28
1 1 PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT No. ........ TAHUN 2012 TENTANG STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR PENGAMANAN VVIP / VIP (PEJABAT PERWAKILAN ASING) ( K O N S E P ) Mataram, April 2012 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT PAMOBVIT

PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

1

1

PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL

KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT No. ........ TAHUN 2012

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR

PENGAMANAN VVIP / VIP (PEJABAT PERWAKILAN ASING)

( K O N S E P )

Mataram, April 2012

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

DIREKTORAT PAMOBVIT

Page 2: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

2

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

DAFTAR ISI

Daftar Isi Hal

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………….........… 4

1. Umum ……………………………………………………........... 4

2. Dasar ………………………………………………………......... 5

3. Maksud dan Tujuan ………………………………………........ 6

4. Ruang Lingkup …………………………………………............ 6

5. Tata Urut ............................................................................... 6

6. Pengertian – pengertian ....................................................... 6

BAB II PENGGOLONGAN............................................................... 8

7. Pejabat Lembaga Tinggi Negara Asing............................................ 8

8. Organisasi Asing...................................................................... 8 9. Sasaran Pengamanan........................................................... 8

BAB III GANGGUAN NYATA KAMTIBMAS TERHADAP VIP PEJABAT NEGARA ASING ........................................................... 8

10. Kejahatan Konvensional.................................................. 8 11. Kejahatan yang berimplikasi kontijensi.......................... 8 12. Gangguan Kamtibmas dalam bentuk peristiwa

bencana alam................................................................ 9 13. Potensi Kerawanan Kecelakaan.................................... 9

14. Potensi Gangguan Lalu – Lintas............................................ 9

BAB IV KONFIGURASI STANDAR PENGAMANAN................. 9

15. Standar Kekuatan Personel Pengamanan............................ 9

16. Standar Kemampuan Personel Pengamanan....................... 10

17. Standar Perlengkapan dan Peralatan.................................... 10

BAB V. . . . .

Page 3: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

3

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

BAB V PELAKSANAAN KEAMANAN 11

18. Kegiatan Pengamanan kawal.................................................. 11 19. Pengamanan pada saat Berjalan Kaki.................................... 14 20. Kegiatan Pengamanan di dalam sarana Transportasi............. 17 21. Pengamanan di tempat kegiatan.............................................. 20

22. Pengamanan VVIP/VIP ( Pejabat Perwakilan Negara Asing )

di kediaman / rumah......................................................................... 26 BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN................................. 27

23. Pengawasan.................................................................... 27

24. Pengendalian.................................................................... 27

BAB VII PENUTUP................................................................................. 28

Page 4: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

4

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH NUSA TENGGARA BARAT DIREKTORAT PAMOBVIT

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR (SOP)

PENGAMANAN VVIP DAN VIP PEJABAT PERWAKILAN NEGARA ASING

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa tugas pokok Polri yaitu memelihara Kamtibmas dalam bentuk kegiatan melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat serta melakukan penegakan hukum dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

b. tugas pokok Polri tersebut dilaksanakan untuk menjamin keamanan dalam

negeri agar seluruh proses pembangunan nasional dan kegiatan disegala bidang dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan harapan dan cita - cita bangsa dan negara.

c. salah satu tugas Polri yang diemban adalah memberikan rasa aman dan

nyaman terhadap para pejabat negara yang melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya di pemerintahan untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat yang adil dan makmur.

d. dalam menjaga keamanan terhadap pejabat VIP dan VVIP maka Polri

memberikan tugas dan tanggung jawab kewenangan pengamanan kepada Dit Pam Obvit Polri dan seluruh satuan kewilayahan sehingga perlu disusun Standar Operasional dan Prosedur ( SOP ) sebagai arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pengamanan VIP dan VVIP.

e. Pelayanan publik yang diberikan oleh Polri kepada masyarakat adalah

merupakan perwujudan fungsi sebagai aparatur Negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik menjadi salah satu focus perhatian dalam

meningkatkan…..

Page 5: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

5

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

meningkatkan kinerja Polri dan harus terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya.Sehingga Polri harus memiliki dan menerapkan prosedur kerja yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melaksanakan pelayanan publik, SOP tidak saja bersifat internal tetapi juga bersifat eksternal karena SOP dapat juga digunakan untuk mengukur responsitivas, responsibelitas dan akuntabilitas Polri.

f. Subdit Kilas Ditpamobvit Polda NTB merupakan unsur pelaksana tugas

pokok yang berada di bawah Direktur Ditpamobvit Polda NTB dengan tugas melaksanakan pengamanan terhadap Perwakilan Negara Asing dan kantor / obyek vital Perwakilan Negara Asing maupun Badan-Badan Dunia yang memerlukan pengamanan khusus termasuk VIP, yang memerlukan pengamanan khusus;

2. Dasar

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat (4), Amandemen ke – 2 bahwa Polisi sebagai alat negara yang bertugas memelihara Kamtibmas, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakan hukum.

b. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia. c. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. d. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 53 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya.

e. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah, beserta perubahannya.

f. Peraturan Kapolri No.Pol.: 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Tindakan Bagi

Anggota Polri dalam Penggunaan kekuatan Kepolisian. g. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep / 247 / IV / 2004 tanggal 21 April 2004

tentang Buku Petunjuk Pengamanan VIP. h. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep / 249 / IV / 2004 tanggal 21 April 2004

tentang Buku Petunjuk Kegiatan Patroli. i. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep / 262 / IV / 2004 tanggal 21 April 2004

tentang Buku Petunjuk Kegiatan Penjagaan. j. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep / 263 / IV / 2004 tanggal 21 April 2004

tentang Buku Petunjuk Kegiatan Pengawalan. k. Perkap.....

