PERANAN PEREMPUAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR (PRIMARY HEALTH CARE)

Diposkan oleh I Nengah Sumirta di 03.45

Jumat, 03 Juni 2011

A. PENDAHULUAN

Dalam tiga dasa warsa terakhir ini pengakuan dunia terhadap pentingnya peran

perempuan dalam pembangunan semakin meningkat, karena perempuan merupakan

kelompok yang mewakili separuh dari penduduk dunia. Dari sisi pembangunan,

perempuan merupakan lebih separuh dari pelaku pembangunan dan lebih separuh dari

pemanfaat hasil pembangunan. Sebelum Dekade Wanita PBB dikumandangkan pada

tahun 1975-1985, posisi dan peran perempuan telah diperhatikan oleh pemerintah

negara dunia ketiga dan oleh organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF.

Peranan perempuan pada masa itu terbatas pada upaya peningkatan kesejahteraan

keluarga dan tidak dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Perempuan menjadi sasaran program pembangunan di bidang kesehatan dan program

“belas kasihan” yang menganggap perempuan perlu dikasihani.( Slamet Widodo, 2008).

Berdasarkan data statistik penduduk, jumlah perempuan di Indonesia sebanyak

50,3% dari total penduduk. Hal ini berarti di Indonesia jumlah perempuan lebih banyak

daripada laki-laki. Melihat jumlah perempuan yang demikian besar maka potensi

perempuan perlu lebih diberdayakan sebagai subyek maupun sebagai obyek

pembangunan bangsa.

(http://batikyogya.com/2008/08/21/peranan-perempuan-dalam-pembangunan-bangsa/).

Peranan strategis perempuan dalam menyukseskan pembangunan bangsa dapat

dilakukan dalam banyak hal melalui : 1). Peranan perempuan dalam keluarga, dimana

perempuan merupakan benteng utama dalam keluarga. Peningkatan kualitas sumber

daya manusia dimulai dari peran perempuan dalam memberikan pendidikan kepada

anaknya sebagai generasi penerus bangsa. 2). Peranan perempuan dalam

Pendidikan : Jumlah perempuan yang demikian besar merupakan aset dan

problematika di bidang ketenaga kerjaan. Pengelolaan potensi perempuan melalui

bidang pendidikan dan pelatihan maka tenaga kerja perempuan akan semakin

menempati posisi yang lebih terhormat untuk mampu mengangkat derajat bangsa. 3)

Peranan perempuan dalam bidang ekonomi : Pertumbuhan ekonomi akan memacu

pertumbuhan industri dan peningkatan pemenuhan kebutuhan dan kualitas hidup. Di

sektor ini perempuan dapat membantu peningkatan ekonomi keluarga melalaui

berbagai jalur baik kewirausahaan maupun sebagai tenaga kerja yang terdidik. 4)

Peranan perempuan dalam pelestarian lingkungan : Kerusakan lingkungan yang

semakin parah karena proses industrialisasi maupun pembalakan liar perlu proses

reboisasi dan perawatan lingkunga secara intensif. Dalam hal ini perempuan memiliki

potensi yang besar untuk berperan serta didalamnya. (Lembaga Informasi Negara,

2001). 5) Peranan perempuan dalam bidang kesehatan : sudah tidak diragukan lagi

kiprahnya, berkat peran perempuan diberbagai profesi kesehatan, perempuan

mempunyai andil yang cukup besar dalam meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat. Masih banyak peran-peran yang lain, yang menuntut keterlibatan

perempuan didalamnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang (developing

country) dan sedang giatnya melaksanakan pembangunan di segala aspek kehidupan.

Sebagai amanat konstitusi, pembangunan dilaksanakan guna mewujudkan masyarakat

sejahtera dalam suasana yang damai, sekaligus berusaha mengejar ketertinggalannya

untuk menjadi negara yang maju dan berperadaban. Keterlibatan kaum perempuan

dalam pembangunan bangsa Indonesia sebenarnya sudah sejak lama dimulai, secara

eksplisit dengan gencarnya dilaksanakan ketika lembaga Kementerian Peranan Wanita

didirikan secara resmi akhir tahun 70-an. Realitasnya tidak dapat dipungkiri bahwa

