Upload
phungque
View
238
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCEGAHAN KORUPSI
ZULKARNAIN, SH, MHWAKIL KETUA KPK
JAKARTA, 17 DESEMBER 2014
Agenda
1. Korupsi menyebar sampai daerah
2. Penyebab korupsi
3. Gambaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Strategi Pencegahan korupsi
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1964
7429 6960 6536
87087231
6265 6319 63447995 8571
Update Per 30 November 2014
Rekapitulasi Pengaduan MasyarakatNasional (Se-Indonesia)
Data KPK (2014) memperlihatkan, sejak 2004-2014, ada sebanyak 12 Gubernur dan 42 Walikota/Bupati & Wakil terjerat kasus korupsi.
Korupsi menyebar sampai daerah
TabelData Pelaku Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Jabatan Tahun 2004-Oktober 2014
Sumber : KPK, 2014
Korupsi disebabkan oleh beberapa hal, yakni:
Penyebab korupsi
Kudeta terhadap keadilan.
Penyimpangan tugas. Pola-pola birokrasi dan sistem politik yang berlaku. Pengawasan yang lemah terhadap pihak yang berwenang mendistribusikan sumber daya.
Lemahnya penegakan hukum.
Gambaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Perkembangan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2008 s.d 2012
Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah
Meningkatkan kualitas pelaporan dan evaluasi keuangan serta kinerja organisasi pemerintah
Pentingnya SAP Berbasis Akrual
Strategi Pencegahan: Pemetaan dan Intervensi Menyeluruh
INTERVENSI
TUJUAN KORSUP PENCEGAHAN KORUPSI 2014
9
MEMASTIKAN HASIL KORSUP PENCEGAHAN
2013 TELAH DITINDAKLANJUTI OLEH PEMDA YANG DIAMATI
MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN PENYEBABNYA DALAM
PROSES PERENCANAAN – PENGANGGARAN –
PELAKSANAAN APBD TA 2013-2014
MENGIDENTIFIKASI PERMASALAHAN DAN
PENYEBABNYA DALAM PROSES PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN, PERTAMBANGAN, DAN
PENDAPATAN
MENGIDENTIFIKASI KELEMAHAN IMPLEMENTASI SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN RISIKO PADA UNIT KERJA TERKAIT
SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK
MENURUNKAN POTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN TINGKAT KORUPSI.
1
2
3
4
5
GAMBARAN UMUM HASIL PENGAMATAN APBD 2013
10
Penyusunan APBD belum didukung Standar Harga yang profesional
• Terdapat harga yang tercantum dalam SSB terlalu TINGGI• Terdapat harga yang tercantum dalam SSB terlalu RENDAH• Standar harga belum lengkap• Standar harga terlambat ditetapkan
HIBAH• Penerima Hibah Belum Menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Dana Hibah • Tidak Terdapat Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Dana Hibah
BANTUAN SOSIAL• Pemberian Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Terhadap Korban
Bencana Tidak Efektif
GAMBARAN UMUM HASIL PENGAMATAN BIDANG KETAHANAN PANGAN
11
Kontribusi Produksi Sapi Potong Lokal Masih Rendah
Pengendalian Atas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Belum Optimal
GAMBARAN UMUM HASIL PENGAMATAN PENDAPATAN
12
Pajak Penerangan Jalan• Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah
belum melakukan penelitian atas kebenaran perhitungan PPJU yang tercantum dalam SPTPD dan SSPD
• Pemanfaatan Pajak Penerangan Jalan Belum Optimal
Pajak Air Tanah• Pajak Air Tanah belum Dikembalikan untuk kontribusi
terhadap upaya pelestarian lingkungan
BPHTB• Mengecilkan Nilai Transaksi Jual Beli Tanah
Pajak Bumi dan Bangunan• Database piutang PBB belum memadai
PETA KORUPSI : Sektor Penerimaan dan Belanja
SEKTOR KORUPSI
POTENSI KORUPSI STRATEGI
BELANJA :
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PENYIMPANGAN PROSEDUR PENGADAAN : PENUNJUKAN LANGSUNG MARK-UP DOWN SPEC BENTURAN KEPENTINGAN MANIPULASI DOKUMEN
MENDORONG E-PROCUREMENT ATAU LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) DAN PEMBANGUNAN UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)PENETAPAN HARGA SATUAN
MEMBANGUN WISTLE BLOWER SYSTEM
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS SISTEM PENGADAAN
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSIJl. H. R. Rasuna Said Kav. C-1Jakarta Selatan 12920Telp. (021) 2557 8300Fax. (021) 5289 2456http://www.kpk.go.id
TERIMA KASIH