Page 6: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

6

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

k. Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah.

l. Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/738/X/2005/tanggal 13 Oktober 2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Objek Vital Nasional;

3. Maksud dan Tujuan

a. maksud.

Standar Operasional dan Prosedur ( SOP ) ini disusun sebagai pedoman dan arahan bagi Subdit Kilas Dit Pam Obvit Polda NTB dan satuan kewilayahan dalam penyelenggaraan pengamanan VIP dan VVIP Pejabat Perwakilan Negara Asing.

b. tujuan.

tujuan disusunnya Standar Operasional dan Prosedur ( SOP ) ini untuk menyamakan persepsi dan tindakan dalam penyelenggaraan pengamanan VIP dan VVIP Pejabat Perwakilan Negara Asing .

4. Ruang Lingkup.

Standar Operasional dan Prosedur ( SOP ) ini meliputi penggolongan, konfigurasi Standar pengamanan VVIP/VIP dan pelaksanaan pengamanan VVIP/VIP Pejabat Perwakilan Negara Asing.

5. Tata Urut

a. BAB I PENDAHULUAN

b. BAB II PENGGOLONGAN

c. BAB III GANGGUAN KAMTIBMAS TERHADAP VIP/VVIP

d. BAB IV KONFIGURASI STÁNDAR PENGAMANAN

e. BAB V PELAKSANAAN PENGAMANAN

f. BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

g. BAB VII PENUTUP 6. Pengertian

a. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) adalah merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.

b. Pengamanan.....

Page 7: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

7

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

b. Pengamanan adalah rangkaian kegiatan / tindakan dari aparat untuk membuat situasi dan kondisi terasa aman sehingga lingkungan menjadi tenang dan orang di dalamnya tidak merasa khawatir atau terancam.

c. VIP (Very Important Person) adalah Pejabat / Tamu Negara yang karena kepentingan dan kedudukannya sehingga memerlukan pengamanan Polri.

d. Pejabat Lembaga Negara adalah Orang yang menduduki posisi / jabatan di Badan-badan negara di semua lingkungan pemerintahan negara khususnya dilingkungan eksekutif, yudikatif dan legislatif.

e. Pejabat Perwakilan Asing adalah Orang yang menduduki / posisi diperwakilan Diplomatik dan perwakilan konsuler negara asing yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan negara asing secara keseluruhan di negara penerima dan atau pada organisasi internasional.

f. Aide-De-Cam / ADC adalah seorang Perwira yang membantu pejabat tinggi negara / teras sebagai staf pribadi untuk membebaskan pejabat itu dari pekerjaan tertentu yang memakan waktu, sehingga dapat terus melaksanakan tugas dengan efisien dan kontinyu.

g. Pengawal Pribadi yang selanjutnya disebut Walpri adalah seseorang atau

lebih yang ditunjuk sebagai pengawal VIP yang berfungsi sebagai perisai hidup dalam melindungi keselamatan jiwa raga pejabat Lembaga Negara tersebut.

h. Pengamanan VIP adalah rangkaian kegiatan atau bentuk tindakan dari

satuan pengamanan yang memberikan perlindungan kepada seseorang yang dianggap sangat penting / Pejabat Negara dari ancaman dan gangguan baik secara langsung maupun tidak langsung.

i. Escape adalah Pengamanan dan atau penyelamatan jiwa seseorang dan

harta bendanya dari lokasi / tempat yang dilanda bahaya ke tempat / lokasi yang lebih aman.

j. Safe room adalah ruangan / tempat aman yang dipersiapkan untuk pejabat /

tamu negara. k. Pengawal depan adalah Petugas Lantas yang mjenggunakan kendaraan R2

yang bertugas mengawal kendaraan VIP.

l. Teror adalah Serangkaian tindakan, ancaman yang dapat menimbulkan keresahan dan ketakutan yang luar biasa.

m. Konfigurasi adalah gambaran maupun sketsa yang dapat menjelaskan suatu permasalahan.

n. Perisai….

Page 8: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

8

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

n. Perisai hidup adalah petugas pengamanan yang dapat memberikan perlindungan dan pengamanan terhadap VIP dari ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan jiwanya

BAB II

PENGGOLONGAN 7. Pejabat Lembaga Tinggi Negara Asing yaitu para pejabat tinggi Negara asing

antara lain Presiden/Wakil, Perdana Menteri, Raja dan para Menteri Negara Asing yang melaksanakan kunjungan ke Indonesia.

8. Organisasi Asing / Pejabat Orang Asing yang melakukan kunjungan dan

Kerjasama dengan Indonesia seperti WWF, AIPD, GIZ, JICA, WISMP, ACCESS.

9. Sasaran Pengamanan.

a. manusia b. harta benda , kediaman, penginapan / hotel, tempat kerja ( kantor ) c. kegiatan d. Dokumen

BAB III

GANGGUAN KAMTIBMAS TERHADAP VVIP / VIP

10. Kejahatan Konvensional

a. pembunuhan. b. penculikan. c. penganiayaan. d. perampokan. e. pemerasan f. penghadangan. g. pencurian. h. pengrusakan. i. penyanderaan.

11. Kejahatan yang berimplikasi kontijensi

a. unjuk rasa. b. sabotase. c. teror.

12. Gangguan.....

Page 9: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

9

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

12. Gangguan Kamtibmas dalam bentuk peristiwa bencana alam.

a. gempa bumi b. banjir. c. tanah longsor. d. angin topan. 13. Potensi kerawanan kecelakaan

a. di darat b. di air

c. di udara 14. Potensi gangguan lalu-lintas

a. kecelakaan b. kemacetan

BAB IV

KONFIGURASI STANDAR PENGAMANAN

15. Standar kekuatan personil pengamanan a. pengamanan kawal

1) pengawal depan R2 pangkat BA 2 orang ( apabila ada permintaan ).

