Embed Size (px)
Citation preview
PERAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI BANTEN DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI PERIZINAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
(Studi Kasus Pemberian Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Utara Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang)
SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Manajemen Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Oleh
Jumhari
NIM 6661130194
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
SERANG, September 2017
ABSTRAK
Jumhari. NIM. 6661130194. 2017. PERAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI BANTEN DALAM PEMBERIAN REKOMENDASI PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (Studi Kasus Pemberian Rekomendasi Perizinan Pasir Laut Di Wilayah Pesisir Utara Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang). Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I, Leo Agustino, Ph.D; Dosen Pembimbing II, H. Oman Supryadi, S.Sos. M.Si.
Pemberian rekomendasi perizinan pasir laut merupakan kewenangan Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Permasalahan penelitian ini, belum adanya Peraturan Daerah yang mendukung UU No 23 Tahun 2014, rendahnya pengawasan, dan pengendalian dan kurangnya keterpaduan dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tatacara permohonan perizinan pertambangan yang sesuai dengan aturan. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori Peran dari Biddle dan Thomas (dalam sarwono 2008:216) yang memiliki lima indikator yaitu: Harapan (expektation), Norma (Norm), Wujud Perilaku (performance), Penilaian (evaluation), dan Sanksi (sanction). Penelitian menggunakan mrtode kualitatif teknik deskriptif. Hasil nya menunjukan peran dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten kurang baik, karena kurang sosialisasi (Norma), kurang profesional, kurang transparan, minimnya pengawasan, lemahnya koordinasi (Wujud Perilaku), dan tidak tegas (Sanksi). Saran dari penelitian ini adalah pemerintah harus profesional, tegas, transparan dan meningkatkan pengawasan; pemerintah harus melibatkan peran Pemerintahan Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, mahasiswa dan masyarakat; pemerintah harus membuat sanksi yang tegas terhadap pelanggar aturan, dan pemerintah harus memperhatikan masyarakat yang terkena dampak dari pertambangan tersebut. Kata Kunci : Peran , Pertambangan, Rekomendasi perizinan
ABSTRACT
Jumhari. 6661130194. THE ROLE OF MINES AND ENERGY OF BANTEN PROVINCES IN GIVING THE RECOMMENDATION LICENSES OF MINERAL AND COAL MINING (Case Study of Licensing of Sand Sea Permits in North Coastal Area of Tirtayasa District of Serang Regency). State Administration Science Program. Faculty of Social Science and Political Science. University of Sultan Ageng Tirtayasa. Supervisor I, Leo Agustino, Ph.D; Supervisor II, H. Oman Supryadi, S.Sos. M.Si.
The granting of sea sand permit recommendation is the authority of Mining and Energy Office of Banten Province based on Law No 23 of 2014 on Regional Government based on Law No. 4 Year 2009 regarding Mineral and Coal Mining and Government Regulation No. 23 of 2010 on Implementation of Activities Mining Business of Mineral and Coal. The problem of this study, there is no Regional Regulation that supports Law No. 23 of 2014, low supervision, and control and lack of integration of government, private and public. The purpose of this study is to examine the procedures for mining permit applications in accordance with the rules. The theory used to analyze this research is the role theory of Biddle and Thomas (in Sarwono 2008:216) which has five indicators: Expectation, Norm, Performence, Evaluation, and Sanction. The research used qualitative method of descriptive technique. The results showed the role of Mining and Energy Office of Banten Province is not good, because less socialization (Norm), less professional, less transparent, lack of supervision, lack of coordination (Performence), and not firm (Sanctions). Suggestion from this research is government must be professional, firm, transparent and improve supervision; the government should involve the role of Village Governments, Non-Governmental Organizations, students and communities; the government must make strict sanctions against violators of the rules, and the government should pay attention to the communities affected by the mine workings.
Keywords: Role, Mining, Recommendation Licenses.
Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata untuk membela
cita-cita. Mohammad Hatta
“Jiwa seorang pemenang tidak akan berhenti untuk berusaha
dan orang yang berhenti untuk berusaha tidak akan menjadi
seorang pemenang”
Skripsi ini saya
persembahkan ,,,, Untuk orangtua,
keluarga dan orang-orang tersayang
yang telah banyak membantu dan
memberi dukungannya selalu
i
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi
kemudian solawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi besar
Muhammad S.A.W yang telah mengiringi doa dan harapan penulis untuk
mewujudkan terselesaikannya proposal penelitian skripsi ini yang berjudul Peran
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dalam Pemberian
Rekomendasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus
Pemberian Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Utara
Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang). Proposal penelitian skripsi ini dibuat
sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata satu (S1) Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik pada konsentrasi Manajemen Publik program studi Ilmu
Administrasi Negara. Sekalipun penulis menemukan hambatan dan kesulitan dalam
memperoleh informasi akurasi data dari para narasumber namun disisi lain penulis
juga sangat bersyukur karena banyak mendapat masukan untuk menambah
wawasan dan pengetahuan khususnya pada bidang yang sedang diteliti oleh penulis.
Untuk terwujudnya penulisan penelitian skripsi ini banyak pihak yang membantu
penulis dalam memberikan motifasi baik waktu, tenaga, dan ilmu pengetahuannya.
Maka dengan ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada
orang tua tercinta atas curahan perhatian dan kasih sayangnya dan juga doa yang
tak henti serta motivasi dalam pengerjaan skripsi ini. Pada kesempatan ini juga
suatu kebanggaan bagi penulis untuk mengucapkan terimakasih yang sedalam-
ii
dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung, penulis
ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa.
2. Bapak DR. Agus Sjafari, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Rahmawati, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Bapak Iman Mukhroman, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
5. Bapak Kandung Sapto Nugroho, S.Sos, M.Si., Wakil Dekan III Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
6. Ibu Listyaningsih, M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
7. Bapak Riswanda, Ph.D Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa.
8. Bapak Leo Agustino, Ph.D dosen pembimbing I yang telah senantiasa
memberikan arahan dan bimbingan secara sabar dan juga dukungan
selama proses penyusunan skripsi, serta dosen pembimbing akademik
yang telah membimbing sejak awal masuk.
iii
9. Bapak H.Oman Supryadi, S.Sos., M.Si sebagai dosen pembimbing II
yang telah senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan motivasi
kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
10. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang
membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
11. Para staff Tata Usaha (TU) Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa atas segala bantuan informasi selama perkuliahan;
12. Pihak Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten yang telah
memberikan informasi, data, dan ketersediaan waktu dalam proses
pengambilan data untuk penulis;
13. Bapak Nana selaku Kepala Wasdal di Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten yang telah berkenan menjadi informan dan
memberikan informasi, data, dan ketersediaan waktu dalam proses
pengambilan data untuk penulis.
14. Bapak Aji Wijaya Pengawas di Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten yang telah menjadi informan dan memberikan
informasi, data, dan ketersediaan waktu dalam proses pengambilan data
untuk penulis serta ilmu pengetahuannya mengenai fokus penelitian
pada skripsi ini;
15. Bapak H.Junali, Moch Pendi, Fahruri, Masayad Jeni dan Ibu sanah
Selaku masyarakat Kecamatan Tirtayasa yang telah menjadi informan
iv
dan memberikan banyak informasi yang saya butuhkan selama
penyusunan skripsi;
16. Kepada orang tuaku tercinta dan tersayang Bapak Karna (alm) dan Ibu
Sanah yang telah menjadi motivator terbesar selama perjalanan
hidupku. Terimakasih atas segala doa, bimbingan, kasih sayang,
penyemangat, perhatian, dukungan serta motivasi yang tidak ada henti-
hentinya yang selalu diberikan untukku.
17. Kepada Kakak-kakak tercinta yang memberikan warna dalam hidup
dan memberikan semangat serta motivasi.
18. Kepada seluruh saudara-saudaraku yang telah mendoakan, memberi
semangat dan motivasi.
19. Kepada sahabat Wulan Resti Fauziah, Apriadalista N P, Asep Saripudin,
Fardan Kamil, Moch. Rifki, Mohamad Delki, Satrio, Hanni yang telah
memberikan dukungan serta keceriaan dan kebahagiaan;
20. Kepada sahabat Habibi Z.A, M. Rizky. M. Irfan, Nazmul, Hengky,
Dicky, Arif , Rodyansah yang selalu menyemangati penulis.
21. Teman-teman kelas A angkatan 2013 Ilmu Administrasi Negara selama
menuntut ilmu. Terimakasih atas semua kenangan selama empat tahun
perkuliahan kalian luar biasa .
22. Kawan-kawan KKM Kependudukan 13 yang juga memberikan
pengalaman hidup serta motivasi dan semangat kepada penulis.
v
Dengan ini penelitian skripsi telah selesai disusun. Penulis meminta maaf
apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Maka dari itu
kritik dan saran saya harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan skripsi
berikutnya. Penulis pun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa
dan peneliti sendiri.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatu,
Serang, September 2017
Penulis
Jumhari
vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK
ABSTRACT
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS
LEMBAR PENGESAHAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR .................................................................................. i
DAFTAR ISI ................................................................................................. vi
DAFTAR TABEL ........................................................................................ ix
DAFTAR GAMBAR .................................................................................... x
DAFTAR LAMPIRAN................................................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ............................................................................ 1
1.2. Identifikasi Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8
1.3. Batasan Masalah ............................................................................... 19
1.4. Rumusan Masalah .................................................................................. 19
1.5. Tujuan Penelitian .......................................................... 19
1.6. Manfaat Penelitian ......................................................... 20
1.7. Sistematika Penulisan ................................................. 20
BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI DASAR
2.1. Landasan Teori ....................................................................... 25
2.1.1. Definisi Peran ............................................................... 25
vii
2.1.2.Definisi Rekomendasi Perizinan ................................... 34
a. Rekomendasi ............................................................. 34
b. Izin ............................................................................ 35
2.1.3.Wilayah Pertambangan .................................................. 52
2.1.4.Pertambangan Pasir Laut ............................................... 57
2.2. Penelitian Terdahulu ............................................................... 59
2.3. Kerangka Berfikir ................................................................... 61
2.4. Asumsi Dasar .......................................................................... 63
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian .................................................................... 65
3.2 Fokus Penelitian ...................................................................... 66
3.3 Lokasi Penelitian .................................................................... 67
3.4 Instrumen Penelitian ................................................................ 68
3.5 Informan Penelitian ................................................................ 69
3.6 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data ........................ 71
3.7 Uji Keabsahan Data ................................................................. 78
3.8 Jadwal Penelitian ..................................................................... 80
BAB IV HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian ...................................................... 81
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Banten ............................... 81
4.1.2 Deskrifsi Wilayah Kecamatan Tirtaysa ........................ 84
4.1.3 Profil Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten .................................................................................... 86
viii
4.2 Deskripsi Data ....................................................................... 95
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian ............................................. 95
4.2.2 Data Informan Penelitian .............................................. 97
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian ...................................................... 100
4.4 Pembahasan ............................................................................ 164
4.4.1 Gambaran Perkembangan Pertambangan Pasir laut
di Kecamatan Tirtayasa ................................................. 165
4.4.2 Harapan (expektation) .................................................. 166
4.4.3 Norma (Norm) .............................................................. 168
4.4.4 Wujud Perilaku (performance) ...................................... 170
4.4.5 Penilaian (evaluation) dan Sanksi (scantion) ................ 174
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan ............................................................................. 184
5.2 Saran ....................................................................................... 187
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
ix
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Pertambangan Pasir Laut di Provinsi Banten 2012-2015 ............ 4
Tabel 1.2 Rekapitulasi IUP di Kabupaten serang 2016 ............................... 6
Tabel 1.3 Desa yang berada di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten
Serang Provinsi Banten................................................................................ 9
Tabel 2.1 Jasa pelayanan dan penerbitan WIUP ......................................... 42
Tabel 3.1 Informan Penelitian ..................................................................... 70
Tabel 3.2 Pedoman Wawancara .................................................................. 73
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian ......................................................................... 80
Tabel 4.1 Luas Wilayah Provinsi Banten berdasarkan Kabupaten/Kota ..... 82
Tabel 4.2 Desa yang berada di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten
Serang Provinsi Banten ............................................................... 85
Tabel 4.3 Informan Penelitian ..................................................................... 98
Tabel 4.4 Jumlah Rumah Tangga Sasaran/ Penduduk Miskin (RSTPM)
kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang ..................................... 103
Tabel 4.5 Data Perusahaan Penambang Pasir Laut di Wilayah Perairan
Kabupaten Serang (Lokasi Kantor Cabang Yang Berada di
Kecamatan Tirtayasa) .................................................................. 105
Tabel 4.6 Temuan Lapangan penelitian ....................................................... 177
x
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Peta Zonasi Wilayah Pertambangan di Kabupaten Serang ..... 14
Gambar 2.1 Alur Permintaan IUP Eksplorasi.............................................. 45
Gambar 2.2 Alur Permintaan IUP Oprasi Produksi ..................................... 48
Gambar 2.3 Kerangka Berfikir ................................................................... 62
Gambar 3.1 Analisis Data ............................................................................ 77
Gambar 4.1 Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten ........................................................................ 92
Gambar 4.2 Alur Permintaan IUP Eksplorasi-Oprasi Produksi ................. 131
Gambar 4.3 Skema Pemberian Rekomendasi Perizinan Pertambangan
oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten ......... 140
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lamiran Surat Ijin Penelitian
Lampiran Dokumentasi Penelitian
Lampiran Lain-lain
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang
melimpah. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang
dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hasil sumber daya
alam biasa disebut “Bahan Galian”. Semua bahan galian tersebut dikuasai
oleh negara, seperti halnya dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan Air
dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hak penguasaan Negara
berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau
pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan Negara ini diselenggarakan
oleh pemerintah.
Berbagai data dapat dirujuk untuk membenarkan bahwa Indonesia adalah
negara yang kaya akan sumber daya alam. Pertama, pada tahun 2002 Bank Dunia
(World Bank) menampilkan laporan khusus yang ditulis oleh Monika Weber-
Fahr, Ekonomi Senior di Departemen Pertambangan Bank Dunia. Data dari
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menampilkan jumlah produksi barang tambang
mineral dan batubara Indonesia dari Tahun 1996-2010. Jumlah produksi yang
ada menunjukan betapa kayanya sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Data
terakhir menunjukan, bahwa pada tahun 2010 produksi mineral dan batubara
2
yakni bauksit 440.000 ton dan batubara 325.325.793 ton. Jumlah ini mengalami
peningkatan dari setiap tahunya, akan tetapi Indonesia hanya bisa sebagai negara
sebagai pengeksport barang mentah saja dan tidak berjaya sebagai negara yang
mampu mengasilkan final goods dari barang tambang yang melimpah yang
tersedia di Tanah Air. Melainkan negara yang resource-poor yang membeli
barang tambang dari negara yang resoure-rich seperti dari Indonesia.
(https://www.linkedin.com/pulse/20141007063804-203311910-realitas-
pertambangan-indonesia, 15/10/2016).
Bukti ketergantungan Bangsa Indonesia kepada alam dapat dilihat
dari pemanfaatan sumber daya alam yang besar-besaran tanpa melihat kelanjutan
fungsinya. Pada masa Sentralisasi Pemerintahan, kegiatan exploitasi terhadap
sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan masih terbatas pada
pemanfaatan wilayah-wilayah yang strategis saja, namun dewasa ini setiap
daerah saling belomba-lomba mengeksploitasi dan memanfaatkan kekayaan alam
masing-masing.
Setiap usaha pertambangan yang dilakukan selain instansi pemerintah
seperti kontaktor atau perorangan harus memiliki izin. Izin ini diberikan oleh
pemerintah salah satunya berupa kuasa pertambangan. Kuasa pertambangan
merupakan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk
melaksanakan usaha pertambangan. Kuasa pertambangan dapat dibedakan
menjadi lima macam, yaitu:
1. Kuasa pertambangan penyelidikan umum; 2. Kuasa pertambangan eksplorasi; 3. Kuasa pertambangan eksploitasi;
3
4. Kuasa pertambangan pengolahan dan pemurnian; dan 5. Kuasa pertambangan pengangkutan dan penjualan. (Salim H,
2010:51)
Sejak awal perencanaan usaha atau kegiatan sudah harus diperkirakan
perubahan rona lingkungan hidup akbat pembentukan suatu kondisi lingkungan
hidup yang baru, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, yang
timbul sebagai akibat diselenggarakannya usaha atau kegiatan. Pasal 15 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
menetapkan bahwa setiap rencana usaha atau kegiatan memungkinkan dapat
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki
analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
Provinsi Banten diperkirakan 1/3 bagian wilayahnya terdiri dari lautan
dengan luas perairan Provinsi Banten sekitar 11.134,224 km² dengan panjang
pantai sekitar 501 km. Kekayaan alam kelautan dan sumberdaya pesisir yang
dimiliki Banten antara lain berupa sumberdaya perikanan, sumberdaya hayati
seperti mangrove (hutan bakau), terumbu karang, padang lamun, dan termasuk
bahan tambang lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi. (Mukhtar,2013).
Berikut ada beberapa tabel mengenai jumlah, luas dan produksi
pertambangan pasir di Provinsi Banten.
4
Tabel 1.1
Pertambangan Pasir Laut di Provinsi Banten Pada 2012-2015
No Jenis Bahan Tambang 2012 2013 2014 2015
1 Jumlah
Pertambangan
7 12 12 60
2 Luas wilayah (Ha) 23.047,83 26.523.26 26.521.26 709.822,70
3 Produksi
pertambangan
M3 Ton M3 Ton M3 Ton M3 Ton
3 884
783
9
711
958
6
416
936
41
042
340
16
416
936
41
042
340
- -
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. (Banten dalam Angka, Tahun 2015)
Data pertambangan pasir laut di Provinsi Banten pada Tahun 2015
menunjukan jumlah pertambangan pasir laut yaitu sebanyak 60 titik
pertambangan yang seluruhnya tersebar di wilayah perairan Kabupaten Serang.
Namun, angka terakhir menunjukan Jumlah pertambangan pasir laut di Provinsi
Banten pada Tahun 2016 berdasarkan wawancara dengan Bapak Aji Wijaya
selaku Pengawas di Bagian Perizinan menjelaskan bahwasanya jumlah
pertambangan pasir laut di Provinsi Banten berjumlah sebanyak 79 titik/blok
pertambangan pasir laut, yang semuanya tersebar di dua wilayah yaitu Kabupaten
Lebak dengan jumlah sebanyak 1 titik pertambangan pasir laut dan sisanya
berjumlah sebanyak 78 titik pertambangan pasir laut berada di wilayah
Kabupaten Serang.
Jika dilihat dari tabel di atas dalam setiap tahunnya jumlah pertambangan
pasir laut di Provinsi Banten mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan
5
juga ditandai dengan meningkatnya luas wilayah dan produksi pertambangan
pasir laut tersebut. Hal ini disebabkan karena kebutuhan akan bangunan dan
urugan sangat meningkat di setiap tahunnya.
Hal tersebut secara tidak langsung menunjukan bahwasannya Pemerintah
Daerah Provinsi Banten menfokuskan wilayah pertambangan pasir laut berada di
dua wilayah yaitu Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak. Namun, yang
menjadi fokus sorotan adalah seberapa mudahkah peurusahaan pertambangan
mendapatkan Rekomendasi Perizinan dari Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten sehingga dapat melakukan kegiatan pertambangan di wilayah
Banten.
Pemerintah Daerah Kabupaten Serang sejak tahun 2003 telah
mengusahakan penambangan pasir laut di wilayahnya dalam merespon
permintaan pasir urug untuk pembukaan lahan baru ke arah pesisir di berbagai
wilayah. Salah satu sisi penambangan pasir laut dapat dilihat sebagai sumber
pendapatan daerah, namun disisi lain salah satunya di Kecamatan Tirtayasa di
duga telah mengakibatkan kerusakan lingkungan, sehingga merugikan warga
setempat, antara lain penambangan pasir laut telah mempengaruhi daratan daerah
Kecamatan Tirtayasa melalui adanya perubahan parameter oseanografi,
khususnya arah arus, yang semakin mengitensifkan proses abrasi di sepanjang
pantai Kecamatan Tirtayasa.
Di Kabupaten Serang sendiri terdapat 78 area titik blok pertambangan pasir
laut yang sudah memili izin pertambangan dengan jenis izin yang berbeda di
antaranya 8 perusahan dengan Izin Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP),
6
31 perusahaan dengan Izin Eksplorasi, dan 39 perusahaan sudah mengantongi
Izin Operasi Produksi. Sumber: Distamben Provinsi Banten.
Tabel 1.2
Rekapitulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Pasir Laut di Kabupaten Serang Per Oktober 2016)
No
Nama Perusahaan Luas (Ha)
Tahapan Kegiatan
1 Asri Bumi Energi PT 1766 Eksplorasi 2 Bunda Alam Lautan PT 1697 Eksplorasi 3 Banda Samudera PT 500 Eksplorasi 4 Banten Baru Perkasa PT 721 Eksplorasi 5 Banten Sumber Daya Mineral PT 1000 Oprasi Produksi 6 Banten Sumber Daya Mineral 2
PT 928 Oprasi Produksi
7 Baruna Cakra Sejati PT 1248 Eksplorasi 8 Bintan Asia Fortune PT 2520 Eksplorasi 9 Biru Samudra Raya PT 1830 Eksplorasi 10 Cakra Kerta Banten PT 714 Eksplorasi 11 Citra Putri Bahari PT 913 Eksplorasi 12 Daya Swasta Cipta PT 998 Eksplorasi 13 Dirham Alam Lestari PT PT 625 Eksplorasi 14 Dwi Sena Jaya PT 937 Eksplorasi 15 Gahan Lautan Prina PT 717 Eksplorasi 16 Gema Banda Samudra PT 992 Eksplorasi 17 Hamparan Laut Sejahtera PT 998 Oprasi Produksi 18 Hasta Mandiri 1 PT 1678 Oprasi Produksi 19 Hasta Mandiri 2 PT 839 Oprasi Produksi 20 Jasa Tama Buana Raya PT 807 Eksplorasi 21 Jasara Jaya Mandiri PT 796 WIUP 22 Jetstar 1 PT 969 Oprasi Produksi 23 Jetstar 2 PT 977 Oprasi Produksi 24 Jetstar 3 PT 2949 Oprasi Produksi 25 Jetstar 4 PT 787 Oprasi Produksi 26 Kaosa Anugrah Sentosa PT
Mandir 753 Eksplorasi
27 Karya Karsa Bersama PT 1000 Eksplorasi 28 Karyadwinusa Maju PT Sentosa
PT 1000 Eksplorasi
29 Koprasi Pantura Madani PT 822 Oprasi Produksi 30 Koptasi Tirta Niaga Pantura 1
PT 482 Oprasi Produksi
7
31 Koprasi tirta Niaga Pantura 2 PT 981 Oprasi Produksi 32 Koprasi Tirta Niaga Pantura 3 PT 1000 Oprasi Produksi 33 Krakatau Banten Sejahtera 1 PT 1034 Oprasi Produksi 34 Krakatau banten Sejahtera 2 PT 929 Eksplorasi 35 Labitha Ardhu Syakirah PT 1160 Oprasi Produksi 36 Lima Jaya Angkasa PT 1253 WIUP 37 Loka Kencana Samudera PT 994 WIUP 38 Losari Wisesa Abadi PT 470 Eksplorasi 39 Mineralindo Sukses Mandiri PT 954 Eksplorasi 40 Moga Cemerlang Abadi PT 1000 Oprasi Produksi 41 Moga Cemerlang Abadi PT 800 Oprasi Produksi 42 Moga Cemerlang Abadi PT 954 Oprasi Produksi 43 Moga Cemerlang Abadi PT 1000 Oprasi Produksi 44 Moga Cemerlang Abadi PT 800 Oprasi Produksi 45 Moga Cemerlang Abadi PT 1000 Oprasi Produksi 46 Moga Cemerlang Abadi PT 986 Oprasi Produksi 47 Moga Cemerlang Abadi PT 964 Oprasi Produksi 48 Moga Cemerlang Abadi PT 986 Oprasi Produksi 49 Moga Cemerlang Abadi PT 999 Oprasi Produksi 50 Moga Cemerlang Abadi PT 806 Oprasi Produksi 51 Moga Cemerlang Abadi PT 928 Oprasi Produksi 52 Moga Cemerlang Abadi PT 992 Eksplorasi 53 Navagaro Indonesia PT 952 WIUP 54 Pandhu Khatulistiwa PT 954 Oprasi Produksi 55 Pasir Sentosa Jaya PT 352 Oprasi Produksi 56 Pasir Sentosa Jaya PT 1000 Oprasi Produksi 57 Pantapilindo Dayajaya PT 1000 Oprasi Produksi 58 Permata Sumber E PT 1000 Oprasi Produksi 59 Permata Sumber E PT 1000 Oprasi Produksi 60 Prima Maju Investama PT 720 Eksplorasi 61 Samudra Arta Mara PT 1025 WIUP 62 Sarana Inti Tambang PT 581 WIUP 63 Segara Banten Samudra PT 996 WIUP 64 Putra Bangsa Mandiri PT 1216 Eksplorasi 65 Resources Celebes International
PT 720 Eksplorasi
66 Rizki Bahtera Jaya 1025 Eksplorasi 67 Sakti Mandiri Perkasa 581 Eksplorasi 68 Samudera Chandra Persada
Inonesia PT 968 WIUP
69 Sapta Pilar Energi PT 772 Eksplorasi 70 Sentra Usaha Sukses PT 1615 Eksplorasi 71 Sinar serang PT 1000 Oprasi Produksi 72 Sumber Rizki Mulia Abadi PT 1000 Oprasi Produksi 73 Trimanunggal Putera Serang PT 1609 Eksplorasi
8
74 Trimitra Wisesa Abadi PT 1003 Eksplorasi 75 Tunas Wira Mandiri PT 1000 Oprasi Produksi 76 Tunas Wira mandiri PT 650 Oprasi Produksi 77 Tunas Wira mandiri PT 508 Eksplorasi 78 Windhu Banten Sentosa PT 1566 Eksplorasi
Sumber: Distamben Provinsi Banten.
Jika di bandingkan, jumlah pertambangan pasir laut di Provinsi Banten
pada Tahun 2016 yang berjumlah 79 titik pertambangan pasir laut yang tersebar
di Kabupaten Serang dengan jumlah sebanyak 78 titik pertambangan dengan di
wilayah Kabupaten Lebak dengan jumlah sebanyak 1 titik pertambangan sangat
jauh perbedaan jumlah titik pertambangannya. Pembentukan Lahan Reklamasi di
Jakarta salahsatunya menjadi alasan kenapa jumlah pertambangan pasir di
wilayah Kabupaten Serang ini menjadi meningkat, karena akses untuk
menjualnya sangat dekat dengan wilayah yang akan dijadikan Lahan Reklamasi
di Jakarta dan juga ke wilayah lain di Indonesia.
Kecamatan Tirtayasa adalah salah satu kecamatan yang berada di
Kabupaten Serang yang memiliki 14 Desa dimana 6 Desa diantaranya
merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah pesisir/pantai
yaitu Desa Sujung, Desa Lontar, Desa Susukan, Desa Wargasara, Desa
Tengkurak, dan Desa Alang-alang.
9
Tabel 1.3 Desa yang berada di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Provinsi
Banten
(Sumber: Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, 2015)
Secara administratif Kecamatan Tirtayasa yang letaknya dijalur Pantura,
mempunyai nilai strategis karena mempunyai luas laut yang memadai. Desa
Lontar, Tengkurak, Susukan, Alang-alang, Lontar, Wargasara merupakan
daerah yang berada di Kecamatan Tirtayasa yang letaknya berbatasan
langsung dengan pantai.
Hal tersebut di atas adalah sebuah fakta yang perlu dicermati. Posisi
Indonesia yang demikian salah satu penyebabnya karena tidak adanya ketentuan
kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian dalam UU No. 4 Tahun 2009
Nama Desa Uraian Luas Wilayah (KM²) Pantai/Pesisir Dataran
1. Tengkurak
2. Tirtayasa
3. Laban
4. Puser
5. Samparwadi
6. Sujung
7. Kebon
8. Kebuyutan
9. Kemanisan
10. Pontang Legon
11. Susukan
12. Alang-alang
13. Lontar
14. Wargasara
4,15
2,30
2,31
1,55
2,21
9,45
2,45
2,18
1,80
3,22
9,10
4,65
5,45
2,37
√
-
-
-
-
√
-
-
-
-
√
√
√
√
-
√
√
√
√
-
√
√
√
√
-
-
-
-
10
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang di dalam Pasal 102-103 diatur
mengenai kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian. Lebih lanjut Pasal
169 huruf b menegaskan ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya
dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara disesuaikan selambat-
lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali
mengenai penerimaan negara. Dimana renegosiasi tersebut juga mencakup
persoalan kewajiban melakukan pengolahan pertambangan sampai ke final
goods. Dengan demikian dalam mengelola sumber daya alam diperlukan
penerapan sistem penambangan yang sesuai dan tepat, baik ditinjau dari segi
teknik maupun ekonomis, agar perolehannya dapat optimal (Prodjosoemanto
dalam Ahyani, 2011).
Sedangkan berdasarkan asas dan tujuan nya pertembangan mineral dan batubara berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009, yaitu:
a) Manfaat keadilan dan keseimbangan b) Keberpihakan kepada kepentingan bersama c) Partisipatif, transparan, dan akuntabilitas d) Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Sejak diterbitkannya Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dalam pasal 9 ayat 3 menegaskan bahwasannya urusan
Pemerintah konkuen sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah urusan
pemerintah yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi
dan Daerah kabupaten/Kota. Urusan pemerintah pilihan sebagaimana yang
dimaskud dalam UU No 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat 1, sebagai berikut:
a. Kelautan dan perikanan b. Pariwisata c. Pertanian d. Kehutanan e. Energi dan sumberdaya mineral
11
f. Perdagangan g. Perindustrian, dan h. Transmigrasi
Pada UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, salahsatunya
semua wewenang dan kekuasaan mengenai Pertambangan Energi dan
Sumberdaya Mineral yang tercantum dalam Pasal 11 Ayat 1 adalah menenai
pertambangan itu berada di tangan Pemerintah Puasat (Mentri ESDM) dan
Pemerintah Provinsi (Gubernur dan yang ditugaskan langsung kepada
DISTAMBEN) yang awalnya dikelola oleh Pemerintah Kota/Kabupaten. Berikut
adalah kegiatan Pertambangan yang dikelola oleh Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Banten dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Pasal 66
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara antara lain:
a. Pertambangan mineral logam b. Pertambangan mineral bukan logam c. Pertambangan batuan dan/atau d. Pertambangan batubara
Dalam hal ini kegiatan Pertambangan yang berada di wilayah Provinsi
Banten sepenuhnya dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten tanpa terkecuali (berdasarkan Peraturan Daerah No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah), salahsatunya adalah mengenai Pertambangan
Pasir Laut yang termasuk kedalam kegiatan pertambangan non-mineral yang juga
termasuk kedalam ranah pengelolaan Dinas Pertambangan dan Energi.
Pertanyaannya, sanggupkah Pemerintah Daerah Provinsi Banten dapat
mengelolanya? Akan tetapi, sampai saat ini semenjak di terbitkan Undang-
Undang 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Provinsi Banten belum mempunyai
12
peraturan daerah mengenai peraturan tentang Energi dan Sumberdaya Mineral
dalam hal ini mengenai Peraturan Pertambangan.
Untuk mendapatkan Rekomendasi Perizinan Dari Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Banten harus melalui beberapa tahapan yang harus dipenuhi.
Berikut tahapan-tahapan permintaan rekomendasi perizin pertambang pasir laut
berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 , yaitu:
1. Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sering disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pernegang Izin Usaha Pertambangan.
2. Izin usaha pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium, eksplorasi, dan studi kelayakan.
3. Izin usaha pertambangan Oprasi produksi (IUP OP) IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
4. Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi Perpanjangan (IUP OP Perpanjangan) IUP OP Perpanjangan ini tidak akan di berikan kepada perusahaan pertambangan yang berkelakuan tidak baik dan perpanjangan ini memperoleh paling banyak sebanyak 2 kali.
Jika tahapan 1 sampai dengan 3 ini lolos atau telah memenuhui syarat yang
di tentukan, maka perusahan sudah bisa melakukan eksplorasi dan memproduksi
bahan tambangnnya dengan memenuhi peraturan yang sudah ditentukan. Dan
untuk poin 4 adalah khusus perusahan yang melakukan perpanjangan dengan
syarat tidak boleh lebih dari duakali dan tidak pernah melakukan pelanggaran.
Untuk besaran biaya dan lama izin kontraknya sesuai dengan kontrak atau
kespakatan/perjanjian penambang dengan Dinas terkait.
Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di lapangan masih banyak
13
kendala-kendala dan kekurangan yang terjadi di wilayah tambang pasir laut di
wilayah kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Selain dai internal kendala juga
terjadi di lingkungan eksternal. Bila di jabarkan ada beberapa kendala-kendala
dan masalah yang di hadapi antara lain:
Pertama, belum terdapatnya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai
pertambangan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nana selaku Kepala
Seksi Wasdal Pertambangan dan Energi Provinsi Banten mengungkapkan bahwa
sampai saat ini setelah dilimpahkannya wewenang dan kekuasaan dari
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah pusat sampai saat ini belum ada
aturan daerah yang menentukan tentang energi dan sumberdaya mineral dalam
hal ini adalah pertambangan, namun sampai saat ini masih dalam proses
perampungan perda tersebut.
Hal serupa juga disampaikan oleh perwakilan dari bagian Bidang Usaha
dan Perizinan yaitu ibu Arini mengungkapkan bahwasannya Peraturan Daerah
mengenai pertambangan Mineral dan Batubara masih dalam tahap perampungan,
untuk waktu kapan disahkan masih belum tahu dan kami dengan pihak yang
terlibat akan bergerak cepat.
Sejak dilimpahkannya wewenang dan kekuasaan kepada pemerintah
Provinsi dan Pusat pada Tahun 2014 sampai saat ini Pemerintah Provinsi Banten
belum saja merampungkan Perda yang mengatur tentang Energi dan Sumberdaya
mineral. Jika Pemerintah Daerah bergerak cepat dalam proses pembuatan Perda
tersebut maka dalam waktu secepatnya satu tahun dan paling lambat dua tahun
Perda tersebut harus sudah selesai diterbitkan dan buktinya sampai saat ini Perda
14
tersebut masih dalam proses perampungan.
Kedua, rendahnya pengawasan dan pengendalian dari Dinas pertambangan
dan Energi Provinsi Banten terhadap pertambangan pasir di wilayah utara
Kecamatan Tirtayasa. Salahsatunya mengenai area blok-blok pertambangan pasir
laut berada di titik krusial dalam hal ini, hampir di semua area blok-blok
pertambangan pasir laut tersebut terlintasi oleh pipa bawah laut dan kabel bawah
laut. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat tabel di bawah ini
Gambar 1.1
Peta Zona Wilayah Pertambangan Pasir Laut di Kabupaten Serang Banten
Sumber :Distamben Provinsi Banten Tahun 2016
Berdasarka Gambar 1.1 di atas dapat dilihat bahwasannya hampir semua
area titik blok berada pada titik krusial, area blok pertambangan berada di
perlintasan jalur pipa gas yang bertanda garis merah putus-putus, jalur kabel
15
bawah laut yang bertanda garis bergelombang dan juga jalur perlintasan kapal-
kapal kecil yang melintas melewati area pertambangan pasir laut.
Selain itu juga, wilayah tersebut juga dipergunakan untuk kegiatan latihan
militer dilakukan berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh Tentara Nasional
Indonesia-Angkatan laut (TNI-AL) berkordinasi dengan pihak perusahaan
pertambangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Aji Wijaya selaku
Pengawas menyampaikan bahwa, “wajar apabila kegiatan penambangan
diberhentikan beberapa jam saja, karena latihan militer itu tidak dilakukan rutin
setiap hari kadang-kadang seminggu sekali, sebulan sekali yang penting tidak
terlalu banyak merugikan”.
Terlebih lagi kegiatan pengambilan pasir tambang itu tidak dilakukan
selama satu hari penuh. Melainkan ada jadwal tertentu, biasanya dimulai pada
pukul 18.00 sampai dengan pukul 6.00 dengan hasil yang didapat sebanyak 2-6
kapal bangker.
Sedangkan untuk minimnya pengendalian yang dilakuakan oleh Dinas
pertambangan dan Energi Provinsi Banten terhadap pertambangan pasir di
Wilayah Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. Salahsatunya sering terjadinya
overlapping pada saat proses pengambilan pasir laut antar perusahaan penambang
di area blok. Kejadian ini terjadi bukan tanpa alasan, pertama karena jarak antar
blok yang sangat berdekatan sehingga pada saat kapal pengeruk pasir melintas di
area blok lain pun bisa saja sambil melakukan penyedotan. Terlebih lagi tidak ada
larangan bagi kapal dari perusahaan lain untuk melintas di area blok pertambangan
16
perusahaan lainnya. Kedua, hasil pertambangan yang tidak menentu karena
kondisi air laut sedang pasang sehingga pasir yang ada tidak mementu.
Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Aji Wijaya selaku pengawas di
DISTAMBEN menyampaikan:
“bahwasannya kejadian pengabilan pasir bisa saja melewati area yang di miliknya merekapun bukan tanpa alasan mengenai hal itu. Namun mengenai pemecahan masalhnya mereka biasanya merundingkan itu dengan seksama mungkin saja mereka yang mangambil di kenakan denda ataupun bisa saja hasilnya mereka tarik”.
Ketiga, kurangnya keterpaduan dari berbagai pihak terkait yaitu
instansi pemerintah, pihak perusahaan penambang, dan masyarakat. Adanya
kegiatan tambang pasir ini menurut Masyarakat Desa Lontar dapat merugikan
dan merusak wilayah pesisir serta sumberdaya pesisir yang ada. Dalam
melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir yang terintegrasi penting adanya
koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan agar semua
pihak terkait dapat merasakan kepuasan serta keuntungan dari adanya
penambangan pasir tersebut. Namun dalam penambangan pasir di Desa Lontar,
menurut Pak Jeni selaku petani/pengelola Tambak ikan di Desa Lontar, bahwa
Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Serang karena tetap memberikan izin
meskipun masyarakat menolak dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten
Serang untuk mencabut izin tersebut dan juga di setiap proses pengambilannya
pun selalu diawasi oleh aparat seperti Polisi dan TNI.
Selain itu juga pihak Dinas dalam hal ini DISTAMBEN tidak bisa menutup
ataupun memberhentikan perusahaan pertambangan secara semena-mena dengan
17
alasan ada tuntutan dari masyarakat ataupun sebagainya. Berdasarkan hasil
wawancara dengan Bapak Aji Wijaya selaku pengawas di Bagian Bina Usaha dan
Perizinan, menyampaikan:
“kami tidak bisa menutup ataupun memberhentikan pertambangan meskipun masyarakat berdemo meminta pertambangan itu dihentikan, kami hanya bisa menampung asprasi masyarakat kemudian di bicarakan dengan berbagai pihak terkait, dari situ ditemukan titik temu permasalah apakah pihak perusahaan memberikan dana konfensasi maupun apa bentuknya dan bagusnya lagi perusahaan penambang tersebut memberhentikan kegiatan pertambangannya”.
Dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan pertambangan sudah
mendapatkan izin pertambangannya, maka perusahaan berhak melakukan kegiatan
pertambangan berdasarkan waktu yang ditentukan. Dan apabila di pertengahan
berjalaan Masyarakat meminta kepada Pemerintah untuk pemberhentian
pertambangan, pemerintah wajib menampung aspirasi dari masyarakat dan
menyampaikannya kepada perusahaan pertambangan dengan tidak secara
langsung memberhentikan kegiatan pertambangan tersebut. Keputusan
pemberhentian pertambangan sepenuhnya dipegang oleh perusahaan itu sendiri
tanpa bisa diintervensi oleh pihak manapun. Terkecuali ada surat keputusan dari
mentri ataupun gubernur.
Tidak bisa dipungkiri, hampir sebagian besar penduduk pesisir pantai
bermata penceharian sebagai nelayan ketimbang memilih mata penceharian yang
lain dengan berbagai alasan salahsatunya tidak mau meninggalkan kampung
halaman, menjaga tradisi kebiasaan nenek moyang sebagai pencari ikan di laut
(nelayan).
18
Terlebih lagi wilayah perairan dalam hal ini adalah wilayah laut dimilik
seutuhnya oleh negara bukan milik perseorangan maupun perusahaan, oleh karena
itu siapa saja berhak untuk mengelola dan menikmati semua hasil maupun wilayah
perairannya. Seperti para nelayan dengan hasil ikan dan jenis lainnya, wisatawan
dengan menikmati keindahan pantainya, para petambang dengan hasil
tambangannya dan jenis-jenis hasil pemanfaatan laut lainnya dengan dasar harus
mentaati aturan yang sudah ditentukan.
Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang
sejauh mana “ Peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dalam
Pemberian Rekomendasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi
Kasus Pemberian Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Utara
Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang).
1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah penelitian sebagai
berikut :
1. Belum terdapatnya Peraturan Daerah tentang Pertambangan dan Energi
Sumberdaya Mineral dan Batubara
2. Rendahnya pengawasan dan pengendalian terhadap Pertambangan Pasir laut
yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
3. Kurangnya keterpaduan dari berbagai pihak terkait yaitu instansi
pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.
19
1.3 Batasan Masalah
Dari uraian-uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas
peneliti mempunyai keterbatasan kemampuan dan berfikir secara menyeluruh.
Maka dengan itu peneliti membuat batasan masalah penelitian yaitu, masih belum
terdapatnya Peraturan Daerah mengenai pertambangan dan Energi Sumberdaya
Mineral dan Batubara, dan Kurangnya keterpaduan dari berbagai pihak
terkait yaitu instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.
1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah peneliti paparkan
dalam bahasan sebelumnya,maka dalam hal ini peneliti membuat Rumusan
Masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana peran yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten Terhadap pemberian Rekomendasi Perizinan
pertambangan pasir laut di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang ?
2. Bagaimana tatacara permohonan rekomendasi perizinan pertambangan
pasir di Kabupaten Serang ?
1.5 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai beriku:
1. Mengkaji apakah dalam pemberian Rekomendasi Perizinan oleh
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten kepada pihak
penambang sesuai dengan aturan yang di tentukan.
20
2. Memberikan gambaran tata cara permohonan permintaan rekomendasi
perizinan pertambangan pasir laut.
1.6 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak
yang bersangkutan dalam penelitian ini, baik manfaat secara praktis maupun
secara teoritis.
1.6.1 Manfaat Teoritis
Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai
berikut:
a. Pengembangan Keilmuan
Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan
keilmuan, khususnya dibidang Ilmu Administrasi Daerah
b. Pengembangan Rehabilitasi
Dengan penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan
pelaksanaan pemberian rekomendasi Perizinan Pertambangan di
Provinsi Banten.
1.6.2 Manfaat Praktis
Beberapa manfaat secara praktis dari penelitian ini, yaitu sebagai
berikut:
a. Bagi peneliti
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan
mengenai bagaimana pemberian rekomendasi perizinan
Pertambangan pasir laut di provinsi Banten.
21
b. Bagi pembaca
Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi penelitian ini
dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai
referensi instansi lokal khususnya Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten.
1.7 Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Latar belakang masalah menjelaskan mengapa peneliti mengambil judul
penelitian tersebut, juga menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan
masalah yang akan diteliti yang tentunya relevan dengan judul yang
diambil. Materi dari urai an ini, dapat bersumber dari hasil penelitian yang
sudah ada sebelumnya, hasil seminar ilmiah, hasil pengamatan,
pengalaman pribadi, dan intuisi logik. Latar belakang timbulnya masalah
perlu diuraikan secara jelas, faktual dan logik.
1.2 Identifikasi Masalah
Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul
penelitian atau dengan masalah atau variable yang akan diteliti.
Identifikasi masalah biasanya dilakukan pada studi pendahuluan pada
objek yang diteliti, observasi dan wawancara ke berbagai sumber sehingga
semua permasalahan dapat diidentifikasi.
1.3 Rumusan Masalah
22
Menetapkan masalah yang paling penting dan berkaitan dengan judul
penelitian.
1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai
dengan dilaksanakannya penelitian, terhadap masalah yang telah
dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan
rumusan masalah.
1.5 Manfaat Penelitian
Menggambarkan tentang manfaat penelitian baik secara praktis maupun
teoritis.
BAB II DESKRIPSI TEORI, KERANGKA BERPIKIR DAN
ASUMSI DASAR PENELITIAN
2.1 Deskripsi Teori
Mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan variabel
penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan
untuk merumuskan masalah.
2.2 Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran penelitian sebagai
kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada
pembaca.
2.3 Asumsi Dasar Penelitian
23
Menyajikan prediksi penelitian yang akan dihasilkan sebagai hipotesa
kerja yang mendasari penulisan sebagai landasan awal penelitian.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Sub bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian
3.2. Fokus Penelitian
Sub yang akan di bahas oleh peneliti
a. Lokasi Penelitian
Tempat yang dijadikan penelitian
3.4. Instrumen Penelitian
Sub bab ini menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat
pengumpul data yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif instrumennya
adalah peneliti itu sendiri
3.5. Informan Penelitian
Sub bab ini menjelaskan tentang orang yang dijadikan sumber untuk
mendapatkan data dan sumber yang diperlukan dalam penelitian. Dapat
diperoleh dari kunjungan lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian,
dipilih secara purposive dan bersifat snowball sampling.
3.6.Teknik Pengumpulan Data dan analisis Data
Menguraikan teknik pengumpulan data hasil penelitian dan cara
menganalisis yang telah diolah dengan menggunakan teknik pengolahan
data sesuai dengan sifat data yang diperoleh, melalui pengamatan,
wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan visual. Sub bab ini
24
menggambarkan tentang proses penyederhanaan data ke dalam formula
yang sederhana dna mudah dibaca serta mudah diinterpretasi, maksudnya
analisis data di sini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi, tetapi
mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati,
sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan
sebagai bahan simpulan akhir penelitian. Analisis data dapat dilakukan
melalui pengkodean dan berdasarkan kategorisasi data.
3.7.Uji Keabsahan Data
Sub bab ini menggambarkan sifat keabsahan data dilihat dari objektifitas
dalam subjektivitas. Untuk dapat mendapat data yang objektif berasal dari
unsur subjektivitas objek penelitian, yaitu bagaimana menginterpretasikan
realitas sosial terhadap fenomena-fenomena yang ada.
3.8 Jadwal Penelitian
Menjelaskan tentang tahapan waktu penelitian.
24
BAB II
LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN ASUMSI DASAR
2.1 Landasan Teori
Teori merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, ada
beberapa pengertian teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Menurut William
(dalam Sugiyono 2008:80), menyatakan bahwa suatu teori memperoleh arti
penting, bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan dan meramalkan
gejala yang ada. Deskripsi dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis
tentang teori (dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-
hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti.
