PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM UPAYA …

PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM UPAYA

MENGATASI TINDAKAN ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS

PASCA TRAGEDI SERANGAN PARIS 13 NOVEMBER 2015

(PERIODE 2015-2017)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

Yuana Khamsiani

11141130000074

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2018

i

PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM UPAYA

MENGATASI TINDAKAN ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PASCA

TRAGEDI SERANGAN PARIS 13 NOVEMBER 2015

(PERIODE 2015-2017)

ii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi ini berjudul:

PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM UPAYA MENGATASI

TINDAKAN ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PASCA TRAGEDI

SERANGAN PARIS 13 NOVEMBER 2015

(PERIODE 2015-2017)

1. Merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi

yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 23 September 2018

Yuana Khamsiani

iii

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, Pembimbing Skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Yuana Khamsiani

NIM : 11141130000074

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

”PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM UPAYA MENGATASI

FENOMENA ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PASCA TRAGEDI SERANGAN

PARIS 13 NOVEMBER 2015 (PERIODE 2015-2017)”

Dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.

Jakarta, 23 September 2018

Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Program Studi Pembimbing

A. Alfajri, M.A. Inggrid Galuh Mustikawati, MHSPS.

iv

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI

PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM UPAYA MENGATASI

FENOMENA ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PASCA TRAGEDI SERANGAN PARIS

13 NOVEMBER 2015

(PERIODE 2015-2017)

oleh

Yuana Khamsiani

11141130000074

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2018. Skripsi

ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S.Sos) pada Pogram

Studi Ilmu Hubungan Internasional.

Ketua,

Penguji I, Penguji II,

A. Alfajri M.A. Febri Dirgantara Hasibuan, M.M.

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal

Ketua Program Studi Sekretaris Program Studi,

A. Alfajri M.A. Eva Mushoffa, MHSPS.

v

ABSTRAK

Skripsi ini memaparkan tentang peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam

upaya mengatasi tindakan islamophobia di Perancis pasca tragedi serangan Paris 13

November 2015. Skripsi ini menyajikan pembahasan mulai dari kedatangan Islam di

Perancis, perkembangan Islam dan kemunculan islamophobia. Kemudian skripsi ini

menjabarkan profil OKI serta perannya sebagai ‘suara muslim’ di seluruh penjuru dunia,

untuk mengatasi berbagai problema dalam masyarakat muslim, terutama fenomena

islamophobia yang semakin merajalela.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif

sebagai upaya untuk menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu

permasalahan. Alasan penulis memilih metode ini ialah untuk mendapatkan pemahaman

secara mendalam mengenai permasalahan yang dikaji. Kemudian tipe penelitian yang penulis

gunakan adalah deskriptif-analisis guna memaparkan temuan baru terkait dengan topik yang

diangkat.Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi/kajian pustaka

(Library Research) yang dilakukan dengan menelusuri fakta secara tertulis. penelitian ini

juga menggunakan jenis data teoritis dengan memanfaatkan data-data sekunder dari buku,

jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, danwebsite yang telah diolah menjadi data

sehingga bisa dijadikan bahan kajian dalam penyusunan skripsi ini. Adapun perihal kerangka

pemikiran, ada dua teori yang digunakan penulis dalam skripsi ini, yaitu HAM dan organisasi

internasional. Kedua teori tersebut diharapkan penulis menjadi alur logika yang sejalan

dengan peran OKI dalam mengatasi islamophobia di Perancis.

Peningkatan islamophobia membutuhkan solusi. Islamophobia telah mencederai hak

asasi dan kebebasan beragama bagi minoritas muslim. Maka sebagai upaya mengatasi

fenomena islamophobia yang kian menjamur, OKI memaksimalkan perannya demi

menegakkan nilai-nilai kebebasan beragama dan HAM bagi seluruh muslim di penjuru dunia.

Peran tersebut meliputi deklarasi ‘memerangi terorisme’, mengadakan interfaith dialogue,

menjalin kerjasmaa dengan PBB dan Uni Eropa, serta menggandeng media sebagai upaya

mengembalikan citra Islam yang tercemar.

Keyword: Perancis, Tragedi Serangan Paris, muslim, Islamophobia, Hak Asasi Manusia,

Organisasi Kerjasama Islam.

vi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, walhamdulillah.Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadirat

Allah SWTkarena berkat Rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini

dengan tepat waktu, serta dapat mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama penulisan

skripsi ini berlangsung. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

studi penulis di FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta program

studi Ilmu Hubungan Internasional, serta demi mendapatkan gelar sarjana. Proses penulisan

skripsi ini ternyata telah memberikan banyak manfaat dan pengalaman yang sangat

bergunabagi masa depan penulis yang tidak pernah penulis temukan saat berada di bangku

perkuliahan.

Masa-masa penulisan skripsi adalah masa dimana penulis mendapatkan banyak sekali

bantuan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan

hati, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Zulkifli, MA. Selaku Dekan FISIP UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

2. Bapak Ahmad Alfajri, MA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hubungan

Internasional FISIP UIN Jakarta, beserta seluruh jajaran civika akademika FISIP

UIN yang telah berjasa dalam perjalanan studi penulis.

3. Ibu Inggrid Galuh Mustikawati, MHSPS. yang merupakan dosen pembimbing

skripsi penulis yang telah banyak membantu untuk menjadikan karya ilmiah ini

menjadi lebih terarah.

4. Bapak Yohansyah Hamdi Sailillah dan Ibu Siti Halimah Yuliani, selaku orang tua

tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan secara penuh baik moril dan

materiil, serta selalu memberikan motivasi dan dorongan tanpa henti.

5. Para Saudara sedarah penulis, yaitu Yudy Handrianto, Yan Hasbi Khairil, Yusmia

Hanni Listyorwi, dan Yasyfi Handi Ramadhan, serta dua kakak ipar, Sri

Maysarah dan Rina Nurul Fithri, yang penulis percaya selalu memberikan doa

tulus dimanapun mereka berada.

6. Ulya Nailatul Izzah, Rafif Adisi Zaidan, Sayyidah Aslamiyah, Akhdiyat Izzan

Arsakha, dan Rifat Khairaka Dzahin, yang merupakan keponakan tersayang bagi

vii

penulis. Mengingat mereka selalu menghilangkan jenuh dan letih selama proses

penulisan skripsi berlangsung.

7. Qothrunnada QQA, Yusti Windu Ningsih, dan Diah Andam Suri yang merupakan

sahabat penulis sejak baru mengenal teori HI, hingga kini, dan nanti. Dengan

mereka selalu ada tawa, canda, tangis, hiburan, pelukan, pertengkaran, serta lelah

dan letih yang ditanggung bersama.

8. Kawan-kawan seperjuangan di jurusan HI angkatan 2014, khususnya kelas C

yang di dalamnya penuh dengan keriuhan, perdebatan, persaingan, namun tetap

terisi dengan kegembiraan dan dukungan yang diberikan satu sama lain.

9. Sahabat penulis sejak duduk di bangku SMA, Hawa dan Muna Nafisah, yang

mengetahui segala kekurangan penulis namun tetap mau bertahan bersama

penulis, mendukung, menasehati, menyemangati, serta menjadikan rumah mereka

layaknya rumah kedua bagi penulis. Dan tak lupa, Agung Mashudi, partner

POSPENAS 2013 yang masih bersahabat dengan penulis hingga saat ini. Semoga

selalu dalam lindungan Allah dan segera mendapat gelar sarjana.

10. Sahabat masa kecil penulis, mba Iing, kak Wiwid, dek Hikmah, Wulan, Liya, dan

Puput, yang secara tersirat memaksa penulis untuk segera menyelesaikan

penulisan skripsi ini dan meraih gelar sarjana untuk kemudian segera pulang ke

kampung halaman.

11. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa tulus, dan membantu dalam

penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis

sangat berharap adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk pembaca khususnya bagi

mahasiswa/i yang akan menghadapi masa-masa penulisan skripsi dikemudian hari.

Jakarta, September 2018

Penulis,

Yuana Khamsiani

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL . ....................................................................................................... i

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ................................................. ii

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ iii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ............................................. iv

ABSTRAK . ....................................................................................................... v

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... vi

DAFTAR ISI . ....................................................................................................... viii

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................................. x

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL ............................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ....................................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah .................................................................................................. 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................................................................. 10

D. Tinjauan Pustaka .................................................................................................... 11

E. Kerangka Pemikiran ............................................................................................... 16

F. Metodologi Penelitian ............................................................................................ 26

G. Sistematika Penulisan ............................................................................................ 29

BAB II ORGANISASI KERJASAMA ISLAM

A. Profil Organisasi Kerjasama Islam ................................................................... 32

B. Struktur OKI ..................................................................................................... 37

1. Badan –Badan dalam OKI ................................................................... 37

2. Anggota OKI ....................................................................................... 40

C. OKI dalam Ranah Global ................................................................................. 41

D. OKI dan HAM ................................................................................................. 45

ix

BAB III PERKEMBANGAN ISLAM DI PERANCIS DAN FENOMENA

ISLAMOPHOBIA

A. Islam di Perancis ............................................................................................... 52

1. Sejarah Kemunculan Islam di Perancis ............................................... 53

2. Perkembangan Islam di Perancis ........................................................ 56

B. Tragedi Serangan Paris 13 November 2015 .................................................... 59

1. Ikhtisar ................................................................................................. 60

2. Respon Pemerintah .............................................................................. 65

3. Kemunculan Hate Crime terhadap Muslim ......................................... 67

C. Tindakan Islamophobia di Perancis ................................................................. 69

1. Pengertian Islamophobia ..................................................................... 69

2. Tindakan Islamophobia Pasca Tragedi Serangan Paris 13 November . 73

BAB IV PERAN OKI DALAM UPAYA MENGATASI TINDAKAN

ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PASCA TRAGEDI SERANGAN 13

NOVEMBER PERIODE 2015 – 2017

A. Perang Melawan Terorisme ............................................................................. 86

B. Mengadakan Interfaith Dialogue ...................................................................... 90

C. Menjalin Kerjasama dengan PBB .................................................................... 94

D. Menjalin Kerjasama dengan Uni Eropa ............................................................ 99

E. Menjalin Kerjasama dengan Media ................................................................. 104

F. Analisa Tantangan dan Peluang ....................................................................... 108

BAB V PENUTUP ................................................................................................... 119

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... xiii

LAMPIRAN . ....................................................................................................... xxi

x

DAFTAR SINGKATAN

IAEA International Atomic Energy Agency’s

ICJ International Court of Justice

WHO World Health Organization

UNHCR United Nations High Commission for Refugees

UN United Nations

NAM Non-Aligned Movement

LAS League of Arab States

AU African Union

ECO Economic Cooperation Organization

PLO Palestine Liberation Organization

MNLF Moro National Liberation Front

TYPOA Ten Year Program of Action

ICHAD Islamic Cooperation Humanitarian Affairs Department

UIOF Union of Islamic Organizations of France

EUMC European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia

NGO Non Governmental Organization

HALDE Haut Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité

IPHRC Independent Permanent Human Right Commission

OSCE Organization for Security and Cooperation in Europe

UE Uni Eropa

EEAS European External Action Service

ECHO European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations

ACP Caribean, and Pacific Group

CAPRI Center for Action and Prevention Against Radicalization of Individuals

xi

DAFTAR DIAGRAM DAN TABEL

Diagram I.A.1. Kasus Serangan Islamophobia di Perancis pada 2016 ................................ 4

Tabel IV.F.1. Berbagai Tindakan dan Ancaman ....................................................................... 115

xii

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Daftar Negara-Negara Anggota OKI ..................................... xxiii

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Skripsi ini menganalisis peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam

upaya mengatasi tindakan islamophobia di Perancis pasca teror November 2015.

OKI ialah sebuah organisasi non militer yang didirikan di Rabat, Maroko pada 25

September 1969. Organisasi ini berdiri diawali dengan adanya kejadian

pembakaran masjid Al-Aqsha oleh tentara Israel sehingga menimbulkan

kemarahan dari negara-negara Arab dan negara-negara Islam. Kemudian

diadakanlah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) atas prakarsa Raja Faisal dari Arab

Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko untuk membahas dan menghimpun

kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional dan juga untuk mempertahankan

hak-hak umat muslim yang semakin terkikis.1

OKI merupakan organisasi internasional beranggotakan negara-negara

Islam atau negara berpenduduk mayoritas muslim.2 Agenda-agenda dalam badan

ini didasari oleh Piagam OKI dengan tujuan utamanya yang meliputi:

meningkatkan dan mengkonsolidasi ikatan persaudaraan dan solidaritas

antarnegara anggota; perlindungan kepentingan umum umat; memastikan

1 Muzaffer Ercan Yilmaz. The Organization of the Islamic Conference as a Conflict Manager in

the Arab Spring. Turkish Journal of Politics. Vol 4, No. 1. Summer 2013. Hlm. 86. 2 Teuku May Rudy. Administrasi dan Organisasi Internasional. 2009. Bandung: PT Refika

Aditama. Hlm. 121.

2

partisipasi aktif negara anggota dalam proses pembuatan kebijakan sosial,

ekonomi, dan politik global; mempertajam kerjasama perdagangan dan ekonomi

Islam demi mencapai integrasi ekonomi yang menuju pendirian sebuah pasar

Islam di dunia; dan melindungi serta membela image sesungguhnya mengenai

Islam. Mengenai image Islam di ranah global, tidak dapat dipungkiri, bahwa kini

pencitraan negatif terhadap Islam menciptakan diskriminasi-diskriminasi yang

terus mempersempit ruang gerak muslim. Maka OKI sebagai organisasi terbesar

kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merasa berkepentingan untuk

meredam, meminimalisir, serta mengatasi isu semacam ini demi tercapainya hak

dan kebebasan muslim dalam beribadah dan bersosialisasi tanpa diskriminasi,

ancaman, tekanan, maupun ketakutan.3

Pencitraan negatif mengenai Islam utamanya dipicu oleh tindakan anarkis

dan radikal yang mengatasnamakan Islam atau yang biasa dikenal dengan aksi

terorisme. Peristiwa 9/11 telah memberikan dampak buruk terhadap citra Islam di

dunia Barat, dan semakin diperburuk dengan terjadinya tragedi Paris pada

November 2015. Terorisme yang kini selalu disangkutpautkan dengan muslim

menyebabkan peningkatan tindakan islamophobia di barat, termasuk di Perancis.

Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa muslim memiliki ajaran radikal yang

menghalalkan kekerasan.

Meskipun Perancis diakui sebagai salah satu negara penggagas demokrasi

yang mengedepankan kebebasan, termasuk dalam kebebasan beragama, namun

3 Muzaffer Ercan Yilmaz. The Organization of the Islamic Conference as a Conflict Manager in

the Arab Spring. Turkish Journal of Politics. Vol 4, No. 1. Summer 2013. Hlm. 86.

3

nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) justru kian pudar dengan berbagai tindak

intoleransi yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai insiden anti-Muslim

yang dilaporkan oleh The National Observatory of Islamophobia, bahwa

seminggu setelah tragedi Paris, telah terjadi 32 insiden. Sebagian di antaranya

berupa serangan terhadap perempuan berjilbab, coretan-coretan penuh kebencian

atas Islam, pembunuhan dan penembakan terhadap muslim, serta razia masjid

yang berakhir dengan pengrusakan. Berbagai tindak diskriminatif yang terjadi

tentu memberikan dampak negatif terhadap kebebasan beragama bagi umat

muslim di Perancis.4

Dalam sebuah wawancara, Abdel Aziz Chaambi, Presiden Coordination

Against Racism and Islamophobia (CRI), menyatakan bahwa mereka mencatat

peningkatan sebesar 130% serangan terhadap muslim, sementara proporsi

perempuan yang diserang meningkat dari 80% menjadi 90%. Adapun statistik

islamophobia pada 2016 dari CRI mencatat telah terjadi 576 serangan yang

digambarkan dengan diagram berikut:

4 Insiden Anti-Muslim Meningkat di Perancis. Diakses dari

https://www.voaindonesia.com/a/insiden-anti-muslim-meningkat-di-perancis/3069652.html pada

20 Oktober 2017.

https://www.voaindonesia.com/a/insiden-anti-muslim-meningkat-di-perancis/3069652.html

4

62% 16%

15% 7%

Kasus Serangan Islamophobia pada 2016

Terkait keadaan darurat

Terkait layanan publik danadministrasi

Terkait pasar tenaga kerja danpelatihan

Terkait serangan verbal dan fisikdi depan publik

Diagram I.A.1. Kasus Serangan Islamophobia di Perancis pada 2016

Sumber: Yasser Louati. 2017.

Fenomena tindakan islamophobia di Perancis merupakan hal yang nyata,

selaras dengan kemunculan dan perkembangan Islam yang massive di negara

tersebut. Kemunculan Islam dibuktikan dengan berdirinya sebuah masjid megah

bernama Masjid Raya Yusuf di ibu kota Perancis, Paris pada 1922. Kini, lebih

dari 1000 masjid berdiri di negara demokratis tersebut. Jika menelusuri awal

kemunculan Islam di negara ini, maka para imigran dari negeri maghribi, seperti

Aljazair, Libya, Maroko, Tunisia, juga Turki, berperan besar di dalamnya.5

Kedatangan para imigran ke Perancis dilatarbelakangi oleh krisis yang terjadi di

negara asal mereka. Perancis dikenal sebagai salah satu negara yang cukup

terbuka dalam menerima para pendatang yang berupaya mendapat suaka hukum

karena ketidakamanan di negara asal mereka. Perancis sebagai negara penggagas

Trias Politica yang menjunjung demokrasi, menawarkan kemerdekaan dan

5 France‟s Disaffected Muslims Businessman. BBC News. (2005). Diakses melalui

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4405790.stm pada 19 Oktober 2017.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4405790.stm

5

keadilan bagi semua orang. Hal inilah yang menjadi pertimbangan utama para

imigran memilih Perancis sebagai tujuan perpindahan mereka.6

Kemudahan yang diberikan pemerintah Perancis kepada imigran membuat

negara tersebut mengalami peningkatan imigran yang kebanyakan dari mereka

merupakan buruh Arab yang beragama Islam. Fenomena ini menjadikan ajaran

Islam tersebar di berbagai penjuru negeri. Hingga kini, muslim di Perancis

berjumlah lebih dari lima juta manusia. Angka muslim terbesar bagi sebuah

negara di kawasan Eropa yang menjadikan Perancis sebagai negara dengan

mayoritas muslim terbanyak di benua tersebut. Namun, pengaruh Islam yang

menyebar kian pesat telah membuat pihak pemerintah merasa khawatir. Larangan

bagi buruh migran, khususnya muslim, untuk menyebarkan agama pun terjadi.

Pemerintah Perancis khawatir bahwa penyebaran ajaran Islam akan membuat

pengkotak-kotakan masyarakat ke dalam beberapa kelompok etnik, yang

ditakutkan dapat menjadikan sebuah disintegrasi dan memecah-belah

masyarakat.7

Kekhawatiran yang telah terjadi sejak lama kini berubah menjadi

ketakutan. Islam di Perancis dianggap sebagai ancaman nyata bagi keamanan

negara. Tak dapat dipungkiri bahwa berbagai aksi terorisme yang terjadi telah

menyita perhatian dunia. Citra Islam yang awalnya dikenal penuh dengan

6 Airin Miranda (2007). Masalah Integrasi di Perancis. Universitas Indonesia: Jakarta. Hlm 8.

7 Bustaman Ismail. Menelususri Islam di Perancis. 2012. Diakses melalui

http://hbis.wordpress.com/2012/03/19/menelusuri-islam-di-perancis/#more-6370 pada tanggal 30

Oktober 2017.

http://hbis.wordpress.com/2012/03/19/menelusuri-islam-di-perancis/#more-6370

6

kedamaian kemudian tercemar dengan adanya tindak teror oleh oknum kelompok

radikal yang mengatasnamakan Islam.

Gelombang baru serangan terorisme terhadap Perancis muncul pada Jumat,

13 Nopember 2015, setelah lewat pukul 21.00. Serangan yang diklaim sebagai

aksi terorganisir kelompok Islamic State of Iraq and Syria atau Islamic State

(ISIS/IS), dilancarkan secara simultan terhadap tempat-tempat publik, seperti

stadion sepak bola, restoran atau cafe, dan tempat konser musik. Serangan

tersebut dilakukan pada saat orang tengah menikmati makanan, ramai berkumpul,

dan menonton pertunjukan serta pertandingan olahraga, pada Jumat malam, yang

padat dengan penduduk Kota Paris. Paris dapat dikatakan sebagai kota yang

hingar-bingar di dalamnya tidak pernah padam. Itulah sebabnya, serangan teroris

dalam tragedi November 2015 dikatakan telah menargetkan “penduduk Kota Paris

yang sangat mencintai kehidupan.”8

Adapun rangkaian serangan terorisme atas Paris dilakukan dengan serangan

bersenjata, juga lewat penyanderaan, dan setidaknya terjadi 5 aksi bom bunuh diri,

atau aksi kombinasi ketiganya. Korban yang ditemukan di setiap tempat bervariasi

jumlahnya, termasuk para pelaku bom bunuh diri dan teroris yang berhasil

ditembak mati oleh pasukan anti-teroris dan polisi Perancis. Di kafe Bonne Biere

terdapat 5 orang tewas. Sedangkan di restoran Le Petit Cambodge dan Le

Carillon, puluhan orang tertembak mati setelah teroris melepaskan tembakan dari

sebuah mobil. Di Bataclan Concert Hall, pelaku sempat menyandera 1.000 orang

8 Andrew Higgins. Attack in Paris. New York Times. November 2015. Diakses dari

https://www.nytimes.com.news-event pada tanggal 31 Oktober 2017.

https://www.nytimes.com.news-event/

7

sebelum kemudian menembaki mereka, dengan korban 89 orang terbunuh di

tempat. Total korban berdasarkan data berjumlah 130 orang tewas, 352 orang

terluka, dan 99 orang dalam kondisi kritis, dengan identitas lebih dari 10 asal

negara.9

Sikap simpati dan empati, serta solidaritas, terhadap pemerintah dan rakyat

Perancis yang menjadi korban diperlihatkan oleh para pemimpin barat, terutama

PM Inggris David Cameron, Presiden Barack Obama, dan Kanselir Angela

Merkel. Bagi mereka, serangan Paris merupakan serangan bagi seluruh umat

manusia dan nilai-nilai universal. Mereka mengungkapkan berada dalam satu

barisan dengan pemerintah dan rakyat Perancis dalam menghadapi aksi-aksi

terorisme ISIS/IS yang semakin brutal. Mereka juga menyatakan siap membantu

dengan mengeluarkan kebijakan yang lebih tegas untuk menghancurkannya.

Serangan Paris ini, seperti halnya Tragedi 9/11, telah membangunkan para

pemimpin Barat dalam menghadapi ancaman terorisme dari respons yang baik

kepada respon yang tegas atas meningkatnya ancaman yang nyata bagi keamanan

mereka. Reaksi Barat terutama Eropa, segera berdampak pada kebijakan mereka

dalam menangani kasus pengungsi, yang semula telah menjadi ramah menjadi

ketat kembali, termasuk dengan penutupan kembali pintu-pintu perbatasan. 10

9 Research Professor pada bidang Hubungan Internasional. 2015. Serangan Terorisme

Internasional di Paris. Jakarta: Pusa Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi, Sekretariat

Jenderal DPR RI. 10

Research Professor pada bidang Hubungan Internasional. 2015. Serangan Terorisme

Internasional di Paris. Jakarta: Pusa Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi, Sekretariat

Jenderal DPR RI.

8

Reaksi berupa kebijakan para elit pemerintah barat yang salah satunya

dengan menutup kembali pintu-pintu perbatasan, merupakan suatu contoh akar

dari tumbuhnya xenophobia. Xenophobia sendiri merupakan permusuhan atas

aspek-aspek tertentu terhadap orang-orang asing. Fenomena tersebut kemudian

berlanjut kepada islamophobia. Maka islamophobia adalah permusuhan atas

aspek-aspek yang berhubungan dengan Islam, baik dari ajarannya maupun

penganutnya. Situasi ini bukan dianggap sebagai permusuhan terhadap Islam

sebagai agama, melainkan terhadap umat muslim sebagai kelompok masyarakat

berbudaya yang dianggap sebagai sebuah ancaman yang besar. Dalam skripsi ini,

fenomena islamophobia ditekankan pada tindakan-tindakan yang cenderung rasial

dan diskriminatif.11

Fenomena tindakan islamophobia yang ditandai dengan menipisnya hakikat

toleransi, dan meningkatnya diskriminasi telah membangunkan berbagai pihak

untuk ikut berperan dalam mengatasinya, tak terkecuali OKI. Tekanan demi suatu

perubahan telah berkembang beberapa kali dalam OKI. Dalam hal ini, „Program

Aksi 10 Tahun OKI‟ muncul pada 19 Juni 2006. Hal itu menjanjikan bahwa

organisasi ini akan menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam

pemerintahan; melindungi hak wanita, anak, dan kaum minoritas; menangani

berbagai isu seperti membangun nilai-nilai toleransi; membasmi ekstrimisme,

kekerasan dan terorisme; serta menentang segala bentuk islamophobia.

11

Marc Helbling. Islamophobia in Switzerland: A New Phenomenon or A New Name of

Xenophobia. Department of Political Science University of Zurich. Paper prepared for Annual

Conference of the Midwest Political Science Association (MPSA) Chicago, 3 - 6 April 2008. Hlm.

4.

9

Upaya lebih lanjut dalam mengatasi fenomena tindakan islamophobia,

selain dalam Program Aksi 10 Tahun OKI, telah terkonsolidasi dalam berbagai

Konferensi yang menjadikan fenomena anti-Islam tersebut sebagai agenda utama.

Seperti pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Pertemuan ke-37 Dewan

Menteri Luar Negeri OKI di Dushanbe, Tajikistan tahun 2010, yang salah satu

agendanya ialah upaya menangani isu islamophobia. Selain itu telah dilaksanakan

pula Konferensi tingkat Tinggi (KTT) OKI ke-12 tahun 2013 yang menghasilkan

“Cairo Final Communique” yang beberapa pembahasannya meliputi isu

komunitas dan minoritas muslim di negara non-OKI, HAM, terorisme, serta isu

islamophobia.12

Untuk menindaklanjuti dan menentang segala kegiatan yang berbentuk

diskriminasi agama dan rasial dalam bentuk penjajahan, dengan melihat situasi

umat muslim yang berada di Perancis, maka OKI terus mengupayakan beberapa

hal untuk mengatasi tindakan-tindakan diskriminasi tersebut. Oleh karenanya,

penelitian yang berjudul “Peran Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam

Upaya Mengatasi Tindakan Islamophobia di Perancis Pasca Tragedi

Serangan Paris 13 November 2015 (Periode 2015-2017)” ini dipandang

menarik oleh penulis untuk dikaji lebih lanjut untuk melihat bagaimana OKI

berperan dalam upaya mengatasi tindakan islamophobia yang kian merebak di

Perancis.

12

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diakses

dari http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/pages/organisasi-kerja-sama-

islam.aspx

http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/pages/organisasi-kerja-sama-islam.aspx


10

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka skripsi yang

berjudul “Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Upaya Mengatasi

Tindakan Islamophobia di Perancis Pasca Tragedi Serangan Paris 13

November 2015 (Periode 2015-2017)” ini disajikan untuk menjawab sebuah

pertanyaan: “Bagaimana peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam upaya

mengatasi tindakan islamophobia di Perancis pasca Tragedi Serangan Paris 13

November 2015 (periode 2015-2017)?”

C. TUJUAN DAN MANFAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai

berikut:

a. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Organisasi Kerja Sama Islam

(OKI) dalam mengatasi tindakan islamophobia di Paris pasca Serangan

Paris 13 November 2015.

b. Untuk mengetahui mekanisme peluang dan kendala yang dihadapi

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dalam mengatasi tindakan

islamophobia di Paris pasca tragedi Serangan Paris 13 November 2015.

11

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan

menjadi bahan kajian bagi pengembangan studi Hubungan Internasional di

masa mendatang, khususnya bagi pemerhati masalah konflik internasional

dan yang tertarik untuk menganalisis bagaimana islamophobia di Paris

serta kaitannya dengan peran sebuah organisasi internasional dalam

mengatasi hal tersebut.

b. Sebagai referensi tambahan bagi pustaka bagi penelitian selanjutnya yang

berkaitan dengan kasus islamophobia.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum melakukan penelitian, penulis mencantumkan beberapa studi

pustaka untuk mencari informasi yang berkaitan dengan peran OKI sebagai

organisasi internasional yang bertujuan mencapai perdamaian dunia, dalam upaya

menganalisis rumusan masalah yang tercantum pada skripsi ini. Dengan adanya

studi pustaka, diharapkan beberapa rujukan tersebut akan memberikan kontribusi

baru sebagai referensi bagi penulis.

Pertama, skripsi yang berjudul “Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI)

Mengurangi Fenomena Islamophobia di Belanda Pasca Peristiwa 9/11” yang

ditulis oleh Septian Tri Cahyo pada tahun 2016, Septian menyimpulkan bahwa

12

perkembangan Islam di Eropa berasal dari pekerja imigran.13

Populasi Islam di

Eropa mulai berkembang pada tahun 1950 di saat kebanyakan imigran berasal

dari berbagai negara mediteran seperti Turki, Maroko, Algeria, dan Tunisia.

Peningkatan angka imigran muslim di negara-negara Barat khususnya di

Eropa, awalnya disambut baik oleh pemerintah negara-negara Eropa karna mereka

termasuk sumber tenaga kerja yang murah. Namun secara perlahan para imigran

mulai memunculkan jati diri mereka dan identitas keislamannya, di antaranya

ialah dengan membangun masjid serta pusat-pusat keislaman, dan secara aktif

menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat luas di Eropa. Maka pada saat

itulah pemerintah mulai merasa terancam bahaya. Ditambah lagi dengan dakwah

serta pengenalan Islam di Eropa semakin luas sehingga semakin banyak

masyarakat Eropa yang memeluk agama Islam yang selanjutnya menimbulkan

kekhawatiran pemerintah Eropa. Apalagi dengan merebaknya peristiwa 11

September 2001 yang menembakkan kesalahannya pada umat Islam. Septian Tri

Cahyo menganggap peristiwa tersebut sebagai titik tolak perubahan pola interaksi

dalam hubungan internasional, dengan upaya negara-negara untuk menegakkan

„perang melawan terorisme‟ yang pada akhirnya memunculkan islamophobia.