peran kaum perempuan dalam pembangunan sedemikian besarnya, ikut serta

menentukan arah dan keberhasiIan pembangunan nasional Indonesia. Konsep

pembangunan kemampuan peranan perempuan yang dipergunakan, berkembang

menjadi pemberdayaan perempuan yang berarti meningkatkan kualitas dan peran

perempuan pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung

melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akslerasi proses

pembangunan. Karls (1995) dalam Dwi Astuti Imam Sudjarwo (2007), memandang

bahwa pemberdayaan kaum perempuan sebagai suatu proses kesadaran dan

pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi yang lebih besar,

kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan tindakan transformasi

agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan kaum

laki-laki. Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam

pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan

tertinggal dalam segala hal. Salah satu indikator integrasi perempuan dalam

pembangunan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan disemua

bidang lapangan kerja sebagai politikus, PNS, karyawan, buruh perusahaan termasuk

petani, hingga tahun 1998 saja mencapai 40,2 persen (Dwi Astuti Imam Sudjarwo,

2007).

Kondisi ini dapat dipahami begitu besar andil perempuan dalam pembangunan

nasional yang diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun Women

In Development Approach (WID) yang diperkenalkan oleh United States Agency for

International Development (USAID) bahwa perempuan merupakan sumber daya yang

belum dimanfaatkan secara optimal untuk memberikan sumbangan ekonomi dalam

pembangunan. Ini berarti bahwa perempuan dan pembangunan telah menjadi sorotan

dunia internasional termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kajian yang

lebih komprehensif. Hubeis (1985) mengatakan, analisis alternatif peran perempuan

dalam mendorong pembangunan dapat dilihat dari tiga aspek yakni (1) peran tradisi

atau peran domestik yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga. Perempuan yang

berhasil mengelola rumah tangga dengan baik akan menjadi inspirasi dan motivator

bagi pelaku pembangunan, (2) peran transisi yang berkaitan dengan garapan lahan

pertanian atau bekerja di usaha keluarga dan (3) peran kontemporer. Perempuan

memiliki peran di luar rumah tangga atau disebut wanita karier. Peran-peran ini

menunjukkan bahwa perempuan baik langsung maupun tidak langsung mempunyai

kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa.

Pemerintah telah menempatkan kaum perempuan sebagai partner yang manis

bagi pembangunan. Isu gerakan dan pemberdayaan perempuan yang berkembang

berkisar dalam suatu pemikiran bahwa perempuan sebagai sumber daya

pembangunan, dengan kata lain politik gender telah memakai pendekatan Women In

Development dimana perempuan terintegrasi sepenuhnya dalam derap pembangunan

nasional. Konsep ini memberikan porsi kepada kaum perempuan untuk lebih eksis

meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan menuju bangsa yang sejahtera dan

penuh kedamaian.

Pendekatan Women In Development, partisipasi perempuan dalam pembangunan

mensyaratkan adanya kemampuan teknis dan profesional yang dibutuhkan. Ini berarti

bahwa potensi dan kapabilitas teknis kaum perempuan harus ditingkatkan melalui 1)

upaya mengintegrasikan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, tanpa banyak

mempersoalkan sumber-sumber yang menyebabkan mengapa perempuan dalam

masyarakat bersifat inferior, sekunder dan dalam hubungan subordinasi terhadap laki-

laki. Indikator integrasi perempuan dalam pembangunan diukur dari TPAK perempuan,

akses pendidikan, hak-hak politik, kewarganegaraan dan sebagainya, 2) menempatkan

perempuan sebagai pelaku penting dalam masyarakat sehingga posisi perempuan

akan menjadi lebih haik, asumsinya perempuan telah dan selalu menjadi bagian dari

pembangunan nasional, dan 3) konstruksi sosial yang membentuk persepsi dan

harapan serta mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan

rendahnya kedudukan dan status perempuan harus dihilangkan. Peran perempuan

dalam pembangunan bangsa Indonesia sangat besar, perempuan merupakan

komponen terbesar dari penduduk dan merupakan aset bangsa yang potensial dan

kontributor yang signifikan dalam pembangunan bangsa baik sebagai agen perubahan

maupun subyek pembangunan. Kondisi ini akan dapat diwujudkan apabila hak dan

kebutuhannya dipenuhi serta kualitasnya ditingkatkan. Apa lagi dengan dikeluarkannya

Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan

Nasional yang secara nyata telah berhasil meningkatkan kesejahteraan perempuan

(Detty Rosita,2010). Kebijakan pemerintah dibidang pengarus utamaan gender

ditetapkan dan dilakukan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari upaya secara

keseluruhan yaitu mewujudkan visi kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan

berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari aspek kebijakan dan

peraturan perundang-undangan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan

dibidang pemberdayaan perempuan dan gender. Kebijakan tersebut merupakan

dukungan perangkat, sehingga percepatan pembangunan perempuan dapat terlaksana

dengan baik. Selain itu komitmen internasional dibidang pembangunan perempuan juga

turut mempengaruhi komitmen pemerintah dan masyarakat untuk lebih bersungguh-

sunggguh memperhatikan kemajuan peran dan tanggung jawab perempuan dalam

pembangunan. Strategi pengarus utamaan gender dan proses pembangunan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua SKPD, baik

dilingkup pusat maupun pemerintah daerah. Pada rapat kerja (raker) presiden RI di

istana Tampak Siring, Bali pada tanggal 19-21 April 2010 yang juga dihadiri oleh

seluruh Gubernur bersama jajarannya, pengarus utamaan gender juga menjadi

bahasan pada kelompok kerja yang membidangi MDG’s (Millenium Development

Goals). MDG’s merupakan sebuah paket yang berisi tujuan yang mempunyai batas

waktu dan target terukur untuk menanggulangi kemiskinan, kelaparan, pendidikan,

diskriminasi perempuan, kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit dan perbaikan

kualitas lingkungan. Dalam hal ini, meskipun berbagai upaya meningkatkan kedudukan,

peran dan kualitas perempuan dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan

gender serta pencapaian target MDG’s yang dilakukan selama ini telah menghasilkan

berbagai kemajuan terutama dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan.

(buanasumsel | Apr 29, 2010)

B. PEMBAHASAN

1. Peranan Perempuan

Peranan berasal dari kata peran, berarti sesuatu yang menjadi bagian atau

memegang pimpinan yang terutama (Poerwadarminta, 1985). Peranan menurut

Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekamto (1982), Peranan adalah suatu

konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial

masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau

tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi

perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam

keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi

penilaian, memberi sangsi dan lain-lain (Bang Beny, 2011). Menurut definisi dalam

Kamus Bahasa Indonesia Purwadarminta (1985) disebutkan bahwa perempuan adalah

orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak

dan menyusui. Kemudian asal kata perempuan adalah empu yang berarti ibu tersirat

didalamnya orang yang mulia, dihormati, membimbing, mengasuh. Sedangkan wanita

adalah perempuan yang berusia dewasa. Bila dipadukan dari kedua pengertian diatas,

perempuan adalah tingkah laku seorang ibu yang diharapkan oleh orang

lain/masyarakat sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

Dalam konteks perbedaan laki dan perempuan, Montagu (1971) mengemukakan

bahwa sifat-sifat psikologis dan sosial wanita membuktikan wanita lebih unggul

daripada laki-laki. Selain itu terdapat fakta-fakta yang membuktikan bahwa wanita

adalah organisme yang secara biologis lebih unggul, unggul dalam arti menikmati nilai

kelangsungan hidup (survival) yang lebih tinggi daripada pria berkat sifat-sifat

biologisnya. Fakta-fakta itu seharusnya dapat melenyapkan mitos inferioritas fisik

wanita terhadap pria. Kekuatan otot tidak boleh dikacaukan dengan kekuatan komposisi

dan menurut komposisinya wanita adalah kelamin yang lebih kuat (Montagu, 1971).

Marshall, peneliti status dan peranan wanita Skotlandia sejak abad XI sampai abad XX,

membagi wanita di negeri itu menjadi dua kategori. Pertama, the passive Women yang

berlangsung cukup lama dan berakhir pada tahun 1830. Kedua, the active Woman yang

dimulai sejak tahun 1830 (Marshall, 1983). Pembagian Marshall ini kiranya dapat

diterapkan di negara-negara lain, baik negara maju maupun Negara berkembang,

dengan catatan bahwa awal periode the active Women itu tidak sama. Seperti yang

dikemukakan oleh Marshall (1983), pergantian dari periode the passive Women ke

periode the active Women tidak berlangsung secara tiba-tiba, maka demikian pula

dengan keadaan di Indonesia.