2) ADC berpangkat Pama 1 orang

3) Walpri berpangkat Bintara 4 orang / setiap shift

4) pengemudi kendaraan VIP 1 orang

5) personel dari Kepolisian setempat. b. pengamanan saat berjalan kaki

1) ADC 1 orang

2) Walpri 4 orang.

3) personel dari Kepolisian setempat.

4) personel pengamanan internal / security. c. pengamanan di rumah / kediaman

1) petugas pengamanan / security.

2) personel Kepolisian setempat. 16. Standar.....

Page 10: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

10

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

16. Standar Kemampuan Personel Pengamanan

a. memiliki kemampuan bela diri perorangan b. memiliki kemampuan kualifikasi menembak ( laras pendek dan panjang ) c. memiliki kemampuan mengemudi kendaraan ( R2 dan R4 )

d. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.

e. Memiliki kemampuan berbicara bahasa asing dan atau bahasa daerah setempat.

f. memiliki kemampuan negosiasi. g. memiliki kemampuan mengoperasionalkan peralatan pendeteksi logam,

bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya yang digunakan untuk bertugas.

h. Memiliki kemampuan manajemen minimal setingkat komandan regu / unit (masa kerja dinas kepolisian 5 tahun).

i. Memiliki kemampuan daya deteksi terhadap ancaman dan alternatif problem solving atau pengambilan keputusan di lapangan.

17. Standar perlengkapan dan peralatan

a. umum

1) kendaraan R4 dan R2.

( kendaraan disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah). 2) kendaraan VIP. 3) detektor logam portable. 4) kamera untuk jarak jauh. 5) body vest / rompi anti peluru. 6) kacamata hitam. 7) persenjataan.

- Senpi pendek 17 glock + peredam. 8) Alkom.

- HP satelit + telepon. - HT

b. di kediaman / rumah VVIP/VIP ( Pejabat Lembaga Negara ).

1) Mirror Gate. 2) Metal Detector. 3) CCTV. 4) Safety Box. 5) alarm.

6) buku mutasi.....

Page 11: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

11

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

6) buku mutasi. 7) Alkom. 8) alat pemadam kebakaran. 9) senter. 10) tongkat ” T ”. 11) peluit. 12) borgol.

BAB V

PELAKSANAAN PENGAMANAN

18. Kegiatan pengamanan kawal

a. persiapan

1) ADC melaksanakan pengecekan kesiapan untuk para petugas Walpri dan pengemudi meliputi :

a) keberadaan anggota. b) sikap tampang kerapian. c) kelengkapan perorangan. d) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas.

2) ADC memberikan arahan tentang tugas-tugas kepada petugas Walpri dan pengemudi serta menginformasikan jadwal kegiatan.

3) ADC melakukan koordinasi dengan protokoler tentang rencana kedatangan VVIP/VIP.

4) sebelum melaksanakan tugas ke tempat sasaran, ADC berkoordinasi dengan Walpri dan pengawal depan ( jika diperlukan ) untuk persiapan pengamanan, pengawalan serta mengecek rute yang akan dilalui.

5) apabila ada permintaan pengamanan VVIP/VIP yang bersifat insidentil dari suatu instansi terkait yang ditujukan kepada Kapolda NTB atau Dit Pam Obvit Polda NTB, maka surat perintah dapat ditanda tangani oleh Kapolda NTB atau Dirpamobvit Polda.

b. pelaksanaan

1) sebelum VVIP/VIP akan memasuki kendaraan, ADC atau Walpri menghubungi pengemudi kendaraan dan pengawal depan R2 untuk siap berangkat.

2) ADC.....

Page 12: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

12

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

2) ADC bergerak di belakang VVIP/VIP, kemudian mendahului untuk membukakan pintu kendaraan. Selanjutnya setelah VVIP/VIP memasuki dan duduk di dalam kendaraan, ADC menutup pintu, memberi hormat kepada VVIP/VIP, kemudian ADC memasuki kendaraan dan memerintahkan pengemudi untuk mengunci pintu kendaraan dan siap untuk jalan / bergerak.

3) setelah ADC masuk kendaraan, lalu Walpri masuk kendaraan pengawalan Walpri.

4) personel pengawal depan R2 mendahului, lalu diikuti kendaraan VVIP/VIP kemudian kendaraan Walpri mengikuti dari belakang.

5) setelah sampai di tempat tujuan, ADC keluar dari kendaraan lalu

memberikan penghormatan kepada VVIP/VIP dan membuka pintu kendaraan, setelah VVIP/VIP keluar dari kendaraan kemudian diikuti oleh ADC dan anggota Walpri sesuai dengan posisi yang sudah ditentukan.

6) pelaksanaan pengamanan oleh Walpri disesuaikan dengan situasi dan

kondisi serta tetap waspada terhadap adanya gangguan yang dapat mengancam keselamatan VVIP/VIP.

7) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam pelaksanaan

tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP. 8) apabila kegiatan pengamanan VVIP/VIP ke luar daerah tanpa Walpri

maka kepolisian setempat menyiapkan personel Walpri untuk memberikan pengamanan terhadap VVIP/VIP tersebut.

9) ADC segera melaporkan ke Kepolisian setempat jika terjadi kejadian yang menonjol.