Antara karya Septian Tri Cahyo dengan skripsi ini memiliki kesamaan pola

dan variabel walaupun dengan objek yang berbeda. Secara umum peran OKI

dalam menghadapi fenomena islamophobia di Belanda memiliki keberadaan yang

sama dengan yang terjadi di Perancis. Namun perbedaan terletak pada objek

13

Septian Tri Cahyo. Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Mengurangi Fenomena

Islamophobia di Belanda Pasca Peristiwa 9/11. 2015. FISIP UMY. http://repository.umy.ac.id

diakses pada 14 April 2017.

http://repository.umy.ac.id/

13

cakupan penelitian dimana penulis akan menekankan pada islamophobia yang

terjadi setelah aksi teror pada November 2015 di Perancis yang kondisi geografi

serta demografinya tentu berbeda dengan Belanda. Adapun titik kesamaannya

terletak pada upaya OKI dalam meredam tindakan islamophobia di negara

manapun demi tercapainya perdamaian internasional.

Kedua, penulis juga mengambil telaah pustaka lain sebagai pembanding

antarvariabel, pola, maupun objek penelitian, yaitu sebuah thesis dari Monalisa

Saflembolo yang berjudul “Upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam

mengatasi konflik etnis antara muslim Rohingya dan Budha Rakhine di Myanmar

(2011-2014),” yang diterbitkan pada tahun 2015.14

Dalam thesis tersebut,

Monalisa menuliskan bahwa konflik suku Rohingya dan Rakhine muncul sejak

pertengahan abad ke-20.

Status kewarganegaraan Rohingya tidak dipertegas dengan hukum imigran

yang jelas. Terjadi penolakan dan pertentangan kewarganegaraan terhadap suku

Rohingya. Rohingya mengalami diskriminasi dan tidak mendapat tempat yang

layak di Myanmar karena secara eksplisit Rohingya merupakan kaum pendatang

yang tidak memiliki kedaulatan sendiri. Monalisa juga menuliskan bahwa

Myanmar menutup akses bagi keabsahan hukum legal imigran bagi warga

Rohingya di bawah pemerintahan Junta militer.

14

Monalisa Saflembolo. Upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam mengatasi konflik etnis

antara muslim Rohingya dan Budha Rakhine di Myanmar (2011-2014). 2015. Yogyakarta: UPN

Veteran. http://eprints.upnyk.ac.id diakses pada 15 April 2017.

http://eprints.upnyk.ac.id/

14

Konflik etnis yang terjadi antara muslim Rohingya dan Budha Rakhine

bahkan sudah terjadi sebelum kemerdekaan Myanmar dan sampai saat ini belum

mencapai penyelesaian. Hak muslim Rohingya yang terabaikan dan tidak

mendapat apresiasi dari pemerintah Myanmar menyebabkan OKI mengambil

posisi dalam peran sebagai mediator dari konflik tersebut yang bertujuan untuk

melindungi aspirasi umat yang ada di dunia.

Dalam tinjauan pustaka di atas, terlihat jelas adanya kesamaan pola dengan

menggunakan objek serta variabel yang berbeda. Misi utama OKI mengambil

peran baik dalam konflik etnis maupun fenomena Islamophobia adalah sama,

yaitu melindungi aspirasi muslim di penjuru dunia serta menegakkan HAM bagi

seluruh umat. Perbedaan terlihat dari bagaimana Monalisa menekankan pada

konflik antaretnis di suatu negara, sedangkan penulis fokus pada sikap „menolak

Islam‟ sebagai akibat dari maraknya terorisme.

Sebagai telaah pustaka yang terakhir, penulis mengulas sebuah jurnal karya

Hanan Rananta Arbi yang berjudul “Reaksi Uni Eropa terhadap Islamophobia di

Perancis pada tahun 2011-2015.”15

Dalam karyanya, Hanan Rananta menulis

bahwa islamophobia adalah perasaan ketakutan atau kebencian terhadap Islam,

orang-orang yang memeluk ajaran Islam, maupun budaya Islam. Di Eropa sendiri,

islamophobia bukanlah fenomena baru. Sekitar sejak abad ke-8 masehi gejala

kebencian terhadap Islam telah muncul di Eropa, dan hingga saat ini telah

berkembang dalam berbagai bentuk. Namun fenomena tersebut kian menjadi lebih

15

Hanan Rananta Arbi. Reaksi Uni Eropa terhadap Islamophobia di Perancis pada tahun 2011-

2015. http://hi.fisip.uns.ac.id diakses pada 15 April 2017.

http://hi.fisip.uns.ac.id/

15

kompleks sejak tragedi 9/11 yang terjadi di AS, bom bunuh diri di London Inggris

pada tahun 2005, bom bunuh diri di Spanyol, dan lain sebagainya. Akibat tragedi-

tragedi tersebut, masyarakat Eropa mulai terprovokasi untuk memandang Islam

dengan penuh ketakutan dan kecurigaan.

Bagi Hanan Rananta Arbi, merujuk pada berbagai tindak sentimental

terhadap agama Islam di Perancis yang memang lebih terlihat memburuk daripada

negara-negara Eropa lainnya, Uni Eropa sebagai organisasi kawasan induk di

Eropa sudah seharusnya memiliki porsi dan perannya dalam merespon munculnya

fenomena anti-Islam tersebut. Maka sebagai sebuah organisasi kawasan yang

telah berhasil mengintegrasikan banyak negara dengan latar belakang sosial,

politik, ekonomi, dan kebudayaan yang berbeda-beda, Uni Eropa harus mampu

membuat formulasi kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh negara

anggotanya demi kepentingan bersama.

Jika dua pustaka sebelumnya memiliki fokus utama yang sama dengan yang

dipakai oleh penulis, yaitu meneliti tentang upaya atau peran OKI, namun pustaka

terakhir ini justru fokus pada reaksi Uni Eropa sebagai organisasi kawasan.

Walaupun keduanya menggunakan Perancis sebagai objek penelitian, namun

hipotesa yang akan dicapai pastilah berbeda karena dasar kebijakan serta visi

maupun misi dari Uni Eropa dan OKI sangat berbeda. OKI yang berbasis Islam,

dianggap penulis akan lebih berperan signifikan terhadap pencapaian hak-hak dan

ruang gerak bagi muslim di seluruh penjuru Eropa, khususnya di Perancis.

Berbeda dengan reaksi Uni Eropa sebagaimana yang ditulis oleh Hanan Rananta

16

Arbi, dalam skripsi ini akan ditemukan bagaimana peran OKI yang sejatinya

memihak pada warga muslim yang menjadi korban atas maraknya fenomena

tindakan islamophobia pada masa kini.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran digunakan penulis sebagai tolak ukur yang

menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Fungsi

dari kerangka pemikiran adalah agar penelitian mampu dirumuskan dengan

menggunakan teori dalam proses penyusunannya. Dalam skripsi ini, kerangka

pemikiran menjadi alur logika bagi peran OKI atas fenomena islamophobia

berdasarkan berbagai visi-misinya, yang disesuaikan dengan teori HAM dan teori

organisasi Internasional.

1. Hak Asasi Manusia

Liberalisme dipahami sebagai sebuah ideologi yang mana menjunjung

tinggi kebebasan individu. Jackson Sorensen menyatakan bahwa liberalisme

adalah suatu perspektif yang memiliki pandangan positif tentang sifat manusia.

Liberalisme juga dikenal sebagai sebuah paham optimisme. Liberalisme

umumnya memandang baik sifat dan karakter dasar manusia. Sekiranya terdapat

tiga asumsi dasar liberalisme. Pertama, pandangan positif tentang sifat manusia.

Kedua, keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif

daripada konfliktual. Dan ketiga, keyakinan terhadap kemajuan. Kemajuan bagi

17

kaum liberal selalu merupakan kemajuan bagi individu. Perhatian dasar

liberalisme adalah kebahagiaan dan kesenangan individu. John Locke berpendapat

bahwa negara muncul untuk menjamin kebebasan warga negaranya dan kemudian

mengijinkan mereka menghidupi kehidupannya dan menggapai kebahagiaannya

tanpa campur tangan yang tak semestinya dari orang lain.16

Penganut liberal memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia

dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-

masalah internasional. Kaum liberal melihat sistem internasional berkembang

dalam sistem anarki, dan mengakui bahwa individu selalu mementingkan diri

sendiri dan bersaing terhadap suatu hal, namun mereka juga percaya bahwa

individu-individu memiliki banyak kepentingan dan dengan demikian dapat

terlibat dalam aksi sosial yang kolaboratif dan kooperatif baik domestik maupun

internasional. Hal tersebut didasarkan pada pandangan liberal terhadap manusia,

bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, menempatkan kebebasan individu

di atas segalanya, berpandangan positif terhadap karateristik manusia, serta yakin

terhadap kemajuan.

Liberalisme dalam memberikan jawaban mengenai permasalahan dalam

menjaga perdamaian dan kestabilan internasional adalah dengan penggunaan

collective security, yang menjamin perdamaian dan kebebasan bagi semua pihak.

Maka untuk mendukung cita-cita menjaga perdamaian dan kebebasan bagi semua

pihak melalui collective security, liberalisme memperkenalkan ideologi demokrasi

16

Robert Jackson dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. 2009.

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar) h. 142.

18

yang merupakan sebuah ideologi yang membawa dan mengutamakan perdamaian

serta penegakan HAM bagi tiap individu di muka bumi.17

Liberalisme menjunjung tinggi nilai demokrasi. Salah satu prinsip utama

dalam demokrasi ialah kebebasan. Dalam penelitian ini, terkait dengan kasus yang

ditelaah, penulis akan fokus pada prinsip kebebasan dalam beragama. Dengan

adanya prinsip kebebasan, manusia tidak akan merasa tertekan untuk menyalurkan

aspirasinya dan bebas menjalankan ajaran agama yang diyakininya. Orang yang

beragama dan berdemokrasi akan menjadikan agama sebagai sumber dan dasar-

dasar inspirasi, spiritual, dan moral dalam setiap tarikan nafas dan perilakunya.

Karena itu, dalam berdemokrasi dan beragama, manusia dituntut untuk

mendewasakan sikap mental dengan mengutamakan toleransi, menebarkan cinta

kasih, mengokohan persaudaraan, menumbuhkan kedamaian dan berkerjasama

dalam membangun masyarakat sebagai manifestasi substansi agama. 18

Demokrasi merupakan sistem yang mengembalikan semua hak kepada

rakyatnya, dari pemilihan pemimpinnya, pemerintahannya, sampai kepada

keyakinan yang dianutnya. Dengan adanya keberagaman agama dalam kehidupan

manusia, maka sistem demokrasi ini mempunyai peran yang penting untuk

menuju kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama

merupakan hal penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup. Perbedaan

yang terjadi dalam masyarakat bukan penghalang untuk hidup rukun dan damai.

Maka perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen masyarakat untuk tidak

17

Robert Jackson dan Georg Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. 2009.

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar) h. 142. 18

Ahmad Suhelmi. Pemikiran Politik Barat, 2007. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 205

19

memecah belah dengan melakukan tindakan diskriminatif terhadap umat yang

berbeda dengannya.

Menurut John Locke, manusia dalam keadaan alamiah adalah bebas

merdeka mengatur tindakan mereka, mempergunakan barang miliknya tanpa perlu

izin dan tidak tergantung pada kehendak siapapun. Manusia memiliki derajat yang

sama, semua kekuasaan bersifat timbal balik, tidak ada orang yang lebih berkuasa

daripada orang lain. Meskipun manusia leluasa menggunakan diri dan barang

miliknya, manusia tidak mempunyai kebebasan menghancurkan dirinya sendiri

ataupun orang lain. Keadaan alamiah menurut Locke merujuk pada keadaan

dimana manusia hidup dalam kedamaian, kebajikan, penuh kebebasan dan penuh

kesetaraan.19

Maraknya konflik sosial yang terjadi di penjuru dunia, terutama yang

berbasis isu agama kian tak terbendung. Kekerasan berbasis isu agama begitu

cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Oleh karenanya ketentraman

hidup masyarakat terganggu dengan adanya kerentanan yang luar biasa oleh

kondisi keberagaman tersebut. Kini, agama sering kali dijadikan titik singgung

paling sensitif dalam pergaulan masyarakat yang majemuk. Maka dari itu sangat

perlu usaha manusia untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antar umat

beragama, salah satu caranya yaitu mengembangkan sikap toleransi.

Di berbagai belahan dunia, kita sedang menyaksikan gerakan-gerakan

keagamaan untuk memperkokoh pembentukan sistem sosial dan politik yang lebih

demokratis. Agama menjadi media yang baik untuk memberi pemahaman tentang

19

Ahmad Suhelmi. Pemikiran Politik Barat, 2007. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 205

20

demokrasi. Namun di belahan dunia lain, keduanya saling berbenturan. Agama

tidak jarang dijadikan sebagai alat provokasi pemecah belah persatuan. Padahal

keberagaman beragama pada hakikatnya adalah dasar bagi terciptanya persatuan

dalam perbedaan. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Maka toleransi

antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi

dengan baik.

Demokrasi sering kali diartikan sebagai penghargaan terhadap hak asasi

manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan persamaan hak di

hadapan hukum. Dari sini kemudian hakikat demokrasi sering dikaitkan dengan

idiom-idiom seperti egalite (persaman), equality (keadilan), liberty (kebebasan),

serta human right (hak asasi manusia). 20

Dalam kasus tindakan islamophobia di Perancis, Sebagai kaum minoritas

yang semakin hari kian termarjinalkan, muslim semakin gencar melakukan upaya

serta perjuangan demi mendapatkan HAM secara hakiki. Menurut Teaching

Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak

Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya

mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia dan tanpa hak tersebut,

eksistensinya sebagai manusia akan hilang. John Locke juga mengungkapkan

pandangannya mengenai HAM. Menurutnya, HAM adalah hak-hak yang

diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang kodrati.

Maka tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia.

20

Ubaedillah, A dan Abdul Rozak. Pendidikan Kewarga[negara]an (Civic Education):

Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. 2014. Jakarta: ICCE UIN Syarif

Hidayatullah dan Kencana Prenada Media Group. Hlm 148.

21

Karena HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia di muka bumi sebagai

anugerah Tuhan Yang Maha Esa.21

HAM didasari oleh kebebasan individu. Ia adalah hak yang melekat pada

seluruh manusia, apa pun kewarganegaraan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal

kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya yang

mereka miliki. Manusia dimanapun ia berada sama-sama berhak memiliki hak

asasi tanpa merasa dibeda-bedakan. Salah satu upaya dalam penegakan HAM

adalah dengan menghapus segala tindak diskriminasi, termasuk diskriminasi

agama. Diskriminasi agama merupakan situasi ketika seseorang diperlakukan

tidak adil dibandingkan orang lain dalam situasi yang sama karena perbedaan

agama yang dianut.

Isu HAM memang tak luput dalam pengamatan OKI. Hal ini semakin

jelas dengan adanya konseptualisasi HAM sebagaimana yang tercantum dalam

Cairo Declaration Of Human Right in Islam (CDHRI) yang terbentuk pada tahun

1990.22

Pengamatan secara intens oleh OKI terhadap isu HAM tentu

menjadikannya tidak tinggal diam dalam menanggapi fenomena tindakan

islamophobia. Berbagai tindakan diskriminatif yang merugikan umat Islam telah

menarik kehadiran OKI untuk menjalankan perannya sebagai organisasi

pengayom umat.

21


Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. 2014. Jakarta: ICCE UIN Syarif

Hidayatullah dan Kencana Prenada Media Group. Hlm 148. 22

Katharina Hausler, dkk. Human Rights, Democracy, and Rule of Law: Different Organizations,

Different Conceptions. Frame. Large-Scale FP7 Collaborative Project GA No. 320000. April 2016.

Hlm. 147.

22

Maka berdasarkan penjabaran di atas, peran OKI akan dilihat sebagai upaya

mencapai kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana dijelaskan dalam teori

Liberal, demi menghilangkan tindakan islamophobia yang diskriminatif sehingga

tercapailah nilai-nilai demokratis yang dilengkapi dengan penyebaran bukti HAM

secara merata bagi seluruh umat di penjuru dunia.

2. Organisasi Internasional

Definisi organisasi internasional adalah suatu pola kerjasama yang melintasi

batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang

diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam

usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperlukan serta yang disepakati

bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama

kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.

Pendapat lain menyebutkan bahwa organisasi internasional didefinisikan

sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu

kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua

atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama

para anggotanya.23

Manurut Clive Archer, peranan organisasi internasional dibagi menjadi dua

kategori, yaitu:

23

Clive Archer. International Organization. 1883. London: Allen & Unwin. Ltd.

23

a) Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan negara-negara

anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik

luar negerinya.

b) Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu

bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas

masalah-masalah yang dihadapi. Tidak jarang organisasi internasional

digunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam

negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan

untuk mendapatkan perhatian internasional.

c) Sebagai aktor. Organisasi internasional bertindak sebagai pelaku atau

aktor internasional yang memiliki wewenang untuk membentuk

kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh para anggotanya.

Adapun fungsi organisasi internasional menurut A Le Roy Bennet adalah:

a) Menyediakan hal yang dibutuhkan bagi kerja sama yang

dilakukan antar negara dimana kerja sama tersebut

menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.

d) Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintah

sehingga ide-ide dap at bersatu ketika masalah muncul ke

permukaan.24

e) Karen Mingst memberikan jabaran yang lebih luas lagi tentang fungsi

organisasi internasional. Ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan

24

Anak Agung Banyu Perwira dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan

Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

24

oleh Organisasi Internasional baik itu di tingkat internasional, negara,

maupun individu.25

Pada tingkat internasional, Organisasi

Internasional berperan dalam:

1. Memberikan konstribusi untuk terciptanya suasana kerja sama di antara

negara/aktor. Dengan adanya organisasi internasional, diharapkan negara dapat

bersosialisasi secara reguler sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang

dianjurkan oleh kaum fungsionalist. Fungsi ini dapat kita temui dalam

Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran

tentang Collective Goods, di mana organisasi internasional menyediakan

informasi, hasil-hasil survei dan juga pengawasan. Contohnya World Trade

Organization (WTO), International Atomic Energy Agency‟s (IAEA).

3. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik. Contohnya: World Trade

Organization (WTO) dan International Court of Justice (ICJ).

4. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama.

Misalkan World Health Organization (WHO) dalam penanganan penyebaran

penyakit SARS dan United Nations High Commission for Refugees (UNHCR)

dalam menganani pengungsi.

5. Menyediakan arena untuk bargaining bagi negara-negara dalam menyelesaikan

suatu masalah. Misalkan European Council of Ministers dan beberapa forum

bersama tingkat menteri lainnya.

25

Karen Mingst, Essentials of International Relations, 1999, WW Norton & Company, New York,

hal. 241-245

25

6. Membentuk rezim internasional. Misalkan rezim perdagangan internsaional,

rezim moneter Eropa, dan lain-lain.

Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) merupakan salah satu organisasi

internasional yang mengklaim dirinya sebagai aktor yang beraksi demi

kepentingan ummah transnasional (mu‟minun). Bagaimanapun, organisasi ini

secara efektif dibuat oleh kesucian negara berdaulat. Prinsip tersebut telah

diabadikan dalam piagam OKI dan telah membuktikan organisasi ini dalam

sebuah bingkai kerja operasional yang bertekad untuk mencapai cita-cita kesatuan

dan kepentingan muslim. Organisasi ini telah menjadikan 57 negara muslim

berjuang bersama seperti Indonesia dan Maroko, dan beberapa negara dengan

minoritas muslim yang signifikan seperti Rusia dan India. Tujuan persatuan bagi

organisasi ini adalah untuk melindungi Islam, dengan asumsi bahwa ikatan

kepercayaan menyebabkan tercapainya kepentingan bersama. Sejarah OKI

membuktikan fakta untuk mewakili kepentingan muslim di kancah

internasional.26

Fenomena islamophobia yang merupakan dampak dari terorisme, memiliki

pengaruh yang cukup besar terhadap dinamika Hubungan Internasional.

Fenomena tersebut telah menarik perhatian global. Kini hampir setiap negara

mendeklarasikan gerakan „perang melawan teroris‟, namun sayangnya gerakan

tersebut justru berdampak negatif bagi sebagian besar muslim. Dengan adanya

tindak diskriminatif kepada warga muslim, tentu telah mendesak negara-negara

26

Shahram Akbarzadeh and Kylie Connor. The Organization of the Islamic Conference: Sharing

an Illusion. Middle East Policy, Vol. XII, No.2, Summer 2005. Hlm 79.

26

lain terutama negara Islam atau negara dengan penduduk mayoritas Islam,

mengecam hal tersebut. Aktor non-negara pun berperan di dalamnya. OKI adalah

salah satu organisasi internasional yang berperan untuk mengatasi tindak

islamophobia. OKI berupaya agar nilai demokrasi dapat terus ditegakkan bagi

seluruh muslim di penjuru dunia. Sebagai pihak ketiga, OKI telah mengasumsikan

4 tipe utama dalam peran membangun perdamaian, yaitu; penyedia bantuan

kemanusiaan kepada rakyat dalam keadaan darurat, fungsi rehabilitasi, fungsi

pencegahan melalui peringatan dini, dan tindakan resolusi konflik. 27

F. METODE PENELITIAN

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah

yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik

praktis maupun teoritis. 28

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan

metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah sebuah upaya

untuk menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu

permasalahan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian riset yang bersifat

deskriptif, cenderung menggunakan analisis dan lebih menonjolkan proses

makna. Adapun metode penelitian kualitatif, menurut Creswell, ialah suatu

pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu

27

Muzaffer Ercan Yilmaz. The Organization of the Islamic Conference as a Conflict Manager in

the Arab Spring. Turkish Jornal of Politics. Vol 4, No. 1. Summer 2013. Hlm. 87-91. 28

J. R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. 2010.

Jakarta: PT Grasindo. Hlm. 5.

27

gejala sentral.29

Alasan penulis memilih metode ini ialah untuk mendapatkan

pemahaman secara mendalam mengenai permasalahan yang dikaji.

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif-analisis guna

memaparkan temuan baru terkait dengan topik yang diangkat. Deskriptif

adalah suatu penelitian yang mampu memecahkan masalah yang sedang

dihadapi pada masa sekarang, dilakukan dengan langkah-langkah pengumpulan

data, membuat klasifikasi data, membuat kesimpulan dari data dengan tujuan

utama memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam

deskripsi situasi.30

Tujuan dari penelitian yang bersifat deskriptif yaitu untuk

menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, maupun

kelompok tertentu. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menjelaskan peran

OKI yang berdasarkan atas visi misinya dalam mengatasi isu tindakan

islamophobia yang marak terjadi pasca serangan di Paris. Dengan pola

induktif, penelitian ini terlebih dahulu menjabarkan permasalahan secara

umum mengenai tindakan islamophobia di Perancis untuk kemudian ditarik

kesimpulan secara khusus tentang bagaimana peran OKI dalam mengatasi

fenomena tersebut yang disertai data dan analisis penulis terkait dengan

permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi/kajian

pustaka (Library Research) yang dilakukan dengan menelusuri fakta secara

29

J. R. Raco. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. 2010.

Jakarta: PT Grasindo. Hlm. 6. 30

L.J. Moelong (ed), Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

2006, hlm. 3

28

tertulis, kemudian mengumpulkan dokumen, baik berupa tulisan sezaman

maupun manuskrip-manuskrip yang berhubungan dengan peristiwa yang

ditelaah. Oleh karenanya, penelitian ini menggunakan jenis data teoritis dengan

memanfaatkan data-data sekunder dari buku, jurnal, artikel, media cetak, media

elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data sehingga bisa dijadikan

bahan kajian dalam penyusunan skripsi ini. Selain itu, untuk menambah

informasi, penulis juga menggunakan sumber data yang akan diperoleh penulis

secara langsung dari para ahli yang dalam penelitian ini didapatkan melalui

wawancara kepada narasumber.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada narasumber

yang sekiranya mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan

penelitian ini. Pembicaraan intensif antara penulis dengan para ahli akan

memperkaya wawasan penulis untuk melanjutkan penelitian dengan

bersumberkan data yang valid. Maka dalam penelitian mengenai peran OKI

dalam mengatasi islamophobia pasca teror Perancis ini, penulis melakukan

wawancara kepada kepada seorang ahli di bidang yang berkaitan dengan

penelitian skripsi ini.

Pertama, penulis melakukan wawancara kepada Mr. Abdula Manafi

Mutualo yang menjabat sebagai Secretary of the Islamophobia Observatory

and Culture and Social Affairs‟ Officer OIC General Secretariat. Penulis

meyakini bahwa hasil wawancara kepada Mr. Mutualo akan membantu penulis

29

menganalisa bagaimana eksistensi OKI dan kemampuannya dalam upaya

mengatasi islamophobia di Perancis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis

analisis data kualitatif. Teknik analisis data sendiri memiliki kaitan erat dengan

pengumpulan dan interpretasi. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif

sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau

masalah manusia.31

Pada tahap analisis, dilakukan pengklasifikasian atas data-

data tersebut untuk digunakan sesuai kebutuhan dalam tahap pembuktian

hipotesis dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif.

Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif yang berupa kata-kata lisan atau tulisan dari manusia atau tentang

perilaku manusia yang dapat diamati.32

Alasan penulis memilih teknik analisis

ini adalah karena penulis ingin menganalisis peran Organisasi Kerja Sama

Islam (OKI) sebagai sebuah organisasi internasional dalam memerangi

islamophobia yang terjadi pasca teror di Perancis.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini direncanakan akan terdiri dari lima bab. Bab I berisikan enam

subbab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metodologi

penelitian, serta sistematika penulisan. Tujuan dari penulisan bab I ialah agar

31

John W. Creswell. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. (California:

Sage Publication, 1994). Hlm. 1 32

F. Sitorus, Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar, Fakultas Pertanian IPB, Bogor, 1998,

p.27.

30

pembaca mampu memahami permasalahan secara singkat sebelum melangkah

lebih jauh kepada bab-bab setelahnya.

Bab II merupakan pembahasan terkait OKI sebagai organisasi internasional,

yang terdiri atas profil OKI; struktur OKI yang meliputi badan-badan dalam OKI,

serta keanggotaan dalam OKI; peran OKI dalam ranah global; dan diakhiri dengan

pembahasan mengenai keterikatan OKI dengan HAM. Penulisan bab ini

dimaksudkan penulis sebagai brainstorming kepada para pembaca sebelum

membahas bagaimana OKI berperan dalam fenomena islamophobia. Keselarasan

antara kemunculan, tujuan, prinsip, dan keanggotaan berbagai negara dalam OKI,

serta eksistensi dan peranannya secara global, diyakini penulis mampu

memberikan pemahaman signifikan kepada pembaca bahwa OKI adalah suatu

badan yang concern terhadap perbaikan citra Islam di dunia.

Dalam bab III akan dibahas mengenai perkembangan Islam di Perancis dan

fenomena tindakan islamophobia. Bab ini akan dimulai dengan pembahasan

tentang kemunculan Islam ke Perancis dan perkembangannya, lalu dilanjutkan

dengan tragedi Paris 13 November 2015 yang dimulai dengan sebuah ikhtisar,

kemudian membahas mengenai respon pemerintah, dan kemunculan hate crime

terhadap muslim. Bab ini diakhiri dengan pembahasan tentang fenomena tindakan

islamophobia di Perancis yang akan menceritakan bagaimana fenomena

berkembang pasca terjadinya Tragedi Paris November 2015. Dalam bab ini,

penulis bermaksud untuk memberi pemahaman kepada pembaca bahwa Islam

bukanlah suatu hal yang tiba-tiba ada di Perancis. Eksistensinya mengalami

31

proses yang panjang dengan segala penerimaan dan penolakan dari berbagai

pihak.

Pada bab IV, pembahasan akan fokus untuk menjelaskan dan menjawab

pokok permasalahan mengenai upaya-upaya OKI dalam meredam fenomena

islamophobia di Perancis, yang meliputi; memerangi terorisme, mengadakan

interfaith dialogue guna mempromosikan nilai-nilai Islam yang sesungguhnya,

melakukan kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang

merupakan organisasi internasional terbesar di dunia, melakukan kerjasama

dengan Uni Eropa untuk bersama-sama melawan Islamophobia di negara-negara

Eropa, dan melakukan kerjasama dengan media. Bab ini akan ditulis dengan

berdasar pada penelitian yang dilakukan penulis dengan pengumpulan data berupa

studi/kajian pustaka (Library Research), serta wawancara kepada seorang ahli

yang kompeten di bidang ini. Kemudian bab ini diakhiri dengan analisis penulis

mengenai peluang dan tantangan OKI dalam mengupayakan perannya untuk

meredam islamophobia di Perancis.

Bab terakhir yang merupakan penutup akan berisi kesimpulan yang akan

menyimpulkan pembahasan dari bab II, bab III, serta bab IV.

32

BAB II

ORGANISASI KERJASAMA ISLAM

A. Profil Organisasi Kerjasama Islam

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) disebut sebagai organisasi yang unik

dengan tujuan utama untuk mempromosikan “solidaritas Islam” di antara negara-

negara anggota. OKI didirikan pada September 1969, diawali dengan sebuah

seruan dari mantan Mufti Yerussalem ke semua negara Islam untuk bergabung

dalam sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam pertama yang diadakan di

Rabat, Maroko. KTT tersebut diadakan sebagai respon atas tragedi serangan

pembakaran Masjidil Aqsa di Yerussalem. Pertemuan bersejarah ini sangat

berperan dalam pembentukan OKI, dan solidaritas Islam menjadi batu loncatan

untuk meningkatkan kerjasama dan pertukaran antarnegara-negara Islam. Pada

1971, Konferensi Menteri Luar Negeri antarnegara Islam secara resmi

menetapkan OKI dengan menyetujui sebuah Piagam yang mayoritas negara-

negara anggota telah meratifikasinya pada 1973.33

Berdasarkan Piagam tersebut, tujuan OKI adalah:

1) Memperkuat solidaritas Islam di antara negara-negara anggota;

33

Devon A. Hansen and Mohammad Hemmasi. The State of the Organization of the Islamic

Conference (OIC) at the dawn of the new millenium on Prairie Perspectives: geographical Essays.

Vol 4. Ed. Douglas C. Munski. 2001: university of North Dakota . hlm. 259.

