisi Kehutanan Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan jumlah sebanyak 82 orang, adapun sebaran polisi

kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27

Sebaran Polisi Kehutanan Provinsi Bengkulu

No Wilayah Tugas/Unit Kerja Jumlah Polhut

1. Dinas LHK Provinsi Bengkulu 11 Orang

2. Calon KPHL IV Seluma 14 Orang

3. Calon KPHL Bukit Daun 13 Orang

4. Calon KPHL BT. Balai Rejang 7 Orang

5. Kabupaten Lebong 7 Orang

6. Kabupaten Bengkulu Utara 12 Orang

7. KPHP Model Mukomuko 5 Orang

8. Kabupaten Bengkulu Selatan 9 Orang

9. Kabupaten Kaur 4 Orang

JUMLAH 82 Orang

Sumber: Dinas LHK Provinsi Bengkulu

2.15.4 Proporsi luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.

Berikut daftar rincian luas hutan dan lahan yang direhabilitasi di Provinsi Bengkulu.

Tabel 2.28

Daftar Rincian Luas Hutan dan Lahan yang Direhabilitasi

Di Provinsi Bengkulu s/d Tahun 2017

No Kabupaten/Kota Luas (Ha)

1 Bengkulu Utara 10.435,33

2 Mukomuko 7.183,33

3 Kepahiang 8.833,00

4 Rejang Lebong 6.271,83

[40]

5 Lebong 13.579,83

6 Seluma 8.670,58

7 Bengkulu Selatan 7.478,83

8 Kaur 11.052,33

9 Bengkulu Tengah 10.537,70

10 Kota Bengkulu 6.805,61

JUMLAH 90.803,37

Sumber : Dinas LHK Provinsi Bengkulu

2.16 Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan dan Membangun

Kelembagaan yang Tangguh

2.16.1 Mengurangi segala bentuk kekerasan.

Kekerasan yang ada di Provinsi Bengkulu dibagi menjadi beberapa jenis yang dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29

Jumlah Korban Kekerasan menurut Jenis Kekerasan

Di Provinsi Bengkulu Tahun 2016

No Kab/Kota Jenis Kekerasan

Fisik Psikis Seksual Eksploitasi Penelantaran Traficking Lainnya

1 Bengkulu

Selatan

5 0 11 0 1 0 0

2 Rejang

Lebong

85 1 23 0 0 1 2

3 Bengkulu

Utara

11 2 18 1 1 0 0

4 Kaur 8 4 25 0 2 0 5

5 Seluma 2 0 11 0 0 0 0

6 Mukomuko 4 1 10 0 0 1 0

7 Lebong 8 4 7 0 0 0 0

8 Kepahiang 12 7 22 1 0 0 0

9 Bengkulu

Tengah

10 2 15 1 0 0 0

10 Kota

Bengkulu

13 10 17 0 2 1 1

JUMLAH 158 31 159 3 6 3 8

Sumber : Dinas P3APPKB Provinsi Bengkulu

Tindak kejahatan yang terjadi di Provinsi Bengkulu dan dilaporkan ke Kepolisian Daerah

pada tahun 2016 adalah 5.375 kasus dan data semester I tahun 2017 terjadi 2.197 kasus.

Untuk jumlah kecelakaan lalu lintas pada tahun 2016 adalah 347 kasus. Untuk gangguan

Kamtibmas pada tahun 2016 dilaporkan sebanyak 4.741 kasus dan diselesaikan sebanyak

2.255 kasus dengan jenis kejahatan terdiri dari Pencurian dengan pemberatan, pencurian

dengan kekerasan, pencurian motor, pencurian biasa, penganiayaan berat, penipuan,

penggelapan, kekerasan dalam rumah tangga, asusila, korupsi, narkoba dan lain-lain.

[41]

2.16.2 Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua.

Penyelesaian kasus-kasus tindak pidana oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tahun

2016 dibagi menjadi 3 (tiga) jenis perkara antara lain Perdata, TUN dan PPH. Untuk Perkara

Perdata terdapat 53 kasus yang masuk ditambah 2 kasus pada tahun sebelumnya dan dapat

diselesaikan 14 kasus. Untuk TUN jumlah kasus yang masuk 2 kasus dengan penyelesaian

sebanyak 2 kasus. Untuk perkara PPH jumlah kasus yang masuk sebanyak 350 kasus

ditambah 19 kasus pada tahun sebelumnya dan yang hanya dapat diselesaikan sebanyak 162

kasus.

2.16.3 Membangun Kelembagaan yang Tangguh.

Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia yang terbagi kedalam 3 (tiga) aspek yaitu

Indeks Kebebasan Sipil, Indeks Hak-Hak Politik dan Indeks Lembaga Demokrasi. Untuk indeks

kebebasan sipil berada pada nila 85,14 dan indeks hak-hak politik berada pada nilai 63,84.

Untuk perkembangan nilai-nilai indeks tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.24

Perkembangan Indeks Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi

Tahun 2009-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

2.17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Teknologi dan Informasi. Perkembangan teknologi dan informasi yang sanagt pesat

membuat hampir diseluruh daerah dapat mengakses internet. Adapun persentase penduduk

Provinsi Bengkulu yang mengakses internet dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.30

Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang mengakses internet

Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin

Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Laki-laki dan Perempuan

Bengkulu Selatan 23,47 22,11 22,80

Rejang Lebong 24,57 24,41 24,49

[42]

Bengkulu Utara 20,84 18,02 19,46

Kaur 15,77 12,10 13,99

Seluma 16,01 13,83 14,94

Mukomuko 28,47 24,19 26,42

Lebong 17,99 17,59 17,79

Kepahiang 21,20 22,50 21,84

Bengkulu Tengah 18,21 14,58 16,45

Kota Bengkulu 53,77 53,55 53,66

Jumlah 27,37 26,03 26,71

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu

Ketersediaan Data. Dalam era persaingan yang semakin ketat serta perubahan

lingkungan strategis yang sangat dinamis, ketersediaan data dan informasi yang berkualitas

sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan efisien. Salah satu indikator

proksi penting dari target ini adalah proporsi pengguna data yang menggunakan data BPS

sebagai rujukan utama. Pada tahun 2016 sebanyak 91,35% pengguna data menjadikan data

dan informasi BPS sebagai rujukan utama, suatu pencapaian yang sangat baik. Selanjutnya,

tingkat kepuasan pengguna data BPS pada tahun 2016 sudah mencapai 89,3% (BPS, 2017).

Selain itu, di Bappeda Provinsi Bengkulu juga terdapat kegiatan Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) dimana rangkuman data dari OPD Provinsi yang sesuai dengan

indikator dari SIPD tersebut bisa didapatkan sehingga bisa menjadi salah satu basis data

Pemerintah daerah Provinsi Bengkulu.

[43]

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

3.1 Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Target dan indikator Tujuan 1. Tujuan 1 TPB/SDGs adalah mengakhiri kemiskinan dalam

segala bentuk dimana pun. Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030,

ditetapkan 5 Target yang diukur oleh 23 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari

Pemberantasan Kemiskinan, penerapan perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar,

mengurangi kerentanan masyarakat terhadap bencana, serta penguatan kebijakan dan

mobilisasi berbagai sumber daya untuk mengakhiri kemiskinan. Upaya-upaya yang dilakukan

untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang

akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan tujuan 1. Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kemiskinan, RPJMD

Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Pencegahan, pengurangan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan sosial masyarakat dan

penyandang kesejahteraan sosial.

2. Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas

dengan cara pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara meningkatkan pencegahan

dan penanggulangan penyakit menular serta kualitas kesehatan ibu dan anak.

Program Tujuan 1 berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 1 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup (1)

Jaminan Kesehatan Nasional; (2) Kemitraan Pelayanan Kesehatan; (3) Standarisasi Pelayanan

Kesehatan; (4) Pengembangan SDM Kesehatan; (5) Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan

Sosial; (6) Imunisasi Dasar Lengkap; (7) Kependudukan, Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga; (8) Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Internasional

BKKBN; (9) Penyehatan Lingkungan; (10) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan

Air Limbah; (11) Pendidikan Menengah; (12) Penataan Administrasi Kependudukan; (13)

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan; (14) Pencegahan dan Mitigasi

Bencana; (15) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; (16) Perencanaan

Penanggulangan Bencana; (17) Perencanaan Sosial Budaya.

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah juga terdapat beberapa program

yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasikan sebagai bagian upaya

mencapai tujuan 1. Program tersebut adalah (1) Ekonomi dan (2) Bantuan Sosial Kemanusiaan

yang merupakan program kontribusi dari LAZIZ Muhammadiyah; (3) Asuransi Kesejahteraan

Sosial yang merupakan program kontribusi dari PW Aisyiyah Bengkulu; (4) Kesehatan yang

merupakan program kontribusi dari LAZ IZI Bengkulu; (5) Akte Kelahiran untuk Anak-Anak Panti

Asuhan dan Non Panti dan (6) Memberikan Santunan, Pembinaan Akhlaq dan Akidah, Edukasi

cara membentengi diri dari tindaan kekerasan yang merupakan program kontribusi dari PW

Aisyiyah Bengkulu; (7) Meningkatkan Kesejahteraan Sosial bagi Semua Tenaga Kerja di

Provinsi Bengkulu dan (8) Jumlah penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dibina,

[44]

direhab dan dilayani yang merupakan program kontribusi dari Corien Center Bengkulu serta (9)

Maju Perempuan untuk Pengentasan Kemiskinan yang merupakan program kontribusi dari

Koalisi Perempuan Indonesia; dan (10) Kemanusiaan yang merupakan program kontribusi dari

BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Target Indikator Tujuan 1 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 1 dapat

dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2 dan untuk program

kegiatan nonpemerintah dapat dilihat pada matrik 3.

[45]

Tabel 3.1 Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 1 : Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

1.2.1 Persentase Kemiskinan RPJMD % 17,03 17,03-16,63 16,63-16,23 16,09-15,69 15,42-15,02 14,64-14,24

Target Global : Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

1.3.1.(a) Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

% 63 75 85 100 100 100

1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan

Cabang Bengkulu Orang - 86.282 - - - -

1.3.1.(c) Jumlah penyandang disabiltas yang memperoleh akses terhadap pemenuhan hak dasar dan alat bantu penyandang cacat

Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Orang 120 120 120 120 120 120

1.3.1.(d) Jumlah orang yang Menerima Perlindungan dan Bantuan Jaminan Sosial (orang)

Renstra Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

Orang 2,018 2,204 2,204 2,204 2,054 2,054

Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

1.4.1.(a) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

% 71,35 79 82 85 86 86

1.4.1.(b) Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

% 91,4 92 92,5 93 93,5 94

1.4.1.(c) Persentase Rasio Akseptor KB Renstra Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu

% 68 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73

1.4.1.(d) Persentase rumah tangga berakses air bersih

Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

% 78,47 82 86 90 94 100

1.4.1.(e) Persentase Akses sanitasi layak RPJMD %

12,3 13,3 14,3 15,3 16,3 17,3

[46]

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

1.4.1.(f) Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi RPJMD % 41,6 60,6 37,7 86,9 100 100

1.4.1.(g) Angka partisipasti murni (APM) SD RPJMD % 98,33 98,73 99,03 99,39 99,69 100

1.4.1.(h) Angka partisipasti murni (APM) SLTP RPJMD % 80,14 83,84 87,54 91,24 95 100

1.4.1.(i) Angka partisipasti murni (APM) SMA RPJMD % 69,61 74.61 79.61 84,61 90 95

1.4.1.(j) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Bengkulu % 85 87,5 87,5 87,5 87,5 86,25

1.4.1.(k) Rasio Elektrifikasi RPJMD % 89,8 89,8 91,1 94,5 97,5 100

Target Global : Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

1.5.1.(a) Persentase desa tangguh bencana RPJMD % 30 30-45 45-60 60-75 75-90 90-100

1.5.1.(b) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina, direhab, dan dilayani

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

PMKS 1.817 1.579 1.785 1.785 1.715 1.715

1.5.1.(c) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina, direhab, dan dilayani

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

PMKS 1.817 1.579 1.785 1.785 1.715 1.715

1.5.1.(d) Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibina, direhab, dan dilayani

Dinas Sosial Provinsi Bengkulu

PMKS 1.817 1.579 1.785 1.785 1.715 1.715

1.5.1.(e) Persentase Ketersediaan Peta Resiko Bencana Skala Besar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Bengkulu % - - 55-70% 70-85% 85-100% -

1.5.3 Persentase Dokumen Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Bengkulu

% 30-45 30-45 45-60 60-75 75-90 90-100

Target Global : Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khusnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi

1.a.1 Jumlah Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Laporan 1 1 1 1 0 0

[47]

3.2 Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Target dan indikator Tujuan 2. Tujuan 2 TPB/SDGs adalah Menghilangkan kelaparan,

mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatan pertanian berkelanjutan.

Dalam rangka mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, ditetapkan 2 Target yang

diukur oleh 2 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari gizi dan nilai skor PPH. Upaya-upaya

yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan

kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan tujuan 2. Dalam rangka mencapai tujuan dan target tanpa kelaparan, RPJMD

Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

2. Meningkatkan Gizi Anak dan Balita

Program Tujuan 2 berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 2 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup (1)

Perbaikan Gizi Masyarakat; (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan.

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah juga terdapat beberapa program

yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasikan sebagai bagian upaya

mencapau tujuan 2. Program tersebut adalah (1) Bantuan Sosial dan Kemanusiaan yang

merupakan kontribusi dari LAZIZ Muhammadiyah; (2) Advokasi Hak Kesehatan Seksual dan

Reproduksi Perempuan melalui Penguatan Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput yang

merupakan program kontribus dari Cahaya Perempuan WCC, dan (3) Kesehatan yang

merupakan program kontribusi dar BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Target Indikator Tujuan 2 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 2 dapat

dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2 dan untuk program

kegiatan nonpemerintah dapat dilihat pada matrik 3.

[48]

Tabel 3.2 Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.