10) apabila terjadi kecelakaan lalu-lintas maka langkah-langkah yang

diambil sebagai berikut :

a) ADC atau Walpri segera lakukan pertolongan pertama kepada VVIP/VIP di TKP.

b) ADC atau Walpri segera koordinasi dengan kepolisian setempat

untuk penanganan di TKP. c) apabila VVIP/VIP mengalami luka berat atau luka ringan agar

ADC atau Walpri segera lakukan evakuasi ke rumah sakit terdekat.

d) apabila menggunakan pengawal depan lalu mengalami

kecelakaan dan tidak dalam posisi yang membahayakan, maka rangkaian kendaraan VVIP/VIP dan Walpri tetap berjalan untuk menghindari terjadinya kecelakaan yang beruntun.

11) apabila.....

Page 13: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

13

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

11) apabila terjadi kemacetan lalu lintas maka langkah-langkah yang

diambil sebagai berikut :

a) ADC atau Walpri berkoordinasi dengan satuan Kepolisian setempat ( lalu lintas ) untuk mengatasi kemacetan lalu-lintas atau mencarikan jalur alternatif yang akan dilalui oleh VVIP/VIP.

b) apabila menggunakan petugas pengawal depan, agar dalam pengawalan tetap menjaga etika berlalu lintas dan hindari adanya sikap arogan serta tetap menjaga keamanan dan keselamatan.

c) agar ADC dan Walpri tetap selalu waspada untuk menghindari adanya gangguan terhadap VVIP/VIP.

12) apabila melalui / melintasi Traffic Light maka langkah-langkah yang

diambil sebagai berikut :

a) dalam situasi normal, VVIP/VIP pada saat melintasi traffic light tetap mengikuti peraturan berlalu-lintas dan apabila ada kegiatan yang mendesak berdasarkan permintaan dari VVIP/VIP agar ADC atau pengawal depan koordinasi dengan personel lalu-lintas setempat / di lapangan untuk memberikan prioritas / didahulukan.

b) apabila pada saat berhenti di traffic light, agar ADC dan Walpri

selalu waspada untuk menghindari adanya gangguan atau ancaman terhadap VVIP/VIP.

13) apabila melalui / melintasi perlintasan Kereta Api maka langkah-

langkah yang diambil sebagai berikut :

a) ADC atau Walpri untuk segera berkoordinasi atau menginformasikan dengan petugas pengamanan Kepolisian wilayah setempat untuk membantu kegiatan pengamanan disekitar lintasan KA yang akan dilalui.

b) apabila kendaraan VVIP/VIP akan melintasi perlintasan KA

agar mengikuti peraturan yang berlaku. c) apabila pada saat berhenti di pelintasan KA, agar ADC dan

Walpri selalu waspada untuk menghindari adanya gangguan atau ancaman terhadap VVIP/VIP.

14) apabila melewati aksi unjuk rasa maka langkah-langkah yang diambil

sebagai berikut :

a) apabila.....

Page 14: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

14

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

a) apabila menggunakan pengawal depan, dan pengawal depan tersebut mengetahui adanya aksi unjuk rasa di jalan yang akan dilalui segera menginformasikan kepada ADC atau Walpri.

b) ADC atau pengawal depan segera berkoordinasi dengan

Kepolisian lalu-lintas setempat untuk membuka jalan.

c) ADC atau Walpri segera memerintahkan pengawal depan untuk melalui jalur alternatif yang aman atau berbalik arah.

d) apabila tidak menggunakan pengawal depan maka ADC atau

Walpri melakukan koordinasi dengan Kepolisian setempat.

e) ADC dan Walpri selalu waspada untuk menghindari adanya gangguan terhadap VIP.

15) apabila terjadi penghadangan maka langkah-langkah yang diambil

sebagai berikut :

a) ADC dan Walpri segera lakukan pengamanan VIP di sekitar tempat kejadian dari serangan lawan / pelaku, dan salah satu Walpri menginformasikan kepada Kepolisian setempat tentang kejadian di TKP.

b) Walpri segera melakukan pengamanan terhadap VIP dengan

adanya ancaman dari lawan / pelaku kejahatan, lalu segera memindahkan VIP dari kendaraan VIP ke kendaraan Walpri dengan tetap memberikan perlindungan.

c) Posisi rangkaian kendaraan langsung berbalik arah 180°, tetapi

posisi kendaraan Walpri di belakang kendaraan VIP untuk mengamankan.

d) segera untuk lakukan evakuasi terhadap VIP dengan melalui

jalan aman untuk menuju ketempat yang lebih aman dan nyaman (escape).

e) ADC dan Walpri segera lakukan evakuasi ke rumah sakit

terdekat apabila ada gangguan kesehatan VIP. f) ADC segera melaporkan kejadian di TKP kepada Kepolisian

setempat.

19. Pengamanan pada saat berjalan kaki

a. persiapan

1) ADC melaksanakan pengecekan kesiapan untuk para petugas Walpri dan pengemudi meliputi :

a) keberadaan.....

Page 15: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

15

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

a) keberadaan anggota. b) sikap tampang kerapian. c) kelengkapan perorangan. d) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas.

2) ADC memberikan arahan tentang tugas-tugas kepada petugas Walpri

dan pengemudi, serta menginformasikan jadwal kegiatan.

3) ADC melakukan koordinasi dengan protokoler tentang rencana kegiatan VIP sesuai dengan tempat tujuan.

