PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN

KEMISKINAN MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

Disusun Oleh:

AHMAD FAUZI

NIP: 102046125279

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HDAYATULLAH

JAKARTA

2008 M/1429H

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Universitas Islam Negeri

(UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Jakarta 13 Mei 2007 M

13 Jumidil Akhir 1428 H

Ahmad Fauzi

PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN

MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

Disusun Oleh:

AHMAD FAUZI

NIP: 102046125279

Dibawah bimbingan

KAMARUSDIANA. Sag. M.Hum

NIP: 150 285 972

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HDAYATULLAH

JAKARTA

2008 M/1429 H

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Sekripsi yang berjudul PERAN EKONOMI ISLAM DALAM

PENGENTASAN KEMISKINAN MENURUT PEMIKIRAN IBN KHALDUN

Telah di ujikan dalam siding Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

hidayatullah Jakarta pada Tanggal 22 Mei 2008. Sekripsi ini telah di terima sebagai

salahsatu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 ( S1) pada jurusan

Muamalat.

Jakarta, 5 Juni 2008

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr.H..M. Amin Suma, SH.,MA,.MM NIP. 195505051982031012

PANITIA SIDANG MUNAQASAH

1. Ketua :Euis .Amalia M.Ag. (

) NIP. 150 289 264

2. Sekretaris : Ah Azharuddin Latif M.Ag (

)

NIP. 150 318 308

3. Pembimbing : Kamarusdiana M.Ag. M.Hum (

)

NIP. 150 285 972

4. Penguji I : Dr, H. Supriadi Ahmad. MA (

) NIP. 150 270 613

5. Penguji II : Dr. Euis Nurlaelawati, MA. Ph.D (

)

NIP. 150277 992

KATA PENGANTAR

egala puji sukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan segala Rahmat-Nya, hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat

dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Baginda Besar Nabi

Muhammad SAW.

Penulisan karya Ilmiah dalam bentuk sekripsi ini merupakan salah satu bagian

syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana

Ekonomi Islam (SEI) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat

mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orangtua, seluruh keluarga dan pihak-

pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

Sebagai bentuk penghargaan yang tidak terlukiskan, penulis sampaikan

ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr Komarudin Hidayat. MA. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

3. Dr. Euis Amalia, M. Ag, Ketua Program Studi Muamalat dan Ah. Azharuddin

Lathif, M. Ag, Sekretaris Program Studi Muamalat yang telah membantu

penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini.

f

4. Kamarusdiana Sag. MHum, Dosen pembimbing yang telah meluangkan

waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan serta bantuan literatur

dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

5. Ibu Lilik Istiqoriyah, S.Ag, SS kaur perpustakaan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beserta setaf-setafnya yang tak

bosan-bosanya melayani penulis dalam proses penulisan sekripsi ini.

6. Segenap pengurus dan pegawai Perpustakaan Utama Universitas Islam Negeri

Jakarta yang telah membantu penulis dalam mencari data-data yang

diperlukan.

7. Rasa ta`dzim dan terima kasih yang mendalam kepada Ayah handa dan

Ibunda atas dukungan moril dan materiil, kesabaran, keikhlasan, perhatian,

serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis-habisnya bahkan Doa-doa

munajatnya yang tak henti-hentinya siang dan malam kepada Allah SWT.

Dan akhirnya penulis akhiri dengan rasa Syukur kepada Allah SWT, Raja dari

segala Raja, pencipta Jagad Raya dan penguasa Ilmu Pengetahuan, Dengan segala

kelemahan dan kekurangan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa

meridloi setiap langkah kita. Amin.

Jakarta, 13 Mei 2008 M

6 Jumadil Akhir 1428 H

Ahmad Fauzi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..............................................................................vi

DAFTAR ISI .............................................................................................x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .................................................1

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....................................9

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..............................9

D. Metode Peneletian ..........................................................9

E. Sistematika Penulisan ...................................................10

BAB II GAMBARAN UMUM EKONOMI ISLAM

A. Pengertian Ekonomi Islam............................................13

B. Dasar-dasar Ekonomi Islam..........................................16

C. Karakteristik Ekonomi Islam.......................................26

D. Tujuan Ekonomi Islam .................................................37

BAB III GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

A. Pengertian Kemiskinan.................................................40

B. Sebab-sebab Terjadinya Kemiskinan ............................43

C. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan........................50

D. Latar belakang adanya kemiskinan ...............................52

BAB IV KONSEP EKONOMI ISLAM IBN KHALDUN DALAM

MENGENTASKAN KEMISKINAN

A. Riwayat Hidup Ibn Khaldun.........................................60

B. Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Khaldun........................66

C. Analisis .......................................................................80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..................................................................85

B. Saran............................................................................85

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................

LAMPIRAN .............................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan

kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang

memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya

melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya

dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya

digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".1

Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya

mencakup:

1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan

sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam

arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan

dasar.

2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial,

ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat.

Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya

1http://www.asiafoundation.org/pdf/Civil_Society_Initiative_Against_Poverty_Indonesia.pdf.

dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik

dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai.

Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik

dan ekonomi di seluruh dunia.

Dalam ilmu ekonomi pembangunan kita mengenal istilah kemiskinan

struktural yang melanda negara-negara dunia ketiga. Kemiskinan struktural

adalah kemiskinan yang bukan disebabkan oleh rajin tidak rajinnya individu

bekerja, tetapi disebabkan oleh adanya sistem atau struktur yang mencegah

sebagian besar orang untuk menjadi kuat, sejahtera, bahkan kaya. Sekuat apa pun

seseorang bekerja, dia tidak bisa meningkatkan taraf hidupnya karena struktur

mencegah dia untuk berkembang.2

Sistem ekonomi yang sangat liberal menghalalkan sebagian kecil rakyat

untuk memiliki menimbun kekayaan dan aset yang berlebih (monopoli). Dalam

struktur yang monopolis seperti ini, kecil kemungkinan rakyat jelata untuk

meningkatkan taraf hidupnya. Dia hanya bekerja sekadar mempertahankan hidup,

bukannya mengembangkan kualitas hidup ke arah yang lebih baik.

Kemiskinan merupakan masalah sosial terbesar umat manusia saat ini.

Akibatnya, banyak yang mulai mempertanyakan kembali sistem ekonomi

kapitalisme liberal yang 20 tahun terakhir dijadikan platform utama. IMF dan

Bank Dunia telah gagal menjalankan fungsinya membantu problematika ekonomi

2http://www.asiafoundation.org/pdf/Civil_Society_Initiative_Against_Poverty_Indonesia.pdf.

dan keuangan banyak negara dunia ketiga. Alih-alih resepnya manjur dan bisa

membangkitkan perekonomian, yang terjadi malah pasiennya yang terdiri dari

banyak negara miskin harus diamputasi atau dibiarkan sekarat.

Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah-tengah masyarkat

secara layak sebagai manusia. sekurang-kurangnya memenuhi kebutuhan pokok

yang berupa sandang pangan, memperoleh pekerjaan dan mampu membina

keluarganya dengan bekal yang cukup. Dengan demikian sesorang akan mampu

melaksanakan kewajiban terhadap allah dan tugas-tugas lainnya. Seseorang tidak

akan menjadi gelandangan atau pengemis yang tidak memiliki sesuatu apapun.

Dalam islam seseorang tidak boleh membiarkan orang sekalipun orang kafir

zimmi yang hidup dalam maysarkat, dalam keadaan lapar, tanpa pakaian, hidup

gelandangan tak menentu, tidak memiliki tempat tinggal serta problem lainnya.

Kebebasan hak milik merupakan salah satu ide dasar kapitalis dalam

mengatur kepemilikan. Menurut ide ini, setiap individu berhak memiliki barang-

barang yang termasuk dalam pemilikan umum (public property) seperti ladang-

ladang minyak, tambang-tambang besar, pelabuhan, jalan, barang-barang yang

menjadi hajat hidup orang banyak, dan lain-lain.

Pembangunan yang bersandar pada paradigma ini jelas mengakibatkan

terjadinya ketimpangan sosial. Akan terjadi akumulasi kekayaan yang melimpah-

ruah pada segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat tidak dapat

menikmati hasil pembangunan. Di samping itu, kesalahan dalam menggunakan

tolak-ukur pembangunan berakibat cukup fatal. Sebuah negara dinilai berhasil

melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi dan pendapatan

perkapita masyarakatnya cukup tinggi.

Banyak terjadi, sebagian kecil orang di dalam suatu negara memiliki

kekayaan yang melimpah, sedangkan sebagian besar lainnya justru hidup dalam

kemiskinan. Kritik tajam lain ditujukan terhadap peran negara. Dalam ekonomi

kapitalis, peran negara secara langsung di bidang sosial dan ekonomi harus

diupayakan seminimal mungkin. Bahkan diharapkan negara hanya berperan

dalam fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Peran minimalis ini telah

menjadikan negara kehilangan fungsi utamanya sebagai pemelihara urusan rakyat.

Negara juga akan kehilangan kemampuannya dalam menjalankan fungsi

pemelihara urusan rakyat. Sebab tidak semua rakyat memiliki kemampuan

kompetisi dan sumber daya ekonomi yang sama.