Pada bab ini peneliti akan menggunakan beberapa teori yang mendukung
masalah dalam penelitian ini, dimana berfungsi untuk menjelaskan dan menjadi
panduan dalam penilitian. Teori yang akan digunakan adalah beberapa teori yang
mendukung masalah peneliti mengenai Peran Dinas Pertambangan dan Energi
dalam Pemberian Rekomendasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara
(Studi Kasus Pemberian Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir
Utara Kecamatan Tirtayasa).
2.1.1 Definisi Peran
Peran atau peranan merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan dan
dilakukan oleh seseorang. Pengharapan semacam itu merupakan suatu norma
yang dapat mengakibatkan terjadinya suatu peranan. Menurut Thoha (2003:80),
25
bagaimana seseorang berperilaku dalam peranan organisasi sangat ditentukan
oleh:
1. Karakteristik pribadinya. 2. Pengertiannya tentang apa yang diharapkan orang lain kepadanya. 3. Kemauannua untuk menaati norma yang telah menetapkan pengharapan
tadi.
Dalam penelitian ini, peran yang dimaksud yaitu Peran merupakan tugas
utama yang diharapkan oleh masyarakat berupa penanganan masalah rekomendasi
perizinan pertambangan oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan juga lembaga
yang terkait mengenai masalah pertambangan pasir laut. Peran dalam Ilmu Sosial
terkait mengenai peran aktif yang berdampak positif bagi kehidupan sosial.
Dimana, badan publik ini memiliki peran yang erat kaitannya dengan berjalannya
kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, maka peran yang dijalankan oleh badan
publik ini merupakan sangat penting karena besar harapan yang diharapkan dari
perannya.
Berkaitan dengan peran itu, maka akan muncul norma-norma yang harus
ditaati secara bersama-sama supaya harapan-harapan tersebut dapat tercapai.
Harapan tersebut dapat tercapai apabila setiap orang atau badan publik tersebut
menjalankan perananya dengan baik. Menurut Soekanto (dalam Thoha 2006:243),
peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status).
Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukan nya maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan tidak
dapat dipisahkan,karena satu tergantung dengan yang lain dan sebaliknya. Tanpa
ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang
27
mempunyan macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan
hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang
diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatanapa yang diberikan
masyarakat kepadanya.
Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan
menyebakan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-
perbuatan orang lain. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan
dengan posisi dengan pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam
masyarakat (social positon) merupakan unsur statis yang menunjukan pada fungsi,
penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi
dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.
Levinson (dalam Soekanto 2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal yaitu:
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu tentu saja setiap orang memiliki
peran yang berbeda-beda yang harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang
berlaku. Peranan merupakan perilaku setiap individu maupun organisasi atau
kelompok yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena didalamnya
dapat dicapai harapan-harapan yang tujuannya adalah penyejahteraan masyarakat
28
guna saling memudahkan satu sama lain dalam menjalankan peran masing-
masing.
Teori peran adalah yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi,
maupun disiplin ilmu. Selain dari pesikologi, teori peran berawal dari dan masih
tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Istilah “peran” diambil dari
dunia teater. Dalam teater, aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan
dalam posisinya tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi
aktor dalam teori itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam
masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang
diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melaikan selalu dalam kaitan dengan
orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut
pandang inilah disusun teori-teori peran.
Dalam teorinya Biddle & Thomas (dalam Sarwono 2008:215),membagi
peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu istilah-istilah yang
menyangkut:
a. Orang-orang yang mengambil bagian dai interaksi sosial. b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut. c. Kedudukan orang dalam perilaku. d. Kaitan antara orang dengan perilaku.
Pertama, orang yang mengabil bagian dalam interaksi sosial dapat dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:
a. Aktor (actor, perilaku) yaitu orang yang sedang berperilaku menuruti suatu peran.
b. Target (sasaran) atau orang lain (other) yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan perilakunya.
29
Aktor maupun target bisa berubah individu atapun kumpulan individu (kelompok). Hubungan antar kelompok dengan kelompok misalnya terjadi antara sebuah paduan suara (aktor) denga pendengar (target).
Kedua, Dalam teorinya Biddle & Thomas (dalam Sarwono 2008:216), ada lima istiah tentang perilaku dalam kaitanya dengan peran:
a. Expectatation (harapan) Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku yang pantas, yang ditujukan pada orang yang memiliki peran-peran tertentu dalam masyarakat.
b. Norm (norma) Menurut Secord dan Beckham (dalam sarwono, 1964) norma hanya merupakan salah satu betuk harapan, jenis-jenis harapan menurut Secord dan Beckham adalah sebagai berikut: 1. Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory), yaitu harapan
tentang suatu perilaku yang akan terjadi 2. Harapan normatif adalah keharusan yang menyertai peran. Biddle
dan Thomas membagi lagi harapan normatif ini kedalam dua jenis, yakni: i. Harapan yang terselubung (covert): harapan iti tetap masih ada
walaupun tidak diucapkan ii. Harapan yang terbuka, yaitu harapan yang diucapkan.
c. Performance (wujud perilaku) Wujud perilaku yaitu peran yang diwujudkan oleh aktor. Goffman (dalam Sarwono 2008:220) meninjau perwujudan peran ini dengan memperkenalkan istilah permukaan (forn), yaitu untk menunjukan perilaku-perilaku tertentu yang diekspresikan secara khusus agar orang lain mengetahui dengan jelas peran si pelaku (aktor)
d. Evaluation (penilaian) dan Sanction (sanksi) Penilaian dan sanksi agar sulit dipisahkan jika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas (dalam Sarwono 2008:220) menyatakan bahwa kedua hal tersebut didasarkan pada harapanmasyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu, orang memberikan kesan positif dan negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negarif dan positif inilah yang dinamakan penilaian peran. Sedangkan yang dimaksud dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga hal yang tadinya dinilai negatif menjadi positif.
Ketiga, secord & Beckman dan Biddle & thomas (dalam Sarwono 2008:222) memberikan definisi yang saling melengkapi tentang kedudukan (posisi). Dari kedua difinisi mereka dapat disimpulkan bahwa kedudukan adalah sekumpulan orang yang secara bersama-sama (kolektif) diakui perbedaannya dari kelompok-kelompok lain berdasarkan sifat-sifat yang mereka miliki, perilaku yang sama-sama mereka perbuat, dan reaksi orang terhadap mereka bersama.
30
Keempat, Biddle & Thomas (dalam Sarwono 2008:226) mengemukakan bahwa kaitan (hubungan) yang dpat dibuktikan atau tidak adanya dan dapat diperkirakan kekuatannya adalah kaitan antara orang dengan perilaku dan perilaku dengan perilaku. Kriteria untuk menetapkan kaitan-kaitan tersebut diatas adalah sebagai berikut:
a. Derajat kesamaan atau ketidaksamaan antara bagian-bagian yang sering berkait.
b. Derajat saling menentukan atau saling ketergantngan antara bagian-bagian tersebut.
c. Gabungan antara derajat kesamaan dan saling ketergantungan (a+b).
Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam
Bauer 2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam
studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu
“melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”
Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 2003: 56)
mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan
peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala
sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi
dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau
role perception (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam
Bauer, 2003: 58).
Sedangkan menurut Levinson (dalam Soekanto 2009:213) mengatakan
peranan mencakup tiga hal yaitu:
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
31
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
Peran serta dapat pula dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi,
organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (dalam Soehendy,
1997:28) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri :
1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan. 2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain. 3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran). 4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain. 5. Peran masyarakat : sebagai subyek.
Struktur Peran dibagi menjadi dua yaitu :
1. Peran Formal (Peran yang Nampak jelas) Yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen. Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga.
2. Peran Informal (Peran tertutup) Yaitu suatu peran yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak ke permukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. Pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.
Thoha (2003:80) menyatakan dalam bahasa organisasi, peran diperoleh dari
uraian jabatan. Adapun uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang
menurut persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan. Dalam
bahasa pesikologi sosial, uraian jabatan itu memberikan serangkaian pengharapan
yang menentukan terjadinya peranan seseorang yang sering terjadi dalam suatu
organisasi, acapkali ditimbulkan karena peranan tidak dibagi dengan jelas
terhadap orang-orang dalam organisasi tersebut, sehingga terjadi keraguan dan
konflik peran. Orang tidak tahu pasti peran apa dan bagaimana yang harus
dimainkan olehnya, karena deskrifsi tentang peranan itu sendiri tidak jelas.
Kadang sering terjadi pula orangnya yang tidak mampu melakukan sesuatu peran
32
yang diharapkan oleh suatu organisasi. Persoalan tersebut sangan ditentukan oleh
kecakapan dan kemampuan, keterampilan dan keahlian orangnya. Termasuk
kedalam hal ini adalah persepsi, kebutuhan, sikap dan perilaku dari orang tersebut
terhadap peranan yang diharapkan dari padanya. Jika timbul masalah disebabkan
karena deskripsi peranan tidak jelas, maka dengan mudah diketahui sumber
masalnya terletak pada organisasi tersebut.
Organisasi tidak mampu memberikan informasi yang jelas kepada
pendukungnya, tentang apa dan bagaiman yang harus dimainkan. Kejadian seperti
ini barangkali karena tujuan nya tidak jelas, misalnya kabar, dan norma aturan
yang tidak mementu.mungkin juga karena caliber dan kualitas kepemimpinan
kurang mampu mendeskrifsikan misi, tujuan dan norma organisasi kedalam peran
peran tertentu.
Berdesarkan penjelasan di atas, keberadaan peran tidak dapat dipisahkan
dengan keberadaan sektor publik yang menjadi kebutuhan masyrakat, sehingga
keberadaan sektor publik ditengah masyarakat tidak bisa dihindarkan (lneviluble).
Dengen demikian, Menurut Jones (dalam wirasata, 2010:13) terdapat tiga peran
utama sektor publik dalam masyarakat yaitu:
1. Regulatory role, sektor publik berperan dalam menetapkan segala aturan yang berkaitan dengan kepentingan umum, karena tanpa ada aturan maka ketimpangan akan terjadi dalam masyarakat. Bisa saja sebagian masyarakat akan dirugikan karena tidak urung mendapatkan akses memperoleh barang atau layanan yang sebetulnya untuk umum sebagai akibat dari penguasaan barang atau layanan tersebut oleh kelompok masyarakat lainnya.
2. Enabling role, adaiah peran sektor publik dalam rnenjamin terlaksananya peraturan yang sudah ditetapkan dalam penyediaan barang dan jasa publik, dirnana sektor publik harus dapat memastikan kelancaran aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang diperuntukkan masayarakat,
33
Implikasinya sektor publlik diberi kewenangan untuk penegakkan hukum (law enforcemenl} dalam kaitannya menjamin ketersediaan barang dan jasa publik yang sesuai dengan hukurn.
3. Direct provision of goods and services, karena semakin kompleksnya area yang harus di 'cover' oleh sektor publik dan adanya keterbatasan da1am pembiayaan barang dan jasa publik secara langsung maka pemerintah dapat melakukan privatisasi. Sehingga disini peran sektor publik adalah ikut mengendalikan/mengawasi sejumlah proses pengadaan barang dan jasa publik serta regulasi yang ditetapkan sehingga tidak merugikan masyarakat.
Jika dilihat dari definisi peran dalam sektor publik tersebut di atas, maka
dengan kata lain sektor publik adalah government (pemerintah) yang berfungsi
untuk mensejahterakan masyarakat, dimana pemerintah diberi 'kekuasaan' oleh
masyarakat untuk mengatur dan menjamin pemenuhan kebutuhan barang dan jasa
publik yang berdasarkan hukum.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya peran
dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh individu
satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-
fungsinya sesuai dengan tugasnya. Thoha (2003: 80) mendefinisikan bahwa peran
itu suatu tindakan atau individu dalam sebuah jabatan. Sedangakan Levinson
(2009: 213) mendevinisikan peran itu sebagai suatu tindakan individu dalam
organisasi atau dalam sebuah jabatan tujuan nya untuk kepentingan masyarakat.
Jones (dalam wirasata, 2013) mendefinisikan sebuah peranan dalam sebuah
instansi publik/sektor publik. Jika di lihat dari indikator peranan menurut para ahli
di atas teori ini sangat berkaitan dengan judul yang sedang di bahas, akan tetapi
tidak dapat memecahkan permasalahan yang ditemukan di lapangan.
34
Peneliti menilai bahwa teori nya Biddle dan Thomas (dalam sarwono 2008:
216) karen Teori ini mempunyai kelebihan, diantaranya: satu, lima indikator
Peran menurut Biddle dan Thomas (dalam sarwono 2008: 216) antaralain adalah:
harapan (expektation), Norma (Norma), Wujud Perilaku (performance), Penilaian
(evaluation) dan Sanksi, kelima indikator tersebut memili kemampuan untuk
menjawab permasahan peneliti. Kedua, semua indikator peran menurut Bidlle
dan Thomas (dalam sarwono 2008: 216) dapat mewakili perilaku seseorang
maupun organisasi. Lebih lanjut alasan kenapa teori ini yang dipakai dalam
penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan yang ditemukan di lapangan
sehingga peneliti beranggapan bahwa teori Peran menurut Biddle dan Thomas
lebih cocok di gunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian ini..
2.1.2 Definisi Rekomendasi Perizinan
a. Rekomendasi
Selain dispensasi, konsensi, dan lisensi dalam kaitan masalah perizinan
juga dikenal denga istilah rekomendasi. Rekomendasi dapat diartikan secara
sederhana sebagai bahan pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat
yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin pada suatu bidang
tertentu.
Rekomendasi adalah suatu bentuk komunikasi sekaligus promosi tidak
langsung yang dilakukan oleh para konsumen yang sudah membeli produk atau
jasa yang kemudian menceritakan berbagai pengalamannya yang berkaitan
dengan produk atau jasa tersebut kepada orang lain (Luwis dan Harsini: 2010).
35
Sedangkan pengertian rekomendasi dalam Kortel dan Keller: 2007 adalah
suatu proses komunikasi atas suatu produk atau jasa tertentu yang berguna untuk
memberikan informasi secara personal. Contohnya rekomendasi yang paling
umum dipakai adalah word of mouth communication (WOM) atau rekomendasi
dari mulut ke mulut.
Dengan kata lain rekomendasi adalah saran yang sifatnya menganjurkan,
membenarkan atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang. Rekomendasi
sangat penting artinya untuk meyakinkan orang lain bahwa sesuatu atau seseorang
tepat dan layak. Misalnya ketika seseorang akan menggunakan jasa sebuah online
shop. Biasanya mereka akan melihat testimoni dari orang-orang yang sudah
pernah bertransaksi sebelumnya, apakah banyak yang merekomendasikan atau
tidak. Jika banyak testimoni positif maka akan menambah jenis keyakinan
seseorang untuk bertransaksi.
Rekomendasi merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal
pemberian perizinan. Karena, rekomendasi di berikan oleh badan atau jabatan
yang mempunyai kompetensi atau kapasitas khusus di bidang tertentu, bahkan
didasarkan pada keahlian dan sesuai dengan prosedur.
b. Izin
Izin (verguning), adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan
Undang-undang atau Peraturan Pemerintah untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.
Jadi izin itu pada prinsipnya adalah sebagai dispensasi atau pelepasan/
pembebasan dari suatu larangan (Adrian Sutedi, 2010, 168).
36
Utrecht (dalam Sutedi, 2011:167) memberikan pengertian vergunning atau
izin sebagai berikut:
“Bagaimana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan,tetapi masih juga memperkenankan asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konket, maka perbuatan administrasi negara memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning)”.
Izin atau vergunning adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan
undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu
menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Izin dapat
juga diartikan sebagai dispensi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan
(dalam sutedi,2011: 168). Selanjutnya, Van Der Pot (dalam Padyatmoko, 2009: 7)
menyatakan bahwa izin merupakan keputusan yang memperkenankan dilakukak
perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh pembuat peraturan.
Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan Tata usah Negara
yang berwenang, yang isinya atau substansinya mempunyai sifat sebagai berikut:
1. Izin bersifat bebas Izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitanya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besra dalam memutuskan pemberian izin
2. Izin bersifat terkait Izin sebagai keputusan tata usaha Negara yang penerbitnya terkait pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
3. Izin yang berifat menguntungkan Izin yang isinya bersifat menguntungkan pada yang bersangkutan. Izin yang bersifat menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugrah kepada yang bersangkutan.
4. Izin bersifat memberatkan Izin yang isinya mengandung unsur-unsur memberatkan dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. Disamping itu, izin yang besifat
37
memberatkan merupakan pula izin yang memberi beban kepada orang atau masyarakat sekitarnya.
5. Izin yang segera berakhir Izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan sebera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
6. Izin yang berlangsung lama Izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhir atau masa berlakunya relatif lama.
7. Izin yang bersifat pribadi Izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin
8. Izin yang bersifat kebendaan Izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin (dalam Sutedi, 2011: 173).
Selanjutnya, Spelt dan Tn Berge (dalam Pudyatmoko, 2008: 11)
menjelaskan motif-motif untuk menggunakan sisitem izin diantaranya:
1. Keninginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu Ada kemungkinan pemerintah menggunakan instrumen izin untuk mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat, misalkan pada izin mendirikan bangunan (IMB) atau di beberapa daerah di sebut izin mendirikan bangunan-bangunan (IMBB).
2. Mencegan bahaya terhadap lingkungan Dalam pasal 6 ayat 1 UU nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ditentukan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pada pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan melakukan kewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu Pemerintah mempunyai kepentingan agar objek-objek tertentu yang berguna masyarakat tetap terjaga dan terlindungi. Objek tertentu perlu mendapatkan perlindungan karena berbagai alasan, misalnya alasan sejarah, benda tersebut sangat di perlukan untuk keperluan pendidikan, ilmu pengetahuan dan sebagainya.
4. Membagi benda-benda yang sedikit Adakalanya kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan sumber daya jumlahnya sangat terbatas. Apabila warga masyarakat yang membutuhkan hal tersebut maka kesempatan yang ada pun terbatas. Pemerintah memandang hal yang demikian perlu ditanggapi secara cepat.
5. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas. Izin dapat diajukan untuk melakukan pengarahan dengan menyeleksi aktivitas-aktivitas tertentu yang dilakukan oleh warga masyarakat.
38
6. Tujuan tertentu lainnya Mengnai izin untuk tujuan lain dari yang telah disebutkan diatas, contohnya adalah izin yang dapat diberikan dilingkungan pegawai ngri. Seorang pegawai negri berhak mendapatkan cuti, misalkan cuti tahunan. Untuk mendapatkan hak tersebut perlu ada izin. Dalam hal ini, cuti tahunan diberikan dengan tujuan memberikan kesempatan bagi pegawai negri yang bersangkutan memperoleh kesegaran lahir dan batin dengan beristirahat untuk sementara waktu.
Kemudian Spelt dan Ten Barge (dalam Pudyatmoko, 2009: 17) juga
menjabarkan sisitem izin, yaitu:
1. Larangan Larangan dan wewenang suatu organisasi pemerintahan dilakukan dengan memberikan izin harus ditetapkan dalam suatu perundang-undangan.
2. Persetujuan yang merupakan dasar kecualian (izin) Izin muncul kalaun norma larangan umum dikaitkan dengan norma umum, yang memberikan kepada suatu organ pemerintahan wewenang untuk menggantikan larangan itu dengan persetujuan dalam suatu bentuk tertentu. Keputusan yang memberikan izin adalah suatu keputusan tata usaha negara. Keputusan in i adalah keputusan sepihak dari suatu organ pemerintahan yang diberikan atas dasar wewenang ketatanegaraan dan ketatausahan untuk menciptakan suatu keadaan yang konkret dan individual sehingga suatu hubungan hukum menetapkan secara meningkat, membebaskannya atau dalam kondisi tertentu suatu pemohon itu ditolak.
3. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin Ketentuan-ketentuan adalah syarat-syarat yang menjadi dasar bagi organisasi pemerintahan dalam pemberian izin. Fakta bahwa dalam banyak hal, izin dikaitkan dengan syarat-syarat berhubungan erat dengan fungsi sistem perizinan sebagai salah satu instrumen (pengendalian) penguasa.
Izin seringkali mempunyai arti yang begitu penting bagi pemegangnya
(pelaku kegiatan) dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah
maupun dengan pihak yang lain. Berikut beberapa urgensi dari izin oleh
Pudyatmoko (2009: 22):
1. Sebagai landasan hukum (lage base) Izin dapat dikatakan sebagai landasan hkum. Dapat dipahami bahwa kegiatan tertentu memang tidak dapat dilakukan oleh warga masyarakat
39
tanpa adanya izin dari organisasi pemerintah yang berwenang. Oleh karena itu, izin menjadi dasar hukum bagi pelaku kegiatan untuk dapat memulai kegiatan tersebut. Hak dan kewajiban pemohon izin berkaitan dengan dilakukannya kegiatan dan lahir setelah adanya izin. Tanpa izin, suatu pihak tidak dapat melakukan kegiatan yang dimuat dalam izin itu. Kalau tetap saja dilakukan maka dapat dikatakan bahwa kegiatan itu melanggar hukum.
2. Sebagai instrumen untuk menjamin kepastian hukum Didalam izin pada umumnya dimuat berbagai hal, baik yang bersifat subjektif maupun objektif.
3. Sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan Izin sebagai sebuah keputusan dapat digunakan untuk menjadi instrumen perlindungan kepentingan, baik itu kepentingan pemohon, kepentingan pemerintah, maupun kepentingan lain. Kiranya dapat dimengerti bahwa izin dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang izin karena untuk diizinkan melakukan kegiatan tertentu sering kali tidak lepas dari kewajiban pemenuhan persyaratan yang didalamnya termasuk serangkaian pengujian. Apabila pemohon kemudian diberikan izin maka didalamnya terkandung makna bahwa kegiatan itu telah diuji sehingga baik, aman, dan sebagainya.
Tiap-tiap jenis izin tersusun secara berbeda-beda. Bahkan, untuk jenis izin
yang sama dapat termuat hal-hal yang berbeda-beda apabila yang menerbitkan itu
intansi yang berbeda. Berikut ini adalah beberapa bagian yang dicantumkan dalan
keterangan izin oleh Pudyatmoko (2009:24), yaitu:
1. Orang yang berwenang. 2. Yang dialmatkan. 3. Pemberian alasan. 4. Diktum. 5. Ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat. 6. Pemberitahuan-pemberitahuan tambahan.
Selanjutnya diungkapkan beberapa unsur dalam perizinan oleh Sutedi,
(2011: 179), yakni:
1. Wewenang. 2. Izin berbagai bentuk ketetapan. 3. Lembaga pemerintah. 4. Peristiwa konkret. 5. Proses dan prosedur. 6. Persyaratan.
40
7. Waktu penyelesaian izin. 8. Biaya perizinan. 9. Pengawas penyelenggara izin. 10. Penyelesaian pengaduan dan sengketa, terbagi dua:
a. Pengaduan b. Sengketa
11. Sanksi. 12. Hak dan kewajiban.
Perizinan adalah salahsatu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan
bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh masyarakat (Sutedi, 2011:168).
Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi sebagaimana
dijelaskan oleh Sutedi (2011: 198) yakni sebagai berikut:
1. Instrumen rekayaa pembangunan Perizinan adalah instrumen yang paling bermanfaat ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan. Semakin mudah, cepat dan transparan prosedur pemberian izin, maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembanguna.
2. Budgeting Peizinan mempunyai fungsi keuangan (budgeting), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian lisensi dan izin kepada masyarakat dilakukan dengan kontrapresasi berupa retribusi perizinan. Karena negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Dengan hal ini dianut prinsip no taxation without the law. Penarikan retribusi perizianan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum. Yaitu undang-undang dan peraturan daerah.
3. Reguleren Perizinan mempunyai fungsi pengaturan (reguleren), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana juga dalam prinsip pemungutan pajak, maka perijinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat.
Secara umum, tujuan dari fungsi perizinan adalah untuk pengendalian
darpipada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannnya
berisi pedoman-pedoman yang harus dilakasnakan oleh baik yang berkepentingan
41
ataupun oleh pejabat yang berwenang. Seain itu, tujuan perizinan dapat dilihat
dari dua sisi ( Sutedi, 2011: 200), yaitu:
1. Dari sisi pemerintah Dari sisi pemeintah tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:
a. Untuk melaksanakan peraturan Apabila ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam peraktiknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban.
b. Sebagai sumber pendapatan daerah Dengan adanya permintaan permohonam izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pula pendapatan dibidang retribusi tujuan akhir, yaitu untuk menbiayai pembanguana.
2. Dari sisi masyarakat Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adala sbagai berikut:
a. Untuk adanya kepastian hukum. b. Untuk adanya kepastian hak. c. Untuk memudahkan mendaparkan fasilitas. Apabila bangunan
yang didirikan telah mempunyai izin akan lebih mudah mendapatkan fasilitas.
Untuk melakukan kegiatan pertambangan pasir laut sangatlah tidak mudah,
harus ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus di penuhi oleh perusahaan
ataupun individu yang akan melakukan kegiatan pertambangan pasir. Berikut
alur/skema permintaan rekomendasi perizinan pertambang pasir laut berdasarkan
PP NO 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral
dan batubara, yaitu:
1. IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh: a. badan usaha b. koperasi dan c. perseorangan.
2. Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
3. Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
42
4. IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
5. Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP
Pemberian rekomendasi IUP diberikan melalui tahapan:
a. Pemberian WIUP
1. Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang sering disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pernegang Izin Usaha Pertambangan.
Namun dalam hal ini WIUP termasuk kedalam bagian persetujuan bukan
dalam bagian rekomendasi. Berbeda dengan permintaan izin pertambangan
lainnya, dalam tahapan permintaan rekomendasi perizinan pertambangan pasir
laut hanya melalui tiga tahapan, yaitu: pertama permohonan izi wilayah
pertambangan (WIUP) dalam permintaan izin ini berkas yang diajukan tertuju
kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan Dan Energi yang di dalamnya
berisikan pertimbangan lampiran, diantaranya:
1. Persyaratan administrasi 1) Perseorangan
a. Surat permohonan b. KTP c. NPWP d. Surat keterangan domisili
2) Perusahaan firma dan komanditer a. Surat permohonan b. Profil perusahaan c. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha
pertambangan d. NPWP e. Susunan pengurus dan pemegang saham f. Surat keterangan domisili
2. Persyaratan teknis
43
1. Peta wilayah untuk kegiatan pertambangan dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan system informasi yang berlaku nasional
2. Rekomendasi dari kab/kota 3. Membayar biaya percadangan wilayah dan pencetakan peta
3. Persyaratan Finansial. 1. Membayar biaya penrcadanga wilayah dan percetakan peta
WIUP (PP No.9/2009 tentang tarif pembayaran PNPB sektor ESDM)
Biaya pembayaran percadangan wilayah dan percetakan peta berdasarkan
PP No.9/2009 tentang tarif pembayaran PNPB sektor ESDM, yaitu:
Tabel 2.1 Jasa pelayanan dan penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan
Penelusuran informasi wilayah pertambangan
Per 15 menit Rp. 200.000,00
Percadangan wilayah dan percetakan peta WIUP mineral bukan logam dengan luas wilayah
1. 500-5.000 ha 2. >5.000-10.000 ha 3. > 10,000-25.000 ha
Per WIUP Per WIUP Per WIUP
Rp 10.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 50.000.000,00
Percadangan wilayah dan percetakan peta WIUPbatuan dengan luas wilayah
1. 500-5.000 ha 2. >5.000-10.000 ha 3. > 10,000-25.000 ha
Per WIUP Per WIUP Per WIUP
Rp 5.000.000,00 Rp 10.000.000,00 Rp 30.000.000,00
Sumber: SOP pelayanan rekomendasi perizinan DISTAMBEN
Pemasangan Tanda Batas WIUP berdasarkan PP No 23 Tahun 2010, yaitu:
a. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
b. Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.
c. Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
44
Kemudian, jika berkas tersebut telah memenuhi syarat atau lolos dari
tahapan ini kemudian masuk ketahap berikutnya yaitu tahap Izin Usaha
Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) berbeda dengan WIUP, berkas IUP
eksplorasi ditujukan oleh Gubernur kepada Dinas Pertambangan dan Energi untuk
di periksa persyaratan dan perlengkapannya.
b. Pemberian Izin Usaha Pertambangan. (IUP)
2. Izin usaha pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi) IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium, eksplorasi, dan studi kelayakan.
Dengan format yang diajukan sebagai berikut:
1. Persyaratan administrasi 1) Badan Usaha
a. Surat permohonan b. Susunan direksi dan daftar pemegang saham c. Surat keterangan domisili
2) Koperasi a. Surat permohonan b. Susunan pengurus c. Surat keterangan domisili
3) Perseorangan a. Surat permohonan b. Surat keterangan domisili
4) Perusahaan firma a. Surat permohonan b. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham c. Surat keterangan domisili
2. Persyaratan teknis 1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli
pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling lambat 3 tahun
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
3. Persyaratan lingkungan 1. Pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan dan lingkungan hidup.
45
4. Persyaratan Finansial 1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan
eksplorasi 2. Bukti pembayaran harga nilai konvensasi data informasi hasil
lelang WIUP mineral logam dan batubara dengan penawaran nilai lelang
Maksudnya tahapan eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang
lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan
galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Berkas
tersebut yang sudah di kaji tadi oleh pihak yang bersangkutan, jika berkas yang di
laporkan telah memenuhi syarat kemudian ditandatangani oleh kepala
DISTAMBEN kemudian di rekomendasikan kepada DKPMPTSP untuk
mengeluarkan surat izin yang di keluarkan oleh DKPMPTSP atas dasar
persetujuan dari Gubernur.
Dari tahapan inilah dapat di tentukan besaran biaya yang harus di
tanggung oleh perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku luasan lahan
pertambangan harus lebih dari 5 Ha2 dengan biaya pencadangan wilayah sebesar
Rp 5.000.000,00/ Ha kepada pemerintah pusat, dalam hal ini pemerintah daerah
tidak ikut dilibatkan.
Berikut adalah gambar 2.1 mengenai alur permintaan rekomendasi
perizinan IUP Eksplorasi.
46
Jawaban
Rekom
5a
Gambar 2.1
Alur Permintaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi
(Sumber: BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2015)
47
3. Izin usaha pertambangan Oprasi produksi (IUP OP) IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
Setelah IUP Eksplorasi sudah memenuhi syarat, kemudian permintaan izin
memasuki tahapan akhir yaitu tahapan Izin Usaha Oprasi Produksi. Dimana dalam
tahapan sama dengan tahapan IUP Eksplorasi berkas masuk ke DISTAMBEN di
rekomendasikan ke DPMPTSP dengan didalamnya berisikan:
1. Persyaratan administrasi 1. Badan Usaha
a. Surat permohonan b. Susunan direksi dan daftar pemegang saham c. Surat keterangan domisili
2. Koperasi a. Surat permohonan b. Susunan pengurus c. Surat keterangan domisili
3. Perseorangan a. Surat permohonan b. Surat keterangan domisili
4. Perusahaan firma a. Surat permohonan b. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham c. Surat keterangan domisili
2. Persyaratan teknis 1. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis
lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
2. Laporan lengkap eksplorasi 3. Laporan study kelayakan 4. Rencana reklamasi dan pasca tambang 5. Rencana kerja dan biaya anggaran 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang
kegiatan OP 7. Tersedianya tenaga ahli paling sedikit pengalamannya 3
tahun 3. Persyaratan lingkungan
1. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan perundang undangan di bidang Lingkungan Hidup
48
2. Persetujuan dokumen lingkunga hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Persyaratan Finansial 1. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang sudah diaudit oleh
akuntan publik 2. Bukti iura tetap 3 tahun terakhir 3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai
penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir
Berikut gambar 2.2 mengenai alur permintaan rekomendasi perizinan IUP
Oprasi Produksi :
49
Gambar 2.2 Alur permintaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
(Sumber: BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2015)
50
Operasi Produksi disini maksudnya tahapan kegiatan usaha pertambangan
yang meliputi konstruksi, penarnbangan, pengolahan, pemurnian, termasuk
pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan
sesuai dengan hasil studi kelayakan.
Ditahapan inilah yang menentuakan lolos tidaknya untuk melakukan
oprasi produksi atau pengambilan. Jika tahapan ini lolos atau telah memenuhi
syarat yang di tentukan, kemudian perusahan sudah mulai melakukan eksplorasi
dan memproduksi bahan tambangnnya dengan memenuhi peraturan yang sudah
ditentukan. Ditahapan inilah, perusahaan harus membayar pajak dan biaya rutin
yang harus di berikan kepada pemerintah daerah. Biaya rutin tersebut di berikan
sebesar sesuai dengan luasan lahan yang dimiliki.
Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan
pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan
pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat
dilakukan oleh pihak lain yang memiliki:
a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
dan/atau c. IUP Operasi Produksi.
IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf a dalam PP No 23 Tahun 2010 diberikan oleh:
a. Menteri apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas provinsi dan negara;
b. gubernur apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dilakukan lintas kabupaten/kota; atau
c. bupati/walikota apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
51
4. Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi Perpanjangan (IUP OP Perpanjangan) 1. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
2. Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi: a. peta dan batas koordinat wilayah; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga)
tahun terakhir;
c. laporan akhir kegiatan operasi produksi; d. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; e. rencana kerja dan anggaran biaya; dan f. neraca sumber daya
dan cadangan. 3. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
4. Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
5. Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
6. Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
IUP OP Perpanjangan ini hanya bisa di lakukan sebanyak dua kali
perpanjangan oleh perusahaan yang sama, itupun diberikan tergantung apakah
perusahaan tersebut melakukan kegiatan pertambanga sesuai dengan
aturan/berkelakuan baik. Apabila perusahaan tersebut tidak berkelakuan baik
maka izin perpanjangan tidak diberikan dengan menyatakan surat pernyataan
dengan disertai alasan. Apabila jangka waktu perpanjangan sudah habis dan
52
wilayah tersebut diprkirakan masih berpotensi maka perusahaan berhak
menawarkan kepada perusahaan lain.
2.1.3 Wilayah Pertambangan
Wilayah merupakan tanah dengan segala ciri, kemampuan maupun
sifatnya beserta segala sesuatu yang terdapat diatasnya termasuk didalamnya
kegiatan manusia dalam memanfaatkan lahan. Lahan memiliki banyak fungsi
yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usaha meningkatkan kualitas
hidupnya.
Wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik
tertentu dan berbeda dengan wilayah yang lain. Istilah lain dari wilayah yang
umum digunakan dalam memahami konsep wilayah adalah region. Setiap wilayah
memiliki ciri-ciri tertentu. Misalnya, wilayah desa mempunyai ciri-ciri yang
sangat berbeda dengan wilayah kota dengan melihat beberapa aspek baik fisik
mau pun sosial.
Menurut A. I. Herbertson (dalam Amir Khosim dan Kun Marlina
Lubis:2007) mendefinisikan wilayah sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan
tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia yang dipandang dari hubungan
mereka yang khusus yang secara bersama-sama membentuk suatu ciri tertentu di
atas permukaan bumi.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana:
Tata Ruang Wilayah Nasional: Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
53
geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/aspek fungsional.
Selain itu wilayah memiliki pengertian yang hampir serupa dengan
sebelumnya bahwa pengertian wilayah adalah: suatu kesatuan yang kompleks dan
tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia yang dipandang dari hubungan
mereka yang khusus yang secara bersama-sama membentuk suatu ciri tertentu di
atas permukaan bumi. Menurut A. I. Herbertson (dalam Amir Khosim dan Kun
Marlina Lubis:2007)
a. Macam – macam Wilayah Negara
Wilayah negara mencakup:
a. Daratan
Penentuan batas-batas suatu wilayah daratan, baik yang mencakup dua
negara atau lebih, pada umumnya berbentuk perjanjian atau traktat. Misalnya:
1. Traktat antara Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juli 1891 menentukan batas wilayah Hindia Belanda di Pulau Kalimantan.
2. Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai garis-garis batas tertentu dengan Papua Nugini yang ditandatangani pada tanggal 12 Februari 1973.
b. Lautan
Pada awalnya, ada dua konsepsi (pandangan) pokok mengenai wilayah
lautan, yaitures nullius dan res communis.
1. Res nullius adalah konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini dikem-bangkan oleh John Sheldon (1584 - 1654) dari Inggris dalam buku Mare Clausum atau The Right and Dominion of The Sea.
2. Res communis adalah konsepsi yang beranggapan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi ini kemudian dikembangkan oleh Hugo
54
de Groot (Grotius) dari Belanda pada tahun 1608 dalarn buku Mare Liberum (Laut Bebas). Karena konsepsi inilah, kemudian Grotius di anggap sebagai bapak hukum internasional.
Dewasa ini, masalah wilayah lautan telah memperoleh dasar hukum yaitu
Konferensi Hukum Laut Internasional III tahun 1982 yang diselenggarakan oleh
PBB atau United Nations Conference on The Law of The Sea (UNCLOS) di
Jamaica. Konferensi PBB itu ditandatangani oleh 119 peserta dari 117 negara dan
2 organisasi kebangsaan di dunia tanggal 10 Desember 1982.
Dalam bentuk traktat multilateral, batas-batas laut terinci sebagai berikut :
a. Batas Laut Teritorial Setiap negara mempunyai kedaulatan atas laut teritorial yang jaraknya
sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai. b. Batas Zona Bersebelahan
Sejauh 12 mil laut di luar batas laut teritorial atau 24 mil dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea-cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara.
c. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) ZEE adalah wilayah laut dari suatu negara pantai yang batasnya 200 mil
laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan alam lautan serta melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu, serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah lautan itu. Negara pantai yang bersangkutan berhak menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan dalam ZEE-nya.
d. Batas Landas Benua Landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang lebih dari 200 mil
laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional.
Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi
mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Penambangan adalah proses
55
pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Tambang adalah
tempat terjadinya kegiatan penambangan.
Pengertian Pertambangan Sesuai UU Minerba No.4 Tahun 2009 Pasal 1
ini yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau
batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan
penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan
landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Wilayah pertambangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah
berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Wilayah Pertarnbangan yang sering disebut WP menurut PP nomor 22
tahun 2010, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan
tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian
dari rencana tata ruang nasional. WP merupakan kawasan yang memiliki potensi
mineral dan/atau batubara, baik di permukaan tanah maupun di bawah tanah, yang
berada dalarn wilayah daratan atau wilayah laut untuk kegiatan pertarnbangan.
Secara kewenangan pemerintah provinsi mempunyai kekuasaan untuk
menguasai wilayah lautan sepanjang 12 mil di mulai dari garis bibir pantai.
Mengenai urusan pertambangan pasir laut sepenuhnya di kuasi oleh pemerintah
56
Provinsi, artinya tidak ada lagi kewenangan mengenai pertambangan di pegang
oleh pemerintah kabupaten atapun kota.
Penetapan Wilayah Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) dilaksanakan:
a. secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab; b. secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi
pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan
c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.
Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai WP sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) memiliki kriteria adanya:
a) indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/ atau
b) potensi sumber daya bahan tarnbang yang berwujud padat dan/atau cair. Penyiapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
melalui kegiatan:
a. perencanaan WP; dan b. penetapan WP.
Kegiatan penambangan khususnya pasir dikenal sebagai kegiatan yang
dapat merubah permukaan bumi. Karena itu penambangan sering dikaitkan
dengan kerusakan lingkungan. walaupun pernyataan ini tidak selamnya benar,
patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang dapat
menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya. Akan tetapi perlu diingat
pula bahwa dilain pihak kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat
dengan tajam. Bukan sajamenyangkut kualitas hidup manusia yang berada di
lingkungan tempat penambangan itu, namun juga alam sekitar menjadi tertata
57
lebih baik,dengan kelengkapan infrastrukturnya. Karena itu, kegiatan
penambangan dapat menjadi daya tarik, sehingga penduduk banyak yang
berpindah mendekati lokasi penambangan tersebut. Sering pula dikatakan bahwa
kegiatan penambangan telah menjadi lokomotif pembangunan didaerah tersebut.
2.1.4 Pertambangan Pasir Laut
Pasir dalam istilah geologi adalah bantuan sendimen sisa hasil rombakan
batuan padat. Butir pasir yang berukuran 1-2 milimeter di sebut pasir kasar,
sedangkan yang berukuran (1/16-1/18) milimeter termasuk pasir halus, menurut
sekala Wentworth. Didalam penggolongan tartah, pasir adalah nama untuk
material yang butirannya berukuran 2-6 milimeter, dan bula kering atau jenuh air,
tidak memiliki kohesi.
Pasir dihasilkan dari pengikisan endapan-endapan yang timbul akibat erosi
air laut, gelombang laut, glester dan angin. Seperti juga batu pasir, pasir sebagian
besar juga tersusun atas kuarsa dan feldsap. Pasir-pasir silika biasanya berasal dari
hancuran batuan-batuan beku. Pasir, partikel-partikel lepas yang terdiri atas
mineral dan partikel batu berukuran kecil. Dan apablia bergabung akan menjadi
batu pasir.
Pada umumnya pasir terdiri dari mineral silikat atau fragmen batuan
silikat. Sejauh ini mineral yang paling umum ditemukan sebagai penyusun pasir
adalah mineral kuarsa. Namun, pasir adalah material campuran yang terjadi secara
alami, yang berarti bahwa pasir tidak hanya mengandung satu komponen tunggal.
Pasir yang telah terkonsolidasi adalah jenis batuan yang dikenal sebagai batupasir.
58
Pendeknya, tidak ada daerah geomorfologi di muka bumi ini yang tidak
ditempati oleh pasir. Cekungan laut dalam, meskipun merupakan daerah
geomorfologi yang paling luas di muka bumi ini, hampir tidak mengandung pasir.
Pasir dalam cekungan itu hanya berupa partikel-partikel hasil hembusan angin
serta pasir turbidit tipis yang tersebar pada daerah yang relatif dekat dengan
benua. Pendeknya, pasir merupakan sedimen kontinental; sebagian besar berasal
dari wilayah benua dan diendapkan pada wilayah benua.
Berdasarkan besar dan potensinya perusahaan pertambangan terdiri dari
tiga golongan yaitu :
1. Golongan A (strategis) adalah perusahaan yang bahan tambangnya dapat dimanfaatkan untuk pertahanaan dan keamanan dalam suatu perekonomian negara, antara lain minyak dan gas bumi, batubara, aspal dan sebagainya.
2. Golongan B (vital) dalah perusahaan yang bahan tambangnya digunakan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, antaralaian emas, perak, pasir besi dan sebagainya.
3. Golongan C (bahan galian industri) pada umumnya banyak diusahakan oleh rakyat maupun swasta lainnya. Pertambangan jenis bahan tambang ini dapat dilakukan dengan mudah dan tidak memerlukan teknologi tinggi karena berada di atas permukaan bumi dan dapat segera dipasarkan. Jenis tambang tersebut antara lain: batu kapur, pasir, tanah liat dan sebagainya.
Pertambangan pasir termasuk kedalam pertambangan galian C (bahan
galian industri), salahsatunya pertambangan pasir laut yang terdapat di kecamatan
Tirtayasa termasuk kedalam perusahaan pertambangan golongan C ( bahan galian
industri) karena perusahan penambang ini sebagian besar dari kalangan swasta
dan ma syarakat. Kemudian bahan tambanya pun dapat di gunakan atau
dimanfaatkan langsung tanpa melalui tahapan pengolahan maupun pemurnian.
59
2.2 Penelitian Terdahulu
Sebagai bahan pertimbangan penelitian, peneliti mencantumkan penelitian
terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan kajian yang pernah dilakukan oleh
peneliti sebelumnya. Dalam melakukan penelitian “Peran Dinas Pertambangan
dan Energi Provinsi Banten dalam Pemberian Rekomendasi Perizinan
Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Pemberian Rekomendasi
Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Utara Kecamatan Tirtayasa Kabupaten
Serang)”. Peneliti melakukan Peninjauan terhadap penilitian terdahulu yang telah
dilakukan dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian tersebut
baik berupa Skripsi, Tesis ataupun Disertasi. Dalam hal ini peneliti juga melihat
kesamaam dari Teori yang digunakan dan Metedologi apa yang digunakan oleh
peneliti sebelumnya. Dengan penelitian terdahulu peneliti mempunyai
pembanding akan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
Penelitian terdahulu yang peneliti kutip merupakan Skripsi ataupun Tesis
yang berjudul sebagai berikut:
1. Penambangan pasir laut di Kabupaten Serang (Studi kasus di perairan
Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa), merupakan tesis yang dilakukan oleh
Lia Kusumawati dari S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah dari
Universitas Gadjah Mada (UGM), 2008. Dengan pertumbuhan yang cepat
dari berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, permintaan untuk pasir
dibuang digunakan untuk reklamasi pantai telah meningkat secara
signifikan. Menanggapi permintaan ini, pemerintah Kabupaten Serang
60
mulai mengeksploitasi sumber daya lepas pantai pasir di desa Lontar sejak
tahun 2003. Di satu sisi, penambangan pasir lepas pantai ini dapat
dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah,
sementara di sisi lain, pasir kegiatan penambangan di desa Lontar telah
lama diduga menurunkan kondisi lingkungan di daerah dan dengan
demikian menyebabkan masalah untuk penghuninya. Tujuan khusus dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambangan pasir lepas
pantai dengan kondisi lingkungan di Desa Lontar, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten dan kualitas hidup penghuninya.
2. Pengelolaan wilayah Pesisir Di Desa Lontar kecamatan Tirtayasa,
merupakan skripsi yang di ajukan oleh Ratih Permata sari dari Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2013, Fokus dalam penelitian ini adalah
pengelolaan wilayah pesisir di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa
Kabupaten Serang. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengelolaan
Wilayah Pesisir di Desa Lontar. Teori yang digunakan dalam penelitian
adalah teori Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu dari Dahuri
(2008). Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik
observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data penelitian
menggunakan analisis data Prasetya Irawan (2005). Hasil penelitian
bahwa pengelolaan wilayah pesisir di Desa Lontar masih belum optimal
karena dalam perencanaan yang dibuat tidak adanya ikut serta dari
masyarakat lokal Desa Lontar, dalam pelaksanaan pengelolaannya masih
banyak kekurangan-kekurangan serta hambatan-hambatan yang berasal
61
dari masyarakat itu sendiri maupun dari pihak Pemerintah Kabupaten
Serang yang terkait, masih lemahnya pengawasan dari Dinas Kelautan,
Perikanan, Energi, dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Serang dalam
pengelolaan wilayah pesisir di Desa Lontar, dan Evaluasi yang dilakukan
tidak kontinyu. Saran dalam penelitian yaitu membuat perencanaan yang
bersifat bottom up, meningkatkan kesadaran serta peran serta masyarakat
dalam pengelolaan yang terpadu dan berorientasi kepada masa
depan/keberlanjutan, meningkatkan koordinasi dari tiap stakeholder secara
berkesinambungan dan sistematis, menindak tegas segala pelanggaran
yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan wilayah pesisir secara
terpadu agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang semakin parah di
Pesisir Desa Lontar.