Untuk sampai pada kemajuan wanita Indonesia abad XX sekarang ini diperlukan

suatu masa transisi. Pada masa transisi itu, berarti sejak zaman penjajahan Belanda,

banyak wanita yang mendarmabaktikan dirinya dengan melakukan kegiatan sosial

lewat jalur organisasi, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Adanya keragaman

daerah, antara lain mengenai agama, adat, tingkat pendidikan, dan tingkat

kehidupannya, maka usaha untuk memajukan kaum wanita disesuaikan dengan

keadaan setempat. Para ibu pejuang itu menyadari perlunya memperhatikan sifat

kontinuitas dalam kehidupan dan budaya penduduk dan diperjuangkannya dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa pergerakan wanita, merupakan pendorong paling

kuat bagi terjadinya perubahan mengenai kehidupan wanita yang mencakup banyak

bidang. Dalam Sejarah Pergerakan Nasional disebutkan bahwa dalam usaha mencapai

kemerdekaan negara dan bangsanya kaum wanita melakukan kerja sama dengan

kaum pria. Prinsip kerja sama itu tetap dipegang dan dapat dibuktikan pada waktu

perang kemerdekaan dan pada masa Pembangunan Nasional. Tahun 1978 merupakan

tonggak sejarah yang penting bagi peningkatan peranan wanita. pertama, karena pada

tahun itu peranan dan status sosial wanita secara eskplisit mendapatkan pengakuan

konstitusional dalam GBHN. Kedua, pada tahun itu pertama kalinya pemerintah

meletakkan suatu perlengkapan nasional yang bertanggung jawab meningkatkan

peranan wanita dalam Pembangunan dengan titik pusat Menteri Muda Urusan Peranan

Wanita. Pada tahun 1983 status Menteri Muda itu ditingkatkan menjadi Menteri Negara

Urusan Peranan Wanita (MENUPW). Tugas pokok MENUPW adalah menangani

peningkatan peranan wanita dalam bidang pembangunan (Tjokrowinoto, 1988).

Kegiatan wanita di dunia internasional dapat disimak pada partisipasinya dalam

berbagai macam konferensi atau seminar di negara-negara Asia dan konferensi Wanita

Sedunia, sebagai puncak dari Tahun Wanita internasional.konferensi ini dilangsungkan

di Mexico City pada tahun 1975, berikutnya di Kopenhagen, Denmark (1980), dan di

Nairobi, Kenya (1985). Pemerintah Indonesia, sebagai anggota PBB, mengirim utusan

pada konferensi-konferensi tersebut, akan tetapi disampingnya juga datang utusan-

utusan wanita, terutama dari kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang menghadiri

pertemuan Non Govermental Organization (NGO). Ternyata utusan wanita yang

menghadiri pertemuan NGO banyak membantu utusan-utusan resmi yang dikirim oleh

pemerintah.

Peningkatan peranan wanita dalam pembangunan telah secara khusus

menjadi perhatian sejak GBHN 1978, dan dalam GBHN 1993 peran, partisipasi, dan

status wanita dalam pembangunan telah mendapat tempat yang semakin mantap.

Upaya peningkatan peranan wanita dalam Repelita VI diarahkan untuk mencapai

kondisi kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan wanita dalam

pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta

ikut melestarikan nilai-nilai Pancasila.

(www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6468/)

Kunjungan satu setengah hari di Moskow (26/8) misalnya, Menteri

Pemberdayaan wanita Meutia Hatta antara lain telah bertemu dengan lembaga

swadaya masyarakatr (LSM ) yang bergerak di bidang hak asasi manusia - Moscow

Bureau for Human Rights (MBHR). Diskusi hangat secara informal tesebut

menggarisbawahi bahwa untuk hal-hal tertentu maka pengembangan peranan wanita

Indonesia jauh lebih maju dibandingkan Rusia. Indonesia yang multietnis dan sekaligus

religius terus memberikan peranan yang lebih besar kepada wanita untuk

mengembangkan dirinya. Tidak banyak lagi halangan baik secara kultural, religi

maupun kebijakan yang menekan wanita untuk berkiprah sebagaimana pria. “Antara

pria dan wanita memiliki kelebihan masing-masing sehingga harus saling bekerja sama,

bukan mendominasi,” Saat ini yang sedang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah

menciptakan berbagai peluang agar kesempatan yang sudah terbuka bagi wanita

tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Caranya antara lain adalah dengan

mengalokasikan anggaran khusus bagi pemberdayaan wanita, memberikan pendidikan

yang cukup serta memperhatikan kesehatannya. Mulai tahun 2010 berbagai

Departemen sudah mulai action dengan kebijakan persamaan gender. Pimpinan

MBHR, Alexander Brod dan Natalia Ricova menyatakan kekagumannya atas

perkembangan positif yang dicapai oleh Indonesia dalam masalah tersebut.