33

2) Mengonsolidasikan kerjasama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya,

juga sains; untuk melindungi martabat, kemerdekaan, dan hak-hak

nasional masyarakat muslim;

3) Menjamin keamanan terhadap tempat-tempat suci dan mendukung

perjuangan rakyat Palestina;

4) Menghilangkan diskriminasi rasial dan segala bentuk kolonialisme;

5) Mempromosikan kerjasama dan pemahaman antara negara anggota dan

pihak lainnya.34

Piagam OKI juga menegaskan bahwa misinya adalah untuk

mempromosikan nilai-nilai Islam, memperkuat solidaritas di antara negara-negara

muslim, terus memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina, membela

kedaulatan negara anggota, membantu komunitas muslim yang berada di luar

yurisdiksi negara-negara anggota, mempresentasikan aspirasi muslim di kancah

internasional demi tercapainya kepentingan bersama, mempertahankan citra

Islam, dan untuk memerangi penghinaan terhadap Islam. piagam OKI juga

menekankan aspek perdamaian, kasih sayang, toleransi, kesetaraan, keadilan, dan

martabat manusia. Piagam OKI juga bertekad untuk melawan terorisme.35

Seiring dengan penerapan poin-poin dalam piagam, OKI telah diberi

mandat untuk menangani berbagai masalah; perdamaian dan resolusi konflik, isu-

34



Vol 4. Ed. Douglas C. Munski. 2001: university of North Dakota. Hlm. 260 35

Deborah Weiss. The Organization of Islamic Cooperation‟s Jihad on Free Speech. Civilization

Jihad Reader Series. Vol 3. 2015. United States: Center for Security Policy Press. Hlm. 15.

34

isu minoritas Muslim, hak-hak perempuan dan anak-anak, bantuan kemanusiaan,

memerangi islamophobia, promosi perdagangan dan investasi intra-OKI, serta

pertukaran budaya dan pendidikan. Piagam tersebut juga menyebutkan prinsip-

prinsip yang mengatur program OKI agar berjalan atas dasar: kesetaraan penuh di

antara negara-negara anggota; mendukung hak penentuan nasib sendiri dan tidak

adanya campur tangan dalam urusan internal negara anggota; dukungan untuk

kedaulatan, independensi dan integritas teritorial masing-masing negara anggota;

dan penyelesaian sengketa dengan cara damai seperti negosiasi, mediasi,

konsiliasi dan arbitrase.36

Kantor pusat OKI sendiri terletak di Jeddah, Arab Saudi. Sekretaris

Jenderal OKI saat ini adalah seorang berkebangsaan Arab Saudi, Yusuf bin

Ahmad Al-Utsaimin yang mulai menjabat sejak 17 November 2016,

menggantikan Iyad bin Amin Madani. OKI hingga kini telah memiliki 57 negara

anggota.37

Berdasarkan laporan penelitian statistik, ekonomi, dan sosial dari

sebuah organisasi di bawah naungan OKI yang berlokasi di Ankara, Turki, data

sensus 2010 memperkirakan jumlah populasi di negara-negara anggota OKI

berkisar 1,563 miliar jiwa, atau sebanding dengan 22,7% dari populasi dunia.38

Sedangkan organisasi internasional seperti Liga Negara-negara Arab, Perserikatan

36

M Ihsan Qadir and M. Saifur Rahman. Organization of Islamic Co-operation (OIC) and

Prospects of Yemeni Conflict Resolution: Delusion or Plausible Reality. Journal of Political

Studies, vol. 22, issue-2 2015. University of Punjab. Hlm. 369-370. Diunduh dari http://pu.edu.pk

pada 13 Februari 2018. 37

Elizabeth H. Prodromou. What is The Organization of Islamic Cooperation? 2013. Center for

European Studies. Harvard University. Diunduh dari www.globalgovernancewatch.org >doclib

pada 26 Februari 2018. Hlm. 1. 38



pada 26 Februari 2018. Hlm. 1.

http://pu.edu.pk/

http://www.globalgovernancewatch.org/

35

Bangsa-Bangsa, Gerakan Non-Blok, dan Uni Afrika juga memainkan statusnya

sebagai pengamat di OKI.39

Nama “Organisasi Kerjasama Islam” adalah suatu perubahan yang

dicanangkan dalam pertemuan tingkat Menteri ke-38 di Astana, Kazakhstan pada

Juli 2011, setelah sebelumnya organisasi ini berdiri dengan nama “Organisasi

Konferensi Islam.” Perubahan ini diprakarsai oleh pemerintah Arab Saudi yang

mempertemukan kepala negara dan pemerintahan muslim dari berbagai penjuru

dunia dalam Konferensi Tingkat Tinggi Islam di Rabat, Maroko.40

Perubahan ini

bukan semata perubahan nama, namun perubahan ini juga mencerminkan niat

OKI untuk terlibat lebih serius dengan meningkatnya jumlah actor dalam

masyarakat global yang semakin saling bergantung. OKI diharapkan mampu

berkontribusi secara efektif pada pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian

konflik di dunia.41

Institusi seperti OKI tidak terbentuk hanya untuk mengatasi masalah

politik namun juga terbentuk karena adanya perasaan yang sama seakan telah

dimusuhi, diabaikan, tidak aman, dan dirampas hak-haknya. Perasaan ini muncul

akibat proses yang cepat dalam tahapan modernisasi dan politik internasional.

Maka jaringan atau wadah persatuan yang muncul seperti OKI dianggap sebagai

39

M Ihsan Qadir and M. Saifur Rahman. Organization of Islamic Co-operation (OIC) and

Prospects of Yemeni Conflict Resolution: Delusion or Plausible Reality. Journal of Political

Studies, vol. 22, issue-2 2015. University of Punjab. Hlm. 368. Diunduh dari http://pu.edu.pk pada

13 Februari 2018. 40




Arhama Siddiqa. the Utility of the OIC in Solving Conflicts in the Muslim World an issue brief

of Institute of Strategic Studies. 2016. Hlm. 2. Diunduh dari www.issi.org.pk pada 20 Februari

2018.

http://pu.edu.pk/


36

suara potensial bagi dunia muslim. Suara yang diperlukan untuk mengeluarkan

ide dan pemikiran umat Islam demi mencapai perdamaian, keadilan, serta

persamaan.42

Organisasi yang beranggotakan negara-negara muslim atau negara

berpenduduk mayoritas muslim ini kemudian memposisikan dirinya sebagai suara

kolektif bagi muslim di seluruh dunia. Organisasi ini memiliki dimensi

keagamaan yang kuat yang membedakannya dari organisasi intergovernmental

yang lain. Agenda-agenda yang menjadi prioritas utamanya antara lain meliputi

penanganan fenomena islamophobia; mempromosikan kepentingan muslim di

penjuru dunia; dan konsolidasi, koordinasi, serta kolaborasi antarnegara Islam

dalam forum internasional.43

Dalam upaya mencapai berbagai tujuan pembentukannya, organisasi ini

telah mengembangkan hubungan dengan banyak actor lain selain negara anggota.

Hubungan tersebut telah terjalin sejak OKI dipimpin oleh Ekmeleddin Ihsanoglu

yang menjabat selama sembilan tahun sejak 2005 sampai 2014. Sebagai contoh

ialah OKI telah memiliki peran di PBB. Organisasi ini memiliki kantor di Jenewa

dan New York dan mengadakan rapat koordinasi tahunan untuk para menteri luar

negeri dalam kaitannya dengan Majelis Umum PBB, yang membahas, antara lain,

sikap negara anggota terhadap berbagai inisiatif Hak Asasi Manusia (HAM).

42

Ibrahim Kalin. OIC: A Voice for the Muslim World? in Islam, Society & the State. ISIM review

17. Spring 2006. Department of religious studies at the college of the holy cross, worchester. Hlm.

1. Diunduh dari https://openaccess.leidenuniv.nl>handle pada 6 Maret 2018 43

Pekka Hakala and Andreas Kettis. the Organization of Islamic Cooperation: Defined – for better

and Worse – by its religious dimension. Policy Department, Directorate-General for External

Policies. This Policy Briefing was requested by the European Parliament‟s Committee on Foreign

Affairs. 2013. Hlm 3.

37

Secara umum, keterlibatan negara anggota OKI dalam PBB berpusat pada isu-isu

seperti hak keluarga dan penghinaan terhadap agenda agama, selain terlibat dalam

perjuangan palestina.44

Selain itu, OKI juga telah melakukan hubungan yang lebih

erat dengan Uni Eropa, hal ini diperkuat dengan berdirinya kantor penghubung di

Brussels untuk mendorong hubungan yang lebih dekat dengan Uni Eropa. Misi

tetap OKI ke Uni Eropa telah diresmikan di hadapan Sekretaris Jenderal

Ihsanoglu pada 25 Juni 2013. Duta Besar Ajerbaijan untuk Uni Eropa, Arif

Mammadov, ditunjuk sebagai observer permanen OKI, dan Mehmet Bilir, seorang

diplomat Turki, ditunjuk sebagai wakilnya.45

B. Struktur OKI

1. Badan-Badan dalam OKI46

1) Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam merupakan otoritas tertinggi

dalam organisasi. Sebuah konferensi yang diadakan setiap tiga tahun

sekali dan dihadiri oleh kepala negara atau kepala pemerintah dari negara

anggota. Konferensi ini diadakan untuk merumuskan, mengambil

44

Marie Juul Petersen. Islamic or Universal Human Rights? The OIC‟s Independent permanent

Human Rights Commission. 2012. Copenhagen: Danish Institute for International Studies (DIIS)

Report 2012:03. Hlm. 18 45




Affairs. 2013. Hlm 4. 46





38

keputusan kebijakan, dan setelah itu memberikan bimbingan mengenai

semua isu yang berkaitan dengan realisasi tujuan serta mempertimbangkan

isu-isu lain yang menjadi perhatian negara-negara anggota.

2) Dewan Menteri Luar Negeri. merupakan pertemuan para menteri luar

negeri dari seluruh negara anggota. Dewan melakukan pertemuan setahun

sekali, Dewan ini mempertimbangkan untuk menerapkan kebijkaan umum

OKI. Dewan juga meninjau tahapan dalam penerapan keputusan dan

resolusi yang diadopsi oleh konferensi ini dan KTT Islam.

3) Komite Eksekutif memegang kekuatan pengambilan keputusan antara

pertemuan para menteri. Komite ini dibentuk pada 2005 untuk

meningkatkan kemampuan OKI agar bertindak lebih cepat dan efektif bagi

negara-negara anggotanya mengenai hal-hal yang menjadi perhatian

internasional.

4) Komite Perwakilan Tetap yang terdiri dari duta besar negara anggota yang

terakreditasi untuk OKI.

5) Sekretariat Jenderal yang merupakan badan eksekutif yang menerapkan

keputusan dalam pembuatan keputusan politik. Dipimpin oleh seorang

sekretaris Jenderal dan berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi.

Sekretaris Jenderal OKI bertanggung jawab atas hal-hal berikut:47

47

The organization of the Islamic Cooperation, charter of the Organization of The Islamic

Conference 1972, Article 17. Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 11 Februari 2018.

https://www.oic-oci.org/

39

a. Memberikan perhatian pada badan organisasi;

b. Menindaklanjuti keputusan, resolusi, dan rekomendasi dari KTT Islam,

Dewan Menteri Luar Negeri, dan pertemuan menteri lainnya;

c. Mengoordinasikan dan menyelaraskan pekerjaan organ yang relevan dari

organisasi;

d. Menyiapkan program dan anggaran kesekretariatan OKI;

e. Mengembangkan komunikasi antarnegara anggota dan memfasilitasi

konsultasi dan pertukaran pandangan serta penyebaran informasi yang bisa

menjadi sangat penting bagi negara-negara anggota;

f. Menyampaikan laporan tahunan kepada Dewan menteri Luar Negeri; dan

g. Melakukan fungsi lain seperti yang dipercayakan oleh KTT atau Dewan

Menteri Luar Negeri.

Sejumlah organ dan institusi sekunder telah dikembangkan untuk

mencapai tujuan OKI di berbagai bidang yang meliputi budaya, sains, ekonomi,

legislasi, keuangan, olahraga, teknologi, pendidikan dan media, serta topik

kejuruan, sosial, serta kemanusiaan.48

48





40

2. Anggota OKI

a) Member State

OKI hingga kini telah memiliki 57 negara anggota. Negara-negara tersebut

dapat dikatakan perwakilan dari empat benua, yaitu Asia (28 negara). Afrika (26

negara), Amerika Selatan (2), dan Eropa (1). (Adapun daftar negara-negara

anggota OKI tercantum dalam lampiran.)49

b) Observers

Selain negara anggota, OKI juga memiliki Observers (para pengamat) yang

meliputi negara-negara, yaitu Bosnia and Herzegovina (1994), Central African

Republic (1996), Kingdom of Thailand (1998), The Russian Federation (2005),

Turkish Cypriot State (1979); komunitas muslim berupa Moro National

Liberation Front (1977); institusi Islam berupa Parliamentary Union of the OIC

Member States (PUOICM) (2000); selain itu berbagai organsasi internasional juga

berperan sebagai pengamat OKI, meliputi United Nations (UN) (1976), Non-

Aligned Movement (NAM) (1977), League of Arab States (LAS) (1975), African

Union (AU) (1977), Economic Cooperation Organization (ECO) (1995). 50

49

Member States. Organization of Islamic Cooperation. www.oic-oci.org pada 11 Februari 2018. 50

Observers. Organization of Islamic Cooperation. www.oic.oci.org pada 11 Februari 2018.

http://www.oic-oci.org/

http://www.oic.oci.org/

41

C. OKI dalam Ranah Global

Ketika membicarakan bagaimana pencapaian OKI di ranah global,

sepatutnya membicarakan bagaimana keberhasilan dan kegalalan OKI dalam

menangani berbagai konflik. Keberhasilan dan kegagalan tersebut dapat dilihat

dalam konteks dua dimensi yang saling terkait: (1) mempromosikan keamanan

dan kesejahteraan negara anggota dan masyarakat; dan (2) menyelesaikan

sengketa atau konflik politik.51

Kehadiran OKI dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Pembentukan

OKI yang berdasarkan atas konsep identitas ummah, mencerminkan keinginan

antarumat muslim untuk bersatu, terlepas dari perbedaan politik, ekonomi,

budaya, maupun ras. Namun komitmen negara anggota atas kedaulatan nasional

kerap kali menghambat kerjasama antar-anggota. Hal ini dikarenakan beberapa

dari mereka menganggap bahwa kerjasama akan menghambat kepentingan

nasional mereka. Maka dapat dilihat bahwa pencapaian dan kelemahan OKI

tampaknya menunjukkan bagaimana “nasionalisme” telah memainkan peran lebih

besar daripada rasa “persaudaraan Islam” dalam keputusan negara-negara

anggota. Perbedaan kepentingan nasional negara-negara anggota lah yang

kemudian menjadi hambatan OKI dalam upaya mencari solusi untuk berbagai

perkara.52

51



Vol 4. Ed. Douglas C. Munski. 2001: university of North Dakota. Hlm. 275. 52



Vol 4. Ed. Douglas C. Munski. 2001: university of North Dakota. Hlm. 276.

42

Dalam penyelesaian damai atas perselisihan antarnegara, Piagam OKI

menggambarkan bagaimana organisasi ini berperan untuk menyelesaikan konflik

yang mungkin timbul, dengan cara damai seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi,

serta arbitrase. Mengenai hal ini, OKI telah melakukan intervensi dalam berbagai

perselisihan, di antaranya: Perselisihan Pakistan-Bangladesh pada 1971-1974;

konflik Iran-Irak pada 1980-1988; Perselisihan Senegali-Mauritania pada 1989;

konflik Iraq-Kuwait para 1990-1991; serta perang sipil di Afghanistan sejak

1989.53

Pada hakikatnya, OKI selalu berusaha menyelesaikan konflik

antaranggotanya dengan cara damai. Pada tahun-tahun awal terbentuk, OKI tampil

baik dalam hal resolusi konflik, terutama saat bertindak sebagai perantara antara

Palestine Liberation Organization (PLO) dan Yordania, serta antara bangladesh

dan Pakistan. Namun pada awal 1980an, organisasi ini gagal membujuk Iran dan

Irak untuk mematuhi usulan Komite Perdamaian Islam agar menyelesaikan

konflik secara damai. Kegagalan selanjutnya juga terlihat dari peran OKI yang

memfasilitasi upaya perdamaian di wilayah selatan Mindanao antara Republik

Filipina dan Moro National Liberation Front (MNLF) yang sayangnya tidak

mengarah kepada pelaksanaan perjanjian perdamaian.

OKI mungkin tidak mampu memaksakan posisinya pada pihak-pihak yang

saling bertentangan melalui kekerasan, namun pengaruh moralitasnya telah dinilai

53



Vol 4. Ed. Douglas C. Munski. 2001: university of North Dakota. Hlm. 278.

43

efektif, misalnya dalam kasus Deklarasi Mekkah pada 2006 antara pemimpin

Sunni dan Syiah di Irak. OKI juga mampu berperan sebagai mitra yang berguna

bagi PBB dan organisasi internasional lainnya seperti Uni Eropa, Uni Afrika, Liga

Arab, dan mampu memainkan peran pelengkap, terutama dengan menjadi

mediator antara negara anggotanya atau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik

di dalam negara anggota.54

Tantangan nyata bagi OKI adalah untuk menjadi mediator yang

berkelanjutan dan lebih sistematis. Untuk dapat menjalankan tantangan itu, OKI

perlu mengenali tanggung jawabnya. OKI harus mengakui tugasnya kepada

negara anggotanya dengan memberikan kontribusi terhadap solusi atas konflik

yang terjadi. OKI harus menyadari bahwa berperan sebagai mediator tidak

semata-mata mendamaikan negara-negara yang berkonflik tapi juga berusaha

untuk mencapai kepentingan jangka panjang. Maka dengan begitu, OKI dapat

membuktikan fungsinya sebagai forum yang pantas bagi negara anggota untuk

bertemu dan bekerja sama serta menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi.55

OKI menjadi penting bagi hukum internasional dan kebebasan agama

dalam lingkup global dikarenakan Piagam OKI dianggap kategoris dalam misi inti

organisasi internasional untuk mempersatukan umat dan mengedepankan

kepentingan ummat. Piagam OKI telah memperlihatkan bahwa negara-negara

54




Affairs. 2013. 55

Arhama Siddiqa. the Utility of the OIC in Solving Conflicts in the Muslim World. an issue brief

of Institute of Strategic Studies. 2016. Hlm. 5. Diunduh dari www.issi.org.pk pada 20 Februari

2018.

http://www.issi.org.pk/

44

anggota OKI telah berkomitmen untuk sepakat dan patuh pada tujuan dan prinsip

Piagam PBB.56

OKI terus mengupayakan komitmennya secara konsisten. Contohnya pada

KTT ke-10 OKI yang diadakan di Putrajaya, Malaysia, pada 11-17 Oktober 2003,

OKI berkomitmen untuk menjadi sebuah badan yang siap dalam menjawab

tantangan di abad ke-21, terutama dalam aspek-aspek perampingan struktur,

metodologi, peningkatan kemampuan keuangan, serta sumber daya manusia.

Menindaklanjuti KTT tersebut, maka pada KTT Luar Biasa OKI yang ke-3 di

Mekkah, Arab Saudi, disepakatilah Macca Declaration dan OIC Ten Year

Program of Action (TYPOA) yang meliputi restrukturasi dan reformasi OKI,

termasuk perumusan Piagam OKI yang baru.57

Instrumen Program aksi sepuluh

tahun yang diadopsi oleh kepala kepala negara dan pemerintahan OKI pada 2005

menjadi sebuah reformasi institusional. Piagam tersebut dikembangkan dengan

kesadaran akan potensi bagi dunia muslim untuk menuju suatu kebangkitan, dan

untuk mengambil langkah-langkah menuju konsolidasi koneksi persatuan Islam,

mencapai kesatuan tingkat, dan memproyeksikan citra positif dan nilai-nilai luhur

Islam.58

Kemudian pada KTT ke-11 OKI di Senegal pada Maret 2008 yang

bertemakan “The Islamic Ummah in the 21st Century” diputuskanlah Piagam

56






Report 2012:03 58

Bozorgmehri Majid. The Human Rights in OIC, A gradually Movement but in Progress. Journal

of Politics and Law; vol. 10, no. 2; 2017. Canadian Center of Science and Education. Hlm. 74.


45

baru OKI dengan harapan mampu mencapai suatu kesepakatan politik serta

mampu menjadi suatu organisasi internasional yang dapat mengutamakan

kepentingan umat Islam dan dapat memperjuangkannya di ranah global.59

D. OKI dan HAM

Secara historis, OKI belum mengenal perannya dalam perlindungan dan

promosi HAM dengan keterlibatannya di PBB. OKI telah terlibat diskusi tentang

HAM, namun belum menjadi topik yang didalami oleh organisasi tersebut. Pada

dasarnya, tidak ada yang menentang kombinasi HAM dengan Islam. Namun,

konsepsi mengenai HAM dan Islam yang telah dideklarasikan dalam Deklarasi

Kairo dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip penting Deklarasi PBB

mengenai hak asasi itu sendiri. Dalam deklarasi Kairo, tidak mencantumkan hak

manusia secara universal, namun deklarasi justru secara tegas didasarkan pada

nilai-nilai Islam, sebagaimana dinyatakan: “semua hak dan kebebasan yang

ditetapkan dalam deklarasi tunduk pada syariah Islam.” pernyataan ini dinilai

telah merampas nilai HAM itu sendiri.60

Bagi para cendekiawan, pendekatan mengenai HAM dapat dilihat dari dua

sisi berbeda, yaitu dari sisi universalis dan sisi relativis. Universalis melihat HAM

sebagai seperangkat hak hukum yang tidak dapat dicabut, atau hak-hak dimana

59

Informasi singkat tentang organisasi kerjasama Islam dan konferensi tingkat tinggi OKI tentang

peran perempuan dalam pembangunan. Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 11 Februari

2018. 60



Report 2012:03. Hlm. 14


46

masyarakat bertanggung jawab untuk melindungi dan menegakkannya. Dalam

sistem internasional saat ini, setiap orang berhak atas haknya karena mereka telah

menyetujui standar HAM PBB, menerima instrumen PBB, dan seringkali

memasukkan nilai HAM tersebut ke dalam sistem hukum domestik. Di sisi lain,

relativis melihat HAM sebagai perpanjangan nilai-nilai moral yang berakar pada

budaya masyarakat atau agama. Relativis berpendapat bahwa HAM harus

mencerminkan masyarakat, dengan mempertimbangkan ciri khas nasional,

sejarah, budaya, dan agama. Maka OKI, sebagai suara muslim dunia, kerap

mengalami dilemma antara universalis dan relativis. Skema HAM dalam OKI

telah mencoba memasukkan kedua sisi tersebut, namun sayangnya justru kerap

mengalami inconsistent.61

Piagam OKI menyatakan tekad negara-negara anggota OKI untuk

mengkonsolidasikan persahabatan serta persaudaraan di antara warga negara, dan

melindungi kebebasan dan warisan mereka yang didirikan atas dasar prinsip

keadilan, toleransi, dan nondiskriminasi. Dalam pembukaan piagam, negara

anggota berjanji untuk berusaha meningkatkan kesejahteraan manusia, kemajuan,

dan kebebasan, yang mana hal itu mereka lakukan untuk menyatukan usaha

mereka demi mengamankan perdamaian, keamanan, dan kebebasan universal bagi

61

Turan Kayaoglu. The OIC‟s Independent Pemanent Uman Rights Commission: An Early

Assessment. 2015. Danish Institute for Human Rights. Hlm. 12.

47

rakyat mereka. Hal ini dikarenakan semua orang menyadari pentingnya

penegakan martabat serta HAM.62

Tekad OKI dalam memperjuangkan HAM kemudian terlihat dari

terbentuknya Cairo Declaration on Human Right in Islam (CDHRI) yang

merupakan deklarasi negara-negara anggota OKI yang diadopsi di Kairo pada

1990. Deklarasi tersebut memberikan gambaran tentang perspektif Islam

mengenai HAM dan menegaskan syariah sebagai sumber utamanya. CDHRI

memperlihatkan fungsinya sebagai pedoman umum bagi negara-negara angota di

bidang HAM. Banyak anggota OKI yang mengkritik Deklarasi Universal HAM

atas kegagalannya untuk memperhitungkan konteks budaya dan agama pada

negara-negara non-Barat.63

Aksi penegakan HAM oleh OKI selanjutnya juga terlihat dalam suatu

deklarasi bernama Macca Declaration dan OIC Ten Year Program of Action

(TYPOA) yang terbentuk pada 2005. Deklarasi tersebut mengenalkan konsentrasi

yang jelas mengenai HAM secara universal dan pentingnya mengutamakan HAM

ke dalam semua program. Maka untuk menegakkan nilai-nilai HAM, OKI

diharapkan mampu memperbaharui penekanan pada demokrasi, masyarakat sipil,

partisipasi politik, serta penghormatan terhadap hak-hak manusia untuk

menghadapi tantangan marjinalisasi ummat lanjutan, juga menawarkan stabilitas

62

Abdullah al Ahsan. Law, Religion, and Human Dignity in the Muslim World Today: an

Examination of OIC‟s Cairo Declaration of Human Rights. Law, Religion, and human dignity.

Journal of law and religion. Vol 26. 2009. Hlm. 572. 63




Affairs. 2013.

48

yang didasari dengan pengembangan dan kemajuan. Program aksi sepuluh tahun

ini menuntut OKI untuk mempertimbangkan pendirian sebuah badan independen

permanen untuk mendukung nilai-nilai HAM.64

Setelah itu, berbagai macam organisasi kemanusiaan telah meningkat

pesat, dan tugas kemanusiaan telah dilembagakan dalam Islamic Cooperation

Humanitarian Affairs Department (ICHAD) yang didirikan pada 2008. Baik

ICHAD dan program aksi sepuluh tahun OKI, keduanya memprioritaskan rencana

organisasi untuk memperkuat keterlibatannya dalam isu kemanusiaan.65

OKI juga membentuk komisi HAM sebagai langkah penting dalam

mengimplementasikan deklarasi mengenai HAM tersebut. Sesi pertama dari

Komisi HAM permanen diadakan di Jakarta pada Februari 2012. Piagam tersebut

menyatakan bahwa Komisi akan memajukan hak asasi manusia dan kebebasan

fundamental di negara-negara anggota serta hak-hak fundamental minoritas

muslim dan masyarakat di negara-negara non-anggota sesuai dengan norma dan

standar HAM yang diakui secara universal dan dengan tambahan nilai prinsip-

prinsip keadilan dan kesetaraan berdasarkan syariah.66

Sebagai langkah lanjutan dalam upaya penegakan HAM, OKI telah

menyelenggarakan Pertemuan Tingkat Menteri di kantor OKI yang terletak di

64


of Politics and Law; vol. 10, no. 2; 2017. Canadian Center of Science and Education. Hlm. 75. 65


of Politics and Law; vol. 10, no. 2; 2017. Canadian Center of Science and Education. Hlm. 75. 66





49

Istana Yildiz, Istanbul pada 15 Juli 2011. Pertemuan ini ditujukan untuk

membahas masalah pelaksanaan Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB tentang

"Memerangi ketidaktoleranan, negatif stereotip dan stigmatisasi, dan diskriminasi,

hasutan terhadap kekerasan, dan kekerasan terhadap orang-orang berdasarkan

agama atau kepercayaan ". Pertemuan tersebut menegaskan kembali komitmen

para peserta terhadap pelaksanaan langkah-langkah yang efektif yang ditetapkan

dalam Resolusi 16/18 PBB. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal

OKI Ekmeleddin Ihsanoglu dan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton. Menteri

Luar Negeri dan pejabat tinggi di 28 negara dari negara-negara anggota OKI dan

negara-negara barat, termasuk organisasi internasional serta Perwakilan Tinggi

Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri, Catherin Ashton, diundang untuk

berpartisipasi.

Dalam pernyataannya, Clinton mengatakan bahwa pertemuan dan

komitmen bersama yang diwakilinya, sangat penting. dia menyatakan bahwa

pertemuan tersebut ialah salah satu peristiwa yang memiliki konsekuensi besar.

Dia memuji OKI karena telah membantu memberikan Resolusi 16/18 di Dewan

Hak Asasi Manusia.

"Bersama-sama kita telah mulai mengatasi perpecahan palsu yang

menimbulkan kepekaan religius terhadap kebebasan berekspresi, dan kita sedang

mengejar sebuah pendekatan baru berdasarkan langkah konkret untuk melawan

intoleransi dimanapun terjadi. Dengan resolusi ini, masyarakat internasional

mengambil sikap yang kuat untuk kebebasan berekspresi dan beribadah, dan

50

melawan diskriminasi juga kekerasan berdasarkan agama atau kepercayaan," kata

Clinton. 67

Selanjutnya, Duta Besar Eileen Chamberlain Donahoe, Perwakilan AS

untuk Dewan Hak Asasi Manusia, mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan

sinyal penting bahwa masyarakat internasional dapat menemukan dasar yang

sama untuk menangani sebuah isu yang tampaknya tidak dapat diatasi selama

lebih dari satu dekade dan menemukan cara untuk mendukung kebebasan

beragama dan kebebasan berekspresi, pada saat bersamaan menjalin persatuan

dalam memerangi intoleransi agama.68

Pertemuan tersebut telah menggambarkan bagaimana HAM bukanlah

suatu hal yang hanya diperjuangkan oleh satu badan atau satu organisasi. Semakin

banyak pihak yang terlibat demi mewujudkan nilai-nilai HAM yang berlaku bagi

setiap manusia. Hak asasi terus diperjuangkan agar nilai demokrasi dapat tercapai

dan kebebasan yang meliputi kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan

dan beragama, serta kebebasan lainnya, dapat diraih setiap manusia, tak terkecuali

muslim.

Kebebasan beragama bagi para muslim kemudian menjadi tantangan baru

bagi OKI. Dapat dikatakan bahwa muslim yang menjadi kaum mayoritas di suatu

negara, atau muslim yang tinggal di negara Islam, memiliki nasib yang terjamin

67

New Name and Emblem for OIC in Astana Organization of Islamic Cooperation. OIC journal,

issued by The Organization of Islamic Cooperation. Issue No 18. June August 2018. Jeddah, Saudi

Arabia 68

New Name and Emblem for OIC in Astana Organization of Islamic Cooperation. OIC journal,

issued by The Organization of Islamic Cooperation. Issue No 18. June August 2018. Jeddah, Saudi

Arabia

51

dalam berkeyakinan. Namun beda halnya dengan muslim yang tinggal di negara

nonmuslim dan menjadi kaum minoritas. Dengan banyaknya tragedi serangan

teror yang mengatasnamakan Islam, HAM dan kebebasan untuk menjalankan

ajaran agamanya kemudian menjadi hal yang sukar digapai oleh mereka. Pada

hakikatnya OKI terbentuk untuk menegakkan nilai HAM bagi seluruh muslim di

penjuru dunia, tanpa pengecualian. Inilah tantangan bagi OKI yang mengaku

sebagai suara muslim dunia, untuk memperlihatkan dan membuktikan eksistensi

serta kapabilitasnya dalam mengupayakan penegakan HAM umat Islam, bahkan

di negara minoritas muslim sekalipun.