2.3 Kerangka Berpikir
Suriasumatri, 1986 (dalam Sugiono, 2009:92 ) mengemukakan bahwa
seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai kerangka pemikiran
yang mebuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara
terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Untuk menjawab permaslahan
yang telah di rumuskan dalam penelitian ini, diperlukan sebuah kerangka konsep
atau model penelitian.
Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang Peran Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dalam Pemberian Rekomendasi
Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Pemberian
62
Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Utara Kecamatan Tirtayasa
Kabupaten Serang), serta peneliti melakuakn observasi dilapanan dan melakukan
wawancara, serta mendafatkan informasi dari berbagai sumber, ditemukan
beberapa masalah terkait dengan penelitian yang akan diteliti. Kemudian dalam
penelitian ini teori yang di gunakan adalah Teori Peran menurut Biddle dan
Thomas (dalam sarwono 2008: 216) dengan lima indikator yaitu: harapan
(expektation), Norma (Norma), Wujud Perilaku (performance), Penilaian
(evaluation) dan Sanksi. Yakni diantaranya ialah sebagai berikut yang tertera
dalam gambar bawah ini.
63
Gambar 2.3
Kerangka Berfikir
Masalah yang ditemukan di lapangan oleh peneliti:
1. Belum terdapatnya Peraturan Daerah tentang Pertambangan dan Energi Sumberdaya Mineral dan Batubara
2. Rendahnya pengawasan terhadap Pertambangan Pasir laut yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
3. Minimnya pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Pertambangandan Energi Provinsi Banten.
4. Kurangnya keterpaduan dari berbagai pihak terkait yaitu instansi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.
5. .
(sumber: Peneliti,2016)
Peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dalam Pemberian Rekomendasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Pemberian Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Utara Kecamatan Tirtayasa Kab Serang
Teori yang digunakan yaitu mengenai peran menurut Bidlle dan Thomas (dalam Sarwono 2008: 216):
1. Harapan (Expectation) 2. Norma (Norm) 3. Wujud Perilaku (Performance) 4. Penilaian (Evaluation) 5. Sanksi
Pemberian rekomendasi perizinan yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sehingga terciptanya keselarasan antara pemerintah, swasta dan masyarakat
PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
1. Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
2. Izin Usaha PetambanganProduksi Eksplorasi (IUP Eksplorasi)
3. Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi (IUP OP)
4. Izin Usaha Pertambangan Oprasi Produksi Perpanjangan (IUP OPP)
64
2.4 Asumsi Dasar
Asumsi dasar adalah hasil dari dari refleksi penelitian berdasarkan kajian
putaka dan kajian teori yang digunakan sebagai dasar argumentasi. Berdasarkan
pada kerangka pemikiran yang dipaparkan di atas, serta observasi awal yang
peneliti lakukan terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa Peran
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dalam Pemberian Rekomendasi
Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Pemberian
Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Utara Kecamatan Tirtayasa
Kabupaten Serang) belum optimal, hal ini dilihat berdasarkan dengan masih
adanya permasalahan-permasalahan dalam dalam pelaksanaannya baik internal
maupun eksternal.
65
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Metode Penelitian
Penelitian yang baik harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, agar
apa yang menjadi hasilnya merupakan hasil yang maksimal. Tujuan penelitian ada
tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan
berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru
yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh
itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau
pengetahuan tertentu dan Pengembangan berarti memperdalam dan memperluas
pengetahuan yang telah ada.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah metode
kualitatif yang bersifat deskriptif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa
angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan
lapangan, dan dokumentasi. Tujuan dari penelitianm kualitatif ini adalah ingin
menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan
tuntas. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan
mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan
menggunakan metode kualitatif deskriptif.
Pendekatan deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang
tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta
tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk
hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta
66
proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu
fenomena.
Moleong (2006:186) mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan penelitian
terdapat empat tahapan, yaitu :
1. Tahap Sebelum Kelapangan Meliputi kegiatan penentuan fokus penelitian, penyesuaian
paradigma dengan teori, penjajakkan alat peneliti, mencakup observasi lapangan, permohonan terhadap subjek yang diteliti, konsultasi fokus penelitian, penyusunan usulan penelitian. 2. Tahap Pekerjaan Lapangan
Meliputi mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan fokus penelitian 3. Tahap Analisis Data
Meliputi analisis data baik yang diperoleh melalui observasi, dokumen, maupun wawancara mendalam dengan dilakukannya penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang diteliti, selanjutnya mengecek keabsahan data dengan cara mengecek sumber data yang didapat dari metode perolehan data sehingga data benar-benar valid sebagai dasar dan bahan untuk memberian makna data yang merupakan proses penentuan dalam memahami konteks penelitian yang sedang diteliti. 4. Tahap Penulisan Laporan
Meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari semua rangkaian kegiatan pengumpulan data sampai pemberian makna data. Setelah itu melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran-saran demi kesempurnaan penelitian.
3.2. Fokus Penelitian
Adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas
Pertambangan dan Energi provinsi Banten dalam Pemberian Rekomendasi
Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Pemberian
Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Utara Kecamatan Tirtayasa
Kabupaten Serang).
67
Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti menetapkan bahwa
yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pemberian rekomendasi perizinan
pertambangan mineral dan batubara oleh Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten.
3.3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian dilakukan. Penentuan
lokasi penelitian merupakan bagian terpenting dalam penelitian kualitatif. Karena
dengan ditetapkannya lokasi penelitian maka dapat diketahui objek serta tujuan,
sehingga dapat mempermudah bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun
yang menjadi lokus dalam penelitian yang berjudul ” Peran Dinas Pertambangan
dan Energi Provinsi Banten dalam Pemberian Rekomendasi Perizinan
Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Pemberian Rekomendasi
Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Utara Kecamatan Tirtayasa Kab Serang).”
adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dan pertambangan pasir
laut di wilayah utara Kabupaten Serang (Kecamatan Tirtayasa).
Alasan peneliti memilih lokus penelitian tersebut dikarenakan: Pertama,
berdasarkan data yang ada pertambahan jumlah pertambangan pasir laut di
Provinsi Banten setiap tahun semakin meningkat. Kedua, dari 79 perambangan
pasir laut di Provinsi Banten 78 titik pertambangan berada di Kabupaten Serang.
Ketiga, Kecamatan Tirtayasa di pilih sebagai lokus karena Kecamatan ini
memiliki 5 Desa yang berbatasan langsung dengan pesisir. Oleh sebab itu, peneliti
ingin mengetahui bagaimana perusahaan pertambangan pasir laut mendapatkan
rekomendasi perizinan sehingga dapat beroprasi di wilayah tersebut.
68
3.4. Instrumen Penelitian
Pada penelitian dengan judul ”Peran Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten dalam Pemberian Rekomendasi Perizinan Pertambangan Mineral
dan Batubara (Studi Kasus Pemberian Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di
Wilayah Pesisir Utara Kecamatan Tirtayasa Kab Serang).” bahwa yang menjadi
instrument adalah peneliti itu sendiri.
Peneliti sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian,
memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai
kualitas data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2009:306).
Menurut Irawan, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument terpenting
adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrument penelitian memiliki ciri
tersendiri, seperti yang disebutkan Nasution dalam Sugiyono (2005: 61-62), yaitu:
1. Peneltiti sebagai alat peka dan dapat beraksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu test/angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia, tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata.
5. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperoleh dan dapat menafsirkannya.
6. Manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan dan digunakan dengan segera untuk penelitian.
7. Manusia sebagai instrument, respon yang aneh dan menyimpang dapat diberi perhatian bahkan yang bertentangan digunakan untuk meningkatkan kepercayaan dengan tingkat pemahaman yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti merupakan sebagai instrumen Participant
Non-Observer (Observasi Non-Partisipan). Observasi Non-Partisipan adalah di
mana observer tidak ikut dalam kehidupan orang yang akan diobservasi, dan
69
secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Dalam penelitian ini jenis data
yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data
yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dari hasil
wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang dijadikan
sebagai data tambahan untuk memperkuat penelitian, seperti dokumen, gambar,
rekaman, dan lain-lai. Adapun alat pendukung dalam penelitian yaitu panduan
wawancara, buku catatan, dan handphone.
3.5. Informan penelitian
Pada penentuan informan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana
informan kunci (key informan) di dapat dalam situasi yang sesuai dengan fokus
penelitian. Sedangkan pemilihan informan kedua (secondary informan) berfungsi
sebagai cara alternatif bagi peneliti yang tidak dapat menentukan partisipasi
secara langsung.
Teknik pengumpulan informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
purposive sampling yaitu memilih informan yang dianggap layak dan
representatif dalam memberikan informasi dan fakta. Berikut informan yang
menurut peneliti layak sesuai judul yang peneliti ambil yaitu Peran Dinas
Pertambangan dan Energi dalam Pemberian Rekomendasi Perizinan
Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Banten (Studi Kasus Pemberian
Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Utara Kecamatan Tirtayasa
Kab Serang).
70
Tabel 3.1
Informan Penelitian
No Informan Kode Informan Keterangan
1
Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Banten .
I1.1
Key Informan
2
DPMPTSP Provinsi Banten (
Bagian Bidang Perizinan dan
Non-perizinan).
I2.2 Key Informan
3 Kepala Kecamatan Tirtayasa
Kabupaten Serang
I2.3
Key Informan
4
Kepala Desa di Kecamatan
Tirtayasa Kabupaten Serang.
I2.4
Key Informan
5
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
1) NGO Rumah Hijau 2) FKPN (Forn
Kebangkitan Petani dan Nelayan)
I3.1
secondary
Informan
6 Kuasa Pertambangan dan non
kuasa pertambangan
I3.2
secondary
Informan
71
5
Masyarakat
a. Masyarakat 1
b. Masyarakat 2
c. Masyarakat 3
I3.3
I3.4
I3.5
secondary
Informan
(Sumber: Peneliti, 2017)
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada bulan April
sampai dengan bulan Agustus tahun 2017. Peneliti mengganti informan dari
perusahaan pertambangan yang awalnya adalah PT beralih menjadi CV karena
alasan peneliti tidak mendapatkan izin untuk melakukan penelitian dan
mewawancarai perwakilan dari PT yang dituju. Karena itulah peneliti
mengalihkan dari yang awalnya PT menjadi CV, tentunya CV yang bersedia
untuk di wawancarai adalah perusahaan atau CV yang bergerak di bidang
Pertambangan dan di setujui oleh pembimbing.
3.6. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data
Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus
penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu (Moleong, 2007: 186).
72
Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan
informan atau orang yang diwawancarainya. Berdasarkan cara pelaksanaannya,
wawancara dibagi menjadi dua yaitu:
1. Wawancara berstruktur adalah wawancara secara terencana yang
berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya
2. Wawancara tak berstruktur (indepth interview) adalah wawancara yang
bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara pada
daftar pertanyaan. Wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis
besar permasalahan yang akan ditanyakan.
Metode wawancara yang digunakan pada penelitian kualitatif dengan judul
Peran Dinas Pertambangan dan Energi provinsi Banten dalam Pemberian
Rekomendasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus
Pemberian Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Utara
Kecamatan Tirtayasa Kab Serang) yaitu wawancara mendalam (indepth
interview).
Agar proses wawancara dapat berjalan secara mendalam antar peneliti
dengan informan sehingga wawancara bisa bergulir dan data yang di dapat sesuai
dengan yang dibutuhkan di perlukan sebuah pedoman yang berisikan tentang garis
besar dari yang akan di pertanyakan dan tidak keluar dari pokok permasalahan.
Berikut tabel pedoman wawancara dalam penelitian ini:
73
Tabel 3.2
Pedoman Wawancara
NO INDIKATOR SUB INDIKATOR URAIAN PERTANYAAN
1 Harapan (Expectation)
Tujuan dan Sasaran
1. Apa tujuan diberikan nya
rekomendasi perizinan oleh Dinas
terkait kepada kuasa pertambangan?
2. Apa yang ingin dicapai dengan
diharuskannya perusahaan
penambang membuat rekomendasi
perizinan ?
3. Tindakan apa saja yang harus
dilakukan untuk mencapai sasaran?
Norma (Norm)
Peraturan dan sosialisai
1. Apakah ada kebijakan dari
pemerintah mengenai pertambangan
pasir ?
2. Peraturan apa yang di buat oleh
provinsi/dinas dalam perizinan
pertambangan?
3. Apakah ada sosialisasi yang
dilakukan oleh dinas terkait kepada
masyarakat terkait perizinan
pertambangan?
4. Dalam hal ini dinas mana yang ikut
berperan serta dalam pemberian
rekomendasi perizinaan
pertambangan?
Wujud Perilaku (Performance)
Peran, dan koordinasi
1. Apa peran Distamben dalam
pemberian rekomendasi perizinzn?
2. Apa peran distamben terhadap
74
masyarakat dalam pemberian
rekomendasi perizinan?
3. Seperi apa sistem pengawasan yang
di lakukan oleh dinas terkait?
4. Bagaimana koordinasi antar bagian
dalam satu SKPD dan lembaga lain
yang terlibat?
Penilaian dan
Hasil dan dampak
1. Seperti apa hasil yang di ingnikan
oleh Dinas terhadap perizinan
tersebut?
2. Apakah dengan adanya keterlibatan
dari Dinas memberikan dampak yang
positif ?
3. Dampak apa saja yang di terima oleh
pemerintah dan masyarakat mengenai
pertambangan pasir?
4. Apakah pemerintah dan/atau
perusahaan sudah memikirkan
dampak tersebut ( negatif)?
Sanksi
Siapa pemberi sanksi dan sanksi apa
yang dibeikan
1. Jika terjadi pelanggaran Dinas apa
saja yang berhak memberikan sanksi?
2. Sanksi apa yang akan diberikan?
3. Bagaimana Mekanisme/cara
pemberian sanksi tersebut?
4. Dengan cara seperti apa sebuah
perusahaan bisa terlepas dari sanksi?
(Sumber: Peneliti, 2017)
75
b. Studi Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2014: 240) dokumen merupakan catatan peristiwa
yang sudah berlalu. Dokumentasi bagi peneliti dalam penelitian ini digunakan
sebagai tanda bukti bahwa peneliti benar-benar menjalankan penelitian, serta
adanya dokumentasi ini digunakan sebagai pengambilan data yang diperoleh dari
dokumen-dokumen. Dalam membantu penelitian dengan dengan judul Peran
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dalam Pemberian Rekomendasi
Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi Kasus Pemberian
Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Utara Kecamatan Tirtayasa
Kab Serang), maka peneliti menggunakan alat bantu dalam pengumpulan data
seperti kamera, recorder, alat tulis, jurnal, karya ilmiah, serta bantuan media
seperti koran sebagai data yang dapat membantu dalam mengkritisi setiap aspek
fenomena yang terjadi.
c. Studi Kepustakaan
Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh
atau mengumpulkan data dari berbagai referensi yang relevan dengan penelitian
yang dilakukan. Studi kepustakaan yang digunakan dalam mendukung penelitian
dengan judul Peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dalam
Pemberian Rekomendasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara (Studi
Kasus Pemberian Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Utara
Kecamatan Tirtayasa Kab Serang), sumber tertulis baik cetak maupun elektronik
dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
76
d. Observasi
Observasi adalah sebuah metode yang bersifat alamiah, sehingga
pemahamannya harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan khusus dari
peneliti, dari pentingnya permasalahan dan sasaran umum dari penelitian (Black
dan Champion, 1999: 285). Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi
secara langsung dengan melihat ke daerah penelitian.
Teknik analisis data kualitatif menurut Irawan (2006: 19) adalah sebagai
kegiatan analisis yang dilakukan terhadap data-data non angka seperti wawancara,
catatan laporan, buku-buku, artikel, juga termasuk non-tulisan seperti foto,
gambar, atau film.
Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2007: 248) adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintetiskannya,
mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang
dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat induktif,
yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan yang kemudian
dikontruksikan menjadi hipotesis atau teori data yang harus dianalisis dalam usaha
mencari maknanya, walaupun masih bersifat sementara.
Untuk menganalisa data kualitatif tersebut, peneliti menggunakan teori
Miles & Huberman (dalam Moleong 2006: 307) yaitu sebagai berikut:
77
1. Reduksi data, tahap ini dilakukan penelitian tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian informasi dari lapangan sebagai bahan mentah yang diringkas, kemudian disusun lebih sistematis, serta ditinjaukan pihak-pihak yang penting sehingga mudah dikendalikan.
2. Penyajian Data, untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambar keseluruhan dari tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data - Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan
kesesuaian pernyataan dari subyek peneliti dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian.
- Verifikasi data dimaksudkan agar penelitian kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan objektif.
Berikut gambar teknik analisis data menurut Miles dan Hiberman:
Gambar 3.1
Analisis Data
78
Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan
melakukan kegiatan berulang secara terus menerus. Ketiga hal tersebut
merupakan sesuatu yang saling berkaitan dan mendukung pada saat sebelum,
selama, dan sesudah pengumpulan data
3.7 Uji Keabsahan Data
Menurut Moleong (2013: 324) menyatakan bahwa untuk menetapkan
keabsahan (truthworthiness) data diperlukan pemeriksaan. Adapun untuk
pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik
triangulasi dan membercheck.
Menurut Satori dan Komariah (2010: 170) yang dimaksud dengan
triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara
dan waktu. Tujuan triangulasi adalah untuk menguji validitas data serta
meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan Sugiyono,
2007: 32). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a) Triangulasi Sumber Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengecekkan kebenaran data yang diperoleh dari berbagai sumber terkait pemberian Rekomendasi Perizinan Pertambangan Pasir laut di Kabupaten Serang.
b) Triangulasi Teknik Pada penelitian ini, peneliti melakukan cara dengan mengecek data kepada sumber lain yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini dengan cara membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan sumber data, melalui observasi maupun dengan dokumentasi.
Selain itu, peneliti juga menggunakan membercheck. Menurut Sugiyono
(2014: 276) Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti
kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data
79
yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Dengan
adanya kesepakatan dari pemberi data berarti data tersebut dapat dikatakan valid,
sehingga dapat dipercaya.
80
3.8. Jadwal Penelitian
Penelitian ini direncanakan pada bulan September 2016 sampai dengan
bulan Agustus 2017, sebagaimana digambarkan dalam tabel 3.4:
Tabel 3.3
Jadwal Penelitian
No Nama Kegiatan
Waktu Penelitian
2016 2017 Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep
1. Pengajuan Judul
2. Observasi Awal
3. Penyusunan Proposal BAB I,II &
III
4. Bimbingan &
Perbaikan BAB I,II &
III
5. Seminar Proposal Skripsi
6. Revisi Proposal Skripsi
7. Wawancara &
Observasi Lapangan
8. Penyusunan Hasil
wawancara
9. Bimbingan &
Perbaikan
10 Sidang Skripsi
11
Revisi Skripsi
(Sumber: Peneliti, 2017)
81
81
BAB IV
HASIL PENELITIAN
4.1 Deskripsi Objek Penelitian
Deskripsi objek penelitian ini akan menjelaskan tentang objek penelitian
yang meliputi lokasi penelitian yang diteliti dan memberikan gambaran umum
Provinsi Banten, gambaran umum Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang,
gambaran umum Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten . Hal tersebut
akan dijelaskan di bawah ini:
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Banten
Provinsi Banten merupakan salah satu Provinsi termuda di Indonesia yang
dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 tentang status karesidenan Banten
Provinsi Jawa Barat berubah menjadi Provinsi Banten. Wilayah Provinsi Banten
Memiliki Luas wilayah 8.800, 83 KM2, terletak pada batas astronomis 1050 1’11’’-
1060 7’12’’BT dan 50 7’50’’-70 1’1’’ LS, mempunyai posisi strategis pada lintas
perdagangan internasional dan nasional. Adapun wilayah perbatasan Provinsi
Banten adalah Sebelah utara berbatasan dengan laut jawa. sebelah timur berbatasan
dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Sebelah selatan berbatasan dengan
Samudra Hindia dan Sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Yang mana
Provinsi Banten terbagi kedalam 8 (delapan) wilayah Kabupaten/ Kota. Berikut
adalah tabel mengenai luas wilayah Provinsi Banten berdasarkan Kabupaten/Kota
82
Tabel 4.1 Luas Wilayah Provinsi Banten Berdasarkan Kabupaten/Kota
No Kabupaten/Kota Jumlah
Kecamatan
Jumlah
Kelurahan/
Desa
Luas (km2)
1 Kabupaten Lebak 28 5/340 3.044,72
2 Kabupaten Pandeglang 35 13/328 2.746,90
3 Kabupaten Serang 29 -/326 1.467,39
4 Kabupaten Tangerang 29 28/346 969,61
5 Kota Cilegon 8 43/- 175
6 Kot Serang 6 66/- 266,74
7 Kota Tangerang 13 104/- 164,54
8 Kota Tangerang
Selatan 7
54/- 147,19
Jumlah 155 313/1340 9.160,70
(Sumber: BPS Provinsi Banten,Tahun 2016)
Dari 8 (kedelapan) Kabupaten/Kota di Provinsi Banten salahsatunya
Kabupaten Serang. Kabupaten Serang merupakan wilayah dataran reandah dan
pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778 m diatas permukaan laut.
Dengan luas wilayah Kabupaten serang adalah 1.467,35 km2.
Batas wilayah Kabupaten Serang terdiri dari:
1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Kabupaten Tanggerang
83
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Lebak dan Pandeglang
4. Sebelah Barat : Kota Cilegon dan Selat Sunda
Kabupaten Serang dari sebelah Utara ke sebelah Selatan terdiri dari wilayah
rawa pasang surut, rawa musiman, daratan, perbukitan dan pegunungan. Bagian
utara merupakan wikayah yang datar dan tersebar luas sampai ke pantai, kecuali
sekitar wilayah Gunung Sawi, Gunung Terbang dan Gunung Batusipit. Dibagian
Selatan sampai ke Barat, Kabupaten Selatan berbukit dan bergunung antaralain
sekitar Gunung kencana, Gunung Karang dan Gunung Gede.
Kabupaten Serang terdiri atas 28 kecamatan, yaitu Kecamatan Anyar,
Bandung, Baros, Binuang, Bojonegara, Carenang, Cikande, Cikeusal, Cinangka,
Ciomas, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Kibin, Kopo, Kragilan, Kramatwatu,
Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Petir, Pontang, Pulo Ampel,
Tanara, Tirtayasa, Tunjung Teja dan Waringin Kurung, yang dibagi lagi atas
sejumlah desa. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Ciruas. Pada tanggal 17
juli 2007 Kabupaten Serang dimekarkan menjadi Kota Serang dan Kabupaten
Serang.
Kawasan lindung di Kabupaten Serang tersebar di seluruh wilayah, yang
meliputi sempadan sungai dan sempadan pantai, selain itu ada juga wilayah Srang
Selatan yaitu Wilayah Ciomas, Padarincang, Mancak dan Kramatwatu, sedangkan
di wilayah Utara ada Kecamatan Bojonegara dan Pulo Ampel. Perkembangan yang
terjadi terdapat keberadaan hutan lindung ini mengalami penurunan, di perkirakan
telah terjadi penyusutan luas wilayah hutan lindung yang awalnya 17.906,61 Ha
menjadi 13.544,82 Ha (sumber : BPS Kabupaten serang Tahun 2015). Selain itu
84
juga, Kabupaten Serang mempunya lahan pertanian yang luas yang banyak di
kelola oleh masyarakat itu sendiri. Hasil pertanian yang beragam seperti buah-
buahan dan sayuran menjadikan Kabupaten Serang menjadi salahsatu kabupaten
yang menyuplai kebutuhan buah-buahan dan sayura Ibu Kota jakarta. Selain itu
juga Kabupaten Serang memiliki perkebuna rakyat yang menghasilkan kelapa,
kacang tanah, melinjo, kopi, cengkeh, lada, karet, vanila, kakao, dan rempah-
rempah yang memenuhi kebutuhan lokal dan kebutuhan wilayah lain di sekitarnya
(Sumber: wawancara dengan Pak Fahruri selaku ketua POKMAWAS Desa Lontar,
sabtu 5 agutus 2017, pukul 10:35 WIB, di Kp lontar Desa Lontar Kecamatan
Tirtayasa).
4.1.2 Deskripsi Wilayah Kecamatan Tirtayasa
Kecamatan Tirtayasa memiliki luas 53,19 𝑘𝑚2 dari luas Kabupaten
Serang, ibu kota Kecamatan Tirtayasa terletak pada jarak 30 Km dari ibu kota
Kabupaten Serang dan ibu kota Provinsi Banten. Bentuk tofografi wilayah
kecamatan Tirtayasa sebagian besar merupakan daratan rendah, dengan ketinggian
rata-rata kurang dari 5 meter dari permukaan laut.
Kecamatan Tirtayasa terletak di jalur pantura, mempunyai nilai strategis
untuk mengembangkan budidaya perikanan dengan luas lahan tambak urang lebih
sebesar 2.000 Ha dan budidaya hasil laut lainnya karena mempunyai luas laut yang
cukup memedai. Walaupun sebagian besar penduduk Kecamatan Tirtayasa masih
didominasi oleh sektor Pertanian (Padi Sawah).
85
Secara administrasi Wilayah Kecamatan Tirtayasa terdiri dari 14 Desa,
yang terbagi menjadi 42 Rukun Warga (RW), dan 132 Rukun Tetangga (RT).
Dengan jumlah penduduk sebanyak 42.374 jiwa, yang terdiri dari 21.113 jiwa
penduduk laki-laki dan 21.261 jiwa penduduk perempuan. Adapun nama-nama
Desa yang ada di Kecamatan Tirtayasa adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Desa yang berada di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Provinsi
Banten
(Sumber: Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang, 2015)
Berdasakan Tabel 4.3 diatas menunjukan bahwa hampir setengah dari
jumlah desa di Kecamatan Tirtayasa berbatasan langsung dengan garis pinggir
pantai, ini menunjukan bahwa wilayah kecamatan Tirtayasa di dominasi daerah
Nama Desa Uraian Luas Wilayah (KM²) Pantai/Pesisir Dataran
1. Tengkurak
2. Tirtayasa
3. Laban
4. Puser
5. Samparwadi
6. Sujung
7. Kebon
8. Kebuyutan
9. Kemanisan
10. Pontang Legon
11. Susukan
12. Alang-alang
13. Lontar
14. Wargasara
4,15
2,30
2,31
1,55
2,21
9,45
2,45
2,18
1,80
3,22
9,10
4,65
5,45
2,37
√
-
-
-
-
√
-
-
-
-
√
√
√
√
-
√
√
√
√
-
√
√
√
√
-
-
-
-
86
pinggir pantai. Secara tidak langsung masyarakat di Kecamatan Tirtayasa untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah memanfaatkan potensi pantai di
wilayahnya.
Potensi pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir lautan secara garis
besar dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: Sumber daya dapat pulih (renewable
resource) terdiri atas hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan
rumput laut, serta sumber daya perikanan laut. Sedangkan Sumber daya tidak
dapat pulih (non- renewable resource) meliputi seluruh mineral dan geologi,
misalnya mineral terdiri dari tiga kelas, yaitu A (mineral strategis misalnya
minyak, gas) B (mineral vital, meliputi emas, timah, nikel, bauksit) C (mineral,
industri, termasuk bahan bangunan dan galian seperti granit dan pasir). Dan Jasa-
jasa lingkungan (environment service) meliputi kawasan pesisir dan lautan sebagai
tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi,
sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampung limbah,
pengatur iklim (climate regulator), kawasan perlindungan (konservasi dan
preservasi), dan sistem penunjang.
4.1.3 Pfofil Dinas Pertambangan dan energi Provinsi Banten
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah dan Tentang Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah, setiap daerah harus mampu merespon
perangkat undang-undang dengan menempatkan aparatur di dearah untuk lebih
87
mampu menata pemerintahannya. Sebagai upaya melayani dan memberikan
pelayanan terhadap Pembangunan di Bidang Ekonomi Sumberdaya dan Mineral.
4.1.3.1 Kedudukan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten
Dinas Pertambangan Merupakan Unsur Pelaksana Otonomi
daerah di Bidang Pertambangan dan Energi. Dinas Pertambangan
Merupakan Unsur Pelaksana Otonomi daerah di Bidang Pertambangan
dan Energi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur.
4.1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten
a. Tugas Pokok
Dinas Pertambangan dan Enregi Mempunyai Tugas Pokok dan
Melaksanakan Tugas-Tugas Pemerintahan, Pembangunan,
Kewenangan Dekonsentrasi dan Pembantuan Dalam Bidang
Pertambangan Dan Energi.
b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pertambangan dan Energi
sesuai rencana strtegis dinas.
2. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi kegiatan dinas.
88
3. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi kesekretariatan.
4. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang bina
Usaha dan Kerjasama.
5. Pembinaan dan penyelenggaraan pemeliaharaan serta koordinasi
bidang energi dan ketenagalistrikan.
6. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang
Pertambangan dan Geologi.
7. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi bidang
Pengawasan dan Pengendaliaan.
8. Pembinaan dan penyelenggaraan serta koordinasi Unit
Pelaksanaan Teknis (UPT) Dnas Lingkungan Dinas Pertambangan
dan Energi.
9. Melaksanakan tugas lain sesui tugas dan fungsinya.
4.1.3.3 Visi dan Misi
a. Visi
Memasuki era pembangunan lima tahun ketiga, Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat
daerah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk turut serta dalam
mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2012-2017, sebagaimana yang
telah ditetapkan dan tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun
2012-2017, yaitu :
“BERSATU MEWUJUDKAN RAKYAT BANTEN SEJAHTERA
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA ”.
89
Nomenklatur visi Bersatu Mewujudkan merupakan wujud betapa
besarnya komitmen rakyat banten untuk selalu menumbuhkembangkan
suasana kemasyarakatan yang rukun, damai, dan harmonis antar seluruh
pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat tanpa
membedakan suku, agama, ras, dan aliran atau golongan untuk secara
bersama-sama mewujudkan rakyat banten yang lebih sejahtera.
Untuk nomenklatur Rakyat Banten Sejahtera merupakan
cerminan dari suatu keadaan, dimana telah berkurangnya jumlah
masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat,
terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan
perekonomian serta ditemukannya jati diri masyarakat banten yang maju
dan mandiri. Sedangkan nomenklatur Iman dan Taqwa merupakan do’a
kita bersama, yaitu sebagai persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya
kehidupan yang agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh
dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Keberhasilan
pembangunan pada bidang atau sektor apapun, tidak akan mendatangkan
kemaslahatan dan keberkahan, tanpa dilandasi oleh keimanan dan
ketaqwaan.
Dalam menjawab amanat dan tantangan diatas, serta dengan
mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsinya, maka Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dengan memperhatikan
perencanaan strategis yang tercantum dalam VISI DISTAMBEN 2012-
2017 :
90
“PEMERATAAN INFRASTURUKTUR ENERGI SERTA
PENINGKATAN PEMANFAATAN POTENSI PERTAMBANGAN YANG
BERWAWASAN LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG
TERWUJUDNYA RAKYAT BANTEN SEJAHTERA”
b. Misi
Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten 2012-2017 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-
upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berkaitan
dengan penetapan Misi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten
2012-2017, maka perlu diperhatikan Misi Pembangunan Banten Tahun
2012-2017 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, khususnya pada misi-
misi berikut, yaitu :
1. Peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah mendukung
pengembangan wilayah/kawasan berwawasan lingkungan.
2. Pemantapan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
3. Peningkatan mutu dan kinerja pemerintahan daerah yang
berwibawa menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih”
91
Untuk itu,supaya mengimbangi misi-misi dari pembangunan
provinsi banten pada 2012-2017 dinas pertambangan dan energi provinsi
banten menetapkan misi 2012-2017 sebagai berikut:, yaitu :
1. Meningkatkan pemerataan akses masyarakat terhadap energi
melalui pemerataan infrastruktur energi.
2. Meningkatkan pemanfaatan dan pengusahaan
potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan dan
berkelanjutan.
3. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih (good governance).
4.1.3.4 Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten
Berdasarkan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi
Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2012, dapat
dilihat dari gambar di bawah ini :
92
Gambar 4.1
Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten
Sumber : (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten 2016)
Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksanaan Otonomi
Daerah di bidang pertambangan dan energi yang di pimpin oleh Kepala Dinas yang
bertanggung jawab atas Gubernur melalui Sekertariat Daerah.
4.1.4 Rumusan Arah Pelaksanaan Program
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten mempunyai arah
pelaksanaan Program yang berlandaskan pada Misi Dinas Pertambangn dan Energi
Provinsi Banten pada periode 2012-2017 yang mana di dalamnya berisikan Tujuan,
Sasaran dan Strategi adalah sebagai berikut:
93
1. Meningkatkan Pemerataan Akses Masyarakat terhadap Energi melalui
Pemerataan Infrastruktur Energi.
a) Tujuan
a. Meningkatkan Pemerataan Akses Masyarakat terhadap Energi melalui
Pemerataan Infrastruktur Energi.
b. Terwujudnya Konservasi Energi.
b) Sasaran
a. Meningkatnya rasio elektrifikasi.
b. Meningkatnya penghematan penggunaan energi fosil.
c) Strategi
a. Peningkatan pemerataan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.
d) Arah Kebijakan
a. Meningkatkan infrastruktur listrik pedesaan.
b. Meningkatkan penghematan energi dan pemanfaatan energi terbarukan.
2. Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengusahaan Potensi Pertambangan yang
Berwawasan Lingkungan dan Berkalanjutan.
a) Tujuan
a. Terwujudnya Ketersediaan Data Potensi Mineral, Air Tanah dan
Mitigasi Bencana Geologi.
b. Terwujudnya Peningkatan Sector Pertambangan dan Energi dalam
Penerimaan Daerah dan Penyerapan Tenaga Kerja.
b) Sasaran
94
a. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi potensi pertambangan
dan antisipasi ancaman bencana geologi.
b. Meningkatnya peran penting sektor pertambangan dan energi dalam
penerimaan daerah dan penyerapan tenaga kerja.
c) Stratgi
a. Optimalisasi pemanfaatan potensi pertambangan dan antisipasi bencana
alam geologi.
d) Arah Kebijakan
a. Meningkatkan ketersedian data dan informasi potensi pertambangan
dan antisipasi ancaman bencana geologi.
b. Meningkatkan promosi investasi sektor pertambangan dan energi.
3.Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Good
Governance)
a) Tujuan
a. Terwujudnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
Efektif, Efisien, dan Akuntabel dalam rangka Meningkatkan Pelayanan
Publik.
b) Sasaran
a. Meningkatnya pengawasan, akuntabilitas, kinerja dan disiplin apatur
yang berbasis kompetensi.
b. Mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah
serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan
berbasis teknologi informasi.
95
c) Strategi
a. Peningkatan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana opera-
sional serta kinerja aparatur SKPD.
b. Peningkatan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran SKPD
yang akuntabel.
d) Arah Kebijakan
a. Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam
mendukung tugas pokok dan fungsinya.
b. Meningkatnya penataan dan pendayagunaan aset SKPD dan
Terwujudnya pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran
SKPD yang akuntabel.
4.2 Deskripsi Data
4.2.1 Deskripsi Data Penelitian
Penelitian mengenai Peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten
dalam pemberian rekomendasi perizinan pertambangan mineral dan batubara (Studi
Kasus Pemberian Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di Wilayah Pesisir Utara
Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang). Peneliti menggunakan teori Peran
menurut Biddle dan Thomas (dalam sarwono 2008: 216) yang memiliki lima
indikator yaitu:
1. Harapan (expektation),
2. Norma (Norma),
3. Wujud Perilaku (performance),
96
4. Penilaian (evaluation) dan Sanksi
Selanjutnya karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka
dalam proses menganalisis datanya pun peneliti melakukan analisa secara
bersamaan. Seperti yang telah dipaparkan dalam bab 3 sebelumnya, bahwa dalam
prosesnya analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik analisis
data menurut Miles and Huberman (2009:16), yaitu selama penelitian dilakukan
dengan menggunakan 4 tahap penting, diantaranya : pengumpulan data (data
collection) yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan
pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh
peneliti agar peneliti dapat memperoleh informasi mengenai masalah-masalah yang
terjadi di lapangan. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, merangkum,
memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya. Untuk
mempermudah peneliti dalam melakukan reduksi data, peneliti memberikan kode
pada aspek tertentu, yaitu :
1. Kode Q untuk menunjukan kode pertanyaan
2. Kode Q1, Q2, Q3 dan seterusnya untuk menunjukan urutan pertanyaan
3. Kode I untuk menunjukan informan
4. Kode I1, I2, I3 dan seterusnya untuk menunjukan urutan informan
5. Kode I1.1, I1.2, menunjukkan daftar informan dari kategori Pegawai Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten
6. Kode I2.1, I2.2, I2.3 menunjukkan daftar informan dari Dinas lain yang
terkait
97
7. Kode I3.1, I3.2, I3.3 menunjukkan daftar informan dari masyarakat
Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang
Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data,
penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Beberapa
jenis bentuk penyajian data adalah matriks, grafik, jaringan, bagan dan lain
sebagainya yang semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi tersusun
dalam suatu bentuk yang padu (Prastowo (2011:244). Kemudian penyajian data
dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan
selanjutnya, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian
kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka
akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
Analisis data kualitatif yang terakhir menurut Miles dan Huberman (2009
:16) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah data bersifat jenuh artinya
telah ada pengulangan informasi, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan
jawaban atas masalah penelitian.
4.2.2 Deskripsi Informan Penelitian
Dalam penelitian ini yang berjudul “ Peran Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten dalam Pemberian Rekomendasi Perizinan Pertambangan Mineral
dan Batubara (Studi Kasus Pemberian Rekomendasi Perizinan Pasir Laut di
Wilayah Pesisir Utara Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang)”, peneliti
98
melibatkan informan-informan yang dipilih terkait dengan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengklasifikasikan informan kedalam dua jenis
yaitu key informan dan secondary informan, dimana key informan atau informan
kunci peneliti pilih dari instansi terkait yaitu Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten yang terdiri dari (KASI. Oprasi Produksi Mineral Batubara, KASI.
Eksplorasi Mineral Batibara, KASI. Pengawasan dan Pengendalian Minerral dan
Batubara dan Staff pengawasan Minerba) selain dari Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Banten peneliti mengambil key informan dari Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten yaitu Kepala Seksi
Perizinan Pertambangan dan Non-Pertambangan dan juga Kepala Camat beserta
Kepala Desa di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten serang. Sedangkan secondary
informan atau informan pembantu peneliti melibatkan masyarakat dan Lembaga
Swadaya Masyarakat di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.
Adapun informan-informan pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel
berikut ini :
Tabel 4.3
Informan Penelitian
No Informan Kode
Informan (I) Status Informan
1 H. Darwanto
Kurniawan. ST I1.1
KASI. Oprasi Produksi Mineral
Batubara (DISTAMBEN
Provinsi Banten)
99
2 Nana I1.2
KASI. Pengawasan dan
Pengendalian Minerral dan
Batubara (DISTAMBEN
Provinsi Banten)
3 Aji wijaya I1.3 Staff IUP Eksplorasi
(DISTAMBEN Provinsi Banten)
4 Ucu Sumarna,SH I2.1
Pelaksana (Bagian Perizinan
Pertambangan dan Non-
pertambangan di DPMPTSP
provinsi Banten)
5 Khaerudin I2.2 Staff pelaksana Kecamatan
Tirtayasa Kabupaten serang.
6 H. Junali I2.3 Sekertaris Desa Lontar
Kecamatan tirtayasa
7 Moch. Pendi I2.4 Kaur Perencanaan dan Pelaporan
di Desa Alang-alang
8 Supriyadi,
S.Kom,MM I3.1
Kepala Manajer NGO Rumah
Hijau
9 Nurul Ulfan I3.2
Anggota Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) Forn
Kebangkitan Petani dan Nelayan
Desa Kecamatan Tirtayasa
10 Resena I3.3 Staff/kariawan CV. Dela Mandiri
(Kwasa Pertambangan) Provinsi
Banten
100
11 Hj Djubaedah I3.4 Manajer CV Bela Bangsa Kab
Serang ( Kuwasa Non-
Pertambangan)
12 Fahruri I3.5 Ketua Kelompok Pengawas
Masyarakat (POKMAWAS)
13 Jeni I3.6 Masyarakat/Nelayan tambak di
Desa Lontar
14 Madjana I3.7 Petani Rumput laut di Desa
Wargasara Kecamatan Tirtayasa
15 Sanah I3.8 Masyarakat/ Pedagang
16 Marsayad I3.9 Masyarakat/Nelayan di Desa
Lontar
(Sumber: Peneliti 2017)
Informan di atas merupakan informan utama dalam penelitian ini. Adapun
data- data lain yang merupakan sebagai informasi-informasi pelengkap dari
informasi yang telah diberikan oleh informan utama.
4.3 Deskripsi Hasil Penelitian
Pembahasan dan analisis dalam penelitian ini merupakan data dan fakta
yang peneliti dapatkan langsung dari lapangan serta disesuaikan dengan teori yang
peneliti gunakan yaitu menggunakan teori Peran menurut Biddle dan Thomas
(dalam sarwono 2008: 216). Dimana dalam teori ini memberikan tolak ukur atas
101
komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan
peranan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten sebagai salahsatu Satuan
Kerja Perintah Daerah (SKPD) Provinsi Banten (berdasarkan UU No 23 Tahun
2014), yang mempunya tugas dan kewenangan melaksanakan tugas-tugas
Pemerintahan untuk Pembangunan, Dekonsentrasi dan Pembantuan Dalam Bidang
Pertambangan Dan Energi di Provinsi Banten, baik itu koordinasi dalam lingkup
tatanan pemerintahan maupun koordinasi langsung ke masyarakat. Sehingga
mempunyai peranan penting dalam sebuah proses pencapaian tujuan yang tentunya
berkewajiban menyusun rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi,
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembanguna yang disusun sesuai
dengan yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Provinsi Banten yang bersifat
induktif, bersifat induktif bertarti informasi, baik tentang sumberdaya yang
diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra
ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.
Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pertambanga dan Energi Provinsi Banten
yakni, membantu Gubernur dalam Menyelenggaraka Penyusunan dan Pelaksanaan
Kebijakan Daerah di Bidang Ekonomi Sumberdaya Mineral, maka dalam proses
perencanaan perlu melibatkan berbagai stakeholders, baik yang terlibat langsung
maupun tidak langsung.
Dalam program-program yang dirumuskan dan pemanfaatan hasil-hasilnya,
maka proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif.
Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan
102
masyarakat (keterlibatan semua pihak) dengan pihak swasta. Penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi sumberdaya mineral
dimaksudkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di sektor pertambangan
mineral dan batubara. Peningkatan kualitas dari Sumber daya Manusia (SDM)
sangat di perlukan untuk mendukung berjalannya sebuah kebijakan yang berjalan
sesuai dengan apa yang diharapkan.
Pembahasan hasil penelitian dengan didasari data yang peneliti peroleh
melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakan mengenai
Peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dalam pemberian
rekomendasi perizinan pertambangan mineral dan batubara ( Studi kasus pemberian
rekomendasi perizinan pertambangan pasir laut di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten
Serang), diantaranya adalah sebagai berikut:
4.3.1 Gambaran Pertambangan Pasir Laut di Kecamatan Tirtayasa
Kecamatan Tirtayasa merupakan salahsatu kecamatan yang berada
di Kabupaten Serang yang lokasinya sebagian berdekatan dengan pesisir
pantai.Pesisir Kecamatan Tirtayasa memiliki banyak potensi untuk dikelola
yaitu, tambak ikan, nelayan tangkap, petani rumput laut, pariwisata dan
pertambangan. Namun berdasarkan keterangan dari I2.2 Pihak Kecamatan
Tirtayasa yaitu Pak Khaerudin selaku (Staff pengawas di Kecamatan
Tirtayasa, selasa 1 agustus 2017, pukul 11:10 WIB, di kantor Kecamatan
Tirtayasa Kabupaten Serang), dari tiap tahunnya penduduk yang tinggal di
perbatasan pantai memiliki paling banyak penduduk miskinnya jika
103
dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Tirtayasa.
Sesuai dengan tabel berikut ini:
Tabel 4.4
Jumlah Rumah Tangga Sasaran/ Penduduk Miskin (RSTPM)
Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang
Tahun 2015
No
Desa Jumlah RSTPM
Jumlah KK
Persentase (%)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Tengkurak Tirtayasa Laban Puser Samparwadi Sujung Kebon Kebuyutan Kemanisan Pontang Legon Susukan Alang-alang Lontar Wargasara
207 38 65 106 45 75 62 82 147 122 117 157 527 113
688 979 563 671 615 967 705 476 612 559 1242 687 1028 354
30,08 % 3,88 % 11,54 % 15,79 % 7,31 % 7,75 % 8,79 % 17,22 % 24,01 % 21,82 % 9,42 % 22,85 % 51,26 % 31,92 %
(Sumber: Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang. 2015)
Dari data Tabel 4.4 di atas menunjukan bahwa daerah yang
berbatasan dengan garis pinggir pantai mendominasi dengan rata-rata
jumlah RSTPM tertinggi diantaranya Desa Lontar disusul Desa
Wargasara, Desa Tengkurak, Desa Alang-alang dan Desa Kemanisan..
Dimana indikator dari penentuan Rumah Tangga Sasaran/ Penduduk
Miskin (RSTPM) ini adalah dilihat dari lantai rumah yang sudah berupa
keramik atau belum, dan kebanyakan rumah yang dimiliki oleh masyarakat
Desa Lontar masih berupa gubuk dan berlantaikan tanah.
104
Sebagian besar masyarakat Kecamatan Tirtayasa bagian tengah
bermata penceharian sebagai buruh kasar dan sebagai nelayan, terutama
di daerah yang berbatasan langsung dengan bibir pantai. Berdasarkan
wawancara denga I2.4 yaitu Pak Moch. Pendi (Kaur Perencanaan dan
Pelaporan di Desa Alang-alang) menyatakan :
“di daerah kami kebanyakan masyarakat nya bekerja sebagai pencari ikan di laut atau nelayan. Untuk jensinya nelayan tersebut terbagi menjadi kedalam tiga jenis, yaitu nelayan tangkap, nelayan tambak, dan nelayan budidaya rumput laut. sebenarnya Kecamatan Tirtayasa memiliki banyak potensi untuk dikembangkan yaitu adanya tambak ikan, rumput laut, tempat wisata umum, dan memiliki Tempat Pelelangan Ikan sebagai sarana jual beli ikan para nelayan tangkap.( rabu 25 juli 2017, pukul 13:00 WIB, dikantor Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar penduduk pesisir
pantai memanfaatkan potensi wilayahnya sebagai sarana untuk
menyambung hidup. Di Kecamatan Tirtayasa selain sebagai nelayan
tangkap ikan, juga ada sebagai nelayan tambak dan petani budidaya rumput
laut. Selain itu juga banya potensi yang harus di kembangkan di Kecamatan
Tirtayasa tempat wisata umum dan tempat pelelangan ikan sebagai sarana
untuk jual beli ikan bagi para nelayan tangkap.
Pengelolaan sumberdaya di Kecamatan Tirtayasa Khusunya di
wilayah Pesisir yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten
Serang adalah dengan memanfaatkan sumberdaya non hayati yaitu pasir.