4) sebelum melaksanakan tugas, ADC selalu berkoordinasi dengan

Walpri untuk persiapan kegiatan pengamanan.

b. pelaksanaan : 1). pengamanan dari kendaraan ke tempat kegiatan

a) saat kendaraan berhenti di tempat tujuan, lalu ADC keluar mendahului dari kendaraan kemudian membukakan pintu VVIP/VIP sesaat itu juga Walpri keluar dari kendaraan kemudian melakukan formasi pengamanan.

b) pada saat Walpri melaksanakan pengamanan berjalan kaki

terhadap VVIP/VIP jarak antar petugas dijaga dan dipertahankan dengan jarak ideal antara 1m s/d 1,5 m.

c) Walpri selalu menjaga jarak dan mengatur posisinya masing-

masing yang membuat rasa aman terhadap VVIP/VIP. d) Walpri agar membatasi pembicaraan yang tidak perlu selama

dalam tugas pengamanan dan tetap selalu waspada dengan disekitarnya.

e) apabila ada masyarakat yang ingin berjabat tangan dengan

VVIP/VIP, Walpri memberi kesempatan kepada masyarakat tetapi tetap waspada.

f) apabila dalam perjalanan dianggap adanya gangguan atau

ancaman yang membahayakan terhadap VVIP/VIP, Walpri segera merapatkan jarak dengan VVIP/VIP dalam memberikan perlindungan pengamanan (perisai hidup).

g) Walpri melaksanakan pengamanan VVIP/VIP sampai ke tempat

tujuan dengan aman, tertib dan lancar.

h) kendaraan yang digunakan VVIP/VIP harus dijaga oleh petugas keamanan setempat yang sudah ditunjuk.

i) ADC.....

Page 16: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

16

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

i) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP.

j) ADC melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian setempat

untuk kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup di sekitar tempat kegiatan.

k) ADC segera melaporkan ke kepolisian setempat apabila terjadi kejadian yang menonjol.

2) pengamanan pada saat menggunakan lift.

a) seorang Walpri mendahului dan membuka masuk untuk menahan pintu lift beberapa saat sebelum VVIP/VIP memasuki / menggunakannya.

b) Walpri lainnya melakukan pengamatan dan pengawasan situasi dan keadaan di sekitar lift.

c) Walpri yang mendahului masuk lift adalah orang paling akhir keluar lift.

d) apabila lift mengalami kemacetan salah seorang Walpri segera menekan tombol alarm.

e) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP.

f) ADC dan Walpri segera koordinasi dengan kepolisian setempat dan petugas pengamanan internal, bila terjadi kejadian yang menonjol.

3) pengamanan pada saat menggunakan eskalator.

a) pada saat naik :

(1) salah satu Walpri mendahului naik eskalator dengan mengawasi keadaan sekitar eskalator yang akan digunakan oleh VVIP/VIP.

(2) pada saat VVIP/VIP naik di atas eskalator ADC dan Walpri membentuk formasi pengamanan dan mencegah agar tidak ada seorangpun yang mendekat dengan VVIP/VIP di eskalator.

(3) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP.

(4) ADC melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian

setempat untuk kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup di sekitar tempat kegiatan.

(5) ADC.....

Page 17: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

17

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

(5) ADC segera melaporkan ke kepolisian setempat apabila terjadi kejadian yang menonjol.

b) pada saat turun :

(1) salah satu Walpri mendahului turun eskalator dengan mengawasi keadaan sekitar eskalator yang akan digunakan oleh VVIP/VIP.

(2) pada saat VVIP/VIP turun dari eskalator ADC dan Walpri

membentuk formasi pengamanan dan mencegah agar tidak ada seorangpun yang mendekat dengan VVIP/VIP di eskalator.

(3) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam

pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP. (4) ADC melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian

setempat untuk kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup di sekitar tempat kegiatan.

(5) ADC segera melaporkan ke kepolisian setempat apabila terjadi kejadian yang menonjol.

20. Kegiatan pengamanan di dalam sarana transportasi a. persiapan

1) ADC melaksanakan pengecekan kesiapan untuk para petugas Walpri

meliputi :

a) keberadaan anggota. b) sikap tampang kerapian. c) kelengkapan perorangan. d) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas.

2) ADC memberikan arahan tentang tugas-tugas kepada petugas Walpri, serta menginformasikan jadwal kegiatan.

3) ADC melakukan koordinasi dengan protokoler tentang rencana

kegiatan menggunakan sarana transportasi oleh VVIP/VIP. 4) sebelum melaksanakan tugas, ADC selalu berkoordinasi dengan

Walpri untuk persiapan pengamanan.

b. pelaksanaan : 1) pesawat

a) ADC.....

Page 18: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

18

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

a) ADC melakukan koordinasi dengan protokoler VVIP/VIP baik di tempat keberangkatan maupun di tempat kedatangan.

b) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP.

c) ADC dan Walpri dengan berkoordinasi protokoler VVIP/VIP

mengupayakan agar pada saat boarding / naik ke pesawat setelah penumpang umum dan sebaliknya pada saat keluar mendahului sebelum penumpang umum turun.

d) ADC dan Walpri menempati tempat duduk yang telah

ditentukan sesuai dengan nomor tempat duduk.

e) Walpri agar memantau dan mengawasi situasi di dalam pesawat dan selalu menjaga kewaspadaan.

f) memberikan pengamanan dan perlindungan sesegera mungkin

terhadap VVIP/VIP jika timbul suatu kejadian yang dapat mengancam jiwanya dan koordinasi untuk meminta bantuan kepada crew kabin pesawat.

g) pada saat VVIP/VIP akan menuju maupun keluar dari pesawat,

ADC dan Walpri melaksanakan formasi pengamanan berjalan kaki.

2) helikopter

a) ADC melakukan koordinasi dengan protokoler VVIP/VIP baik di

tempat keberangkatan maupun di tempat kedatangan. b) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam

pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP. c) ADC dan Walpri menempati tempat duduk yang telah

ditentukan sesuai dengan kondisi helikopter. d) apabila terjadi sesuatu terhadap VVIP/VIP agar ADC segera

koordinasi dan meminta bantuan dengan crew kabin helikopter. e) pada saat VVIP/VIP akan naik dan turun dari helikopter agar

diperhatikan keselamatan dan keamanannya ( melalui depan helikopter ).