52

BAB III

PERKEMBANGAN ISLAM DI PERANCIS DAN FENOMENA

ISLAMOPHOBIA

A. ISLAM DI PERANCIS

Kedatangan sebagian besar muslim ke negara-negara Uni Eropa terjadi

bersamaan dengan ledakan ekonomi tahun 1960an, yang awalnya datang sebagai

pekerja migran. Kemudian lahirlah generasi berikutnya selama periode 1970an

dan 1980an, dan selanjutnya bertambah banyak dengan kedatangan kelompok

lain, seperti pencari suaka di tahun 1990an. Bekas ikatan kolonial juga

memainkan peranan penting di sini. Di Belanda, umat Islam datang dari negara-

negara bekas koloni. Di Inggris, migran muslim yang datang terutama berasal dari

Pakistan dan Bangladesh. Di Perancis, sebagian besar imigran berasal dari bekas

koloni dan protektorat Maghreb, terutama Aljazair, Maroko, dan Tunisia.69

Mayoritas imigran awalnya menetap di ibu kota dan kawasan industri

besar. Di Jerman, Muslim menetap di sekitar Berlin, Cologne, Frankfurt, Stuttgart,

Dortmund, Essen, Munich dan Hamburg; di Belanda, muslim menetap di

Amsterdam, Rotterdam dan Utrecht; Di Inggris, komunitas Muslim besar

ditemukan di London, West Midlands, West Yorkshire, Greater Manchester,

69

Muslim in the European Union: Discrimination and Islamophobia. European Monitoring Centre

on Racism and Xenophobia. 2006. . Diunduh dari https://fra.europa.eu>156-manifestation_EN

pada 3 April 2018. Hlm. 22.

53

Lancashire, dan pantai barat Skotlandia; di Prancis, mereka berada di Ile-de-

France, Provence-Alpes, Cote d'Azur, Rhone Alpes, dan Nord-Pasde-Calais.70

Salah satu alasan dari kedatangan para imigran ke tanah Eropa adalah demi

mendapatkan pekerjaan untuk bertahan hidup. Kebutuhan Eropa akan tenaga kerja

yang murah membuatnya menerima para imigran dengan tangan terbuka.

1. Sejarah Kemunculan Islam di Perancis

Peradaban Yahudi-Kristen dan peradaban Islam selalu berkaitan erat.

Hubungan mereka sangat ambigu, karena oposisi mereka berdiri atas dasar

'persaingan, permusuhan, dan pinjaman' seperti yang dijelaskan Fernand Braudel.

Perancis, karena secara geografis terletak di cekungan Mediterania, secara

langsung bersentuhan dengan Islam. Banyak Muslim datang pada abad ke-7 dan

hubungan antara Perancis dan Islam berlanjut tanpa gangguan dalam jangka

waktu yang lama. Ekspedisi Napoleon di Mesir pada tahun 1798, diikuti pada

tahun 1830 oleh kolonisasi Aljazair, menandai dimulainya era baru, yaitu

dominasi Eropa atas dunia Islam. Selama abad ke-19, Perancis segera menjadi

Kekaisaran kolonial kedua dan bertanggung jawab atas banyak populasi Muslim

dari berbagai daerah di Timur Tengah dan Afrika.71

70

Muslim in the European Union: Discrimination and Islamophobia. European Monitoring Centre

on Racism and Xenophobia. 2006. Diunduh dari https://fra.europa.eu>156-manifestation_EN pada

3 April 2018. Hlm. 31-32. 71

Adele Bigot. Islamic Radicalization in France. International Institute for Counter-Terrorism.

IDC Herzliya. Summer 2012. Diunduh dari https://www.ict.org.il/article/727/Islamic-

Radicalization-in-France pada 3 April 2018. hlm. 5.

https://www.ict.org.il/article/727/Islamic-Radicalization-in-France


54

Sementara Perancis telah melakukan kontak dengan Islam selama berabad-

abad, penetrasi Islam yang nyata dalam masyarakat Prancis terjadi dengan

gelombang imigrasi penduduk dari negara-negara Muslim. Memang, Islam

hampir tidak ada di antara penduduk Perancis sebelum itu. Imigrasi penduduk

muslim dimulai dengan kolonisasi banyak negara muslim oleh Perancis. Sebelum

Perang Dunia Pertama, kehadiran Muslim di daratan Perancis cukup terbatas,

yang sebagian besar bekerja di tambang-tambang di Perancis Utara, sejak tahun

1880-an.72

Gelombang besar pertama imigrasi terjadi selama Perang Dunia Pertama.

Faktanya, pekerja asing dari koloni Perancis diharuskan untuk datang ke Perancis

untuk mendukung negara tersebut. Saat itu Prancis membutuhkan dukungan

tentara asing untuk memperkuat pasukannya. Maka dari itu, lebih dari 300.000

orang Afrika Utara dikerahkan untuk berkontribusi. Sekitar 172.000 pria dari

Aljazair, berusia antara 20 dan 40 tahun, terdaftar. Selain itu, 160.000 orang

Afrika Hitam juga direkrut. Mereka kebanyakan dari negara-negara Afrika Utara:

Maroko, Aljazair dan Tunisia, yang mana sejumlah besar dari mereka adalah

muslim. Kontribusi penting ini menghasilkan tanda-tanda pengakuan pertama

oleh pemerintah kepada komunitas Muslim. Hal ini ditandai oleh sebuah

pemakaman Muslim dan Rumah Sakit Muslim-Perancis yang dibangun di

Bobigny, di Utara-Timur Paris, masing-masing pada 1934 dan 1935. Penciptaan

Grande Mosquée de Paris pada tahun 1926 juga merupakan bagian dari

72


IDC Herzliya. Summer 2012. Diunduh dari https://www.ict.org.il/article/727/Islamic-

Radicalization-in-France pada 3 April 2018. hlm. 5.

https://www.ict.org.il/article/727/Islamic-Radicalization-in-France%20pada%203%20April%202018

https://www.ict.org.il/article/727/Islamic-Radicalization-in-France%20pada%203%20April%202018

55

pengakuan terhadap muslim sebagai penghormatan kepada 80.000 pasukan

Muslim yang meninggal selama Perang Dunia.73

Selama Perang Dunia II, pemerintah Perancis meminta imigran muslim

lagi untuk mendukung pasukan. 178.000 orang Afrika dan Madagaskar serta

320.000 orang Afrika Utara dimanfaatkan pada awal perang. Sekitar 5.000 orang

Afrika juga bergabung dengan Pasukan Perancis Interior dan berpartisipasi dalam

upaya perlawanan.74

Perang Dunia II tersebut telah memakan banyak korban dari

masyarakat Perancis, terutama populasi pria muda. Ketika industri dan ekonomi

berangsur membaik dan akhirnya pulih secara utuh, negara kekurangan tenaga

kerja untuk mengisi posisi pabrik. Selama era kemakmuran ekonomi atau yang

dikenal sebagai Trente Glorieuses (zaman emas) yang oleh Jean Fourastyé (2004)

digambarkan langgeng dari tahun 1946 hingga 1975, Perancis melihat kepada

bekas koloninya –terutama di Maghreb, bagian dari Afrika Utara yang terdiri dari

Aljazair, Maroko, dan Tunisia, dapat memberikan para pekerja sementara.75

73


IDC Herzliya. Summer 2012. Diunduh dari dari https://www.ict.org.il/article/727/Islamic-

Radicalization-in-France pada 3 April 2018. hlm. 7. 74


IDC Herzliya. Summer 2012. Diunduh dari dari https://www.ict.org.il/article/727/Islamic-

Radicalization-in-France pada 3 April 2018. hlm. 7. 75

Jennifer Fredette. Constructing Muslims in France: Discourse, Public Identity, and the Politics

of Citizenship. Philadelphia: Temple University Press. 2014. Hlm, 49.





56

2. Perkembangan Islam di Perancis

Pada awal 1980an, imigran mulai menunjukkan jati diri mereka dengan

membangun masjid, membuka toko daging halal, dan mengklaim tanah untuk

kuburan muslim. Hal inilah yang kemudian membuat kekhawatiran bagi

masyarakat Perancis. Padahal sebenarnya muslim tidak bertekad untuk mengubah

tatanan maupun nilai-nilai budaya masyarakat Perancis. Setelah memutuskan

untuk menetap permanen di Perancis, mereka mengubah sikap mereka untuk

partisipasi yang lebih besar dalam masyarakat Perancis. Memang, migrasi mereka

sebelumnya dianggap sementara oleh otoritas politik Prancis dan Afrika Utara,

serta para migran itu sendiri. Mereka, para migran, hanya ingin menghemat uang

untuk berinvestasi saat pulang ke rumah. Mereka tidak pernah tertarik menjadi

warga negara yang telah menjajah negara mereka. Namun setelah awal tahun

1980-an, mereka menganggap bahwa pulang ke rumah tidaklah mungkin. 76

Apalagi situasi ketika para imigran mempunyai keluarga dan anak yang harus

mereka sekolahkan, memaksa mereka untuk beradaptasi dengan masyarakat

Perancis. Maka seiring berjalannya waktu, Islam menjadi kian terlihat di depan

publik, muslim mulai menganggap diri mereka sebagai bagian dari masyarakat

Perancis, memperlihatkan lebih banyak hubungan dengan negara Perancis.

Populasi muslim pun semakin hari menjadi lebih beragam secara etnik.77

76

Jocelyne Cesari. Islam in France: The Shaping of A Religious Minority. In Yvonne Haddad

Yazbek (ed.) Muslims in the West, from Sojourners to Citizens. 2002. Oxford University Press.

Hlm. 2. 77

Sonia Tebbakh. Muslims in the EU - Cities Report: France. 2007. Open Society Institute. EU

Monitoring and Advocacy Program. Hlm. 20-21.

57

Umat Islam di Perancis selanjutnya dituntut untuk membiasakan diri

dengan kultur negara tersebut. Mereka harus menyusun cara untuk bertahan hidup

di Perancis dengan masyarakat yang sekuler. Mereka harus bertahan dengan

menjalankan ibadah, bekerja, serta menikah di lingkungan non-muslim. Mereka

juga harus mencoba dan menyesuaikan perkataan dan perlakuan mereka pada

norma dan pemahaman yang berlaku di Perancis mengenai agama dan kehidupan

sosial. Para pendatang ini juga harus mengembangkan nilai dan orientasi yang

sama dengan turut berpartisipasi dalam lembaga-lembaga publik.78

Seiring berjalannya waktu, kegiatan-kegiatan islami mulai muncul dan

berkembang. Para intelek yang kebanyakan dari Tunisia sudah berani mendirikan

sebuah organisasi berbasis Islam, yaitu Union of Islamic Organizations of France

(UIOF) pada 1983. Sejak “perkara jilbab” pertama kali muncul pada 1989, mereka

mulai melakukan serangkaian upaya untuk mengorganisir minoritas muslim di

Perancis. Upaya yang kemudian menggabungkan profesor, mahasiswa,

pengusaha, serta para pemimpin gerakan yang merupakan bagian dari elit muslim

Perancis. Mereka mempromosikan ketaatan terhadap Islam, serta keterbukaan

terhadap sektor budaya dan agama lain dalam masyarakat Perancis. Hingga kini,

organisasi ini telah beberapa kali berganti pemimpin dan mengklaim telah

memiliki 200 organisasi lokal dengan status berbeda.79

78

John R. Bowen. Can Islam Be French? 2009. Princeton University Press and Copyrighted. Hlm.

7. 79

Jocelyne Cesari. Islam in France: The Shaping of A Religious Minority. In Yvonne Haddad

Yazbek (ed.) Muslims in the West, from Sojourners to Citizens. 2002. Oxford University Press.

Hlm. 10.

58

Berdasarkan data tahun 2016, Sekitar 9% warga Perancis beragama Islam.

sedangkan 65% beragama Kristen yang menjadikan agama ini sebagai agama

mayoritas dan Katolik mendominasi masyarakat Perancis. Pemeluk Agnostik dan

Atheis mencapai 25%, dan sisanya merupakan pemeluk dari kepercayaan lain

yang meliputi Buddha, Hindu, serta Etnorologi. Meskipun pluralisme agama dan

etnis selalu menjadi ciri di Perancis, namun Perancis tetap khawatir dengan

keberagaman yang kian meluas, terutama atas pertumbuhan populasi minoritas

muslim.80

Jauh sebelum serangan 2001 di WTC dan Pentagon, politik Islam adalah

sumber ketakutan bagi orang barat. Banyak dari mereka yang melihat Islam

sebagai musuh domestik. Sebuah survey tahun 1994 menunjukkan bahwa

sebanyak 61% responden menganggap kebangkitan Islam sebagai ancaman.

Dalam survey tahun 1991 di Eropa, 51% responden Perancis mengatakan bahwa

bahaya terbesar di Perancis berasal dari muslim. Selain itu, mereka menganggap

Irak, Iran, Libya, dan Aljazair sebagai empat negara yang paling ditakuti. Akar

dari ketakutan ini adalah persepsi barat tentang Islam dan memandang Islam

sebagai “hal yang asing.”81

80

Country Profile: France. Religious Literacy project. Harvard Divinity School. 2016. Diunduh

dari https://rlp.hds.harvard.edu/publications/france-country-profile pada 10 April 2018. Hlm. 2. 81

Jocelyne Cesari. Islam in the West: From Immigration to Global Islam. Harvard Middle Eastern

and Islamic review 8 (2009). Hlm. 160-161.

https://rlp.hds.harvard.edu/publications/france-country-profile

59

B. TRAGEDI SERANGAN PARIS 13 NOVEMBER 2015

Perancis telah mengalami hampir semua jenis manifestasi modern dari

terorisme: terorisme anti-kolonialis pada 1950-an; terorisme sayap kanan pada

1960-an; terorisme sayap kiri pada tahun 1970-an dan 1980-an, serta terorisme

separatis di wilayah-wilayah Corsica dan Basque; dan akhirnya terorisme Islam

sejak 1990-an hingga sekarang.82

Pada 7 Januari 2015, orang-orang bersenjata bertopeng menyerang kantor-

kantor Paris dari publikasi satir Perancis, Charlie Hebdo, yang menewaskan 12

orang, termasuk di antaranya empat kartunis, editor majalah, dan seorang polisi.

Para penembak adalah warga Perancis keturunan Aljazair yang mewakili cabang

Al-Qaeda di Yaman. Serangan ini menargetkan majalah humor sekuler yang

dianggap telah memberikan ejekan terhadap Islam, terutama komik

kontroversialnya yang dinilai telah menghina Nabi Muhammad SAW. Masih di

hari yang sama, seorang pria bersenjata menewaskan empat orang dan menahan

16 sandera di sebuah toko kelontong di luar Paris. Rangkaian serangan yang rumit

ini menciptakan diskusi penting mengenai kebebasan berbicara, politik minoritas,

sejarah kolonial, anti-semitisme, serta kekuasaan. 83

Masih di tahun yang sama, penembakan Charlie Hebdo kemudian diikuti

oleh serangan teroris di Paris yang cakupannya lebih besar. Pada hari Jumat 13

82

The Paris Black Friday 13/11/2015 Attacks – What do we know? What should we do? A Special

Report by International Institude for Counter-Terrorism. 2015. IDC Herzliya. Diunduh dari

https://www.ict.org.il/Article/1512/The-Paris-Black-Friday-Attacks pada 2 Mei 2018. 83


dari https://rlp.hds.harvard.edu/publications/france-country-profile pada 10 April 2018.

https://www.ict.org.il/Article/1512/The-Paris-Black-Friday-Attacks


60

November 2015, pembunuhan massal oleh Islamic State in Iraq and Syria (ISIS)

terjadi di sekitar kota, antara jam 9:30 dan 12:30 p.m. Pada hari-hari setelah

serangan, polisi melakukan ratusan penggerebekan di seluruh Perancis dan di

Brussels, Belgia, untuk mencari tersangka. Tersangka pemimpin, Abdelhamid

Abaaoud, tewas dalam serangan.84

Serangan ini merupakan pukulan yang lebih besar bagi Perancis jika

dilihat dari jumlah korbannya dan fakta bahwa serangan ini terjadi hanya sepuluh

bulan setelah peristiwa Charlie Hebdo. Meskipun masyarakat Perancis saling

mendukung dan menyatakan “Kami tidak takut!,” Ketegangan dan ketakutan yang

timbul dari serangan-serangan ini tidak dapat diabaikan. Tragedi tersebut

menciptakan ruang bagi Perancis untuk berbicara tentang isu radikalisasi Islam

yang dinilai sangat nyata dan bagaimana menstimulasi dialog yang produktif

antara Prancis dan komunitas Muslim. 85

1. Ikhtisar

Pada malam 13 November 2015, ISIS melakukan serangan teror

terkoordinasi di enam lokasi kota Paris. Tiga regu melakukan serangan, yang

melibatkan delapan teroris. Atas tragedi tersebut, setidaknya ada 132 orang yang

84


dari https://rlp.hds.harvard.edu/publications/france-country-profile pada 10 April 2018. 85

Lilian waters. French or Muslim? “Rooted” French Perseptions of the Muslim Community in

France. Undergraduate Honors Theses. 1199. University of Colorado at Boulder. 2016. Diunduh

dari https://scholar.colorado.edu/honr_theses/1199 pada 2 Mei 2018. hlm. 8.


https://scholar.colorado.edu/honr_theses/1199

61

terbunuh dan 352 orang terluka.86

Di antara mereka, sekiranya ada 89 orang yang

sedang menghadiri konser di aula musik Bataclan, menjadi korban ketika tempat

itu dikepung oleh orang-orang bersenjata ISIS. Di tempat lain di Paris, pembom

bunuh diri meledakkan rompi mereka di luar stadion sepak bola, dan membom

serta menembak para pengunjung restoran di beberapa lokasi. Para korban

kebanyakan warga negara Perancis, dan termasuk orang-orang dari berbagai latar

belakang agama.87

Serangan teroris ini adalah peristiwa terburuk di tanah Perancis

sejak Perang Dunia kedua. Serangan ini adalah salah satu peristiwa mengerikan

bagi Perancis. Peristiwa itu juga merupakan serangan terbesar yang dilakukan

ISIS di Barat.88

Setidaknya tiga dari teroris adalah warga Perancis. Beberapa dari mereka

telah berada di Suriah dan bertempur dalam jajaran ISIS. Rupanya mereka telah

dikirim dari Suriah ke Perancis untuk tujuan khusus melakukan serangan.

Serangan itu telah direncanakan, diarahkan, dan didukung secara sangat baik.

Menurut sumber intelijen Irak, serangan tersebut direncanakan di Al-Raqqah,

“ibukota” ISIS di Suriah.

Menurut informasi yang dikeluarkan hingga saat ini, para teroris memiliki

cadangan logistik di Belgia dan dukungan dari jaringan tambahan di Perancis.

Pasukan keamanan Perancis telah bekerja untuk mengekspos jaringan. Menurut

86

ISIS Terrorist Attack in Paris: Initial Overview and Implications. 2015. The Meir Amit

Intelligence and Terrorism Information Center. Diunduh dari http://www.terrorism-

info.org.il/en/20910/ pada 2 Mei 2018. Hlm. 1-2. 87


dari https://rlp.hds.harvard.edu/publications/france-country-profile pada 10 April 2018. 88



info.org.il/en/20910/ pada 10 April 2018. Hlm. 1-2.

http://www.terrorism-info.org.il/en/20910/





62

menteri dalam negeri Perancis, pada malam 15 November 2015, Perancis

melakukan gelombang penahanan, menangkap 23 orang yang dicurigai

melakukan terorisme dan menempatkan 104 tahanan rumah. 89

ISIS mengaku bertanggung jawab atas serangan itu dan meluncurkan

kampanye di media yang mengancam Perancis dan negara-negara barat lainnya

bahwa ia akan melakukan lebih banyak serangan. Serangan Paris rupanya telah

terencana dengan baik, dan disutradarai oleh operator ISIS di Suriah. Untuk

melakukan serangan besar tersebut memerlukan perencanaan dan persiapan

operasional, logistik, dan intelijen yang dirancang secara matang.90

ISIS menganggap serangan di Paris sebagai serangan yang sukses besar.

Para operatis, anggota, serta pendukungnya telah merayakan suka cita di berbagai

lokasi, termasuk di luar Suriah dan Irak. Setelah serangan, ISIS meluncurkan

kampanye media secara luas, sebagian besar melalui akun Twitter dan situs

internet yang berafiliasi dengan organisasi. Tujuan dari kampanye ini adalah

untuk menyebarkan rasa takut, cemas, khawatir dan menghalangi Perancis serta

negara-negara barat lainnya untuk mengambil tindakan terhadap ISIS. Kampanye

89



info.org.il/en/20910/ pada 2 Mei 2018. Hlm. 4. 90

J Britton. Muslims, racism, and Violence After the Paris Attack. Sociological Research Online.

2015. White Rose University Consortium. Diunduh dari http://eprints.whiterose.ac.uk/94261/ pada

2 Mei 2018. hlm. 5.



http://eprints.whiterose.ac.uk/94261/

63

tersebut juga diproklamirkan sebagai sebuah tanda keberhasilan serangan di

Perancis dengan menyebutnya “kemenangan besar atas Tentara Salib.” 91

Tragedi paris 2015 menandai satu dekade sejak kerusuhan yang terjadi

pada 2005. Tragedi mengerikan yang menargetkan kota Paris sebagai sasaran

serangan telah menyebabkan pemerintah Perancis menempatkan negara tersebut

dalam keadaan darurat. Efek yang lebih bahaya selanjutnya adalah bahwa aksi

teror tersebut telah meningkatkan permusuhan kepada minoritas muslim di

Perancis, yang sebenarnya hampir keseluruhan dari mereka tidak ikut andil dalam

aksi kekerasan dan terorisme.92

Salah satu konsekuensi terbesar dari serangan Paris adalah peningkatan

kembali anggapan-anggapan bahwa muslim adalah warga yang tidak setia dan

berbahaya, menentang hukum dan nilai nasional, serta mengancam keamanan dan

perdamaian. Hal ini dikatakan karena umat Islam dinilai akan menghadapi

„hegemonic bloc of hostility‟ yang berasal dari berbagai sumber, termasuk negara

dan media. Sumber-sumber tersebut saling beroperasi untuk mempertahankan

tatanan simbolis yang menempatkan umat Islam sebagai sebuah kelompok oposisi

yang dikatakan melanggar nilai kebebasan dan nilai-nilai masyarakat Eropa. 93

91



info.org.il/en/20910/ pada 2 Mei 2018. Hlm.11. 92

Joseph Dawning. Paris Attack: Why France must Avoid Viewing its Muslim Population as A

Security Threat. A Journal of EUROPP. LSE‟s European Institute. 2015. Hlm. 1. 93



1 Juni 2018. hlm. 4.




64

Setidaknya ada dua alasan mengapa terjadi peningkatan terorisme di

Perancis;

1) Intervensi Militer

Perancis memainkan perannya sebagai negara Eropa yang paling aktif

dalam hal aksi militer melawan ISIS. Di bawah kepemimpinan Presiden yang

berasal dari sayap kiri dan kanan sejak 2011, kebijakan luar negeri Perancis secara

umum memprioritaskan kekuatan militer dalam perang melawan terorisme.

Perancis telah memimpin aksi di Libya, Mali, Republik Afrika Tengah, Irak, serta

Suriah, dan telah menjadi suara Eropa yang paling keras dalam upaya melawan

rezim Assad dan ISIS.

2) Link-link Kolonial

Perancis memiliki hubungan kolonial di banyak negara di Timur Tengah

dan Afrika Utara, dan sejak dekolonisasi pada 1960an, Perancis telah menerima

sejumlah besar migran dari wilayah tersebut. Perancis bahkan dianggap sebagai

rumah bagi minoritas muslim terbesar di Eropa, yang saat ini berjumlah sekitar

lima sampai enam juta jiwa. 94

94

Rob Murphy. France‟s War on Terror: a Domestic or Foreign Threat? Politics Review. Vol.

25. No. 4. 2016. Philip Allan Publisher. Diunduh dari www.hoddereducation.co.uk/politicsreview

pada pada 2 Mei 2018.

http://www.hoddereducation.co.uk/politicsreview

65

2. Respon pemerintah

Tidak dapat dipungkiri bahwa terorisme –dalam kasus ini berupa

kelompok militan ISIS, hampir selalu memiliki kelebihan. Secara teoritis, aksi

tersebut dapat menyerang apa saja, dimana saja, dan kapan saja. Sedangkan

pemerintah tidak dapat serta-merta melindungi semuanya sepanjang waktu.

Sekitar 80% dari semua serangan teroris dilakukan di lokasi yang luput dari

sistem keamanan dan respon secara langsung dari aparat kepolisian bersenjata. 95

Menanggapi tragedi serangan Paris, otoritas pemerintah Perancis segera

mengambil tindakan tegas. Salah satu respon yang ditunjukkan adalah

membangun kembali pos-pos pemeriksa identitas di wilayah perbatasan mereka.

Rencana Red Alpha pun diaktifkan yang menjadikan Perancis memutuskan untuk

menutup perbatasan, universitas, dan beberapa transportasi umum, serta kantor

pemerintah. Sejalan dengan hal ini, Anna Hidalgo, Walikota Paris, juga meminta

warganya untuk tetap tinggal di dalam rumah mereka sampai ada pemberitahuan

lebih lanjut.

Pemerintah Perancis juga memberlakukan keadaan darurat, yang

memperkuat kuasa badan administratif di berbagai bidang; seperti:

a) Memanggil ribuan tentara untuk mengamankan Paris serta infrastruktur

penting di dalamnya.

b) Kewenangan prefektur untuk menetapkan jam malam.

95

Brian Michael Jenkins. The Implications of the Paris Terrorist Attack for American Strategy in

Syria and Homeland Security. 2015. Testimonies - RAND Office of External Affairs. Diunduh

dari www.rand.org pada 2 Mei 2018. hlm. 3.

http://www.rand.org/

66

c) Larangan untuk aksi demonstrasi di paris dan sekitarnya. 96

Pasca serangan teroris, Perancis secara brutal mengkampanyekan anti-

terorisme, di samping reaksi dari publik dan liputan media yang histeris. Keadaan

darurat yang diumumkan pada malam 14 November, dimulai dengan serangkaian

penggerebekan brutal oleh polisi, penyitaan rumah, dan penggerebekan rumah

pribadi, serta rumah ibadah, terutama masjid. Sepanjang tahun, banyak tempat

ibadah muslim yang diserang. Setelah merampok masjid secara brutal, pemerintah

secara paksa menutup paksa masjid-masjid dengan dalih mencegah ajaran radikal

tanpa pernah memberikan bukti nyata atas tuduhan tersebut.97

Fakta bahwa terorisme dalam menyebabkan gejala dan gangguan stres

pasca trauma semakin diakui oleh Perancis selama 10 tahun terakhir.

Meningkatnya kesadaran akan konsekuensi patologis dari tindakan terorisme di

Perancis sejak 1995 telah memobilisasi sistem politik dan sosial-medis untuk

mengembangkan layanan khusus bagi para korban tindakan tersebut. Maka

selama periode itu, literatur ilmiah yang berkembang telah muncul. Model unik

dari CUMP (emergency medico-psychological units) yang dikembangkan di

Perancis tampaknya mendapatkan respon yang baik dari masyarakat. Tujuan dari

layanan khusus itu adalah untuk memvalidasi secara ilmiah kegunaan pendekatan

96

The Paris Black Friday 13/11/2015 Attacks – What do we know? What should we do? A Special

Report by International Institude for Counter-Terrorism. 2015. IDC Herzliya. Diunduh dari

https://www.ict.org.il/Article/1512/The-Paris-Black-Friday-Attacks pada 2 Mei 2018. hlm. 5-6. 97

Yasser Laoati. Islamophobia in France: National Report 2016. In European Islamophobia

Report 2016. 2017. Turkey: SETA Foundation for Political, Economic, and Sosial Research. Hlm.

188.


67

tersebut, yang semakin dicari setelah terjadinya situasi yang berpotensi traumatis.

98

3. Kemunculan Hate Crime terhadap Muslim

Selama ini, Perancis terutama Kota Paris menduduki posisi nomor satu

sebagai “tempat paling banyak dikunjungi wisatawan di dunia” dan “tujuan wisata

yang paling disukai.” Atas tragedi mengerikan yang telah terjadi, negara tersebut

khawatir posisinya akan tergantikan oleh negara lain. Sebuah data statistik pada

2014 menyatakan bahwa dalam setahun Perancis bisa menerima 84,7 juta

wisatawan dan jumlah ini telah menurun secara eksponensial pasca tragedi Paris.

Bahkan, banyak dari turis yang mengubah destinasi perjalanan mereka, terutama

dalam event libur Natal dan tahun baru, ke negara-negara Eropa lain. Masyarakat

Eropa pun menjadi enggan mengunjungi Paris di akhir pekan.

Meskipun serangan Paris dapat dikategorikan sebagai serangan yang

dahsyat, tidak dapat dipungkiri bahwa serangan tersebut telah menyatukan

solidaritas antarmasyarakat Perancis bahkan antara Perancis dan komunitas

internasional. Hanya beberapa jam setelah serangan terjadi, jutaan manusia di

seluruh penjuru dunia menciptakan gelombang besar di media sosial baik Twitter,

Instagram, dan Facebook dengan mencantumkan hashtag #PrayForParis.