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari

sistem ekonomi lainnya ia memiliki akar dalam syariat yang membentuk

pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (maqashid asy-syariah)

yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang yang menguasai dunia saat ini.

Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar bukan materil, mereka

didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (falah)

dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah) yang sangat menekankan aspek

persaudaraan (ukhuwah), keadilan sosio ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan

spiritual manusia. Hal ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa ummat

manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi

dan sekaligus sebagai hamba-Nya, yang tidak akan mendapatkan kebahagian dan

ketenangan bathin, kaecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materildan spiritual. Tujuan-tujuan syariat

mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan falah dan

hayatan thayyibah dalam batas-batas syariat.3

Kajian dan tingkah laku ekonomi dalam Islam merupakan ibadah kepada

Allah SWT, selama hal itu dilakukan dengan ikhlas dan tidak melanggar aturan-

aturan Islam. Kekayaan ekonomi adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk

memenuhi kebutuhan dan kepuasan hidup manusia dan dalam rangka

meningkatkan kemampuannya agar dapat mengabdi kepada Allah SWT. Mencari

kekayaan atau pendapatan yang lebih baik untuk dinikmati tidaklah tercela atau

dikutuk Allah, sepanjang hal itu diakui sebagai amanah dan karunia Allah. Yang

tercela adalah apabila kekayaan itu dianggap segala-galanya, sehingga dalam

usaha untuk memperoleh dan membelanjakannya tidak lagi mengindahkan

norma-norma agama. Iman dan taqwa kepada Allah memberi corak pada dunia

ekonomi dan segala aspeknya. Corak ini menampilkan arah dan pembangunan

yang menyatu antara pembangunan sector ekonomi dan pembangunan sektor

agama, di mana Islam merupakan sumber dari sumber nilai (central

values).Dengan demikian maka kegiatan-kegiatan ekonomi, baik di bidang

3 M. Umer Chapra. Islam dan tantangan Ekonomi ( terj ) Ikhwan Abidin dari judul asli Islam

and Economic challenge, ( Jakarta: Gema Insani Press. 2000 ). Cet. Ke-I. Hal. 7 )

produksi, konsumsi, maupun distribusi haruslah menggunakan pertimbangan nilai

Islam.4

Sesungguhnya Islam sama sekali tidak pernah melupakan unsur materi,

pentingnya materi bagi kemakmuran dunia, kemajuan umat manusia, realisasi

kehidupan yang baik baginya dan mebantu dalam melaksanakan kewajibannya.

Akan tetapi Islam senantiasa mempertegas bahwa kehidupan ekonomi yang baik

walaupun merupakan tujuan Islam yang dicita-citakan tetapi bukanlah akhir dari

segalanya, ia pada hakekatnya adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih

besar. Ekonomi Islam menjadikan tujuan dibalik kesenangan dan kesejahteraan

kehidupan adalah meningkatkan jiwa dan ruh menuju kepada Tuhannya. Manusia

tidak boleh disibukkan semata-mata oleh usha pencarian kesenangan dan materi,

sehingga lupa akan marifah kepada Allah, ibada kepada-Nya, berhuungan baik

dengan-Nya, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan yang lebih

baik dan lebih kekal.

Islam mengakui kebebasan kepemilikan dan hak milik pribadi yang

dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi, apabila berpegang teguh pada

kerangka yang diperbolehkan dan sejalan pula dengan ketentuan Allah. Pemilikan

itu harus diperoleh melalui jalan yang halal, demikian pula mengembangkannya

harus dengan cara-cara yang dihalalkan dan disyariatkan. Islam mewajibkan atas

kepemilikan ini sejumlah kewajiban dan perintah yang bermacam-macam, seperti

4 Muhammad Nejatullah Siddiqi. Pemikiran Ekonomi Islam, suatu penelitian kepustakaan

masa kaini ( terj ) AM. Saefudin dari judul asli Muslim Economic Thinking: A survey of Literature, (

Jakarta: LIPPM, 1986 ) cet ke-I. hal.14

kewajiban zakat, memberi nafkah kepada kaum kerabat, menolong orang yang

mendapatkan musibah, dan yang membutuhkan, berpartisipasi dalam

menanggulangi berbagai persoalan masyarakat, seperti jihad dengan harta dan

kerjasama merealisasikan rasa sepenaggungan antara sesame anggota

masyarakat.5

Dalam buku Politik-Ekonomi Islam yang diterjemahkan oleh Ibnu Sholah,

Syekh Abdurrahman Al Maliki menyebutkan beberapa peran penting negara

untuk mengatasi kemiskinan. Pertama, menjamin pemenuhan kebutuhan pokok

(pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan keamanan). Jika seseorang

tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya dan keluarganya, kewajiban itu

beralih kepada kerabatnya mulai yang terdekat. Jika tidak mencukupi, diambilkan

dari harta zakat. Jika belum mencukupi, kewajiban itu beralih ke negara, yakni

wajib atas Baitul Mal memenuhinya. Negara bisa memberikannya dalam bentuk

harta secara langsung maupun dengan memberi pekerjaan.

Kedua, pengaturan negara agar semua rakyat dapat menggapai kebutuhan

pelengkap sesuai kadar kemampuan masing-masing dalam batas ketentuan

syariat. Hal ini dilakukan dengan menyediakan lapangan kerja dan segala

kemudahan berusaha kepada rakyat dalam berbagai bentuk bantuan usaha berupa

modal maupun keahlian dan pasar.

5 Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam ( terj ) Didin

Hafidudin. Dari judul asli Daurul Qiam wal Akhlaqfil Iqtishadil Islami, ( Jakarta: Rabbani Press, 1997,

cet. Ke-I, hal. 14

Misalnya membantu pemilik tanah memproduktifkan tanah itu sesuai

dengan kemampuan maksimal yang dimiliki oleh rakyat seperti dengan

mendirikan industri alat-alat pertanian, pupuk, memberi bantuan teknis, keahlian,

membangun saluran air, sarana transportasi, dan sebagainya; memberikan

berbagai bantuan kepada para pedagang untuk melakukan perdagangan baik di

dalam negeri maupun perdagangan luar negeri; serta memberikan kemudahan

agar semua rakyat dapat memanfaatkan kepemilikan umum.

Ketiga, pengaturan negara terhadap kepemilikan individu dan kepemilikan

umum. Karena itu, negara melarang individu atau swasta menguasai pemilikan

umum seperti tambang minyak dan emas . Sebab minyak dan emas merupakan

pemilikan umum yang seharusnya dikelola negara untuk kepentingan rakyat

banyak.

Mengatasi kemiskinan tentu saja tidak bisa secara parsial, namun harus

lewat perubahan sistem yang menyeluruh, yakni mengganti sistem kapitalisme

yang menjadi penyebab utama kemiskinan masyarakat dengan sistem Islam. Di

sinilah kecemerlangan Islam dalam menuntaskan problem kemiskinan. Artinya,

Islam tidak memandang bahwa kemiskinan merupakan urusan individu semata,

tetapi melibatkan negara dan sistemnya.

Permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks yang melanda dunia

ketiga, sehingga tidak luput bahwa negara Indonesia juga termasuk negara yang

penduduknya tidak sedikit mengalami kemiskinan. Oleh karena itulah penulis

tertarik untuk mengangkat masalah tersebut. Kemudian agar bagaimana tulisan ini

dapat diaplisakan dalam masyarakat.

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Mengingat banyaknya teori ekonomi Islam yang merumuskan

pengentasan kemiskinan yang digagas oleh para pemikir ekonomi Islam, maka

kiranya perlu ada pembatasan dan perumusan masalah, untuk mencapai penulisan

karya ilmiah yang sitematis dan terarah, maka pada tema karya ilmiah yang akan

diangkat pada penulisan skripsi ini akan di batasi pada pemikiran ekonomi Islam

Ibnu Khaldun mengenai upaya mengentaskan kemiskinan.

Dengan adanya pembatasan masalah tersebut, penulis kemudian akan

merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

o Bagaimanakah pemikiran ekonomi Islam Ibn Khaldun dalam

mengentaskan kemiskinan

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui konsep ekonomi islam Ibn Khaldun dalam mengentaskan

kemiskinan

2. Bagaimana karya ini dapat diterapkan dalam masyarakat

D. Metode Penelitian

Untuk mencapai penulisan karya ilmiah yang sistematis, maka dalam

penulisan ini sudah selayaknya menggunakan metode, dan untuk mengumpulkan

data penulisan, penulis akan menggunakan metode penelitian pustaka (Library

Research) sehingga penilaiannya adalah kualitatif. Dalam hal ini penulis akan

menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer

yaitu data yang diambil dari buku karya Ibn Khaldun, buku-buku ekonomi Islam,

atau buku-buku yang membahas tentang kemiskinan, sedangan data-data

sekunder yaitu data-data yang diambil dari surat kabar, artikel, makalah atau

sumber tulisan lain yang berhubungan dengan masalah ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis,

yaitu dengan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber dan

kemudian dianalisa. Proses analisa dimulai dari membaca, menelaah dan

mempelajari data-data tersebut secara seksama, selanjutnya dari proses analisa

tadi kemudian penulis mengambil suatu kesimpulan dari masalah yang bersifat

umum kepada masalah yang bersifat khusus (deduktif).