Di Desa Lontar terdapat kegiatan aktivitas penambangan pasir laut.
Penambangan pasir laut tersebut merupakan kerjasama antara Pemerintah
Provinsi Banten dengan pihak swasta, menurut I2.1 yaitu Pak Ucu
105
Sumarna,SH (selaku Staff Pelaksana di Bagian Perizinan dan Non-
Perizian di PTSP, pada hari selasa, 18 juni 2017, pukul 13:15 WIB di
Kantor DPMPTSP Provinsi Banten), menyatakan bahwa dimana yang
melakukan seluruh kegiatan penambangan pasir adalah dari pihak swasta
sedangkan pemerintah yang memberikan izin dan hanya sebagai pengawas.
Adapun perusahaan-perusahaan yang mendapatkan Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Oprasi Produksi dari Pemerintah Provinsi Banten
yang berlokasi di Kecamatan Tirtayasa adalah sebagai berikut:
Tabel 4.5
Data Perusahaan Penambang Pasir Laut di Wilayah Perairan Kabupaten
Serang ( Berada di Perairan Kecamatan Tirtayasa)
Sumber: (wawancara dengan Pak Khaerudin (Staff Pelaksana Kecamatan Tirtayasa)
Berdasarkan tabel 4.5 di atas perusahaan yang memiliki Izin Usaha
Tambang (IUP) untuk melakukan penambangan pasir laut di kecamatan
Tirtayasa ada 5. Adanya kegiatan tambang pasir ini menurut masyarakat
No Nama Perusahaan Lokasi Perusahaan
1 PT. Jetsar Lepas Pantai Utara Kecamatan Tirtayasa.
2 PT. Pandu Khatulistiwa Perairan Pulau Tunda Kecamatan Tirtayasa.
3 PT. Anugrah Tirta Bumi (ATB) Perairan Pulau Tunda Kecamatan Tirtayasa.
4 PT. Hamparan Laut Sejahtera (HLS)
Perairan Pulau Tunda Kecamatan Tirtayasa.
5 PT. Sinar serang Lepas Pantai Utara Kecamatan Tirtayasa.
106
Kecamatan Tirtayasa khusunya di Desa Lontar dan Desa Wargasara dapat
merugikan dan merusak wilayah pesisir serta sumberdaya pesisir yang ada.
Dalam melaksanakan pengelolaan wilayah pesisir yang terintegrasi penting
adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan
perusahaan agar semua pihak terkait dapat merasakan kepuasan serta
keuntungan dari adanya penambangan pasir tersebut. Namun dalam
penambangan pasir di Desa Lontar, menurut Pak Fahruri dari Kelompok
Masyarakat Pengawas (POKMAWAS) bahwa Pemerintah dirasa tidak
memihak kepada masyarakat, baik dari KOMNAS HAM, POLDA,
Kementrian Perikanan dan Kelautan, dan Pemerintah Kabupaten Serang
karena tetap memberikan izin meskipun masyarakat menolak dan meminta
kepada Pemerintah Kabupaten Serang untuk mencabut izin tersebut.
Terlebih lagi, minimnya bantuan dari perusahaan pertambangan
yang berada di Kecamatan Tirtayasa sebagai dana santunan untuk
masyarakat atau dana CSR menjadikan masyarakat geram akan kondisi
pertambangan tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan I3.2 yaitu Pak
Nurul Ulfan sebagai (Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forn
Kebangkitan Petani dan Nelayan/FKPN Kecamatan Tirtayasa),
menyatakan :
“ di Kecamatan Tirtayasa khusunya di Desa Lontar yang kondisi pertambangannya bisa di bilang paling aktif masyarakat medapat bantuan berupa uang sebesar 100.000 dari perusahaan PT Sinar Serang, ini juga dana keluar tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang di janjikan oleh perusahaan yaitu sebesar 150.000( kamis 2 agustus 2017, pukul 9:00 WIB di Kampung Lontar Kecamatan Tirtayasa)”.
107
Dana bantuan dari perusahaan atau dana CSR merupakan dana
yang di keluarkan oleh Perusahaan kepada Masyarakat sekitar yang secara
wilayah lingkungan terkena dampak dari pertambangan tersebut. Dana
tersebut di keluarkan berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak yaitu
masyarakat dengan pihak perusahaan. Keputusan yang di sepakati antara
kedua belah pihak di Kecamatan Tirtayasa adalah dana bantuan dari
perusahaan sebesar Rp.150.000/bulan dan bantuan dana sekolah gratis bagi
siswa yang kurang mampu khususnya di Desa Lontar. Seperti yang di
sampaikan oleh I3.8 yaitu Ibu Sanah selaku (Masyarakat/ Pedagang),
menyatakan :
“ dulu saya mendapat bantuan dari perusahaan sinar serang seratus ribu (Rp.100.000)/bulan, ada datanya mas dari perusahaan terus di bagikan kemasyarakat bentuknya semacam kupon gitu sampe antri banyak orang di depan kantornya itu(selasa 1 agustus 2017, pukul 14:27 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”.
Kemudian hal ini di pertegas oleh pernyataan dari I3.4 yaitu Ibu Hj.
Djubaeah selalaku (Kepala Manajer CV Bela Bangsa Kab Serang ( Kuwasa
Non-Pertambangan) yaitu :
“biasanya standarnya dana CSR itu kurang lebih 150.000 ditambah bantuan berupa beasiswa dan kebutuhan masyarakat sekitar itu juga kita pertimbangkan lagi dengan terperinci jangan sampai kita yang harusnya untung malah nombok mas.(senin 28 agustus 2017, pukul 15:00 WIB di Kediaman di Kp Kaujon Kidul Kota Serang)”
Namun pembagian dana sumbangan atau dana CSR itu dalam
faktanya tidak dibagikan dengan secara merata, ada saja keluhan yang di
108
rasakan oleh masyarakat. Seperti yang di sampaikan oleh I3.7 yaitu Pak
Madjana selaku (Petani Rumput laut di Desa Wargasara Kecamatan
Tirtayasa), menyatakan :
“gak ada mas, saya sudah 19 tahun jadi petani rumput laut tidak ada bantuan yang saya terima. Mungkin yang lain mah ada kali soalnya sudah sering ada pendataan dari perusahaan dari Desa tapi blm ada yang gol ke saya mah. Mungkin keluarga-keluarga dekatnya saja yang dapet mah(selasa 1 agustus 2017, pukul 14:27 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”.
Hal serupa juga disampaikan oleh I3.9 yaitu pak Marsayad selaku nelayan desa lontar, menyatakan bahwa:
“Dulu ada mas bantuan buat nelayan kaya jaring sama motor buat ngangkut ikan, tapi yang pegang yang ngelola pengepul ikan kita mah ada yang kebagian ada yang tidak termasuk sayah nda kebagian. .( jumat 21 juli 2017, pukul 15:45 WIB, di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Pemberian dana sumbangan ataupun sumbangan dalam bentuk
lainnya dari perusahaan kepada masyarakat yang dekat dengan lokasi
pertambangan di buat atas kesepakatan kedua belah pihak tanpa di campur
tangani oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Pemerintah
ataupun Dinas terkait hanya bertugas sebagai pengawas saja. Namun
dalam faktanya dana ataupun bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan
kesepakatan pemerintah tidak berhak untuk memberi sanksi hanya sebatas
memberikan teguran saja.(wawancara dengan I2.1 yaitu Ucu Sumarna,SH
selaku Pelaksana (Bagian Perizinan Pertambangan dan Non-
pertambangan di DPMPTSP provinsi Banten).
109
Kondisi pertambangan pasir yang berada di Kecamatan Tirtayasa
sudah hampir satu tahun terakhir tidak beroprasi, tepatnya dari awal tahun
2017 sampai dengan sekarang. Menurut informasi yang di dapat karena
masih ada keterkaitan dengan pembuatan lahan reklamasi yang ada di
Jakarta. Karena keputusan belum ada dri pihak pemerintahaan DKI Jakarta,
pemerintah Provinsi Banten memberhentikan dulu. (wawancara dengan
I2.1 yaitu Ucu Sumarna,SH selaku Pelaksana (Bagian Perizinan
Pertambangan dan Non-pertambangan di DPMPTSP provinsi Banten).
Di Kecamatan Tirtayasa juga terdapat pemanfaatan atau
pengelolaan sumberdaya pasir, baik yang dilakukan oleh pihak swasta
yang berlokasi di lepas laut wilayah Utara Kecamatan Tirtayasa maupun
oleh masyarakat lokal sekitar pesisir Kecamatan Tirtayasa. Penambangan
pasir ini menimbulkan banyak pertentangan dan perbedaan pendapat
didalam masyarakat. Karena penambangan pasir yang dilakukan baik oleh
pihak swasta ataupun masyarakat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan
lingkungan wilayah pesisir Kecamatan Tirtayasa karena penambangan
pasir termasuk kedalam jenis penambangan galian C, dimana sumberdaya
yang dikelola tersebut (pasir) termasuk kedalam kategori sumberdaya tidak
dapat pulih (non-renewable resource).
Selain penambangan pasir laut yang dilakukan oleh pihak swasta,
di Kecamatan Tirtayasa Kususnya di Desa Lontar dan Desa Wargsara juga
terdapat penambangan pasir darat yang dilakukan di pesisir-pesisir pantai
oleh masyarakat sekitar. Dimana penambangan pasir yang dilakukan oleh
110
masyarakat tersebut tidak ada yang memiliki izin usaha tambang dari
Pemerintah Kabupaten Serang maupun Pemerintah Provinsi Banten.
(sumber : wawancara dengan yaitu I3.5 Pak Fahruri Ketua POKMAWAS
Desa Lontar).
4.3.2 Harapan (expektation)
Peran dapat diukur melalui harapan-harapan orang lain pada
umumnya tentang perilaku yang pantas, yang diajukan pada orang yang
memiliki peran-peran tertentu dalam masyarakat. Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Banten sangat besar harapan dari masyarakat , karena peran
dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dalam memberikan
rekomendasi perizinan pertambangan kepada perusahan yang sangat
berpengaruh kepada kehidupan masyrakat.
Dari indikator harapan (expectation) ini, peneliti meneilai beberapa
aspek yang terkandung didalamnya, yaitu tujuan dan sasaran dari peran
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dalam pemberian
rekomendasi perizinan pertambangan pasir laut di Kecamatan Tirtayasa
Kabupaten Serang. Berdasarkan hasil wawancara dengan I1.1 yaitu Pak H.
Darwanto Kurniawan,ST selaku (KASI. Oprasi Produksi Mineral Batubara
(DISTAMBEN Provinsi Banten) menyatakan:
“disini kita mempunyai yang namanya rumusan arah pelaksanaan program yang tercantum dalam poin dua bisa dibaca sendiri sama masnya yaitu terwujudnya peningkatan sektor pertambangan dan energi dalam penerimaan daerah dan penyerapan tenaga kerja, kita disini berperan untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan
111
potensi daerah pertambangan dan juga menyediakan lapangan pekerjaann juga( selasa, 30 agustus 2017, pukul 10:30 WIB, di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”.
Senada dengan yang diutarakan oleh I1.1, hal serupa juga
disampaikan oleh I2.1 yaitu Pak Ucu Sumarna,SH selaku Pelaksana (Bagian
Perizinan Pertambangan dan Non-pertambangan di DPMPTSP Provinsi
Banten), yaitu:
“ berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tenteng pemerintahan daerah didalamnya berisikan pertauran yang mana pemerintah pusat dan daerah provinsi diwajibkan untuk mengelola salah satunya mengenai pertambangan yang kita tau sebelumnya di atur oleh ranah kabupaten atau kota itu sendiritercantum dala Visi kita (PTSP) yaitu satu gerbang sejuta peluang, siapa saja berhak berinvestasi di Provinsi Banten ini. Selain itu juga dengan prosedur yang mudah dan pesyaratan yang sederhana ini menciptakan pelayanan yang prima dan mempersingkat waktu pelayanan ini tidak mungkin mempermudah para investor untuk melakukan perizinan. Tentusaja dengan itu bisa menambah pendapatan bagi daerah kita dan juga hasinya untuk keperluan masyarakat juga kan. (selasa, 18 juni 2017, pukul 13:15 WIB di Kantor DPMPTSP Provinsi Banten)”
Berdasarkan wawancara dengan I1.1 dan I2.1 , keduanya memberikan
penjelasan mengenai tujuan dari diberikannya rekomendasi perizinan
pertambangan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai salah satu hasil dari
UU No 23 Tetang Pemerintahaan Daerah, yang mana segala sesuatu yang
berhubungan dengan perizinan pertambangan di atur oleh pemerintah
Daerah. Selain itu juga tujuan dari diberikannya perizinan pertambangan
sudah diatur dalam sistem rumusan arah kebijakan dan tujuan dari Dinas
masing-masing yang terkait. Dalam kedunya memiliki tujuan yang sama
dalam hal ini meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan
112
Pendapatan Daerah dan menggali potensi daerah yang ada dengan sistem
dan cara kerjanya sendiri.
Akan tetapi I1.2 yaitu Pak Nana selaku (KASI. Pengawasan dan
Pengendalian Mineral dan Batubara (DISTAMBEN Provinsi Banten),
mempunyai pendapat yang berbeda yaitu :
“tentu saja ada mas, tujuan pemberian izin ini agar perusahaan penambang memiliki legalitas yang sah tentunya dengan adanya surat izin yang kita buat memberikan kenyamanan kepada perusahaan kepada kita juga kepada masyarakat. Karena dalam persyaratanya juga ada AMDAL, biaya pencadangan, bukti pajak dan surat mengenai alamat kantornya juga ada. Jadi dengan ini kita bisa lihat perusahaan mana yang siap nih dengan modal segini dengan keuntungan seberapa gituh bisa jelasnya untuk peryaratan bisa di baca di PP No 23 Tahun 2010.( senin, 12 juni 2017, pukul 9:30 WIB, di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”
Sama seperti yang di utarakan oleh I1.2 , pernyataan tersebut juga di
sampaikan oleh I1.3 yaitu Pak Aji Wijaya selaku (Staff IUP Eksplorasi
DISTAMBEN Provinsi Banten), yiaitu :
“sudah pasti a dengan adanya surat izin yang di keluarkan oleh dinas berarti wilayah tersebut sudah sah untuk di eksploitasi oleh penambang. Lagi pula izin tersebut dikeluakan nya tidak sembarangan a ada berbagai tahapan dan persyaratan yang harus di lalui oleh perusahaan tembusannya juga oleh gubernur loh sekarang mah. Tidak sembarang juga kami memberikan itu karena perlu ada peninjauan khusus dari instansi kita dan instansi terkait supaya tidak ada pihak yang merasa di rugikan. (selasa, 30 mei 2017, pukul 8:40 WIB, , di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan I1.2 dan I1.3 , keduanya
memberikan penjelasan bahwa tujuan dari di berikannya rekomendasi
perizinan atau perizinan pertambangan kepada perusahaan adalah sebagai
113
legalitas bagi perusahaan pertambangan yang siap untuk melakukan
eksploitasi wilayah pertambangannya. Selain itu juga, keluarnya rekomedasi
perizinan atau perizinan pertambangan melalui tahapan yang sudah di
tentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang
dikeluarkan atas persetujuan Gubernur atas dasar supaya tidak ada pihak yang
dirugikan.
Sedangakan dari perusahaan pemohon perizinan pertambangan
mempunyai pendapat yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh I3.3 yaitu
Ibu Resna Selaku (Staff/kariawan CV. Dela Mandiri (Kwasa Pertambangan)
Provinsi Banten), menyatakan :
“sangat penting sekali mas, tanpa surat izin atau surat rekomendasi kami tidak bisa apa-apa. Tentusaja untuk mendapatkan itu harus ada beberapa sayarat ataupun kriteria yang harus dipenuhi sesuai dengan komoditi kita apa. Jadi, dengan dibkeluarkannya izin dari pemerintah kita nih otomatis urusan dilapangan urusan persyaratannya sudah beres dong urusan masyarakat menolak ataupun unjuk rasa saya rasa di setiap lokasi pertambangan apa saja di indonesia maupun di dunia pasti terjadi. (kamis 2 agustus 2017, pukul 15:00 WIB, di komplek perumahan Keramatwatu)”
Hal senada juga di sampaikan oleh I3.4 yaitu Ibu Hj Djubaedah selaku
(Manajer CV Bela Bangsa Kab Serang ( Kwasa Non-Pertambangan), yaitu:
“ roh dari berjalannya sebuah perusahaan apalagi sekalanya besar adalah sebuah izin dari pemerintah, tanpa izin dari pemerintah tertinggi ini tidak akan bisa berjalan. Kenapa perusahaan ini tidak dapat restu bisa dikatakan karen tidak memenuhi sayarat, syaratnya apa misalkan grade nya harus di atas berapa, kemampuan finansialnya harus sebesar apa mampuh ga perusahaan harus
114
menampung semua itu. (senin 28 agustus 2017, pukul 15:00 WIB di Kediaman di Kp Kaujon Kidul Kota Serang)”
Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan I3.3 dan I3.4, menjelaskan
bahwa tujuan dari keluarnya perizinan pertambangan dari pemerintah
sagangat penting, karena surat rekomendasi perizinan atau surat periziana
pertambangan adalah sebagai roh ataupun nyawa dari berjalannya
pertambangan tersebut. Perlu diketahui juga bahwa dengan dikeluarkannya
surat izin tersebut secara otomatis perusahaan tersebut telah memenuhi syarat
yang telah di tentukan.
Sedangkan dilihat dari aspek sasaran bahwa Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Banten mempunyai sasaran yaitu seperti yang disampaikan
oleh I1.1 yaitu Pak H. Darwanto Kurniawan,ST selaku KASI. Oprasi Produksi
Mineral Batubara (DISTAMBEN Provinsi Banten), menyatakan
“agar semuanya bisa tepat sasaran baik bagi pemegang IUP maupun kepada masyarakat, tentusaja harapan kita semua adalaha tepat sasaran. Untuk itu kita perlu bekerja dengan profesional tentunya dengan tugas dan fungsinya masing-masing mengaji semua aspek yang akan terlibat nantinya berusaha untuk meminimalisir kerugian yang akan timbul melibatkan semua stackholder terkait untuk menggali informasi yang sewaktu-waktu akan timbul. (selasa, 30 agustus 2017, pukul 10:30 WIB, di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”.”
Sama seperti yang disampaikan oleh I1.1, oleh I1.2 yaitu Pak Nana
selaku KASI. Pengawasan dan Pengendalian Minerral dan Batubara
(DISTAMBEN Provinsi Banten), menyatakan :
“sesuai dengan aturan adalah satu cara yang penting untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Tentu saja semua pihak dan kita selaku
115
pemerintah tentunya agara supaya yang kita rencanakan berjaan dengan baik tidak ada pihak yang merasa dirinya di rugikan. Terjun langsung kelapangan adalah salahastu cara agar kita bisa memahami kondisi masyarakat sehingga kita tidak salah saaran. ( senin, 12 juni 2017, pukul 9:30 WIB, di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten )”
Berdasarkan wawancara dengan I1.1 dengan I1.2, menyatakaan
keduanya agar tepat sasaran keduanya menyarankan agar bekerja dengan
profesional tentunya dengan menjalankan tugas dan fungsinya masing-
masing, selain itu agar tidak ada pihak yang dirugikan terjun langsung
kelapangan melakukan pengawasan adalah salahsatu cara terbaik agar tidak
terjadi kesalahan.
Selain itu juga, yang disampaikan I2.1 yaitu Pak Ucu Sumarna,SH
selaku Pelaksana (Bagian Perizinan Pertambangan dan Non-pertambangan
di DPMPTSP provinsi Banten), yaitu :
“keterbukaan dan tidak membeda-bedakan antara perusahaan satu engan yang lainnya, dan lagi pula untuk perusahaan yang boleh bergabung harus mempunyai anggaran/modal awal yang cukup besar. (selasa, 18 juni 2017, pukul 13:15 WIB di Kantor DPMPTSP Provinsi Banten) ”
Profesional adalah salahsatu cara untuk mencapai sasara, tidak
membeda-bedakan antara perusahaan dan tentunya menghilangkan rasa
kekeluargaan karena siapa yang mampu dengan kondisi keunganan yang
cukup itu yang bisa menjadi nilai tambah.
116
Berbeda dengan apa yang di sampaikan diatas, I2.3 yaitu H. Junali
selaku (Sekertaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa), memiliki pandangan
yang berbeda dalam hal ini, yaitu :
“ kita ga tau apa tujuannya didirikan pertambangan pasir di Desa ini, kami selaku pemerintah desa hanya mengikuti saja apa yang di instruksikan dari atas dan sejauh ini juga tidak ada kordinasi dengan kami didesa kang. Dari dulu saya sudah berapa lama kerja di desa ga ada omongan, kerjasama apa mengawasi atau apa. (rabu 25 juli 2017, pukul 13:00 WIB, dikantor Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)” Hal serupa juga dijelaskan oleh I3.2 yaitu Nurul Ulfan selaku (Anggota
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forn Kebangkitan Petani dan Nelayan
Desa Kecamatan Tirtayasa), menyatakan :
” tidak ada kang, saya rasa yang di terima masyarakat adalah makin sulit masyarakat untuk melaut, dan sebagainya. Kita bisa liat akses jalan menuju sini rusaknya sangat parah kondisi laut semakin hari semakin keruh cuaca nya panas gersang.( kamis 2 agustus 2017, pukul 9:00 WIB di Kampung Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Hal serupa juga disampaikan oleh I3.1 yaitu Supriyadi,S.kom.MM
selaku (Direktur NGO Rumah Hijau) yaitu :
“ saya kira apa yang di rencanakan ataupun di buat oleh pemerintah memiliki tujuan yang baik mensejahterakan masyarakat, terlebih lagi mereka melakukan sesuatu didasarkan atas undang-undang ataupun dasar hukum dan sebagainya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana praktek di lapangannya kebanyakan itu yang merusak alur rencana adalah orang dilapangan kita tidak bisa menyalahkan pemerintah yang mengizinkan namun kenyataan dilapangan amburadul dan kita juga tidak bisa menyalahkan orang dilapangan juga, berangkat dari sini harus ada yang perlu di tingkatkan apanya itu ya pengawasan dan kerjasama dari pemerintah dengan warga maupun desa sehingga tujuannya sesuai dengan apa
117
yang di rencanakan,( jumat 11 agutus 2017, pukul 16:00 WIB di Kampus STIE Al-Khaeriyah Cilegon)”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I2.3, I3.2, I3.1, ketiganya memberi
penjelasan bahwa dengan dikeluarkannya surat rekomendasi perizinan
pertambangan oleh Dinas memiliki tujuan yang baik bagi kehidupan
masyarkat sekitar pertambangan tersebut salahsatunya adalah membuka
lapangan pekerjaan bagi masyarakat, karena semuanya didasari oleh undang-
undang yang mengatur. Namun faktanya jauh dengan apa yang diharapkan,
pemerintahan Desa dan Lembaga masyarakat menilai tujuan dari pemerintah
itu tidak berjalan dengan baik, hanya dampak buruk saja yang di terima oleh
masyarakat seperti rusaknya ekosistem laut, rusaknya lingkungan sekitar dan
juga mengilangkan mata penceharian masyarakat pesisir.
Kemudian kedua pernyataan yang disampaikan oleh I2.3 dan I3.1 di
benarkan oleh pernyataan dari I3.4 yaitu Madjana selaku (Petani Rumput laut
di Desa Wargasara Kecamatan Tirtayasa), yaitu :
“ tidak tau sayah mah kang, saya dari dulu tetep nanam rumput laut saja.( selasa 1 agustus 2017, pukul 14:27 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)” Dan juga di benarkan oleh I3.3 yaitu Jeni selaku (Masyarakat/Nelayan
tambak di Desa Lontar) menyatakan:
“ kurang tau yah, supaya tidak bisa di demo sama warga kayanya, dulu mah pas awal-awal saya pernah ikut menambang semalaman dari magrib pulang subuh, dibagi per RT satu malam besoknya lagi satu malam RT lain itu juga saya pernah sekali ga ada lagi sampe sekarang.( sabtu 27 mei 2017 , pukul 10:15 WIB, di desa alang-alang kecamatan Tirtayasa)”.
118
Hasil wawancara diatas dengan I3.4 dan I3.3, menjadi bukti bahwa
mayarakat menilai tujuan dari diberikannya rekomendasi perizinan
pertambangan hanya untuk beberapa pihak saja tidak untuk masyarakat dan
dirasa sangat tidak tepat sasaran karen melihat kondisi yang ada malah
merusak lingkungan dan mematikan mata penceharian masyarakat pesisir,
terlebih lagi masyarakat tidak tahu apa tujuan dari pemerintah mengizinkan
pertambangan pasir di Kecamatan Tirtayasa ini. Seperti yang di sampaikan
oleh I3.9 yaitu pak Marsayad selaku nelayan di desa lontar menyatakan :
“Jarang sekarang mah mas, seminggu paling dua kali juga jarang ngamburin solar doang mending kita dapet ikan capek mah iyah mana harus lebih jauh sekarang mah ga kaya dulu ikan nya juga sulit. Paling kerja serabutana aja kadang kuli bangunan kadang ikut narik sama orang. ( jumat 21 juli 2017, pukul 15:45 WIB, di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”.
Hal serupa juga dirasakan oleh I3.7 yaitu Pak Madjana selaku Petani
Rumput laut di Desa Wargasara, menyatakan :
“sekarang mah sedikit ga kaya dulu bisa bikin 300 ikat rumput laut, percuma naro banyak-banyak ngabisin modal doang karna kondisi air nya yang tidak nentu ditambah keruh, itu sangat berpengaruh sama pertumbuhan rumputnya normalnya 2 bulan lebih sekaraang bisa 3 bulanan. .( selasa 1 agustus 2017, pukul 14:27 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan I3.7 dan I3.9,dapat di ambil
kesimpulan bahwa apa yang terjadi saat ini mengenai pertambangan pasir
dirasa sangat tidak tepat sasaran, terlebih lagi dengan adanya pertambangan
pasir tersebut malah mempersulit keadaan mereka. Nelayan harus
mengeluarkan modal lebih untuk melaut dan dengan hasil yang di dapat
119
tidak tentu karena ekosistem ikan yang berkurang. Petani rumpit laut harus
mengurangi jumlah tanamnya karena kondisi perairan laut yang tidak
menentu dan kadar air yang kurang mendukung.
4.3.3 Norma (Norma)
Norma merupakan salah satu bentuk harapan, yakni harapan yang
bersifat meramalkan (anticifatory), yaitu harapan tentang suatu perilaku
yang akan terjadi. Dan harapan normatif yaitu, keharusan yang menyertai
peran. Denga demikian peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten akan selalu berkaitan dengan peraturan, baik peraturan perundang-
undangan maupun peraturan Pemerintah Daerah itu sendiri. Selain
berkaitan dengan peraturan dalam menjalankan perananya, Dinas
Pertambanga dan Energi Provinsi Banten juga akan berkaitan langsung
dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
Mengenai indikator norma (norm), peneliti meneilai beberapa aspek
yang terkandung didalamnya, yaitu peraturan dan sosialisasi yang dilakukan
oleh Dinas maupun kelompok terkait dalam hal pemberian rekomendiasi
perizinan pertambangan pasir laut yang dilakukan oleh Dinas pertambangan
dan Energi Provinsi Banten. Seperti yang di sampaikan oleh I1.1 yaitu Pak
H. Darwanto Kurniawan,ST selaku KASI. Oprasi Produksi Mineral
Batubara (DISTAMBEN Provinsi Banten), menyatakan :
“ tentunya ada mas, bisa dilihat dari Undang-undann Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, semuanya bisa dilihat di situ sudah sangat jelas disini menjelaskan semua terkait pertambangan asas, tujuan, kewenangan dan lainya. Untuk membahas mengenai tatacara rekomendasi perizinan itu
120
tertuang dalam PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bisa di baca sendiri bagian tatacara perimntahan perizinan (selasa, 30 agustus 2017, pukul 10:30 WIB, di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”.
Hal serupa dengan I1.1 , juga di sampaikan oleh I1.2 yaitu Pak Nana
selaku KASI. Pengawasan dan Pengendalian Minerral dan Batubara
(DISTAMBEN Provinsi Banten), menyatakan :
“ setelah keluarnyan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, setelah itu kewenangan berada di pemerintah Provinsi dan Pusat. 0 sampai dengan 14 mil dari pinggir pantai adalah kewenangan kami termasuk mengenai pertambangan. Untuk peraturan yang mengatur pertambangan ada UU no 4 Tahun 2009, setelah itu PP no 22 tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan ada juga PP No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan ada juga Permen ESDM terbaru. Sampai saat ini setelah UU no 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahaan Daerah kita belum mempunyai Perda Tentang Pertambangan untuk terdahulu ada kalau ga salah Perda No 11 tahun 2012 kalau ga salah tapi itu sudah tidak dipakai lagi.( senin, 12 juni 2017, pukul 9:30 WIB, di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten )” Berdasarkan wawancara dengan I1.1 dan I1.2, keduanya menyatakan
bahwa peraturan yang mengatur tentang pertambangan adalah UU No 4
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan yang
mengatur tentang rekomendasi perizina pertambangan adalah PP No 23
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral
dan Batubara, PP No 22 tahun 2010 Tentang Wilayah pertambangan. Akan
tetapi, setelah wewenang pertambangan di limpahkan ke pemerintah
Provinsidari Kabupaten/Kota berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang
121
Pemerintahaan Daerah, Pemerintah Provinsi Banten masih belum
mempunyai Perda yang mengatur tentang pertambangan di Provinsi Banten,
walaupun sebelumnya sudah ada namun sekarang tidak di gunakan lagi
karena UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah tadi.
Berikut adalah Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahaan Daerah meliputi:
a. kelautan dan perikanan b. pariwisata c. pertanian d. kehutanan e. energi dan sumber daya mineral f. perdagangan g. perindustrian, dan h. transmigrasi.
Hal sernada dengan I1.2, juga di sampaikan oleh I1.3 yaitu Pak Aji
wijaya selaku Staff IUP Eksplorasi (DISTAMBEN Provinsi Banten),
menhyatakan:
“Perda pertambanga katanya masih dalam proses pengkajian, namun gak tau pasti kapan beresnya. Kalo undang- undang sendiri ada yaitu UU no 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk bagaimana cara memperoleh wilayah pertambangan itu ada di Peraturan Mentri No 12 tahun 2011, Tentang Tata cara Pendapatan Wilayah Usaha pertambangan dan sisitem Informasi Wilayah petambangan Mineral dan Batubara.( selasa, 30 mei 2017, pukul 8:40 WIB, , di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”
122
Berdasarkan wawancara dengan I1.3, menyatakan bahwa Perda
Provinsi Banten mengenai pertambangan masih dalam tahap pengkajian.
Namun, tidak dapat dipastikan kapan di sahkanya. Sampai saat ini sama
seperti yang di sampaikan oleh I1.1 dan I1.2 bahwa undang-undang yang
mengatur tentang pertambangan adalah UU No 4 tahun 2009 Tentang
Pertambangan Bineral dan batubara, PP No 23 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP No
22 tahun 2010 Tentang Wilayah pertambangan dan Peraturan Mentri No
12 tahun 2011, Tentang Tata cara Pendapatan Wilayah Usaha pertambangan
dan sisitem Informasi Wilayah petambangan Mineral dan Batubara
Hal serupa di benarkan oleh I2.1 yaitu Pak Ucu Sumarna,SH selaku
Pelaksana (Bagian Perizinan Pertambangan dan Non-pertambangan di
DPMPTSP provinsi Banten), menyatakan :
“ada, undang-undang No 4 Tanun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara bisa dilihat, semuanya seputar pertambangan ada disitu, kalau DPMPTSP sendiri ada Perpres No 97 tentang penyelenggaraan terpadu satu pintu itu yang dibuat oleh presiden terus adalagi UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik semua tervantum disana tentang pelayanan kita. Terbaru ada kita membuat semacam terobosan baru tapi bukan ke arah peraturan tapi lebih ke arah sistem saja kita sudah membuka yang namanya e-PTSP jadi aplikasi ini kita bisa melakukan kegiatan pelaporan apa macam -macam lainya bisa dengan online tapi ini wajib bagi semua perusahaan maupun perseorangan.( selasa, 18 juni 2017, pukul 13:15 WIB di Kantor DPMPTSP Provinsi Banten) ”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I2.1, menegaskan bahwa yang
menjadi dasar hukum pertambangan di Indonesia adalah Undang-undang
Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan
123
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tentang
bagaimana tatacara permintaan rekomendasi perizinan pertambangan oleh
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Namun, bukan hanya
peraturan itu saja yang harus ditaati oleh perusahaan pemohon izin ada
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik
danPeraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Terpadu Satu Pintu yang di keluarkan oleh DPMPTSP.
Hal tersebut dipertegas oleh I3.3 yaitu Ibu Resena selaku
Staff/kariawan CV. Dela Mandiri (Kwasa Pertambangan) Provinsi Banten,
menyatakan :
“ tentu saja ada a peraturan tentang pertambangan yang menjadi dasar hukumnya. (kamis 2 agustus 2017, pukul 15:00 WIB, di komplek perumahan Keramatwatu)”
Jika kita berbicara mengeni pertambangan, bukan hanya peraturan
tentang pertambangan nya saja yang harus di patuhi. Namun, harus diingat
juga bahwa semua pertambangan pasti memberikan dampak yang buruk
bagi lingkungan sekitar. Untuk itu perlu juga perusahaan penambang
memperoleh izin dari Badan Lingkungan Hidup yang mengelolanya.
Seperti yang di sampaikan oleh I3.1 yaitu Pak Supriyadi, S.Kom,MM selaku
Kepala Manajer NGO Rumah Hijau, menyatakan bahwa :
“sebelum perusahaan mauoun perseorangan mendapatkan izin pertambangan dari Dinas Pertambangan maka terlebih dahulu perusahan maupun perseorangan tersebutharus mendapatkan izin dari Badan Lingkunan Hidup yang berua AMDAL, seharusnya
124
pemerintah harus bersikap tegas dan profesional jika perusahaan yang tidak memiliki izin AMDAL dari LH seperti yang tertuang dalam PP No 27 tahun 1999 tentang analisis dampa lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup . ( jumat 11 agutus 2017, pukul 16:00 WIB di Kampus STIE Al-Khaeriyah Cilegon)”
Berdasarkan wawancara dengan I3.1, meyatakan bahwa penting bagi
perusahaan maupun perseorangan sebelum mendapatkan izin pertambangan
alangakh baiknya harus memiliki dokumen AMDAL dari Badan
Lingkungan Hidup yang sesuai dengan PP No 27 Tahun 1999 tentang
Analisisi Dampak Lingkungan. Kegiatan pertambangan tidak terlepas dari
masalah lingkungan, banyak penambang yang tidak memiliki AMDAL dari
Badan Lingkungan Hidup tetapi tetap saja memaksakan untuk beroprasi.
Seperti halnya di Kecamatan Tirtayasa ini, banyak pertambangan pasir yang
dilakukan oleh masyarakat sekitar yang tidak memiliki izin
pertambanganbahkan Dokumen AMDAL. Mungkin ini didasari oleh biaya
pembuatan Dokumen AMDAL yang sangat mahal dan bagi pertambangan
kecil atau perseorangan itu dirasa tidak perlu karena mereka beranggapan
bahwa mereka melakukan eksploitasi di tanah miliknya. Pemeritah dinilai
harus tegas dalam menangani hal ini karena jika melihat manfaat dari
AMDAL ini adalah untuk meminimalisir kemungkinan dampak negatif
terhadap lingkungan hidup dan mengembangan dampak positif sehingga
dapat memaksimalkan sumberdaya alam secara berkelanjutan.
Akan tetapi, masyarakat tidak mengetahui tentang peraturan
mengenai pertambanagan, seperti yang disampaikan oleh I3.6 yaitu Pak jeni
selaku Masyarakat/Nelayan tambak di Desa Lontar, yaitu:
125
“ saya tidak tahu peraturan pertambanga mah mas.( sabtu 27 mei 2017 , pukul 10:15 WIB, di desa alang-alang kecamatan Tirtayasa)” Hal serupa juga di rasakan oleh I3.9 yaitu Pak Marsayad selaku
Masyarakat/Nelayan di Desa Lontar, menyatakan :
“ tidak tahu mas.( jumat 21 juli 2017, pukul 15:45 WIB, di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)” Juga yang disampaikan oleh I3.8 yaitu Ibu Sanah selaku
masyarakat/pedagang, yaitu:
“Ga tau sayah mah yah mas, saya mah taunya ada aja pertambangan ini embel-embelnya mah kurang tau. (selasa 1 agustus 2017, pukul 14:27 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I3.6, I3.8 dan I3.9 , nampaknya
masyarakat tidak mengetahui peraturan seperti apa yang mengatur
pertambangan yang ada di wilayahnya. Yang menjadi alasan adalah tidak
adanya sosialisai dari Pemeritah Daerah kepada Masyarakat terkait dengan
lokasi pertambangan yang berada di wiayahnya. Seperti yang di sampaikan
oleh I2.3 yaitu Pak H. Junali selaku Sekertaris Desa Lontar Kecamatan
Tirtayasa, menyatakan :
“jarang sekali ada penyuluha maupun sosialisasi dari pemerintah Daerah, kalau dari kecamatan mah sering ada, yang saya bilang tadi pemerintah tidak peduli keadaan masyarakat sini toh kalaupun peduli ada lah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah wong jalan di beton aja kita yang ngoar-ngoar.( rabu 25 juli 2017, pukul 13:00 WIB, dikantor Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Hal seerupa dengan I2.3, juga disampaikan oleh I2.4 yaitu Moch. Pendi
selaku (Kaur Perencanaan dan Pelaporan di Desa Alang-alang),
menyatakan:
126
“ tidak ada sosoialisasi dari dinas pertambangan de desa sinih mas, pas awal-awal pernah ada tapi udah lama juga dan sampai sekarang tidak ada lagi.( rabu 25 juli 2017, pukul 13:00 WIB, dikantor Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)” Berdasarkan hasil wawancara dengan I2.3 dan I2.4, keduanya
beranggapan bahwa sosoialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
maupun Dinas Pertambangan sangat jarang sekali dilakukan. Bahkan
mereka rasa sosialisasi hanya pernah dilakukan pada saat awalnya saja
adapun sosialisasi hanya datang dari pihak pemerinthaa kecamatan( saja.
Seperti yang di sampaikan oleh I2.2 yaitu Pak Khaerudin selaku Staff
pelaksana Kecamatan Tirtayasa Kabupaten serang), menyatakan :
“tentunya kita selaku perantara bisa dibilang dari pemerintah daerah ke tiap-tiap desa, kami selalu memberian sosoialisasi yang rutin dilakukakn kepada masyarakat terutama kepada masyarakat pesisir seperti lontar, wargasara, alang-alang kita selalu membrikan sosialisasi berupa arahan maupun pelatihan.( , selasa 1 agustus 2017, pukul 11:10 WIB, di kantor Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang)”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I2.2, menjelaskan bahwa
Kecamaan Tirtayasa seringmelakukan sosialisasi kepada Pemerintahaan
Desa di bawah naungannya, berupa arahan maupun pelaatihan yang
diberikan kepada warganya terutama masyarakat yang berada di pesisir
pantai. Karena mereka beranggapan bahwa tugas mereka adalah sebagai
perantara dari Pemerintah Daerah kepada Desa-Desa yang berada di bawah
naungannya.
127
Namun, berbeda dengan pernyataan diatas, I1.1 yaitu H. Darwanto
Kurniawan. ST selaku (KASI. Oprasi Produksi Mineral Batubara
(DISTAMBEN Provinsi Banten), mempunyai pendapat yang berbeda yaitu:
“ada mas, sosoialisasi harus sering dilakukan kana sifatnya sangat penting. Kebanyakan masyarakat kalau di buatkan iklan di media TV bukan fokus ke iklannya malah ke acaranya, dibuatkan berta di korang mana mungkin petani, nelayan beli korang buat makan aja susah kasarnya jadi salahsatu cara yang ampuh adalah terjun langsung kelapangan dengan melakukan sosialisasi masyarakat akan lebih mengerti. (selasa, 30 agustus 2017, pukul 10:30 WIB, di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)” Hal serupa dengan I1.1 , juga disampaikan oleh I2.1 yaitu Pak Ucu
Sumarna,SH selaku Pelaksana (Bagian Perizinan Pertambangan dan Non-
pertambangan di DPMPTSP provinsi Banten), menhatakan :
“sosialisasi kepada masyarakat itu sangat penting loh mas, bukan hanya kepada masyarakat kita selalu memberikan arah kepada perusaah yang mendaftar di Dinas PTSP ini, kita selalu rewel memberikan saran anda harus gini tiak boleh gini tujuannya pasti supaya bisnis yang dijalaninya berjalan lama tidak ada kendala.( selasa, 18 juni 2017, pukul 13:15 WIB di Kantor DPMPTSP Provinsi Banten)”
Berdasarkan wawancara dengan I1.1 dan I2.1, keduanya sering
melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena dianggap sangat penting.
Karena bersosialisasi kepad masyarakat langsng dinilai sangatat tepat di
banding membuat iklan di Televisi maupun Kabar Berita. Terlebih lagi,
sosialisasi bukan hanya di berikan kepada masyarakat melainkan kepada
perusahaan, tujuannya agar bisnsi perusahaan tersebut berjalan lama.
128
Hal serupa juga disampaikan oleh I3.1 yaitu Pak Supriyadi,
S.Kom,MM selaku (Kepala Manajer NGO Rumah Hijau), menyatakan :
“ sosialisasi sangat perlu di lakukan kepada masyarakat baik itu dari Dinas Trkait maupun dari Masyarakat, karena masyarakat bisa dikatakan awam jadi gampang untuk di propokasi. Karena sangat penting dilakukan sosialisasi supaya masyarakat paham pemerintah mengarahkannya kemana nih.( jumat 11 agutus 2017, pukul 16:00 WIB di Kampus STIE Al-Khaeriyah Cilegon)”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I3.1, menjelaskan bahwa
pentingnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah maupun Dinas
kepada masyarakat itu dinilai dapat memberikan pengertian kepada
masyarakat. Karena masyarakat bisa dibilang awan jadi gampang
dipengaruhi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4.3.4 Wujud Perilaku (performance)
Peran yang diwujudkan oleh aktor, meninjau perwujudan peran ini
dengan memperkenalkan istilah permukaan (front), yaitu untuk menunjukan
perilaku-perilaku tertentu yang di ekspresikan secara khusus agara orang
lain mengetahui dengan jelas peran yang di lakukan oleh pelau (actor).
Dengan demikian Dinas ini yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten dalam memberikan rekomendasi perizinan pertambangan pasir
kepada perusahaan penambang, merupakan lembaga yang berperan dan
bertujuan untuk mengelola dan mengatur semua pertambangan baik itu
mengenai izin maupun pengawasan nya agar tidak ada pihak yang di
rugikan. Salah satu tugas ataupun upaya yang di lakukan oleh lembaga ini
129
adalah melakukan pengelolaan dan pengawasan terhadap perusahaan
penambang yang berada di lokasi ataupun di lapangan agar berjalan sesuai
dengan apa yang direncanakan. Sehingga peran dan wujud perilaku yang
ditunjukan pemerintah disini sangat penting.
Mengenai indikator Wujud Perilaku (performance), ada beberapa
aspek yang terkait yakni diantaranya peran dan Koordinasi seperti apa yang
dilakukan oleh Dinas terkit dalam pemberian rekomendasi perizinan pasir
laut di wilayah perisir utara Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang.
Berdasarkan wanancara dengan I1.1 yaitu Pak H. Darwanto Kurniawan
selaku
“ sesuai dengan tuposi Dinas Pertambangan dan Energi selaku Dinas yang mengelola dan melakukan pembanguanan di bidang pertambangan dan energi bertanggung jawab penuh atas semua keiatan yang terjadi pada ranah pertambangan dan sebagainya untuk mengawasi dan mengelola potensi pertambangan yang berada di provinsi banten ini agar supaya dalam proses perjalanan pertambanganya berjalan denganbaik bisa dikatakan juga sebagai pengontrol. Disini kami mengkaji bagian wilayah mana yang cocok untuk di jadikan wilayah industri, pertambangan. (selasa, 30 agustus 2017, pukul 10:30 WIB, di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”.
Namun hal yang sama di sampaikan oleh I1.2 Pak Nana selaku KASI.
Pengawasan dan Pengendalian Minerral dan Batubara (DISTAMBEN
Provinsi Banten) namun ia memiliki tugas yang berbeda yaitu:
“ dalam rekomendasi perizinan pertambangan ini ada beberapa tahapan yang harus di lewti yaitu tahapan dari WIUP menuju IUP Eksplorasi disitu pihak perusahaan harus memnyiapkan apa saja kebutuhan atau berkas apa yang harus di lampirkan untuk naik ketiap tahapannya kemudian berkas tersebut di berikan kepada Kasi OP nah dari sini kita akan melakukan pengkajian baik dalam hal berkas
130
maupun kondisi di lapangan. Pengawasan dan pengendalian dilapangan ini lah kami dan kawan-kawan bagian pengawasan terjun kelapangan untuk mengontrol apakah sesuai tidak dengan syarat yang harus di penuhi kemudian kita kaji ulang apakah perusahaan tersebut layak atau tidak untuk naik ketahapan berikutnya, waktu dari awal sampai ke tahap OP membutuhkan waktu 15 s/d 18 tahun di pecah menjadi 5 tahun per tiap tahapannya.( senin, 12 juni 2017, pukul 9:30 WIB, di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”
Hal serupa juga di sampaikan oleh I1.3 Pak Aji Wijaya selaku( Staff
IUP Eksplorasi (DISTAMBEN Provinsi Banten), yaitu:
“ peran kita adalah kontroling atau mengawasi di bagia lapangan, jadi kita ada staff khusus untuk terjun ke lapangan untuk mengkaji dan membuat laporan hasil lapangan kemudian di laporkan kepada kepala pengawanan daan pengendalian. Jadi kita tau semua kondisi di lapangan itu seperti apa kalau misalkan kondisi di lapangan belum siap ya kita ga bisa mengizinkan untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.( selasa, 30 mei 2017, pukul 8:40 WIB, , di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I1.1 , I1.2 ,dan I1.3 , Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten mempunyai peran yang sangat
penting dalam pemberian rekomendasi perizinan pertambangan pasir laut.
ada 3 tahapan yang harus di Lewati oleh perusahaan penambang untuk
sampai ke tahapan pengambilan pasir atau Oprasi Produksi, dalam
prosesnya ada 3 bagian yang terlibat diantarnya Kasi Eksplorasi, Kasi
Oprasi Produksi yang mengkaji dan memberikan laporan rekomendasi
kepada kepala DISTAMBEN dan Kasi Pengawasan dan Pengendalian yang
mengendalikan dan mengawasi kondisi di lapangan. Berikut adalah gambar
alur permintan rekomendasi Izin Usaha Pertambangan IUP dari
DKPMPTSP Provinsi Banten:
131
Gambar 4.2
Alur Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorai-Oprasi Produksi
( Sumber : DPMPTSP Provisni Banten 2015 )
132
Sebelum ketahapan permintaan Izin Usaha Pertambangan atau IUP,
perusahaan terlebih dahulu harus membuat WIUP atau Wilayah Izin Usaha
Pertambangan. WIUP adalah adalah wilayah yang diberikan kepada
pernegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan ( PP No 23 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara).