Hashtag ini menjangkau lebih dari 6.734.056 kiriman di Instagram, belum lagi di

media sosial lain, dan menjadi trending topic bahkan dalam waktu yang cukup

98

Louis Jehel and Alain Brunet. The Long Term Effects of Terrorism in France. Journal of

Aggression, Maltreatment, & Trauma. 2008. Diunduh dari

http://dx.doi.org/10.1300/j146v09n01_23 pada 1 Juni 2018. hlm. 200.

http://dx.doi.org/10.1300/j146v09n01_23

68

lama. Kesatuan internasional yang tercipta sebagai konsekuensi dari serangan-

serangan ini membuat Perancis setidaknya merasa mendapat dukungan moral

walau berada di tengah kekacauan dan kebingungan. 99

Persatuan yang muncul pasca serangan sebagai bentuk dukungan dengan

sama-sama menyerukan "liberté, égalité, et fraternité," tampaknya memojokkan

pihak minoritas, khususnya muslim. Solidaritas tersebut telah mempersatukan

orang-orang yang kontra terhadap muslim. Hal ini dikarenakan bagaimanapun,

masyarakat butuh menyalahkan seseorang atau sekelompok orang atas kejadian

mengerikan itu. Dan dalam kasus ini, muslim dijadikan sebagai tersangka

utama.100

Hate Crime (kejahatan kebencian) adalah salah satu indikator tentang

bagaimana kekerasan fisik dan ancamannya dinilai sebagai pusat dari bentuk

rasisme. Hal ini dianggap sebagai tindak pidana dengan motif permusuhan atau

prasangka terhadap orang lain berdasarkan karakteristik pribadi. Politik

metropolitan melaporkan peningkatan fenomena islamophobia dalam bentuk

pembunuhan, serta peningkatan 45% dalam kejahatan kebencian agama.101

Hingga saat ini, banyak kejahatan kebencian yang dilakukan terhadap

muslim. Sebagai contoh ialah munculnya tulisan provokasi “death to Muslims”

yang ditulis di sebuah masjid, dan berbagai kejahatan lain yang tidak dapat

99

Carlotta Caltagirone. The Aftermath of the Paris Attack. The Eye. Issue 7. 2015. International

School of Monaco. Diunduh dari https://www.ismonaco.org pada 1 Juni 2018. Hlm. 4-5. 100

Carlotta Caltagirone. The Atermath of the Paris Attack. The Eye. Issue 7. 2015. International

School of Monaco. Diunduh dari https://www.ismonaco.org pada 1 Juni 2018. Hlm. 4-5. 101



1 Juni 2018. hlm. 5.

https://www.ismonaco.org/

https://www.ismonaco.org/


69

dibendung. Atas berbagai kejahatan yang terjadi, terdapat upaya besar untuk

mendukung dan melindungi umat muslim. Seranggkaian event dijadwalkan di

Paris sepanjang November pasca tragedi serangan, termasuk pawai yang disebut

“Rally with Muslims of France for Peace and National Unity." Kemudian empat

hari setelah serangan Paris, Katedral Episcopal dari Tritunggal Mahakudus

menjadi tuan rumah para teolog Muslim di World Union of Experts of Islam for

Peace and Against Violence, dan mengundang para pemimpin Katolik Roma dan

Protestan untuk hadir.102

C. FENOMENA TINDAKAN ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS

1. Pengertian Islamophobia

Islamophobia adalah sebuah istilah yang kerap kali digunakan walaupun

sebenarnya kurang dipahami. Meskipun saat ini tidak ada istilah islamophobia

yang disepakati secara hukum, atau ilmu sosial yang mengembangkan definisi

umum, kebijakan untuk membahasnya diselaraskan dengan konsep rasisme dan

diskriminasi rasial yang luas yang diterima secara universal oleh para pemerintah

dan organisasi-organisasi internasional. Maka dari itu, European Monitoring

Centre on Racism and Xenophobia (EUMC) mendasarkan pendekatan untuk

102


dari https://rlp.hds.harvard.edu/publications/france-country-profile pada 10 April 2018.


70

mengidentifikasikan fenomena islamophobia berdasarkan standar mengenai

rasisme yang disetujui secara global dan dari Dewan Eropa serta PBB. 103

Pada 1997, sebuah Non Governmental Organization (NGO) yang berbasis

di Inggris, Runnymede Trust „Islamophobia: A Challenge for Us All‟, menandai

islamophobia dengan poin-poin berikut: 104

a) Islam dilihat sebagai blok monolitik, statis, dan tidak responsif terhadap

perubahan.

b) Islam dipandang terpisah dan “lain/asing.” Islam dianggap tidak memiliki

nilai yang sama dengan budaya lain, juga tidak mempengaruhi budaya lain

dan tidak terpengaruh olehnya.

c) Islam dipandang sebagai agama yang mengajarkan kekerasan, agresif,

ancaman, mendukung terorisme, dan terlibat dalam benturan peradaban.

d) Islam dipandnag lebih rendah daripada barat. Islam dilihat sebagai agama

yang biadab, tidak rasional, primitif, dan seksis.

e) Islam dipandang sebagai ideologi politik.

f) Permusuhan terhadap Islam digunakan untuk membenarkan praktik

diskriminatif terhadap muslim dan menjadikan umat Islam sebagai

masyarakat yang termarjinalkan.

g) permusuhan terhadap Islam dianggap sebagai hal yang normal dan wajar.

103

Muslim in the European Union: Discrimination and Islamophobia. European Monitoring

Centre on Racism and Xenophobia. 2006. Diunduh dari https://fra.europa.eu>156-

manifestation_EN pada 11 Februari 2018. Hlm. 60 104

Linda Edvardsson. Islamophobia: Features of Islamophobia and Strategies Againts It. Thesis

of Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER 91-120). 2008. Malmo

University.

71

Perlu dicatat bahwa kemunculan istilah islamophobia tahun 1997 ini

merupakan kelanjutan dalam diskusi yang membahas tentang topik diskriminasi

dan sikap anti muslim. Sejak saat itu, penggunaan istilah ini menyebar ke seluruh

penjuru Eropa, lalu meningkat pasca tragedi 9/11, pemboman Madrid pada 2005,

serta pemboman London pada Juli 2006, dan tetap digunakan hingga kini.105

Sejak 2001 hingga 2004, tercatat banyak serangan berupa tindakan

islamophobia yang terjadi di tempat-tempat ibadah muslim, seperti munculnya

berbagai grafiti yang mengandung unsur rasis (contohnya „Down with the

Muslims!‟ atau „muslim go home!‟), pelemparan bom molotov yang disertai

pembakaran terhadap tempat ibadah muslim. Di beberapa wilayah Perancis,

khususnya di Alsace (sebelah perbatasan Jerman), serangan bahkan menyebar ke

bisnis swasta. Kemudian meningkatnya ratusan situs website yang rasis dan anti-

Islam sebagai dukungan terhadap warga Perancis.106

Media Perancis memang

memiliki andil penting atas peningkatan tindak islamophobia selama beberapa

dekade. Media Perancis semakin gencar menyebarkan doktrin bahwa muslim

adalah entitas asing dan bukan bagian dari Perancis.107

Sejalan dengan serangan terhadap tempat ibadah umat Islam, serangan

fisik terhadap masyarakat muslim pun meningkat, terutama pada wanita-wanita

105

Jocelyne Cesari. Islam in the West: From Immigration to Global Islam. Harvard Middle

Eastern and Islamic review 8 (2009). Diunduh dari https://pdfs.semanticscholar.org pada 1 Juni

2018. Hlm. 152. 106

Vincent Gessier. Islamophobia: a French Specificity in Europe? Human Architecture: Journal

of The Sociology of Self-Knowlwdge. Vol. 8. Issue 2 Islam: From Phobia to Understanding.

Article 6. Boston: Okcir Press. Hlm. 43. 107

Yasser Laoati. Islamophobia in France: National Report 2016. In European Islamophobia

Report 2016. 2017. Turkey: SETA Foundation for Political, Economic, and Sosial Research. Hlm.

195.

https://pdfs.semanticscholar.org/

72

muslim yang mengenakan jilbab di tempat umum, seperti di jalan, bank, kantor

pos, supermarket, dan lain sebagainya. Islamohobia di Perancis seakan berjalan

beriringan sengan „hijabophobia‟ (penolakan terhadap penutup kepala dalam

ajaran islam). Banyak dari warga Perancis yang memproklamirkan nilai-nilai

sekularisme dan kesetaraan antara pria dan wanita untuk mengekspresikan

penolakan terhadap pemakaian hijab di tempat-tempat umum. Hijab dianggap

sebagai fundamentalisme Islam yang membahayakan nilai-nilai dasar sekuler dan

republikan.108

Berdasarkan berbagai sikap anti Islam yang telah terjadi, maka pada tahun

2005, sebuah publikasi Dewan Eropa menyatakan bahwa islamophobia adalah

ketakutan, prasangka, dan pandangan buruk terhadap Islam, muslim, dan hal-hal

lain yang berkaitan dengan mereka. Entah berbentuk rasisme, diskriminasi,

maupun bentuk lain yang lebih keras, islamophobia dianggap sebagai sebuah

pelanggaran HAM dan ancaman terhadap kohesi sosial.109

Maka tindakan

islamophobia diartikan sebagai tindakan yang dilakukan atas dasar ketidaksukaan,

prasangka, dan pandangan buruk terhadap Islam sebagai ajaran maupun muslim

sebagai penganut ajaran.

108

Vincent Gessier. Islamophobia: a French Specificity in Europe? Human Architecture: Journal

of The Sociology of Self-Knowlwdge. 2010. Vol. 8. Issue 2 Islam: From Phobia to Understanding.

Article 6. Boston: Okcir Press. Hlm 43-44. 109


Centre on Racism and Xenophobia. 2006. Diunduh dari https://fra.europa.eu>156-

manifestation_EN pada 11 Februari 2018. Hlm. 61.

73

2. Tindakan Islamophobia Pasca Tragedi Serangan Paris 13 November

Ketakutan terhadap Islam serta elemen ekstremisnya bukanlah fenomena

baru di Perancis. Pemboman 1995 yang terjadi di Paris Métro telah

membangkitkan kekhawatiran masyarakat Perancis akan ancaman radikalisme

Islam.110

Fenomena ini diperparah dengan tragedi sepanjang tahun 2015, terutama

serangan 13 November di Paris yang diklaim dilakukan oleh Islamic State (IS)

dan sengaja dimaksudkan untuk melukai dan membunuh warga sipil sebanyak

mungkin. Dari perspektif politik domestik, tanggapan Presiden Perancis,

Hollande, yang menjabat kala itu, spontan mendukung tindakan tegas, represif,

serta mengupayakan pendekatan yang ketat atas masalah pengungsi. Elit

pemerintah lain juga menuntut tanggapan yang lebih kuat, dan menyerukan lebih

banyak tindakan pencegahan. 111

Menanggapi masalah pengungsi, para pemimpin sayap kanan bertekad

untuk menuntut diakhirinya gelombang pengungsi yang masuk ke negara tersebut,

khususnya yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika. Pemimpin Front Nasional,

Marine Le Pen menuntut agar Perancis mengambil kembali kendali atas

perbatasan nasionalnya dari Uni Eropa secara permanen, serta memusnahkan

fundamentalisme Islam. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan sebuah stasiun

televisi, ia mengatakan Perancis harus melarang organisasi-organisasi Islamis

110

Anouar Boukhars. Islam, Jihadism, and Depoliticization in France and Germany. International

Political Science Review. Vol. 3. No. 3. 2009. International Political Science Association.

Diunduh dari https://www.jstor.org.stable pada 16 Juni 2018. Hlm. 299. 111

Mark Singleton. Et al. Paris: 11/13/15 – Analysis and Policy Options. 2015. Clingendael &

ICCT Policy Brief. Diunduh dari https://www.clingendael.org/publication/paris-111315-analysis-

and-policy-options pada 16 Juni 2018. Hlm. 1-2.

https://www.jstor.org.stable/

https://www.clingendael.org/publication/paris-111315-analysis-and-policy-options


74

beroperasi, menutup masjid-masjid radikal, mencegah para pengkhotbah yang

menyebarkan kebencian, serta mengusir imigran gelap. Setelah serangan di Paris

yang merenggut ratusan korban, Marine Le Pen semakin gencar menunjukkan

pengaruhnya dan terus menyampaikan pesan-pesan seperti . “France and the

French are no longer safe,” yang dia lontarkan dalam pidatonya sehari setelah

serangan, menuntut tindakan keras terhadap kelompok Islam radikal di negara

tersebut. 112

Dapat dilihat bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah Perancis

cenderung memusuhi dan mendiskriminasi Islam, membuat jarak di antara non-

muslim dan muslim, serta menyudutkan para imigran. Memang, telah menjadi hal

umum di Eropa, khususnya setelah berbagai aksi teror yang terjadi, bahwa orang-

orang kemudian menyalahkan muslim secara keseluruhan, menuduh Islam

sebagai agama yang mengajarkan kekerasan yang menyebabkan semua

malapetaka yang ditimbulkan oleh para teroris. Banyak dari mereka yang

mengekspresikan kecaman mereka lewat Twitter, dan pada saat yang sama

menyatakan dukungan mereka untuk „menghapus Islam dari masyarakat mereka‟.

Hal ini terbukti dari tagar „#stopIslam‟ yang menyebar di Twitter segera setelah

serangan di Paris, sebagai kutukan bagi Islam dan muslim. Masyarakat umumnya

menuding semua muslim atas aksi teror dengan melupakan fakta bahwa banyak

112

Ninth OIC Observatory Report on Islamophobia (May 2015 – September 2016). Presented to

the 43rd Council of Foreign Ministers. Tashkent, Republic of Uzbekistan. Hlm. 40.

75

muslim yang juga terbunuh dalam serangan tersebut dan mengabaikan fakta

bahwa Islam sebagai agama mengutuk tindakan teror semacam itu.113

Tragedi serangan paris merupakan duka mendalam bagi pemerintah

Perancis. Tragedi tersebut juga telah menciptakan pandangan tidak suka terhadap

muslim bahkan tindakan islamophobia berujung kekerasan yang meningkat drastis

jika dibandingkan dengan tahun sebelum terjadinya serangan Paris. Inilah salah

satu alasan penulis concern dengan isu islamophobia di Perancis. Walaupun

sebenarnya fenomena tindak islamophobia bukan hal yang baru dan bukan hal

yang mencengangkan di Eropa. Telah banyak tindakan anti-Islam yang terjadi,

bahkan sebelum serangan teroris melanda Perancis. Sebut saja pelarangan adzan

di Hungaria, pengrusakan masjid di Jerman, serta larangan penggunaan jilbab di

Austria dan Belanda. Namun, Serangan Paris tetaplah sebuah tragedi besar yang

memiliki dampak mengerikan bagi kaum minoritas. Tragedi yang semakin

meningkatkan permusuhan terhadap Islam di Eropa, sebagaimana yang dilaporkan

kepada Parlemen Eropa pada 26 Mei 2015 oleh inisiatif muslim Eropa bidang

Kohesi Sosial. Menurut laporan tersebut, kekhawatiran akan aksi teror telah

meningkatkan eskalasi sikap anti-imigran di seluruh Eropa, yang kemudian

menjadikan Islam dinilai sebagai ancaman keamanan utama bagi masyarakat

Eropa. Sebagian besar juga berpendapat bahwa para imigran akan meningkatkan

kemungkinan terorisme yang dapat terjadi kapan saja dan dimana saja.114

113


the 43rd Council of Foreign Ministers. Tashkent, Republic of Uzbekistan. Hlm. 28. 114



76

Mayoritas masyarakat dari beberapa negara Eropa, seperti Perancis,

Belgia, Jerman, Inggris, dan Belanda merasa prihatin dengan pertumbuhan

komunitas muslim di negara mereka. Mereka kemudian menuntut untuk

membatasi jumlah imigran yang masuk ke wilayah mereka.115

Keprihatinan

tersebut sesuai dengan laporan kelompok kerja Pemerintah tentang kebencian

terhadap muslim yang menunjukkan lonjakan fenomena islamophobia yang

mencapai lebih dari 300% dalam seminggu setelah tragedi serangan 13 November

2015 di Perancis. Laporan itu menyebutkan bahwa sebagian besar korban

kebencian adalah gadis-gadis muslim dan wanita berusia dari 14 tahun hingga 45

tahun yang mengenakan pakaian Islam; sementara sejumlah besar serangan yang

dilaporkan berada di tempat umum, termasuk bus dan kereta api. Berbagai

penelitian juga berfokus dengan fakta bahwa tumbuhnya tindak slamophobia tidak

hanya terjadi di kalangan orang dewasa namun juga terhadap anak-anak.116

Keputusan pengadilan Perancis pada 2015 yang meremehkan dan

menghinakan pembatasan makanan siswa muslim di sekolah umum adalah sebuah

tanda dari berkembangnya islamophobia, bahkan terhadap anak-anak. Tindak

diskriminasi juga terlihat dari sikap seorang walikota di Perancis yang

mengumumkan bahwa kafetaria di sekolah distriknya tidak akan lagi memberikan

alternatif non-babi bagi siswa muslim sementara ada peraturan yang melarang

siswa membawa bekal makan siang. Pada tahun 2015, Mahkamah Eropa untuk

HAM, sebuah pengadilan internasional yang semestinya bertanggung jawab untuk

115


the 43rd Council of Foreign Ministers. Tashkent, Republic of Uzbekistan. Hlm. 29. 116



77

menegakkan nilai HAM, justru membela dan membenarkan keputusan rumah

sakit umum untuk tidak memberbaharui kontrak kerja karyawan mereka yang

menolak untuk melepaskan hijabnya.117

Masih di tahun yang sama, pejabat sebuah

sekolah di pinggir Timur Paris mengusir seorang remaja berusia 16 tahun dari

kelas karena menggunakan rok panjang. Kebijakan pihak sekolah tersebut

disebabkan oleh anggapan bahwa penggunaan rok panjang merupakan simbol

agama yang mencolok dan tanda ketaatan yang berlebihan, yang jika digunakan

oleh siswi non-muslim akan dianggap sebagai „mode‟. 118

Hukum dan kebijakan yang tidak adil bukanlah hal yang baru bagi muslim

Perancis. Kelompok agama minoritas terus bergulat dengan peningkatan

prasangka, diskriminasi, intoleransi, yang dilakukan oleh individu, kelompok,

maupun institusi dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, di jalan,

bahkan di sekolah. 119

Padahal dalam Ebrahimian v. France, pengadilan mengungkapkan dengan

yakin bahwa kebebasan beragama telah dilindungi dalam Pasal 9 Konvensi. Pasal

tersebut di antaranya menjelaskan tentang:

1) Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama;

hak ini termasuk kebebasan untuk mengubah agamanya atau keyakinan

117

Engy Abdelkader. A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK, Germany,

Netherlands, and Sweden. 2015. Diunduh dari http://ssm.com/abstract=2844224 pada 19 Juli

2018. hlm. 17-18. 118



2018. hlm. 20. 119



2018. hlm. 1.

http://ssm.com/abstract=2844224



78

dan kebebasan, baik sendiri atau dalam komunitas dengan orang lain dan

di depan umum maupun pribadi, untuk menegakkan ajaran agama atau

keyakinannya, dalam ibadah, pengajaran, praktik, maupun ketaatan.

2) Kebebasan untuk memanifestasikan agama atau keyakinan seseorang

hanya akan tunduk pada batasan sebagaimana yang ditentukan oleh hukum

dan diperlukan dalam masyarakat demokratis demi kepentingan

keselamatan publik. Untuk melindungi ketertiban umum, kesehatan,

moral, dan untuk perlindungan hak dan kebebasan orang lain. 120

Menanggapi berbagai permintaan untuk menindaklanjuti masalah

pelanggaran HAM dari fenomena tindakan islamophobia, langkah lebih jauh

dalam permasalahan tindak rasis telah disepakati. Berdasarkan undang-undang 30

Desember 2004, dibentuklah sebuah badan independen, the Haut Autorité de Lutte

contre les Discriminations et pour l‟Égalité (HALDE), sebuah otoritas tertinggi

yang mencegah diskriminasi dan memperjuangkan persamaan, yang bertujuan

untuk mengambil tindakan hukum dalam kasus-kasus diskriminasi (rasial atau

lain sebagainya yang dilaporkan oleh individu).121

Desakan demi terwujudnya HAM bagi seluruh masyarakat tanpa

memandang suku, ras, agama, mendorong berbagai organisasi internasional untuk

120



2018. hlm. 19. 121

Jean-Yves Camus. Racist Violence in France. 2012. Brussels: European Network Againts

Racism (ENAR) & Open Society Foundations. Diunduh dari

https://cms.horus.be>files>MediaArchive>Racist-Violence-in-France pada 19 Juli 2018. Hlm. 3


79

menunjukkan kepeduliannya, salah satunya ialah Organisasi Kerjasama Islam

(OKI). OKI merupakan sebuah badan yang mendeklarasikan dirinya untuk

penegakan hak asasi bagi seluruh umat Islam dimanapun mereka berada.

Tindakan islamphobia yang kian meningkat telah mendorong OKI untuk ikut

terlibat dalam upaya mengatasinya. Dalam menjalankan perannya tersebut, OKI

memaksimalkan berbagai cara termasuk bekerja sama dengan berbagai pihak yang

dianggap mampu memberikan konribusi secara nyata.

80

BAB IV

PERAN OKI DALAM UPAYA MENGATASI FENOMENA

ISLAMOPHOBIA DI PERANCIS PASCA TRAGEDI SERANGAN 13

NOVEMBER

PERIODE 2015 – 2017

Fenomena oknum penyebar narasi kebencian dari masyarakat barat yang

cenderung menyebarkan citra negatif mengenai Islam dan muslim semakin marak

terjadi. Fenomena ini juga menciptakan gambaran palsu tentang muslim yang

dianggap tidak dapat berinteraksi dengan masyarakat barat. Padahal sebagian

besar komunitas muslim telah secara aktif dan produktif berkontribusi pada

kemajuan ekonomi dan sosial di negara yang mereka huni. Hal ini justru telah

menambah keragaman budaya yang merupakan inti dari nilai mutikulturalisme.

Ada beberapa faktor internal pada masyarakat Eropa yang menyebabkan

penyebaran kebencian terhadap Islam dan muslim. Faktor pertama ialah mereka

telah mengalami krisis identitas. Krisis identitas ini disebabkan oleh perbedaan

budaya antara masyarakat barat dan masyarakat muslim. Krisis identitas ini telah

menyebabkan mereka menyalahkan para imigran secara umum, dan muslim yang

dinilai memiliki budaya yang paling berbeda dengan mereka, yang paling

menanggung beban tersebut. Pertumbuhan penduduk muslim di barat –entah

sebagai hasil pertumbuhan alami maupun imigrasi, bersamaan dengan penurunan

81

tingkat kesuburan di antara masyarakat Eropa, telah menambah kekhawatiran

mereka. Selain krisis identitas, faktor internal lain ialah tingkat ekonomi dan

tingkat pertumbuhan populasi yang menurun sedangkan tingkat pengangguran

bertambah tinggi. 122

Kaum ekstremis menyebarkan kekhawatiran mereka dan memberi

peringatan tentang populasi muslim yang dianggap sebagai bom waktu, sebuah

ancaman yang nyata bagi identitas Eropa. Hal tersebut yang menjadikan

islamophobia bukan lagi menjadi sebuah ekspresi dari sikap permusuhan terhadap

Islam sebagai agama, namun sikap permusuhan terhadap muslim atas

pengaruhnya yang nyata. Inilah yang membuat islamophobia menjadi manifestasi

rasisme paling berbahaya di Eropa yang menandakan terkikisnya nilai-nilai Hak

Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan, khususnya kebebasan beragama, bagi

muslim sebagai kaum minoritas.123

Berbicara mengenai HAM, OKI melakukan berbagai upaya demi tegaknya

nilai-nilai hak asasi bagi seluruh muslim di dunia. Salah satu upaya tersebut

adalah dengan mendirikan sebuah badan yang dinamakan Independent Permanent

Human Right Commission (IPHRC). IPHRC adalah sebuah badan ahli yang

merupakan salah satu organ utama yang dimiliki OKI yang bekerja secara

independen dalam bidang HAM. IPHRC dibentuk pada bulan Maret 2008 sesuai

122

Countering Islamophobia: An Unfinished Business. Report of the 8th Regular Session of the

OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Hlm. 54. Diunduh dari www.oic-oci.org

pada 11 Februari 2018. 123


OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Hlm. 55. Diunduh dari www.oic-oci.org

pada 11 Februari 2018.



82

dengan isi Piagam OKI yang terbentuk pada KTT ke-11 di Dakar, Senegal. Pada

awal terbentuknya IPHRC, komisi memprioritaskan berbagai isu-isu, seperti isu

Palestina, isu mengenai hak perempuan dan anak, hak atas pendidikan, hak untuk

berkembang, dan isu tindak islamophobia serta minoritas muslim.

IPHRC secara konstan dan stabil mengupayakan tercapainya nilai-nilai

HAM di tingkat regional dan internasional dengan melakukan kerjasama kepada

berbagai pihak. IPHRC menerima secara terbuka segala ide maupun saran yang

bertujuan untuk kepentingan Islam, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan

penegakan HAM.124

Dikarenakan tingkat kasus islamophobia yang terus memuncak, OKI

mencari kerangka kerja baru dan mengupayakan untuk dapat mengumpulkan

dukungan dari komunitas internasional untuk melawan fenomena tindak

islamophobia. Sebuah forum dari Aliansi Peradaban yang diselenggarakan di Rio

De Janeiro, Brasil pada Mei 2010, menjadi forum internasional pertama bagi OKI

untuk mendiskusikan islamophobia. OKI kembali mengangkat isu perlawanan

pada tindakan islamophobia pada sebuah konferensi tentang toleransi beragama,

yang diadakan di Astana, Kazakhstan pada 2010. Kemudian, masih di tahun 2010

di Jenewa, Swiss, tepatnya dalam Sesi ke-15 Dewan Hak Asasi Manusia,

Sekretaris Jenderal OKI saat itu mempresentasikan delapan visi tentang

pendekatan konsensus untuk mempromosikan budaya toleransi dan saling

pengertian dan penolakan hasutan untuk kebencian, diskriminasi, dan kekerasan

atas dasar agama atau keyakinan.

124

About iphrc. Diunduh dari https://www.oic-iphrc.org/en/about pada 11 Februari 2018.

https://www.oic-iphrc.org/en/about

83

Tren positif yang dilengkapi dengan upaya diplomatik yang kuat dari

negara-negara anggota OKI serta blok barat –yang dipimpin oleh AS dan Inggris,

telah membuka jalan bagi terbentuknya Resolusi 16/18. Selanjutnya, resolusi ini

disebut sebagai „kemenangan multilateralisme‟. Resolusi tersebut secara umum

berisi tentang pencegahan segala bentuk intoleransi, kebencian, dan diskriminasi

agama. Dapat dikatakan resolusi 16/18 adalah salah satu resolusi paling penting

dalam upaya perang melawan intoleransi dan diskriminasi agama. OKI menilai

bahwa resolusi tersebut merupakan pencapaian yang luar biasa dalam upaya

internasional memerangi segala bentuk dan manifestasi tindak diskriminasi atas

dasar keyakinan demi tercapainya perdamaian global.

Tidak berhenti sampai di resolusi 16/18, pada Juni 2011, OKI kemudian

menciptakan Proses Istanbul yang bekerja sama dengan AS, Uni Eropa, dan

beberapa negara lain. Sejak itu, telah diadakan setidaknya lima pertemuan di

bawah naungan Proses Istanbul, yang diadakan di negara-negara berikut:

Washington (Desember 2011), London (Desember 2012), Jenewa (Juni 2013),

Doha (Maret 2014) dan Jeddah (Juni 2015).125

Kemudian berbagai upaya lain dilakukan OKI untuk membendung tingkat

fenomena tindak islamophobia yang kian meninggi. Upaya-upaya tersebut

meliputi:

125


OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Hlm. 58-59. Diunduh dari www.oic-

oci.com pada 11 Februari 2018.

http://www.oic-oci.com/

http://www.oic-oci.com/

84

1. Meningkatkan kampanye guna menciptakan dan mengembangkan

kesadaran akan bahaya islamophobia serta mempromosikan citra positif

Islam, khususnya di tempat-tempat dan negara-negara yang dianggap

sebagai pusat islamophobia.

2. Melakukan kunjungan rutin ke berbagai negara barat dan bertemu dengan

komunitas Muslim setempat dengan tujuan untuk mendengarkan

keprihatinan atau masalah mereka.126

3. Menyebarluaskan laporan perihal Islamophobia, informasi berkala, dan

jurnal-jurnal terkait kepada khalayak umum.

4. Memaksimalkan peran Kantor OKI di luar negeri dengan mempercayakan

tugas untuk menangani isu-isu yang terkait dengan Islamophobia serta

dengan memberi lebih banyak ruang untuk bekerja secara informal dengan

komunitas Muslim lokal.

5. Memberikan lebih banyak dukungan, secara politis dan finansial, kepada

lembaga-lembaga OKI yang relevan yang turut andil berupaya melawan

Islamophobia.127

6. Mengambil semua langkah yang tepat termasuk undang-undang yang

diperlukan untuk melawan tindakan-tindakan yang mengarah pada hasutan

126

Tenth OIC Observatory Report on Islamophobia (October 2016 – May 2017). Presented to the

44th Council of Foreign Ministers. Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire. Hlm. 94. Diunduh dari

https://www.oic-oci.org>islamophobia pada 11 Februari 2018. 127



https://www.oic-oci.org>islamophobia pada 11 Februari 2018.

85

untuk kebencian, diskriminasi dan kekerasan yang didasari oleh perbedaan

agama.128

Mengupayakan perannya secara maksimal, OKI kemudian mengeluarkan

sebuah resolusi, yaitu Resolusi No. 32/44-POL mengenai Pemberantasan

Islamophobia dan Penghapusan Kebencian dan Prasangka terhadap Islam dalam

Sidang Dewan Menteri Luar Negeri yang ke-44, yang diadakan di Abidjan,

Republic of Côte d'Ivoire pada Juli 2017. Dalam sidang tersebut, OKI

menegaskan kembali kontribusi Islam terhadap peradaban manusia, khususnya

tekad untuk melawan segala bentuk ekstrimisme termasuk tindakan islamophobia

dengan meningkatkan promosi dialog yang saling perhatian, saling menghormati,

penuh dengan toleransi, serta wacana-wacana yang berdasarkan alasan dan logika.

Selain itu, OKI juga konsisten mengingatkan instrumen internasional yang

relevan tentang penghapusan berbagai bentuk diskriminasi, serta semua resolusi

yang relevan yang diadopsi oleh UNHRC Majelis Umum PBB yang menyatakan

keprihatinan mendalam pada tindakan yang mengacu pada stereotip agama yang

dilakukan oleh individu maupun kelompok politik di kalangan masyarakat.129

Untuk memaksimalkan perannya dalam upaya mengatasi fenomena tindakan

islamophobia, OKI melakukan beberapa hal berikut:

128




129

Resolutions on Political Affairs Adopted by The 44th Session of The Council of Foreign

Ministers ( Session oYouth, Peace And Development in A World of Solidarity ). Abidjan, Côte

D‟ivoire (10-11 July 2017). Hlm. 81-85. https://www.oic-oci.org>docdown pada 11 Februari

2018.