Dikatakannya bahwa Rusia masih harus belajar dari Indonesia agar wanitanya lebih

berkiprah di kemudian hari. Dalam konstitusi kita tercantum masalah gender equality,

namun dalam implementasinya masih butuh dukungan semua pihak agar

terimplementasi dengan baik. Mengetahui bahwa dalam pencalonan anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) setiap partai harus mengusulkan 30 persen calonnya dari

wanita dan hingga saat ini sudah terdapat lebih 10 persen wanita menjadi anggota

legislatif ditambah beberapa menteri dan pernah jabatan presiden juga dari kaum hawa,

Alexander Brod tidak dapat menutupi kekagumannya. “Kami harus belajar dari

Indonesia (M Aji Surya, 2009).

Berkaitan dengan gender, dikenal ada tiga jenis peran gender sebagai berikut :

1) Peran produktif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang, menyangkut pekerjaan

yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk

diperdagangkan. Peran ini sering pula disebut dengan peran di sektor public, 2) Peran

reproduktif adalah peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan

dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga,

seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga,

menyetrika, membersihkan rumah, dan lain-lain. Peran reproduktif ini disebut juga

peran di sektor domestic, 3) Peran sosial adalah peran yang dilaksanakan oleh

seseorang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti

gotong-royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut

kepentingan bersama. (Kantor Menteri Negara Peranan Wanita, 1998 dan Tim Pusat

Studi Wanita Universitas Udayana, 2003).

Dari uraian diatas, dapat dipetik beberapa hal yang terkait dengan peranan

wanita di Indonesia sebagai berikut : 1) Walaupun ada ketimpangan gender, sejak

zaman dahulu wanita sudah banyak melakukan perannya di berbagai bidang, 2)

Perempuan memiliki andil yang cukup besar dalam bidang pembangunan khususnya

pembangunan bidang kesehatan, 3) Pemerintah melalui berbagai keputusan dan

kebijakan, telah menempatkan perempuan sebagai orang yang patut diperhatikan dan

dipertimbangkan kedudukannya baik didalam keluarga (sektor domestik) maupun di

sektor publik

2. Pelayanan Kesehatan Dasar

World Health Essembly tahun 1977 telah menghasilkan kesepakatan global

untuk mencapai “Kesehatan Bagi Semua atau Health For All” Pada Tahun 2000 ( KBS

2000 / HFA by The Year 2000 ), yaitu Tercapainya suatu derajat kesehatan yang

optimal yang memungkinkan setiap orang hidup produktif baik secara sosial maupun

ekonomi. Selanjutnya pada tahun 1978, Konferensi di Alma Ata, menetapkan Primary

Health Care (PHC) sebagai Pendekatan atau Strategi Global untuk mencapai

Kesehatan Bagi Semua (KBS) atau Health For All by The Year 2000 ( HFA 2000 ).

Dalam konferensi tersebut Indonesia juga ikut menandatangani dan telah mengambil

kesepakatan global pula dengan menyatakan bahwa untuk mencapai Kesehatan Bagi

Semua Tahun 2000 (FA’2000) kuncinya adalah PHC ( Primary Health Care ) dan

Bentuk Opersional dari PHC tersebut di Indonesia adalah PKMD ( Pembangunan

Kesehatan Masyarakat Desa ). (http://www.scribd.com/doc/19834440/Primary-Health-

Care). Pelaku PHC adalah Pemerintah dan/atau Swasta. Di jajaran Pemerintah, PHC

dilaksanakan oleh Puskesmas dan jejaringnya. Sedangkan di kalangan swasta, PHC

dilaksanakan oleh dokter praktik, bidan praktik, dan bahkan oleh pengobat tradisional

(Battra) (Depkes RI, 2009).

Primary Health Care ( PHC ) adalah : Pelayanan kesehatan pokok yang

berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah dan sosial yang dapat

diterima secara umum baik oleh individu maupun keluarga dalam masyarakat melalui

partisipasi mereka sepenuhnya, serta dengan biaya yang dapat terjangkau oleh

masyarakat dan negara untuk memelihara setiap tingkat perkembangan mereka dalam

semangat untuk hidup mandiri ( self reliance ) dan menentukan nasib sendiri ( self

determination ). Tiga Unsur Utama yang terkandung dalam PHC adalah : 1) Mencakup

Upaya – upaya Dasar Kesehatan, 2) Melibatkan Peran Serta Masyarakat, 3) Melibatkan

Kerja Sama Lintas Sektoral dengan Lima ( 5 ) Prinsip Dasarnya adalah : 1) Pemerataan