Namun dalam hal ini WIUP termasuk kedalam bagian persetujuan bukan
dalam bagian rekomendasi. Permohonan izin wilayah pertambangan
(WIUP) dalam permintaan izin ini berkas yang diajukan tertuju kepada
Gubernur melalui Dinas Pertambangan Dan Energi yang di dalamnya
berisikan pertimbangan lampiran, diantaranya: persyaratan administrasi
(profil dan biodata perusahaan), perayaratan teknis (Peta wilayah untuk
kegiatan pertambangan dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur
sesuai dengan sistem informasi yang berlaku nasional, Rekomendasi dari
kab/kota, Membayar biaya percadangan wilayah dan pencetakan peta), dan
persyaratan Finansial (membayar biaya pencadangan). Apabila perusahaan
tidak lolos dalam pengkajian maka berkas di kembalikan kepada pemohon.
Salah satunya mengenai titik kordinat blok yang sama, biasanya Dinas
Pertambangan dan Energi memberi rekomendasi kepada perusahaan ntuk
memindahkan lokasi pertambangan ke titik kordinat yang kosong.
Setelah itu baru masuk ketahap permintaan Izin Usaha
Pertambangan (IUP). IUP terbagi kedalam dua jenis yaitu IUP Eksplorasi
dan IUP Oprasi Produksi. IUP yang pertama di lakukan adalah permintaan
IUP Ekplorasi. IUP eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk
133
melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium, eksplorasi, dan studi
kelayakan. Berkas yang harus di penuhi dalam tahap IUP Eksplorasi ini
adalah dengan format yang diajukan sebagai berikut:
1. Persyaratan administrasi 1) Badan Usaha
a. Surat permohonan b. Susunan direksi dan daftar pemegang saham c. Surat keterangan domisili
2) Koperasi a. Surat permohonan b. Susunan pengurus c. Surat keterangan domisili
3) Perseorangan a. Surat permohonan b. Surat keterangan domisili
4) Perusahaan firma a. Surat permohonan b. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham c. Surat keterangan domisili
2. Persyaratan teknis 1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli
pertambangan dan atau geologi yang berpengalaman paling lambat 3 tahun
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
3. Persyaratan lingkungan 1. Pernyataan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan dan lingkungan hidup. 4. Persyaratan Finansial
1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi
2. Bukti pembayaran harga nilai konvensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam dan batubara dengan penawaran nilai lelang
Berkas tersebut diajukan oleh pemohon kepada Dinas Pertambangan
dan Energi dan kemudian di disposisi kebagian KASI IUP Eksplorasi.
Tugas dari KASI IUP Eksplorasi adah mengaji, mempelajari dan
menyesuaikan berkas dengan kondisi di lapangan dan bekerja sama dengan
134
KASI Pengawasan dan Pengenalian Pertambangan. Untuk alur yang lebih
jelas bisa dilihat pada Gambar 4.2 diatas.
Setelah itu baru tahap selanjutnya adalah tahap IUP Oprasi Produksi.
IUP Oprasi Produksi adalah adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai
pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi
produksi. Dalam tahapan ini perusahaa penambang sudah bisa untuk
melakukan kegiatan pengambilan pasir. Berkas dalam tahapan ini berisikan
beberapa dokumen yang harus di lengkapi diantaranya :
1. Persyaratan administrasi 1. Badan Usaha
a. Surat permohonan b. Susunan direksi dan daftar pemegang saham c. Surat keterangan domisili
2. Koperasi a. Surat permohonan b. Susunan pengurus c. Surat keterangan domisili
3. Perseorangan a. Surat permohonan b. Surat keterangan domisili
4. Perusahaan firma a. Surat permohonan b. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham c. Surat keterangan domisili
2. Persyaratan teknis 1. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis
lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
2. Laporan lengkap eksplorasi 3. Laporan study kelayakan 4. Rencana reklamasi dan pasca tambang 5. Rencana kerja dan biaya anggaran 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang
kegiatan OP 7. Tersedianya tenaga ahli paling sedikit pengalamannya 3 tahun
3. Persyaratan lingkungan 1. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan
perundang undangan di bidang Lingkungan Hidup
135
2. Persetujuan dokumen lingkunga hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
4. Persyaratan Finansial 1. Laporan keuangan 3 tahun terakhir yang sudah diaudit oleh
akuntan publik 2. Bukti iura tetap 3 tahun terakhir 3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai
penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir
Untuk mencapai ketahapan ini membutuhkan waktu paling sedikit
adalah 15 Tahun, itu dipecah dalam 3 tahapan yaitu 5 tahun untuk tahapan
WIUP, minimal 5 tahun tahapan IUP Eksplorasi dan minimal 5 tahun pada
Tahapan Oprasi Produksi. (berdasarkan wawancara dengan I1.2 Pak Nana
selaku KASI. Pengawasan dan Pengendalian Minerral dan Batubara
(DISTAMBEN Provinsi Banten). Namun, dalam tahapan ini perusahaan
tidak berhak untuk melakukan penjualan maupun pemurnian. Izin penjualan
ataupun pemurnian tidak bisa di lakukan oleh peruhahaan yang
mendapatkan IUP OP melainkan perusahaan ataupun pihak ketiga yang
bekerjasama dengan perusahaan pemegang IUP OP. Dan yang selanjutnya
adalah Tahapan IUP OP Perpanjangan, dalan IUP OP ini perusahaan hanya
bisa melakukan perpanjangan selama 2 kali terhitung dari sejak pertama
mendapat IUP tersebut. Namun perusahaan tersebut tidak dapat menjual
ataupun mengalihkan IUP tersebut kepada perusahaan lain karena berbagai
alasan.
136
Pernyataan tersebut diatas di benarkan oleh I2.1 yaitu Pak Ucu
Sumaran, SH selaku ( Pelaksana Bagian Perizinan Pertambangan dan Non-
pertambangan di DPMPTSP provinsi Banten ) yaitu :
“ pra dan pasca Izin pertambangan keluar dari PTSP, semua urusan ataupun kegiatan pertambangan adalah hak ataupun tugasnya Dinas Pertambangan dan Energi baik itu dari pengawasan, pengendalian, pelaporan dan rekomendasi perizinan itu sepenuhnya tugasnya Dinas Teknis. PTSP hanya menandatangani dan meneluarkan surat izin yang di rekomendasikan oleh Dinas teknis.( selasa, 18 juni 2017, pukul 13:15 WIB di Kantor DPMPTSP Provinsi Banten)”
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) atau PTSP Provinsi Banten mempunyai wewenang untuk
menandatangani surat keputusan rekomendasi perizinan yang di sampaikan
oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten yang sudah melalui
tahap pengkajian laporan dari perusahaan dan pengkajian di lapangan. Hasil
keputusan tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Teknis
(DISTAMBEN Provinsi Banten) dan disampaikan ke kepala PTSP untuk di
kaji kembali setelah semuanya dirasa sesuai dengan aturan Kepala PTSP
mengeluarkan surat izin pertambangan atas dasar persetujuan dari
Gubernur.
Akan tetapi untuk mendapatkan semua itu tidak lah mudah, banyak
dan ketatnya aturan harus di lalui oleh perusahaan pemohon perizinan.
Namun semua itu bisa di akali dengan mudah, kecurangan ataupun politik
uang sering terjadi dalam lingkungan pemerintahaan. Seperti halnya dalam
kasus ini banyak yang beranggapan bahwa dalam diberikannya izin
pertambangan pasir di Kecamatan Tirtayasa adalah salah satu bentuk ke
137
Digdayaan dari seorang pemimpin wilayah tersebut. Seperti yang dikutip
dari berita harian Kabar Banten Pada Bulan November 2016, menyatakan
bahwa perusahaan atau PT dari pertambangan yang berada di Kecamatan
Tirtayasa tersebut adalah milik dari keluarga besar wakil Bupati Kabupaten
Serang. Selain itu juga, banyak kecurangan yang sering terjadi, seperti yang
di sampaikan oleh I3.2 yaitu Pak Nurul Ulfan selaku (Anggota Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM) Forn Kebangkitan Petani dan Nelayan Desa
Kecamatan Tirtayasa), menyatakan :
“ saya rasa pasti ada politik uang ataupun sogokan yang dilakukan oleh perusahaan kepada Dinas, kita tidak tau apakah isi dari dokumen tersebut benar atau tidaknya kan. Contohnya gini saja mas, misalkan dalam berkasnya tertulis sekian tapi dalam fakta dilapangan nya ga ada tapi perusahaan sudah dalam tanda kutif sudah main belakang katakan lah kemudian berkas tersebut di ceklis bagus ataupun diloloskan lah kan kita tidak tau.( kamis 2 agustus 2017, pukul 9:00 WIB di Kampung Lontar Kecamatan Tirtayasa).”
Kemudian pernyataan dari I3.2 sedikit di benarkan oleh I3.4 yaitu Ibu
Hj Djubaedah selaku (Manajer CV Bela Bangsa Kab Serang ( Kuwasa Non-
Pertambangan), meyatakan :
“ jaman sekarang untuk kerjasama dengan orang pemerintaahan kalo kita sedikit koneksi mah sangat sulit mas, apalagi dengan modal sedikit.( senin 28 agustus 2017, pukul 15:00 WIB di Kediaman di Kp Kaujon Kidul Kota Serang)”.
Hal serupa juga di sampaikan oleh I3.2 yaitu Pak Fahruri selaku (Ketua
Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMAWAS) di Kecamatan Tirtayasa)
yaitu :
138
“ menurut saya hal seperti kaya politik atau main sogok atau sejenisnya sudah biasa dalam saingan berbisnis, pemerintahaan juga sama malahan sekarang mah ada sistem di perjual belikan. (sabtu 5 agutus 2017, pukul 10:35 WIB, di Kp lontar Desa Lontar)”.
Berdasarkan hasil wawancara di atas, beranggapan bahwa koneksi
dan ada keterikatan keluarga adalah salah satu hal yang terpenting dalam
urusan berbisnis dengan pemerintahaan, nama besar sering dijadikan
sebagai jalan untuk mempermudah mendapatkan jaringan dan dalam
prosesnya pun pemrintah ataupun Dinas Terkait di rasa kurang transparan
kepada publik, bahkan dalam lingkup pemrintahan juga sudah ada yang
namanya sistem jual beli apalagi dalam lingkup berbisnis. Terlebih lagi,
perusahaan telah menghitung keuntungan besar yang didapat sehingga
dengan mudah menyuap aparatur pemerintah untuk di permudah. Namun,
hal tersebut di sangkal oleh I1.2 yaitu Pak Nana selaku (KASI. Pengawasan
dan Pengendalian Minerral dan Batubara (DISTAMBEN Provinsi Banten),
menyatakan :
“ tidak mas, kita juga memberikan izin tersebut ada aturannya kalau kita menyalahi aturan tentu ada sanksi yang diterima.( senin, 12 juni 2017, pukul 9:30 WIB, di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menjelaskan bahwa Dinas
Pertambangan dan Energi mempunyai peranan sebagai Dinas yang di tunjuk
langsung oleh Gubernur untuk mengelola dan mengawasi sektor
Pertambangan dan Energi di Provinsi Banten. Harapannya, semua tugas dan
kewenangannya di jalankan berdasarkan aturan yang berlaku. Namun dalam
139
faktanya, dalam melakukan pemberian rekomendasi perizinan
pertambangan Dinas Pertambangan dan Enegi Provinsi Banten dirasa
kurang profesional, kurang tegas dan tidak transparan kepada publik karena
dalam praktiknya masih terjadi kecurangan, masih pandang bulu dan tidak
di publikasikan ke publik.
Secara sederhananya, Peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten hanya merekomendasikan perizinan pertambangan pasir kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk
mengeluarkan izin. Namun, semua kewenangan yang berkaitan tentang
pertambangan adalah tugas dari DISTAMBEN terkecuali satu yaitu
mengeluarkan surat izin perrtambangan. DISTAMBEN hanya
merekomendasikan perusahaan untuk dikeluarkannya izinnya oleh
DPMPTSP yang di setujui oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten dengan melalui beberapa tahapan yang tentukan. Namun,
DPMPTSP juga hanya berwenang untuk mengeluarkan surat izin
pertambangan saja atas dasar rekomendasi dari DISTAMBEN dengan
persetuan dari Gubernur. Berikut adalah gambar mengenai tatacara
rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
140
Gambar 4.3
Skema Pemberian Rekomendasi Perizinan Pertambangan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten
sumber : Data Olahan Peneliti (2017)
Dari Gambar 4.2 diatas, bisa di jelaskan bahwa peran atau tugas
DISTAMBEN sangat penting. Distamben disini berperan sebagai pemberi
rekomendasi perizinan yang di sampaikan oleh perusahaan pemohon
perizinan kepada DPMPTSP selaku Dinas yang mengeluarkan izin
pertambangan. Jika berkas yang diajukan oleh perusahan pemohon tidak
lolos pengkajian dari DISTAMBEN maka berkas tersebut dikembalikan
kepada perusahaan untuk di lengkapi dan diberi surat penolakan yang
berisikan apa saja yang kurang dalam berkas tersebut. Selain skema tersebut
berlaku untuk pengeluaran izin pertambangan, skema tersebut diatas juga
141
berlaku untuk pencabutan izin pertambangan apabila perusahaan tersebut
melakukan pelanggaran.
Hal tersebut juga di benarkan oleh I3.4 yaitu Hj Djubaedah selaku
Manajer CV Bela Bangsa Kab Serang ( Kuwasa Non-Pertambangan),
terkait peran dari Dinas menyatakan :
“ sangat penting mas, ibaratnya Dinas Pertambangan adalah wadahnya yang menaungi segala urusan mengenai pertambangan ber tanggung jawab atas semua masalah lah intinya mah. Sangat baik saya rasa, apalagi sekarang tidak ribet kaya dulu lama nunggunya lebih terbuka dan transparan. Kalau dulu mah kan yang ngelola kabupaten terus di lanjutkan ke provinsi sekarang mah ngga langsung oleh dinas Provinsi.( senin 28 agustus 2017, pukul 15:00 WIB di Kediaman di Kp Kaujon Kidul Kota Serang)”
Hal yang sama juga di ampaikan oleh I3.3 yaitu Resena selaku
Staff/kariawan CV. Dela Mandiri (Kwasa Pertambangan) Provinsi Banten),
menyatakan:
“ yang pasti sangat penting, dinas itu yang mengawsi dan mengelola pertambangan yang kita kelola. Perannya bisa dikatakan sangat sentral lah, misakan kalo kita tidak diizinkan untuk melakukan oprasi ya kita tidak bisa sewenang-wenang turun langsung kelapangan kita bisa di blacklist oleh pemerintah. (kamis 2 agustus 2017, pukul 15:00 WIB, di komplek perumahan Keramatwatu)”
Berdasarkan wawancara dengan I3.4 dan I3.3 , menyatakan bahwa
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten mempunyai peran yang
sangat penting dalam mengelola pertambangan di Provinsi Banten. Karena,
hal-hal yang berkaitan dengan pertambangan sepenuhnya dikelola oleh
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi yang sebelumnya oleh Kabupaten.
142
Terlebih lagi, setelah pertambangan dikelola sepenuhnya oleh Dinas
Provinsi menjadi nilai lebih bagi perusahaan karena dianggap
mempermudah dan mempersingkat waktu dalam melakukan perizinan dan
transparan.
Namun, hal tersebut itu tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas,
hanya masyrakat tertentu saja yang mengetahui sistem seperti apa yang
harus di lakukan untuk membuat surat perizinan pertambangan. Terlebih
lagi kurangnya pendekatan dari Dinas Teknis kepada masyarakat
mengakibatkan tugas dan fungsi Dinas teknis tidak banyak diketahui oleh
masyarakat. Seperti yang di sampaikan oleh I3.5 yaitu Ibu Sanah selaku
(Masyarakat biasa/ Pedagang di Desa Lontar kecamatan Tirtayasa)
“ tidak ada mas, yang saya tau pas awal-awal saja ada orang dari pemerintah kabupaten datang kesini melihat lokasi sini. (selasa 1 agustus 2017, pukul 14:27 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Hal serupa seperti yang disampaikan oleh I3.5 juga dipaparkan oleh
I3.2 yaitu Pak Fahruri selaku (Ketua Kelompok Pengawas Masyarakat
(POKMAWAS) di Kecamatan Tirtayasa ) yaitu :
“ mungkin saja masyarakat tidak tahu siapa yang diatas bertanggung jawab atas semua ini, toh jarang sekali ada bantaun ataupun sumbangan dar Dinas Pertambangan, sekalinya ada juga dari Dinas lain seperti Dinas Kelautan Kabupaten Serang dan Dinas PU.( sabtu 5 agutus 2017, pukul 10:35 WIB, di Kp lontar Desa Lontar)”
Peran Dinas pertambangan dan Energi Provinsi Banten di nilai sangat
lemah terhadap kehidupan masyarakat pesisir kecamatan Tirtayasa.
Kurangnya pendekatan yang di lakukan Oleh Dinas tersbut kepada
143
mayarakat di rasa dapat membuat citra Dinas semakin tercoreng terlebih
lagi tidak adanya bantuan ataupun sumbangan yang di berikan kepada
masyarakat membuat masyarakat semakin tidak tau siapa yang mengelola
pertambangan ini. Pernyataan diatas oleh I3.5 dan I3.2 di tegaskan oleh I2.4
yaitu Pak Moch. Pendi selaku (Kaur Perencanaan dan Pelaporan di Desa
Alang-alang) menyatakan :
“ saya hampir 13 Tahun kerja di Desa di mulai dari Sekdes sampai sekarang menjadi Kaur karena sudah capek menanggapi omongan masyarakt sama LSM, menuntut supaya di berhentikan pertambangan ini karen merusak ekosistem laut dan akses jalan yang rusak. Baik Pemerintah kabupaten maupun provinsi saya rasa keduanya sama tidak melihat kondisi daerah kami seperti ini, terbaru jalan di depan yang beton itu bukan bantuan dari pemerintah daerah melainkan bantuan dari pemerintah pusat.( rabu 25 juli 2017, pukul 13:00 WIB, dikantor Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Pernyataan yang di sampaikan oleh I2.4 tersebut di benrakan oleh I2.3
yaitu Pak H Junali selaku (Sekertaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa),
menyatakan:
“ tahun kemari saja (2015) kurang lebih pendapatan Desa kami hampir 12 M yang di kasih kepada pemerintah daerah saya rasa mungkin paling besar di banding Desa lain di Kecamatan Tirtayasa, layaknya mah ada apa yang di berikan kepada Desa ini, ini mah boro-boro dana desa saja di tahan, tumpukan batu yang menahan pasir di depan itu dari dinas lain bukan dinas pertambangan. (rabu 25 juli 2017, pukul 13:00 WIB, dikantor Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Hal ini di perburuk lagi karena sebagian besar masyarakat tidak
mengetahui pemerintah yang mana berkewajiban untuk mengelola
pertambangan, seperti yang disampaikan oleh I3.6 yaitu Pak Jeni selaku
(Masyarakat/Nelayan tambak di Desa Lontar), menyatakan:
144
“ oleh kabupaten yah mas, setau saya dulu mah oleh kabupaten karena kebanyakan yang saya dengar itu dari kabupaten.( sabtu 27 mei 2017 , pukul 10:15 WIB, di desa alang-alang kecamatan Tirtayasa)”
Hal serupa juga disampaikan oleh I3.7 yaitu Pak Madjana selaku
Petani Rumput laut di Desa Wargasara Kecamatan Tirtayasa, menyatakan :
“ pemerintah kabupaten dulu mah kalo sekarang mah ga tahu pemerintah yang mana.( selasa 1 agustus 2017, pukul 14:27 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Berdasarkan wawancara dengan I3.6 dan I3.7, keduanya menyatakan
bahwa yang berkuasa untuk mengelola pertambangan adalah Pemerintah
Kabupaten. Padahal setelah dikeluarkanya UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah yang mengatur salah satunya tentang pertambangan
itu di kelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Berkaca dari kejadian ini,
siapa yang harus disalahkan, apakah pemerintah selaku pelayan masyarakat
kurang mensosialisasikan kepada masyarakat, ataukah masyarakat yang
tidak peduli akan hal ini.
Terlebih lagi masyarakat menilai bahwa Peran Dinas Pertambangan
dan Energi Provinsi Banten lemah dalam pengawasan, ini terbukti dari hasil
pernyataan yang di lontarkan oleh I2.3 yaitu Pak H Junali selaku (Sekertaris
Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa), menyatakan:
“ saya belum pernah liat orang dari dinas mengawasi jalannya pertambangan ini mas. ( (rabu 25 juli 2017, pukul 13:00 WIB, dikantor Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
145
Hal serupa juga di sampaikan oleh I2.4 yaitu Pak Moch. Pendi selaku
(Kaur Perencanaan dan Pelaporan di Desa Alang-alang) menyatakan:
“saya rasa belum pernah ada dari dinas pertambangan yang turun langsung ke sini untuk mengawasi ataupun mengontrol jalannya pertambangan yang ada disini. ( rabu 25 juli 2017, pukul 13:00 WIB, dikantor Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I2.3 dan I2.4, menyatakan bahwa
pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perambangan dan Energi Provinsi
Banten sangat lemah terbukti masyarakat belum pernah melihat
pengawasan yang dilakuan oleh Dinas pertambangan dan Energi Provisni
Banten terjun langsung ke lokasi pertambangan. Hal tersebut juga di
benarkan oleh oleh I1.2 yaitu Pak Nana selaku KASI. Pengawasan dan
Pengendalian Mineral dan Batubara (DISTAMBEN Provinsi Banten),
menyatakan:
“ kita ada tim khusus untuk melakukan pengawasan kelapangan. Pengawasan dilakukan pada saat akan melakukan pengkajian di lapangan misalkan pada tahap IUP Eksplorasi tim turun untuk mengontrol apakah kondisi di lapangan sesuai ga ataupun layak untuk mendapatkan izin tersebut. Tidak ada, selebihnya perusahaanlah yang melakukan pelaporan kepada kami, ada beberapa jenis laporan yang di buat ada laporan per bulan, per 3 bulan sekali, laporan per smester dan laporan caturwulan.( senin, 12 juni 2017, pukul 9:30 WIB, di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”.
Berdasarkan pernyataan yang di lontarkan oleh I1.2 , menyatakan
bahwa pengawasan hanya dilakukan pada saat melakukan pengkajian
kelapangan dan bertepatan pada saat perusahaan sedang pada tahap
permintaan izin saja, selebihnya tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh
146
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Tetapi , perusahaan harus
membuat laporan rutin kepada Dinas pertambangan dan Energi Provinsi
Banten.
Dalam sebuah pemrintahan yang menilai baik dan buruk nya kinerja
sebuah Dinas atau SKPD adalah masyarakat bukan swasta atau pun dinas
lain nya. Masyarakat Kecamatan Tirtayasa menilai Peran dari Dinas
Pertambangan dan Energi di rasa sangat buruk, itu di buktikan dengan
respon positif yang di sampaikan oleh masyarakat terhadap kinerja yang di
lakukan oleh Dinas pertambangan dan energi Provinsi Banten terhadap
Kesejahteraan masyarakat kecamatan Tirtayasa, kurangnya bantuan taupun
pasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, provinsi
Banten dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten menjadi
patokan bahwa kinerja nya di katakan buruk.
Terlepas dari itu wujud prilaku ( performance) sebuah Dinas atau
SKPD juga mempunyai aspek lain selain peranannya yaitu harus
mempunyai koordinasi yang baik antar lembaga ataupun dinas lain di
bawahnya, dalam aspek ini sejauhmana Koordinasi yang dilakukan oleh
Dinas pertambangan dan Energi provinsi Banten terhadap Instansi lain yang
terkait. Berdasarkan pernyataan dari I1.1 yaitu Pak H. Darwanto Kurniawan.
ST, selaku KASI. Oprasi Produksi Mineral Batubara (DISTAMBEN
Provinsi Banten), menyatakan :
“ sejauh ini kita bekerja sesuai dengan apa yang di instruksikan oleh atasan, kita selalu bekerja sama dengan semua SKPD yang terkait
147
dengan pertmabangan ini. Kita tidak bisa bekerja se enaknya kita saja ada aturan yang harus di taati. (selasa, 30 agustus 2017, pukul 10:30 WIB, di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”
Hal yang serupa dengan I1.1 juga di sampakan oleh I2.1 yaitu Pak
Ucu Sumarna,SH selaku ( Pelaksana (Bagian Perizinan Pertambangan dan
Non-pertambangan di DPMPTSP provinsi Banten) yaitu :
“ kita selalu berkoordinasi dengna dinas teknis terkait karena sudah saya sampaikan di awal bahwa tanggung jawab sepnuhnya itu berada di Dinas teknis bukan kita. Semisal ada kejadian yang tidak di inginkan kita tidak bisa ikut campur.( selasa, 18 juni 2017, pukul 13:15 WIB di Kantor DPMPTSP Provinsi Banten)”
Hal serupa juga disampaikan sesuai denga harapan oleh I3.1 yaitu Pak
Supriyadi, S.Kom,MM selaku ( Kepala Manajer NGO Rumah Hijau),
menyatakan harapanya:
“ tentu saja untuk mencapai suatu yang sesuai dengan apa yang di harapkan oleh semua pihak perlu di lakukan kerja sama yang baik dengan semua stackholder yang terkait, pentingnya kerja sama dengan kalangan akademisi, Lembga Swadaya Masyarakat dan masyarakat di harapkan akan mempermudah pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah agar komunikasi antar pemerintah swasta dengan masyarakat akab berjalan dengan baik. (jumat 11 agutus 2017, pukul 16:00 WIB di Kampus STIE Al-Khaeriyah Cilegon)”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I1.1 I2.1 dan I3.1 menunjukan
bahwasanya koordnasi yang dilakukan anata setiap SKPD terkait berjalan
dengan baik karena mereka bekerja sesuai dengan aturan yang mengikat
tidak bisa bekerja sendiri tanpa pengawasan dari atasan.
148
Hal serupa juga disampaikan oleh I1.2 yaitu Pak Nana selaku KASI.
Pengawasan dan Pengendalian Mineral dan Batubara (DISTAMBEN
Provinsi Banten), menyatakan:
“koordinasi itu sangat penting mas, kita selalu saja meberikan informasi ataupun masukan kepada dinas-dinas terkait di bawah dan juga kepada perusahaan penambang agar selalu memperhatikan kondisi di lingkungan sekitar nya, apa saja yang di butuhkan masyarakat coba unstuk di bantu bahkan kalau bisa tidak usah di minta harus ada inisiaif sendiri agar kesan di mata masyarakat itu baik.( senin, 12 juni 2017, pukul 9:30 WIB, di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I1.2 , bahwa koordinasi yang
dilakukan oleh dinas Pertambangan dan Energi itu dilakukan dengan baik.
Baik dengan dinas lain, perusahaan maupun masyarakat karena mereka
menilai koordinasi itu sangat penting demi berjalannya komunikasi dengan
baik.
Namun hal ini di rasakan oleh I2.2 yaitu Khaerudin selaku Staff
pelaksana Kecamatan Tirtayasa Kabupaten serang, menyatakan:
“ sesekali ada dari dinas kabupaten melakukan kunjungan maupun sosialisai ke kecamatan sini karena kan kita biasanya ada sosialisasi ketiap-tiap desa untuk memberikan arahan ataupun penyuluhan, kadang-kadang juga ada pihak perusahaan maon-main ksini ngobrolin keadaan pertambangannya bagaimana.( selasa 1 agustus 2017, pukul 11:10 WIB, di kantor Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang)”
Hal serupa juga dibenarkan oleh I3.3 yaitu Ibu Resena Selaku
Staff/kariawan CV. Dela Mandiri (Kwasa Pertambangan) Provinsi Banten,
menyatakan :
149
“ tentu saja ada mas, kita berkoordinasi dengan semua pihak terkait itu saya rasa sangat penting untuk terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan perusahaan itu menjadikan hubungan yang baik, sama ke masyarakat juga kaya gitu masyarakat ikut di libatkan bekerja juga malahan. (kamis 2 agustus 2017, pukul 15:00 WIB, di komplek perumahan Keramatwatu)”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I2.2 dan I3.3, menjelaskan
bahwa koordinasi sering dilakukan sebagai tujuan untuk menjalin kerjasama
dan hubungan yang baik antara semua pihak yang terlibat. Terlebih lagi
pemerintah Kecamatan bertugas sebagai perantara antara pemerintah daerah
dan Desa di bawahnya.
Namun hal tersebut tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan
oleh Pemerintahan daerah di bawahnya, seperti yang di sampaikan oleh I2.4
yaitu Pak Moch. Pendi selaku( Kaur Perencanaan dan Pelaporan di Desa
Alang-alang), menyatakan :
“ tidak ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak desa, kami selaku pihak desa merasa di kambing hitamkan oleh pemerintah, masyarakat taunya kami itu dilibatkan dalam pertambangan ini tapi nyatanya tidak terlebihlagi masyarakat selau di pengaruhi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab bahwasanya desa ikut dilibatkan dalam hal ini padahal mah boro-boro, sering sekali masyarakat berdemo di kantor Desa sedangkan koordinasi dari atas tidak ada bagaimana kami harus menjawab tuntutan masyarakat. (rabu 25 juli 2017, pukul 13:00 WIB, dikantor Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Pernyataan dari I2.4 di atas di pertegas oleh I2.3 yaitu Pak H. Junali
selaku (Sekertaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa) yaitu :
150
“ kami sudah biasa meghadapi hal-hal yang bisa di katakan tuntutan dari masyarakat, selama saya bekerja di desa belum pernah ada pihak dari Dinas pertambangan mengunjungi desa kami, ga tau kalo ke kecamatan mah saya rasa ada mungkin tapi untuk di desa mah belum pernah.( rabu 25 juli 2017, pukul 13:00 WIB, dikantor Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Hal yang serupa juga di rasakan oleh I3.2 yaitu Pak Fahruri selaku
(Ketua Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMAWAS) Kecamatan
Tirtayasa), yaitu:
“ kami ikut mengawasi bukan atas dasar suruhan dari dinas manapun, kami disini bekerja atas dasar mau kami sendiri, karena kami prihatin dengan kondisi wilayah dan masyarakat kami yang dirasa dari tahun ke tahun mengalami kemunduran. (sabtu 5 agutus 2017, pukul 10:35 WIB, di Kp lontar Desa Lontar)”.
Berdasarkan hasil wawancara dengan I2.4 , I2.3 dan I3.2, manunjukan
bahwa tidak adanya koordinasi yang di lakukan oleh pihak Dinas
Pertambangan dan Energi Banten dan pemerintah Daerah Kabupaten
Serang. Pemerintah Desa merasa dirinya di kambing hitamkan dengan
masyarakat oleh Dinas Pertambangan dan Energi, karena kurangnya
pemahaman dari masyarakat dan gampang di pengaruhi oleh pihak yang
tidak bertanggung jawab terlebih lagi tidak adanya sosialisasi yang di
lakukan oleh Pemeritah daerah maupun Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten. Masyarakat menilai bahwa pemerinta Desa ikut
keterlibatannya dalam pengelolaan pertambangan. Namun, keduanya
menyangkal bahwasnya mereka dijadikan kambing hitam oleh pemerintah
maupun Lembaga Swadaya Masyarakat dan sampai saat ini pun tidak ada
koordinasi dari pemerintah Daerah kepada pihak Desa. Namun, mereka
151
menilai kejadian seperti ini sudah sering terjadi, jadi mereka sudah merasa
terbiasa.
4.3.5 Penilaian (evaluation) dan Sanksi (Sanction)
Penilaian dan sanksi sangat sulit untuk dipisahkan jika dikaitkan
dengan peran. Karena kedua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat
(orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu, orang memberikan kesan
positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif dan positif inilah
yang dinamakan dengan peran, begitu pula dengan peran yang ditunjukan
oleh Dinas pertambangan dan Energi Provinsi Banten kepada masyarakat.
Sedangkan yang dimaksud dengan sanksi adalah usaha orang untuk
mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah
sedemikian rupa sehingga hal yang tasinya dinilai negatif menjadi positif.
Seperti halnya peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi bagi
perusahan penambang pasir yang melanggar aturan dan seperti apa sanksi
yang di berikan.
Dalam penilaian (evaluation) dan sanksi (sanction) terdapat sub
indikator dari masing-masing indikator tersebut, yakni hasil dan dampak serta
bentuk dan mekanisme. Hasli dan dampak tersebut adalah sesuatu yang
dirasakan oleh masyarakat dan ditemui oleh pemerintah ketika turun langsung
ke lapangan. Sedangkan bentuk dan mekanisme merupakan sanksi bagi
seseorang yang melanggar peraturan pertambangan.
Adapun peneliti mewawancarai beberapa informan terkait dengan
kedua indikator tersebut, dan pernyataan yang dilontarkan dari I1.1, H.
152
Darwanto Kurniawan,ST selaku KASI. Oprasi Produksi Mineral Batubara
(DISTAMBEN Provinsi Banten) adalah sebagai berikut:
“ ketika kita berbicara dengan hasil apa yang didapat dari pertambangan pasti semua berpikir bahwasannya hasil yang di dapat adalah pencemaran lingkungan kah, kerusakan lokasi kah, hilangnya mata penceharian, polusi udara semua yan di bicarakan pasti ke arah yang jeleknya saja. Kita sadar terkadang dimana semua lokasi pertambangan itu pasti terjadi hal-hal yang saya sampaikan tadi, namun perlu di ketahui juga oleh saudara selain dampak negatif tadi ada juga dampak positif yang di ambil dari pertambangan tersebut yaitu meningkatkan PAD, Pajak Daerah, bahkan bukan itu saja kami selaku pengelola selalu bilang libatkan masyarakat sekitar untuk bekerja.( selasa, 30 agustus 2017, pukul 10:30 WIB, di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”
Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan I1.1, menyatakan bahwa
dalam penilaian mengenai hasil dan dampak dari pertambangan pasir laut
memiliki dua yaitu negatif dan positif. Jika dilihat dari segi positif dengan
adanya pertambangan pasir laut ini dapat meningkatkan PAD, meningkatnya
pendapatan Pajak Daerah dan juga sebagai sarana masyarakat untuk bekerja.
Sedangkan dari segi negatif, pertambangan pasir laut tidak terlepas dari
kerusakan lingkungan, kerusakan ekosistem laut, dan juga hilangnya mata
penceharian mayarakat sebagai nelayan. Hal serupa juga di sampaikan oleh
I1.2 yaitu Bapak Nana selaku KASI. Pengawasan dan Pengendalian Minerral
dan Batubara (DISTAMBEN Provinsi Banten) yakni :
“tentu saja kita semua berharap dengan adanya pertambangan pasir ini bisa mengangkat pendapatan daerah juga membuka lahan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan. (senin, 12 juni 2017, pukul 9:30 WIB, di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”
153
Hal berbeda di sampaikan oleh I2.1 yaitu Bapak Ucu Sumarna,SH
selaku Staff Pelaksana (Bagian Perizinan Pertambangan dan Non-
pertambangan di DPMPTSP provinsi Banten), yaitu:
“karena sistem pemerintahan kita sekarang ini sudah terbuka kita berharap dengan adanya lokasi pertambangan di wilayah pantai Kabupaten Serang ini bisa menarik investor-investor dari luar Banten bahkan asin untuk berinvestasi di Banten ini tujuannya satu untuk membangun perekonomian di Banten, dua meningkatkan pendapatan Daerah sehingga dengan itu masyarakat kita bisa lebih sejahtera. (selasa, 18 juni 2017, pukul 13:15 WIB di Kantor DPMPTSP Provinsi Banten).”
Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan I2.1 bahwa dengan
sistem pemeritahan yang transparan maka akan menarik investor-investor
dari luar daerah bahkan investor asing yang akan ber investasi di Provinsi
Banten tujuannya tidak lain untuk membangun dan meningkatkan
perekonomian di Provinsi Banten ini salahsatunya melalui Pertambangan
Pasir laut ini. Pendapat yang berbeda juga di sampaikan oleh I2.2 yaitu
Bapak Khaerudin selaku (Staff Pelaksana Kecamatan Tirtayasa Kabupaten
serang), yakni:
” saya rasa hasil yang didapat dari pertambangan di Kecamatan Tirtayasa ini khususnya oleh masyarakat pesisir sangat kurang baik terbukti dengan sering dilakukanya aksi-aksi oleh masyarakat di Desa Lontar meminta pemerintah Kabupaten untuk memberhentikan pengambilan pasir tersebut.(selasa 1 agustus 2017, pukul 11:10 WIB, di kantor Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang)”
154
Senada dengan I2.2, I2.4 yaitu Pak Moch. Pendi selaku (Kaur
Perencanaan dan Pelaporan di Desa Alang-alang) juga mengutarakan hal
yang sama yakni:
“ sejak 2003 semenjak pertambangan pasir di buka di daerah pesisir ini saya rasa tidak ada hasil baik yang dirasa oleh masyarakat yang di berikan oleh Dinas Pertambangan, dari yang awalnya oleh Pemerintah Kabupaten sampai sekarang Provinsi tidak ada bantuan yang sifatnya terusmenerus. Malahan kami dari desa selalu di jadikan kaya semacam orang yang harus bertanggung jawab dengan semua itu padahal kami dari desa tidak tau apa-apa bahkan kami tidak dilibatkan dalam hal pertambangan ini, terkecuali untuk pembuatan Analisis dampak lingkungan (AMDAL) kami dari desa diminta perwakilan. Yang terbaru saja pada tahun 2015 yah kalo ga salah desa kami menyumbang PAD kepada pemerintah kurang lebih 16 M, tetntunya wajar jika dari uang sebesar itu kita meminta sesuatu untuk masyarakat kami ini faktanya uang dana desa juga sulit untuk keluar dan ada satu jalan sepanjang 5 Km yang di beton itupun hasil dari marah-marah kami denga DPRD kabupaten untuk memperbaiki jalan, alhamdulillah itu berhasil walaupun batua itu datangnya dari pemerintah pusat bukan daerah.( rabu 25 juli 2017, pukul 13:00 WIB, dikantor Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Berdasarkan hasil wawancara dengan I2.2 dan I2.4 mengenai aspek
penilaian (evaluation), keduanya beranggapan bahwa dari segi hasil dan
dampak dari pertambangan pasir laut yang diterima oleh masyarakat dirasa
sangat buruk, keduanya beranggapan Pemerintah Daerah tidak berpihak
kepada masyarakat kecil dan juga tidak memperhatikan masyarakat yang
terkena dampak Pertambangan tersebut. Hal itu ditandai dengan seringnya
masyarakat melakukan unjuk rasa kepada pemerintah daerah untuk
mencabut izin pertambangan pasir tersebut.
155
Sedangkan menurut I3.5 yaitu Pak Fahruri selaku (Ketua kelompok
masyarakat pengawas (POKMAWAS) di Kecamatan Tirtayasa)
menganggap bahwa:
“ dengan keberadaanya pertambangan di Kecamatan Tirtayasa ini dirasa paling merusak dibandingkan dengan kegiatan eksploitasi dari sektor-sektor yang lainya, tentusaja ini merugikan masyarakat di sekitar sini mereka mah sudah beres bisa pergi nyari lokasi yang lain.( sabtu 5 agutus 2017, pukul 10:35 WIB, di Kp lontar Desa Lontar)”
Senada dengan I3.5 , hal serupa juga disampaikan oleh I3.7 yaitu Pak
Madjana selaku ( Petani Rumput laut di Desa Lontar), yaitu:
“sangat sulit de, bapak dari bujang kerja sebagai petani rumput laut ga pernah merasa kekurangan. Sekarangmah boro-boro buat ngeroko aja mau, susah mau nanamnya juga bagaimana kondisi ainya juga kaya gitu keruh. Bantuan bapak mh belum pernah dapat sekalinya ada pun palin oreng-orang yang dekat denga yang berkuasa saja.( selasa 1 agustus 2017, pukul 14:27 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”.
Pernyataan tersebut juga di pertegas oleh I3.9 yaitu Pak Marsayad
selaku( Nelayan Tangkap Ikan di desa Lontar), yaitu :
“semenjak adanya pertambangan pasir kami nyari ikan susah harus ke tengah sana kalau kapal kecil kanmana mungkin bisa kadang-kadang kita juga maksain aja kalau ga gitu mana ada penghasilan kitanya.( jumat 21 juli 2017, pukul 15:45 WIB, di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Hasil dari wawancara diatas dengan I3.1, I3.3 dan I3.5,. Dari ketiganya
mempunyai pendapat yang sama mengenai Pertambangan Pasir di
Kecamatan Tirtayasa yakni pertambangan pasir adalah salah satu kegiatan
eksploitasi yang merusak lingkungan terparah dibandingkan dengan sektor
156
yang lain, tentunya ini bisa merugikan banyak pihak. Terlebih lagi seiring
dengan bertambahnya jumlah pertambangan pasir laut tentu juga dapat
mnghilangkan mata penceharian masyarakat yaitu nelayan, petani rumput
laut dan pekerjaan lainnya.
Berbicara tentang pertambangan pasir laut tentu saja banyak aspek
yang harus di perhatikan oleh semua pihak yang terlibat terutama peran dari
Pemerintah Daerah selaku yang memberikan perizinan pertambangan
tersebut. Maka dari semua pernyataan diatas yang dilihat dari aspek
Penilaian (evaluation) dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah
mempunyai harapan yang lebih terkait Pertambangan pasir laut yang dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan Pajak
Daerah, disamping itu juga seiring dengan berkembangnya sistem
Pemerintahan Daerah dapat menarik investor-investor asing dari luar untuk
berinvestasi di Provinsi Banten guna untuk meningkatkan perekonomian di
Provinsi Banten. Akan tetapi, jika melihat fenomena yang terjadi di
lapangan jauh dari apa yang di harapkan oleh kalangan pemerintah.
Masyarakat beranggapan bahwa Pemerintah Daerah tidak Pro kepada rakyat
kecil, ini terbukti dengan seringnya masyarakat Kecamatan Tirtayasa
melakukan unjuk rasa. Selain itu juga pengeksploitasian di bidang
pertambangan dianggap paling parah merusak lingkungan dan ekosistem
lainnya dibanding pengeksploitasian di bidang lain contohnya pertanian dan
berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat.
157
Sedangkan menganai indikator sanksi (sanction), peneliti menilai
indikator ini dari dua aspek diantaranya siapa saja yang berhak memberikan
sanksi dan sanksi apa yang diberikan. Mengenai aspek Sanksi (Sanction) ini
peneliti mengajukan pertanyaan kepada I1.1 yaitu Bapak H.Darwanto
Kurniawan, ST selaku (KASI. Oprasi Produksi Mineral Batubara
(DISTAMBEN Provinsi Banten).
“kami disini tidak berhak untuk memberikan sanksi kepada perusaan penambang, tetapi kami disini tugasnya memberikan rekomendasi kepada DKPMPTSP untuk supaya menandatangani surat ajuan rekomendasi pemberhentian izin pertambangan bagi penambang yang nakal, misalkan penambang tersebut menyalahi aturan apa kami cantumkan di surat tersebut dan untuk sejauh ini untuk sanksi yang diberikan hanya pemberhentian dan pencabutan..( selasa, 30 agustus 2017, pukul 10:30 WIB, di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”
Hal senada juga di sampaikan oleh I1.3 yaitu Pak Aji Wijaya selaku
Staff IUP Eksplorasi (DISTAMBEN Provinsi Banten), yakni:
“ kami disini tidak berhak untuk memberikan sanksi dan bukan bagian kami juga, bisa saja dinas lain seperti kepolisian tapi mungkin bukan hal perizinan. BLH bis memberikan sanksi kepada perusahaan apabila pertambangan tersebut merusak alam sekitar BLH pun punya aturan nya sendiri untuk memberikan sanksi tersebut.. BLH bisa saja melaporkan kepada kita bahwa perusaan tersebut melanggar aturan sehingga kita bisa menindaklanjuti masalah tersebut kemudian kita membuat surat rekomendasi untuk melakukan pemberhentian sementara, pemberhentian melkukan eksplorasi bahkan pencabutan izin. (selasa, 30 mei 2017, pukul 8:40 WIB, , di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”.
Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dengan I1.1 dan I1.3,
menjelaskan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi tidak mempunyai
158
kewenangan untuk memberhentikan proses pertambangan yang sedang
berlangsung. Akan tetapi, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai
kewenangan untuk membuat surat rekomendasi pemberhentian/ pencabutan
izin pertambangan bagi perusahan yang melanggar aturan berdasarkan UU
No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan . Kemudian, surat tersebut di
tujukan kepada kepala DPMPTSP untuk di tandatangani atas dasar
keputusan dari Gubernur, setelah itu surat di berikan kepada perusahaan
yang melanggar aturan tersebut.
Berdasarkan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral
dan Batubara sanksi yang diberikan kepada perusahaan hanya sebatas
peringatan tertulis, penghentian sementara baik sebaigian maupun
keseluruhuan lokasi pertambangan dan, pencabutan izin pertambangan bagi
perusahaan yang melakukan pelnggaran. Selain itu juga ada sanksi pidanan,
ketentuannya diatur sebagai berikut:
1. Perusahaan tidak memiliki izin I. Pidana penjara palinglama 10 tahun
II. Dengan denda maksimal 10 M 2. Perusahaan membuat laporan yang salah
I. Pidana penjara palinglama 10 tahun II. Dengan denda maksimal 10 M
3. Melakukan kegiatan eksplorasi tanpa izin I. Pidana penjara paling lama 1 tahun
II. Denda maksimal 200 ajuta 4. Melakukan tahapan Oprasi dengan izin Eksplorasi
I. Pidana penjara palinglama 10 tahun II. Dengan denda maksimal 10 M
159
Dari penjelasan di atas sudah terbukti bahwa ada dua jenis hukuman
yang diterima oleh pihak perusahaan penambang pasir yang tidak menaati
aturan yang sudah di tentukan. Namun pada faktanya belum pernah
terdengan sebuah perusahaan terkena hukuman denda dan hukuman pidana
di Provinsi Banten ini.
Kemudian hal tersebut diperjelas oleh I2.1 yaitu Pak Ucu
Sumarna,SH selaku Pelaksana (Bagian Perizinan Pertambangan dan Non-
pertambangan di DPMPTSP provinsi Banten) yakni :
“oh iya tugas kami selain memberikan perizinan kepada perusahaan penambang kami bisa juga memberhentikan izin pertambangan tersebut atas dasar dari rekomendasi dari Dinas pertambangan dan Energi dan tentunya atas persetujuan dari gubernur dan mentri. (selasa, 18 juni 2017, pukul 13:15 WIB di Kantor DPMPTSP Provinsi Banten)”
Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan I2.1 yakni kewenangan
tertinggi mengenai perizinan pertambangan berada di tangan DPMPTSP,
tugasnya selain memberikan izin pertambangan juga mencabut/
memberhetikan izin pertambangan pasir tersebut tentunya atas dasar
rekomendasi dari Dinas pertambangan dan Energi Provinsi Banten dan atas
persetujuan dari Gubernur dan Mentri. Akan tetapi, tugas dari DPMPTSP
hanya sebatas itu saja selebihnya mengenai pengawasan dan pengendailan
itu dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
Namun, berdasarkan UU No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan
mineral dan Batubara, yang berhak memberikan sanksi kepada perusahaan
160
penambangan adalah Mentri/Gubernur (DPMPTSP yang di tunjuk
langsung) dan pengadilan yang memutuskan langsung sanksi apa yang di
terima.