86

A. Perang Melawan Terorisme

OKI bertekad untuk terus mengutuk semua tindakan terorisme terlepas

dari mana pun tindakan tersebut terjadi dan siapapun yang melakukannya.130

Hal

ini sesuai dengan sebuah resolusi yang dikeluarkan OKI Mengenai „Perang‟

Melawan Terorisme dan Ekstrimisme, yaitu55 Resolusi No. 41/44-POL yang

merupakan Sidang Dewan Menteri Luar Negeri OKI yang ke-44 (Sesi Pemuda,

Perdamaian, serta Pembangunan dalam Solidaritas Dunia), yang di diadakan di

Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire pada Juli 2017. Resolusi ini mengingatkan

kembali pada Kode Etik mengenai perang melawan terorisme internasional yang

diadopsi oleh OKI pada 1994, serta mengingatkan Konvensi OKI tentang

Memerangi Terorisme yang terbentuk pada Sidang ke-26 Konferensi Islam para

Menteri Luar Negeri (Sidang Perdamaian dan Kemitraan untuk Pembangunan)

diadakan di Ouagadougou, Burkina Faso, Juli 1999.

Berdasarkan Program Aksi Sepuluh Tahun OKI yang tegas mengecam

segala bentuk dan manifestasi terorisme dan tegas menolak pembenaran atau

alasan apapun untuk terorisme, sesuai dengan hasil akhir dari Rapat Umum

Terbuka Luar Biasa Komite Eksekutif OKI di tingkat menteri yang diadakan di

Jeddah pada 15 Februari 2015; mengingat prinsip dan tujuan piagam PBB yang

ditujukan demi mempertahankan nilai perdamaian dan keamanan serta mengambil

langkah-langkah kolektif dan efektif demi tujuan tersebut; menegaskan kembali

kebutuhan untuk mengatasi masalah ekstremisme, dalam hal ini, lahirlah Resolusi

130




87

Majelis Umum 53/243 yang berisi Deklarasi dan Rencana aksi untuk

mempromosikan Budaya damai, selaras dengan lahirnya berbagai konsensus ,

antara lain;131

1) Mengutuk tindakan teroris di seluruh dunia dan menegaskan kembali

Prinsip OKI yang mengecam terorisme dalam segala bentuk dan

manifestasinya. Kemudian menyatakan bahwa terorisme tidak memiliki

agama, kebangsaan, atau ras; dan bahwa para pelaku dan mereka yang

berada di balik tindakan tersebut merupakan penghinaan terhadap

kemanusiaan dan semua nilai moral dan manusia.

2) Mengakui bahwa terorisme tidak dapat diatasi hanya dengan cara

keamanan atau militer sendiri, dan menggarisbawahi kebutuhan untuk

mempromosikan inisiatif yang bertujuan mencapai perdamaian melalui

rekonsiliasi nasional dengan kelompok-kelompok dan individu-individu

yang menghindari kekerasan dan ide-ide ekstrimis.

3) Mengundang Sekretaris Jenderal, bekerja sama dengan negara-negara

Anggota, untuk mengembangkan pendekatan baru untuk mengatasi akar

penyebab fenomena global terorisme, kekerasan dan ekstremisme, dan

sarana untuk mengatasinya di politik, tingkat ekonomi, sosial dan

intelektual, dan memperhatikan kompleksitas Fenomena, khususnya

131


Ministers ( Session oYouth, Peace And Development in A World of Solidarity ). Abidjan, Côte

D‟ivoire (10-11 July 2017). Hlm. 99. Diunduh dari https://www.oic-oci.org>docdown pada 11

Februari 2018.

88

keterkaitan erat antara organisasi teroris dalam hal pertukaran senjata,

petarung, pembiayaan dan keahlian lapangan, juga sebagai kerangka kerja

intelektual dan ideologis yang mereka bagi.

4) Meminta Sekretaris Jenderal untuk berkontribusi pada perdebatan yang

sedang berlangsung melawan terorisme, kejahatan lintas batas, dan

modalitas untuk mengatasi ekstremis dan wacana sektarian dengan

mengadakan konferensi, simposium dan lokakarya serta kerjasama dengan

Negara-negara Anggota OKI dan berbagai lembaga dan mitranya, dengan

partisipasi para pemimpin politik, agama dan tradisional, psikolog dan

sosiolog, dll.132

Aksi terorisme beruntun pada tahun 2015 di Paris merupakan duka besar,

bukan hanya bagi Perancis, namun bagi seluruh dunia. OKI terus mengutuk

berbagai tindakan terorisme yang terjadi. Sebagaimana OKI melalui Sekretaris

jenderal yang menjabat saat itu, Iyad Ameen Madani menyuarakan kecamannya

atas serangan teroris yang dilakukan di Ibukota Prancis, Paris, pada Jumat malam

13 November 2015, yang menewaskan ratusan jiwa dan menyebabkan luka bagi

banyak orang yang tidak bersalah. Madani menyampaikan belasungkawa tulusnya

kepada keluarga para korban serta kepada Pemerintah dan rakyat Perancis dan

mengaharapkan kesembuhan bagi mereka yang terluka. Dia juga menegaskan

kembali solidaritas dan dukungan yang tak tergoyahkan dari OKI kepada Prancis

dalam situasi yang kritis tersebut. Madani menyatakan penolakan tegasnya

132


Ministers ( Session oYouth, Peace And Development in A World of Solidarity). Abidjan, Côte

D‟ivoire (10-11 July 2017). Hlm. 100-102. Diunduh dari . https://www.oic-oci.org>docdown pada

11 Februari 2018.

89

terhadap setiap tindakan teroris yang melanggar hak untuk hidup yang mencoba

untuk merusak nilai-nilai universal manusia termasuk nilai-nilai kebebasan dan

kesetaraan yang dipromosikan oleh Perancis secara konsisten.133

Dukungan OKI bagi Perancis terus konsisten dilancarkan. Hal ini dapat

dilihat dari berbagai isu-isu pada tahun 2017, OKI telah mengutuk berbagai

serangan teroris yang terjadi. seperti serangan yang dilakukan terhadap patroli

keamanan di pintu masuk Museum Louvre di Ibukota Prancis, Paris. Sekretaris

Jenderal OKI, Dr. Yousef Bin Ahmed Al Othaimeen, mengungkapkan

kekhawatirannya dan ketidaksetujuan penuh atas kejahatan tersebut, yang

menurut investigasi pemerintah Perancis, adalah jejak dari sebuah aksi teroris.134

OKI melalui pernyataan Sekretaris Jenderalnya juga mengecam keras

serangan yang menimpa Polisi Prancis di Avenue Champs Elysée di Paris pada

Kamis, 20 April 2017. OKI menegaskan kembali bahwa para pelaku bukan hanya

musuh bagi umat manusia, namun juga musuh bagi seluruh nilai moral serta

prinsip-prinsip agama.135

Kemudian OKI juga mengecam keras serangan mobil

yang ditujukan pada sekelompok tentara di pinggiran kota Paris pada Rabu, 9

Agustus 2017. Sekretaris Jenderal Dr. Yousef A. Al-Othaimeen menyatakan

133

OIC Secretary General Strongly Condemns the terrorist attacks in Paris (14/11/2015).

Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018. 134

OIC Condemns Terrorist Attack at the Louvre Museum (04/02/2017). Diunduh dari

https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018. 135

OIC Condemns Attack on French Police on Avenue Champs Elysée in Paris (21/04/2017)

diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018.




90

solidaritas OKI akan selalu mengalir untuk pemerintah Perancis dan rakyatnya

dalam menghadapi aksi teroris yang menargetkan keamanan negara.136

B. Mengadakan Interfaith Dialogue

Mengapa dialog antaragama atau dialog antarbudaya dikatakan penting?

hal ini dikarenakan dialog tersebut adalah esensi dari memperjuangkan nilai-nilai

pluraslisme budaya, dengan memprioritaskan rasa saling peduli, dan saling

menghormati antar satu sama lain. Dialog menjadi peran utama OKI dalam

mewujudkan visi-misinya sebagai upaya melawan diskriminasi dan ekstermisme

demi terciptanya toleransi dan perdamaian. Agar suatu dialog mampu mencapai

tujuan tersebut, maka dialog tersebut harus terorganisir untuk mampu berpengaruh

sampai ke akar masyarakat.137

Tidak dapat dipungkiri, bahwa rentetan serangan yang terjadi di Perancis

dalam kurun waktu satu tahun merupakan duka besar bagi negara. Setelah

serangan Charlie Hebdo pada Januari 2015, kemudian dilanjut dengan tragedi 13

November, muslim menjadi objek utama masyarakat untuk dijadikan tersangka.

Hal ini menimbulkan tindakan-tindakan rasisme yang tidak jarang berujung

kekerasan. Akhirnya fenomena tindak islamophobia menjadi hal yang tidak

136

OIC Strongly Condemns Car Attack on Soldiers in Paris (11/08/2017). Diunduh dari


EPP Group Annual Dinner with Ambassadors of OIC Countries 26 April 2017, European

Parliament, Brussels. EPP Annual Working Dinner in the Framework of Intercultural and

Interreligious Dialogue. Diunduh dari www.eppgroup.eu>document pada 1 Juni 2018.


91

terelakkan. Maka dari itu, OKI bertekad untuk menunjukkan upayanya dalam

mengatasi tindakan islamophobia tersebut. Hal ini sesuai dengan seruan dari

Sekretaris Jenderal OKI, Dr. Yousef bin Ahmed Al-Othaimeen untuk

meningkatkan kesadaran global akan bahaya manifestasi yang semakin meningkat

dari Islamophobia dengan mengarusutamakan prinsip-prinsip perdamaian,

harmoni dan keamanan di antara semua masyarakat. Baginya hal ini dapat

terwujud dengan pembentukan budaya dialog, saling menghormati, dan saling

pengertian. Hal ini sesuai dengan sebuah pernyataan yang disampaikan di Forum

Dunia Keempat tentang Dialog Antarbudaya, yang diadakan di Baku, ibu kota

Azerbaijan pada 5 Mei 2017. 138

Forum ini adalah inisiatif dari Presiden Yang Mulia Ilham Aliyev,

Republik Azerbaijan, dan diadakan dalam kemitraan dengan UNESCO, Aliansi

Peradaban PBB, WTO, FAO, ISESCO dan Dewan Eropa. Sekretaris Jenderal

menggarisbawahi komitmen OKI untuk terus mendukung ide-ide inovatif yang

bertujuan untuk mengkonsolidasikan nilai-nilai toleransi antaragama, budaya dan

peradaban, sebagai komitmen yang tercantum dalam Program Aksi 10 Tahun OKI

2025. Al-Othaimeen menambahkan bahwa OKI selalu mendorong dialog sebagai

cara untuk membawa pandangan yang lebih dekat dalam kerangka menghormati

perbedaan dan keragaman. Dengan demikian, adalah tanggung jawab global untuk

menyebarkan budaya toleransi, koeksistensi damai dan saling pengertian, dan

138

The Secretary General Calls for Raising Global Awareness of the Dangers of the Growing

Manifestations of Islamophobia. Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018.


92

terus mengembangkan pendekatan baru menuju dialog antar budaya melalui

penerimaan dan penghormatan bersama.139

OKI mengakui pentingnya dialog antaragama dan dialog antarbudaya

sebagai mekanisme efektif untuk mempromosikan nilai toleransi dan memerangi

ekstremisme, serta hasutan kebencian yang didasari agama. Hal ini dikarenakan

OKI percaya bahwa pencemaran nama baik Islam dapat menimbulkan

ketidakharmonisan sosial yang akan memicu pelanggaran terhadap HAM. Peran

OKI ini sesuai dengan Deklarasi Prinsip-Prinsip Toleransi yang dicanangkan oleh

UNESCO pada 16 November 1995, yang tercatat pada Resolusi Majelis Umum

PBB 66/3, 66/154, 66/167 dan 66/208, yang menegaskan pentingnya

mempertahankan keragaman budaya dan upaya memerangi intoleransi, stereotif

negatif, stigmatisasi, dan diskriminasi, serta mengingat resolusi 21-PFR / 8 pada

22 Januari 2013 yang menekankan pada perang melawan intoleransi, tindakan

islamophobia dan xenophobia. 140

Dalam laporan observatori ke-10 mengenai islamophobia, OKI

menekankan pentingnya dialog antaragama, sebagaimana yang tercantum dalam

poin-poin berikut dimana OKI bertekad untuk konsisten:

139


Manifestations of Islamophobia. Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018. 140


Ministers ( Session oYouth, Peace And Development in A World of Solidarity). Abidjan, Côte

D‟ivoire (10-11 July 2017). Hlm. 81-85. Diunduh dari . https://www.oic-oci.org>docdown pada 10

Juli 2018.


93

1) Terlibat dalam dialog yang konstruktif dan bermakna dengan Non-Muslim

sebagai alat pengembangan mekanisme untuk melawan semua jenis

diskriminasi terhadap Muslim.

2) Menyusun strategi dan meningkatkan dialog (antaragama, antarbudaya,

dan antarperadaban).

3) Meningkatkan peran pemimpin agama dan masyarakat untuk mengekang

kecenderungan ekstremisme dengan mempromosikan cita-cita toleransi,

moderasi, saling menghormati dan koeksistensi damai.

4) Mendorong dialog antaragama dalam Negara Anggota OKI dan untuk

meningkatkan kesadaran tentang interpretasi dan keyakinan agama, dan

ruang terbuka untuk diskusi lebih lanjut tentang Islam dan iman.

5) Bekerja sama dengan para pemangku kepentingan yang peduli, khususnya

di benua Eropa dengan pandangan untuk mengubah hati dan pikiran orang

barat-nonmuslim bahwa para imigran tidak selalu merupakan ancaman

terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip masyarakat Eropa.141

OKI menunjukkan komitmennya mendukung upaya internasional untuk

mencapai perdamaian dunia. Salah satu dukungan tersebut ialah melalui kehadiran

pihak OKI dalam sebuah Konferensi Perdamaian Internasional yang diadakan di

Paris, Perancis pada 14-15 Januari 2017.142

Sebulan setelah Konferensi

Perdamaian Internasional, OKI kembali menunjukkan komitmennya, yang mana

141



https://www.oic-oci.org>islamophobia pada 10 Juli 2018. 142

OIC Secretary General Leaves for France to Participate in the International Peace

Conference. Januari 2017. Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018.


94

pada suatu event bertajuk World Interfaith Harmony Week, OKI menggandeng

PBB untuk bekerja sama mengadakan sebuah dialog antaragama pada 9 Februari

2017 di Palais des Nations, Jenewa. Mitra penyelenggara lainnya adalah Misi

Permanen Jordan untuk PBB di Jenewa, Misi Pengamat Permanen Takhta Suci,

Pengamat Tetap Malta kepada PBB di Jenewa, dan Asosiasi Kristen PBB.

Pelaksanaan dialog ini sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB A / RES / 65/5

yang diadopsi pada 23 November 2010. Hal semacam ini ditujukan untuk

mempromosikan nilai-nilai perdamaian, toleransi, serta persatuan antarbangsa

yang beragam.143

C. Menjalin Kerjasama dengan PBB

Sejak tahun 1946, Komisi HAM dalam PBB telah menjadikan isu

diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, budaya, agama, bahasa, sebagai agenda

utama. Pada 1950, Komisi membentuk subkomisi mengenai Diskriminasi dan

Perlindungan Minoritas yang difungsikan untuk mengatasi pelangggaran berbasis

rasial maupun agama. Pada 1960, sub-komite melakukan penelitian mengenai

diskriminasi agama, termasuk rekomendasi untuk diadopsi dalam bentuk

Deklarasi Internasional. Perdebatan mengenai hal ini terus berlanjut selama

bertahun-tahun. Kemudian pada 1962, Majelis Umum mengadopsi dua resolusi.

Pertama ialah mempersiapkan draft deklarasi dan rancangan perjanjian mengenai

pemberantasan segala bentuk diskriminasi rasial, dan yang kedua ialah

143

OIC Contributes to the Celebration of the World Interfaith Harmony Week. Februari 2017.

Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018.


95

mempersiapkan rancangan deklarasi dan rancangan konvensi terhadap segala

bentuk intoleransi agama. 144

Pada 1965, PBB menerbitkan Konvensi Internasional tentang

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, namun ia gagal mengeluarkan

konvensi yang sama terhadap tindak diskriminasi atas dasar agama, yang

disebabkan oleh perdebatan dan perpecahan tajam antara negara anggota. Merasa

tidak puas dengan keputusan tersebut, sejumlah negara muslim terus mengangkat

masalah ini. Akhirnya Komite menyerukan resolusi untuk mengeluarkan deklarasi

dan konvensi terhadap segala tindak intoleransi dan diskriminasi agama. 145

Terdapat dua peran yang dijalankan PBB dalam memberantas terorisme,

yang pertama ialah peran normatif melalui penerapan resolusi demi pencegahan,

serta hukum atas tindak terorisme. Yang kedua ialah peran koersif, sebuah peran

yang lebih tegas dengan adanya sanksi terhadap individu maupun kelompok

teroris. Serangan Paris telah menggemparkan dunia, seluruh negara memberikan

dukungan terhadap Perancis untuk bangkit dari efek serangan yang merugikan.146

144


OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Hlm. 55-56. Diunduh dari



OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Hlm. 55-56. Diunduh dari


The Fight Againts Terrorism. Permanent Mission of France to the UN in New York.

(08/02/2018). Diunduh dari https://onu.delegfrance.org/The-Fight-against-Terrorism#header



https://onu.delegfrance.org/The-Fight-against-Terrorism#header

96

Pasca tragedi serangan Paris, Selaku sekertaris Jenderal PBB, Ban Ki-

Moon turut mengutuk serangan teroris yang telah terjadi.147

Selain Ban Ki-Moon,

kecaman lain juga datang dari Karima Bennoune yang merupakan pelapor khusus

PBB dalam bidang hak budaya. Ia menyatakan bahwa serangan 13 November

merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan karena dengan sengaja telah

menargetkan situs seni dan tempat rekreasi dimana banyak masyarakat yang

berkunjung. Bennoune juga menekankan ajakan kepada masyarakat untuk bersatu

dalam mengungkap dan mencegah penyebaran ideoloi radikal yang berpotensi

menimbulkan tindak kekerasan dan kekejaman.148

Dua kecaman di atas menandakan bahwa PBB semakin gencar

melancarkan aksinya untuk melawan pelaku teror, yaitu ISIS, salah satunya

dengan mengeluarkan resolusi untuk meningkatkan aksi melawan kelompok

militan bersenjata tersebut. Sebuah keputusan yang kemudian dinamakan resolusi

2249 mendesak seluruh negara anggota PBB untuk ikut serta terlibat dan

melaksanakan seluruh langkah pasti dalam perlawanan terhadap aksi terorisme.149

Menanggapi hal tersebut, Presiden Perancis saat itu, Francois Hollande, setuju dan

mengatakan bahwa resolusi 2249 akan membantu menggerakkan negara-negara

lain untuk turut memerangi segala bentuk tindak terorisme yang dalam kasus

147

ISIS Klaim Serangan Teror di Paris, Bersumpah Lakukan Lebih Banyak Serangan.

(14/11/2015) VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/amp/3057977.html pada 10 Juli

2018. 148

Paris attacks: “Crime against humanity, crime against culture” – UN expert on cultural rights.

United Nations Human Right: Office of The High Commissioner. November 2015. Diunduh dari

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16762 pada 1 Agustus

2018. 149

Dewan Keamanan PBB Keluarkan Resolusi Lawan ISIS. BBC Indonesia. November 2015.

Diunduh dari

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151121_dunia_pbb_isis_resolusi&hl=en-ID pada 1

Agustus 2018.

https://www.voaindonesia.com/amp/3057977.html

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16762

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151121_dunia_pbb_isis_resolusi&hl=en-ID

97

serangan Paris ini diklaim telah dilakukan oleh kelompok bersenjata ISIS. Adapun

Menteri Luar Negeri Perancis, Laurent Fabius menyarankan kepada seluruh

negara untuk mencari solusi dalam pemberantasan terorisme di dunia, salah

satunya yaitu dengan melakukan tekanan melalui serangan militer, maupun

dengan pencarian solusi politik.150

Peran yang diperlihatkan PBB dalam memerangi terorisme juga ditujukan

untuk menegaskan bahwa salah satu tujuan dasar PBB yang tercantum dalam

Piagam adalah untuk menekankan pelaksanaan dari nilai-nilai HAM serta

kebebasan bagi semua orang tanpa membeda-bedakan dengan dasar ras,

keyakinan, bahasa, maupun gender. Selain itu, PBB juga bertekad untuk meraih

perwujudan segala prinsip dalam Piagam, Deklarasi Universal HAM, Konvensi

Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, serta

Deklarasi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi

Berdasarkan Keyakinan. PBB juga meyakini bahwa terlaksananya nilai-nilai

HAM bagi setiap manusia, akan menciptakan stabilitas sosial politik negara. Atas

dasar berbagai hal inilah, OKI meyakini bahwa PBB dapat dijadikan partner untuk

mengambil peran penting atas terciptanya perdamaian bagi seluruh elemen

masyarakat.151

150

Unggul Tri Ratomo. Teror Paris - PBB setujui segala cara untuk lawan ISIS. Sabtu, 21

November 2015. Diunduh dari https://m.antaranews.com/berita/530702/ pada 1 Agustus 2018. 151

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic

Minorities. Adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992. United

Nations Human Right Offuce of The High Commissioner. Diunduh dari

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx pada1 Agustus 2018.

https://m.antaranews.com/berita/530702/

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx

98

Hubungan antara OKI dan PBB terjalin dengan erat, mengingat semakin

besar dan banyak tantangan global yang menjadikan kerjasama di antara keduanya

tak terelakkan. Dalam suatu pertemuan antara pihak OKI dan PBB pada 17

November 2016, delegasi OKI yang diwakilkan oleh Asisten Sekjen OKI untuk

urusan politik, Hameed Opeleyeru, mengungkapkan bahwa tujuan dasar OKI dan

PBB secara umum memiliki kesamaan. Kedua organisasi tersebut sama-sama

ditujukan untuk perdamaian dunia, keamanan, serta pembangunan internasional.

PBB adalah mitra potensial bagi OKI dalam melawan terorisme dan ekstremisme.

Untuk memaksimalkan kerjasama antara OKI dan PBB dalam mengatasi

ekstremisme dan intoleransi, OKI melakukan hal-hal berikut:

1. Menjaga masalah Islamophobia sebagai perhatian internasional dan

dengan demikian tetap menjadi agenda Dewan Hak Asasi Manusia

PBB dan Majelis Umum

2. Memanfaatkan deklarasi Hak Asasi Manusia Jenewa dan PBB sebagai

dasar dan kerangka inti untuk mengatasi masalah Islamophobia.

3. Menggunakan perjanjian PBB yang ada seperti kebebasan beragama,

kebebasan berekspresi, larangan diskriminasi rasial, dll, Sebagai alat

untuk memerangi Islamophobia.

4. Memastikan kemajuan pada konsensus internasional yang ada dalam

bentuk Rencana Aksi Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB.152

152


44th Council of Foreign Ministers. Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire. Hlm. 95. https://www.oic-

oci.org>islamophobia pada 10 April 2018.

99

PBB kini dikepalai oleh pemimpin baru, seorang sosialis Portugis,

Antonio Guterres, yang secara pribadi menggelorakan kampanye anti-

islamophobia. Sebelum ia menjabat sebagai sekretaris Jenderal pada Januari 2017,

Guterres berkunjung ke Saudi Arabia. Dalam suatu pertemuan dengan bangsawan

Saudi, ia menyatakan bahwa islamophobia lah alasan dari meningkatnya terorisme

di berbagai belahan dunia. Guterres menganggap bahwa maraknya fenomena

islamophobia di berbagai penjuru dunia justru telah dijadikan alat oleh kelompok

militan seperti ISIS untuk merekrut anggota baru.153

Pandangan positif Guterres

terhadap Islam tentu merupakan tren positif bagi OKI dalam kemitraannya dengan

PBB demi memperjuangkan perdamaian dunia.

D. Menjalin Kerjasama dengan Uni Eropa

Jauh sebelum tragedi serangan Paris, pada 25 Juni 2013, OKI telah

memutuskan untuk menjalin kemitraan dengan mendirikan Misi Pengamat

Permanen dengan Uni Eropa (UE), yang berlokasi di Brussels, Belgia.154

Pembentukan Misi Pengamat ini bukanlah tanpa suatu alasan. Dengan angka

tindakan islamophobia yang tinggi di daratan Eropa, OKI berupaya untuk

menjalin hubungan lebih erat dengan Eropa, terutama yang menyangkut masalah

HAM. Maka untuk mengupayakan hal tersebut, OKI aktif terlibat dalam diskusi

153

Leo Lohhmann. U.N. Leader Blames 'Islamophobia' for Rising Global Terror. 'It's your fault

that they're killing you' (18/02/2017) diunduh dari https://mobile.wnd.com/2017/02/u-n-leader-

blames-islamophobia-for-rising-global-terror/ pada 10 Agustus 2018 154

Soeren Kern. OIC Opens Office in Brussels to Fight "Islamophobia" in Europe. 26 Juni 2013.

Gagestone Institrute: international policy council. Diunduh dari

https:/www.gatestoneinstitute.org/3790/oic-brussels-islamophobia pada 10 Agustus 2018

https://mobile.wnd.com/2017/02/u-n-leader-blames-islamophobia-for-rising-global-terror/


https://www.gatestoneinstitute.org/3790/oic-brussels-islamophobia

100

dengan lembaga-lembaga UE, seperti Dewan Eropa, Organization for Security

and Cooperation in Europe (OSCE), untuk membicarakan dan mengusahakan

agar segala aspek mengenai tindakan islamophobia dijadikan sebagai pelanggaran

standar HAM internasional. Maka terbentuknya Misi Pengamat Permanen ke UE

diharapkan menjadi jembatan bagi OKI untuk menelaah perihal HAM di Eropa.

Penilaian akan keberhasilan misi OKI ke UE dapat diukur secara jangka panjang.

Keberhasilan tersebut dapat dilihat dengan penurunan angka tindakan

islamophobia di Eropa. Misi permanen ini dianggap sebagai peluang OKI untuk

masuk dan memberi pengaruh hukum dan praktik HAM agar diaplikasikan sesuai

dengan standar internasional, tanpa merugikan pihak manapun, khususnya pihak

minoritas.155

OKI menjadikan UE sebagai alat diplomasi demi mencapai

kepentingannya, menciptakan perdamaian melalui penerapan nilai-nilai HAM

bagi seluruh manusia. Sebagai organisasi internasional yang menjalankan

perannya dengan mendirikan misi permanen di UE, OKI berharap dapat menerima

laporan-laporan mengenai fenomena tindak islamophobia yang terjadi di Eropa

secara konstan, untuk kemudian dijadikan bahan acuan bagi OKI dalam

menciptakan strategi untuk meredam atau meminimalisir islamophobia.156

155

Elizabeth H. Prodromou. OIC Opens Permanent Observer Mission to The EU: Assessment And

Implications For OIC Agenda on Human Rights. September 2013. Center for European Studies at

Harvard University. Diunduh dari https://www.globalgovernancewatch.org pada 10 April 2018. 156

Leslie S Lebl. The EU, the Muslim Brotherhood and the Organization of Islamic Cooperation.

American Center for Democracy and Principal of Lebl Associates. Hlm. 117. Diunduh dari

https://www.sciencedirect.com>pii pada 10 Agustus 2018

https://www.globalgovernancewatch.org/

101

Setidaknya sejak 2014, OKI dan UE menjalin hubungan yang lebih serius.

Hal ini dibuktikan dengan diadakannya Pertemuan Konsultasi Tingkat Tinggi

OIC-EU pertama yang berlangsung di Brussels pada 8 sampai 9 September 2014

di gedung Uni Eropa. Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan landasan

bersama demi kemitraan di berbagai bidang yang melibatkan kedua organisasi.

Agenda-agenda pertemuan meliputi: membangun dialog antara dunia Muslim dan

UE, melindungi minoritas Muslim, kontra-terorisme, keamanan, media,

radikalisme, Islamophobia, imigrasi, dan tantangan lain yang mungkin dihadapi

kedua organisasi di masa depan. Delegasi OKI, yang terdiri dari perwakilan

berbagai departemen serta Kepala Misi Permanen OKI ke UE, Amb. Arif

Mammadov, bertemu dengan pejabat tinggi UE dari European External Action

Service (EEAS) dan departemen European Civil Protection and Humanitarian

Aid Operations (ECHO). Telah digarisbawahi bahwa hubungan OKI-UE tidak

boleh dibatasi hanya pada kerjasama politik dan ekonomi, tetapi juga harus

mencakup dialog antar-budaya dan antar-agama.157

Hingga tahun 2017, OKI semakin mempererat hubungannya dengan UE.

Hal ini dibuktikan dengan kelanjutan pembicaraan antara OKI dan UE mengenai

penguatan kolaborasi atas kepentingan bersama antara kedua belah pihak.

Sekretaris Jenderal OKI, Dr. Yousef Al-Othaimeen melakukan kunjungan ke

kantor UE di Brussels dengan menemui Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar

Negeri dan Kebijakan Keamanan, Federica Mogherini, Wakil Perdana Menteri

dan Menteri Urusan Luar Negeri dan Politisi Belgia, Didier Reynders, dan

157

OIC and EU agree to settle a common ground for partnership in different areas. (16/09/2014)

diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018.


102

Sekretaris Jenderal African, Caribean, and Pacific Group (ACP), Patrick I Gomes.

Kunjungan selama dua hari ini dimaksudkan untuk mengeratkan kerjasama baik

pada tingkat bilateral maupun multilateral. Kerjasama bilateral yang terjalin

antara OKI-UE, menegaskan peran OKI dalam mempromosikan toleransi,

koeksistensi damai, menghormati minoritas dan keragaman, melibatkan

Komunitas Muslim di Eropa dalam menghadapi ancaman radikalisme dan

ekstremisme.158

Masih di tahun yang sama, sebuah pertemuan kembali digelar. Pertemuan

yang diadakan pada 1 Juni 2017 ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal OKI, Dr.