3) kapal

a) ADC melakukan koordinasi dengan protokoler VVIP/VIP, baik di

tempat keberangkatan maupun di tempat kedatangan. a) ADC.....

Page 19: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

19

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

b) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP.

c) setibanya di pelabuhan pada saat naik dan turun dari kapal,

agar Walpri pertama mendahului naik / turun kemudian diikuti oleh VIP dan ADC serta diikuti oleh Walpri lainnya.

d) Walpri menempati kamar yang berdekatan dengan kamar

VVIP/VIP. e) selama di dalam kapal Walpri harus waspada dan tetap pada

posisi pengamanan disekitar VVIP/VIP. f) memberikan pengamanan dan perlindungan segera mungkin

terhadap VVIP/VIP jika timbul suatu kejadian yang dapat mengancam jiwanya, lalu koordinasi dengan kapten kapal / crew.

4) speed boat

a) ADC melakukan koordinasi dengan protokoler VVIP/VIP, baik di

tempat keberangkatan maupun di tempat kedatangan.

b) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP.

c) setibanya di pelabuhan pada saat naik dan turun dari kapal,

agar salah satu Walpri mendahului naik / turun kemudian diikuti oleh VVIP/VIP dan ADC serta diikuti oleh Walpri lainnya.

d) VVIP/VIP pejabat duduk disebelah kiri motoris, sedangkan

posisi ADC dan Walpri di kursi belakang. e) selama dalam perjalanan ADC dan Walpri selalu waspada,

menjaga keamanan dan keselamatan VVIP/VIP. f) ADC segera koordinasi dengan motoris apabila ada kejadian

yang menonjol.

5) bus

a) ADC melakukan koordinasi dengan protokoler VVIP/VIP, baik di tempat keberangkatan maupun di tempat kedatangan.

b) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam

pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP. c) pada.....

Page 20: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

20

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

c) pada saat naik dan turun dari bus, agar salah satu Walpri mendahului naik / turun kemudian diikuti oleh VVIP/VIP dan diikuti oleh Walpri lainnya.

d) Walpri menempatkan dirinya di depan, tepat dibelakang

maupun disisi kiri dan kanan VVIP/VIP. e) selama di dalam bus Walpri harus waspada dan tetap pada

posisi pengamanan disekitar VVIP/VIP. f) memberikan pengamanan dan perlindungan sesegera mungkin

terhadap VVIP/VIP jika timbul suatu kejadian yang dapat mengancam jiwanya.

g) ADC segera melaporkan ke kepolisian setempat apabila terjadi

kejadian yang menonjol.

21. Pengamanan di tempat kegiatan

a. persiapan

1) ADC melaksanakan pengecekan kesiapan untuk para petugas Walpri meliputi : a) keberadaan anggota. b) sikap tampang kerapian. c) kelengkapan perorangan. d) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas.

2) ADC memberikan arahan tentang tugas-tugas kepada petugas Walpri,

serta menginformasikan jadwal kegiatan. 3) ADC melakukan koordinasi dengan protokoler tentang rencana

kegiatan VVIP/VIP sesuai dengan tempat tujuan. 4) sebelum melaksanakan tugas, ADC selalu berkoordinasi dengan

Walpri untuk persiapan kegiatan pengamanan. b. pelaksanaan :

1) di tempat ibadah

a) ADC dan Walpri menempatkan dirinya di posisi yang sudah ditentukan di sekitar VVIP/VIP.

b) ADC.....

Page 21: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

21

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

b) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP.

c) sebelum, selama dan setelah pelaksanaan ibadah Walpri harus

tetap waspada dalam memberikan pengamanan kepada VVIP/VIP.

d) apabila ada masyarakat yang ingin berjabat tangan dengan

VVIP/VIP, Walpri memberi kesempatan kepada masyarakat tetapi tetap waspada.

e) kendaraan yang digunakan VVIP/VIP harus dijaga oleh

petugas keamanan setempat yang sudah ditunjuk. f) ADC segera melaporkan ke Kepolisian setempat apabila terjadi

kejadian yang menonjol.

2) di tempat acara pertemuan

a) ADC melakukan koordinasi dengan protokoler VVIP/VIP

tentang rencana kegiatan di tempat pertemuan. b) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam

pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP. c) Walpri berkoordinasi untuk mengetahui tempat duduk VVIP/VIP

ditempat yang dipandang aman dan mudah untuk diamankan (escape) apabila terjadi sesuatu.

d) selama kegiatan Walpri harus waspada dan tetap pada posisi

pengamanan disekitar VVIP/VIP.

e) kendaraan yang digunakan VVIP/VIP harus dijaga oleh petugas keamanan setempat yang sudah ditunjuk.

f) apabila ada masyarakat yang ingin berjabat tangan dengan

VVIP/VIP, Walpri memberi kesempatan kepada masyarakat tetapi tetap waspada.

h) ADC segera melaporkan ke kepolisian setempat apabila terjadi

kejadian yang menonjol.

3) di Hotel

a) ADC melakukan koordinasi dengan protokoler VVIP/VIP tentang rencana kegiatan di hotel dan penyiapan kamar ADC dan Walpri bersebelahan / berdekatan dengan kamar yang akan digunakan oleh VVIP/VIP.

b) ADC.....