Upaya Kesehatan, 2) Penekanan Pada Upaya Preventif, 3) Menggunakan Teknologi

Tepat Guna, 4) Melibatkan Peran Serta Masyarakat serta 5) Melibatkan Kerjasama

Lintas Sektoral. Dalam pelaksanaan PHC harus memiliki 8 elemen essensial yaitu : 1)

Pendidikan mengenai masalah kesehatan dan cara pencegahan panyakit serta

pengendaliannya, 2) Peningkatan penyediaan makanan dan perbaikan gizi, 3)

Penyediaan air bersih dan sanitasi dasar, 4) Kesehatan ibu dan anak termasuk KB, 5)

Imunisasi terhadap penyakit–penyakit Infeksi Utama, 6) Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Endemik Setempat, 7) Pengobatan Penyakit Umum dan Ruda Paksa, dan 8)

Penyediaan obat – obat esensial. Ciri-ciri Primary Health Care adalah 1) Pelayanan

yang utama dan intim dengan masyarakat, 2) Pelayanan yang menyeluruh 3)

Pelayanan yang terorganisasi, 4) Pelayanan yang mementingkan kesehatan individu

maupun masyarakat 5) Pelayanan yang berkesinambungan, 6) Pelayanan yang

progresif, 7) Pelayanan yang berorientasi kepada keluarga, dan 8) Pelayanan yang

tidak berpandangan kepada salah satu aspek saja

(http://www.scribd.com/doc/19834440/Primary-Health-Care). Di Indonesia, bentuk

operasional dari Primary Health Care (PHC) adalah Pembangunan Kesehatan

Masyarakat Desa (PKMD). PKMD adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara

gotong royong dan swadaya dalam rangka menolong diri sendiri, untuk memecahkan

masalah, memenuhi kebutuhan bidang kesehatan dan bidang lain yang berkaitan

dengan tujuan mewujudkan kehidupan yang sehat dan sejahtera (Widyatuti,2009).

Dapat disimpulkan bahwa Primary Health Care (PHC) yang di Indonesia

diterjemahkan kedalam bentuk Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD)

merupakan suatu tatanan yang mengutamakan kemandirian masyarakat untuk hidup

sehat dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan mandiri. Kemudian upaya

yang dilakukan berpegang pada azas gotong royong dari masyarakat, oleh masyarakat,

dan untuk masyarakat, disamping peran peran pemerintah dan sektor swasta. Dalam

pelaksanaannya, banyak melibatkan kerjasama baik lintas program maupun lintas

sektor. Jenis kegiatan yang bisa dilakukan adalah posyandu, keluarga berencana, pos

kesehatan desa, pos persalinan desa, pengobatan tradisional, dll.

3. Peranan Perempuan Dalam Pelayanan Kesehatan Dasar

Di bidang kesehatan, peran wanita semakin nyata dalam pelaksanaan

kegiatan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan posyandu yang umumnya

dilakukan melalui organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Peran

wanita sebagai bidan juga semakin meningkat sehingga mendukung upaya

percepatan penurunan angka kematian ibu melahirkan (AKI) dan angka kematian

bayi dan anak di daerah perdesaan. Sampai dengan tahun 1997/98 telah

ditempatkan sekitar 62 ribu bidan di hampir semua desa yang diharapkan dapat

mempercepat penurunan angka kematian ibu melahirkan. Angka kematian ibu

melahirkan pada tahun 1994 adalah sekitar 390 per 100.000 kelahiran hidup,

menurun dari sekitar 425 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1993. Namun

angka tersebut masih jauh dari sasaran akhir Repelita VI yaitu 225 per 100.000

kelahiran hidup.

Kinerja sistem kesehatan di Indonesia telah menunjukkan peningkatan, seperti

ditunjukkan dengan peningkatan status kesehatan, yaitu penurunan Angka Kematian

Bayi (AKB) dari 46 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 34 per 1000

kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI 2007). Angka Kematian Ibu (AKI) juga

mengalami penurunan dari 318 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi

228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). Sejalan dengan

penurunan angka kematian bayi, Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 68,6

tahun pada tahun 2004 menjadi 70,5 tahun pada tahun 2007. Demikian pula telah

terjadi penurunan prevalensi kekurangan gizi pada balita dari 29,5% pada akhir tahun

1997 menjadi sebesar 18,4% pada tahun 2007 (Riskesdas, 2007).