Yousef A. Al-Othaimeen, sedangkan dari pihak UE diwakili oleh H.E. Amb

Michele Cervone. Kedua belah pihak meninjau hasil pertemuan yang telah

diadakan di Brussels dan kedua pihak menyetujui perlunya mengembangkan

modalitas untuk bergerak maju ke tindakan nyata pada kesepakatan yang telah

disetujui.159

Fenomena tindakan islamophobia yang meningkat drastis pasca serangan

Paris, telah membuat OKI mengambil tindakan dengan memulai pertemuan

reguler Independent Permanent Human Rights Commission (IPHRC) dengan

tajuk "Freedom of expression Versus Hate Speech."160

Kerjasama antara OKI dan

UE juga ditandai dengan diadakannya pertemuan Perwakilan Tinggi UE, Federica

158

OIC Secretary General Visits European Union, Meets High Officials (15/02/2017) diunduh dari


OIC Secretary General Receives the Representative of the European Union to OIC

(01/06/2017). Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018. 160

Mahmoud Barakat. After Paris, Islamophobia reaching 'alarming' levels: OIC. (25 nov 2015).

Diunduh dari https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/ pada 10 Juli 2018.



https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/

103

Mogherini, dengan Sekretaris Jenderal OKI, Yusuf bin Ahmad Al-Othaimeen.

Pertemuan tersebut membahas tentang pentingnya pelaksanaan dialog untuk

mengatasi berbagai masalah bersama. Mereka juga menyampaikan tekad untuk

merangkul komunitas muslim di Eropa untuk meningkatkan partisipasi pemuda

muslim dalam sistem sosial politik di Eropa dan untuk mengajak para pemuda

tersebut agar turut mencegah peningkatan radikalisme dan terorisme.161

Peningkatan tindakan diskriminasi dan kekerasan yang banyak

menargetkan populasi muslim di Eropa, membuat perwakilan OKI bersama UE,

Kanada, dan AS, kembali berkumpul dalam suatu forum tingkat tinggi mengenai

pemberantasan diskriminasi terhadap muslim. Forum tersebut diadakan pada 17

Januari di markas besar PBB di New York. Tujuan utama dilaksanakannya forum

ini adalah untuk mempromosikan keberagaman dan perbedaan sebagai kekayaan,

bukan ancaman. Selain itu, forum ini menegaskan perlawanan terhadap segala

bentuk diskriminasi. Kesepakatan yang tercipta dari forum ialah mendorong

lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah untuk bersama berperan

mencegah segala bentuk kekerasan dan kebencian berdasarkan keyakinan.162

161

EU-OIC toward a closer partnership. European union external action. Diunduh dari

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/20607/ pada 10 Juli 2018. 162

High Level Forum on Anti-Muslim Discrimination and Hatred. European union external

action. Januari 2017. Diunduh dari https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/organisation-

islamic-cooperation-oic/18773/high-level-forum-anti-muslim-discrimination-and-hatred_en pada

10 Juli 2018.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/20607/

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/organisation-islamic-cooperation-oic/18773/high-level-forum-anti-muslim-discrimination-and-hatred_en


104

E. Menjalin Kerjasama dengan Media

Media, baik itu media elektronik maupun media cetak, berperan secara

langsung atas viralnya berbagai isu yang terjadi di seluruh penjuru dunia.

Menoleh kepada serangan-serangan di Paris, tagar #PrayForParis atau

#stopTerrorism menjadi trending topic dalam jangka waktu yang lama. Tidak

dapat dipungkiri bahwa tagar tersebut telah menyatukan solidaritas dan

kepedulian manusia dari seluruh dunia yang bahkan tidak saling mengenal satu

sama lain, untuk mendoakan Paris dan mengutuk terorisme. Melihat media

dengan kelihaiannya yang mampu membentuk, memantapkan, maupun merubah

perspektif, ide, dan gagasan masyarakat akan berbagai isu yang terjadi, maka

diperlukan kesadaran para pengguna media untuk bersikap secara bijak dan tepat.

Penggunaan media secara tidak bijak akan menciptakan dampak yang

besar. Opini yang dituangkan dalam media secara langsung maupun tidak

langsung dapat mempengaruhi mindset para pembaca. Jika media menjabarkan

berita-berita yang positif, pembaca pun akan merespon secara baik. Namun jika

yang dijabarkan dalam media adalah berita negatif dan provokatif, maka para

pembaca akan hanyut terbawa emosi dalam narasi berita.

Eksistensi media pasca tragedi serangan Paris begitu massive. Namun

sayangnya banyak dari dukungan melalui media oleh berbagai pihak kepada

Perancis justru menciptakan tuduhan kepada kelompok lain, dalam hal ini ialah

minoritas muslim yang dijadikan tersangka utama atas tragedi yang terjadi.

Tuduhan tersebut kemudian menimbulkan gelombang rasisme yang tidak dapat

105

dihindari. Media dijadikan alat untuk menyebarluaskan narasi-narasi diskriminatif

yang pada akhirnya membuat citra Islam semakin tercemar. Islam dan muslim

semakin dibenci, sehingga tindakan islamophobia menjadi sebuah fenomena yang

tidak dapat terelakkan. Maka dari itu, tindakan islamophobia kini dianggap

sebagai ancaman terbesar bagi keberlangsungan perdamaian dunia.

Tindak kejahatan Islamophobia sering kali terjadi dikarenakan dari

ketidaktahuan mengenai Islam dan muslim. Maka semakin tinggi desakan kepada

komunitas internasional untuk berupaya memberantas kampanye-kampanye yang

berisikan fitnah mengenai Islam, kemudian mengambil tindakan konkrit untuk

memerangi tindak islamophobia. Atas dasar keresahan ini, OKI muncul sebagai

organisasi internasional yang bertekad untuk melawan tindak islamophobia dalam

segala aspeknya. Dan sebagai badan yang memprioritaskan hak muslim di

seluruh dunia, OKI turut memainkan perannya dalam imbauan penggunaan media

secara tepat.

Dalam suatu Sidang Umum PBB dan juga dalam pertemuan antara para

pemimpin negara-negara anggota OKI dengan negara barat, OKI menegaskan

bahaya dari tindakan islamophobia. Kemudian OKI mengimbau kepada

pemerintah dan masyarakat sipil untuk menyebarluaskan pesan toleransi bahkan

sampai ke akar-akar masyarakat. Dengan upaya tersebut diharapkan umat manusia

106

mampu menciptakan persatuan yang memungkinkan generasi masa depan hidup

dengan saling rangkul antarsesama.163

Upaya OKI mengenai penggunaan media semakin dibuktikan dengan

berbagai pertemuan yang OKI adakan. Pada 24 Oktober 2016, OKI mengadakan

pertemuan di markas besar Sekretariat Jenderal OKI di Jeddah yang membahas

strategi media OKI dan cara-cara untuk melawan tindakan islamophobia

mengingat maraknya terjadi pidato-pidato kebencian pasca aksi teror di Perancis.

Pertemuan ini bertujuan untuk menghasilkan mekanisme yang jelas dan praktis

untuk kampanye media anti-islamophobia. Selain itu, pertemuan ini juga

bertujuan untuk menghentikan kampanye pencemaran nama baik Islam.164

Pertemuan lain yang diadakan ialah persiapan Konferensi Para Menteri

Informasi Islam ke 11 di Negara-negara Anggota OKI yang diselenggarakan oleh

Kerajaan Arab Saudi pada Desember 2016. perwakilan dari Sekretaris Jenderal

OKI, M. Aqeel, mengatakan bahwa sesi ini membahas 11 rancangan resolusi

penting dalam melawan tindakan Islamophobia dan sarana untuk meningkatkan

kehadiran media OKI.165

Kemenangan Emmanuel Macron sebagai Presiden Perancis pada Mei 2017

dianggap sebagai kemenangan semangat persaudaraan republikan. Muslim

Perancis memiliki harapan tinggi untuk dihapuskannya segala bentuk pidato

163

Sarah. Challenges of Countering Islamophobia. OIC Initiative. Extract from “The Journal”

Issued by the Organization of the Islamic Conference (OIC) diunduh dari

http://www.iqrasense.com/islamic-outreach/challenges-of-countering-islamophobia-the-oic-

initiative.html pada 10 Juli 2018. 164

OIC Holds a Meeting on Mechanisms to Counter Islamophobia through Media (22/10/2016) 165

The Preparatory Meetings of the 11th Islamic Conference of Information Ministers kick off in

Jeddah (19/12/2016). Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 Juli 2018.

http://www.iqrasense.com/islamic-outreach/challenges-of-countering-islamophobia-the-oic-initiative.html



107

kebencian. Kemenangan Macron juga menguatkan tekad kelompok mahasiswa

muslim untuk melawan radikalisasi. Aktivisme media dianggap sebagai sebuah

upaya untuk mengatasi masalah tersebut. Anggota organisasi mahasiswa

Etudiants Musulmans de France yakin bahwa kehadiran media yang

menyampaikan pesan persatuan dan solidaritas, akan mampu menandingi pesan-

pesan provokatif yang berisi fitnah terhadap Islam dan muslim. Para aktivis

berusaha untuk melawan pengaruh ekstremis dengan memanfaatkan kecanggihan

media sosial dengan harapan mengambil empati anak muda. Video pendidikan

yang berisikan pendekatan mengenai citra Islam semakin gencar dibagikan dalam

channel-channel YouTube dan berbagai media sosial lainnya .166

Setidaknya ada dua cara bagaimana seharusnya masyarakat menggunakan

media agar tidak terhasut dengan provokasi yang sering kali berupa fitnah.

Pertama ialah dengan membaca segala narasi berita secara kritis, bukan hanya

menerima berita begitu saja. Memilah milah apakah berita yang disajikan berupa

fakta atau bukan, serta meneliti apakah sumber berita dapat dipercaya atau tidak.

Mengenai sumber berita, OKI dalam menjalankan fungsi organisasi internasional,

telah menyediakan berbagai informasi yang semuanya tercantum dalam website

resmi OKI, serta website resmi badan-badan di bawah naungan OKI. Dalam

website tersebut, OKI menjabarkan informasi-informasi, hasil-hasil survey, yang

dapat digunakan pembaca sebagai pembanding dengan berita-berita lain. Kedua,

Seluruh muslim diharapkan ikut serta menyebarkan kontra berita-berita

166

Andrea Bila. Reversing the Trend: Countering Islamophobic Narratives in France. Counter

islamophobia kit. Diunduh dari https://cik.leeds.ac.uk/2018/04/10/reversing-the-trend-countering-

islamophobic-narratives-in-france/ pada 10 Agustus 2018

https://cik.leeds.ac.uk/2018/04/10/reversing-the-trend-countering-islamophobic-narratives-in-france/

https://cik.leeds.ac.uk/2018/04/10/reversing-the-trend-countering-islamophobic-narratives-in-france/

108

provokatif. Umat muslim diimbau untuk menyebarluaskan citra positif mengenai

Islam melalui semua aplikasi media sosial yang banyak digunakan kalangan anak-

anak, remaja, sampai orang dewasa.167

F. Analisa Tantangan dan Peluang

Berbicara perihal tantangan dan peluang dalam upaya mengatasi fenomena

islamophobia di suatu negara, tentu tidak akan lepas dari pembahasan tentang

kebijakan pemerintah yang memimpin. Dalam skripsi ini, penulis mengambil

periode dari tahun 2015 sampai 2017, yang berarti ada dua pemimpin yang

menjabat dalam kurun waktu tersebut. Kebijakan keduanya tentu akan

berpengaruh dalam upaya OKI, apakah akan menjadi sebuah peluang atau justru

menjadi sebuah tantangan.

Tragedi pada awal dan akhir tahun 2015 itu terjadi saat Perancis di bawah

kepemimpinan Francois Hollande. Hollande sejak saat itu mulai gencar

memerangi terorisme, salah satunya dengan cara meniadakan imam-imam yang

dianggap menyebarkan ajaran ekstremis dan Islam radikal. Selain itu, Hollande

juga menyerukan pembentukan “Islam Perancis,” sebuah ajaran mengenai

sekularisme yang sesuai dengan nilai-nilai di Perancis.

Tekad Francois Hollande untuk mencegah penyebaran ekstremisme di

Perancis juga terlihat dari anggapannya bahwa Islam radikal telah menjadi sebuah

167

Afia Ahmed Chaudry. How Do the Media fuel Islamophobia? (14 mei 2016). Diunduh dari

http://www.waccglobal.org/articles/how-do-the-media-fuel-islamophobia pada 10 Agustus 2018

http://www.waccglobal.org/articles/how-do-the-media-fuel-islamophobia

109

negara palsu yang dipimpin oleh para pembunuh yang menyebarkan kebencian.

Anggapan Hollande tersebut berlandaskan kekhawatiran atas data yang

dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri perancis bahwa lebih dari 2.100 warga

Perancis terlibat dalam jihad radikal, dengan lebih dari 200 warganya telah pulang

dan tersebar di berbagai penjuru Perancis.168

Ketidakberpihakan Hollande terhadap Islam ditandai dengan

pernyataannya bahwa Perancis memiliki “masalah dengan Islam” terutama

dengan meningkatnya angka imigran gelap yang menetap di Perancis. Bahkan ia

memprediksi bahwa wanita-wanita berjilbab akan menjadi Marianne di masa

depan. Marianne sendiri adalah simbol republik Perancis yang melambangkan

kebebasan yang berbentuk patung wanita. Menurut Hollande, wanita berjilbab

pada awalnya memang menjadikan penutup kepalanya sebagai perlindungan diri,

namun lambat laun jilbab tersebut wanita jadikan sebagai simbol agama kemudian

memaksakan pengakuan dan eksistensinya di tengah masyarakat. Pernyataan

Hollande mengenai masalah dengan Islam didasari oleh anggapannya bahwa

Islam adalah agama yang menuntut pengakuan.169

Peningkatan tindakan islamophobia yang terjadi pasca tragedi serangan

Paris, membuat pemerintah ikut serta menangani tindakan yang dianggap telah

melakukan kejahatan kebencian yang merugikan, khususnya bagi muslim.

Larangan penggunaan burkini oleh beberapa walikota di Perancis dinilai telah

168

Tim Hume and Lauren Said-Moorhouse. Hollande: Republic must create 'Islam of France' to

respond to terror threat. CNN. Desember 2016. Diunduh dari https://www.edition.cnn.com pada

10 Agustus 2018. 169

Kim Willsher. François Hollande: France has 'a problem with Islam'. The Guardian. Paris.

Oktober 2016. Diunduh dari www.guardian.com pada 10 Agustus 2018.

https://www.edition.cnn.com/

http://www.guardian.com/

110

merampas kekebasan masyarakat dalam menjalankan ajaran agama yang

diyakininya. Maka pada tanggal 26 Agustus 2015, pengadilan administratif

tertinggi di Perancis secara resmi menolak larangan penggunaan burkini. Dalam

putusan pengadilan dijelaskan bahwa tidak ada bukti perihal penggunaan burkini

yang memicu resiko pelanggaran terhadap perdamaian dan ketertiban umum.

Beberapa Walikota, termasuk Walikota Nice, dengan tegas menolak keputusan

tersebut dan bertekad untuk menegakkan pelarangan penggunaan burkini di

pantai-pantai.170

Pelarangan penggunaan burkini juga didukung oleh mantan Presiden

Nicolas Sarkozy yang saat itu berniat untuk kembali ke istana kepresidenan, yang

mencoba mengambil simpati masyarakat dengan menjanjikan larangan nasional

terhadap penggunaan burkini.171

Janji yang dilontarkan oleh Nicolas Sarkozy

untuk melarang penggunaan burkni justru memperlihatkan sisi pro Hollande

kepada Islam. Hollande menentang janji Sarkozy tersebut. Hollande menganggap

Islam dapat hidup berdampingan dengan nilai sekularisme Perancis. Maka dengan

semangat toleransi, ia membela minoritas muslim atas isu pelarangan burkini bagi

wanita muslim.172

170

France 2016 International Religious Freedom Report: executive summary. International

Religious Freedom Report for 2016. United States Department of State • Bureau of Democracy,

Human Rights, and Labor. Hlm. 10. Diunduh dari https://www.state.gov>organization pada 10

Agustus 2018. 171

Elizabeth Pineau, et al. France's Hollande sees a 'problem with Islam', according to new book.

Desember 2015. Reuters. Diunduh dari www.reuters.com pada 10 Agustus 2018. 172

Afp and Simon Holmes. Deeply unpopular Hollande calls for France to 'embrace' Islam and

rejects calls for a nationwide burkini ban. september 2016. www.dailymail.co.uk pada 10 Agustus

2018.

http://www.reuters.com/

http://www.dailymail.co.uk/

111

Pada masa pemerintahan Hollande, telah dibentuk suatu badan bernama

The Bordeaux-based Center for Action and Prevention Against Radicalization of

Individuals (CAPRI). CAPRI mulai dioperasikan pada akhir 2015 dengan tujuan

melakukan pendekatan kepada para pemuda untuk menghindarkan mereka dari

ajaran radikal dan mengajak mereka untuk mencegah penyebaran narasi ekstremis

serta teori konspirasi. CAPRI sendiri mendapat suntikan dana dari pemerintah

pusat dan lokal. CAPRI juga melakukan kerjasama dengan beberapa organisasi

Islam lokal seperti the Muslim Federation of the Gironde, and the Regional

Councils of the Muslim Religion of Aquitaine and Poitou-Charentes.

Selain membentuk lembaga yang bertujuan mencegah ajaran-ajaran

radikal masuk dan berkembang dalam pemikiran para pemuda, pemerintah

melalui Kementerian Pendidikan juga terus menggalakkan ajaran perihal toleransi

antarsesama manusia. Kementerian Pendidikan berkerja sama dengan sebuah

NGO, International League Against Anti-Semitism and Racism, mendidik guru

serta siswa dengan memasukkan lebih banyak isu-isu rasisme dan diskriminasi,

serta intoleransi ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Menggalakkan isu-isu

tersebut ditujukan untuk mengajarkan siswa sejak dini akan bahaya dari tindakan

intoleransi yang dapat mengancam eksistensi perdamaian dunia. Sejak September

2015, kurikulum nasional memberi mandat kepada seluruh sekolah untuk

menambah 300 jam bagi setiap murid, sejak SD sampai SMA, untuk membentuk

watak yang berdasarkan “pendidikan moral dan kewarganegaraan,” termasuk

112

mendidik siswa untuk memerangi terorisme, rasisme, anti-semitisme, prasangka

buruk, dan diskriminasi.173

Selain menggandeng kementerian pendidikan, pada 8 Desember 2016,

pemerintah melalui Kementerian dalam Negeri meluncurkan Yayasan Islam di

Perancis. Fokus dari yayasan tersebut ialah mengadakan pelatihan kepada para

imam, memberikan dukungan untuk pusat kebudayaan Islam, promosi acara dan

konferensi yang berkaitan dengan islam, serta menerapkan studi tentang islam

sebagai disiplin ilmu di universitas-universitas di Perancis.174

Adapun peran pemerintah melalui kementerian luar negeri terlihat dari

terselenggaranya KTT pada 13 September 2016 yang didukung oleh beberapa

NGO Coexister and Human Rights First. KTT tersebut diadakan untuk

menciptakan persatuan melawan pidato kebencian, khususnya yang tersebar di

media sosial. Tindakan lebih tegas ditunjukkan oleh pemerintah yang

mengeluarkan putusan deportasi kepada lebih dari 80 penyebar khutbah

kebencian. Bahkan pemerintah secara tegas akan menegeluarkan perintah

deportasi tambahan, jika diperlukan.175

173




Agustus 2018. 174




Agustus 2018. 175




Agustus 2018.

113

Sebagai upaya untuk mencegah perkembangan rasisme dan intoleransi

pasca tragedi serangan Paris, Pemerintah Perancis semakin memperketat UU

tentang kejahatan kebencian serta melakukan tindakan tegas atas segala bentuk

tindakan rasisme. Pemerintah juga secara tegas meningkatkan hukuman bagi

kejahatan yang dipicu oleh aksi rasisme. Bahkan perkataan yang memicu

kebencian telah dianggap sebagai suatu tindak pidana. Pemerintah bahkan rela

menghabiskan € 100 juta (Rp. 1,73 triliun) yang dipergunakan selama tiga tahun,

untuk memerangi rasisme, baik yang terjadi secara langsung, maupun secara

online via media sosial.176

Kemenangan Emmanuel Macron sebagai pemimpin baru bagi Perancis,

nampaknya menjadi angin segar bagi muslim di Perancis di tengah perkembangan

partai sayap kanan yang membuat para muslim merasa was-was. Kampanye-

kampanye Macron sebelum ia terpilih dinilai jauh dari hal-hal berbau rasis dan

diskriminatif. Dukungan penuh atas Macron pun diperlihatkan oleh OKI yang

mana saat Macron terpilih pada Mei 2017, Sekretaris Jenderal OKI, Dr. Yousef

Al-Othaimeen mengirim ucapan selamat atas amanah baru yang diemban oleh

Macron. AL-Othaimeen merasa yakin bahwa Perancis di bawah kepemimpinan

Macron akan menjadi model bagi tegaknya demokrasi. Ia juga yakin bahwa

176

Angelique chrisafis. France launches major anti-racism and hate speech campaign. 17 april

2015. The guardian. Diunduh dari https://www.theguardian.com/world/2015/apr/17/france-

launches-major-anti-racism-and-hate-speech-campaign pada 10 Agustus 2018.

https://www.google.com/amp/s/amp.theguardian.com/world/2015/apr/17/france-launches-major-anti-racism-and-hate-speech-campaign#ampshare=https://www.theguardian.com/world/2015/apr/17/france-launches-major-anti-racism-and-hate-speech-campaign


114

Macron mampu mengayomi rakyatnya yang terdiri dari beragam suku, etnis, dan

agama, dengan menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis.177

Sebelum terpilih menjadi Presiden, Emmanuel Macron mengklaim bahwa

warga Perancis telah membuat kesalahan ketika mendiskriminasi muslim secara

tidak adil, yang menunjukkan Perancis kurang konsisten sebagai penganut liberal

yang mengutamakan kebebasan, termasuk kebebasan beragama. Macron

berpendapat bahwa seluruh warga negara harus bersikap netral dan wajib

membiarkan semua orang mempraktekkan ajaran agama sesuai yang mereka

yakini.178

Pasca tragedi serangan Paris, Macron tidak menyalahkan Islam, namun ia

menyalahkan oknum muslim yang menyalahgunakan ajaran keyakinan untuk

kemudian menghalalkan kekerasan dan pembunuhan.179

Emmanuel Macron dalam

suatu pidatonya mengenai sejarah, agama, dan negara, kembali mengenang kisah

peperangan abad ke-16. Saat itu, perang Protestan-Katolik yang terjadi selama

lebih dari delapan putaran pertempuran denominasi telah menghancurkan

Perancis. Dalam pidatonya, Macron mengisyaratkan bahwa dia tidak ingin

Perancis kembali mengalami pertumpahan darah yang disebabkan oleh

perpecahan agama. Pidatonya menegaskan bahwa toleransi merupakan hal mutlak

dalam keberlangsungan negara. Pernyataannya bertujuan agar tidak terulang

177

OIC Secretary General Sends Congratulatory Message to French President-elect Emmanuel

Macron. Mei 2017. Diunduh dari https://www.oic-oci.org pada 10 April 2018. 178

Michel Rose. Macron outlines vision of French Islam, drops more ambition hints. October

2016. Diunduh dari www.reuters.com pada 10 Agustus 2018. 179

Tarek Fatah. In France, Macron is the radical, not Le Pen. April 2017. www.torontosun.com

pada 10 Agustus 2018.



http://www.torontosun.com/

115

kesalahan masa lalu pada negara yang sekarang ia pimpin. Macron menerima

Islam sebagai agama yang unik yang menjadi perhatian di kalangan masyarakat

Perancis. Ia bersikeras bahwa sekularisme di Perancis bertujuan untuk mendukung

kebebasan agama.180

Peluang OKI dalam memaksimalkan perannya juga terlihat dari

bagaimana pemimpinnya mengatur strategi. Sama halnya dengan kepemimpinan

di Perancis, dalam dua tahun periode yang dipilih oleh penulis, yaitu 2015 sampai

2017, OKI juga memiliki dua pemimpin yang berbeda. Saat tragedi serangan Paris

terjadi, OKI dikepalai oleh Iyad bin Amin Madani. Di bawah kepemimpinan

beliau, OKI menunjukkan perannya dalam mengatasi tindakan islamophobia

pasca tragedi serangan Paris. Salah satu contohnya ialah Madani mengadakan

Rapat Umum Terbuka Luar Biasa tingkat Menteri pada akhir tahun 2015.

Pertemuan tersebut ditujukan untuk mengecam terorisme dan mengatasi fenomena

tindakan islamophobia yang tercipta setelah itu.

Terpilihnya Yusuf bin Ahmad Al-Othaimeen menggantikan Madani pada

17 November 2016, nampaknya membawa angin segar bagi OKI. Al-Othaimeen

menunjukkan semangat juangnya dalam mengatur strategi dalam badan OKI yang

ditujukan untuk mengatasi tindakan islamophobia di Perancis yang semakin tak

terelakkan. Beberapa kebijakan dan pertemuan yang tercipta pada masa

kepemimpinan Al-Othaimeen meliputi; melontarkan kutukan dan kecaman secara

tegas atas aksi terorisme untuk menunjukkan ketidakberpihakan OKI kepada

180

Emmanuel Macron has a history buff‟s view of Islam and religious strife. Mei 2017. Erasmus:

France, Sekularism, and Religion. Diunduh dari www.economist.com pada 10 Agustus 2018.

http://www.economist.com/

116

kelompok militan yang melakukan aksi teror; Sidang Menteri Luar Negeri ke-44

yang melahirkan Resolusi No. 32/44-Pol, yang berisikan strategi untuk menangani

tindak islamophobia; mengadakan dialog antaragama untuk memupuk kesadaran

global akan pentingnya membudayakan hidup dengan nilai toleransi; ikut serta

dengan PBB dalam konferensi perdamaian internasional; melakukan pertemuan

dengan PBB yang ditujukan untuk menggelorakan perdamaian dunia; melakukan

pertemuan di markas besar OKI untuk membahas perihal penggunaan media

secara tepat guna meminimalisir dampak dari narasi-narasi berita yang provokatif;

serta mengadakan Konferensi Para Menteri Informasi Islam untuk membahas

perkembangan tindakan islamophobia di berbagai penjuru dunia.

Bagaimana perkembangan tindakan islamophobia setelah ada keterlibatan

berbagai pihak yang berupaya untuk mengatasinya? Sebuah sumber statistik

menjelaskan bahwa ada penurunan tindakan islamophobia di Perancis. Pada 2016,

terdapat penurunan sebesar 45% jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang justru

mengalami kenaikan sebesar 22 persen jika dibandingkan dengan data tahun

2014. Hal ini mengisyaratkan bahwa kenaikan itu memang terjadi pasca rangkaian

serangan di Paris sepanjang tahun 2015. Penolakan atas penggunaan jilbab bagi

wanita muslim juga mengalami penurunan 22 persen di tahun 2016 jika

dibandingkan dengan tahun 2015. Penolakan terhadap makanan halal pun

mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh data yang menyatakan bahwa 79

117

persen warga Perancis percaya bahwa umat Islam memiliki hak kebebasan untuk

dapat mempraktekkan ajaran agamanya. 181

Penurunan tingkat islamophobia juga diperlihatkan oleh sumber lain, salah

satunya ialah:

Tabel IV.F.1. Berbagai tindakan dan ancaman, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh

French Law Enforcement Authorities. 2014-2017.

2014 2015 2016 2017

Tindakan dan ancaman

yang didasari oleh rasisme

dan xenophobia

678 797 608 519

Tindakan dan ancaman

yang didasari oleh

islamophobia (anti-muslim)

133 429 185 121

Sumber: European Union. 2018182

Penurunan yang tergambar dari data statistik di atas tentu bukanlah

diperoleh hanya dari usaha satu pihak, namun berbagai pihak yang terlibat,

termasuk desakan OKI yang menyuarakan kegelisahan warga muslim. Akumulasi

dari kebijakan pemerintah, dan pengaruh dari organisasi lokal, organisasi

internasional, termasuk OKI, telah menciptakan sebuah tren positif berupa

penurunan tingkat tindakan islamophobia. Namun hal ini tentu belum dapat

181

Oliver gee. French people are less xenophobic but still wary of Islam. 13 maret 2017. Diunduh

dari https://www.thelocal.fr/20170330/french-become-more-tolerant-as-number-of-racist-acts-drop

pada 10 Agustus 2018. 182

Hate crime recording and data collection practice across the European Union. 2018.

https://www.google.com/amp/s/www.thelocal.fr/20170330/french-become-more-tolerant-as-number-of-racist-acts-drop/amp#ampshare=https://www.thelocal.fr/20170330/french-become-more-tolerant-as-number-of-racist-acts-drop

118

dikatakan sebagai sebuah keberhasilan mengingat tindakan islamophobia didasari

oleh suatu mindset yang tertanam dalam pikiran manusia. Hal ini sesuai dengan

pernyataan Sekretaris OKI bidang observatori Islamophobia dan Urusan Sosial-

Budaya, Abdula Manafi Mutualo, bahwa islamophobia adalah suatu fenomena

sosial yang sulit untuk diukur. Hal itu dikarenakan oleh beberapa faktor, termasuk

proses pemilihan umum di negara tersebut.183

Meskipun demikian, penurunan

angka tindakan islamophobia sebagaimana yang penulis jabarkan di atas tentu

telah menjadi suatu peluang, khususnya bagi OKI untuk terus berkomitmen

dengan segala upaya demi tercapainya kebebasan beragama dan beribadah

sebagaimana dijelaskan dalam teori Liberal, demi menghilangkan tindakan

islamophobia yang diskriminatif sehingga tercapailah nilai-nilai demokratis yang

dilengkapi dengan penyebaran bukti HAM secara merata bagi seluruh umat di

penjuru dunia.

183

Hasil wawancara dengan Abdula Manafi Mutualo, Sekretaris OKI bidang observatori

Islamophobia dan Urusan Sosial-Budaya di Istanbul Turki. Via media sosial (email) pada 9 Mei

2018.

119

BAB V

PENUTUP

Para imigran dari negeri maghribi, seperti Aljazair, Libya, Maroko,

Tunisia, juga Turki, berperan besar pada awal kemunculan Islam di Perancis.

Kedatangan para imigran dilatarbelakangi oleh krisis yang terjadi di negara asal

mereka. Perancis dikenal sebagai salah satu negara yang cukup terbuka dalam

menerima para pendatang yang berupaya mendapat suaka hukum. Perancis

sebagai negara penggagas Trias Politica yang menjunjung demokrasi,

menawarkan kemerdekaan dan keadilan bagi semua orang.