2.1.1.(a) Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang

RPJMD % 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5 7

Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

2.2.1 Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang

RPJMD % 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5 7

2.2.1.(a) Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang

RPJMD % 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5 7

2.2.2 Persentase Gizi Buruk dan Gizi Kurang

RPJMD % 8,7 8,5 8,3 7,9 7,5 7

2.2.2.(c) Nilai Skor PPH

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu

Point 80 82 84 85 85 85

[49]

3.3 Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Target dan indikator Tujuan 3. Tujuan 3 TPB/SDGs adalah menjamin kehidupan yang

sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. Dalam rangka mencapai

tujuan kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030, ditetapkan 7 Target yang diukur oleh 16

Indikator. Target-target tersebut terdiri dari angka kematian ibu, angka kematian bayi,

mengurangi penyakit menular dan tidak menular, . Upaya-upaya yang dilakukan untuk

mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan

dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan tujuan 3. Dalam rangka mencapai tujuan dan target kehidupan sehat dan

sejahtera, RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak

2. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Program Tujuan 3 berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 3 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup (1)

Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; (2) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan

Reproduksi; (3) Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja; (4) Kesehatan Lanjut Usia; (5) Promosi

Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; (6) Imunisasi Dasar Lengkap; (7) Pencegahan dan

Pengendalian HIV/AIDS dan PMS; (8) Pencegahan dan Pengendalian TB; (9) Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Menular; (10) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

(11) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba; (12)

Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; (13) Pelatihan, Penelitian

dan Pengembangan Kerja Sama Internasional BKKBN; (14) Program Keluarga Berencana; (15)

Kesehatan Reproduksi Berencana; (16) Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR; (17) Jaminan Kesehatan Nasional; (18) Obat dan Perbekalan Kesehatan.

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah juga terdapat beberapa program

yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasikan sebagai bagian upaya

mencapai tujuan 3. Program tersebut adalah (1) Community TB-HIV Care Aisyiyah Bengkulu

yang merupakan kontribusi dari PW Aisyiyah; (2) Advokasi Hak Kesehatan Seksual dan

Reproduksi Perempuan melalui Penguatan Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput yang

merupakan program kontribusi dari Cahaya Perempuan WCC serta (3) Kesehatan yang

merupakan progam kontribusi dari Inisiatif Zakat Indonesia Perwakilan Bengkulu.

Target Indikator Tujuan 3 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 3 dapat

dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2 dan untuk program

kegiatan nonpemerintah dapat dilihat pada matrik 3.

[50]

Tabel 3.3 Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

3.1.1 Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 kelahiran hidup RPJMD % 117,15 116 115 114 113 112

3.1.2 Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

% 71,35 79 82 85 86 86

3.1.2.(a) Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

% 71,35 79 82 85 86 86

Target Global : Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

3.2.1 Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Kejadian 8 10 - - - -

3.2.2 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Kejadian 8 8 - - - -

3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

% 10,14 10 9 9 8 8

3.2.2.(b) Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

% 91,4 92 92,5 93 93,5 94

Target Global : Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

3.3.1.(a) Prevalensi HIV Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Kejadian 0,04 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5

3.3.2.(a) Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Kejadian 98 151 190 180 170 160

3.3.3 Kejadian Malaria per 1000 orang. Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Kejadian 89 - - - - -

3.3.3.(a) Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota)

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Kab/Kota 3 2 2 1 1 1

[51]

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

3.3.4.(a) Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan Diteksi Dini Hepatitis Pada populasi berisiko

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Kab/Kota 5 1 1 1 1 1

3.3.5 Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan POPM Cacingan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Kab/Kota 4 1 1 2 1 1

3.3.5.(a) Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

% 40 60 70 80 90 95

Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

3.4.1.(b) Persentase Penderita Penyakit Hipertensi Usia > 18 Th (%) yg mendapat pelayanan sesuai standart

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

% 21,6 100 100 100 100 100

3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

% - 6 - - - -

3.4.2.(a) Jumlah Kab/Kota yang memiliki Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan Jiwa

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Kab/Kota 10 10 10 10 10 10

Target Global : Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.

3.5.1.(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi. BNN Provinsi Bengkulu Orang - 199 - - - -

3.5.1.(c) Jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan.

BNN Provinsi Bengkulu Orang - 303 - - - -

3.5.1.(e) Prevalensi penyalahgunaan narkoba. BNN Provinsi Bengkulu % - 1,68 - - - -

Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

3.7.1 Persentase Rasio Akseptor KB RPJMD % 68 69 70 71 72 73

3.7.1.(a) Persentase Rasio Akseptor KB RPJMD % 68 69 70 71 72 73

3.7.1.(b) Persentase Rasio Akseptor KB RPJMD % 68 69 70 71 72 73

3.7.2 Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan RPJMD % 45,10-41,57 41,57-38,31 38,31-35,31 35,31-32,55 32,55-30 30-27,50

3.7.2.(a) Total Fertility Rate (TFR). BKKBN Perwakilan Bengkulu - 2,3 - - - -

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Target Global : Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

3.8.2.(a) Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

% 63,1 75 85 100 100 100

Target Global : Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua

3.b.1.(a) Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kefarmasian sesuai Standart

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Puskesmas - 175 175 175 - -

Target Global : Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

3.c.1 Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Orang - 472 - - - -

[52]

[53]

3.4 Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Target dan indikator Tujuan 4. Tujuan 4 TPB/SDGs adalah menjamin kualitas pendidikan

yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

pada tahun 2030. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan berkualitas pada tahun 2030,

ditetapkan 6 Target yang diukur oleh 13 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari pendidikan

dasar dan kualitas guru. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut

dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun

non pemerintah.

Kebijakan tujuan 4. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Pendidikan Berkualitas,

RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Meningkatkan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang adil, merata dan berkualitas

2. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan standar pendidik

Program Tujuan 4 berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 4 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup (1)

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; (2) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; (3)

Manajemen Pendidikan; (4) Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah juga terdapat beberapa program

yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasikan sebagai bagian upaya

mencapai tujuan 4. Program tersebut adalah (1) Bantuan Sosial dan Kemanusiaan yang

merupakan kontribusi dari LAZ Muhammadiyah; (2) Pendidikan yang merupakan program

kontribus dari LAZ IZI Bengkulu dan BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Target Indikator Tujuan 4 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 4 dapat

dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2 dan untuk program

kegiatan nonpemerintah dapat dilihat pada matrik 3.

[54]

Tabel 3.4 Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

4.1.1.(a) Persentase SD yang ter-akreditasi RPJMD % 88 91 94 96 98 100

4.1.1.(b) Persentase SLTP yang ter-akreditasi RPJMD % 86 89 92 95 98 100

4.1.1.(c) Persentase SLTA yang ter-akreditasi RPJMD % 92 99 100 100 100 100

4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat. Badan Pusat Statistik - 112,7064287 - - - -

4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat. Badan Pusat Statistik - 90,52307461 - - - -

4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. Badan Pusat Statistik - 87,10306699 - - - -

4.1.1.(g) Angka Rata-rata Lama sekolah Badan Pusat Statistik - 8,944402401 - - - -

Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Badan Pusat Statistik - 32,35861156 - - - -

Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. Badan Pusat Statistik - 87,10306699 - - - -

4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT). Badan Pusat Statistik - 34,25596847 - - - -

Target Global : Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

[55]

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

4.5.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.

Badan Pusat Statistik -

rasio APM SD: 100,07 rasio APM SMP 97,33 rasio APM SMA 88,48

- - - -

Target Global : Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun. Badan Pusat Statistik - 97,89928295 - - - -

4.6.1.(b) Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.