Mengenai teknik penulisan penulis mengacu pada buku Pedoman

Penulisan Skripsi, Tesis Dan Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

E. Sistematika Penelitian

Skripsi ini terdiri dari lima (V) bab, masing-masing bab memuat masalah

pokok yang akan di bahas. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan

dan Perumusan Masalah, Tujuan penelitian, Metode Penelitian,

Sistematika Penelitian.

BAB II Pandangan Umum Tentang Ekonomi Islam, yang berisikan

tentang: Pengertian Ekonomi Islam, Dasar-Dasar Ekonomi Islam,

karakteristik Ekonomi Islam, dan tujuan Ekonomi Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM KEMISKINAN, yang berisi tentang

Pengertian Kemiskinan, Sebab-Sebab Terjadinya Kemiskinan,

faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dan latar belakang adanya

kemiskinan.

BAB IV PERAN EKONOMI ISLAM DALAM MENGENTASKAN

KEMISKINAN (MENURUT IBN KHALDUN), yang

menjelaskan tentang: Riwayat Hidup Ibn Khaldun, Pemikiran

Ekonomi Islam Ibn Khaldun, dan analisis.

BAB VI PENUTUP, ini merupakan bab terakhir yang berisikan

Kesimpulan Dan Saran-Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Secara umum pengertian Bank dalam kamus besar ilmu pengetahuan

Bank (bank) adalah lembaga keuangan yang usahanya mencakup deposito,

diskonto, Investasi dan beberapa jenis financial lainya 6

Istilah Bank secara literal tidak di kenal. Istilah Bank secara bahasa di

ambil dari bahasa Itali, yaitu Banco Istilah lain yang di gunakan untuk

sebutan bank islam adalah bank syariah, secara akademik istilah islam dan

syariah mempunyai pengertian berbeda, Namun secara teknis untuk

penyebutan bank islam dan bank syariah mempunyai pengertian yang sama.

Dalam Ensiklopedi Islam. Bank islam di artikan adalah lembaga

keuangan yang usaha pokoknya memberi kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas

pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasianya di sesuaikan dengan

prinsi prinsip syariah islam7.

6 Save M. Dagun , Kamus besar Ilmu pengetahuan, (Jakarta: Lembaga Pengkajian

Kebudayaan Nusantara (LPK N), 1997), Cet 1, h.96

7 Warkum Sumitro, Asas Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait, (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2002), h.5.

Pengertian bank syariah adalah bank islam, bank yang melaksanakan

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip islam, yaitu aturan perjanjian (akad)

antara bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum islam. Sehingga

perbedaan antara bank islam (syariah) dengan bank konvensional terletak

pada prinsip dasar oprasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi

mengunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan

syariah islam, karena bunga di yakini mengandung unsur riba yang di

haramkan atau di larang oleh agama islam.

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa

keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai islam, khususnya

yang bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif seperti perjudian

(maisir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar),

berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.8

Syarif Arbi dalam bukunya juga mengenalkan bank syariah adalah bank

yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan jasa perbankan

dengan teknik perbankan yang di lakukan jauh dari yang bertentangan dengan

ajaran islam 9

8 Veithzal rivai, andria pramata veithzal, ferryN, Financial Bank (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2007), h. 758.

9 Syarif Arbi, Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, (Jakarta: Djambatan,

2003), h. 211

Berdasarkan rumusan tersebut Bank Islam atau bank syariah dapat kita

artikan bank yang tata cara pengoprasianya didasarkan pada tata cara

muamalat secara islam, yakni mengacu pada ketentuan ketentuan Al-Quran

dan Al-Hadis sedangkan muamalat, ketentuan ketentuan yang mengatur

hubungan manusia dengan manusia baik hubungan pribadi maupun hubungan

antar perseorangan dengan masyaraklat.10

Pada Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan,

menyabutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha

berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri Bank Umum

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.11

Didalam oprasionalisasinya, bank syariah harus mengikuti dan atau

berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang di lakukan di zaman

Rasulullah, Bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak di

larang oleh para ulama atau cedikiawan muslim yang tidak menyimpang dari

Al-Quran dan Al-Hadis.

2. Landasan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah

adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak

saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bungan termasuk nol

10 Warkum Sumitro, Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, Op. Cit.

11 Undang-undang No. 21 Tahun 2008

persen (perniagaan bunga sekaligus). Sungguhpun demikian kesempatan ini

belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank

baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah

mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru.

Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkannya UU

Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk

menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga

ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No.7 Tahun 1992 Tentang Bank bagi hasil yang

secara tegas memberikan batasan bahwa bank bagi hasil tidak boleh

melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil ( bunga )

sebaliknya pula bank yang kegiatan usaha tidak berdasarkan prinsip bagi hasil

tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi

hasil ( pasal 6) maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas.

Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No.21 Tahun 2008

Tentang Perbankan Syariah, yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang

akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin menkonversi dari sistem

konvensional menjadi sistem syariah.

a. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau

b. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan

kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

B. Sistem dan Mekanisme Penghitungan Bagi Hasil

1. Sistem Penghitungan Bagi Hasil

Sistem perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan

syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

a) Pengertian Profit Sharing

Istilah profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan

kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan

biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan

tersebut.12

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah

profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai

pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas

hasil usaha yang telah dilakukan.

b) Pengertian Revenue Sharing

Revenue pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh

bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif,

yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih

atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.13

Unsur yang terdapat di dalam revenue meliputi total harga pokok

12Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep, Produk dan Implementasi

Operasional Bank Syariah, (Jakarta : Djambatan, 2001), h. 264

13 Ibid

penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan

tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (capital) ditambah

dengan keuntungannya (profit).

2. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Belum adanya standar pola operasi yang dikeluarkan oleh otoritas

moneter menjadikan bank-bank syariah yang pada saat ini sudah beroperasi

melakukan adopsi atau menyusun pola operasi secara sendiri-sendiri. Ketidak

seragaman pola operasi yang diterapkan yang pada akhirnya akan

mempersulit otoritas moneter, pemilik dana serta bank yang bersangkutan

melakukan kontrol serta mengukur tingkat kepatuhan dan keberhasilan dari

usaha bank-bank tersebut.

Pada umumnya bank-bank syariah di Indonesia dalam perhitungan bagi

hasilnya menggunakan sistem bobot pada setiap dana investasi, dengan

mengalikan prosentase bobot tersebut dengan saldo rata-rata. Semakin labil

investasi tersebut semakin kecil bobot yang dikenakan, dan semakin stabil

investasi maka semakin besar bobot yang dikenakan pada investasi tersebut,

hal ini diterapkan sebagai bentuk dari pengamanan risiko pada setiap dana

invesatasi. Bobot akan mempengaruhi besarnya bagi hasil yang akan

didistribusikan sehingga akan berdampak pada bagi hasil yang akan diterima

oleh pemilik dana.14

14 Akmal Yahya, Profit Distribution, artikel diakses pada tanggal 4 november 2009

http//www.ifibank.go.id

Setiap produk syariah dapat dimanfaatkan, baik untuk penggalangan dana

maupun penyaluran dana. Namun tidak semua produk tersebut berfungsi dua

hal tersebut. Segi penyaluran dana (financing) adalah sumber penghasilan

bank, yaitu berupa earning assets. Dan dari earning assets inilah yang pada

gilirannya akan dibagihasilkan oleh bank kepada nasabah pihak ketiga

(pemilik rekening giro,deposito, dan tabungan).

C. Laporan Keuangan Bank Syriah

Dalam Islam pencatatan suatu transaksi sangatlah penting dan dianjurkan

sebagaimana dalam suarat Al-Baqarah ayat 282

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara

tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun

daripada hutangnya.15

.

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. 16

adapun jenis

15 Al-Quran Al-Karim dan terjemahnya Departemen Agama RI

16 Syafri Harahap, Sofyan Laporan Keuangan: Analisis Kritis, (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2004), h.105

laporan keuangan yang lazim dikenal adalah: Neraca atau Laporan Laba/Rugi

atau hasil usaha, Laporan Arus Kas Laporan Perubahan posisi Keuangan.17

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang di sajikan

dalam laporan keuangan terebut dapat di pahami, relevan andal dan dapat di

perbandingkan. Akan tetapi perlu di sadari pula bahwa laporan keuangan

menyediakan semua informasi yang mungkin di butuhkan oleh pihak-pihak

yang berkepentingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan

hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masalalu dan tidak

wajib menyediakan informasi non keuangan walaupun demikian dalam

beberapa hal bank perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh

keuangan masa depan18

Sedangkan bagi para analis laporan keuangan merupakan media yang

paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan.

Dan seandainya di lakukan iapun tidak akan dapat mengetahui banyak tentang

situasi perusahaan oleh karena itu yang paling penting adalah media laporan

keuangan, laporan keuangan inilah yang menjadi bahan sarana informasi

(screen) bagi analis dalam proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan

dapat mengambarkan posisi keuangan perusahaan dalam priode tertentu.