Kemudahan yang diberikan pemerintah Perancis kepada imigran membuat

negara tersebut mengalami peningkatan imigran yang kebanyakan dari mereka

merupakan buruh Arab yang beragama Islam. Fenomena ini menjadikan ajaran

Islam tersebar di berbagai penjuru negeri. Perancis menjadi negara dengan

mayoritas muslim terbanyak di benua Eropa. Namun, pengaruh Islam yang

menyebar kian pesat telah membuat pihak pemerintah merasa khawatir. Larangan

bagi buruh migran, khususnya muslim, untuk menyebarkan agama pun terjadi.

Pemerintah Perancis khawatir bahwa penyebaran ajaran Islam akan membuat

pengkotak-kotakan masyarakat ke dalam beberapa kelompok etnik, yang

ditakutkan dapat menjadikan sebuah disintegrasi dan memecah-belah masyarakat.

120

Kekhawatiran yang telah terjadi sejak lama kini berubah menjadi

ketakutan. Islam di Perancis dianggap sebagai ancaman nyata bagi keamanan

negara. Tak dapat dipungkiri bahwa berbagai aksi terorisme yang terjadi telah

menyita perhatian dunia. Citra Islam yang awalnya dikenal penuh dengan

kedamaian kemudian tercemar dengan adanya tindak teror oleh oknum kelompok

radikal yang mengatasnamakan Islam.

Tragedi paris 2015 menandai satu dekade sejak kerusuhan yang terjadi

pada 2005. Tragedi mengerikan yang menargetkan kota Paris sebagai sasaran

serangan telah menyebabkan pemerintah Perancis menempatkan negara tersebut

dalam keadaan darurat. Efek yang lebih bahaya selanjutnya adalah bahwa aksi

teror tersebut telah meningkatkan permusuhan kepada minoritas muslim di

Perancis, yang sebenarnya hampir keseluruhan dari muslim tidak ikut andil dalam

aksi kekerasan dan terorisme. Konsekuensi lain dari serangan Paris adalah

peningkatan kembali anggapan-anggapan bahwa muslim adalah warga yang tidak

setia dan berbahaya, menentang hukum dan nilai nasional, serta mengancam

keamanan dan perdamaian.

Reaksi berupa kebijakan para elit pemerintah barat yang salah satunya

dengan menutup kembali pintu-pintu perbatasan, merupakan suatu contoh akar

dari tumbuhnya xenophobia. Xenophobia sendiri merupakan permusuhan atas

aspek-aspek tertentu terhadap orang-orang asing. Fenomena tersebut kemudian

berlanjut kepada islamophobia. Maka islamophobia adalah permusuhan atas

aspek-aspek yang berhubungan dengan Islam, baik dari ajarannya maupun

121

penganutnya. Dan tindakan islamophobia adalah tindakan yang didasari oleh

prasangka, atau permusuhan atas aspek yang berhubungan dengan Islam. Situasi

ini bukan dianggap sebagai permusuhan terhadap Islam sebagai agama, melainkan

terhadap umat muslim sebagai kelompok masyarakat berbudaya yang dianggap

sebagai sebuah ancaman yang besar.

Hukum dan kebijakan yang tidak adil bukanlah hal yang baru bagi muslim

Perancis. Kelompok agama minoritas terus bergulat dengan peningkatan

prasangka, diskriminasi, intoleransi, yang dilakukan oleh individu, kelompok,

maupun institusi dalam berbagai konteks, termasuk di tempat kerja, di jalan,

bahkan di sekolah. Meskipun Perancis diakui sebagai salah satu negara penggagas

demokrasi yang mengedepankan kebebasan, termasuk dalam kebebasan

beragama, namun nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) justru kian pudar dengan

berbagai tindak intoleransi yang terjadi.

Desakan demi terwujudnya HAM bagi seluruh masyarakat tanpa

memandang suku, ras, agama, mendorong berbagai organisasi internasional untuk

menunjukkan kepeduliannya, salah satunya ialah Organisasi Kerjasama Islam

(OKI). OKI merupakan sebuah badan yang mendeklarasikan dirinya untuk

penegakan hak asasi bagi seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. OKI

disebut sebagai organisasi yang unik dengan tujuan utama untuk mempromosikan

“solidaritas Islam” di antara negara-negara anggota. Awal dibentuknya OKI

diawali dengan sebuah seruan dari mantan Mufti Yerussalem ke semua negara

Islam untuk bergabung dalam sebuah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam

122

pertama yang diadakan di Rabat, Maroko. KTT tersebut diadakan sebagai respon

atas tragedi serangan pembakaran Masjidil Aqsa di Yerussalem.

Organisasi yang beranggotakan negara-negara muslim atau negara

berpenduduk mayoritas muslim ini kemudian memposisikan dirinya sebagai suara

kolektif bagi muslim di seluruh dunia. Organisasi ini memiliki dimensi

keagamaan yang kuat yang membedakannya dari organisasi intergovernmental

yang lain. Agenda-agenda yang menjadi prioritas utamanya antara lain meliputi

penanganan fenomena tindakan islamophobia; mempromosikan kepentingan

muslim di penjuru dunia; dan konsolidasi, koordinasi, serta kolaborasi antarnegara

Islam dalam forum internasional.

Kebebasan beragama bagi para muslim kemudian menjadi tantangan baru

bagi OKI. Dapat dikatakan bahwa muslim yang menjadi kaum mayoritas di suatu

negara, atau muslim yang tinggal di negara Islam, memiliki nasib yang terjamin

dalam berkeyakinan. Namun beda halnya dengan muslim yang tinggal di negara

nonmuslim dan menjadi kaum minoritas. Dengan banyaknya tragedi serangan

teror yang mengatasnamakan Islam, HAM dan kebebasan untuk menjalankan

ajaran agama bagi muslim kemudian menjadi hal yang sukar digapai. Pada

hakikatnya OKI terbentuk untuk menegakkan nilai HAM bagi seluruh muslim di

penjuru dunia, tanpa pengecualian. Inilah tantangan bagi OKI yang mengaku

sebagai suara muslim dunia, untuk memperlihatkan dan membuktikan

kapabilitasnya dalam mengupayakan penegakan HAM bagi umat Islam, bahkan di

negara minoritas muslim sekalipun.

123

Berbagai upaya dilakukan OKI untuk mengatasi fenomena tindak

islamophobia yang kian menyebar. Salah satu upaya tersebut adalah dengan

mendirikan sebuah badan yang dinamakan Independent Permanent Human Right

Commission (IPHRC). IPHRC adalah sebuah badan ahli yang merupakan salah

satu organ utama yang dimiliki OKI yang bekerja secara independen dalam

bidang HAM. Kemudian OKI bertekad untuk terus mengutuk semua tindakan

terorisme terlepas dari mana pun tindakan tersebut terjadi dan siapapun yang

melakukannya. Selain itu, dialog antaragama menjadi peran signifikan OKI dalam

mewujudkan visi-misinya dalam upaya melawan diskriminasi dan ekstermisme

demi terciptanya toleransi dan perdamaian.

Peran OKI lainnya juga terlihat dari kerjasama yang dijalin dengan

organisasi internasional lain, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Uni

Eropa (UE). PBB adalah sebuah badan yang bertekad untuk meraih perwujudan

segala prinsip dalam Piagam, Deklarasi Universal HAM, Konvensi Internasional

mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, serta Deklarasi

mengenai Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan

Keyakinan.

Adapun kerjasama OKI dengan UE terlihat dari keputusan OKI untuk

menjalin kemitraan dengan mendirikan Misi Pengamat Permanen dengan Uni

Eropa, yang berlokasi di Brussels, Belgia. Pembentukan Misi Pengamat ini

bukanlah tanpa suatu alasan. Dengan angka islamophobia yang tinggi di daratan

124

Eropa, OKI berupaya untuk menjalin hubungan lebih erat dengan Eropa, terutama

yang menyangkut masalah HAM.

Tindak kejahatan Islamophobia sering kali terjadi dikarenakan dari

ketidaktahuan mengenai Islam dan muslim. Maka semakin tinggi desakan kepada

komunitas internasional untuk berupaya memberantas kampanye-kampanye yang

berisikan fitnah mengenai Islam, untuk kemudian mengambil tindakan konkrit

demi memerangi islamophobia. Atas dasar keresahan ini, OKI muncul sebagai

organisasi internasional yang bertekad untuk melawan islamophobia dalam segala

aspeknya. Dan sebagai badan yang memprioritaskan hak muslim di seluruh

dunia, OKI turut memainkan perannya dalam imbauan penggunaan media secara

tepat.

Berdasarkan teori organisasi internasional, OKI telah melakukan peranan

secara efektif. Peran tersebut di antaranya meliputi fungsi arena yang merupakan

tempat bertemu bagi para anggotanya untuk membahas masal ah yang sedang

dihadapi; dan fungsi kontribusi untuk menciptakan suasana kerjasama di antara

negara maupun aktor lainnya. Penurunan yang tergambar dari data statistik yang

penulis cantumkan pada bab sebelumnya, tentu bukanlah diperoleh hanya dari

usaha satu pihak, namun berbagai pihak yang terlibat, termasuk desakan OKI

yang menyuarakan kegelisahan warga muslim. Penurunan tersebut tentu belum

dapat dikatakan sebagai sebuah keberhasilan mengingat tindakan islamophobia

didasari oleh suatu mindset yang tertanam dalam pikiran manusia. Tindakan

islamophobia bukanlah suatu fenomena yang dapat begitu saja musnah dari

125

masyarakat. Namun setidaknya akumulasi dari kebijakan pemerintah, dan

pengaruh dari organisasi lokal, serta organisasi internasional, termasuk OKI, telah

menciptakan sebuah tren positif berupa penurunan tingkat tindakan islamophobia

di Perancis.

xiii

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Archer, Clive. International Organization. 1883. London: Allen & Unwin. Ltd.

Bowen, John R. Can Islam Be French? 2009. Princeton University Press and Copyrighted.

Creswell, John W. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. (California:

Sage Publication, 1994).

Fredette, Jennifer. Constructing Muslims in France: Discourse, Public Identity, and the

Politics of Citizenship. Philadelphia: Temple University Press. 2014.

Jackson, Robert dan George Sorensen. Pengantar Studi Hubungan Internasional. 2009.

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

Kayaoglu, Turan. The OIC’s Independent Pemanent Uman Rights Commission: An Early

Assessment. 2015. Danish Institute for Human Rights.

Mingst, Karen. Essentials of International Relations, 1999.WW Norton & Company, New

York.

Miranda, Airin. (2007). Masalah Integrasi di Perancis. Universitas Indonesia: Jakarta. Hlm

8.

Moelong, L. J. (ed), Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

2006.

Moelong, L. J. (ed), Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

2006.

Perwira, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan

Internasional. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Raco, J. R. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. 2010.

Jakarta: PT Grasindo.

Rudy, Teuku May. Administrasi dan Organisasi Internasional. 2009. Bandung: PT Refika

Aditama.

Sitorus, F. Penelitian Kualitatif Suatu Pengantar, Fakultas Pertanian IPB, Bogor, 1998

Suhelmi, Ahmad. Pemikiran Politik Barat, 2007. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

xiv


Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. 2014. Jakarta: ICCE UIN

Syarif Hidayatullah dan Kencana Prenada Media Group.

Weiss, Deborah. The Organization of Islamic Cooperation’s Jihad on Free Speech.

Civilization Jihad Reader Series. Vol 3. 2015. United States: Center for Security Policy

Press.

Artikel dan Jurnal:

Cesari, Jocelyne. Islam in France: The Shaping of A Religious Minority. In Yvonne Haddad

Yazbek (ed.) Muslims in the West, from Sojourners to Citizens. 2002. Oxford

University Press.

Dawning, Joseph. Paris Attack: Why France must Avoid Viewing its Muslim Population as A

Security Threat. A Journal of EUROPP. LSE’s European Institute. 2015.

Gessier, Vincent. Islamophobia: a French Specificity in Europe? Human Architecture:

Journal of The Sociology of Self-Knowlwdge. Vol. 8. Issue 2 Islam: From Phobia to

Understanding. Article 6. Boston: Okcir Press.

Hansen, Devon A and Mohammad Hemmasi. The State of the Organization of the Islamic

Conference (OIC) at the dawn of the new millenium on Prairie Perspectives:

geographical Essays. Vol 4. Ed. Douglas C. Munski. 2001: university of North Dakota.

Helbling, Marc. Islamophobia in Switzerland: A New Phenomenon or A New Name of

Xenophobia. Department of Political Science University of Zurich. Paper prepared for

Annual Conference of the Midwest Political Science Association (MPSA) Chicago, 3 -

6 April 2008.

Ismail, Bustaman. Menelususri Islam di Perancis. 2012. Diakses melalui

http://hbis.wordpress.com/2012/03/19/menelusuri-islam-di-perancis/#more-6370 pada

tanggal 30 Oktober 2017.



info.org.il/en/20910/

Jehel, Louis and Alain Brunet. The Long Term Effects of Terrorism in France. Journal of

Aggression, Maltreatment, & Trauma. 2008. Diunduh dari


Jenkins, Brian Michael. The Implications of the Paris Terrorist Attack for American Strategy

in Syria and Homeland Security. 2015. Testimonies - RAND Office of External Affairs.

Diunduh dari www.rand.org

Kalin, Ibrahim. OIC: A Voice for the Muslim World? in Islam, Society & the State. ISIM

review 17. Spring 2006. Department of religious studies at the college of the holy cross,

http://hbis.wordpress.com/2012/03/19/menelusuri-islam-di-perancis/#more-6370




http://www.rand.org/

xv

worchester. Hlm. 1. Diunduh dari https://openaccess.leidenuniv.nl>handle pada 6

Maret 2018

Kern, Soeren. OIC Opens Office in Brussels to Fight "Islamophobia" in Europe. 26 Juni

2013. Gagestone Institrute: international policy council. Diunduh dari

https:/www.gatestoneinstitute.org/3790/oic-brussels-islamophobia

Laoati, Yasser. Islamophobia in France: National Report 2016. In European Islamophobia

Report 2016. 2017. Turkey: SETA Foundation for Political, Economic, and Sosial

Research.

Lebl, Leslie S. The EU, the Muslim Brotherhood and the Organization of Islamic

Cooperation. American Center for Democracy and Principal of Lebl Associates. Hlm.

117. Diunduh dari https://www.sciencedirect.com>pii

Majid, Bozorgmehri. The Human Rights in OIC, A gradually Movement but in Progress.

Journal of Politics and Law; vol. 10, no. 2; 2017. Canadian Center of Science and

Education.

Miranda, Airin. (2007). Masalah Integrasi di Perancis. Universitas Indonesia: Jakarta. Murphy, Rob.

France’s War on Terror: a Domestic or Foreign Threat? Politics Review. Vol. 25. No.

4. 2016. Philip Allan Publisher. Diunduh dari

www.hoddereducation.co.uk/politicsreview

New Name and Emblem for OIC in Astana Organization of Islamic Cooperation. OIC

journal, issued by The Organization of Islamic Cooperation. Issue No 18. June August

2018. Jeddah, Saudi Arabia.

Petersen, Marie Juhl. Islamic or Universal Human Rights? The OIC’s Independent

permanent Human Rights Commission. 2012. Copenhagen: Danish Institute for

International Studies (DIIS) Report 2012:03.

Prodromou, Elizabeth H. OIC Opens Permanent Observer Mission to The EU: Assessment

And Implications For OIC Agenda on Human Rights. September 2013. Center for

European Studies at Harvard University. Diunduh dari

https://www.globalgovernancewatch.org

Prodromou, Elizabeth H. What is The Organization of Islamic Cooperation? 2013. Center for

European Studies. Harvard University. Diunduh dari

https://www.globalgovernancewatch.orgpada 26 Februari 2018.

Qadir, M Ihsan and M. Saifur Rahman. Organization of Islamic Co-operation (OIC) and

Prospects of Yemeni Conflict Resolution: Delusion or Plausible Reality. Journal of

Political Studies, vol. 22, issue-2 2015. University of Punjab. Hlm. 369-370. Diunduh

dari http://pu.edu.pk

Sarah. Challenges of Countering Islamophobia. OIC Initiative. Extract from “The Journal”

Issued by the Organization of the Islamic Conference (OIC) diunduh dari

http://www.iqrasense.com/islamic-outreach/challenges-of-countering-islamophobia-

the-oic-initiative.html

https://www.gatestoneinstitute.org/3790/oic-brussels-islamophobia

http://www.hoddereducation.co.uk/politicsreview



http://pu.edu.pk/



xvi

The organization of the Islamic Cooperation, charter of the Organization of The Islamic

Conference 1972, Article 17. Diunduh dari https://www.oic-oci.org

Yilmaz, Muzaffer Ercan. The Organization of the Islamic Conference as a Conflict Manager

in the Arab Spring. Turkish Journal of Politics. Vol 4, No. 1. Summer 2013.

Reports:


OIC Independent Permanent Human Rights Commission. Hlm. 54. Diunduh dari

www.oic-oci.org

Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and

Linguistic Minorities. Adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December

1992. United Nations Human Right Offuce of The High Commissioner. Diunduh dari


EPP Group Annual Dinner with Ambassadors of OIC Countries 26 April 2017, European

Parliament, Brussels. EPP Annual Working Dinner in the Framework of Intercultural

and Interreligious Dialogue. Diunduh dari www.eppgroup.eu>document


Religious Freedom Report for 2016. United States Department of State • Bureau of

Democracy, Human Rights, and Labor. Hlm. 10. Diunduh dari

https://www.state.gov>organization

Hakala, Pekka and Andreas Kettis. the Organization of Islamic Cooperation: Defined – for

better and Worse – by its religious dimension. Policy Department, Directorate-General

for External Policies. This Policy Briefing was requested by the European Parliament’s

Committee on Foreign Affairs. 2013.

Hasil wawancara dengan Abdula Manafi Mutualo, Sekretaris OKI bidang observatori

Islamophobia dan Urusan Sosial-Budaya di Istanbul Turki. Via media sosial pada 9 Mei

2018.

Hausler, Katharina. et al. Human Rights, Democracy, and Rule of Law: Different

Organizations, Different Conceptions. Frame. Large-Scale FP7 Collaborative Project

GA No. 320000. April 2016. Hlm.

Informasi singkat tentang organisasi kerjasama Islam dan konferensi tingkat tinggi OKI

tentang peran perempuan dalam pembangunan. Diunduh dari https://www.oic-oci.org


the 43rd Council of Foreign Ministers. Tashkent, Republic of Uzbekistan.

Research Professor pada bidang Hubungan Internasional. 2015. Serangan Terorisme

Internasional di Paris. Jakarta: Pusa Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi,

Sekretariat Jenderal DPR RI.





xvii


Ministers ( Session oYouth, Peace And Development in A World of Solidarity ).

Abidjan, Côte D’ivoire (10-11 July 2017). Diunduh dari. https://www.oic-

oci.org>docdown

Siddiqa, Arhama. the Utility of the OIC in Solving Conflicts in the Muslim World an issue

brief of Institute of Strategic Studies. 2016. Diunduh dari www.issi.org.pk

Singleton, Mark. Et al. Paris: 11/13/15 – Analysis and Policy Options. 2015. Clingendael &

ICCT Policy Brief. Diunduh dari https://www.clingendael.org/publication/paris-

111315-analysis-and-policy-options

Tebbakh, Sonia. Muslims in the EU - Cities Report: France. 2007. Open Society Institute.

EU Monitoring and Advocacy Program.

Tenth OIC Observatory Report on Islamophobia (October 2016 – May 2017). Presented to

the 44th Council of Foreign Ministers. Abidjan, Republic of Côte d'Ivoire. Hlm. 94.

Diunduh dari https://www.oic-oci.org>islamophobia

The Paris Black Friday 13/11/2015 Attacks – What do we know? What should we do? A

Special Report by International Institude for Counter-Terrorism. 2015. IDC Herzliya.

Diunduh dari https://www.ict.org.il/Article/1512/The-Paris-Black-Friday-Attacks

The Preparatory Meetings of the 11th Islamic Conference of Information Ministers kick off in

Jeddah (19/12/2016). Diunduh dari https://www.oic-oci.org

Skripsi dan Thesis

Cahyo, Septian Tri. Upaya Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Mengurangi Fenomena

Islamophobia di Belanda Pasca Peristiwa 9/11. 2015. FISIP UMY.

http://repository.umy.ac.id diakses pada 14 April 2017.

Edvardsson, Linda. Islamophobia: Features of Islamophobia and Strategies Againts It.

Thesis of Department of International Migration and Ethnic Relations (IMER 91-120).

2008. Malmo University.

Saflembolo, Monalisa. Upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam mengatasi konflik

etnis antara muslim Rohingya dan Budha Rakhine di Myanmar (2011-2014). 2015.

Yogyakarta: UPN Veteran. http://eprints.upnyk.ac.id diakses pada 15 April 2017.

Waters, Lilian. French or Muslim? “Rooted” French Perseptions of the Muslim Community

in France. Undergraduate Honors Theses. 1199. University of Colorado at Boulder.

2016. Diunduh dari https://scholar.colorado.edu/honr_theses/1199

http://www.issi.org.pk/





http://repository.umy.ac.id/

http://eprints.upnyk.ac.id/

https://scholar.colorado.edu/honr_theses/1199

xviii

Online Site:

Abdelkader, Engy. A Comparative Analysis of European Islamophobia: France, UK,

Germany, Netherlands, and Sweden. 2015. Diunduh dari


About iphrc. Diunduh dari https://www.oic-iphrc.org/en/about

Afp and Simon Holmes. Deeply unpopular Hollande calls for France to 'embrace' Islam and

rejects calls for a nationwide burkini ban. september 2016. www.dailymail.co.uk

Arbi, Hanan Rananta. Reaksi Uni Eropa terhadap Islamophobia di Perancis pada tahun

2011-2015.http://hi.fisip.uns.ac.id diakses pada 15 April 2017.

Barakat, Mahmoud. After Paris, Islamophobia reaching 'alarming' levels: OIC. (25 nov

2015). Diunduh dari https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/

Britton, J. Muslims, racism, and Violence After the Paris Attack. Sociological Research

Online. 2015. White Rose University Consortium. Diunduh dari


Chaudry, Afia Ahmed. How Do the Media fuel Islamophobia? (14 mei 2016). Diunduh dari


Chrisafis, Angelique. France launches major anti-racism and hate speech campaign. 17 april

2015. The guardian. Diunduh dari

https://www.theguardian.com/world/2015/apr/17/france-launches-major-anti-racism-

and-hate-speech-campaign

Cordesman, Anthony H. Trend in Extremist Violance and Terrorism in Europe through End-

2016. Washington DC. 2017. Diunduh dari https://www.csis.org>analysis>trends-

extremist-violence-and-terrorism-europe-through-end-2016


dari https://rlp.hds.harvard.edu/publications/france-country-profile

Dewan Keamanan PBB Keluarkan Resolusi Lawan ISIS. BBC Indonesia. November 2015.

Diunduh dari

https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2015/11/151121_dunia_pbb_isis_resolusi&hl=e

n-ID

Emmanuel Macron has a history buff’s view of Islam and religious strife. Mei 2017.

Erasmus: France, Sekularism, and Religion. Diunduh dari www.economist.com

EU-OIC toward a closer partnership. European union external action. Diunduh dari


Fatah, Tarek. In France, Macron is the radical, not Le Pen. April 2017. www.torontosun.com


https://www.oic-iphrc.org/en/about

http://www.dailymail.co.uk/

http://hi.fisip.uns.ac.id/

https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/








http://www.economist.com/


http://www.torontosun.com/

xix

France’s Disaffected Muslims Businessman. BBC News. (2005). Diakses melalui

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4405790.stm pada 19 Oktober 2017.

Gee, Oliver. French people are less xenophobic but still wary of Islam. 13 maret 2017.

Diunduh dari https://www.thelocal.fr/20170330/french-become-more-tolerant-as-

number-of-racist-acts-drop

Higgins, Andrew. Attack in Paris. New York Times. November 2015. Diakses dari

https://www.nytimes.com.news-event pada tanggal 31 Oktober 2017.

High Level Forum on Anti-Muslim Discrimination and Hatred. European union external

action. Januari 2017. Diunduh dari https://eeas.europa.eu/diplomatic-

network/organisation-islamic-cooperation-oic/18773/high-level-forum-anti-muslim-

discrimination-and-hatred_en

https://www.oic-oci.org

https://www.oic-oci.org>islamophobia

Hume, Tim and Lauren Said-Moorhouse. Hollande: Republic must create 'Islam of France'

to respond to terror threat. CNN. Desember 2016. Diunduh

dari https://www.edition.cnn.com

Insiden Anti-Muslim Meningkat di Perancis. Diakses dari

https://www.voaindonesia.com/a/insiden-anti-muslim-meningkat-di-

perancis/3069652.html pada 20 Oktober 2017.

ISIS Klaim Serangan Teror di Paris, Bersumpah Lakukan Lebih Banyak Serangan.

(14/11/2015) VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/amp/3057977.html

Lohhmann, Leo. U.N. Leader Blames 'Islamophobia' for Rising Global Terror. 'It's your fault

that they're killing you' (18/02/2017) diunduh dari https://mobile.wnd.com/2017/02/u-

n-leader-blames-islamophobia-for-rising-global-terror/

Member States. Organization of Islamic Cooperation. www.oic-oci.org


Centre on Racism and Xenophobia. 2006. . Diunduh dari https://fra.europa.eu>156-

manifestation_EN

Observers. Organization of Islamic Cooperation. www.oic.oci.org

OIC and EU agree to settle a common ground for partnership in different areas.

(16/09/2014) diunduh dari https://www.oic-oci.org

OIC Condemns Attack on French Police on Avenue Champs Elysée in Paris (21/04/2017)

diunduh dari https://www.oic-oci.org

OIC Condemns Terrorist Attack at the Louvre Museum (04/02/2017). Diunduh dari


http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4405790.stm



https://www.nytimes.com.news-event/





https://www.edition.cnn.com/



https://www.voaindonesia.com/amp/3057977.html




http://www.oic.oci.org/




xx

OIC Contributes to the Celebration of the World Interfaith Harmony Week. Februari 2017.

Diunduh dari https://www.oic-oci.org

OIC Holds a Meeting on Mechanisms to Counter Islamophobia through Media (22/10/2016)

OIC Secretary General Leaves for France to Participate in the International Peace

Conference. Januari 2017. Diunduh dari https://www.oic-oci.org

OIC Secretary General Receives the Representative of the European Union to OIC

(01/06/2017). Diunduh dari https://www.oic-oci.org

OIC Secretary General Sends Congratulatory Message to French President-elect Emmanuel

Macron. Mei 2017. Diunduh dari https://www.oic-oci.org

OIC Secretary General Strongly Condemns the terrorist attacks in Paris (14/11/2015).

Diunduh dari https://www.oic-oci.org

OIC Secretary General Visits European Union, Meets High Officials (15/02/2017) diunduh

dari https://www.oic-oci.org

OIC Strongly Condemns Car Attack on Soldiers in Paris (11/08/2017). Diunduh dari


Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Diakses

dari http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/pages/organisasi-

kerja-sama-islam.aspx

Paris attacks: “Crime against humanity, crime against culture” – UN expert on cultural

rights. United Nations Human Right: Office of The High Commissioner. November

2015. Diunduh dari


Pineau, Elizabeth et al. France's Hollande sees a 'problem with Islam', according to new

book. Desember 2015. Reuters. Diunduh dari www.reuters.com

Rose, Michael. Macron outlines vision of French Islam, drops more ambition hints. October

2016. Diunduh dari www.reuters.com

The Fight Againts Terrorism. Permanent Mission of France to the UN in New York.

(08/02/2018). Diunduh dari https://onu.delegfrance.org/The-Fight-against-

Terrorism#header


Manifestations of Islamophobia. Diunduh dari https://www.oic-oci.org

Tri Ratomo, Unggul Tri. Teror Paris - PBB setujui segala cara untuk lawan ISIS. Sabtu, 21

November 2015. Diunduh dari https://m.antaranews.com/berita/530702/

Willsher, Kim. François Hollande: France has 'a problem with Islam'. The Guardian. Paris.

Oktober 2016. Diunduh dari www.guardian.com
















https://m.antaranews.com/berita/530702/

http://www.guardian.com/

xxi

LAMPIRAN

Daftar Negara-Negara Anggota OKI, Beserta Tahun Keikutsertaannya:

No State Since

1 Republic of Azerbaijan 1992

2 Hashemite Kingdom of Jordan 1969

3 Islamic Republic of Afghanistan 1969

4 Republic of Albania 1992

5 State of The United Arab Emirates 1972

6 Republic of Indonesia 1969

7 Republic of Uzbekistan 1996

8 Republic of Uganda 1974

9 Islamic Republic of Iran 1969

10 Islamic Republic of Pakistan 1969

11 Kingdom of Bahrain 1972

12 Brunei Darussalam 1984

13 People's Republic of Bangladesh 1974

14 Republic of Benin 1983

15 Burkina-Faso 1974

16 Republic of Tajikistan 1992

17 Republic of Turkey 1969

18 Turkmenistan 1992

19 Republic of Chad 1969

20 Republic of Togo 1997

21 Republic of Tunisia 1969

22 People's Democratic Republic of Algeria 1969

23 Republic of Djibouti 1978

24 Kingdom of Saudi Arabia 1969

25 Republic of Senegal 1969

26 Republic of the Sudan 1969

27 Syrian Arab Republic 1972

28 Republic of Suriname 1996

29 Republic of Sierra Leone 1972

30 Republic of Somalia 1969

31 Republic of Iraq 1975

32 Sultanate of Oman 1972

33 Republic of Gabon 1974

34 Republic of Gambia 1974

35 Republic of Guyana 1998

36 Republic of Guinea 1969

37 Republic of Guinea-Bissau 1974

xxii

38 State of Palestine 1969

39 Union of The Comoros 1976

40 Kyrgyz Republic 1992

41 State of Qatar 1972

42 Republic of Kazakhstan 1995

43 Republic of Cameroon 1974

44 Republic of Cote D'Ivoire 2001

45 State of Kuwait 1969

46 Republic of Lebanon 1969

47 Libya 1969

48 Republic of Maldives 1976

49 Republic of Mali 1969

50 Malaysia 1969

51 Arab Republic of Egypt 1969

52 Kingdom of Morocco 1969

53 Islamic Republic of Mauritania 1969

54 Republic of Mozambique 1994

55 Republic of Niger 1969

56 Federal Republic of Nigeria 1986

57 Republic of yemen 1969

Documents

PERAN ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DALAM UPAYA …