Badan Pusat Statistik - 99,94285346 - - - -

Target Global : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

4.c.1 Persentase Guru SLTA bersertifikasi RPJMD % 50,96 63,22 75,48 87,74 95 100

[56]

3.5 Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Target dan indikator Tujuan 5. Tujuan 5 TPB/SDGs adalah mencapai kesetaraan gender

dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender pada

tahun 2030, ditetapkan 3 Target yang diukur oleh 5 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari

menghapus kekerasan pada perempuan dan anak, menghilangkan praktik berbahaya dan

peningkatan partisipasi perempuan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target

tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah

maupun non pemerintah.

Kebijakan tujuan 5. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Kesetaraan Gender,

RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Meningkatkan peran dan kases perempuan dalam pembangunan melalui peningkatan

pengarusutamaan gender dalam pembangunan

2. Melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan melalui peningkatan layanan

perlindungan kepada perempuan dan anak korba tindak kekerasan.

Program Tujuan 5 berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 5 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup

(1) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; (2) Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; (3) Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan; (4) Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan; (5) Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga; (6)

Keluarga Berencana; (7) Kesehatan Reproduksi Remaja; (8) Pengembangan Pusat Pelayanan

Informasi dan Konseling KRR.

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah juga terdapat beberapa program

yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasikan sebagai bagian upaya

mencapai tujuan 5. Program tersebut adalah (1) Kelompok Belajar Perempuan dan (2)

mendorong Terciptanya Kader Pemimpin Perempuan di Tingkat Komunitas yang merupakan

program kontribusi dari WALHI Bengkulu; (3) Advokasi Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi

Perempuan melalui Penguatan Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput yang merupakan

program kontribusi dari Cahaya Perempuan WCC; (4) Kampanye Anti Kekerasan terhadap

Perempuan; (5) Advokasi dan (6) Pendidikan Politik bagi Perempuan yang merupakan program

kontribusi dari Koalisi Perempuan Indonesia.

Target Indikator Tujuan 5 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 5 dapat

dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2 dan untuk program

kegiatan nonpemerintah dapat dilihat pada matrik 3.

[57]

Tabel 3.5 Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target Global : Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

5.2.1.(a) Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak RPJMD Kasus 425-400 400-375 375-350 375-350 325-300 300-275

5.2.2.(a) Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan

RPJMD % 90 100 100 100 100 100

Target Global : Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

5.3.1.(b) Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang melahirkan RPJMD % 45,10-41,57 41,57-38,31 38,31-35,31 35,31-32,55 32,55-30 30-27,50

5.3.1.(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/sederajat. Badan Pusat Statistik - 87,10306699 - - - -

Target Global : Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

5.5.2 Persentase perempuan yang duduk di jabatan publik

Dinas P3APPKB Provinsi Bengkulu

% 34,34-34,94 34,94-35,54 35,54-36,14 36,14-36,74 36,74-37,34 37,34-38,00

Target Global : Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.tik, ekonomi, dan masyarakat.

5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).

BKKBN Perwakilan Bengkulu % 5,25 5,05 4,86 4,68 - -

[58]

3.6 Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Target dan indikator Tujuan 6. Tujuan 6 TPB/SDGs adalah menjamin ketersediaan serta

pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dalam rangka mencapai

tujuan air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, ditetapkan 5 Target yang diukur oleh 6

Indikator. Target-target tersebut terdiri dari penyediaan air bersih, sanitasi dan pengolahan

limbah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada

kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non

pemerintah.

Kebijakan tujuan 6. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Air Bersih dan Sanitasi,

RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Membangunan, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah

melalui peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi dan air bersih.

Program Tujuan 6 berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 6 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup (1)

Penyehatan Lingkungan; (2) Pengembangan Kinerja Pengelelolaan Air Minum dan Air Limbah;

(3) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; (4) Pengendalian Pencemaran dan Penrusakan

Lingkungan Hidup; (5) Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah juga terdapat beberapa program

yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasikan sebagai bagian upaya

mencapai tujuan 6. Program tersebut adalah (1) Lingkungan yang merupakan program

kontribusi dari LAZ Muhammadiyah.

Target Indikator Tujuan 6 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 6 dapat

dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2 dan untuk program

kegiatan nonpemerintah dapat dilihat pada matrik 3.

[59]

Tabel 3.6 Target Pencapaian Indikator Tujun 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua

Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

6.1.1.(a) Persentase rumah tangga berakses air bersih RPJMD % 62,2 73,7 82,4 91,2 100 100

6.1.1.(c) Persentase Akses air minum aman dengan sistem perpipaan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi

Bengkulu % 20 21 23 28 32 36

Target Global : Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.

6.2.1.(b) Persentase Akses sanitasi layak RPJMD % 12,3 13,3 14,3 15,3 16,3 17,3

6.2.1.(c) Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Desa 505 45 50 50 50 50

6.2.1.(d) Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu

Desa 505 45 50 50 50 50

6.2.1.(e) Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi RPJMD % 41,6 60,6 37,7 86,9 100 100

6.2.1.(f) Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan air limbah bersanitasi RPJMD % 41,6 60,6 37,7 86,9 100 100

Target Global : Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.

6.3.1.(a) Persentase Akses sanitasi layak RPJMD % 12,3 13,3 14,3 15,3 16,3 17,3

6.3.1.(b) Persentase Akses sanitasi layak RPJMD % 12,3 13,3 14,3 15,3 16,3 17,3

6.3.2.(a) Indeks Kualitas Air RPJMD - 66 67 67 69 70

6.3.2.(b) Indeks Kualitas Air RPJMD - 66 67 67 69 70

Target Global : Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.

6.4.1.(a) Indeks Kualitas Air RPJMD - 66 67 67 69 70

[60]

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Target Global : Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.

6.6.1.(a) Indeks Kualitas Air RPJMD - 66 67 67 69 70

6.6.1.(d) Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

% 3,11 3,16 3,21 3,26 3,31 3,36

[61]

3.7 Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Target dan indikator Tujuan 7. Tujuan 7 TPB/SDGs adalah menjamin akses energi yang

terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua lapisan masyarakat pada tahun

2030. Dalam rangka mencapai tujuan energi dan terjangkau, ditetapkan 1 Target yang diukur

oleh 1 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari layanan energi yang terjangkau. Upaya-upaya

yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan

kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan tujuan 7. Dalam rangka mencapai tujuan dan target energi bersih dan

terjangkau, RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Membangunan, mengembangkan dan memelihara infrastruktur strategis melalui

peningkatan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan.

Program Tujuan 7. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 7 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup (1)

Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan.

Target Indikator Tujuan 7 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 7 dapat

dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2.

[62]

Tabel 3.7 Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua

Target Global : Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

7.1.1 Rasio Elektrifikasi RPJMD % 89,8 89,8 91,1 94,5 97,5 100

[63]

3.8 Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Target dan indikator Tujuan 8. Tujuan 8 TPB/SDGs adalah meningkatkan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan pekerjaan layak dan

pertumbuhan ekonomi, ditetapkan 3 Target yang diukur oleh 8 Indikator. Target-target tersebut

terdiri dari pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan mempromosikan pariwisata.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan,

program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan tujuan 8. Dalam rangka mencapai tujuan dan target pekerjaan layak dan

perumbuhan ekonomi, RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Oprimalisasi pengelolaan investasi melalui meningkatkan promosi investasi dan

memperbanyak sumber dan jenis investasi.