Namun, dalam hal ini Kecamatan dan Desa mempunyai pendapat
yang berberda. Seperti halnya yang disampaikan oleh I2.2 yaitu Pak
Khaerudin selaku Staff pelaksana Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang
mereka memiliki jawaban yang sama yaitu:“kami tidak berhak dalam hal
ini, tugas kami hanya sebatas mempasilitasi atau penyambung dari dinas
ke masyarakat”
Sedangkan dari I2.3 yakni Pak H. Junali selaku Sekertaris Desa
Lontar Kecamatan Tirtayas yaitu:
“ kami tidak mempunyai kewenangan dalam hal pertambangan ini, apalagi kita memberikan sanksi yang ada kami yang di beri sanksi, sejauh ini kami tidak ikut dilibatkan dalam hal apapun tetapi masyarakat taunya desa ikut campur dalam hal ini padahalma boro-boro, saya rasa pemerintah tidak tegas sudah terbukti pertambangan tersebut merusak, menghilangkan mata penceharian msayarakat kenapa tidak di beri sanksi denda apa hentikan pertambangannya dan yang ada terus memberikan izin kepada si penambang itu yang saya herankan, sekarang aja berhenti sementara karena kasus reklamsi di jakarta .( rabu 25 juli 2017, pukul 13:00 WIB, dikantor Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)”
Berdasarkan hasil dari wawancara dengan I2.2 dan I2.3, dapat
disimpulkan bahwa pemerintahan Kecamatan dan Desa tidak ikut
dilibatakandalam hal pemberian sanksi kepada perusaan. Tidak adanya
koordinasi dari Pemerintah Daerah dengan pemerintah dibawahnya
menjadikan pemerintahaan Desa dijadikan sasaran amuk oleh wasyarakat.
161
Namun faktanya sampai saat ini tidak ada utusan dari Pemerintah Daerah
untuk berkoordinasi dengan pemeintah di bawahnya dan dinilai kurang
tegas dalam pemberian sanksi. Hal serupa juga disampaikan oleh I3.1 yakni
Pak Fahruri selaku Ketua Kelompok Pengawas Masyarakat (POKMAWAS)
Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa. Yakni:
“ dari awal mulainya lokasi petambanga pasir di Desa Lontar ini mas, masyarakat semuanya menolak bahkan sering sekali masyarakat melakukan aksi-aksi di depan kantor pemerintah daerah, desa bahkan di kantor perusahaan tersebut menuntut supaya pertabangan tersebut tidak dibolehkan disini tapi nyatanya gimana perusahaan tetap di berkan izin dan kita lihat sdampaknya kemasyarakat bagaimana bahkan sejauh ini tidak ada sanksi yang tegas yang diberikan oleh pemerintah, kami selaku masyarakat tidak di pedulikan oleh pemrintah mas.( sabtu 5 agutus 2017, pukul 10:35 WIB, di Kp lontar Desa Lontar)”
Namun, hal berbeda di sampaikan oleh I3.1 yaitu Supriyadi,
S.Kom,MM selaku ( Kepala Manajer NGO Rumah Hijau),menyatakan:
“sebenarnya sanksi itu ada mas, perlu di ketahua saja bahwa dalam undang-undang lingkungan hidup atau AMDAL bagi perusahaan ataupun perorangan yang merusak lingkungan ataupun melanggar aturan tenantang lingkungan akan dikenakan denda minimal 3 M sampai 10 M atau minimal kurungan 3 sampai 10 Tahun.( jumat 11 agutus 2017, pukul 16:00 WIB di Kampus STIE Al-Khaeriyah Cilegon)”.
Berdasarkan wawancara dengan I3.1 , ia menuturkan bahwa bagi
perusahan ataupun perorangan yang sedang melakukan kegiatan
pertambangan dan pada saat itu perusahaan atau perorangan tersebut merusak
lingkungan atau dalam pekerjaannya tidak ramah lingkungan maka akan di
kenakan sanksi berupa denda sebesar 3 M sampai 10 M dan hukuman
162
kurungan paling sedikit 3 sampai 10 tahun, ini tercantum dalam UU No No
23 Tahun 1997 (UUPLH) Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Sejauh ini pemerintah Daerah tidak pernah memberikan sanksi yang
tegas kepada perusahaan penambang yang melanggar aturan. Bahkan selama
ini masyarakt sering melakukan aksi supaya pertambangan yang berada di
wilayahnya untuk di berhentikan. Namun, sampai saat ini pun proses
penambangan masih berlangsung. Seperti yang disampaikan oleh oleh I3.1
yaitu Supriyadi, S.Kom,MM selaku ( Kepala Manajer NGO Rumah
Hijau),menyatakan:
“sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada perusahaan yang berhenti karena didenda ataupun di penjarakan, mungkin saya pikir ini adalah titik lemah kebijakan daap pemerintah yang kurang tegas untuk menegakan aturan yang ada contohnya kebakaran hutan di klimantan sumatra yang hampir tiap tahun terjadi apa pemerintah memproses masalah tersebut, terlebih lagi Badan Lingkunan Hidup Daerah belum mempunyi Perda tentang pengaturan lingkungan hidup.( jumat 11 agutus 2017, pukul 16:00 WIB di Kampus STIE Al-Khaeriyah Cilegon)”.
Berdasarkan wawancara dengan I3.1 , dapat kita simpulkan bahwa
pemerintah kurang tegas dalam menegakan keadilan, terbukti dengan
sampai saat ini belum pernah terdengar pemerintah menghukum ataupun
memberi sanksi perusahaan pertambangan yang merusak dan tidak ramah
lingkungan. Mungkin ini di tandai dengan belum adanya Perda yang
mengatur tentang pertambangan maupun perda tentang lingkungan hidup di
Provinsi Banten. Kejadian seperti ini bukan hanya terjdi di pertambangan
di Provinsi Banten saja melainkan hamir di seluruh bagian Indonesia
163
salahsatunya mengenai kasus kebakaran hutan yang sering terjadi di
Sumatra dan Kalimantan.
Jika melihat kondisi pertambanga di Kecamatan Tirtayasa, hampir
setengah tahun kegiatan pertambangan di lepas pantai Kecamatan Tirtayasa
sudah tidak terlihat, mungkis salahsatu alasan kenapa itu terjadi karena
pembahsana mengenai kasus reklamasi di Jakarta masih belum selesai.
Berdasarkan wawancara dengan I1.1 yaitu H. Darwanto Kurniawan. ST
sebagai KASI. Oprasi Produksi Mineral Batubara (DISTAMBEN Provinsi
Banten), menyatakan :
“ sementara kegiatan pertambangan di Tirtayasa saat ini di berhentikan dulu menunggu keputusan mengenai kasus reklamasi yang di jakarta itu. (selasa, 30 agustus 2017, pukul 10:30 WIB, di kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)”.
Namun jika dari informasi yang ada sekarang ini, sampai saat ini
kasus pembebasan lahan mengenai reklamasi di Jakarta belum menemui
titik temu. Secara tidak langsung kegiatan pengambililan pasir laut di
Kecamatan Tirtayasa belum bisa beroprasi. Namun faktanya, berdasarkan
hasil wawancara dengan I3.8 yaitu Ibu Sanah selaku (Masyarakat/
Pedagang) sebualan akhir ini sering melihat aktifitas penyedotan pasir laut
di lepas pantai tara Kecamatan Tirtayasa. I3.8 memaparkan:
“ sudah lama mas tudaka ada kapal tongkang yang ngeruk pasir disina bahkan dari sebelum puasa sudah ga ada tapi kemaren kurang lebih sebulan lah ada 2 atau 3 kapal lagi yang ngambil pasir. (selasa 1 agustus 2017, pukul 14:27 di Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa)” .
164
Jika di simpulkan dari jawaban I3.8 , pemerintah dinilai kurang tegas
dalam mengawasi pertambangan di Kecamtan Tirtayasa ini, seperti yang di
sampaikan oleh I1.1, bahwa sementara pertambangan pasir di Kecamatan
Tirtayasa diberhentikan menunggu keputusan dari Pemerintah DKI Jakarta
untuk menyelesaikan masalah reklamasi. Namun, kegiatan pertambangan di
Kecamatan Tirtayasa sudah kembali berjalan lagi bahkan sebelum di
putuskannya oleh Pemerintah DKI Jakarta mengenai reklamsi.
4.4 Pembahasan
Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang peneliti
dapatkan di lapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Peneliti
dalam penelitiannya ini menggunakan teori Peran menurut Biddel & Thomas dalam
Sarwono (2008:216) mengenai Teori Pesikologi Sosial. Teori tersebut digunakan
untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan Peran Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Banten dalam pemberian rekomendasi perizinan pertambangan
mineral dan batubara ( Studi kasus pemberian rekomendasi perizinan pertambangan
pasir laut di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang) melalui beberapa indikator
penilaian, diantaranya Harapan (expetation), Norma (Norm), Wujud Peilaku
(Performance), Penilaian (Evaluation) dan Sanksi (Sanction).
Adapun pembahasan yang telah peneliti paparkan mengenai Peran Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dalam pemberian rekomendasi perizinan
pertambangan mineral dan batubara (Studi kasus pemberian rekomendasi perizinan
165
pertambangan pasir laut di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang), yakni sebagai
berikut :
1. Gambaran pertambangan pasir di Kecamatan Tirtayasa
Pertambangan pasir laut di Kecamatan Tirtayasa adalah salahsatu
bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan swasta, dimana pada saat
ini ada 5 perusahaan pertambangan pasir laut yang berada di Kecamatan
Tirtayasa yang sudah mendapatkan izin oprasi produksi dari Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten, selain pertambanganpasir laut, ada
juga pertambangan pasir pesisir pantai yang dikelola oleh masyarakat sekitar
yang meiliki tanah tersebut. Namun, sampai saat ini pertambangan tersebut
tidak memiliki izin dari pemerintah Daerah untuk beroprasi. Seriring dengan
berjalannya pengoprasian pertambangan pasir laut di Kecamatan Tirtayasa,
masyarakat Kecamatan Tirtayasa berunjukrasa kepada pemerintah daerah
Kabupaten Serang menolak keberadaan pertambangan pasir di wilayah
Kecamatan Tirtayasa. Namun, keinginan masyarakat tersebut tidak di respon
oleh Pemerintah Daerah yang dirasa oleh masyarakat tidak berpihak kepada
rakyat kecil.
Minimnya bantuan dari Pemerintah Daerah dan perusahaan menjadi
salahsatu keluhan masyarakat maupun aparatur Desa. Terlebih lagi, dana CSR
yang di berikan oleh perusahaan pertambangan kepada masyarakat tidak
secara merata masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan dana CSR
tersebut dan nominalnya pun mereka anggap tidak sesuai dengan dampak
yang diteria oleh masyarakat.
166
Selain itu juga, Kecamatan Tirtayasa yang mendominasi jumlah
Rumah Tangga Sasaran/Penduduk Miskin adalah masyarakat yang berada di
Desa-Desa yang berbatasan langsung dengan garis pantai diantaranya Desa
Lontar. Desa Wargasara, Desa Tengkurak dan desa Kemanisan, yang mana
sebagian besar penduduknya bermata penceharian sebagai nelayan dan petani
rumput laut. Bukan hanya itu saja potensi yang dikembangkan di pesisir pantai
Kecamatan Tirtayasa yaitu tempat wisata pesisir pantai dan tempat pelelangan
ikan yang dirasa akan menambah penghasilan bagi masyarakat pesisir pantai
Kecamatan Tirtayasa.
Namun, sudah hampir satu tahun pertambangan pasir di Kecamatan
Tirtayasa sudah tidak beroprasi lagi karena alasan belum ada keputusan yang
bersifat final dari pemerintah DKI Jakarta untuk proyek reklamasi di wilayah
Utara DKI Jakarta.
2. Harapan (expektation)
Dalam indikator harapan (expectation) terdapat dua indikator yaitu
tujuan dan sasaran dari Peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten dalam pemberian rekomendasi perizinan pertambangan mineral dan
batubara (Studi kasus pemberian rekomendasi perizinan pertambangan pasir
laut di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang) terhadap fenomena
pertambangan pasir laut.
Hasli di keluakanya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahaan Daerah yang mana didalamnya berisikan bahwa urusahan
tentang pengelolaan pertambangan di kuasai oleh Pemerintah Pusat dan
167
Daerah, ini menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi diberi
kewenangan dalam mengurus pertambangan di wilayahnya.
Tujuan dari diberikanya rekomendasi perizinan atau diberikannya izin
pertambangan oleh Pemerintah itu sudah tercantum dalam sistem rumusan,
arah kebijakan dan tujuan dari Dinas masing-masing yang terkait. Terlebih
lagi, semuanya mempunyai mempunyai tujuan yang sama yaitu memajukan
daerahnya dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Selain itu juga,
surat izin pertambangan dinilai sangat penting oleh perusahaan karena dengan
itu legalitas perusahaan pertambangan dinilai semakin kuat. Namun semua
itu tidak mudah didapatkan, perusahaan pemohon harus melewati beberapa
tahapan dan melalui beberapa kajian dari Dinas Pertambangan dan Energi
tujuannya supaya tidak ada pihak yang di rugikan.
Tujuan dari pemerintah dinilai sangat menguntungkan bagi kemajuan
daerahnya itu sendiri. Pemerintah berusaha menggali potensi yang ada di
Daerahnya tujuannya supaya membantu meningkatkan Pendapatan Daerah
nya dan juga meningkatkan penghasilan dan menyerap tenaga kerja dari
masyarakat.
Akan tetepi masyarakat menilai tujuan dari diberikannya perizinan
pertambangan di wilayahnya di rasa tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan
apa yang di inginkan oleh masyarakat. Karena fakta dilapangan hanya dapat
menguntungkan beberapa pihak saja, namun hasilnya malah merusak kondisi
alam sekitar, merusak ekosistem laut dan menghilangkan mata penceharian
masyarakat.
168
3. Norma (Norma)
Norma merupakan salahsatu bentuk harapan, yakni harapan yang
bersifat meramalkan(anticifatory) yaitu harapan tentang sesuatu perilaku yang
akan terjadi dan harapan normatif yang artinya adalah keharusan menyertai
peran. Kemudian Biddle & Thomas membagi lagi harapan normatif ini
kedalam dua jensi, yakni:
a. Harapan yang terselubung (Cover)
b. Harapan yang terbuka
Dengan demikian Peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten dalam pemberian rekomendasi perizinan pertambangan mineral dan
batubara (Studi kasus pemberian rekomendasi perizinan pertambangan pasir
laut di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang) akan selalu berkaitan
dengan peraturan, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan
Pemerintah Daerah. Selain berkaitan dengan peraturan dalam menjalankan
peranannya, DISTAMBEN akan berkaitan langsung dengan sosialisasi
kepada masyarakat. Berikut ini adalah hasil penelitian indikator mengenai
norma (norm).
Peraturan yang mendasari kewenangan pertambangan yang di kelola
oleh pemerintahan Daerah dan Pemerintah Pusat adalah UU No 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahaan Daerah, ini menjadikan pemerintah
Kabupaten/Kota tidak lagi diberi kewenangan untuk mengtur segala urusan
mengena pertambangan. Sejauh ini peraturan Undang-Undang Yang
mengatur tantang Pertambanga adalah Undang-Undang No 4 Tahun 2009
169
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sedangkan untunk peraturan
yang mengatur tentang tatacara permintaan rekomendasi perizinan
pertambangan tertuang dalam PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk mengatur
urusan tentang wilayah pertambangan tertuang dalam PP No 22 tahun 2010
Tentang Wilayah pertambangan. Selain yang undang-undang yang
mengatur tentang pertambangan, juga ada peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1997 (UUPLH) Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Dampak Lingkungan.
Karena pertambangan tidak terlepa dari dampak kerusakan yang dihasilkan
terhadap lingkungan, krena dengan peraturan tersebut dinilai dapat
meminimalisir dampak lingkungan yang di timbulkan. Akan tetapi, sampai
saat ini setaelah berlakunya UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahaan
Daerah, Provinsi Banten belum mempunyai Perda yang mengatur tentang
pertambangan dan Perda yang mengatur tentang lingkungan Hidup.
Selain peraturan ada juga sosialisasi yang terdapat dalam indikator
Norma (Norma). Sosialisasi dirasa sangatlah penting di berikan oleh
pemerintah maupun Dinas Terkait kepada Masyarakat. Karena kebanyakan
orang di Indonesia tidak mengerti tentang informasi yang disampaikan
melalui Televisi maupun Berita Acara ( Koran). Sosialisasi menjadi
alternatif yang sering dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten dan Pemerinah Daerah sebagai sarana untuk
170
menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain kepada masyarakat
sosialaisasi juga di berikan kepada perusahaan, perusahaan tersbut di
berikan arahan dan pelatihan sesuai dengan bidang yang gelutinya
tujuannya adal agar terciptanya kesepahaman antara pemerintah,
perusahaan dan masyarakat. Namun, yang manjadi masalah adalah
masyarakat tidak merasakan hal tersebut. Masyarakat menilai sosialisai
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dirasa sangat minim. Dengan kata
lain sosoialisasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun Dinas terkait
dalam Pertambangan dinilai sangat lemah.
4. Wujud Perilaku (Performance)
Peran yang diwujudkan oleh aktor, meninjau perwujudan peran ini
dengan memperkenalkan istilah permukaan, yaitu menunjukan perilaku-
perilaku tertentu yang di ekspresikan secara khusus agar orang lain
mengetahui dengan jelas peran si pelaku ( aktor). Dengan demikian Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten ini dalam pemberian
rekomendasi perizinan pertambangan, merupakan Dinas yang berperan dan
bertujuan untuk mengelola dan mengatur mengenai rekomendasi perizinan
pertambangan oleh perusahaan agar sesuai dengan aturan yang ditentukan,
tujuannya supaya tidak ada pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah
Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.
Sebagaimana dengan peranannya sesuai dengan indikator wujud
perilaku dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten mempunyai
171
peranan/tugas yang sangat penting dalam pengelolaan pertambangan di
Provinsi Banten. Berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, ada 3 tahapan yang
harus dilalui oleh perusahan untuk sampai ke tahap oprasi produksi yaitu
pertama, WIUP adalah langkah pertama yang dilakukan oleh perusahan
untuk menentukan dimana lokasi blok pertambangannya. Kedua, IUP
Eksplorasi adalah dimana dalam tahapan ini perusahaan harus menyiapkan
segala sesuatu yang diperlukan saat melakukan pengoprasian. Ketiga, IUP
Oprasi Produksi adalah dimana perusahaan sudah dibolehkan untuk
melakukan pengambilan bahan tambang tersebut.
Dalam proses tersebut tentunya ada bagian dari dinas tersebut yang
terkait, yang menangani ketiga tahapan tersebut ada tiga bagian yang terlibat
yaitu KASI IUP Eksplorasi dan KASI IUP Oprasi produksi yang berada
dalam naungan Bidang Pertambangan dan Geologi, dan KASI Pengawasan
dan Pengendalian yang berada di bawah naungan Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten. Selain itu,
Dinas yang terkait dalam pemberian rekomendasi perizinan pertambangan
adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Banten. Secara kewenangan DPMPTSP mempunyai tugas sebagai dinas
yang mengeluarkan izin pertambangan kepada perusahaan atas
rekomendasi dari DISTAMBEN. Namun, peran DPMPTSP hanya sebatas
memberikan izin saja, selebihnya pra maupun pasca pertambangan itu
adalah kewenangan dari DISTAMBEN dan atas persetujuan dari Gubernur.
172
Namun untuk mendapatkan perizinan itu tidaklah mudah, banyak
aturan dan ketentuan yang harus dilalui. Masyarakat menilai bahwa peranan
dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dinilai kurang baik
karena kurang profesional dan kurang tegasnya aparatur dari Dinas Terkait
dan Pemerintah Daerah serta tidak tranparan kepada publik, itu disebabkan
karena masih banyaknya kecurangan yang terjadi pada saat proses
pelaksanaan permohonaan perizinan. Ini dibuktikan oleh bahwa perusahaan
yang berada di Kecamatan Tirtayasa sebagian besar dimiliki oleh Pejabat
Publik. Terlebih lagi rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten terhadap pertambangan yang
berada di Kecamatan Tirtayasa yang membuat citra ataupun pandangan
masyarakat terhadap peran Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten
semakin buruk.
Namun hal itu tidak banyak diketahui oleh masyarakat banyak
terutama masyarakat menengah ke bawah yang tidak berkecimpung di dunia
pertambangan. Akan tetapi, hal tersebut sangatlah penting di ketahui oleh
masyarakat luas karena dampak dari pertambangan yang merasakan adalah
masyarakat. Terlebih lagi masyarakat menilai bahwa Dinas Pertambangan
dan Energi Provinsi Banten kurang mengawasi jalannya pertambangan pasir
yang berada di Kecamatan Tirtayasa, itu membuat citra Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dinilai sangat lemah. Ini ditandai
dengan tidak adanya bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Serang, dan sejauh ini
173
bantuan yang diterima oleh masyarakat Kecamatan Tirtayasa berasal dari
Pemerintah Pusat dan Dinas lain yang secara kewenangan itu tidak terlibat.
Hal tersebut diperparah lagi, karena hampir sebagian masyarakat merasa
tidak mengetahui Dinas mana yang mengelola pertambangan itu, apakah
Pemerintah Kabupaten ataupun Pemerintah Provinsi. Dengan kata laian
peran nya dalam pengawasan dapat dikatakan sangat lemah.
Terlepas dari itu, wujud prilaku ( performance) sebuah Dinas atau
SKPD juga mempunyai aspek lain selain peranannya yaitu harus
mempunyai koordinasi yang baik antar lembaga ataupun dinas lain di
bawahnya. Mengenai hal ini, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten menilai bahwa koordinasi antara Dinas Pertambangan dan Energi
dengan Dinas terkait lainnya berjalan sangat baik karena itu dinilai sangat
penting sehingga terciptanya pekerjaan yang baik. Terlebih lagi, semua
Dinas bekerja sesuai dengan aturan yang mengikat, dan mereka
menganggap hubungan kerjasama dengan Pemerintah baik Daerah maupun
dibawahnya dapat menciptakan komunikasi yang baik sehingga apa yang
rencanakan berjalan dengan mulus.
Namun hal tersebut tidal sesuai dengan fakta dilapangan masyarakat
menilai bahwa koordinasi yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun
perusahaan dengan pemerintahaan dibawahnya dalam hal ini Desa dan
Lembaga Masyarakat dinilai sangat lemah, bahkan masyarakat Kecamatan
Tirtayasa khususnya yang berada di wilayah pesisir pantai merasa dirinya
itu diabaikan.
174
Terlebih lagi Pemerintah Desa mengaggap dirinya dikambing
hitamkan dengan masyarakat oleh Dinas yang terkait, itu karena masyarakat
menilai bahwa pemerintahan desa ikut terlibat. Namun dalam faktanya itu
tidak ada sama sekali bahkan dari pertama lokasi pertambangan itu dimulai.
Unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakt menjadi kebiasaan yang harus
diterima oleh pemerintah desa namun mereka sudah terbiasa menghadapi
hal tersebut.
5. Penilaian (Evaluation) dan Sanksi (Sanction)
Penilaian dan sanksi sangan sulit dipisahkan dengan peran. Karena
bahwa kedua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain)
tentang norma. Berdasarkan norma itu, orang dapat memberikan penilaian
seperti kesan negatif atau kensan positif. Kesan negatif dan positif inilah
yang dinamakan dengan peran, begitu pula dengan peran ditunjukan oleh
Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten kepada masyarakat.
Berbicara tentang pertambangan pasir laut tentu saja banyak aspek
yang harus di perhatikan oleh semua pihak yang terlibat terutama peran dari
Pemerintah Daerah selaku yang memberikan perizinan pertambangan
tersebut. Maka dari semua pernyataan diatas yang dilihat dari aspek
Penilaian (evaluation) dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah
mempunyai harapan yang lebih terkait Pertambangan pasir laut yang dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan Pajak
Daerah, dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, disamping
itu juga seiring dengan transparan dan berkembangnya sistem Pemerintahan
175
Daerah dapat menarik investor-investor dari luar daerah maupun dari luar
Negri untuk berinvestasi di Provinsi Banten tujuannya tentu saja untuk
meningkatkan dan membangun perekonomian di Provinsi Banten.
Akan tetapi, jika melihat fenomena yang terjadi di lapangan jauh
dari apa yang di harapkan oleh Pemerintah Daerah. Masyarakat
beranggapan bahwa Pemerintah Daerah tidak Pro kepada rakyat kecil, ini
terbukti dengan seringnya masyarakat Kecamatan Tirtayasa melakukan
unjuk rasa menolak keberadaan pertambangan pasir di wilayahnya. Karena
mereka beranggapan bahwa dengan adanya pertambangan pasir tersebut
dapat merusak ekosisten laut dan tentu saja merusak lingkungan
disekitarnya, terlebih lagi dengan adanya pertambangan pasir tersebut
malah mematikan mata penceharian masyarakat. Selain itu juga
pengeksploitasian di bidang pertambangan dianggap paling parah merusak
lingkungan dan ekosistem lainnya dibanding eksploitasian di bidang lain
contohnya pertanian.
Sedangkan berbicara tentang aspek sanksi (sanction), Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten tidak mempunyai kewenangan
untuk memberhentikan atau mencabut surat izin yang di miliki perusahaan
meskipun banyak dorongan dari masyarakat memintanya. Dinas
Pertambangan dan Energi hanya bisa merekomendasikan kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sama
seperti halnya dengan pemberian rekomendasi, skema permohonan
rekomendasi pencabutan izin pertambangan tidak jauh berbeda, yang
176
membedakan adalah isi dari permohonan tersebut atas dasar melalui kajian
dari Dinas terkait dan disetujui oleh Kepala Dinas.
Sejauh ini sanksi yang diberikan kepada perusahaan pertambangan
yang melanggar aturan atau tidak ramah lingkungan hanya sebatas
pemberhentian saja, kemudian selang beberapa bulan kegiatan
pertambangan itu dilanjutkan kembali. Mungkin itu hanya salah satu cara
yang dilakukan oleh Dinas untuk meredam emosi masyarakat saja namun
sifatnya hanya sementara. Padahal jika mengacu pada UU No No 23 Tahun
1997 (UUPLH) Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tercantum
didalamnya bagi siapa saja baik perusahaan maupun perorangan yang
merusak lingkungan sesuai dengan AMDAL akan dikenakan denda sebesar
3 samai 10 M dan sanksi kurungan selama 33 sampai 10 Tahun.
Terlebih lagi masyarakat menilai bahwa Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Banten kurang tegas terhadap perusahaan yang tidak
menuruti aturan dan tidak berani untuk memberikan sanksi yang maksimal
agar perusahaan tersebut merasa jera.
177
Tabel 4.3
Temuan Lapangan Penelitian
No Indikator Temuan lapangan
1. Gambaran
pertambangan Pasir di
Kecamatan Tirtayasa
1. Pertambangan pasir adalah bentuk kerjasama
antara Pemerintah dengan Swasta.
2. Ada 5 perusahaan yang berada di Kecamatan
Tirtayasa yang sudah memiliki IUP OP.
3. Ada pertambangan pasir yang di kelola oleh
masyarakat yang tidak memiliki izin.
4. Masyarakat menolak keberadaan lokasi
pertambangan pasir di wilayahnya
5. Minimnya bantuan dari Pemerintah Daerah
dan Perusahaan kepada Masyarakat
6. Masyarakat Desa pesisir Pantai
mendominasi Jumlah Rumah
Tangga/penduduk Miskin diantara Desa
Lainnya di Kecamatan Tirtayasa.
7. Sudah hampir satu tahun kegiatan
pertambangan pasir di Kecamatan Tirtayasa
tidak berjalan.
Teori Peran Menurut Biddle & Thomas (dalam Sarwono, 2008:216), yang
memiliki 5 indikator diantaranya:
178
2. Harapan (Expectation) Tujuan dan Sasaran
1. Surat izin pertambangan dinilai sebagai
Legalitas sebuah perusahaan.
2. Sudah tercantum dalam rumusan, arah
kebijakan dan tujuan dari Dinas masing-
masing.
3. Memajukan Daerahnya dan menciptakan
lapangan pekerjaan.
4. Menggali potensi alam untuk meningkatkan
Pendapatan Daerahnya.
5. Namun keduanya dianggap oleh masyarakat
tidak tepat sasaran. Karena, masyarakat
menilai bahwa yang mendapat keuntungan
adalah pihak-pihak tertentu saja dan
masyarakat hanya menikmati dampak buruk
yang dihasilkan dari pertambangan pasir
tersebut.
3. Norma (Norm) Peraturan dan Sosialisasi
1. UU No 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahaan Daerah. Yang mengatur
kewenangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah.
179
2. UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara. Dasar hukum yang
mengatur pertambangan di Indonesia
3. PP No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara. Dasar hukum yang mengatur
tatacara rekomendasi pertambangan.
4. PP No 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah
Usaha Pertambangan. Dasar hukum yang
mengatur wilayah pertambangan.
5. Yang menjadi permasalahan adalah belum
adanya Perda Provinsi Banten menganai
pertambangan dan Lingkungan Hidup.(
Setelah berlakunya UU No 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah)
6. Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah
kepada Perusahaan dan Masyarakat
7. Sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah
dirasa sangat lemah.
180
4. Wujud perilaku (Performance)
Peran dan Koordinasi
1. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten berperan sangat penting dalam
mengelola pertambangan di Provinsi Banten.
2. Masyarakat menilai bahwa Peran Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten
dinilai kurang baik, karena kurang
profesional dan kurang tegas, serta tidak
transfaran kepada publik.
3. Perusahaan pertambangan pasir di
Kecamatan Tirtayasa sebagian besar dimiliki
oleh Pejabat Publik.
4. Rendahnya pengawasan yang dilakukan oleh
Dinas pertambangan dan Energi Provinsi
Banten tehadap pertambangan yang berada
di Kecamatan Tirtayasa.
5. Peran Dinas Pertambangan dan Energi tidak
banyak d ketahui oleh masyarakat.
6. Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten
dengan dinas terkait lainnya berjalan dengan
baik.
181
7. Namun masyarakat menilai bahwa
koordinasi yang dilakukan oleh Dinas
Pertambangan dan Energi dan perusahaan
dengan pemerintahaan Desa dan masyarakat
dinilai sangat lemah.
5. Penilaian (Evaluation) dan
Sanksi (Scantion)
Hasil dan Dampak
1. Harapan dari pemerintah adalah untuk
meningkatkan Pendapatan Daerah,
meningkatkan pendapatan Pajak Daerah,
membuka lapangan pekerjaan bagi
masyarakat.
2. Transparansi dan berkembangnya sistem
pemeintahaan Daerah dapat menarik
investor-investor dari luar daerah maupun
luar negeri yang berinvestasi di Provinsi
Banten tujuannya untuk meningkatkan dan
membangun perekonomian di Provinsi
Banten.
3. Namun, fakta dilapangan jauh dari harapan
Pemerintah Daerah. Masyarakat
menganggap bahwa pemerintah daerah tidak
pro kepada masyarakat kecil.
182
4. Pertambangan pasir berdampak buruk bagi
kehidupan masyarakat dan juga bagi
ekosistem laut dan alam sekitar.
5. Pertambangan pasir dinilai paling merusak
lingkungan dan ekosistem lainnya
dibandingkan pengeksploitasian di bidang
lain.
Sanksi
1. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten tidak mempunyai kewenangan untuk
memberikan sanksi.
2. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten hanya merekomendasikan kepada
DPMPTSP apabila ada perusahaan yang
melanggar aturan atas dasar persetujuan dari
Gubernur.
3. Surat keputusan pemberhentian datangnya
dari DPMPTSP atas dasar rekomendasi dari
DISTAMBEN dan persetujuan dari
Gubernur.
183
4. Dinas Pertambangan das Energi dinilai
kurang tegas terhadapa perusahaan yang
tidak menuruti aturan.
5. Sejauh ini sanksi yang diberikan hanya
sebatas pemberhentian saja.
( Sumber : Peneliti 2017 )
184
BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil temuan lapangan dari penelitian ini bahwa Peran Dinas
Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten Dalam Pemerian Rekomendasi
Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Pemberian
Rekomendasi Perizinan Pasir Laut Di Wilayah Pesisir Utara Kecamatan Tirtayasa
Kabupaten Serang), berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah. Pertama, bahwa Peran dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten dinilai kurang baik, ini dibuktikan karena Dinas Pertambangan dan Energi
Provinsi Banten dirasa kurang profesional, tidak tegas dan tidak transparan kepada
Publik. Terlebih lagi minimnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas
Pertambangan dan Energi Provinsi Banten terhadap pertambangan pasir di
Kecamatan Tirtayasa membuat citra yang buruk di depan masyarakat.
Kedua, untuk mendapatkan izin pertambangan pasir tentunya harus ada
rekomendasi perizinan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten.
Berdasarkan PP No 23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara, ada tiga tahapan yang harus di lewati untuk
mencapai tahap akhir diantaranya : Pertama, Izin Wilayah Usaha Pertambangan
(WIUP), Kedua, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. Ketiga, Izin Usaha
Pertambangan Oprasi Produksi. Selanjutnya IUP Oprasi Produksi Perpanjangan,
apabila masa waktu izin sudah habis. Yang menjadi titik lemah dari Peran Dinas
pertambangan dan Energi Provinsi Banten dalam pemberian rekomendasi perizinan
185
pasir laut di Kabupaten Serang adalah bahwa perusahaan pertambangan pasir laut
yang berada di Kabupaten Serang sebagian besar milik dari keluarga Wakil Bupati
Kabupaten Serang.
Ketiga, Peneliti menilai dari berbagai aspek yaitu menggunakan Teori Peran
menurut Biddle dan Thomas (dalam sarwono 2008: 216) dengan lima indikator
yaitu: harapan (expektation), Norma (Norma), Wujud Perilaku (performance),
Penilaian (evaluation) dan Sanksi untuk menjawab penelitian. Dari kelima
indikator terdebut masih terdapat permasalahan yang terjadi, seperti :
a) Harapan (expektation), masyarakat menganggap apa tujuan dari
pemerintah dirasa salah sasaran. Karena berdampak buruk kepada kondisi
masyarakat sekitar.
b) Norma (Norma), masyarakat merasa Pemerintah Daerah, Dinas
Pertambangan dan Energi dan Perusahaan Pertambangan kurang
bersosialisasi dengan masyarakat, akibatnya masyarakat kurang
mengetahui peraturan dan sistem pertambangan di Provinsi Banten.
c) Wujud Perilaku (performance), Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten mempunyai tugas dan wewenang untuk mengelola dan mengawasi
pertambangan dan energi yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah
Kota/Kabupaten, serta ber koordinasi antara Dinas terkait. Yang menjadi
masalah keduanya dinilai kurang baik oleh masyarakat baik itu perannya
maupun koordinasinya.
d) Penilaian (evaluation), eksploitasi di bidang pertambangan di nilai paling
merusak dibanding eksploitasi di bidang lain dan masyarakat menilai
186
pemerintah tidak Pro kepada masyarakat kecil. Dan indikator Sanksi
(sanction), indikator ini dinilai paling lemah diantara inikator lainnya
karena Dinas Pertambangan tidak mempunyai kewenangan dalam
memberikan sanksi, serta sanksi yang adapun dianggap kurang tegas.
187
5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Banten dalam pemberian Rekomendasi Perizinan Pertambangan
Minera dan Batubara ( Sudi Kasus Pemberian Rekomendasi Pertambangan Pasir
Laut di Wilayah Pesisir Utara Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang), maka
peneliti memberikan saran-saran mengenai hasil penelitiannya berupa
rekomendasi, yaitu:
1. Pemerintah Provinsi Banten dan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi
Banten perlu meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan penambang
yang berada di lokasi pertambangan, meningkatkan profesional, lebih tegas
dan transparan kepada publik.
2. Membentuk kelompok kerja dalam mengatasi kekisruhan yang terjadi di
lingkungan masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antara Pemerintah
Provinsi Banten dengan pihak Kecamatan Tirtayasa dan pihak Desa yang
saling bekerja sama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi pada
kehidupan masyarakat.
3. Mengkaji ataupun mengevaluasi sanksi sehingga apabila perusahaan
penambang melakukan pelanggaran harus mendapatkan sanksi yang jelas
sehingga menimbulkan efek yang jera kepada perusahaan penambang
tersebut.
4. Memperhatikan masyarakat yang berada di lingkungan pertambangan yang
terkena dampak dari pertambangan pasir tersebut salahsatunya mengenai
mata penceharian masyarakat dan juga fasilitas umum.
DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Amir Khosim, Kun Marlina. 2007. Geografi Untuk SMA. Jakarta: PT Grasindo
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Pers
Bauer, J. C. 2003. Rele Ambiguity And Role Clarity: A Comparison of Attitudes in Germany And The United States. Clermont: Universiry of Cincinnaty
Irawan, Prasetya. 2006. Metodologi Penelitian Administrasi. Jakarta: Universitas
Terbuka Kuswarno, Engkus. 2009. Fenomenologi: Metode penelitian komunikasi. Bandung:
Widya Padjadjaran
Moleong, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosa Karya
Prastowo, Andi. 2011. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan
Penelitian. Yogyakarta. Ar-Ruzz Media
Sarwono, Sarwito Wirawan. 2008. Teori-Teori Psikologi Sosial. Jakarta :Rajawali Press
Siagian, P. Sondang. 2008. Filsafat Administrasi. Jakarta: Bumi Aksara
Soehendy, J. (1997). Partispasi masyarakat Dalam Program Pengembangan Lahan. Tanggerang: Tesis.
Soekanto, Sarjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta. Soekanto, Sarjono. 2009:213, Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru,
Rajawali Pers, Jakarta. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:
Bumi Aksara
Sutedi, Adrian, sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Garfika, Jakarta.
Tlangkisan,Hassel Nogi .2005. Manajemen Publik. Jakarta: PT. Grasindo.
Thoha. 2003, Perilaku Organisasi, Edisi Pertama, Cetakan Keempatbelas. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Wirasata, Putu. 2010, Analisis Pengukuran Kinerja RSUD TG. Uban Provinsi
Kepulauan Riau Dengan Metode Balanced Scorecard, Universitas Indonesia: Tesisi.
Dokumen:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah.
Undang-undann Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1997 (UUPLH) Tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 Tentang Wilayah pertambangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarip penerimaan
Bukan pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Dampak
Lingkungan.
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu
Pintu.
Peraturan Mentri No 12 tahun 2011, Tentang Tata cara Pendapatan Wilayah Usaha
pertambangan dan sisitem Informasi Wilayah petambangan Mineral dan
Batubara
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Banten, Nomor :507/ /IUP.Eks-DPMPTSP/VI?2017
Dokumen Tanya Jawab AMDAL ( Menjawab Berbagai Petanyaan Tentang
AMDAL) oleh Asisten Deputi Urusan Kajian Dampak Lingkungan
Kementrian Lingkungan Hidup 2004.
Dokumen Profil Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang 2015.
Dokumen Profil Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang 2016.
Sumber lainnya:
Ratih Permata Sari, 2013. Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa FISIP.
Pengelolaan wilayah Pesisir Di Desa Lontar kecamatan Tirtayasa.
Lia Kusumawati dari S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah dari Universitas
Gadjah Mada (UGM), 2008. Penambangan pasir laut di Kabupaten Serang
(Studi kasus di perairan Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa),.
https://banten.bps.go.id
http://bantenprov.go.id/id/read/#.
https://www.linkedin.com/pulse/20141007063804-203311910-realitas-pertambangan-indonesia, 15/10/2016).
https://id-id.facebook.com/notes/fesbuk-banten-news/penambangan-pasir-laut-di-pontangneraka-bagi-nelayan-oleh-kholid-mikdarpenasehat/10150264709491717/
https://desdm.bantenprov.go.id,read/kedudukan-tugas-fungsi-dinas-pertambanga-
dan-energi-provinsi-banten/#
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
1. Biodata Mahasiswa
Nama : Jumhari
Umur : 22 Tahun
Tempat/Tgl Lahir : Lebak, 11 Mei 1995
Agama : Islam
Bangsa : Indonesia
Alamat : Kampung Kadujajar II RT/RW.02/02 Desa Kadujajar Kecamatan Malingping, Lebak Banten
No HP : 081299113044
E-mail : [email protected]
2. Identitas Orang Tua
Nama Ayah : Karna (Alm) Nama Ibu : Sanah
3. Riwayat Pendidikan
1. SDN : SDN Kadujajar (2001 – 2007)
2. SMP : SMP Berdikari Cijaku (2007– 2010)
3. SMA : SMA Negeri 1 Cilegon (2010 – 2013)
4. Perguruan Tinggi (S1) : FISIP UNTIRTA
Ilmu Administrasi Negara (2013-2017)
LAMPIRAN
(DOKUMENTASI PENELITIAN)
Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Dinas Terkait
Peneliti sedang melakukan wawancara dengan aparatur Kecamatan Tirtayasa
Peneliti sedang melakukan wawancara dengan aparatur Desa
Peneliti sedang melakukan wawancara dengan LSM Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Peneliti sedang melakukan wawancara dengan masyarakat Kecamatan Tirtayasa
Peneliti sedang melakukan wawancara dengan masyarakat Petani an
Nelayan di Keamatan Tirtayasa
Kondisi lingkungan dan Pesisir Pantai yang berada di Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang
Kondisi pesisir pantai yang berada di Kecamatan Tirtayasa
Kondisi jalan yang berada di lokasi penelitian sebelum dilakukan unjukrasa oleh masyarakat
Kondisi Jalan Setelah Mendapatkan Banuan dari Pemerintah Pusat
LAMPIRAN
LAIN-LAINNYA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan
tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan
keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan
pemerintahan negara;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
Mengingat . . .
- 10 -
BAB IV
URUSAN PEMERINTAHAN
Bagian Kesatu Klasifikasi Urusan Pemerintahan
Pasal 9
(1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
(2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
(3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
(4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
(5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Bagian Kedua Urusan Pemerintahan Absolut
Pasal 10
(1) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan;
c. keamanan; d. yustisi;
e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.
(2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat: a. melaksanakan sendiri; atau b. melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang
ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
Bagian . . .
- 11 -
Bagian Ketiga
Urusan Pemerintahan Konkuren
Pasal 11
(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud
dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian
substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Pasal 12
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan
masyarakat; dan f. sosial.
(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman . . .
- 12 -
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik;
o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata;
c. pertanian; d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.
Pasal 13
(1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
(2) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi
kepentingan nasional.
(3) Berdasarkan . . .
- 13 -
(3) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
(4) Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah
kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah
kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak
negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber
dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
Pasal 14
(1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
(2) Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan
Daerah kabupaten/kota.
(3) Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya
mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan minyak dan gas bumi
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
(4) Urusan . . .
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam
wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;
b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan
batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan;
c. bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional
maupun internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pernbangunan nasional secara berkelanjutan;
d. bahwa ...
PRESIOEN REPUBLIK
INDONESIA
- 2 -
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:
Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan
kegiatan dalam rangka penelitian, pengclolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan
yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.
4. Pertambangan ...
.,
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
- 3 -
4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan
karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP,
adalah izin un tuk melaksanakan us aha pertam bangan.
8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pcrtambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya
disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk
melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
14. Penyelidikan ...
,,,-i".;
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -
14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan
pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan
untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta inforrnasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hid up.
16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
1 7. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan yang meliputi konstruksi, penarnbangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha
pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya.
20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha
pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/ atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan
untuk rnemindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tam bang dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
23. Sadan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Jasa ...
PRESIDEN
REPUBLII<. 11'1DONESIA
- 5 - 24. Jasa Pertambangan · adalah jasa penunjang
berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan. yang
25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya
disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan pen ting suatu usaha clan/ atau kegiatan yang
I
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ten tang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.
26. Reklamasi a dalah kegiatan yang dilakukan sepanjang
tahapan usaha .Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan mernperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut
pascatambang, adalah kegiat:an terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertarnbangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
28. Pemberdayaan Masyarakat meningkatkan kemampuan individual i:naupun 'kolektif', tingkat kehidupannya.
.adalah usaha untuk masyarakat, baik secara agar menjadi · lebih baik
29. Wilayah Pertarnbangan, yang selanjutnya disebut WP,
adalab wilayah yang memiliki potensi mineral dan/ atau batubara dan tidak terikat dengar: batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang
I .
nasional.
30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memi'iki ketersediaan data, potensi, dan/ atau informasi geologi.
31. Wilayah Izin Usaha Pertarnbangan, yang selanjutnya
disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. '
32. Wilayah Pertambanga n Rakyat, yang selanjutnya disebut
WPR, adalah bagian idari \VP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan ·akyat.
33. \Vilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut
WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.
34. Wilayah ...
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat
(5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 49, Pasal 63, Pasal 65 ayat (2), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76 ayat (3), Pasal 84, Pasal 86 ayat (2), Pasal 103 ayat (3), Pasal 109, Pasal 111 ayat (2), Pasal 112,
Pasal 116, dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEGIATAN
BATUBARA.
PEMERINTAH TENTANG USAHA PERTAMBANGAN
PELAKSANAAN MINERAL DAN
BAB I
KETENTUAN
UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pertambangan . . .
- 2 -
1. Pertambangan, Mineral, Batubara, Pertambangan Mineral, Pertambangan Batubara, Usaha Pertambangan, Izin Usaha
Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, Badan Usaha, Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WIUP, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya
disebut IUP Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi,
Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus yang
selanjutnya disebut IUPK, Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang
selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi, Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, Izin
Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, Eksplorasi, dan Operasi Produksi adalah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
2. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK.
3. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum,
yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri.
4. Badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disebut BUMD,
adalah BUMD yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan.
8. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.
9. Menteri . . .
- 3 -
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan
batubara.
Pasal 2
(1) Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam
mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
(2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan
komoditas tambang:
a. mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium,
monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
b. mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium,
kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni,
kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium,
ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium,
scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin;
c. mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor,
belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin,
feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam
batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
d. batuan . .
- 4 -
d. batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate,
granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal,
kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai,
batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan
pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak
mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
e. batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal,
batubara, dan gambut.
(3) Perubahan atas penggolongan komoditas tambang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 3
(1) Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau
IUPK.
(2) IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR, atau WIUPK
untuk IUPK.
(3) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam
WUP yang ditetapkan oleh Menteri.