Peran wanita dalam masyarakat terus ditingkatkan melalui berbagai aktivitas

wanita untuk mendukung pembangunan. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara

lain melalui wadah PKK, KB, dan posyandu. Melalui gerakan PKK, wanita berperan

aktif dalam membina kesejahteraan keluarganya, sedangkan dalam kegiatan

posyandu, wanita terlibat secara aktif dalam pemberian pelayanan kesehatan,

imunisasi, dan perbaikan gizi keluarga. Di bidang Keluarga Berencana (KB), peran

wanita adalah sebagai peserta dan motivator KB. Menurut Setiawati, GA (2007),

menyatakan penelitian di Samoa membuktikan bahwa keberhasilan pelayanan

kesehatan dasar sangat ditentukan oleh peran aktif kaum perempuan sebagai

sukarelawan lokal di wilayah tersebut. Hal ini terjadi karena masih kuatnya ikatan

internal diantara masyarakat Samoa sehingga sikap peran aktif ini muncul atas dasar

kesadaran akan adanya manfaat bersama yang akan diperoleh dari pelayanan

kesehatan dasar tersebut. Penelitian di India membuktikan bahwa kegiatan

pembangunan kesehatan yang berbasis pada pemberdayaan kader masyarakat

mampu menurunkan kasus penyakit kronis seperti TBC, malaria, dan penurunan

kematian bayi, dimana kader masyarakat tersebut lebih banyak perempuan.

Kemandirian posyandu tidak terlepas dari kemampuan para kader didalamnya.

Peningkatan kualitas kader posyandu akan menentukan kualitas pelayanan yang

diberikan dimana kader tersebut sebagian besar terdiri dari kaum perempuan. Hal ini

dikarenakan kader memiliki peran yang sangat besar dalam mentransfer pengetahuan

kesehatan kepada warga masyarakat. Interaksi sosial yang melekat di masyarakat

memungkinkan terjadinya transfer informasi diantara internal para kader maupun antara

kader dengan warga, terutama ibu balita. (Setiawati GA, 2007).

Peran ibu dalam pendidikan anak-anaknya, kasih sayang dan perhatian dari

seorang Ibu (peran domestik) mempunyai pengaruh yang besar pada kepribadian anak.

Perhatian dan kasih sayang tersebut akan menimbulkan perasaan di terima dalam diri

anak-anak dan membangkitkan rasa percaya diri di masa-masa pertumbuhan mereka.

Peran ibu dalam menyiapkan makanan bagi keluarga, peran ibu dalam pengasuhan

anak, dll merupakan elemen penting dalam pelayanan kesehatan dasar untuk

melahirkan generasi sehat dan cerdas. Peran perempuan sebagai ibu

menempatkannya sebagai agen kesehatan di rumah dan lingkungan. Contohnya

sebagai ibu, tentunya sering mengingatkan anak dan keluarga untuk membiasakan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah dan lingkungan tempat tinggal.

Peran individu yang terkesan sederhana ini punya manfaat besar. Bayangkan jika

peran ini dimainkan oleh kaum ibu rumah tangga, yang berpartisipasi aktif dalam

posyandu atau kader PKK (pemberdayaan kesejahteraan keluarga). Berapa banyak

anak dan keluarga yang bisa menjalani perilaku sehat dan memaksimalkan hidupnya?

Peran kaum ibu yang peduli mengingatkan warga mengenai pemeriksaan kesehatan

punya dampak besar (http://selebsexy.com/perempuan-butuh-stimulan-untuk-jadi-agen-

kesehatan/)

Dilain pihak, perempuan yang bergelut di salah satu profesi kesehatan seperti

Bidan memiliki peran yang sangat sentral dalam pelayanan kesehatan dasar. Untuk

menanggulangi tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, sekolah

kebidanan secara khusus didirikan pemerintah Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan,

pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan dan BKKBN mendorong

pertumbuhan jumlah bidan. Menurut Profil Kedudukan dan Peranan Wanita 1995, di

kota maupun di desa, perempuan lebih memilih bidan dalam memeriksakan kesehatan

dan kehamilan mereka dari pada tenaga kesehatan iainnya. Habsjah dan Aviatri (dalam

Oey- Gardiner, 1996) mengungkapkan bahwa sejak tahun 1952 bidan sudah

dikerahkan untuk mengelola Balai Kesehtan Ibu dan Anak. Ketika pada tahun 1968

puskesmas pertama kali diperkenalkan di Indonesia, Depkes mengeluarkan peraturan

bahwa tenaga puskesmas harus terdiri atas tenaga dokter, bidan, mantri, dan perawat.