2. Meningkatkan kesempatan kerja dan kompetensi tenaga kerja serta pengembangan

sarana prasarana pelatihan kerja melalui peningkatan kesempatan dan komoetensi

tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pasra kerja.

3. Mengembangkan destinasi wisata unggulan dan meningkatkan promosi wisata melalui

peningkatan pengembangan pemasaran seni budaya dan pariwisata dalam meningkatkan

kunjungan wisatawan.

Program Tujuan 8. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 8 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup

(1) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; (2) Pengembangan sentra-sentra industri

potensial; (3) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; (4) Pengembangan industri kecil dan

menengah; (5) Persaingan usaha; (6) Pemberdayaan Usaha Kecil dan Kewirausahaan;

(7) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; (8) Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah juga terdapat beberapa program

yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasikan sebagai bagian upaya

mencapai tujuan 8. Program tersebut adalah (1) Terbentuknya kelompok usaha perempuan di

Provinsi Bengkulu; (2) Mendorong Kesepahaman tentang Keuangan Berkelanjutan; (3)

Penguatan Usaha Produksi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Kearifan Lokal yang merupakan

program kontribusi dari WALHI Bengkulu; (4) Ekonomi yang merupakan program kontribusi dari

Inisiatif Zakat indonesia Perwakilan Bengkulu dan (5) Pemberdayaan Ekonomi yang merupakan

program kontribusi dari BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Target Indikator Tujuan 8 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 8 dapat

dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2 dan untuk program

kegiatan nonpemerintah dapat dilihat pada matrik 3.

[64]

Tabel 3.8 Target Pencapaian Indikator Tujuan 3.8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target Global : Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

8.1.1 Pertumbuhan PDRB RPJMD 5,3 5,50-5,80 5,75-6,05 6,01-6,31 6,26-6,56 6,56-6,8

8.1.1.(a) Nilai PDRB atas dasar harga konstan RPJMD 40.082.870

41.386.348-43.386.348

43.887.654-45.887.654

46.650.545-48.650.545

49.704.490-51.704.490

51.704.490-53.704.490

Target Global : Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

8.3.1 Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.

Badan Pusat Statistik Laki-Laki/

Perempuan - 118.869/92.922 - - - -

8.3.1.(a) Persentase tenaga kerja formal. Badan Pusat Statistik % -

jumlah pekerja formal 262.470 - - - -

8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian. Badan Pusat Statistik % -

jumlah perkerja informal 407.643 - - - -

8.3.1.(c) Persentase Pertumbuhan Kelompok Usaha Baru (KUB)/Wira Usaha Baru (WUB)

Dinas Koperasi dan UKM % 0 20 25 25 25 25

Target Global : Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

8.9.1.(a) Jumlah wisatawan Mancanegara RPJMD Orang 1.952 2.955 3.972 4.995 6.015 7.243

8.9.1(b) Jumlah Wisatawan Nusantara RPJMD Orang 361.578 375,475 394.265 420.025 435.605 451.766

[65]

3.9 Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Target dan indikator Tujuan 9. Tujuan 9 TPB/SDGs adalah membangun infrastruktur yang

tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Dalam

rangka mencapai tujuan industri, inovasi dan infrastruktur, ditetapkan 4 Target yang diukur oleh

7 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan

serta meningkatkan akses terhadap teknologi informasi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk

mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan

dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan tujuan 9. Dalam rangka mencapai tujuan dan target industri, inovasi dan

infrastruktur, RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah

melalui pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta

infrastruktur pertanian.

2. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur strategis melalui

peningkatan kapasitas bandara, pelabuhan dan sarana prasarana pelayanan dan

keselamatan transportasi darat.

Program Tujuan 9. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 9 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup (1)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; (2) Peningkatan Kapasitas Bandar Udara; (3)

Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; (4) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;

(5) Pengembnagan Sentra-Sentra Industri Potenisal; (6) Pengendalian Pencemaran dan

Penrusakan Lingkungan Hidup.

Target Indikator Tujuan 9 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 9 dapat

dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2.

[66]

Tabel 3.9 Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode

Indikator Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016)

Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 9 : Membangun Infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorng inovasi

Target Global : Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan

kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

9.1.1.(a) Persentase jalan provinsi dalam

kondisi baik/sedang RPJMD % 46 58 64 78 80 82

9.1.2.(a) Jumlah Bandara Pengumpul Yang

dikembangkan RPJMD Bandara - 3 3 3 - -

9.1.2.(b) Persentase peningkatan pelabuhan

pengumpan RPJMD % - - - - 50 50

9.1.2.(c) Persentase peningkatan pelabuhan

pengumpan RPJMD % - - - - 50 50

Target Global : Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto,

sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri

manufaktur Badan Pusat Statistik -

Laju

pertumbuhan

industri

pengolahan=

4,32%. Untuk

industri

manufaktur= -

- - - -

Target Global : Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari

teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing- masing.

9.4.1(b) Proporsi individu yang

menggunakan Internet. Badan Pusat Statistik - 26,71286593 - - - -

Target Global : Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang

berkembang pada tahun 2020.

9.c.1.(a) Proporsi individu yang

menguasai/memiliki telepon

genggam

Badan Pusat Statistik 72,81486463

[67]

3.10 Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Target dan indikator Tujuan 10. Tujuan 10 TPB/SDGs adalah mengurangi kesenjangan

intra dan antarnegara. Dalam rangka mencapai tujuan berkurangnya kesenjangan, ditetapkan 2

Target yang diukur oleh 3 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari mempertahankan

pertumbuhan pendapatan penduduk dan menjamin kesempatan sama dan mengurangi

kesenjangan hasil. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut

dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun

non pemerintah.

Kebijakan tujuan 10. Dalam rangka mencapai tujuan dan target berkurangnya

kesenjangan, RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah

melalui pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta

infrastruktur pertanian.

Program Tujuan 10. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 10 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup

(1) Perencanaan Sosial Budaya; (2) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun

desa; (3) pembangunan kawasan perdesaan; (4) Pengembangan Lembaga Ekonomi

perdesaan.

Target Indikator Tujuan 10 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 10

dapat dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2.

[68]

Tabel 3.10 Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 10 : Mengurangi Kesenjangan intra-dan antar negara

Target Global : Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

10.1 .1 Koefisien Gini Badan Pusat Statistik - 0,349 - - - -

10.1.1.(a) Persentase Kemiskinan RPJMD % 17,03 17,03-16,63 16,63-16,23 16,09-15,69 15,42-15,02 14,64-14,24

10.1.1.(c) Jumlah desa tertinggal. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Bengkulu Desa 653 653 - - - -

10.1.1.(d) Jumlah Desa Mandiri. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi

Bengkulu Desa 688 688 - - - -

Target Global : Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

10.3.1.(a) Indeks Kebebasan Sipil. Badan Pusat Statistik - 85,14 - - - -

10.3.1.(c) Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan RPJMD Kasus 425-400 400-375 375-350 375-350 325-300 300-275

Target Global : Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.