(4) WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.
(5) WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dalam WUPK yang ditetapkan oleh Menteri.
(6) WUP, WPR, atau WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berada dalam WP.
(7) Ketentuan mengenai WP sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.
Pasal 4 . . .
- 5 -
Pasal 4
Untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan
administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
Pasal 5
Lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi pemberian IUP, IPR, dan IUPK, kewajiban pemegang IUP, IPR, dan IUPK, serta pengutamaan
penggunaan mineral logam dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
BAB II
IZIN USAHA PERTAMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
(1) IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
a. badan usaha; b.
koperasi; dan c.
perseorangan.
(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
(4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
(5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa
IUP.
Pasal 7 . .
- 6 -
Pasal 7
IUP diberikan melalui tahapan:
a. pemberian WIUP; dan
b. pemberian IUP.
Bagian Kedua
Pemberian WIUP
Paragraf 1
Umum
Pasal 8
(1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
a. WIUP radioaktif;
b. WIUP mineral logam;
c. WIUP batubara;
d. WIUP mineral bukan logam; dan/atau
e. WIUP batuan.
(2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.
(4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.
Pasal 9
(1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa
WIUP.
(2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
(3) Dalam . . .
Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : H. Darwanto K, ST
Usia/Umur : 54
Jabatan : Kepala Seksi Oprasi Produksi Minerba ( Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten )
Hari/ Waktu : Selasa 30 Mei 2017
1. Harapan
a. Tujuan
Q1 : Apa tujuan yang melatarbelakangi diberikannya rekomendasi perizinan
pertambangan?
I1 : disini kita mempunyai yang namanya rumusan arah pelaksanaan program
yang tercantum dalam poin dua bisa dibaca sendiri sama masnya yaitu
terwujudnya peningkatan sektor pertambangan dan energi dalam penerimaan
daerah dan penyerapan tenaga kerja,.
Q2 : Apa yang ingin dicapai dengan diharuskannya perusahaan penambang
membuat rekomendasi perizinan ?
I1.1 : kita disini berperan untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan potensi daerah
pertambangan dan juga menyediakan lapangan pekerjaann juga.
b. Sasaran
Q3 : Tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran?
I1 : agar semuanya bisa tepat sasaran baik bagi pemegang IUP maupun kepada
masyarakat, tentusaja harapan kita semua adalaha tepat sasaran. Untuk itu kita
perlu bekerja dengan profesional tentunya dengan tugas dan fungsinya
masing-masing mengaji semua aspek yang akan terlibat nantinya berusaha
untuk meminimalisir kerugian yang akan timbul melibatkan semua
stackholder terkait untuk menggali informasi yang sewaktu-waktu akan
timbul.
2. Norma (Norm)
a. Peraturan
Q4 : apakah ada peraturan mengenai rekomendasi perizinan pertambangan pasir?
I1 : tentunya ada mas, bisa dilihat dari Undang-undann Nomor 4 Tahun 2009
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, semuanya bisa dilihat di situ
sudah sangat jelas disini menjelaskan semua terkait pertambangan asas,
tujuan, kewenangan dan lainya. Untuk membahas mengenai tatacara
rekomendasi perizinan itu tertuang dalam PP No 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Bisa di
baca sendiri bagian tatacara perimntahan perizinan
Q5 : Apakah dalam hal ini ada kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Dinas
yang mengatur ?
I1 : ada mas, Perda No 11 tahun 2012 bisa dilihat sendiri, tapi kayanya udah ga
di pake lagi.
b. Sosialisasi
Q6 : Apakah Dinas melakukan sosialisasi/seminar kepada perusahaan maupun
masyarakat?
I1 : ada mas, sosoialisasi harus sering dilakukan kana sifatnya sangat penting.
Kebanyakan masyarakat kalau di buatkan iklan di media TV bukan fokus ke
iklannya malah ke acaranya, dibuatkan berta di korang mana mungkin petani,
nelayan beli korang buat makan aja susah kasarnya jadi salahsatu cara yang
ampuh adalah terjun langsung kelapangan dengan melakukan sosialisasi
masyarakat akan lebih mengerti.
Q7 : Kapan saja kegiatan solialisasi/seminar itu dilakukan ?
I1 : tidak tentu juga mas, tergantung ada kegiatanya saja dan keperluanya apa.
3. Wujud Perilaku (Performance)
a. Peran
Q8 : Apa peran dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten?
I1 : sesuai dengan tuposi Dinas Pertambangan dan Energi selaku Dinas yang
mengelola dan melakukan pembanguanan di bidang pertambangan dan energi
bertanggung jawab penuh atas semua keiatan yang terjadi pada ranah
pertambangan dan sebagainya untuk mengawasi dan mengelola potensi
pertambangan yang berada di provinsi banten ini agar supaya dalam proses
perjalanan pertambanganya berjalan denganbaik bisa dikatakan juga sebagai
pengontrol. Disini kami mengkaji bagian wilayah mana yang cocok untuk di
jadikan wilayah industri, pertambangan.
Q11 : Apakah dinas melakukan pengawasan ?
I1 : pasti mas kita melakukan pengawasan dan pengendalian tugas kita kan
melakukan pengendalian dan pengawasan.
Q8 : Bagaimana sisitem pengawasan tersebut ?
I 1 : untuk sistemnya mh tanya aja ke bagian pengawasan bukan tugas kita itu mah.
b. Koordinasi
Q9 : Seperti apa koordinasi antara bagian dalam satu SKPD yang terkait?
I1 : kita selalu melakukan pengkajian bersama-sama dengan semua bagian terkait
dalam dinas ini. Agar semuanya berjalan dengan baik saya rasa koordinasi
sangat penting untuk dilakukan
Q12 : Adakah kordinasi dari DISTAMBEN dengan SKPD lain? Dan seperti apa
kordinasi tersebut?
I1 : sejauh ini kita bekerja sesuai dengan apa yang di instruksikan oleh atasan, kita
selalu bekerja sama dengan semua SKPD yang terkait dengan pertmabangan
ini. Kita tidak bisa bekerja se enaknya kita saja ada aturan yang harus di taati.
4. Penilaian dan
a. Hasil
Q13 : seperti apa hasil yang di ingnkan oleh Dinas terhadap perizinan tersebut?
I1 : ketika kita berbicara dengan hasil apa yang didapat dari pertambangan pasti
semua berpikir bahwasannya hasil yang di dapat adalah pencemaran
lingkungan kah, kerusakan lokasi kah, hilangnya mata penceharian, polusi
udara semua yan di bicarakan pasti ke arah yang jeleknya saja. Kita sadar
terkadang dimana semua lokasi pertambangan itu pasti terjadi hal-hal yang
saya sampaikan tadi, namun perlu di ketahui juga oleh saudara selain dampak
negatif tadi ada juga dampak positif yang di ambil dari pertambangan tersebut
yaitu meningkatkan PAD, Pajak Daerah, bahkan bukan itu saja kami selaku
pengelola selalu bilang libatkan masyarakat sekitar untuk bekerja
Q14 : Bagaimana sistem penilaian dari Dinas kepada perusahaan penambang untuk
mecapai hasil yang baik?
a. Dampak
Q15 : Apakah dengan adanya rekomendasi perizinan dari Dinas memberikan
dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat ?
I1 : seperti yang saya sudah sampaikan tadi ketika kita berbicara dengan dampak
apa yang didapat dari pertambangan pasti semua berpikir bahwasannya hasil
yang di dapat adalah pencemaran lingkungan lah, kerusakan lokasi lah,
hilangnya mata penceharian, polusi udara semua yan di bicarakan pasti ke
arah yang jeleknya saja. Namun kita sebagai akademisi harus bisa menyukapi
hal tersebut.
Sanksi
b. Bentuk sanksi
Q16 : Sanksi apa yang akan diberikan kepada perusahan yang melanggar aturan ?
I1 : kami disini tidak berhak untuk memberikan sanksi kepada perusaan
penambang, tetapi kami disini tugasnya memberikan rekomendasi kepada
DKPMPTSP untuk supaya menandatangani surat ajuan rekomendasi
pemberhentian izin pertambangan bagi penambang yang nakal, misalkan
penambang tersebut menyalahi aturan apa kami cantumkan di surat tersebut
dan untuk sejauh ini untuk sanksi yang diberikan hanya pemberhentian dan
pencabutan.
c. Mekanisme pemberian sanksi
Q17 : Siapa saja yang berhak memberikan sanksi kepada perusahaan yang
melanggar aturan?
I1 : tentunya gubernur mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi kepada
perusahan yang melakukan pelanggaran selain itu juga kepolisian juga bisa
dinas kelautan juga bisa kayanya kalau perusahaan nya nakal.
Q18 : Bagaimana sistem pemberian sanksi tersebut ?
I1 : untuk menjatuhkan sanksi langsung kami tidak berkeweangan mas, hannya
saja kami bisa memberikan surat rekomendasi kepada DPMPTSP untuk
mencabut izin pertambangan perusahaan yang melanggaraturan. Kemudian
surat pemberhentian di keluarkan atas peretujuan dari gubernur.
Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : H. Junali
Usia/Umur : 45
Jabatan : Sekertaris Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa.
Hari/ Waktu : selasa 27 juli 2017
1. Harapan
a. Tujuan
Q : Apa masyarakat tau apa tujuan dari diberikannya rekomendasi perizinan
pertambangan?
I2.3 : kita ga tau apa tujuannya didirikan pertambangan pasir di Desa ini, kami
selaku pemerintah desa hanya mengikuti saja apa yang di instruksikan dari
atas dan sejauh ini juga tidak ada kordinasi dengan kami didesa kang. Dari
dulu saya sudah berapa lama kerja di desa ga ada omongan, kerjasama apa
mengawasi atau apa.
Q : Apa yang diingin kan oleh masyarakat terkait pertambangan pasir laut ini?
I2.3 : dikatakan nolak ya kami masyarakat lontar khususnya menolak keberadaan
pertambangan pasir laut ini, karena sebagian masyarakat kami penduduknya
sebagai nelayan. Bantuan dari pemerintah daerah pun tidak ada yang saya
jengkelkan itu, kalau masyarakat demo mah pasti ke desa awalnya. Kita
terbuka saja karena di sini sudah sering mahasisiwa melakukan penelitian.
Intinya kami masyarakat menolak lah.
b. Sasaran
Q : Tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran?
I2.3 : saya rasa sangat tidak tepat sasaran karena saya menanggap hanya
menguntungkan pihak yang berkuasa saja kami selaku masyarakat hanya
menikmati dampaknya saja.
2. Norma (Norm)
a. Peraturan
Q : apakah masyarakat tau mengenai peraturan pertambangan bagaimana ?
I2.3 : yah palingan yang menurut mereka salah ya dikatakan salah, untuk lebih ditail
nya mh saya kira tidak tau. Tapi saya tau dasar-dasarnya mah.
b. Sosialisasi
Q : Apakah Dinas melakukan sosialisasi/seminar kepada perusahaan maupun
masyarakat?
I2.3 : jarang sekali ada penyuluha maupun sosialisasi dari pemerintah Daerah, kalau
dari kecamatan mah sering ada, yang saya bilang tadi pemerintah tidak peduli
keadaan masyarakat sini toh kalaupun peduli ada lah tindakan yang dilakukan
oleh pemerintah wong jalan di beton aja kita yang ngoar-ngoar
3. Wujud Perilaku (Performance)
a. Peran
Q : Apakah peran dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dapat
dirasakan oleh masyarakat?
I2.3 : tahun kemari saja (2015) kurang lebih pendapatan Desa kami hampir 12 M
yang di kasih kepada pemerintah daerah saya rasa mungkin paling besar di
banding Desa lain di Kecamatan Tirtayasa, layaknya mah ada apa yang di
berikan kepada Desa ini, ini mah boro-boro dana desa saja di tahan, tumpukan
batu yang menahan pasir di depan itu dari dinas lain bukan dinas
pertambangan.
Q : apakah ada pengawasan yang di lakukan oleh dinas pertambangan dan energi
Provinsi Banten ?
I2.3 : saya belum pernah liat orang dari dinas mengawasi jalannya pertambangan
ini mas.
b. Kordinasi
Q : apakah ada koordinasi dari dinas terkait dengan desa ?
I2.3 : kami sudah biasa meghadapi hal-hal yang bisa di katakan tuntutan dari
masyarakat, selama saya bekerja di desa belum pernah ada pihak dari Dinas
pertambangan mengunjungi desa kami, ga tau kalo ke kecamatan mah saya
rasa ada mungkin tapi untuk di desa mah belum pernah.
4. Penilaian dan
a. Hasil
Q : seperti apa hasil yang di inginkan oleh masyarakat ?
I2.3 : sebaai masyarakat kecil kita manamungkin bisi untuk memberhentikan
pertambangan yang sudah di setujui oleh pemerintah pusat, Cuma kami
menginginkan supaya ada perhatiannya dari pemerintah, ikut libatkan lah
kami dalam pelaksanaannya.
a. Dampak
Q : Apa dampak yang di rasakan oleh masyarakat ?
I2.3 : banyak mas, salahsatunya mengubah kebiasaan masyarakat pesisir yang dulu
jadi nelayan ga perlu ke laut yang lepas sekarang mah mana bisa nyari ikan
saja harus jauh tentunya juga harus di dukung dengan perlengkapan yang
memadai kan, kondisi alam, kondisi jalan bisa dilihat kan jalan dari depan
sana samapai kesisi banyak kubangan apalagi kalau hujan. Sekarang mah
sudah rada mendingan sebagian jalan sudah di beton itupun bukan dari dinas
pertambangan maupun daerah melainkan dari pemrintah pusat.
Sanksi
b. Bentuk sanksi
Q : apakah desa berhak untuk memberikan sanksi atau memberhentikan
pertambangan ?
I2.3 : kami tidak mempunyai kewenangan dalam hal pertambangan ini, apalagi kita
memberikan sanksi yang ada kami yang di beri sanksi, sejauh ini kami tidak
ikut dilibatkan dalam hal apapun tetapi masyarakat taunya desa ikut campur
dalam hal ini padahalma boro-boro, saya rasa pemerintah tidak tegas sudah
terbukti pertambangan tersebut merusak, menghilangkan mata penceharian
msayarakat kenapa tidak di beri sanksi denda apa hentikan pertambangannya
dan yang ada terus memberikan izin kepada si penambang itu yang saya
herankan, sekarang aja berhenti sementara karena kasus reklamsi di jakarta.
Q : apakah sejauh ini pernah ada perusahaan yang terkena sanksi ?
I2.3 : saya belum pernah dengar sajuh ini ada perusahan pertambangan yang di
penjara gara-gara apa gitu belum pernah bahkan bukan hanya di banten saja
mungkin di isndonesia. Paling hanya sebatas pemberhentian sementara
ataupun di cabut doang izinnya.
Q : apakah tanggapan anda terhadap peran Dinas pertambangan dan energi
provinsi banten ?
I2.3 : dinas pertambangan dan energi harus tegas dalam memberikan sanski kepada
perusahaan penambanga yang melanggara atauran. Harus lebih transparan
kepada publik dan perlu juga meningkatkan sosoialisasi dengan masyarakat
maupun kita sebagai aparat desa karena kami merasa kurang
informasimengenai pertambangan ini.
Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : Khaerudin
Usia/Umur : 46
Jabatan : Staff Pelaksana Kecamatan Tirtayasa
Hari/ Waktu : Selasa/ 1 agutus 2017
1. Harapan
a. Tujuan
Q1 : Apa masyarakat tau apa tujuan dari diberikannya rekomendasi perizinan
pertambangan?
I2.2 : tau kayanya mah mas, masa iya gak tau mungkin ada beberapa aja yang tidak
tau. Tapi saya yakin ada banyak yang tau soalnya udah lama juga
pertambangan di tirtayasa ini sejak 2003 kalau ga salah.
Q2 : Apa yang diingin kan oleh masyarakat terkait pertambangan pasir laut ini ?
I2.2 : masyarakat inginnya mah pertambangan pasir ini di tutup saja karena makin
kesini keadaan laut di kecamatan makin buruk, nelayan sudah tidak bisa
mencari ikan bahkan nelayan kebanyakan pergi ke kota jadi buruh kasar.
b. Sasaran
Q3 : Tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran?
I2.2 : perhatikan masyarakat kecil agar mereka yang miskin malah makin misikin
karena ladang penceharian mereka mulai hilang.
2. Norma (Norm)
a. Peraturan
Q4 : apakah ada peraturan mengenai rekomendasi perizinan pertambangan pasir?
I2.2 : tentunya pasti ada mas, saya kurang mendalami juga hal itu.
b. Sosialisasi
Q6 : Apakah Dinas melakukan sosialisasi/seminar kepada perusahaan maupun
masyarakat?
I2.2 : tentunya kita selaku perantara bisa dibilang dari pemerintah daerah ke tiap-
tiap desa, kami selalu memberian sosoialisasi yang rutin dilakukakn kepada
masyarakat terutama kepada masyarakat pesisir seperti lontar, wargasara,
alang-alang kita selalu membrikan sosialisasi berupa arahan maupun
pelatihan
3. Wujud Perilaku (Performance)
a. Peran
Q8 : Apa peran dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten?
I2.2 : yang mengurus semua mengenai pertabangan mas. Yang ada di provinsi
banten.
Q9 : apakah masyarakat tau siapa yang berperan dalam mengurus pertambangan
ini?
I2.2 : saya rasa pasti ada yang tau, kalo beberapa tidak ada yang tau wajar saja kan
manusia tidak semuanya cerdas ada saja yang kurang pemahamannya dan
terserah lah ga peduli gituh.
b. Kordinasi
Q11 : apakah ada koordinasi dari pemerintah provinsi dengan kecamatan?
I2.2 : sesekali ada dari dinas kabupaten melakukan kunjungan maupun sosialisai ke
kecamatan sini karena kan kita biasanya ada sosialisasi ketiap-tiap desa untuk
memberikan arahan ataupun penyuluhan, kadang-kadang juga ada pihak
perusahaan maon-main ksini ngobrolin keadaan pertambangannya
bagaimana
4. Penilaian dan
a. Hasil
Q13 : seperti apa hasil yang di rasakan oleh masyarakat ?
I2.2 : saya rasa hasil yang didapat dari pertambangan di Kecamatan Tirtayasa ini
khususnya oleh masyarakat pesisir sangat kurang baik terbukti dengan sering
dilakukanya aksi-aksi oleh masyarakat di Desa Lontar meminta pemerintah
Kabupaten untuk memberhentikan pengambilan pasir tersebut
a. Dampak
Q15 : Apa dampak yang di terima oleh masyarakat ?
I2.2 : kalau ngomongin dampak ada dua ada yang negatif ada yang positif, kita
ngomongin yang positif dulu pasti dari beberapa masyarakat ada yang
mengambil keuntungan dari dampak pertambangan tersebut baik itu
pekerjaannya, bisa saja jualan makanan karena saya yakin pasti rame dan
sebagainya. Kalau yang negatif, tentusaja kalau pertambangan tidak jauh dari
kerusakan lingkungan, folusi dan sebagainya jadi alasan.
Sanksi
b. Bentuk sanksi
Q16 : Sanksi apa yang akan diberikan kepada perusahan yang melanggar aturan ?
I2.2 : kalau itu saya tidak tau mas.
Q : apakah tanggapan anda terhadap peran Dinas pertambangan dan energi
provinsi banten ?
I2.2 : Dinas pertambangan dan energi Provinsi Banten saya rasa bekerja dengan
baik, namun perlu di tingkatkan lagi dalam semua aspek.
Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : Pak Madjana
Usia/Umur : 60an
Jabatan : Petani Rumput laut
Hari/ Waktu : Selasa/ 1 agutus 2017
Q : apakah masyarakat ikut dilibatkan daalam bekerja oleh perusahaan penambang
I : Dari awal ada pertambangan belum ada yang nawarin saya buat kerja di pertambangan saya mending nanam rumput laut aja.
Q : apakah setelah adanya lokasi pertambangan ini mengubah kehidupan ekonomi masyarakat ?
I : Tidak tau saya mah kang, saya dari dulu tetep saja nanen rumput laut belum pernah kerja di pertambangan.
Q : apakah ada bantuan dari pemerintah ataupun perusahaan ?
I : gak ada mas, saya sudah 19 tahun jadi petani rumput laut tidak ada bantuan yang saya terima. Mungkin yang lain mah ada kali soalnya sudah sering ada pendataan dari perusahaan dari Desa tapi blm ada yang gol ke saya mah. Mungkin keluarga-keluarga dekatnya saja yang dapet mah
Q : apakah anda pernah bekerja di pertambangan ?
I : tidak tau sayah mah kang, saya dari dulu tetep nanam rumput laut saja
Q : apakah masyarakat tau pemerintah yang mana yang mengeola pertambangan pasr yang ada di Kecamatan Tirtayasa?
I : pemerintah kabupaten dulu mah kalo sekarang mah ga tahu pemerintah yang mana
Q : apakah ada perbedaan dulu sama sekarang setelah adanya lokasi pertambangan ?
I : sangat sulit de, bapak dari bujang kerja sebagai petani rumput laut ga pernah merasa kekurangan. Sekarangmah boro-boro buat ngeroko aja mau, susah mau nanamnya juga bagaimana kondisi ainya juga kaya gitu keruh. Bantuan bapak mh belum pernah dapat sekalinya ada pun palin oreng-orang yang dekat denga yang berkuasa saja
Q : bagaimana kondisi kehidupan masyarakat sekarang setelah adanya pertambangan ini ?
I : sekarang mah sedikit ga kaya dulu bisa bikin 300 ikat rumput laut, percuma naro banyak-banyak ngabisin modal doang karna kondisi air nya yang tidak nentu ditambah keruh, itu sangat berpengaruh sama pertumbuhan rumputnya normalnya 2 bulan lebih sekaraang bisa 3 bulanan.
I
Q
Kesimpulan
1. Harapan (Expectation) a. Tujuan
Q1 : Apa tujuan yang melatarbelakangi
diberikannya rekomendasi perizinan
pertambangan?
I1 :
Q2 : Apa yang ingin dicapai dengan
diharuskannya perusahaan penambang
membuat rekomendasi perizinan ?
b. Sasaran
Q3 : Tindakan apa saja yang harus
dilakukan untuk mencapai sasaran?
2. Norma (Norm) a. Peraturan
Q4 : apakah ada peraturan mengenai
rekomendasi perizinan pertambangan
pasir?
Q5 : Apakah dalam hal ini ada kebijakan
dari Pemerintah Daerah maupun Dinas
yang mengatur ?
b. Sosialisasi
Q6 : Apakah Dinas melakukan sosialisasi
kepada perusahaan maupun masyarakat?
3. Wujud Perilaku (Performance) a. Peran
Q10
b. Strategi
Q11 : bagaimana strategi yang dilakukan dalam pemberian rekomendasi perizinan pertambangan?
c. Kordinasi
Q12 : bagaimana kordinasi antara bagian
dalam satu SKPD yang terkait?
Q12 : Adakah kordinasi dari DISTAMBEN
dengan SKPD lain? Dan seperti apa
kordinasi tersebut?
4. Penilaian dan a. Hasil
Q13 : apakah ada sistem penilaian dari
Dinas kepada perusahaan penambang
untuk mecapai hasil yang baik?
b. Dampak
Q14 : apakah dengan adanya keterlibatan dari Dinas memberikan dampak yang positif
Sanksi
c. Bentuk sanksi
Q15 : sanksi apa yang akan diberikan kepada perusahan yang melanggar aturan ?
d. Mekanisme pemberian sanksi
Q16 : siapa saja yang berhak memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan?
Q17 :bagaimana sistem pemberian sanksi tersebut ?
Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : Aji Wijaya
Usia/Umur : 28
Jabatan : Staff Bagian Pengawasan Mineral dan Batubara (Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten)
Hari/ Waktu : Rabu 31 Mei 2017
1. Harapan
a. Tujuan
Q1 : Apa tujuan yang melatarbelakangi diberikannya rekomendasi perizinan
pertambangan?
I1.3 : sudah pasti a dengan adanya surat izin yang di keluarkan oleh dinas berarti
wilayah tersebut sudah sah untuk di eksploitasi oleh penambang. Lagi pula
izin tersebut dikeluakan nya tidak sembarangan a ada berbagai tahapan dan
persyaratan yang harus di lalui oleh perusahaan tembusannya juga oleh
gubernur loh sekarang mah. Tidak sembarang juga kami memberikan itu
karena perlu ada peninjauan khusus dari instansi kita dan instansi terkait
supaya tidak ada pihak yang merasa di rugikan.
2. Norma (Norm)
a. Peraturan
Q4 : apakah ada peraturan mengenai rekomendasi perizinan pertambangan pasir?
I1.3 : Kalo undang- undang sendiri ada yaitu UU no 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23
tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara dan untuk bagaimana cara memperoleh wilayah pertambangan itu
ada di Peraturan Mentri No 12 tahun 2011, Tentang Tata cara Pendapatan
Wilayah Usaha pertambangan dan sisitem Informasi Wilayah petambangan
Mineral dan Batubara
Q5 : Apakah dalam hal ini ada kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Dinas
yang mengatur ?
I1.3 : Perda pertambanga katanya masih dalam proses pengkajian, namun gak tau
pasti kapan beresnya.
b. Sosialisasi
Q6 : Apakah Dinas melakukan sosialisasi/seminar kepada perusahaan maupun
masyarakat?
I1.3 : tentu saja ada mas kan tiap-tiap bagian ada tugasnya masing-masing, siapa
yang mengawas siapa yang mngkaji dan tentunya buat sosialisasi juga.
Q7 : Kapan saja kegiatan solialisasi/seminar itu dilakukan ?
I1.3 : kurang tau juga tanya aja ke bagian pengawasan atau bagian lainnya saya tidak
melakukan hal iti.
3. Wujud Perilaku (Performance)
a. Peran
Q8 : Apa peran dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten?
I1.3 : peran kita adalah kontroling atau mengawasi di bagia lapangan, jadi kita ada
staff khusus untuk terjun ke lapangan untuk mengkaji dan membuat laporan
hasil lapangan kemudian di laporkan kepada kepala pengawanan daan
pengendalian. Jadi kita tau semua kondisi di lapangan itu seperti apa kalau
misalkan kondisi di lapangan belum siap ya kita ga bisa mengizinkan untuk
melanjutkan ke tahap berikutnya.
Q9 : apakah dinas selalu melakukan pengawasan langsung kelapangan ?
I1.3 : kami tidak selalu rutin melakukan pengawasan ada waktuwaktu tertentu untuk
mengawasi misalkan pada smester pertama, persetiap perusahaan akan
naiktinggkat itu wajib untuk di awasi selebihnya prusahaan embuat laporan
rutin kepada dinas terkait laporan keuangan, alat, laporan pendapatan dan
lainnya. dari situ kita dapat melihat perusahaan mana yang rajin membuat
laporan sehingga kita bisa menilai.
b. Kordinasi
Q12 : Adakah kordinasi dari DISTAMBEN dengan SKPD lain? Dan seperti apa
kordinasi tersebut?
I1.3 : ada mas terutama dengan DPMPTSP selaku dinas yang berwenang untuk
mengeluarkain izin pertambangan. Kita hanya memberikan rekomendasi
perizinan pertambangan perusahaan kapeda DPMPTSP yang mengeluarkan
surat izinya DPMPTSP.
4. Penilaian dan
a. Hasil
Q13 : seperti apa hasil yang di ingnkan oleh Dinas terhadap perizinan tersebut?
I1.3 : kita semua tentunya menginginkan hasil yang baik bagi semua pihak dari
pertambangan ini, seperti bagi pemerintah adanya pemasukan buat daerah,
pengoptimalisasian sumber daya alam yang ada, bagi perusahaan adanya
keuntungan yang didapat dan bagi masyarakat sebagi tempat untuk bekkerja.
Sanksi
a. Bentuk sanksi
Q16 : Sanksi apa yang akan diberikan kepada perusahan yang melanggar aturan ?
I1.3 : kami disini tidak berhak untuk memberikan sanksi dan bukan bagian kami
juga, bisa saja dinas lain seperti kepolisian tapi mungkin bukan hal perizinan.
BLH bis memberikan sanksi kepada perusahaan apabila pertambangan
tersebut merusak alam sekitar BLH pun punya aturan nya sendiri untuk
memberikan sanksi tersebut.. BLH bisa saja melaporkan kepada kita bahwa
perusaan tersebut melanggar aturan sehingga kita bisa menindaklanjuti
masalah tersebut kemudian kita membuat surat rekomendasi untuk
melakukan pemberhentian sementara, pemberhentian melakukan eksplorasi
bahkan pencabutan izin.
Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : Pak Jeni
Usia/Umur : 59
Jabatan : Nelayan Tambak di Desa Lontar Kec Tirtayasa
Hari/ Waktu : Rabu 31 Mei 2017
Q : Apakah masyarakat tau apa tujuan dari adanya pertambangan pasir di daerah nya?
I : kurang tau yah, supaya tidak bisa di demo sama warga kayanya, dulu mah pas awal-awal saya pernah ikut menambang semalaman dari magrib pulang subuh, dibagi per RT satu malam besoknya lagi satu malam RT lain itu juga saya pernah sekali ga ada lagi sampe sekarang.
Q : Apakah ada kesepakatan yang di buat antara masyarakat dengan perusahaan penambang?
I : saya tidak tahu peraturan pertambanga mah mas.
Q : seperti apa hasil yang di inginkan oleh masyarakat terhadap pertambangan ini ?
I : yang kami harapkan dari pertambangan ini tidak menggangu pekerjaan kami dan merusak wilayah ini, buktinya dengan adanya pertambangan ini sudah banyak warga yang tidak melaut lagi karena hasil yang didapat sangat sedikit
Q : Dengan adanya lokasi pertambangan ini apakah berdampak kepada kehidupan masyarakat?
I : kabanyakan warga kita kerjanya sebagai nelayan dulu setiap hari warga pergi melaut dan juga sebagian besar berbudidaya rumput laut banyak dipinggiran sini di jadikan tempat menjemur rumputnya, sekarang mh jarang sekali mas melihat yang kaya gitu-gitu malahan pemuda sekarangmah malah pergi kerja ke jauh. Dulu pernah kita ikut kerja/dilibatkan lah dalam proses pengambilan pasir sama PT sinar serang kalau ga salah mh kita mulai bekerja dr jam 6 sore samai jam 6 pagi, kita kerja bergiliran di bagi sesuai dengan RT masing-masing, kita dapat uang seratus ribu lebih.
Q : Sanksi apa yang akan diberikan kepada perusahan yang melanggar aturan ?
I : sudah lama hampir 3 atau 5 bulan terahir sebelum puasa pertambangan ini tidak beroprasi saya tidak tau alasannya apa cuma yang saya dengar katanya lurah( Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa) yang nyuruh berheti dulu kabarnyamah gitu mas, tapi saya juga tidak tau persis.
Q : apakah masyarakat tau siapa yang megelola pertambangan ?
I : oleh kabupaten yah mas, setau saya dulu mah oleh kabupaten karena kebanyakan yang saya dengar itu dari kabupaten.
I Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : Hj. Djubaedah
Usia/Umur : 28
Jabatan : (Manajer CV Bela Bangsa Kab Serang ( Kwasa Non-Pertambangan)
Hari/ Waktu : Rabu 31 Mei 2017
1. Harapan
a. Tujuan
Q : Apa tujuan diberikannya rekomendasi perizinan pertambangan?
I : roh dari berjalannya sebuah perusahaan apalagi sekalanya besar adalah sebuah
izin dari pemerintah, tanpa izin dari pemerintah tertinggi ini tidak akan bisa
berjalan. Kenapa perusahaan ini tidak dapat restu bisa dikatakan karen tidak
memenuhi sayarat, syaratnya apa misalkan grade nya harus di atas berapa,
kemampuan finansialnya harus sebesar apa mampuh ga perusahaan harus
menampung semua itu.
Q : Apa peran dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten sangat
penting?
I : sangat penting mas, ibaratnya Dinas Pertambangan adalah wadahnya yang
menaungi segala urusan mengenai pertambangan ber tanggung jawab atas
semua masalah lah intinya mah. Sangat baik saya rasa, apalagi sekarang tidak
ribet kaya dulu lama nunggunya lebih terbuka dan transparan. Kalau dulu mah
kan yang ngelola kabupaten terus di lanjutkan ke provinsi sekarang mah ngga
langsung oleh dinas Provinsi
Q : Seperi apa kelemahan sistem kerja yang di lakukan oleh dinas ?
I : jaman sekarang untuk kerjasama dengan orang pemerintaahan kalo kita sedikit
koneksi mah sangat sulit mas, apalagi dengan modal
Q18 : biasanya perusahaan memberikan bantuan berupa apa ?
I : biasanya standarnya dana CSR itu kurang lebih 150.000 ditambah bantuan
berupa beasiswa dan kebutuhan masyarakat sekitar itu juga kita
pertimbangkan lagi dengan terperinci jangan sampai kita yang harusnya
untung malah nombok mas
Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : Moch. Pendi
Usia/Umur : 51
Jabatan : Kaur Perencanaan dan Pelaporan Desa Alang-alang
Hari/ Waktu : Kamis 13 juli 2017
1. Harapan
a. Tujuan
Q : Apa masyarakat tau apa tujuan dari diberikannya rekomendasi perizinan
pertambangan?
I2.4 : kurang tau itu mah a, masalah tau engganya itu tergantung masyarakatnya
sendiri.
Q : Apa yang diingin kan oleh masyarakat terkait pertambangan pasir laut ini?
I2.4 : pertambangan yang ada disini maunya mah di tutup bagaimana pun juga
adanya pertambangan tersebut malah meperburuk keadaan masyarakat
sekitar pesisir karena sebagian besar menggantungkan hidupnya sebagai
nelaian dan petani rumput laut itu turun temurun dari dulu, mulai sekaranga
aja banyak yang nyari kerja ke jakarta jadi buruh kerja pabrik paling yang
sepuhnya aja yang bertahan di sini mah.
b. Sasaran
Q3 : Tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran?
I2.4 : semua pihak dilibatkan untuk berunding, mengawasi dan mengontrol jalannya
pertambangan. Selain itu juga masyarakat harus di libatakan bekerja,
penggantian dana yang harus di sesuaikan dengan dampak yang diterima
sehingga masyarakat merasa tidak rugi-rugi amat lah.
2. Norma (Norm)
a. Peraturan
Q : apakah masyarakat tau mengenai peraturan pertambangan bagaimana?
I2.4 : untuk peraturannya mah saya rasa tau, tapi kan masyarakat bisa apa palingan
demo-demo kaya gitu mending di denger kalau engga dapet capenya doang.
b. Sosialisasi
Q : Apakah Dinas melakukan sosialisasi/seminar kepada perusahaan maupun
masyarakat?
I2.4 : tidak ada sosoialisasi dari dinas pertambangan de desa sinih mas, pas awal-
awal pernah ada tapi udah lama juga dan sampai sekarang tidak ada lagi.
Q : Kapan saja kegiatan solialisasi/seminar itu dilakukan ?
I2.4 : itu udah lama sekali mas.
3. Wujud Perilaku (Performance)
a. Peran
Q : Apakah peran dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dapat
dirasakan oleh masyarakat?
I2.4 : saya hampir 13 Tahun kerja di Desa di mulai dari Sekdes sampai sekarang
menjadi Kaur karena sudah capek menanggapi omongan masyarakt sama
LSM, menuntut supaya di berhentikan pertambangan ini karen merusak
ekosistem laut dan akses jalan yang rusak. Baik Pemerintah kabupaten
maupun provinsi saya rasa keduanya sama tidak melihat kondisi daerah kami
seperti ini, terbaru jalan di depan yang beton itu bukan bantuan dari
pemerintah daerah melainkan bantuan dari pemerintah pusat.
Q : apakah dinas pertambangan dan energi melakukan pengawaan langsung ke
lapangan ?
I2.4 : saya rasa belum pernah ada dari dinas pertambangan yang turun langsung ke
sini untuk mengawasi ataupun mengontrol jalannya pertambangan yang ada
disini.
b. Koordinasi
Q : apakaha ada koordinasi dari dinas terkait dengan desa?
I2.4 :: tidak ada koordinasi antara pemerintah daerah dengan pihak desa, kami selaku
pihak desa merasa di kambing hitamkan oleh pemerintah, masyarakat taunya
kami itu dilibatkan dalam pertambangan ini tapi nyatanya tidak terlebihlagi
masyarakat selau di pengaruhi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab
bahwasanya desa ikut dilibatkan dalam hal ini padahal mah boro-boro, sering
sekali masyarakat berdemo di kantor Desa sedangkan koordinasi dari atas tidak
ada bagaimana kami harus menjawab tuntutan masyarakat.
4. Penilaian dan
a. Hasil
Q : seperti apa hasil yang di rasakan oleh masyarakat ?
I2.4 : sejak 2003 semenjak pertambangan pasir di buka di daerah pesisir ini saya
rasa tidak ada hasil baik yang dirasa oleh masyarakat yang di berikan oleh
Dinas Pertambangan, dari yang awalnya oleh Pemerintah Kabupaten sampai
sekarang Provinsi tidak ada bantuan yang sifatnya terusmenerus. Malahan
kami dari desa selalu di jadikan kaya semacam orang yang harus bertanggung
jawab dengan semua itu padahal kami dari desa tidak tau apa-apa bahkan
kami tidak dilibatkan dalam hal pertambangan ini, terkecuali untuk
pembuatan Analisis dampak lingkungan (AMDAL) kami dari desa diminta
perwakilan. Yang terbaru saja pada tahun 2015 yah kalo ga salah desa kami
menyumbang PAD kepada pemerintah kurang lebih 16 M, tetntunya wajar
jika dari uang sebesar itu kita meminta sesuatu untuk masyarakat kami ini
faktanya uang dana desa juga sulit untuk keluar dan ada satu jalan sepanjang
5 Km yang di beton itupun hasil dari marah-marah kami denga DPRD
kabupaten untuk memperbaiki jalan, alhamdulillah itu berhasil walaupun
batua itu datangnya dari pemerintah pusat bukan daerah.
a. Dampak
Q : Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pertambangan ?
I2.4 : kalau ngomongin dampak mas, pastinya ada buktinya tadi saja akses jalan
dulu mah mobil-mobil bermuatan besar jarang masuk sini paling mobil kecil
doang, sekarang mah hampir tiap hari bolak-balik, mana akses kesini jalannya
kecil di hajar sama mobil muatran besar atu ambles. Bahkan bukan Cuma itu
saja loh, masyarakat yang punya tambak pun ikut-ikutna dijadiin tambang
pasir ga punya izin lagi masalahnya.
Sanksi
b. Bentuk sanksi
Q : Sanksi apa yang akan diberikan kepada perusahan yang melanggar aturan ?
I2.4 : saya kurang tau untuk hal itu mas, menurut pengalaman mah paling
pemberhentian saja belum ada yang sampai ke meja persidangan.
c. Mekanisme pemberian sanksi
Q : sejauh ini apakah anda sudah mendengan apakah ada perusahaan yang terkena
sanksi ?
I2.4 : saya belum pernah dengan, untuk pemberhentian ini menurut informasi
karena kasus reklamasi yang berada di jakarta. Karena sebagian besar pasir
dikirim dari kita, di jakarta manamunkin ada kalaupun ada mana cukup.
Q : apakah tanggapan anda terhadap peran Dinas pertambangan dan energi
provinsi banten ?
I2.4 : dinas pertambangan dan energi harus meningaktkan pengawasannya, harus
lebih memperhatikan masyarakat kecil di bawahnya, libatkan masyarakat,
mahasisiwa dalam pelaksaanaan pengelolaannya juga mas.
Q : bagaimana kondisi masyarakat di di desa ini ?
I2.4 : di daerah kami kebanyakan masyarakat nya bekerja sebagai pencari ikan di laut atau nelayan. Untuk jensinya nelayan tersebut terbagi menjadi kedalam tiga jenis, yaitu nelayan tangkap, nelayan tambak, dan nelayan budidaya rumput laut. sebenarnya Kecamatan Tirtayasa memiliki banyak potensi untuk dikembangkan yaitu adanya tambak ikan, rumput laut, tempat wisata umum, dan memiliki Tempat Pelelangan Ikan sebagai sarana jual beli ikan para nelayan tangkap.
Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : Nurul Ulfan
Usia/Umur : 26
Jabatan : Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forn Kebangkitan Petani dan Nelayan/FKPN Kecamatan Tirtayasa
Hari/ Waktu : Selasa 30 Mei 2017
Q : Apa tujuan yang yang di harapkan pemrintah dapat di terima oleh masyarakat?
I : tidak ada kang, saya rasa yang di terima masyarakat adalah makin sulit masyarakat untuk melaut, dan sebagainya. Kita bisa liat akses jalan menuju sini rusaknya sangat parah kondisi laut semakin hari semakin keruh cuaca nya panas gersang
Q : Apa yang ingin dicapai dengan diharuskannya perusahaan penambang membuat rekomendasi perizinan ?
I1 mungkin pemerintah ingin meningkatkan pendapatan daerah, tapi harus kita pahami dimanapun mau di Banten mau di Kalimantan yang namanya pertambangan mh pasti ngerusak lingkungan. Jadi dibutuhkan kerjasama yang baik dari pemerintah perusahaan dengan masyarakat nya juga.
a. Sasaran
Q : apakah ini menurut anda tepat sasaran ?
I : menurut saya tidak
Q : Apa peran dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten?
I : saya rasa pasti ada politik uang ataupun sogokan yang dilakukan oleh perusahaan kepada Dinas, kita tidak tau apakah isi dari dokumen tersebut benar atau tidaknya kan. Contohnya gini saja mas, misalkan dalam berkasnya tertulis sekian tapi dalam fakta dilapangan nya ga ada tapi perusahaan sudah dalam tanda kutif sudah main belakang katakan lah kemudian berkas tersebut di ceklis bagus ataupun diloloskan lah kan kita tidak tau
Q : bagaimana keadaan pertambanga di kecamatan tirtayasa ?
I : di Kecamatan Tirtayasa khusunya di Desa Lontar yang kondisi pertambangannya bisa di bilang paling aktif masyarakat medapat bantuan berupa uang sebesar 100.000 dari perusahaan PT Sinar Serang, ini juga dana keluar tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang di janjikan oleh perusahaan yaitu sebesar 150.000
Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : Pak Fahruri
Usia/Umur : 51
Jabatan : Ketua POKMAWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) di Desa Lontar.
Hari/ Waktu : Kamis 13 juli 2017
Q : apakah masyarakat tau yang bertanggung jawab atau bertugas untuk mengelola pertambangan ini ?
I : mungkin saja masyarakat tidak tahu siapa yang diatas bertanggung jawab atas semua ini, toh jarang sekali ada bantaun ataupun sumbangan dar Dinas Pertambangan, sekalinya ada juga dari Dinas lain seperti Dinas Kelautan Kabupaten Serang dan Dinas PU
Q : apakah masyarakat ikut dilibatkan untuk mengawasi jalannya pertambangan pasir ini oleh pemerintah ?
I : kami ikut mengawasi bukan atas dasar suruhan dari dinas manapun, kami disini bekerja atas dasar mau kami sendiri, karena kami prihatin dengan kondisi wilayah dan masyarakat kami yang dirasa dari tahun ke tahun mengalami kemunduran.
Q : bagaiamana sikap perusahaan penambang terhadap kondisi alam sekarang ?
I : dengan keberadaanya pertambangan di Kecamatan Tirtayasa ini dirasa paling merusak dibandingkan dengan kegiatan eksploitasi dari sektor-sektor yang lainya, tentusaja ini merugikan masyarakat di sekitar sini mereka mah sudah beres bisa pergi nyari lokasi yang lain.
Q : bagaimana respon masyarakat terhadap pertambangan pasir ini ?
I : dari awal mulainya lokasi petambanga pasir di Desa Lontar ini mas, masyarakat semuanya menolak bahkan sering sekali masyarakat melakukan aksi-aksi di depan kantor pemerintah daerah, desa bahkan di kantor perusahaan tersebut menuntut supaya pertabangan tersebut tidak dibolehkan disini tapi nyatanya
gimana perusahaan tetap di berkan izin dan kita lihat sdampaknya kemasyarakat bagaimana bahkan sejauh ini tidak ada sanksi yang tegas yang diberikan oleh pemerintah, kami selaku masyarakat tidak di pedulikan oleh pemrintah mas
Q : bagaimana sikap pemerintah terhadap masyarakat terkait pertambangan pasir ini ?
I : bahwa Pemerintah dirasa tidak memihak kepada masyarakat, baik dari KOMNAS HAM, POLDA, Kementrian Perikanan dan Kelautan, dan Pemerintah Kabupaten Serang karena tetap memberikan izin meskipun masyarakat menolak dan meminta kepada Pemerintah Kabupaten Serang untuk mencabut izin tersebut
Q : Pertambangan pasir siapa saja yang ada di Kecamatan Tirtayasa ?
I : Selain penambangan pasir laut yang dilakukan oleh pihak swasta, di Kecamatan Tirtayasa Kususnya di Desa Lontar dan Desa Wargsara juga terdapat penambangan pasir darat yang dilakukan di pesisir-pesisir pantai oleh masyarakat sekitar. Dimana penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak ada yang memiliki izin usaha tambang dari Pemerintah Kabupaten Ser ang maupun Pemerintah Provinsi Banten
Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : Pak Marsyad
Usia/Umur : 51
Jabatan : Nelayan di Desa Lontar
Hari/ Waktu : Kamis 13 juli 2017
Q : apakah masyarakat tau mengenai peraturan pertambangan ?
I : tidak tahu mas.
Q : bagaimana kondisi masyarakat sekarang ?
I : semenjak adanya pertambangan pasir kami nyari ikan susah harus ke tengah sana kalau kapal kecil kanmana mungkin bisa kadang-kadang kita juga maksain aja kalau ga gitu mana ada penghasilan kitanya.
Q : apakah aa bantuan dari pemerintah maupun perusahaan ?
I : Dulu ada mas bantuan buat nelayan kaya jaring sama motor buat ngangkut ikan, tapi yang pegang yang ngelola pengepul ikan kita mah ada yang kebagian ada yang tidak termasuk sayah nda kebagian.
Q : apakah dengan adanya pertambangan memberikan keuntungan epada masyarakat ?
I : Jarang sekarang mah mas, seminggu paling dua kali juga jarang ngamburin solar doang mending kita dapet ikan capek mah iyah mana harus lebih jauh sekarang mah ga kaya dulu ikan nya juga sulit. Paling kerja serabutana aja kadang
Q : setelah adanya pertambangan apakah sulit mencari kerja ?
I : kuli bangunan kadang ikut narik sama orang.
Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : Resena
Usia/Umur : 28
Jabatan : Staff/kariawan CV. Dela Mandiri (Kwasa Pertambangan)
Provinsi Banten)
Hari/ Waktu : Rabu 31 Mei 2017
Q : Apa tujuan yang melatarbelakangi diberikannya rekomendasi perizinan
pertambangan?