17 Ibid.

18 Syafri Harahap, Sofyan, Wiroso Muhammad Yusuf Akuntansi Perbankan Syariah

(Jakarta: Lembaga Pengembangan Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (LPFE Usakti), 2005), Cet I,

h. 22

Laporan keuangan menggambarkankondisi keuangan dan hasil usaha

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangkawaktu tertentu.

2. Jenis laporan Keuangan

Adapun jenis- jenis laporan keuangan yang lazim di kenal di antaranya

sebagai berikut:19

a. Daftar neraca yang mengambarkan posisi keuangan perusahaan pada

satu tanggal tertentu.

b. Perhitungan Laba/Rugi yang mengambarkan jumlah hasil, biaya dan

Laba/Rugi perusahaan pada suatu priode tertentu.

c. Laporan sumber dan penggunaan dana. Di sini di muat sumber dana

pengeluaran perusahaan selama satu priode.

d. Laporan Arus Kas. Di sini di gambarkan sumber dan penggunaan kas

dalam satu priode.

e. Laporan Laba Ditahan, menjelaskan posisi laba di tahan yang tidak di

bagikan kepada pemilik saham.

f. Laporan perubahan modal, menjelaskan perubahan posisi modal baik

saham dalam PT atau modal dalam perusahaan perseroan.

3. Laporan Neraca

Laporan neraca atau daftar neraca di sebut juga laporan posisi keuangan

perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan modal

19 Syafri Harahap, Sofyan, Laporan Keuangan: Analisis Kritis, Op.Cit.

pada saat tertentu. Laporan ini bias di susun setiap saat dan merupakan

opname situasi posisi keuangamn pada saat itu. Isi laporan neraca sebagai

berikut20

- Asset (Harta Aktiva)

- Liabilities (Kewajiban / Utang)

- Off Balance Sheet

4. Laporan Laba/Rugi

Dalam literature akuntansi, laporan laba rugi di turunkan dari istilah

Profit and loss statement, earning statement, operations statement, income

atau statement.21

Setiap jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun, perusahaan perlu

memperhitungkan hasil usaha perusahaan yang di tuangkan dalam bentuk

laporan laba rugi. Hasil usaha di dapat dengan cara membandingkan

penghasilan dan biaya selama jangka waktu tertentu. Besarnya laba atau rugi

akan di ketahui dari hasil perbandingan tersebut

D. Aspek Modal Bank Syariah

1. Modal Inti

Modal inti (Tier 1) terdiri dari22

:

20 Ibid, h. 107

21 Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Media Grafika, 2006), h.31

a. Modal Setor, yaitu modal yang di setor secara efektif oleh pemilik.

Bagi bank memiliki koperasi , modal setor terdiri dari simpanan

pokok dan simpanan wajib para anggotanya.

b. Agio Saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai

nominal saham.

c. Modal sumbangan, yaitu modal yang di peroleh kembali dari

sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan

harga (apabila saham tersebut di jual)

d. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang di bentuk dari penyisihan

laba yang di tahan dengan persetujuan RUPS.

e. Cadangan Tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang di sisihkan

untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.

f. Laba Ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh

RUPS di putuskan untuk tidak dio bagikan

g. Laba Tahun Lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang

belum di tetapkan penggunaanya oleh RUPS; jumlah laba tahun

lalu hanya di perhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila

tahun lalu rugi harus di kurangkan terhadap modal inti.

22 Arifin, Zaenal, Dasar- dasar Manajemen Bank Syariah,( Jakarta: Raja Grafindo Persada,

2002), Cet.1, h.140.

h. Laba Tahun Berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang di peroleh

dalam tahun berjalan. Laba ini di perhitungkan hanya 50% sebagai

modal inti

i. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan

keuanganya dikonsulidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan

setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak

perusahaan tersebut.

2. Modal Pelengkap

Modal pelengkap (tier 2) terdiri atas cadangan-cadangan yang di bentuk

bukandari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan

dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa23

:

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap

b. Cadangan penghapusan aktiva yang di klasifikasikan.

c. Modal pinjaman yang mempunyai cirri-ciri:

1. Tidak di jamin oleh bank yang bersangkutan dan di

persamakan dengan modal dan telah di bayar penuh.

2. Tidak dapat di lunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan

BI.

3. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal

memikul kerugian bank.

23 Ibid, h. 141

d. Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Ada pinjaman tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank.

2. Mendapat persetujuan BI.

3. Tidak di jamain oleh bank yang bersangkutan.

4. Minimal berjangkawaktu 5 tahun.

5. Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI.

6. Hak tinggi dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir

(kedudukanya sama dengan modal).

Modal pelengkap ini hanya dapat di perhitungkan sebagai modal setinggi-

tingginya 100% dari jumlah modal inti.

Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi,bank

syariah tidak dapat mengkategorikanya sebagai modal, karena pinjaman harus

tunduk pada prinsip qard dan qard tidak boleh di beri syarat-syarat seperti

cirri-ciri di atas atau syarat-syarat yang di haruskan dalam ketentuan tersebut.

3. Fungsi Modal Bank

Modal bank mempunyai tiga fungsi di antaranya:

a. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian oprasional dan kerugian

lain nya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap

kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan

para deposan

b. Sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini

merupakan pertimbangan oprasional bagi bank sentral sebagai regulator

untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu

nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk

melakukan diverifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap

kegagalan kredit dari satu individu debitur.

c. Modal menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk

mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relative dalam meng

hasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor di

perkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas.

para partisipan pasar membandingkan Return on Investment di antara

bank-bank yang ada.

Sedangkan menurut Brenton C. Leavitt, Staf Dewan Gubernur Federal

Reserve, sebagaimana yang di kutip oleh zainul Arifin ada empat fungsi

modal Bank.24

a. Untuk melindungi Deposan yang tidak di asuransikan, pada saat bank

dalam keadaan Insolvable dan Liquidasi.

b. Untuk menyerap kerugian yang tidak di harapkan guna menjaga

kepercayaan kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroprasi.

c. Untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainya yang di

perlukan guna menawarkan pelayanan bank.

24 Ibid, h. 136.

d. Sebagai alat pelaksana peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak

tepat.

E. Pengakuan Pendapatan

Saat pengakuan pendapatan merupakan penentuan yang sangat kritis bagi

suatu perusahaan, mengingat kesalahan dalam penentuan metode pengakuan

pendapatan yang di gunakan akan berakibat pada kelayakan laba priodik. Proses

terbentuknya pendapatan berjalan bersamaan dengan semua tahap kegiatan

operasi perusahaan dan pengaruh tiap tahap kegiatan terhadap pendapatan adalah

sebanding dengan biaya yang melekat pada elemen kegiatan tersebut.

Pendapatan dan biaya bank merupakan suatu ukuran seberapa besar kegiatan

oprasional perbankan yang telah di lakukan selama satu priode. Besarnya

pendapatan bank mencerminkan sejauh mana manajemen telah berprestasi dalam

menciptakan semakin giat manajemen dalam menciptakan pendapatan bagi bank.

Pada dasarnya pengakuan pendapatan erat hubungan dengan dua hal yaitu

arus masuk dan waktu. Berdasarkan hal ini timbul pengakuan pendapatan dengan

metode cash basis dan metode accrual basis.25

1. Metode Cash Basis

Pengakuan pendapatan dengan metode cash basis, hanya di lakukan jika

terdapat ketidak pastian yang besar mengenai pengumpulan piutang yang

25 Tuti Lestari, Dampak Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Terhadap Laba yang

di peroleh, (Bandung: 2000, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tridarma), h.24.

timbul dari penjualan barang dan jasa, misalnya belum berpindahnya hak

atas barang. Dalam metode cash basis pendapatan di akui pada saat kas di

terima atau di bayarkan.

Pendapatan dari penjualan dapat diakui setelah di terima uang secara

tunai bias di laukukan dalam kondisi jika nilai aktiva yang di terima sebagai

pembayaran produk yang di serahkan tidak dapat di ukur secara tepat dan

jika masih ada biaya yang materi jumlahnya yang masih di lakukan dan

biaya-biaya ini tidak dapat di taksir jumlahnya secara tepat.26

2. Metode Accrual Basis

Untuk mencapai tujuanya laporan keuangan di susun berdasarkan atas

dasar akrual basis. Dengan dasar ini, pengeruh transaksi dan peristiwa lain di

akui pada saat terjadi perpindahan barang dan jasa bukan pada saat uang di

terima dan di catat dalam catatan akuntansi dan di laporkan dalam priode

akuntansi yang bersangkutan.27

Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam standar Akuntansi Keuangan, 1996,

hal.1.2, menyatakan yang di kutip oleh Tuti Lestari Menyatakan bahwa28

Pengakuan aktiva Kewajiban, Pendapatan, dan beban serta

perubahanya di akui pada saat terjadi, tidak pada saat uang di terima

26 Ibid, h.25

27 Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan

PSAK dan PAPSI, (Jakarta: Grasindo, 2005), h. 29.

28 Tuti Lestari, Dampak Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Terhadap Laba yang di

peroleh, Lok Cit. h.25

atau di bayarkan, dan di catat dan berpengaruh pada laporan

keuangan pada priode berjalan.