10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan Cabang

Bengkulu Orang - 86.282 - - - -

[69]

3.11 Tujuan 11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Target dan indikator Tujuan 11. Tujuan 11 TPB/SDGs adalah menjadikan kota dan

pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan kota dan

permukiman berkelanjutan, ditetapkan 3 Target yang diukur oleh 3 Indikator. Target-target

tersebut terdiri dari mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak bencana, dan

resiko bencana. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan

pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non

pemerintah.

Kebijakan tujuan 11. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Kota dan Permukiman

Berkelanjutan, RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur dasar di seluruh wilayah

melalui pembangunan infrastrukut perumahan dan permukiman.

Program Tujuan 11. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 11 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup

(1) Pencegahan dan Mitigasi Bencana; (2) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

(3) Perencanaan Penanggulangan Bencana.

Target Indikator Tujuan 11 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 11

dapat dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2.

[70]

Tabel 3.11 Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Target Global : Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

11.5.1.(b) Persentase desa tangguh bencana RPJMD % 30 30-45 45-60 60-75 75-90 90-100

Target Global : Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.

11.6.1.(a) Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan RPJMD % 42 63 75 87 100 100

11.6.1.(b) Persentase rumah tangga terlayani pengelolaan persampahan RPJMD % 42 63 75 87 100 100

Target Global : Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction2015-2030.

11.b.1 Persentase Dokumen Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Bengkulu % 30-45 30-45 45-60 60-75 75-90 90-100

11.b.2 Persentase Dokumen Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Bengkulu % 30-45 30-45 45-60 60-75 75-90 90-100

[71]

3.12 Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Target dan indikator Tujuan 12. Tujuan 12 TPB/SDGs adalah menjamin pola produksi dan

konsumsi yang berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan Konsumsi dan Produksi yang

Bertanggungjawab, ditetapkan 2 Target yang diukur oleh 2 Indikator. Target-target tersebut

terdiri dari pengolahan limbah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target

tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah

maupun non pemerintah.

Kebijakan tujuan 12. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Konsumsi dan Produksi

yang Bertanggungjawab, RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan,

yaitu :

1. Menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui peningkatan pengendalian

pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan

laju kerusakan lingkungan.

Program Tujuan 12. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 12 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup

(1) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri; (2) Pengembangan Sentra-Sentra Industri

Potensial.

Target Indikator Tujuan 12 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 12

dapat dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2.

[72]

Tabel 3.12 Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Target Global : Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

12.4.2.(a) Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Bengkulu -

(data sedang dihitung)

- - - -

Target Global : Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.

12.6.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi

Bengkulu -

(data sedang dihitung)

- - - -

[73]

3.13 Tujuan 13 Penanganan Perubahan ikim

Target dan indikator Tujuan 13. Tujuan 13 TPB/SDGs adalah mengambil tindakan cepat

untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam rangka mencapai tujuan Penanganan Perubahan

Iklim, ditetapkan 2 Target yang diukur oleh 2 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari

ketahanan menghadapi bahaya dan tindakan antisipasi perubahan iklim. Upaya-upaya yang

dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan

kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan tujuan 13. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Penanganan Perubahan

Iklim, RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Meningkatkan kesiapsiagaan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana melalui

peningkatan peran serta dunia usaha, swasta dan masyarakat dalam Pra, saat dan pasca

bencana.

Program Tujuan 13. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 13 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup

(1) Perencanaan Penanggulangan Bencana; (2) Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan

Lingkungan Hidup.

Target Indikator Tujuan 13 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 13

dapat dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2.

[74]

Tabel 3.13 Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 13 : Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan Iklim dan Dampaknya

Target Global : Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

13.1 .1.* Persentase Dokumen Penanggulangan Bencana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Bengkulu % 30-45 30-45 45-60 60-75 75-90 90-100

Target Global : Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.

13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu

Dokumen 1 - - 1 - -

[75]

3.14 Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Target dan indikator Tujuan 14. Tujuan 14 TPB/SDGs adalah melestarikan dan

memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan

berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan Ekosistem Lautan, ditetapkan 3 Target yang

diukur oleh 2 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari melindungi ekosistem laut dan akses

untuk nelayan skala kecil. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut

dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun

non pemerintah.

Kebijakan tujuan 14. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Ekosistem Lautan,

RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Optimalisasi pendayagunaan dan pengendalian kemaritiman melalui peningkatan

pengelolaan dna pengembangan sarana sumber daya kemaritiman dan pembangunan

serta peningkatan fungsi pelabuhan.

Program Tujuan 14. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 14 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup

(1) Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (2) Pengembangan dan

Pengelolaan Perikanan Tangkap; (3) Pengembangan Industri Agro; (4) Penataan Struktur

Industri; (5) Pengembangan Kelembagaan Perikanan Tangkap.

Target Indikator Tujuan 14 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 14

dapat dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2.

[76]

Tabel 3.14 Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Laut

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 14 : Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Target Global : Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.

14.2.1.(a) Jumlah dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tersedia

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Dokumen - 1 - - - -

Target Global : Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.

14.5.1* Jumlah dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang tersedia

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Dokumen - 1 - - - -

Target Global : Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.

14.b.1.(a) Jumlah nelayan yang difasilitasi akses permodalan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu

Orang - 40 - - - -

[77]

3.15 Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Target dan indikator Tujuan 15. Tujuan 15 TPB/SDGs adalah melindungi, merestorasi dan

meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, menengelola hutan secara

lestari,menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan

kehilangan keankaragaman hayati. Dalam rangka mencapai tujuan Ekosistem Daratan,

ditetapkan 3 Target yang diukur oleh 3 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari pelestarian

ekosistem dan pemulihan lahan kritis. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-

target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh

pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan tujuan 15. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Ekosistem Daratan,

RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Menurunkan beban pencemaran lingkungan melalui peningkatan pengendalian

pencemaran lingkungan air dan udara dengan meningkatkan daya dukung penahanan

laju kerusakan lingkungan.

Program Tujuan 15. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 15 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup

(1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (2) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; (3)

Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah juga terdapat beberapa program

yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasikan sebagai bagian upaya

mencapai tujuan 15. Program tersebut adalah (1) Mendorong kebijakan dan penegakan hukum

dalam tata kelola sumber daya alam Provinsi Bengkulu, (2) Mendorong terbentuknya

pengadilan terhadap kasus-kasus lingkungan di Bengkulu, dan (3) Adanya kelompok yang

mendorong kasus-kasus korupsi lingkungan yang merupakan program kontribusi dari WALHI

Bengkulu.

Target Indikator Tujuan 15 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 15

dapat dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2 dan untuk

program kegiatan nonpemerintah dapat dilihat pada matrik 3.

[78]

Tabel 3.15 Target Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan,mengelola Bhutan Secara lestari, Menghentikan Penggurunan, memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keragaman Hayati

Target Global : Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

15.1.1.(a) Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

% 3,11 3,16 3,21 3,26 3,31 3,36

Target Global : Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.

15.2.1.(b) Luas hutan yang dikelola masyakat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

Ha 31.535 49.990 72.847 83.192 95.322 107.452

15.2.1.(d) Luas hutan yang dikelola masyakat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

Ha 31.535 49.990 72.847 83.192 95.322 107.452

Target Global : Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.