I : sangat penting sekali mas, tanpa surat izin atau surat rekomendasi kami tidak
bisa apa-apa. Tentusaja untuk mendapatkan itu harus ada beberapa sayarat
ataupun kriteria yang harus dipenuhi sesuai dengan komoditi kita apa. Jadi,
dengan dibkeluarkannya izin dari pemerintah kita nih otomatis urusan
dilapangan urusan persyaratannya sudah beres dong urusan masyarakat
menolak ataupun unjuk rasa saya rasa di setiap lokasi pertambangan apa saja
di indonesia maupun di dunia pasti terjadi.
Q : apakah ada peraturan mengenai rekomendasi perizinan pertambangan pasir?
I : tentu saja ada a peraturan tentang pertambangan yang menjadi dasar hukumnya
Q : Apa peran dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten sangat
penting?
I : yang pasti sangat penting, dinas itu yang mengawsi dan mengelola
pertambangan yang kita kelola. Perannya bisa dikatakan sangat sentral lah,
misakan kalo kita tidak diizinkan untuk melakukan oprasi ya kita tidak bisa
sewenang-wenang turun langsung kelapangan kita bisa di blacklist oleh
pemerintah
Q : Adakah kordinasi dari DISTAMBEN dengan SKPD lain? Dan seperti apa
kordinasi tersebut?
I : tentu saja ada mas, kita berkoordinasi dengan semua pihak terkait itu saya rasa
sangat penting untuk terjalinnya kerjasama yang baik antara pemerintah
dengan perusahaan itu menjadikan hubungan yang baik, sama ke masyarakat
juga kaya gitu masyarakat ikut di libatkan bekerja juga malahan
Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : Sanah
Usia/Umur : 32
Jabatan : Masyarakat/Pedagang
Hari/ Waktu : Selasa/ 1 agutus 2017
Q : apakah ada bantuan dari pemerintah mauoun perusahaan penambang kepada masyarakat ?
I : dulu saya mendapat bantuan dari perusahaan sinar serang seratus ribu (Rp.100.000)/bulan, ada datanya mas dari perusahaan terus di bagikan kemasyarakat bentuknya semacam kupon gitu sampe antri banyak orang di depan kantornya itu
Q : apakah ada orang dari pemerintah yang turun langsung kelapangan untuk mengaasi jalannya pertambangan ?
I : tidak ada mas, yang saya tau pas awal-awal saja ada orang dari pemerintah kabupaten datang kesini melihat lokasi sini.
Q : Apakah pertambangan pasir di sisni masih berjalan ?
I : sudah lama mas tudaka ada kapal tongkang yang ngeruk pasir disina bahkan dari sebelum puasa sudah ga ada tapi kemaren kurang lebih sebulan lah ada 2 atau 3 kapal lagi yang ngambil pasir.
Q : apakah masyarakat tau peraturan apa yang mengurus mengenai pertambangan?
I : Ga tau sayah mah yah mas, saya mah taunya ada aja pertambangan ini embel-embelnya mah kurang tau
Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : Ucu Sumarna,SH
Usia/Umur : 51
Jabatan : Pelaksana (Kepala Seksi Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu-DPMPTSP Provinsi Banten)
Hari/ Waktu : Kamis 13 juli 2017
1. Harapan
a. Tujuan
Q1 : Apa tujuan yang melatarbelakangi diberikannya rekomendasi perizinan
pertambangan?
I2.1 : berdasarkan uu no 23 tahun 2014 tenteng pemerintahan daerah didalamnya
berisikan pertauran yang mana pemerintah pusat dan daerah provinsi
diwajibkan untuk mengelola salah satunya mengenai pertambangan yang kita
tau sebelumnya di atur oleh ranah kabupaten atau kota itu sendiri, tercantum
dalam Visi kita (PTSP) yaitu satu gerbang sejuta peluang, siapa saja berhak
berinvestasi di Provinsi Banten ini. Selain itu juga dengan prosedur yang
mudah dan pesyaratan yang sederhana ini menciptakan pelayanan yang prima
dan mempersingkat waktu pelayanan ini tidak mungkin mempermudah para
investor untuk melakukan perizinan. Tentusaja dengan itu bisa menambah
pendapatan bagi daerah kita dan juga hasinya untuk keperluan masyarakat
juga kan.
Q2 : Apa yang ingin dicapai dengan diharuskannya perusahaan penambang
membuat rekomendasi perizinan ?
I2.1 : tentusaja harapan yang ingin dicapai dari diharuskannya membuat izin
pertambangan yaitu keterbukaan/transfaransi dari perusahaan penambang
dan juga instansi terkait sehinnga menarik insvestor untuk berinvestasi di
provinsi Banten ini.
b. Sasaran
Q3 : Tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran?
I2.1 : keterbukaan dan tidak membeda-bedakan antara perusahaan satu engan yang
lainnya, dan lagi pula untuk perusahaan yang boleh bergabung harus
mempunyai anggaran/modal awal yang cukup besar.
2. Norma (Norm)
a. Peraturan
Q4 : apakah ada peraturan mengenai rekomendasi perizinan pertambangan pasir?
I2.1 : ada, undang-undang No 4 Tanun 2009 tentang pertambangan mineral dan
batubara bisa dilihat, semuanya seputar pertambangan ada disitu, kalau
DPMPTSP sendiri ada Perpres No 97 tentang penyelenggaraan terpadu satu
pintu itu yang dibuat oleh presiden terus adalagi UU No 25 tahun 2009
tentang pelayanan publik semua tercantum disana tentang pelayanan kita.
Q5 : Apakah dalam hal ini ada kebijakan dari Pemerintah Daerah maupun Dinas
yang mengatur ?
I2.1 : Terbaru ada kita membuat semacam terobosan baru tapi bukan ke arah
peraturan tapi lebih ke arah sistem saja kita sudah membuka yang namanya
e-PTSP jadi aplikasi ini kita bisa melakukan kegiatan pelaporan apa macam -
macam lainya bisa dengan online tapi ini wajib bagi semua perusahaan
maupun perseorangan
b. Sosialisasi
Q6 : Apakah Dinas melakukan sosialisasi/seminar kepada perusahaan maupun
masyarakat?
I2.1 : sosialisasi kepada masyarakat itu sangat penting loh mas, bukan hanya kepada
masyarakat kita selalu memberikan arah kepada perusaah yang mendaftar di
Dinas PTSP ini, kita selalu rewel memberikan saran anda harus gini tiak boleh
gini tujuannya pasti supaya bisnis yang dijalaninya berjalan lama tidak ada
kendala
Q7 : Kapan saja kegiatan solialisasi/seminar itu dilakukan ?
I2.1 : kesetiap seluruh pemohon izin tujuannya itu tadi supaya apa yang mereka
lakukan/kerjakan berjalan dengan waktu yang cukup lama.
3. Wujud Perilaku (Performance)
a. Peran
Q8 : Apa peran dari DPMPTSP Provinsi Banten?
I2.1 : peran kita disini bisa di sebut paling sentral, tugas kepala DPMPTSP
menandatangani semua perizinan yang di rekomendasikan oleh dinas teknis,
semisal pertambangan ini pemohon izin mengumpulkan berkas apa saja yang
dibutuhkan sebagai syarat permohonan di laporkan kepada Dinas
Pertambangan dan Energi kemudian ada tim dari yang mengkaji semua
laporan yang dibuat setelah itu baru dinas teknis membuatkan surat
rekomendasi perizinan kepada kami (DPMPTSP) kemudian kita tandatangani
sesuai dengan rekomendasi dari dinas teknis tersebut apakah layak ataupun
tidak untuk di tandatanga, setelah itu kita membuat surat balasannya
kemudian di sampaikan lagi kepada dinas teknis. “ pra dan pasca Izin
pertambangan keluar dari PTSP, semua urusan ataupun kegiatan
pertambangan adalah hak ataupun tugasnya Dinas Pertambangan dan Energi
baik itu dari pengawasan, pengendalian, pelaporan dan rekomendasi
perizinan itu sepenuhnya tugasnya Dinas Teknis. PTSP hanya
menandatangani dan meneluarkan surat izin yang di rekomendasikan oleh
Dinas teknis
Q9 : Seperi apa sistem kerja yang di lakukan oleh dinas ini?
I2.1 : kita ( DPMPTSP) mempunyai tugas yang sentral saya katakan sekalilagi
apabila tida ada tandatangan dari kami perusahaan tidak boleh menjalankan
usahanya. Namun tugas dan kewenangan kami sangat terbatas, kamsi disini
hanya menandatangani saja atas dasar rekomendasi. Urusan sebelum dan
sesudah di tandatangani surat perizinan tersebut adalah tugasnya dinas teknis
yang mengurus. Terkecuali dinas teknis merkomendasikan perusahaan
tersebut tidak berkelakuan sesuai dengan aturan untuk di cabut surat izinnya.
Q10 ; apakah ada kelebihan lain dari dinas ini?
I 2.1 : selain memberikan izin kami juga mempunyai hak untk mencabut surat
keputusan perizinan yang dibuta oleh kami tersebut atas dasar rekomendasi
dari dinas teknis, keputusan tersebut diambil karena dalam perakteknya
perusaahan tersebut tidak berkelakuan dengan baik ataupun tidak menaati
aturan
Q11 : Seperti apa strategi yang dilakukan dalam pemberian rekomendasi perizinan
pertambangan?
I : tidak ada strategi khusus dalam pemberian perizinan ini , kita bekerja sesuai
dengan aturan yang ada. Namun perkembangan jaman ini membawa kita ke
hal yang sangat praktis, tidak lama ini kami baru saja melauncingkan sebuah
terobosan terbaru didinas ini bahwa semua perizinan bisa di selesaikan
dengan cara online melalui ePTSP.
b. Kordinasi
Q11 : Seperti apa koordinasi antara bagian dalam satu SKPD yang terkait?
I2.1 : kita selalu berkoordinasi dengna dinas teknis terkait karena sudah saya
sampaikan di awal bahwa tanggung jawab sepnuhnya itu berada di Dinas
teknis bukan kita. Semisal ada kejadian yang tidak di inginkan kita tidak bisa
ikut campur.
Q12 : Adakah kordinasi dari DKPMPTSP dengan SKPD lain? Dan seperti apa
kordinasi tersebut?
I2.1 : kita berkoordinasi denga semua dinas tekinis yang terkait yang ada di provinsi
Banten ini. Kita selalu berkomunikasi dengan dinas teknis. Kita selalu
berkoordinasi dengan dinas teknis supaya bilamana terjadi hal-hal yang dapat
menggangu atau merusak bisa terdeteksi dari awal.
4. Penilaian dan
a. Hasil
Q13 : seperti apa hasil yang di ingnkan oleh Dinas terhadap perizinan tersebut?
I2.1 : karena sistem pemerintahan kita sekarang ini sudah terbuka kita berharap
dengan adanya lokasi pertambangan di wilayah pantai Kabupaten Serang ini
bisa menarik investor-investor dari luar Banten bahkan asin untuk
berinvestasi di Banten ini tujuannya satu untuk membangun perekonomian di
Banten, dua meningkatkan pendapatan Daerah sehingga dengan itu
masyarakat kita bisa lebih sejahtera.
Q14 : Bagaimana sistem penilaian dari Dinas kepada perusahaan penambang untuk
mecapai hasil yang baik?
I2.1 : harapan kita dalam pelayanan ini adalah memberikan pelayanan yang prima,
menyederhanakan persyaratan agar supaya mempercepet waktu dalam
pelayanan.
a. Dampak
Q15 : Apakah dengan adanya keterlibatan dari Dinas memberikan dampak yang
positif
I2.1 : kalo berbicara tentang pertambangan tentunya yang banyak dibicarakan
adalah dampak yang buruk yang di terima oleh masyarakatnya saja, namun
dibalik itu ada keuntungan yanh diterima semisal lapangan pekerjaan,
meningkatnya PAD kita sendiri dan menarik investor asing.
Sanksi
b. Bentuk sanksi
Q16 : Sanksi apa yang akan diberikan kepada perusahan yang melanggar aturan ?
I2.1 : kami mempunyai kewenangan untuk mencabut ataupu memberhentikan
peertambangan sebuah perusahaan selain itu juga kami berhak memberikan
semacam hadiah jika ada bantuan peralatan dari pemerintah pusat dengan
syarat apabila perusahaan tersebut rajin memberikan laporan perusahaanya
kepada dinas terkait paling sedikit 3 triwulan berturut-turut atau 18 bulan
terakhir.
c. Mekanisme pemberian sanksi
Q17 : Siapa saja yang berhak memberikan sanksi kepada perusahaan yang
melanggar aturan?
I2.1 : oh iya tugas kami selain memberikan perizinan kepada perusahaan
penambang kami bisa juga memberhentikan izin pertambangan tersebut atas
dasar dari rekomendasi dari Dinas pertambangan dan Energi dan tentunya
atas persetujuan dari gubernur dan mentri.
Q18 : Bagaimana sistem pemberian sanksi tersebut ?
I2.1 : dengan keluarnya surat keputusan yang di setujui oleh gubernur dan mentri
selain itu juga tadi yang saya sampaikan jika perusaahan berkelakuan tidak
baik dalam tanda kutif tidak menaati aturan sangat sulit untuk perusahaan
untuk mendapatkan perizinan selanjutnya bukan tidak mungkin juga kalau
perusahaan tersebut melanggarnya sangat kterlaluan bisa di berhentikan di
pertengahan jalan bahkan di kenakan denda bisa jadi.
Member Check
Transkrip Wawancara
Narasumber : Supriyadi, S.Ko., MM
Usia/Umur : 54
Jabatan : Direktur NGO Rumah Hijau
Hari/ Waktu : Selasa 30 Mei 2017
Q : Apa tujuan yang melatarbelakangi diberikannya rekomendasi perizinan pertambangan?
I1 : saya kira apa yang di rencanakan ataupun di buat oleh pemerintah memiliki tujuan yang baik mensejahterakan masyarakat, terlebih lagi mereka melakukan sesuatu didasarkan atas undang-undang ataupun dasar hukum dan sebagainya. Namun, yang menjadi permasalahan adalah sejauh mana praktek di lapangannya kebanyakan itu yang merusak alur rencana adalah orang dilapangan kita tidak bisa menyalahkan pemerintah yang mengizinkan namun kenyataan dilapangan amburadul dan kita juga tidak bisa menyalahkan orang dilapangan juga, berangkat dari sini harus ada yang perlu di tingkatkan apanya itu ya pengawasan dan kerjasama dari pemerintah dengan warga maupun desa sehingga tujuannya sesuai dengan apa yang di rencanakan,
Q : Apa yang ingin dicapai dengan diharuskannya perusahaan penambang
membuat rekomendasi perizinan ?
I : mungkin pemerintah ingin meningkatkan pendapatan daerah, tapi harus kita pahami dimanapun mau di Banten mau di Kalimantan yang namanya pertambangan mh pasti ngerusak lingkungan. Jadi dibutuhkan kerjasama yang baik dari pemerintah perusahaan dengan masyarakat nya juga.
Q : apakah ada peraturan mengenai rekomendasi perizinan pertambangan pasir?
I1 : sebelum perusahaan mauoun perseorangan mendapatkan izin pertambangan dari Dinas Pertambangan maka terlebih dahulu perusahan maupun perseorangan tersebutharus mendapatkan izin dari Badan Lingkunan Hidup yang berua AMDAL, seharusnya pemerintah harus bersikap tegas dan profesional jika perusahaan yang tidak memiliki izin AMDAL dari LH seperti yang tertuang dalam PP No 27 tahun 1999 tentang analisis dampa lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup
Q : Apakah Dinas melakukan sosialisasi/seminar kepada perusahaan maupun masyarakat?
I : sosialisasi sangat perlu di lakukan kepada masyarakat baik itu dari Dinas Trkait maupun dari Masyarakat, karena masyarakat bisa dikatakan awam jadi gampang untuk di propokasi. Karena sangat penting dilakukan sosialisasi supaya masyarakat paham pemerintah mengarahkannya kemana nih
Q : Seperti apa koordinasi antara bagian dalam satu SKPD yang terkait?
I1 : tentu saja untuk mencapai suatu yang sesuai dengan apa yang di harapkan oleh semua pihak perlu di lakukan kerja sama yang baik dengan semua stackholder yang terkait, pentingnya kerja sama dengan kalangan akademisi, Lembga Swadaya Masyarakat dan masyarakat di harapkan akan mempermudah pengawasan yang di lakukan oleh pemerintah agar komunikasi antar pemerintah swasta dengan masyarakat akab berjalan dengan baik.
Q : Sanksi apa yang akan diberikan kepada perusahan yang melanggar aturan ?
I : sebenarnya sanksi itu ada mas, perlu di ketahua saja bahwa dalam undang-undang lingkungan hidup atau AMDAL bagi perusahaan ataupun perorangan yang merusak lingkungan ataupun melanggar aturan tenantang lingkungan akan dikenakan denda minimal 3 M sampai 10 M atau minimal kurungan 3 sampai 10 Tahun
Q : Siapa saja yang berhak memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan?
I1 : sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada perusahaan yang berhenti karena didenda ataupun di penjarakan, mungkin saya pikir ini adalah titik lemah kebijakan daap pemerintah yang kurang tegas untuk menegakan aturan yang ada contohnya kebakaran hutan di klimantan sumatra yang hampir tiap tahun terjadi apa pemerintah memproses masalah tersebut, terlebih lagi Badan Lingkunan Hidup Daerah belum mempunyi Perda tentang pengaturan lingkungan hidup
Tabel
Matriks Wawancara Lapangan Setelah Di Reduksi
I
Q
Kesimpulan
1. Harapan (Expectation)
a. Tujuan
Q1 : Apa tujuan yang melatarbelakangi
diberikannya rekomendasi perizinan
pertambangan ?
I1.1 : disini kita mempunyai yang namanya
rumusan arah pelaksanaan program yang
tercantum dalam poin dua bisa dibaca sendiri
sama masnya yaitu terwujudnya peningkatan
sektor pertambangan dan energi dalam
penerimaan daerah dan penyerapan tenaga
kerja.
I1.2 : tentu saja ada mas, tujuan pemberian izin
ini agar perusahaan penambang memiliki
legalitas yang sah tentunya dengan adanya surat
izin yang kita buat memberikan kenyamanan
kepada perusahaan kepada kita juga kepada
masyarakat. Karena dalam persyaratanya juga
ada AMDAL, biaya pencadangan, bukti pajak
dan surat mengenai alamat kantornya juga ada.
Jadi dengan ini kita bisa lihat perusahaan mana
yang siap nih dengan modal segini dengan
Yang melatarbelakangi tujuan dari
rekomendasi perizinan pertambangan
oleh pemerintah daerah provinsi Banten
adalah salah satu bentuk dari berlakunya
UU No 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah. Swelain itu,
untuk terwujudnya peningkatan sektor
pertambangan dan energi dalam
penerimaan daerah, penyerapan tenaga
kerja, memanfaatkan potensi sektor
pertambangan dan menarik investor
asing. Selain itu juga sebagai tanda
legalitas kepada perusahaan penambang
sehingga bisa dikatakan layak ataupun
sah untuk melakukan kegiatan
penambangan, karena untuk
mendapatkan rekomendasi tersebut
sangat sulit harus ada persetujuan dari
Gubernur dan Mentri.
keuntungan seberapa gituh bisa jelasnya untuk
peryaratan bisa di baca di PP No 23 Tahun 2010.
I1.3 : sudah pasti a dengan adanya surat izin
yang di keluarkan oleh dinas berarti wilayah
tersebut sudah sah untuk di eksploitasi oleh
penambang. Lagi pula izin tersebut dikeluakan
nya tidak sembarangan a ada berbagai tahapan
dan persyaratan yang harus di lalui oleh
perusahaan tembusannya juga oleh gubernur loh
sekarang mah. Tidak sembarang juga kami
memberikan itu karena perlu ada peninjauan
khusus dari instansi kita dan instansi terkait
supaya tidak ada pihak yang merasa di rugikan.
I2.1 : berdasarkan uu no 23 tahun 2014 tenteng
pemerintahan daerah didalamnya berisikan
pertauran yang mana pemerintah pusat dan
daerah provinsi diwajibkan untuk mengelola
salah satunya mengenai pertambangan yang kita
tau sebelumnya di atur oleh ranah kabupaten
atau kota itu sendiri, tercantum dalam Visi kita
(PTSP) yaitu satu gerbang sejuta peluang, siapa
saja berhak berinvestasi di Provinsi Banten ini.
Selain itu juga dengan prosedur yang mudah dan
pesyaratan yang sederhana ini menciptakan
pelayanan yang prima dan mempersingkat
waktu pelayanan ini tidak mungkin
mempermudah para investor untuk melakukan
perizinan. Tentusaja dengan itu bisa menambah
pendapatan bagi daerah kita dan juga hasinya
untuk keperluan masyarakat juga kan.
Q2 : Apa yang ingin dicapai dengan
diharuskannya perusahaan penambang
membuat rekomendasi perizinan ?
I1.1 : kita disini berperan untuk
mengoptimalisasikan pemanfaatan potensi
daerah pertambangan dan juga menyediakan
lapangan pekerjaann juga.
I1.2 : tentu saja harapan yang kita inginkan
adalah tidak adanya pihak yang dirugikan, kita
tentusaja sudah tau disetiap wilayah
pertambangan tentu saja ada dampak yang
diterima oleh masyarakat baik itu kerusakan
lingkungan maupun hilangnya mata
penceharian warganya, namun disamping itu
juga kita harus mengambil sisi positifnya
bahwasanya dengan adanya pertambangan
tersebut bisa saja membuka lahan pekerjaan
yang baru bagi masyarakat juga meningkatnya
penghasilan pendapatan Daerah tersebut juga.
I2.1 : tentusaja harapan yang ingin dicapai dari
diharuskannya membuat izin pertambangan
yaitu keterbukaan/transfaransi dari perusahaan
penambang dan juga instansi terkait sehinnga
menarik insvestor untuk berinvestasi di provinsi
Banten ini.
Mengenai apa yang ingin dicapai dalam
dalam hal ini adalah pengoptimalisasan
pemanfaatan dalam sektor
pertambangan, menyidakan lapangan
pekerjaan. Menciptakan keterbukaan
antara pemerintah atau instansi terkait
dengan semua pihak yang terlibat.
Selian itu, dengan adanya rekomendasi
perizinan ini adalah untuk
meminimalisir dampak yaang akan
terjadi akibat dari pertambangan
tersebut.
a. Sasaran
Q3 : Tindakan apa saja yang harus dilakukan
untuk mencapai sasaran?
I1 : agar semuanya bisa tepat sasaran baik bagi
pemegang IUP maupun kepada masyarakat,
tentusaja harapan kita semua adalaha tepat
sasaran. Untuk itu kita perlu bekerja dengan
profesional tentunya dengan tugas dan
fungsinya masing-masing mengaji semua aspek
yang akan terlibat nantinya berusaha untuk
meminimalisir kerugian yang akan timbul
melibatkan semua stackholder terkait untuk
menggali informasi yang sewaktu-waktu akan
timbul.
I1.2 : sesuai dengan aturan adalah satu cara yang
penting untuk mencapai sasaran yang
diinginkan. Tentu saja semua pihak dan kita
selaku pemerintah tentunya agara supaya yang
kita rencanakan berjaan dengan baik tidak ada
pihak yang merasa dirinya di rugikan. Terjun
langsung kelapangan adalah salahastu cara agar
kita bisa memahami kondisi masyarakat
sehingga kita tidak salah saaran.
I2.1 : keterbukaan dan tidak membeda-bedakan
antara perusahaan satu dengan yang lainnya, dan
lagi pula untuk perusahaan yang boleh
bergabung harus mempunyai anggaran/modal
awal yang cukup besar.
Upaya untuk mencapai sasaran
dibuhkan kerja yang profesional dan
bekerja sesuai dengan tufoksi dan sesuai
dengan aturan masing-masing dari
instansi terkait. Terjun langsung
kelapangan untuk mengawasi adalah
salah satu cara untuk memahami kondisi
yang terjadi. Tentunya dibearengi
dengan keterbukaan dari pemerintah
dan tidak membeda-bedakan antar
perusahaan.
2. Norma (Norm)
a. Peraturan
Q4 : apakah ada peraturan mengenai
rekomendasi perizinan pertambangan pasir?
I1.1 : tentunya ada mas, bisa dilihat dari
Undang-undann Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, semuanya
bisa dilihat di situ sudah sangat jelas disini
menjelaskan semua terkait pertambangan asas,
tujuan, kewenangan dan lainya. Untuk
membahas mengenai tatacara rekomendasi
perizinan itu tertuang dalam PP No 23 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara. Bisa di
baca sendiri bagian tatacara perimntahan
perizinan
I1.2 : setelah keluarnyan UU No 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahaan Daerah, setelah itu
kewenangan berada di pemerintah Provinsi dan
Pusat. 0 sampai dengan 14 mil dari pinggir
pantai adalah kewenangan kami termasuk
mengenai pertambangan. Untuk peraturan yang
mengatur pertambangan ada UU no 4 Tahun
2009, setelah itu PP no 22 tahun 2010 Tentang
Wilayah Pertambangan ada juga PP No 23
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan
ada juga Permen ESDM terbaru.
Yang menjadi dasar hukum dari
rekomendasi perizinan dikeluarkan oleh
pemerintah provinsi banten adalah
berlakunya UU No 23 Tahun 2014
tentang pemerintahan daerah.
Sedangkan undang-undang yang
mengatur pertambangan adalah UU No
4 Tahun 2009 tentang pertambangan
mineral dan batubara. Dan yang
mengatur tentang tatacara pemberian
rekomendasi perizinan pertambangan
adalah PP No 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dan yang manjadi masalah adalah
pemerintah Provinsi Banten Belum
membpunyai Perda yang mengatur
Pertambangan dan Batubara setelah
sebelumnya ada Perda No 11 Tahun
2012 tentang pertambangan namun itu
sudah tidak berlaku lagi setelah
keluarnya UU No 23 Tahun 2014.
I1.3 : Kalo undang- undang sendiri ada yaitu UU
no 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor
23 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan
untuk bagaimana cara memperoleh wilayah
pertambangan itu ada di Peraturan Mentri No 12
tahun 2011, Tentang Tata cara Pendapatan
Wilayah Usaha pertambangan dan sisitem
Informasi Wilayah petambangan Mineral dan
Batubara
I2.1 : ada, undang-undang No 4 Tanun 2009
tentang pertambangan mineral dan batubara bisa
dilihat, semuanya seputar pertambangan ada
disitu, kalau DPMPTSP sendiri ada Perpres No
97 tentang penyelenggaraan terpadu satu pintu
itu yang dibuat oleh presiden terus adalagi UU
No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik
semua tercantum disana tentang pelayanan kita.
Q5 : Apakah dalam hal ini ada kebijakan dari
Pemerintah Daerah maupun Dinas yang
mengatur ?
I1 : ada mas, Perda No 11 tahun 2012 bisa
dilihat sendiri, tapi kayanya udah ga di pake lagi.
I1.2 :Sampai saat ini setelah UU no 23 tahun
2014 Tentang Pemerintahaan Daerah kita belum
mempunyai Perda Tentang Pertambangan untuk
terdahulu ada kalau ga salah Perda No 11 tahun
Sebalum berlakunya UU No 23 Tahun
2014 Provinsi Banten Mempunyai
Perda Tentang Pertambangan yaitu
Perda No 11 tahun 2012, namun Perda
tersebut sudah tidak berlaku lagi. Perda
terbaru sedang dalam tahap pembuatan.
2012 kalau ga salah tapi itu sudah tidak dipakai
lagi
I1.3 :Perda pertambanga katanya masih dalam
proses pengkajian, namun gak tau pasti kapan
beresnya.
a. Sosialisasi
Q6 : Apakah Dinas melakukan sosialisasi kepada
perusahaan maupun masyarakat?
I1 : ada mas, sosoialisasi harus sering dilakukan
kana sifatnya sangat penting. Kebanyakan
masyarakat kalau di buatkan iklan di media TV
bukan fokus ke iklannya malah ke acaranya,
dibuatkan berta di korang mana mungkin petani,
nelayan beli korang buat makan aja susah
kasarnya jadi salahsatu cara yang ampuh adalah
terjun langsung kelapangan dengan melakukan
sosialisasi masyarakat akan lebih mengerti I1.2 :
kita selalu
memberikan arahan dan tatacara penambangan
yang baik sepertia apa kepada perusahaan
pemoohon izin. Kemasyarakat kita tidak
melakukan itu.
I1.3 : tentu saja ada mas kan tiap-tiap bagian ada
tugasnya masing-masing, siapa yang mengawas
Sosoialisasi dirasa sangat penting oleh
pemerintah Provinsi Banten untuk
mendekatkan dirinya kepada
masyarakat, terjun langsung kelapangan
adalah salahsatu cara yang paling
efektiv dibanding cara lain. Selain itu
perusahaan penambang juga di berikan
arahan dan saran tentang bagaimana
melakuakan pertambangan yang baik
dan benar. Ada bagian khusus untuk
melakukan sosialisasi kepada
masyarakat. Namun hal tersebut tidak di
rasakan oleh masyarakat, masyarakat
menilai pemerintah jarang bahkan tidak
ada sama sekali memberikan sosialisasi
tentang pertambangan.
siapa yang mngkaji dan tentunya buat sosialisasi
juga.
I2.1 : sosialisasi kepada masyarakat itu sangat
penting loh mas, bukan hanya kepada
masyarakat kita selalu memberikan arah kepada
perusaah yang mendaftar di Dinas PTSP ini, kita
selalu rewel memberikan saran anda harus gini
tiak boleh gini tujuannya pasti supaya bisnis
yang dijalaninya berjalan lama tidak ada
kendala
3. Wujud Perilaku (Performance)
a. Peran
Q7 : Apa peran dari Dinas Pertambangan dan
Energi Provinsi Banten?
I1 : sesuai dengan tuposi Dinas Pertambangan
dan Energi selaku Dinas yang mengelola dan
melakukan pembanguanan di bidang
pertambangan dan energi bertanggung jawab
penuh atas semua keiatan yang terjadi pada
ranah pertambangan dan sebagainya untuk
mengawasi dan mengelola potensi
pertambangan yang berada di provinsi banten
ini agar supaya dalam proses perjalanan
pertambanganya berjalan denganbaik bisa
dikatakan juga sebagai pengontrol. Disini kami
mengkaji bagian wilayah mana yang cocok
untuk di jadikan wilayah industri,
pertambangan.
Dinas Pertambangan dan energi
provinsi banten bertugas untuk
mengelola dan mengawasi semua hal
yang berkaitan dengan pertambangan
mineral batubara. Ini adalah salahsatu
bentuk kepanjangan tangan dari
pemerintah pusat. Tugas DISTAMBEN
adalah memberikan rekomendasi
peerizinan pertambangan kepada
DPMPTSP selakuDinas yang
mengeluarkan surat izin untuk
melakukan pertambangan. Selain
memberikan rekomendasi perizinan
DISTAMBEN juga berhak untuk
meberikan rekomendasi pencabutan izin
bagi perusahaan yang tidak sesuai
dengan anturan.
I1.2 : dalam rekomendasi perizinan
pertambangan ini ada beberapa tahapan yang
harus di lewti yaitu tahapan dari WIUP menuju
IUP Eksplorasi disitu pihak perusahaan harus
memnyiapkan apa saja kebutuhan atau berkas
apa yang harus di lampirkan untuk naik ketiap
tahapannya kemudian berkas tersebut di berikan
kepada Kasi OP nah dari sini kita akan
melakukan pengkajian baik dalam hal berkas
maupun kondisi di lapangan. Pengawasan dan
pengendalian dilapangan ini lah kami dan
kawan-kawan bagian pengawasan terjun
kelapangan untuk mengontrol apakah sesuai
tidak dengan syarat yang harus di penuhi
kemudian kita kaji ulang apakah perusahaan
tersebut layak atau tidak untuk naik ketahapan
berikutnya, waktu dari awal sampai ke tahap OP
membutuhkan waktu 15 s/d 18 tahun di pecah
menjadi 5 tahun per tiap tahapannya.
I1.3 : peran kita adalah kontroling atau
mengawasi di bagia lapangan, jadi kita ada staff
khusus untuk terjun ke lapangan untuk mengkaji
dan membuat laporan hasil lapangan kemudian
di laporkan kepada kepala pengawanan daan
pengendalian. Jadi kita tau semua kondisi di
lapangan itu seperti apa kalau misalkan kondisi
di lapangan belum siap ya kita ga bisa
mengizinkan untuk melanjutkan ke tahap
berikutnya.
I2.1 : peran kita disini bisa di sebut paling
sentral, tugas kepala DPMPTSP
menandatangani semua perizinan yang di
rekomendasikan oleh dinas teknis, semisal
pertambangan ini pemohon izin mengumpulkan
berkas apa saja yang dibutuhkan sebagai syarat
permohonan di laporkan kepada Dinas
Pertambangan dan Energi kemudian ada tim
dari yang mengkaji semua laporan yang dibuat
setelah itu baru dinas teknis membuatkan surat
rekomendasi perizinan kepada kami
(DPMPTSP) kemudian kita tandatangani sesuai
dengan rekomendasi dari dinas teknis tersebut
apakah layak ataupun tidak untuk di tandatanga,
setelah itu kita membuat surat balasannya
kemudian di sampaikan lagi kepada dinas
teknis. “ pra dan pasca Izin pertambangan keluar
dari PTSP, semua urusan ataupun kegiatan
pertambangan adalah hak ataupun tugasnya
Dinas Pertambangan dan Energi baik itu dari
pengawasan, pengendalian, pelaporan dan
rekomendasi perizinan itu sepenuhnya tugasnya
Dinas Teknis. PTSP hanya menandatangani dan
meneluarkan surat izin yang di rekomendasikan
oleh Dinas teknis Dinas Pertambangan dan
Energi baik itu dari pengawasan, pengendalian,
pelaporan dan rekomendasi perizinan itu
sepenuhnya tugasnya Dinas Teknis.
Q8 : Apakah dinas melakukan pengawasan ? Dinas Pertambangan dan nergi
mempunyai wewenang untuk
I1.1 : pasti mas kita melakukan pengawasan dan
pengendalian tugas kita kan melakukan
pengendalian dan pengawasan.
I1.2 : tentu ada mas, kita selalu melakukan
pengawasan kelapangan disetiap perusahan
pemoohon sudah melakukan penyetoran syarat-
syarat kepada kami, kita ada tim khusus untuk
melakukan pengawasan kelapangan.
Pengawasan dilakukan pada saat akan
melakukan pengkajian di lapangan misalkan
pada tahap IUP Eksplorasi tim turun untuk
mengontrol apakah kondisi di lapangan sesuai
ga ataupun layak untuk mendapatkan izin
tersebut. Tidak ada, selebihnya perusahaanlah
yang melakukan pelaporan kepada kami, ada
beberapa jenis laporan yang di buat ada laporan
per bulan, per 3 bulan sekali, laporan per smester
dan laporan caturwulan.
I1.3 : kami tidak selalu rutin melakukan
pengawasan ada waktuwaktu tertentu untuk
mengawasi misalkan pada smester pertama,
persetiap perusahaan akan naiktinggkat itu
wajib untuk di awasi selebihnya prusahaan
embuat laporan rutin kepada dinas terkait
laporan keuangan, alat, laporan pendapatan dan
lainnya. dari situ kita dapat melihat perusahaan
mana yang rajin membuat laporan sehingga kita
bisa menilai.
mengawasi jalannya pertambangan, ada
beberapa jenis pengawasan yang
dilakukan oleh DISTAMBEN ada yang
sifatnya prngawasan untuk naik ketahap
selanjutnya dan ada yang sifatnya per
smester yang menjadi masalah
pengawasan tidak dilakukan rutin. Yang
bertugas untuk melakukan pengawasan
adalah KASI pengawasan dan
Pengendalian pertambangan. Namun
yang menjadi masalah masyarakat
menilai bahwa pengawasan yang
dilakukan oleh DISTAMBEN sangat
lemah.
I2.1 : kita ( DPMPTSP) mempunyai tugas yang
sentral saya katakan sekalilagi apabila tida ada
tandatangan dari kami perusahaan tidak boleh
menjalankan usahanya. Namun tugas dan
kewenangan kami sangat terbatas, kamsi disini
hanya menandatangani saja atas dasar
rekomendasi. Urusan sebelum dan sesudah di
tandatangani surat perizinan tersebut adalah
tugasnya dinas teknis yang mengurus.
Terkecuali dinas teknis merkomendasikan
perusahaan tersebut tidak berkelakuan sesuai
dengan aturan untuk di cabut surat izinnya
a. Koordinasi
Q9 : Adakah kordinasi dari DISTAMBEN
dengan SKPD lain? Dan seperti apa kordinasi
tersebut?
I1.1 : sejauh ini kita bekerja sesuai dengan apa
yang di instruksikan oleh atasan, kita selalu
bekerja sama dengan semua SKPD yang terkait
dengan pertmabangan ini. Kita tidak bisa
bekerja seenaknya kita saja ada aturan yang
harus di taati.
I1.2 : koordinasi itu sangat penting mas, kita
selalu saja memberikan informasi ataupun
masukan kepada dinas-dinas terkait di bawah
dan juga kepada perusahaan penambang agar
selalu memperhatikan kondisi di lingkungan
sekitar nya, apa saja yang di butuhkan
masyarakat coba untuk di bantu bahkan kalau
Dinas yang terkait dalam hal ini adalah
Dinas Pertambangan dan Energi selaku
dinas yang mengelola pertambangan
dengan Dinas penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu yang
berugas untuk mengeluarkan surat izin
pertambangan, koordinasi dilakukan
dengan baik karena di rasa sangat
penting dalam keberlanjutan
pertambangan di provinsi banten ini.
Yang menjadi masalah adalah
koordinasi pemerintah daerah dengan
pemerintah yang berdada di bawahnya
di rasa tidak ada. Ini membuktikan
bahwa koordinasi yang dilakukan oleh
pemerintah hanya di atas saja tidak
melibatkan pemerintahaan yang berdada
di bawahnya.
bisa tidak usah di minta harus ada inisiaif sendiri
agar kesan di mata masyarakat itu baik.
I1.3 : ada mas terutama dengan DPMPTSP
selaku dinas yang berwenang untuk
mengeluarkain izin pertambangan. Kita hanya
memberikan rekomendasi perizinan
pertambangan perusahaan kapeda DPMPTSP
yang mengeluarkan surat izinya DPMPTSP.
I2.1 : kita berkoordinasi denga semua dinas
tekinis yang terkait yang ada di provinsi Banten
ini. Kita selalu berkomunikasi dengan dinas
teknis. Kita selalu berkoordinasi dengan dinas
teknis supaya bilamana terjadi hal-hal yang
dapat menggangu atau merusak bisa terdeteksi
dari awal.
4. Penilaian dan
a. Hasil
Q10 : seperti apa hasil yang di ingnkan oleh
Dinas terhadap perizinan tersebut?
I1 : ketika kita berbicara dengan hasil apa yang
didapat dari pertambangan pasti semua berpikir
bahwasannya hasil yang di dapat adalah
pencemaran lingkungan kah, kerusakan lokasi
kah, hilangnya mata penceharian, polusi udara
semua yan di bicarakan pasti ke arah yang
jeleknya saja. Kita sadar terkadang dimana
semua lokasi pertambangan itu pasti terjadi hal-
hal yang saya sampaikan tadi, namun perlu di
Hasil yang ingin di dapat dari sektor
pertambangan ini adalah memenfaatkan
potensi di sektor pertambangan sebagai
salahsatu cara untuk meninhkatkan
Pendapatan Daerah, meningkatkan
perekonomian masyarakat juga menarik
investor untuk berinvestasi di Provinsi
Banten dalam sektor pertambangan.
Namun jika kita berbicara mengenai
pertambangan yang banyak di bicarakan
adalah kerusakan yang terjadi akibat
dari pertambangan tersebut seperti
lerusakan lingkungan dan pencemaran
lingkungan.
ketahui juga oleh saudara selain dampak negatif
tadi ada juga dampak positif yang di ambil dari
pertambangan tersebut yaitu meningkatkan
PAD, Pajak Daerah, bahkan bukan itu saja kami
selaku pengelola selalu bilang libatkan
masyarakat sekitar untuk bekerja.
I1.2 : tentu saja kita semua berharap dengan
adanya pertambangan pasir ini bisa mengangkat
pendapatan daerah juga membuka lahan
pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitar
lokasi pertambangan.
I1.3 : kita semua tentunya menginginkan hasil
yang baik bagi semua pihak dari pertambangan
ini, seperti bagi pemerintah adanya pemasukan
buat daerah, pengoptimalisasian sumber daya
alam yang ada, bagi perusahaan adanya
keuntungan yang didapat dan bagi masyarakat
sebagi tempat untuk bekkerja.
I2.1 : karena sistem pemerintahan kita sekarang
ini sudah terbuka kita berharap dengan adanya
lokasi pertambangan di wilayah pantai
Kabupaten Serang ini bisa menarik investor-
investor dari luar Banten bahkan asin untuk
berinvestasi di Banten ini tujuannya satu untuk
membangun perekonomian di Banten, dua
meningkatkan pendapatan Daerah sehingga
dengan itu masyarakat kita bisa lebih sejahtera.
a. Dampak
Q11 : Apakah dengan adanya rekomendasi
perizinan dari Dinas memberikan dampak yang
positif bagi kehidupan masyarakat ?
I1 : seperti yang saya sudah sampaikan tadi
ketika kita berbicara dengan dampak apa yang
didapat dari pertambangan pasti semua berpikir
bahwasannya hasil yang di dapat adalah
pencemaran lingkungan lah, kerusakan lokasi
lah, hilangnya mata penceharian, polusi udara
semua yan di bicarakan pasti ke arah yang
jeleknya saja. Namun kita sebagai akademisi
harus bisa menyukapi hal tersebut.
I1.2 : tentunya ada mas, siapa yang mengelola
pertambangan kalau bukan dinas ini, dimana -
mana lokasi pertambangan tidak ada yang tidak
di demo sama masyarakatnya, kita hanya bisa
meminimalisir kejadian itu saja kalau untuk
menghilangkan rasanya sangat sulit.
I2.1 : kalo berbicara tentang pertambangan
tentunya yang banyak dibicarakan adalah
dampak yang buruk yang di terima oleh
masyarakatnya saja, namun dibalik itu ada
keuntungan yanh diterima semisal lapangan
pekerjaan, meningkatnya PAD kita sendiri dan
menarik investor asing.
Berbicara mengenai dampak dari
pertambangan pasir sangat banyak
dampak yang diterima oleh masyarakat
terutama bagi mereka yang
menggantungkan hidupnya kepada hasil
laut. salah satunya adalah kerusakan
lingkungan, tercemarnya air laut yang
mengakibatkan punahnya ekosistem
ikan, selain itu menutup mata
penceharian masyarakat pesisir
terutama bagi mereka yang
menggantungkan dirinya kepada hasil
laut. masyarakat bukannya tidak
menolak keberadaan pertambangan
tersebut, sudah beberapa kali
masyarakat melakukan aksi supaya
pemerintah mencabut izin
pertambangan tersebut.tanpa
meningalkan dampak positif yang
diterima seperti meningkatkan PAD dan
meningkatkan perekonomian
masyarakat.
Sanksi
a. Bentuk sanksi
Q12 : sanksi apa yang akan diberikan kepada
perusahan yang melanggar aturan ?
I1 : kami disini tidak berhak untuk memberikan
sanksi kepada perusaan penambang, tetapi kami
disini tugasnya memberikan rekomendasi
kepada DPMPTSP untuk supaya
menandatangani surat ajuan rekomendasi
pemberhentian izin pertambangan bagi
penambang yang nakal, misalkan penambang
tersebut menyalahi aturan apa kami cantumkan
di surat tersebut dan untuk sejauh ini untuk
sanksi yang diberikan hanya pemberhentian dan
pencabutan.
I1.2 : kami akan memberikan surat rekomendasi
kepada DPMPTSP untuk supaya membuat surat
pemberhentian bahkan pencabutan izin.
I1.3 : kami disini tidak berhak untuk
memberikan sanksi dan bukan bagian kami
juga, bisa saja dinas lain seperti kepolisian tapi
mungkin bukan hal perizinan. BLH bis
memberikan sanksi kepada perusahaan apabila
pertambangan tersebut merusak alam sekitar
BLH pun punya aturan nya sendiri untuk
memberikan sanksi tersebut.. BLH bisa saja
melaporkan kepada kita bahwa perusaan
tersebut melanggar aturan.
Bentuk sanksi yang di berikan kepada
perusahan ada tiga macam yaitu
pemberhentian sementara,
pemberhentian pertambangan ( sebaian
atau keseluruhan ) dan pencabutan izin
pertambangan. Namun hal tersbut
dirasa kurang cukup oleh masyarakat
karena itu tidak bisa membuat
perusahaan jera.
I1.3 : kami disini tidak berhak untuk
memberikan sanksi dan bukan bagian kami
juga, bisa saja dinas lain seperti kepolisian tapi
mungkin bukan hal perizinan. BLH bis
memberikan sanksi kepada perusahaan apabila
pertambangan tersebut merusak alam sekitar
BLH pun punya aturan nya sendiri untuk
memberikan sanksi tersebut.. BLH bisa saja
melaporkan kepada kita bahwa perusaan
tersebut melanggar aturan sehingga kita bisa
menindaklanjuti masalah tersebut kemudian
kita membuat surat rekomendasi untuk
melakukan pemberhentian sementara,
pemberhentian melakukan eksplorasi bahkan
pencabutan izin.
I2.1 : kami mempunyai kewenangan untuk
mencabut ataupun memberhentikan
pertambangan perusahaan selain itu juga kami
berhak memberikan semacam hadiah jika ada
bantuan peralatan dari pemerintah pusat dengan
syarat apabila perusahaan tersebut rajin
memberikan laporan perusahaanya kepada
dinas terkait paling sedikit 3 triwulan berturut-
turut atau 18 bulan terakhir.
a. Mekanisme pemberian sanksi
Q13 :: siapa saja yang berhak memberikan sanksi
kepada perusahaan yang melanggar aturan?
I1.1 : tentunya gubernur mempunyai
kewenangan untuk memberi sanksi kepada
perusahan yang melakukan pelanggaran selain
itu juga kepolisian juga bisa dinas kelautan juga
bisa kayanya kalau perusahaan nya nakal.
I1.2 : kami tidak berhak untk memberikan sanski
langsung, tugas kami hanya mengawsi dan
memberikan lapoar.
I2.1 : oh iya tugas kami selain memberikan
perizinan kepada perusahaan penambang kami
bisa juga memberhentikan izin pertambangan
tersebut atas dasar dari rekomendasi dari Dinas
pertambangan dan Energi dan tentunya atas
persetujuan dari gubernur dan mentri
Dinas Pertambangan dan Energi
mempunyai tugas hanya memberikan
rekomendasi sanksi apa yang harus di
terima olah perusahaan kepada
DPMPTSP, kemudia DPMPTSP
mengeluarkan surat yang berisikan
sanksi terebut atas persetujuan dari
gubernur dan mentri. Jadi
kesimpulanyan yang berhak
memberikan sanksi adalah gubernur dan
mentri yang menunjuk DKPMPTSP
sebagai dinas yang mengeluarkan surat
sanksi dan Pengadilan yang memponis.