Pendapatan dari transaksi penjualan dapat di akui pada saat perpindahan

barang dan jasa bias di lakukan bila harga produk sudah pasti, prodak telah

berada di luar perusahaan dan aktiva baru sudah menggantikanya, biaya

pembuatan produk dan biaya pelepasan sudah dapat ditemukan.

Dasar akrual menyatakan bahwa dalam menentukan laba priodik dan

posisi keuangan suatu unit usaha, akuntansi mendasarkan diri pada

pengukuran dan penandingan secara ekonomik pendapatan dan beban.

Menurut Sprouse dan Moonitz yang di kutip Tuti Lestari mengemukakan

konsepnya sebagai berikut29

Pendapatan harus di hubungkan dengan priode di mana kegiatan

ekonomi di perlukan guna menghasilkan dan mengeluarkan barang

atau jasayang telah selesai, dengan syarat bahwa pengakuan secara

objektif atas hasil kegiatan tersebut telah di capai. Kedua kndisi ini

yaitu pencapaian kegiatan ekonomi utama dan objektivitas

pengukuran, dapat di penuhi pada tahapan kegiatan yang berbeda

pada kasus yang berbeda, kadang-kadang pada saat pengiriman

barang atau penyerahan jasa atau dalam kasus lain dapat terjadi

pada titik waktu yang lebih awal.

Konsep di atas menganjurkan bahwa pendapatan dapat di akui pada saat

pencapaian kegiatan ekonomi utama dan pengukuranya telah di tentukan

secara objektif. Alternatif lain dalam masalah pengakuan pendapatan pada

saat pencapaian kegiatan ekonomi utama adalah dengan konsep saat krisis

telah di ambil atau pekerjaan yang sulit telah di lakukan.

29 Ibid.

Untuk menentukan kapan pendapatan dari hasil kegiatan perusahaan

tersebut diakui, di perlukan suatu keputusan yang tepat sehingga memenuhi

syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan jenis, sifat, serta aktivitas

perusahaan, missalnya pendapatan dan beban bunga di akui secara akrual

kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainya yang non

perfoming. Artinya pendapatan dari aktiva produktif non perfoming yang

belum di terima tidak dapat di akui sebagai pendapatan dalam priode

laporan.

Secara umum pendapatan di akui pada saat realisasinya. Yang dapat di

jabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Pendapatan dari transaksi penjualan produk di akui pada tanggal

penjualan, biasanya tanggal penyerahan produk kepada langganan

menjadi patokan.

b. Pendapatan atas jasa yang di berikan oleh perusahaan jasa di akui pada

saat jasa tersebut di lakukan dan dapat dibuatkan fakturnya. Dalam hal

adanya uang muka di akui sebagai hutang.

c. Imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva atau sumber ekonomi

perusahaan oleh pihak lain seperti pendapatan bunga, sewa, royalti, di

akui sejalan dengan berjalanya waktu atau pada saat di gunkanya

aktiva yang bersangkutan.

d. Menurut PSAK No. 23 Pendapatan dari penjualan barang di akui bila

kondisi-kondisi sebagai berikut terpenuhinya yaitu:

1. Perusahaan telah memindahkan risiko secara siknifikan dan telah

memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli.

2. Perusahaan tidak lagi mengelola atas barang yang di jual.

3. Jumlah pendapatan tersebut dapat di ukur dengan andal.

4. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang di hubungkan dengan

transaksi akan mengelir kepada perusahaan tersebut.

5. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan

transaksi penjualan dapat di ukur dengan andal.

Pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dagangan seperti,

penjualan aktiva tetap atau surat berharga di akui pada tanggal

penjualan

Dari teori pendapatan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pengakuan

pendapatan adalah:

1. Captured / terikat. Di mana pendapatan tersebut di akui kalau

pendapatan tersebut sudah / terikat pada si pembeli yang biasanya di

dasarkan pada suatu perjanjian antara pembeli dan penjual yan di buat

sedemikian rupa sehingga kalau salahsatu pihak membatalkanya akan

mendapatkan sangsi yang berat. Dengan demikian bias dikatakana

bahwa perjanjian itu tidak akan di batalkan.

2. Measubrable / dapat diukur. Di mana barang atau jasa yanga dijual

dapat diukur karena adanya kepastian dan biasanya pengukuran

tersebut di jabarkan dalam bentuk uang dalam hal ini pengukuranya

adalah rupiah.

3. Erned / terhimpun. Di mana prestasi dari sipenjual telah / hampir di

nikmati pembeli atau dengan kata lain penjual sudah berhak atas

pendapatan tersebut tanpa melihat apakah sudah di bayar atau belum.

F. Laba

Bagi perusahaan yang bertujuan untuk mencari keuntungan laba merupaskan

hal penting sekaligus menjadi tujuan pokok pendirian perusahaan. Untuk dapat

mencapai laba yang di harapkan, diperlukan perhatian yang cermat terdapat

pendapatan dan biaya sebagai unsure-unsur laba. Dan juga di butuhkan

pengukuran yang wajar atas keduanya agar dapat di peroleh perhitungan

perhitungan laba yang tetapsetiap priode.

Pada dasarnya laba merupakan kelebihan pendapatan atas biaya yang terjadi

selam satu priode akuntansi. Semua perhitungan ini akan terlihat dalam laporan

laba rugi perusahaan.

1. Pengertian Laba

Di lihat dari segi penghasilanya laba dapat di bagi kedalam dua bagian

yaitu:

a. Laba yang sudah di realisasikan. Yaitu laba yang sudah bias di akui yang

terjadi karena adanya transaksi penjualan.

b. Laba yang belum di realisasikan. Yaitu laba yang terjadi karena

peningkatan kekayaan, sebagai akibat dari kenaikan aktiva dan belum

terjadi transaksi penjualan.

Laba di anggap sebagai pedoman bagi kebijakan deviden dan penahan laba

perusahaan. Laba di akui sebagai indicator dari jumlah maksimum yang harus

di bagikan kepada deviden dan di tahan untuk perluasan perusahaan atau

investasi perusahaan dan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

Selain itu laba juga di pandang sebagai ukuran efisiensi dan ukuran

kepengurusan manajemen atas sumber daya suatu kesatuan.

Menurut Syofyan Syarif dalam bukunya, Teori Akuntansi, 1999, hal 147,

mendefinisikan laba sebagai berikut:

Perbedaan revenue yang di realisasi yang timbul dari transaksi

pada priode tertentu di harapkan dengan biaya yang di keluarkan

pada priode tersebut.30

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa laba merupakan suatu

kelebihan pendapatan atau keuntungan yang layak di terima oleh perusahaan,

karena perusahaan tersebut telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan

pihak lain pada jangka waktu tertentu.

Dalam perhitungan laba rugi dikenal dua konsep yang dapat dipakai.

Konsep tesebut adalah:

30 Sofyan Syarif, Teori Akuntansi, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Fakultas Ekonomi

Universitas Trisakti (LPFE Usakti)1999), h.147.

a. All Inclusive Concept Of Income, merupakan konsep yang menyajikan

laba, dimana didalamya ditujukan keseluruhan pendapatan dan biaya

yang berasala dari operasi normal perusahaan, serta pendapatan dan

biaya yang berasal dari luar perusahaan.

b. Current Operating Concept Of Income, merupakan konsep yang

menyajikan laba, di mana didalamnya hanya di perlihatkan pendapatan

dan biaya dari oprasi normal perusahaan. Pada bentuk all inclusive

concept of income, pendapatan dan biaya dari luar oprasi normal di

masukkan juga dalam perhitungan laba rugi, karena laba bersih di

anggap mencakup semua transaksi yang berhubungan dan

mempengaruhi naik turunya pemilikan modal. Kecuali pembagian

deviden dan transaksi modal lainya, sedangkan dalam bentuk current

oprating concept of income, pendapatan dan biaya dari luar oprasi

normal disajikan tersendiri dalam laporan laba di tahan.

2. Komponen Komponen Laba

Smith dan sekousen menyebutkan bahwa komponen-komponen laba adalah

sebagai berikut:

a. Pendapatan.

Arus masuk atau penambahan lain atau aktiva suatu entitis atau

penyelesaian kewajibannya ( kombinasi keduanya) yang berasal dari

penyerahan atau produksi barang pemberian jasa, atau aktifitas lain yang

merupakan oprasi utama atau oprasi yang berkelanjutan dari suatu entitas.

b. Beban.

Arus keluar atau pemakaian lain aktiva atau terjadinya kewajiban

(kombinasi keduanya) yang berasal dari penyerahan atau produksi

barang, pemberian jasa, atau aktifitas lain yang merupakan oprasi utama

perusahaan.

c. Keuntungan.

Kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi yang

feriferal atau isidental pada suatu entitas dan transaksi lain serta

situasi lain yang mempengaruhi entitas kecuali yang di hasilkan

dari pendapatan dan investasi pemilik.

d. Kerugian.

Penurunan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi feriferal

atau isidental pada suatu entitas serta situasi lain yang mempengaruhi

entitas kecuali dari beban atau distribusi kepada pemilik.