Page 22: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

22

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

b) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP.

c) ADC dan Walpri harus saling berkoordinasi dengan melibatkan

petugas / Reception hotel, dalam rangka untuk berkoordinasi apabila ada tamu yang ingin menemui VVIP/VIP, atau kegiatan yang berhubungan dengan VVIP/VIP.

d) khusus untuk pengamanan makanan / minuman VVIP/VIP, agar

ADC atau Walpri untuk melakukan pengecekan / pemeriksaan kondisi makanan / minuman yang akan disajikan serta memperhatikan petugas yang akan menyajikan.

e) Walpri harus saling mengatur waktu istirahat dan tugas jaga,

sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan oleh VVIP/VIP dapat memberikan bantuan.

f) selama kegiatan Walpri harus tetap waspada dan memonitor di

sekitar hotel serta penghuni hotel yang berada di satu lokasi / lantai kamar yang digunakan oleh VVIP/VIP.

g) apabila ada masyarakat yang ingin berjabat tangan dengan

VVIP/VIP, Walpri memberi kesempatan kepada masyarakat tetapi tetap waspada.

h) kendaraan yang digunakan VVIP/VIP harus dijaga oleh

petugas keamanan setempat yang sudah ditunjuk. i) ADC melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian setempat

untuk kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup di sekitar hotel.

j) ADC segera melaporkan ke kepolisian setempat apabila terjadi kejadian yang menonjol.

4) di podium

a) ADC melaksanakan koordinasi dengan protokoler sesuai rencana kegiatan VVIP/VIP di podium.

b) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam

pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP. c) ADC melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian setempat

untuk kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup di sekitar kegiatan.

d) kendaraan.....

Page 23: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

23

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

d) kendaraan yang digunakan VVIP/VIP harus dijaga oleh petugas keamanan setempat yang sudah ditunjuk.

e) ADC mendampingi VVIP/VIP ke podium dan Walpri lainnya

mengatur dan menempatkan posisi yang dapat memantau di sekitar kegiatan.

f) selama kegiatan Walpri harus tetap waspada dan pada posisi

pengamanan disekitar VVIP/VIP.

g) apabila ada masyarakat yang ingin berjabat tangan dengan VVIP/VIP, Walpri memberi kesempatan kepada masyarakat tetapi tetap waspada.

h) ADC segera melaporkan ke kepolisian setempat apabila terjadi

kejadian yang menonjol.

i) apabila ada serangan mendadak yang ditujukan kepada VVIP/VIP, maka :

(1) ADC dan Walpri cepat untuk melindungi tubuh VVIP/VIP

dari serangan sebagai perisai hidup. (2) Walpri menahan serangan dan melindungi tubuh

VVIP/VIP. (3) segera mengamankan VVIP/VIP ke kendaraan dan

meninggalkan lokasi kegiatan.

5) saat mengunjungi lokasi bencana alam

a) ADC melaksanakan koordinasi dengan protokoler sesuai

rencana kegiatan VIP di tempat lokasi bencana alam. b) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam

pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP. c) selama VVIP/VIP di lokasi bencana alam Walpri tetap waspada

serta memantau situasi di sekitarnya. d) apabila ada masyarakat yang ingin berjabat tangan dengan

VVIP/VIP, Walpri memberi kesempatan kepada masyarakat tetapi tetap waspada.

e) kendaraan yang digunakan VVIP/VIP harus dijaga oleh

petugas yang sudah di tunjuk.

f) ADC.....

Page 24: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

24

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

f) ADC melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian setempat untuk kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup di sekitar lokasi bencana alam.

g) ADC segera melaporkan ke kepolisian setempat apabila terjadi kejadian yang menonjol.

6) saat mengunjungi lokasi TKP Peledakan Bom

a) ADC melaksanakan koordinasi dengan protokoler sesuai

rencana kegiatan VVIP/VIP di tempat lokasi TKP peledakan bom.

b) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di dalam

pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VVIP/VIP.

c) selama VVIP/VIP di lokasi TKP peledakan bom, Walpri tetap waspada serta selalu memantau situasi di sekitarnya.

d) apabila ada masyarakat yang ingin berjabat tangan dengan

VVIP/VIP, Walpri memberi kesempatan kepada masyarakat tetapi tetap waspada.

e) kendaraan yang digunakan VVIP/VIP harus dijaga oleh

petugas yang sudah di tunjuk. f) ADC melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian setempat

untuk kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup di sekitar lokasi TKP peledakan bom.

g) ADC segera melaporkan ke kepolisian setempat apabila terjadi

kejadian yang menonjol.

7) tujuan ke tempat lainnya ( bersifat kunjungan pribadi )

a) ADC melaksanakan koordinasi dengan protokoler sesuai rencana kegiatan VVIP/VIP ke tempat tujuan.

b) ADC dan Walpri berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat yang akan menjadi objek / tempat kegiatan VVIP/VIP.

c) ADC dan Walpri tetap mendekat VVIP/VIP dan waspada sekitar kegiatan.

d) apabila ada masyarakat yang berjumpa dan ingin berjabat tangan dengan VVIP/VIP diberi kesempatan tetapi tetap waspada.

e) kendaraan.....

Page 25: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

25

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

e) kendaraan yang digunakan VVIP/VIP harus dijaga oleh petugas yang sudah ditunjuk.

f) .Apabila ada kejadian yang menonjol, ADC atau Walpri segera melaporkan ke Kepolisian setempat.

8) saat kampanye

a) situasi aman.

(1) ADC melaksanakan koordinasi dengan protokoler sesuai rencana kegiatan VVIP/VIP (Pejabat Lembaga Negara) di tempat kampanye.

(2) ADC dan Walpri selalu melaksanakan koordinasi di

dalam pelaksanaan tugas untuk kelancaran kegiatan VIP (Pejabat Lembaga Negara).

(3) ADC dan Walpri mendampingi VVIP/VIP (Pejabat

Lembaga Negara) selanjutnya mengatur dan menempatkan posisi yang dapat memantau di sekitar kegiatan.

(4) selama kegiatan Walpri harus tetap waspada dan pada

posisi pengamanan disekitar VVIP/VIP (Pejabat Lembaga Negara).

(5) apabila ada masyarakat yang ingin berjabat tangan

dengan VVIP/VIP (Pejabat Lembaga Negara), Walpri memberi kesempatan kepada masyarakat tetapi tetap waspada.

(6) kendaraan yang digunakan VVIP/VIP Pejabat (Lembaga

Negara) harus dijaga oleh petugas yang sudah di tunjuk.

(7) ADC melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian

setempat untuk kegiatan pengamanan terbuka dan tertutup di sekitar lokasi kampanye.

(8) ADC segera melaporkan ke kepolisian setempat apabila

terjadi kejadian yang menonjol.

b) situasi bila terjadi gangguan.

(1) ADC atau Walpri segera tentukan safe room di dalam / dekat tempat acara.

(2) Walpri.....

Page 26: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

26

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

(2) Walpri menentukan jalan pendekat ke safe room dari berbagai arah.

(3) Walpri tentukan jalan pendekat ke mobil penyelamatan

dari berbagai arah. (4) Walpri tentukan tempat pemindahan kendaraan

VVIP/VIP yang berdekatan dengan tempat kampanye. (5) Walpri tentukan rute evakuasi utama dan cadangan

untuk menyelamatkan VVIP/VIP (escape).

(6) ADC atau Walpri segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk memberikan pengamanan dilokasi kejadian.

22. Pengamanan VIP dan VVIP ( Pejabat Perwakilan Negara Asing ) di kediaman / rumah

a. personel pengamanan kediaman / rumah VVIP/VIP ( Pejabat ) adalah satuan

pengamanan internal / security.

b. personel Kepolisian setempat yang ditugaskan di rumah / kediaman, melakukan kegiatan sebagai berikut :

1) melaksanakan kegiatan patroli dan monitoring disekitar rumah /

kediaman pada saat jam rawan gangguan kriminalitas. 2) memberikan arahan - arahan terhadap petugas pengamanan internal /

security, dan pengecekan kondisi perlengkapan pengamanan.

3) mengimplemetasikan pemolisian masyarakat ( community policing ) di sekitar lingkungan area kediaman VVIP/VIP ( Pejabat Lembaga Negara ).

4) petugas melaksanakan koordinasi dengan ADC atau Walpri untuk

menghindari adanya gangguan terhadap VVIP/VIP ( Pejabat Lembaga Negara ).

5) petugas segera melaporkan ke atasan / pimpinan jika terjadi kejadian

yang menonjol. 6) ADC dan Walpri setiap saat on call dan dapat dihubungi sewaktu-

waktu diperlukan oleh VVIP/VIP ( Pejabat Lembaga Negara ).

BAB VI . . . . .

Page 27: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

27

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 23. Pengawasan

a. kegiatan petugas pengamanan VVIP dan VIP Pejabat Perwakilan Negara Asing yang mendapatkan surat perintah pengamanan dari pimpinan / atasan, pengawasannya dilaksanakan oleh pimpinan / atasan tersebut.

b. Petugas pengamanan VVIP dan VIP Pejabat Perwakilan Negara Asing dari

Dit Pamobvit Polda NTB maka yang mendapatkan surat perintah pengamanan dari pimpinan / atasan, pengawasannya dilaksanakan oleh Dir Pamobvit Polda NTB

c. petugas pengamanan VVIP dan VIP Pejabat Perwakilan Negara dari

personel Mabes Polri, maka Direktur Pengamanan Objek Khusus Babinkam Polri yang akan memberikan petunjuk dan arahan teknis, sedangkan untuk di tingkat Polda oleh Kapolda.

d. Dit Pamobvit Polda NTB akan melakukan supervisi ke wilayah terhadap

pelaksanaan pengamanan terhadap VVIP dan VIP Pejabat Perwakilan Negara Asing..

e. petugas pengamanan VVIP dan VIP Pejabat Perwakilan Negara Asing dari

Subdit Kilas Polda NTB, maka Direktur Dit Pamobvit Polda NTB yang akan memberikan petunjuk dan arahan teknis, sedangkan untuk di tingkat Polres oleh Kapolres..

24. Pengendalian

a. pengendalian kegiatan pengamanan VVIP dan VIP Pejabat Perwakilan Negara Asing dilaksanakan oleh Dir Pamobvit Polda NTB dan Kapolda NTB.

b. dalam situasi tertentu / event nasional atau internasional pengendalian

kegiatan pengamanan VVIP dan VIP Pejabat Perwakilan Negara Asing dibawah kendali Kapolda Cq Ro Ops Polda NTB

c. membuat laporan pelaksanaan tugas oleh petugas pengamanan VIP dan

VVIP Pejabat Perwaklan Negara Asing secara periodik.

d. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengamanan VVIP dan VIP Pejabat Perwakilan Negara Asing.

BAB VII . . . .

Page 28: PERATURAN DIREKTUR PENGAMANAN OBYEK VITAL ...ntb.polri.go.id/.../sites/27/2017/03/sop-kilas-obvit.pdfd) kelengkapan administrasi / surat perintah tugas. 2) ADC memberikan arahan tentang

28

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) PENGAMANAN PEJABAT LEMBAGA NEGARA

BAB VII

PENUTUP

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan VVIP/VIP Pejabat Perwakilan Negara Asing ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Ditetapkan di : Mataram Pada tanggal : April 2012 DIREKTUR PAMOBVIT POLDA NTB Drs. RUSLAN,S.H.M.H. KOMBESPOL NRP 63060970