Tetapi berbagai studi membuktikan bahwa banyak puskesmas yang hanya memiliki

bidan atau mantri sebagai satu-satunya tenaga kesehatan yang setiap saat dapat

dikunjungi oleh masyarakat. Bidan di Indonesia adalah ujung tombak pelayanan

kesehatan dasar (Lim Sing Meij, 2004).

C. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang bisa ditarik dari Peranan Perempuan Dalam

Pelayanan Kesehatan Dasar adalah :

1. Perempuan selain sebagai mahluk kodrati, dia juga sebagai mahluk social yang bisa

berperan dimana saja, di semua bidang pembangunan termasuk pembangunan

kesehatan

2. Perempuan memiliki posisi yang sangat penting disemua lini pembangunan dengan

keunggulan dan kelebihan yang dimiliki.

3. Pemerintah telah menunjukkan perhatiannya kepada perempuan dengan

kebijakannya yang responsive gender

4. Dalam bidang kesehatan, perempuan banyak memiliki peran baik dalam peran

domestik maupun dalam peran publik yang mendukung kesehatan.

5. Banyak hal yang bisa diisi oleh perempuan dari hal yang paling sederhana dalam

lingkungan keluarga maupun ke hal yang paling kompleks di masyarakat dalam

bidang kesehatan.

6. Pelayanan kesehatan dasar salah satunya yang bisa diisi oleh perempuan baik

sebagai subjek maupun okyek dalam pelayanan kesehatan dasar.

DAFTAR PUSTAKA

buanasumsel. 2010. Peran perempuan dalam pembangunan Bangsa Indonesia

Bang Deny. 2011. Peranan Perempuan. Dalam http://arisandi.com/?p=584) February 7th, 2011 (diunduh tanggal 11 Mei 2011.

Depkes RI. 2009. Sistem Kesehatan Nasional, Jakarta

Depkes RI. 2008. Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, Jakarta. Dwi Astuti Imam Sudjarwo. 2007. Pencitraan Peran Perempuan Dalam Pembangunan.

http://cetak.bangkapos.com/opini/read/26.html (5 Nopember 2007) (diunduh tanggal 9 Mei 2011)

Gita Setyawati, Mubasysyir Hasanbasri, Arie Sujito. Keterbukaan Sistem Puskesmas, Modal Sosial Dan Kemandirian Posyandu dalam http://www.kmpk.ugm.ac.id/images/naskah%20publikasi/GITA_ARIS_SETYAWATI_wps.pdf (diunduh tanggal 11 Mei 2011)

http://selebsexy.com/perempuan-butuh-stimulan-untuk-jadi-agen-kesehatan/ (diunduh tanggal 11 Mei 2011)

Lim Sing Meij. 2004. Bidan sebagai tenaga kesehatan: peran dan penghargaan yang diperoleh: studi kasus pada bidan Puskesmas Kecamatan Kusuma Buana, Jakarta Selatan, dalam http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=75871. (diunduh tanggal 11 Mei 2011)

Montagu, Ashley, 1971. The Natural Superiority of Women. New York.

Marshall, Rosalind K., 1983. Virgins and Viragos. A History of Women in Scotlandfrom 1080 to 1980. London: William Collins Sons & Co. Ltd.

Noor Fitrihana. 2008. Peranan Perempuan Dalam Pembangunan bangsa. Dalam http://batikyogya.com/2008/08/21/peranan-perempuan-dalam-pembangunan-bangsa/ (21 Agustus 2008) (diunduh tanggal 9 Mei 2011)

Poerwadarminta, W.J.S. 1985. Kamus Bahasa Indonesia, pp. 735, PN Balai Pustaka, Jakarta. Soejono Soekamto. 1982. Sosiologi Suatu Pengantar, pp. 238. Rajawali Press, Jakarta.

Slamet Widodo. 2008. Perempuan dan Pembangunan. Dalam http://learning-of.slametwidodo.com/2008/02/01/perempuan-dan-pembangunan/ (1 Pebruari 2008) diunduh tanggal 08 Mei 2011.

Supardi. A Adiwidjaya. 2009. Peranan Wanita di Indonesia Dikagumi. Dalam http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/2009/08/26/6819/

Peranan-Wanita-di-Indonesia-Dikagumi

www.bappenas.go.id/get-file-server/node/6468/. Peranan Wanita, Anak dan Remaja, dan Pemuda.

Widyatuti. 2009. Primary Health Care, dalam

(

http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/ee745b5ce1b5eeac4285708144f8d

a1bee120bb1.pdf) (diunduh tanggal 10 Mei 2011).