3. Tujun Pengukuran Laba

Pelaporan laba suatu perusahaan mempunyai dua tujuan yaitu tujuan utama

dan tujuan khusus. Tujuan utama dari pelaporan laba ini adalah untuk

memberikan informasi yang berguna bagi yang paling yang berkepentingan

dengan laporan keuangan.

Sedangkan khususnya adalah:

a. Penggunaan laba sebagai pengukuran efesiensi manajemen.

b. Penggunaan angka laba untuk membantu meramalkan keadaan usaha dan

distribusi deviden dimasa datang.

c. Penggunaan untuk perhitungan pajak .

d. Penggunaan laba sebagai pengawasan perusahaan yang berhubungan

dengan kepentingan umum.

e. Penggunaan laba sebagai sarana bagi ekonomi untuk mengevaluasi sumber

daya.

G. Kecukupan Modal / Capital Adquacy Ratio (CAR) Pada Bank

1. Pengertian CAR

Definisi Kecukupan modal dapat di artikan sebagai jumlah modal minimal

yang harus di miliki oleh suatu bank sehingga kepentingan para deposan dapat

di lindungi dari ancaman terjadinya Insolvensi kegiatan usaha perbankan,

namun demikian sejauh ini belum ada ukuran baku terhadap modal yang sehat

(capital adequacy ) yang berlaku secara universal, ini sisebabkan antara lain:

a. adanya perbedaan dalam menerjemahkan komponen-komponen yang

dapat di kategorikan sebagai modal.

b. Pengertian adequacy yang relative jumlah modal 10% dari keseluruhan

aktifa dinilai cukup bagi suatu bank, namun tidak cukup bagi bank lain.

c. Perbedaan dalam pengukuran risiko Insolvensi, risiko insolvensi banyak

di pengaruhi oleh kualitas protofolio.

Capital Adequacy Ratio atau CAR adalah rasio kewajiban pemenuhan

modal minimum yang harus di miliki oleh Bank.

Untuk saat ini minimal CAR sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut

risiko (ATMR) atau di tambah dengan risiko oprasional ini tergantung pada

kondisi bank yang bersangkutan.

Manajemen permodalan (Capital Adequacy Ratio dan LDR) dan BI

menetapkan standar penilaian permodalan dengan menggunakan CAR. CAR

untuk mengukur kemampuan permodalan yang ada serta menutup

kemungkinan kerugian dalam kegiatan perkreditan dan perdagangan surat surat

berharga. Semakin besar ketentuan minimum CAR yang di tetapkan oleh BI

maka semakin besar pula modal yang harus di sediakan.

2. Ketentuan Standar CAR

Ketentuan setandar Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan

nasional pada saat ini adalah sebesar 8 persen nilai ini di peroleh dengan

memperhitungkan kebutuhan modal di dasarkan pada ATMR

(AktivaTertimbang Menurut Risiko) pengertian aktiva dalam perhitungan ini

mencakup aktiva yang tercantum dalam neraca on balance sheet maupun

aktiva yang bersifat administratif off balance sheet sebagaimana tercermin

pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan atau komitmen yang di

sediakan oleh bank bagi pihak ketiga.

Penghitungan kebutuhan modal bank di lakukan sebagai berikut:

a. Kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan ATMR yang

merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva

administrativ.

b. ATMR aktiva neraca di peroleh dengan cara mengalikan nilai nominal

aktiva yang bersangkutan dengan bobot resiko masing-masing aktiva.

c. ATMR aktiva administratif di peroleh dengan cara mengalihkan nilai

nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan risiko.

d. Rasio modal bank di hitung dengan cara membandingkan modal bank

(modal inti dan modal pelengkap) dengan ATMR.

e. Dari hasil perbandingan tersebut pada huruf (d) akan dapat di ketahui

apakah bank yang bersangkutan memenuhi ketentuan penyediaan modal

minimum bank atau tidak31

Islamic Financial Services Board menerbitkan standar rasio kecukupan

modal minimum (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 8 persen yang berlaku

efektif tahun 2007.32

Bank Indonesia pun demikian menetapkan standar

kecukupan moda CAR sebesar 8 persen, artinya jika bank memiliki modal Rp

31 Dalan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Lembaga Pengembangan

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFEUI), 1999), Edisi kedua, h.116-117

32 http://www2.kompas.com

Modal Inti (Tier 1) +Modal Pelengkap (Tier 2)

Sehingga CAR =

ATMR on balance sheet + ATMR of balance sheet

8 Milyar maka ia diperkenankan untuk menghimpun dana hingga sebesar Rp

92 milyar dari masyarakat. Pada 1993, CAR pada BMI tercatat sebesar 75,9%

dan pada 1994 turun menjadi 41,9 %. ini berarti bahwa BMI masih mempunyai

kesempatan yang cukup besar untuk menghimpun dana masyarakat. Tapi ini

juga berarti bahwa bank masih tergantung pada modal sendiri, karena modal

sendiri masih sebesar 41,9 % dari dana yang tersedia di tangan untuk

dipinjamkan.33

H. Macam-macam Risiko

Dalam melakukan kegiatan bisnis secara normal, sesuatu perusahaan

perbankan menghadapi kemungkinan resiko serius yang dapat mengancam

keadaan statutory solvency nya. Resiko resiko yang dapat mempengaruhi

solvabilitas tersebut dapat dikelompokkan kedalam empat kategori resiko yang

luas, yang dikenal sebagai contingency risk, atau C risk. untuk melindungi

kemampuan keuangan perusahaan perbankan, para financial manager memuaskan

perhatian mereka pada pengelolaan risiko risiko tersebut.

C 1 risk atau assets risk adalah risiko rugi pada suatu investasi untik alasan

selain dari pada perubahan suku bunga pasar. Contoh dari C 1 risk adalah

saham yang dimiliki suatu perusahaan akan kehilangan nilai pasarnya dan

risiko dimana penerbit obligasi melakukan wanprestasi dan tidak memnuat

jadual pembayaran obligasi. Perusahan perbankan mengelola risiko asset

33 Dawam Rahardjo, Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: Lembaga Studi

Agama dan Filsafat (LSAF), 1999) h.415.

dengan mengevaluasi kemungkinan investasi secra hati hati,

menginvestasikan asset mereka dengan jumlah yang besar di dalam investasi

yang bernutu tinggi, serta mengalokasikan dana untuk seluruh kategori

investasi yang berbeda.

C -2 risk atau pricing risk, disebut juga insurance risk (risiko perbankan

yaitu risiko dimana pengalaman nyata perusahaan perbankan dalam tingkat

kematian atau biaya biaya akan sangat berbeda dari perkiraan, menyebabkan

perusahaan perbankan tersebut menderita kerugian material atas produk

tersebut. Perusahan perbankan jiwa menglola C 2 risk dengan merancang

dan menetapkanharga produk sercara pantas, menjaga praktek praktek

underwriting dan reperbankan yang baik, serta megendalikan pengeluaran

pengeluaran mereka secara hati hati.

C 3 risk atau interest rate risk adalah resiko kerugian yang disebabkan

oleh perubahan suku bunga pasar. Contoh interest rate risk adalah (1)

kerugian penjualan suatu obligasi pada saat pada saat suku bunga pasar naik,

(2) ketidakmampuan suatu perusahaan perbankan untuk memperoleh tingkat

pendapatan asetnya yang sama dengan atau lebih besar dari pada suku bunga

yang dijamin di dalam kontrak perbankannya, dan (3) disintermediation

(disintermediasi) yang merupakan suatu fenomena dimana nasabah memindah

uangnya dari suatu perusahaan perantara keuangan (dalam hal ini perusahaan

perbankan) ke perusahaan perantara lain untuk menghasilkan bunga yang

lebih tinggi. Perusahaan perbankan mengelola C 3 risk melalui praktek

praktek asset- liability management yang efektif.

C 4 risk adalah general business risk, yaitu risiko kerugian yang

diakibatkan oleh praktek praktek bisnis umum yang tidak efektif atau faktor-

faktor lingkungan di luar kendali perusahaan. Contoh dari general bussiness

risk adalah manajemen yang tidak efisien, kerugian karena adanya pemalsuan

dan litigasi, perubahan undang undang perpajakan, penurunan ekonomi dan

bencana alam. Perusahan mengendalikan beberapa C 4 risk dengan

menugaskantim manajemen yang bermutu tinggi dan berpengalaman untuk

mengendalikan biaya usaha, melaksanakan pertimbangan manajerial yang

sesuai, mendukung perilaku etis, memantau hasil hasil keuangan serta

melakukan audit internal dan eksternal.

Untuk memantau solvabilitas setiap perusahan perbankan untuk

mengidentifikasikan perusahan yang memiliki kemungkinan untuk mengalami

masalah, maka digunakan rasio modal tertimbang.

Biasanya perusahaan perbankan menetapkan sasaran modal mereka

jauh diatas tingkat minimum yang dipersyaratkan regulator perbankan.

Sasaran solvabilitas lainnya adalah menjaga peringkat industri perusahan, atau

mencapai peringkat yang lebih tinggi, yang diberikan oleh lembaga

pemeringkat perbankan. Lembaga pemeringkat sangat menekankan

solvabilitas dan peringkat yang mereka berikan biasanya mencerminkan

modal perusahaan perbankan.

I. Aktifa Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

ATMR adalah salah satu instrumen yang dapat meningkatkan modal bank,

ATMR adalah faktor pembagi (denominator)dari modal bank (nomerator) yang di

gunakan untuk mengukur CAR bank, seberapa besar kemampuan modal bank

mampu mengcover aktiva-aktiva beresiko bank.

Dalam membiayai aktivanya modal bank di Hadapkn pada tingkat risiko

aktiva, baik yang beresiko rendah maupun resikonya lebih tinggi tingkat risiko

tersebut di bedakan kedalam empat kategori yaitu:

1. Kategori 1 (0 %) merupakan meliputi aktiva yang tidak berresiko (risik-free

assets) seperti: Uang kas dan faluta asing, emas, tagihan yang dijamin oleh

pemerintah.

2. Kategori 2 (20 %) berupa aktiva yang beresiko yang sangat kecil (Very low-

risik assets) seperti: kas dalam tagihan, tagihan yang di jamin oleh

pemerintah daerah atau lembaga yang diseponsori oleh pemerintah.

3. Kategori 3 (50 %) yaitu aktiva yang lebih beresiko ( Risik assets) seperti:

pendapatan obligasi, atau tagihan sejenis yang berasal dari kewajiban

pemerintah atau pemerintah daerah.

4. Kategori 4 (100 %) yaitu aktiva dalam kategori risiko tinggi seperti: seluruh

tagihan swaktu , semua aktiva tetap, peralatan, dan lainnya yang sejenis.34

Dalam menelaah ATMR pada bank syariah terlebih dahulu harus di

pertimbangkan bahwa aktifa bank syariah dapat di bagi atas:35

1. Aktifa yang didanai oleh modal bank dan / atau liabilitas (wadiah atau qard

dan sejenisnya)

2. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (Profit and Loss Sharing

Investment Account) yaitu mudhorobah (Mudhorobah muqayadah yang di

catat pada rekening administrative / off balance sheet)

J. Return On Equity (ROE)

Return on equity atau yang sering di sebut rentabilitas modal, adalah

perbandingan antara jumlah laba yang tersedia bagi pemilik modal sendiri di satu

pihak dengan jumlah modal sendiri yang menghasilkan laba tersebut. Di lain

pihak laba yang di perhitungkan untuk mengukur REO adalah laba yang tersedia

bagi pemegang saham perusahaan.

Pemilik sebagai orang yang sangat bertanggung jawab terhadap keberadaan

perusahaan tentunya menginginkan rentabilitas yang tinggi untuk itu maka

34 Hatif Hadikoesomo, Deposito Mudhorobah Sebagai Kuasi Modal Bagi Bank Syariah;

Suatu tinjauan teoritis dan kemungkinan penerapanya, makalah pendidikan sekolah staf dan pimpinan

BI angkatan XXV, Jakarta:2002, Perpustakaan Riset BI, h.15.td

35 Tazkiya Institute dan BI, Kajian Regulasi dan Prodak Perbankan Syariah sebagai Bahan

Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah, Jakarta: 2003, h.37-40. td.

pemilihan untuk sumber-sumber pembelanjaan yang di lakukan hendaknya dapat

mempertinggi rentabilitas modal sendiri.

REO juga dapat di artikan laba yang di tahan atau di Investasikan kembali,

laba tersebut bias menghasilkan tingkat keuntungan.

Sementara itu sutrisno (2000:267) menyatakan ROE yaitu kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang di miliki,

sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendirilaba yang

di perhitungkan adalah laba bersih setelah di potong pajak atau earning after

taxes.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk didirikan pada tahun 1991, diprakarsai

oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai

kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen

Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha

Muslim, pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk juga menerima dukungan

dari masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp.

84 miliar pada saat penandatanganan akta Pendirian Perseroan. Selanjutnya, pada

acara silaturahmi peringatan pendirian tersebut di Istana Bogor, diperoleh

tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal

senilai Rp. 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya berselang dua tahun setelah didirikan,

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil menyandang predikat sebagai Bank

Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank

syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk

yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 1990-an, negara Indonesia dilanda krisis moneter yang

memporak-porandakan pula sebagian besar perekonomian negara-negara di Asia

Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen

korporasi. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk pun terimbas dampak krisis. Di

tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan

mencatat rugi sebesar Rp. 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp.

39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal disetor.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, PT. Bank Muamalat Indonesia,

Tbk mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic

Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS

tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham PT.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999

sampai dengan tahun 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan

sekaligus keberhasilan bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Dalam kurun

waktu tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk berhasil membalikkan

kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, di

tunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat,

serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni.

B. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual,

dikagumi di pasar rasional.

Misi

Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syariah dunia dengan

penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi

investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder.

Pada tahun 2003, PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk membuat sebuah

komitmen untuk memurnikan proses perbankan dan layanannya agar sepenuhnya

sesuai dengan tatanan perbankan syariah. Berbagai kebijaksanaan, tata laksana

dan produk PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dikaji secara menyeluruh untuk

dibandingkan dengan kaidah syariah yang telah digariskan. Pada tahun 2004,

upaya pemurnian PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk telah selangkah lebih maju.

Berangkat dari visi dan misi diatas, BMI menyusun nilai-nilai pokok spiritual

sebagai panduan bagi seluruh anggota kru dalam bertindak dan bertingkah laku.

C. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

1. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : KH. Sahal Mahfudz

Anggota : KH. Ma`ruf Amin

Anggota : Prof. DR. H. Muardi Chatib

Anggota : Prof. DR. H. Umar Shihab

2. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Drs. H. Abbas Adhar

Komisaris : Drs. H. Syaiful Amir, Ak. MBA

Komisaris : Prof. H. Korkut Ozal

Komisaris : H. Iskandar Zulkarnain, SE, Msi.

Komisaris : H. Zainul Bahar Noor, SE

3. Dewan Direksi

President Director : H. A. Riawan Amin, MSc

Finance and Administration Director : H. M. Hidayat, SE, Ak.

Business Director : Ir. H. Arviyan Arifin

Compliance and Corporate Support Director : Ir. H. Andi Buchari, MM

Director : Drs. U. Saefuddin Noer

Director : Ir. H. Herbudhi S. Tomo

Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Laporan Tahunan 2007

Shareholders Meeting

Board of Commissioners Sharia Supervisory Board

President Director

Business Unit

Opr. Head Office Coord.Branches

Offices

DPLK

KPNO

IAG

Business

(Policy & Support)

Compliance & Corporate

Support

Business

(Net & Alliance)

Business (Funding &

Individual)

Resident Auditor Adm & IT System Data Control Financing & Treasury Monitoring & Audit Analysis Administration

& Financing

Network & Alliance

Network Alliances (POS, Da`i

Muamalat,

Pegadaian)

Shar-e & Gerai Optimizing

Virtual Banking Operation

Business

Development

System Developm &

SOP

Product Dev & Maintenance

Administration

MIS & Tax Personel Adm &

Logistic

Informaation & Technology

Technical Support & Data Center

Opr. Supervision & SOP

Financing & Settlement

Financing Supervision & SOP F.I & Sharia Financial

Institution

Compliance & Risk Management

KYC Unit

Corporate Support

Sommunication & Public Relation

Corp. Legal & Investor Relation

Protocolar & Internal Relation

Corporate Planning

Keterangan Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk:

1. Sharia Supervisory Board

Badan ini berfungsi memeriksa dan mengawasi apakah perbankan tersebut

melakukan aktivitas operasionalnya sesuai dengan nilai-nilai syariah

2. Board of Commissioners

Badan ini bertugas mengawasi perseroan serta memeriksa laporan dari

presiden direktur sekaligus melaporkannya secara tahunannya ke Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS)

3. Board of Director

a. President Director

Pejabat pelaksana yang secara langsung bertanggung jawab atas

kelancaran kegiatan operasional bank dan pengambilan keputusan

tertinggi yang membawahi direktur muda

b. Business Director

Pejabat yang bertanggung jawab mengambil keputusan di bidang bisnis

c. Compliance and Corporate Support Director

Bertanggung jawab memastikan kepatuhan bank dalam beroperasi sesuai

dengan prosedur dan aturan-aturan yang berlaku, serta membuat laporan

yang akan diajukan ke Bank Indonesia, dalam hal ini Compliance &

Corporate Support Director tidak melakukan aktivitas bisnis maupun

aktivitas lainnya atau tidak terjun langsung dalam operasional untuk

membantu tugasnya, maka dibentuklah tim kerja dengan struktur

tersendiri. Didalamnya yakni Corporate Support Group dan kumpulan

beberapa orang yang dijadikan staff pembantu untuk Compliance.

4. Internal Auditor

Bertanggung jawab ke President Director, memberikan data ke Compliance

and Corporate Support Director dan melakukan monitoring, memeriksa dan

menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang efektif atau

kehandalan sistem pengendalian intern maupun perbaikan pelaksanaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, dibentuklah satuan kerja Audit Internal yang

bersifat independen dengan bagian lainnya dan mampu berkomunikasi

langsung dengan dewan komisaris

5. Corporate Support Group

Menyiapkan dan melaksanakan legal action atas kebijakan manajemen,

memberikan masukan dalam penyusunan manual, akad dan keputusan

perusahaan yang terkait dengan aspek hukum, meningkatkan pengetahuan dan

pemahaman positif terhadap PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk meraih

dukungan moril dan materiil dari stakeholders maupun new investors,

membangun kedekatan dan citra positif PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

6. Financing and Settlement Group

Mempromosikan produk baru, mengumpulkan opini dari Syariah Supervision

Board, membangun hubungan dengan institusi luar, melaporkan anggaran dan

jurnal laporan tahunan, mengevaluasi portofolio, memonitor NPL.

7. Business Development Group

Menjaga likuiditas pada posisi stabil, mencapai target posisi funding and

lending, meningkatkan customerbased sector retail, meningkatkan kualitas

layanan di front office, mengembangkan produk funding, meningkatkan

competitiveness and product image, menyusun manual operasi baik untuk

produk funding, produk lending maupun layanan.

D. Prinsip Operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai lembaga perbankan Islam,

dalam menjalankan kegiatan usahanya mempunyai tiga prinsip operasional, yaitu:

1. Sistem bagi hasil

Sistem bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara

pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.36

Pada

pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara penyimpan dana dengan bank

sebagai pihak yang mengelola dana. Pembagian hasil usaha ini juga dapat

terjadi antara bank dengan nasabah pengguna dana sebagai pihak yang

mengelola dana yang disediakan oleh bank, untuk menjalankan usaha atau

proyeknya.

Penerapan sistem bagi hasil ini merupakan faktor yang membedakan PT.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan bank konvensional. Berbeda dengan

bank konvensional yang menerapkan sistem bunga, maka pada PT. Bank

36 Karnaen Perwataatmadja (A) dan Muhammad Syafi`i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank

Islam, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 1-2

Muamalat Indonesia, Tbk dengan sistem bagi hasil, besarnya keuntungan atau

laba yang akan diperoleh tidak dapat dipastikan sebelumnya. Pada sistem bagi

hasil ini, besar kecilnya keuntungan atau bahkan kerugian tergantung dari

hasil usaha nasabah penerima dana.

2. Sistem jual beli dengan margin keuntungan

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi`i Antonio,

yang dimaksud dengan sistem jual beli dengan margin keuntungan adalah:

Sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank mengangkat

nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen

bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan

bertindak sebagai penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah

dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan bagi bank (margin/

mark up).37

Dalam menyalurkan dananya ke masyarakat, bank syariah sedapat

mungkin menyalurkannya dalam bentuk barang modal dan hanya dalam hal

tertentu saja memberikannya dalam bentuk uang tunai. Hal ini bertujuan agar

dana yang disalurkan oleh bank syariah tersebut dapat dimanfaatkan dengan

efektif dan langsung dapat dipergunakan untuk menjalankan usaha dari

nasabah. Selain itu, hal ini dilakukan oleh bank syariah sebagai upaya untuk

menghindari terjadinya penyimpangan dalam memanfaatkan dana pinjaman

tersebut.

37 Karnaen Perwataatmadja (A) dan Muhammad Syafi`i Antonio, hal. 5

3. Sistem jasa

Prinsip operasional PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk yang ketiga

adalah sistem fee (jasa). Sistem ini meliputi seluruh layanan perbankan non-

pembiayaan yang diberikan oleh bank. Dalam pelaksanaannya, sistem fee ini

tetap mengutamakan prinsip penghindaran dari adanya unsur riba.

E. Produk dan Jasa PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

1. Produk Penghimpunan Dana Funding Product

Produk-produk penghimpunan dana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

adalah sebagai berikut:

a. Tabungan Ummat Ummat Saving

Merupakan investasi tabungan dengan akad mudharabah di counter

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk di seluruh Indonesia maupun di Gerai

Muamalat yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh counter PT.

Bank Muamalat Indonesia, Tbk, ATM Muamalat, jaringan ATM

BCA/PRIMA, dan jaringan ATM Bersama. Tabungan Ummat dengan

kartu Muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh merchant

debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia. Nasabah memperoleh bagi hasil

yang berasal dari pendapatan bank atas dana tersebut.

b. Tabungan Arafah Arafah Saving

Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat

nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu

nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan dan

waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan fasilitas asuransi jiwa, insya

Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin. Dengan keistimewaan

tersebut, nasabah Tabungan Arafah bisa memilih jadwal waktu

keberangkatannya sendiri dengan setoran tetap setiap bulan,

keberangkatan nasabah terjamin dengan nasabah asuransi jiwa.

Apabila penabung meninggal dunia, maka ahli waris dapat berangkat.

Tabungan haji Arafah juga dapat menjamin nasabah untuk mendapatkan

porsi keberangkatan (sesuai den gan ketentuan Departemen

Agama) dengan jumlah dana Rp. 20 juta, karena PT. Bank Muamalat

Indonesia, Tbk telah on line dengan siskohat Departemen Agama

Republik Indonesia. Tabungan haji Arafah memberikan keamanan lahir

bathin karena dana yang disimpan akan dikelola secara syariah.

c. Deposito Mudharabah Mudharabah Deposit

Merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum

dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana ini akan dikelola melalui

pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga

memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1, 3, 6

dan 12 bulan.

d. Deposito Fulinves Fulinves Deposit

Merupakan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan,

dengan jangka waktu 6 dan 12 bulan dengan nilai nominal Rp. 2.000.000;

atau senilai USD 500 dengan fasilitas asuransi jiwa yang dapat

diperpanjang secara otomatis (automatic roll over) dan dapat

dipergunakan sebagai jaminan pembiayaan atau untuk referensi PT. Bank

Muamalat Indonesia, Tbk. Nasabah memperoleh bagi hasil yang menarik

setiap bulan.

e. Giro Wadi`ah Wadi`ah Current Account

Merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,

bilyet, giro, dan pemindahbukuan. Diperuntukkan bagi nasabah pribadi

maupun perusahaan untuk mendukung aktivitas usaha. Dengan fasilitas

kartu ATM dan Debit, tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan

ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di lebih dari 18.000

merchant Debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat (Phone Banking

24 jam untuk layanan otomatis cek saldo, informasi histori transaksi,

transfer antar rekening sampai dengan Rp. 50 juta dan berbagai

pembayaran).

f. Dana Pensiun Muamalat Muamalat Pension Fund

Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka berusia minimal 18

tahun, atau sudah menikah, dan pilihan usia pensiun 45-46 tahun dengan

iuran yang sangat terjangkau, yaitu minimal Rp. 20.000; perbulan dan

pembayarannya dapat di debet secara otomatis dari rekening PT. Bank

Muamalat Indonesia, Tbk atau dapat di transfer dari bank lain. Peserta

juga dapat mengikuti program WASIAT UMMAT, dimana selama masa

kepesertaan, peserta dilindungi asuransi jiwa sebesar nilai tertentu dengan

premi tertentu. Dengan asuransi ini, keluarga peserta memperoleh dana

pensiun sebesar yang diproyeksikan sejak awal jika peserta meninggal

dunia sebelum memasuki masa pensiun.

g. Shar-e

Shar-e adalah tabungan instan investasi syariah yang memadukan

kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam satu kartu dan

dapat dibeli di kantor pos di seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp.

125.000; langsung dapat diperoleh satu paket kartu Shar-e dengan saldo

awal tabungan Rp. 100.000; sebagai sarana menabung dan berinvestasi di

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Shar-e dapat dibeli di kantor pos.

Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan bagi hasil kompetitif.

Tarik tunai bebas biaya di lebih dari 8.888 jaringan ATM

BCA/PRIMA dan ATM Bersama, akses di lebih dari 18.000 merchant

debit BCA/PRIMA dan fasilitas SalaMuamalat. (Phone banking 24 jam

untuk layanan otomatis cek saldo, informasi histori transaksi, transfer

antar rekening sampai dengan Rp. 50 juta dan berbagai pembayaran)

2. Produk Penanaman Dana Investment Product

Produk-produk penanaman dana PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk adalah

sebagai berikut:

a. Konsep Jual-beli Sales-Purchase Concept

1) Murabahah

Adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan

yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa

perjanjian (Q.S An-Nisaa : 29)

2) Salam

Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana

pembayaran dilakukan dimuka, tunai (Q.S. Al-Baqarah : 282)

3) Istishna`

Adalah jual-beli barang dimana shani` (produsen) ditugaskan untuk

membuat suatu barang (pesanan) dari mustashni` (pemesan). Istishna`

sama dengan salam yaitu dari segi objek pesanannya yang harus dibuat

atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbadaannya

hanya pada sistem pembayarannya yakni pada istishna` pembayaran

dapat dilakukan diawal, ditengah, atau di akhir pesanan.

b. Konsep Bagi-hasil Profit Sharing Concept

1) Musyarakah

Adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana

dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung

sesuai kesepakatan (Q.S. Shaad : 24)

2) Mudharabah

Adalah kerjasama antara bank dan dengan mudharub

(nasabah/pengelola) yang mempunyai keahlian atau keterampilan

untuk mengelola usaha. Dalam hal ini shabibul maal menyerahkan

modalnya kepada pekerja atau pengelola un