15.3.1.(a) Persentase luas tutupan lahan di luar kawasan meningkat

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu

% 3,11 3,16 3,21 3,26 3,31 3,36

[79]

3.16 Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Target dan indikator Tujuan 16. Tujuan 16 TPB/SDGs adalah menguatkan masyarakat

yang inklusif dan damai, terwujudnya penegakan keadilan serta membangunn institusi yang

tangguh. Dalam rangka mencapai tujuan Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang

Tangguh, ditetapkan 4 Target yang diukur oleh 11 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari

menghilangkan kekerasan, mengembangkan lembaga. Upaya-upaya yang dilakukan untuk

mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan

dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan tujuan 16. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Perdamaian, Keadilan dan

Kelembagaan yang Tangguh, RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan,

yaitu :

1. Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penerapan e-government.

Program Tujuan 16. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 16 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup

(1) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan; (2) Penguatan

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; (3) Peningkatan Kualitas Hidup dan

Perlindungan Perempuan; (4) Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan; (5) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH; (6) Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Pembangunan Daerah; (7)

Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; (8) Pendidikan Politik Masyarakat; (9) Penataan

Administrasi Kependudukan.

Selain melalui program Organisasi Perangkat Daerah juga terdapat beberapa program

yang dilakukan oleh organisasi nonpemerintah yang diakomodasikan sebagai bagian upaya

mencapai tujuan 15. Program tersebut adalah (1) organisasi Bantuan Hukum untuk Keluarga

Miskin yang merupakan program kontribusi dari Cahaya Perempuan WCC dan (2) Dakwah

Advokasi yang merupakan program kontribusi dari BAZNAS Provinsi Bengkulu.

Target Indikator Tujuan 16 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 16

dapat dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2 dan untuk

program kegiatan nonpemerintah dapat dilihat pada matrik 3.

[80]

Tabel 3.16 Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 16 : Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif dan Damai Untuk Pembangunan berkelanjutan Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif di Semua Tingkatan

Target Global : Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.

16.2.1.(b) Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak RPJMD Kasus 425-400 400-375 375-350 375-350 325-300 300-275

Target Global : Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

16.6.1.(a) Opini atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi RPJMD WTP WTP WTP WTP WTP WTP

16.6.1.(b) Jumlah SKPD Provinsi yang memperoleh nilai SAKIP minimal BB RPJMD SKPD 10 23 31 35 39 39

16.6.1.(c) Persentase penyelenggaraan lelang secara elektronik

Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

Bengkulu % 100 100 100 100 100 100

16.6.1.(d) Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi

Inspektorat Provinsi Bengkulu C CC CC B B BB

16.6.2.(a) Nilai Pelayanan Publik Provinsi Bengkulu

Biro Organisasi Setda Provinsi Bengkulu

Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau Hijau

Target Global : Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi. Badan Pusat Statistik - 77,01 - - - -

16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil Badan Pusat Statistik - 85,14 - - - -

16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik. Badan Pusat Statistik - 63,84 - - - -

Target Global : Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.

16.9.1.(b) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi

Bengkulu % 85 87,5 87,5 87,5 87,5 86,25

Target Global : Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

16.10.1.(b) Persentase kasus kekerasan perempuan dan anak yang diselesaikan

RPJMD Kasus 425-400 400-375 375-350 375-350 325-300 300-275

[81]

3.17 Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Target dan indikator Tujuan 17. Tujuan 17 TPB/SDGs adalah menguatkan masyarakat

yang inklusif dan damai, terwujudnya penegakan keadilan serta membangunn institusi yang

tangguh. Dalam rangka mencapai tujuan Kemitraan untuk Mencapai Tujuan ditetapkan 1 Target

yang diukur oleh 6 Indikator. Target-target tersebut terdiri dari. Upaya-upaya yang dilakukan

untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang

akan dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah.

Kebijakan tujuan 17. Dalam rangka mencapai tujuan dan target Kemitraan untuk

Mencapai Tujuan, RPJMD Provinsi Bengkulu 2016-2021 diarahkan pada kebijakan, yaitu :

1. Meningkatkan dan memperluas pelayanan publik

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan serta penerapan e-government.

Program Tujuan 17. Berdasarkan target dan arah kebijakan yang disusun dalam rangka

pencapaian Tujuan 17 TPB/SDGs, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup

(1) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.

Target Indikator Tujuan 17 bisa dilihat pada tabel berikut ini. Untuk Target Tujuan 17

dapat dilihat pada matrik 1. Untuk tabel Program dan Kegiatan ada pada matrik 2.

[82]

Tabel 3.17 Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator

Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2016) Target Pencapaian

2017 2018 2019 2020 2021

Tujuan SDGs 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan

Target Global : Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

17.8.1 Proporsi individu yang menggunakan Internet. Badan Pusat Statistik Persen - 27 - - - -

17.18.1.(a) Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.

Badan Pusat Statistik Persen - 99,29 - - - -

17.18.1.(b) Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama

Badan Pusat Statistik Persen - 94,29 - - - -

17.18.1.(c) Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa)

Badan Pusat Statistik

- 30 - - - -

Target Global : Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

17.19.2.(c) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.

Badan Pusat Statistik pengunjung - 18.646 - - - -

17.19.2.(d) Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).

Badan Pusat Statistik % - 96,97 - - - -

17.19.2.(e) Persentase konsumen yang menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

Badan Pusat Statistik % -

perencanaan 14,77 persen

Evaluasi 10,74 persen

- - - -

[83]

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD Alur Informasi Pemantauan dan

Evaluasi Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi

Bengkulu.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan

oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs. Sementara itu, pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB/SDGs

yang diamanatkan pada pasal 17 Peraturan Presiden 59/2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dimana Gubernur wajib menyampaikan

laporan tahunan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah kepada Menteri

Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs

Nasional. Khusus untuk pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah merupakan landasan hukum yang diacu untuk pelaksanaan kegiatan

pelaporan, pemantauan, dan evaluasi. Mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB/SDGs diatur

oleh Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi,

Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan.

[84]

Adapun pelaporan dalam evaluasi Rencana Aksi daerah Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan sesuai dengan gambar diatas sebagai berikut.

1. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap enam bulan sekali

mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi (termasuk

tingkat kabupaten, dan kota bila ada) yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai

setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan.

Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD

kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada

Sekretariat TPB/SDGs pusat (Langkah 1).

2. Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs

menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/BAPPENAS melalui

Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian

PPN/BAPPENAS, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina

Pembangunan Daerah (Langkah 2).

3. Deputi bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian

PPN/BAPPENAS menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana

melalui ketua tim pelaksana yang dalam hal ini Deputi bidang Kemaritiman dan Sumber

Daya Alam Kementerian PPN/BAPPENAS (Langkah 3).

4. Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas

laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat

SDGs (Langkah 4).

5. Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan

laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5).

6. Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada

Koordinator Pelaksana TPB/SDGS Nasional (Langkah 6).

7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator

Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah

kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau

sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai pasal 17 ayat 3 Perpres 59/2017 (Langkah 7).

Alur Informasi Monitoring Organisasi Non Pemerintah. Mekanisme pemantauan dan

evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan

filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah.

Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs

bersifat sukarela (voluntary), oleh karena itu mekanisme pelaporannyapun juga bersifat

sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat

dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela”

(voluntary self assesment) dengan menggunakan format laporan melalui self assesment tool

(SAT) yang disepakati.

[85]

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah

sebagai berikut:

1. Organisasi nonpemerintah melakukan voluntary self assessment atas program dan

kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format self assessment tool, lalu

disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada

Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari

organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (Langkah 1).

2. Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah

dan selanjutnya disampaikan kepada KetuaTim Pelaksana (Langkah 2).

3. Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala

BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana (Langkah 3).

4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator

Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Nasional

kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan

(Langkah 4).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim

atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang

merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut

berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku

kepentingan

4.2 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi TPB/SDGs

Jadwal waktu kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan amanat Perpres 59/2017

khususnya pasal 20 dan ketentuan tentang periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan

evaluasi, sebagai berikut:

Enam bulan setelah Perpres 59/2017 diberlakukan, Rencana Aksi Nasional 2017-2019

harus dapat disampaikan oleh Menteri PPN/Kepala BAPPENAS selaku Koordinator Pelaksana

TPB/SDGS kepada Presiden RI, yaitu tanggal 10 Januari 2018. Sedangkan Rencana Aksi

[86]

Daerah harus dilaporkan setelah satu tahun setelah Perpres 59/2017 diundangkan. Batas waktu

penyerahan RAD TPB/SDGS provinsi adalah 10 Juli 2018. Perpres tersebut juga

mengamanatkan bahwa Peta Jalan TPB/SDGS 2017-2030 harus sudah dapat diselesaikan

dalam kurun waktu 12 bulan setelah Perpres 59/2017 diundangkan.

Dengan periode pelaporan dan pemantauan enam bulanan maka pemantauan RAN akan

dilakukan pada bulan Juli 2018 dan pemantauan RAD akan dilakukan pada bulan Januari 2019,

bersamaan dengan pemantauan/evaluasi tahunan RAN. Laporan pemantauan dari Kementerian

dan Lembaga serta dari Gubernur disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan

Menteri Dalam Negeri 15 hari setelah akhir bulan berkenaan.

Tabel 6.1

Time Schedule Pemantauan dan Pelaporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No Kegiatan Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Pemantauan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2. Pelaporan Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

3 Pelaporan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

[87]

BAB V

PENUTUP

1.1 Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi-aksi atau kegiatan yang

akan dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah secara bersama-sama. Dalam

pelaksanaannya berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi

dan no one left behind (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi

untuk pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Provinsi. Prinsip integrasi dalam

TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan

terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu

Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal yang lainnya. Keterkaitan

antartujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada

setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar

dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator.

Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi

yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

1.2 Penguatan Sarana Pelaksanaan TPB/SDGs

1.2.1 Perluasan Penggunaan Teknologi.

Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

memerlukan penggunaan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan data dan informasi

atas target dan indikator TPB/SDGs dari 17 Tujuan yang saling terkait satu sama lainnya. Selain

itu, teknologi informasi ini juga berfungsi untuk mendukung sinkronisasi berbagai capaian

pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah,

pemerintah daerah, dan organisasi nonpemerintah. Pemanfaatan teknologi juga menjadi dasar

untuk mendukung pengembangan data dasar, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

Provinsi Bengkulu akan mencoba merancang aplikasi pemantauan data capaian SDGs

dimana dengan memanfaatkan teknologi dapat memudahkan pelaksanaan pemantauan

pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.2.2 Kemitraan Multipihak.

Penerapan prinsip kemitraan yang telah menjadi komitmen di tingkat global, juga telah

diterapkan Indonesia prinsip di tingkat nasional dan daerah. Kemitraan pelaksanaan pencapaian

TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah dibangun berdasarkan hubungan saling percaya

antar Pemerintah, Filantropi dan Pelaku Usaha, Akademisi, serta Organisasi Kemasyarakatan.

Hal ini diwujudkan dengan ditempatkannya wakil-wakil dari setiap pihak dalam keanggotaan Tim

Koordinasi Nasional dan Daerah TPB/SDGs. Kemitraan ini memberikan ruang bagi para pihak

untuk terlibat secara aktif dalam penentuan arah dan pelaksanaan TPB/SDGs secara bersama,

termasuk pelaksanaan konsultasi publik yang dilakukan secara daring (online) dan luring

(offline).

[88]

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ini akan menjadi dasar kerangka kerjasama antar

multi piihak dalam pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi

Bengkulu dimana akan melibatkan setiap unsur baik pemangku kebijakan maupun non

pemangku kebijakan.

1.2.3 Penguatan Koordinasi.

Pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs mencakup berbagai macam aspek, yaitu kerangka

hukum, kelembagaan, serta substansi program dan pendanaan. Keempat aspek tersebut

merupakan satu kesatuan yang koheren dan saling melengkapi untuk pelaksanaan pencapaian

TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Kementerian PPN/BAPPENAS di tingkat pusat dan

BAPPEDA di tingkat daerah mengkoordinasikan para pihak dalam berbagai proses

perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan

TPB/SDGs.

Bappeda akan berencana melakukan penguatan kapasitas kesekretariatan SDGs

Provinsi Bengkulu dimana akan dilakukan pelatihan dan peningkatan pengetahuan dalam

pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

1.2.4 Peningkatan Kapasitas.

Untuk melaksanakan Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat pusat dan daerah diperlukan

peningkatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, baik

pada lingkup Kementerian/Lembaga/Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) maupun organisasi

nonpemerintah. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan cara memperkuat kesamaan

pemahaman tentang TPB/SDGs, pelatihan tenaga perencana, fasilitasi, bimbingan teknis,

konsultasi, studi banding, seminar, workshop serta pertemuan tahunan di tingkat nasional dan

daerah.

Pelaksanaan Capacity Building menjadi salah satu cara peningkatan kapasitas dari

para pemangku kebijakan baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Dengan demikian pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Bengkulu dapat terlaksana dengan baik.

1.2.5 Pemberian Penghargaan Kepada Para Pihak.

SDGs Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada pemerintah

kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi yang

menunjukkan prestasi dalam melaksanakan TPB/SDGs. Kriteria penilaian dan Tim Penilai akan

dibentuk oleh Tim Koordinasi TPB/SDGs sehingga dengan pemberian penghargaan ini dapat

menimbulkan motivasi serta tanggungjawab dalam pelaksanaan pencapaian tujuan

pembangunan berkelanjutan.

1.2.6 Penguatan Strategi Komunikasi.

Agar TPB/SDGs menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat diperlukan strategi

komunikasi yang kuat mencakup: isi pesan, cara penyampaian dan target yang akan disasar,

media yang digunakan, serta pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan

komunikasi. Provinsi Bengkulu akan melakukan kerjasama dengan media untuk memberikan

informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai SDGs dan pencapaiannya sehingga

seluruh masyarakat bisa memahami dan bisa bersama memantau pelaksanaan tujuan

pembangunan berkelanjutan.

[89]

1.3 Pemutakhiran Dokumen

Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat

dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah. Metode yang

diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, baik secara daring (online) dan

luring (offline). Pemutakhiran dokumen setiap enam bulan sejalan dengan jadwal pelaksanaan

pemantauan.

Plt. GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH