PENGAWASAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LEBAK DALAM

PENYELENGGARAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DI KECAMATAN BAYAH

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ilmu sosial pada

program studi ilmu administrasi negara

Oleh: KHAERUNISA

NIM.072652

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SULATAN AGENG TIRTAYASA

2011

ABSTRAK

Khaerunisa. NIM.072652. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.. Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak dalam Peneyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kecamatan Bayah. Kata kunci: pengawasan kebijakan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya yaitu sumber daya pertambangan. Sumber daya pertambangan merupakan sumber daya yang potensial, Kecamatan Bayah merupakan wilayah yang memiliki sumber daya pertambangan potensial di Kabupaten Lebak, dengan peraturan daerah terkait yaitu Peraturan daerah Kabupaten Lebak No.1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, namun di Kecamatan Bayah masih banyaknya usaha pertambangan yang tidak memiliki izin (pertambangan ilegal) dan tidak berwawasan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara yang ada di Kecamatan Bayah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian ini mendasarkan pada teori pengawasan implementasi kebijakan Djoko Widodo yaitu pelaku kontrol kebijakan, Standar Operasional Prosedur Pengawasan, Sumberdaya dan peralatan, jadwal pelaksanaan kontrol. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Tehnik analisa data menggunakan tehnik analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak kurang optimal dikarenakan pelaku kontrol internal dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak yang kurang proporsional dengan cakupan pengawasan yang luas, standar operasional prosedur yang tidak dilaksanakan dengan baik, tidak memadainya sumber daya dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengawasan, dan kurang intensifnya jadwal pengawasan yang dilakukan.

ABSTRACT

Khaerunisa. NIM.072652. Public Administration Program. Faculty of Social and Politicals. Sultan Ageng Tirtayasa University. Monitoring Department of Mines and Energy Business Operation of Lebak in Mineral and Coal Mining in Bayah. Keywords: policy control. Indonesia is one of the rich country, in natural resource which one is mining resource it is a potential resource. Bayah is a region that has the potential mining resource in Lebak regency with local regulation is related to the distric regulation no1 2011 about the implementation of mineral and coal mining, but in bayah still has mining enterprises that do not have permision (ilegal minig)and not environtment concept. The purpose of this research is to find out how to monitoring of the departmen of mines and energy of Lebak regency in the administration of mineral and coal mining business in bayah. This tesearch is used qualitative methodelogy. This research was based on the theory of policy monitoring implementation of Djoko Widodo about actors control policy, standard operating procedure, monitoring resource and equipment, control the implementation schedule. The data collection the data collection techniques are interviews, observations, and documentation study. The data analysis employs interactive analysis of miles and huberman. The result of the research shows that the monitoring of department of mines and energy of Lebak has been less optimum because perpetrators of the internal controls of departemen of mines and energy of Lebak less proportional to the wide area surveillance, standard operating procedures are not implemented properly inadequate resource and equipment neeeded in the monitoring implementation and less intensive schedule of monitoring.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang Masalah

Indonesia memiliki beranekaragam sumber daya alam, diantaranya sumber

daya pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan (galian tambang),

perternakan, mineral, minyak bumi, dan lainnya yang telah dimanfaatkan untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dalam mencapai kesejahteraan.

Sumber daya alam tersebut baik digunakan untuk kebutuhan sehari-hari juga

digunakan untuk kebutuhan industri. Salah satu potensi sumber daya alam yang

cukup potensial untuk dikembangkan yaitu potensi pertambangan.

Potensi sumber daya pertambangan Indonesia sangatlah potensial, bukan

hanya untuk kebutuhan negeri tapi juga dimanfaatkan untuk dunia internasional.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan kandungan mineral. Secara

regional Indonesia berada pada posisi tumbukan dua lempeng besar, yaitu

Lempeng Pasifik dan Lempeng Australia. Akibat tumbukan kedua lempeng

tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai negara yang rawan bencana,

namun akibat adanya pergerakan lempeng tesebut menghasilkan tatanan tektonik

yang lengkap, kondisi geologi tersebut mendukung kondisi pembentukan

mineralisasi berbagai mineral atau bahan galian berharga. Sumber daya

pertambangan merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui maka dari

itu kegiatan pertambangan harus berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

(Sudrajat, 2010:83)

Berdasarkan jurnal Masa Depan Investasi Pertambangan Indonesia karya

Achmad Aris, Indonesia menempati posisi produsen terbesar kedua untuk

komoditas timah, posisi terbesar keempat untuk komoditas tembaga, posisi kelima

untuk komoditas nikel, posisi terbesar ketujuh untuk komoditas emas, dan posisi

kedelapan untuk komoditas batubara. Kekayaan tambang Indonesia yang sudah

dikeruk puluhan tahun ternyata hanya menghasilkan 11 persen dari pendapatan

ekspor dan menyumbang 25 persen dari pendapatan domestik.

Melimpahnya kekayaan sumber daya pertambangan tersebut pemerintah

mengatur regulasinya dalam Undang-undang No 11 Tahun 1967 yang kemudian

diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara. Secara substantif terdapat perbedaan mendasar antara

kedua Undang-undang tersebut yaitu dalam penggolongan bahan galian, dan

sistem pengelolaanya. Penggolongan bahan galian dalam UU No.4 Tahun 2009

diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan yaitu pertambangan

mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan mineral digolongkan menjadi

empat jenis yaitu pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan

logam, dan pertambangan batuan.

Sumber daya mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang

dimiliki Indonesia sangatlah potensial, apabila dikelola dengan baik akan

memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam hal ini,

pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, harus mengatur tingkat

penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat

mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya tersebut sehingga

dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

Seiring diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintahan Daerah maka setiap daerah memiliki hak untuk mengelola sendiri

segala urusan pemerintahanya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di

daerahnya. Maka pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam mengelola

segala sumber daya alam yang dimilki daerahnya dalam upaya mencapai

kesejahteraan masyarakat, karena otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk

memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan

kesejahteraan rakyat, menggalangkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat

serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu

secara nyata, dinamis, dan bertanggungjawab. (Widjaja, 2002:79)

Otonomi daerah telah memberikan kewenangan dalam memanfaatkan segala

sumber daya yang ada di daerah, termasuk pemanfaatan dan pengelolaan

pertambangan. Atas dasar otonomi daerah sesuai kewenangannya pengelolaan

bahan galian mulai dari penerbitan izin sampai dengan pengawasan dan

pengendalian berada ditangan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota. Adanya

penyerahan urusan pertambangan kepada daerah disatu sisi telah mendorong

tumbuh kembang dan bergairahnya investasi di bidang pertambangan.

Salah satu provinsi yang memiliki potensi pertambangan yang potensial yaitu

Provinsi Banten. Potensi pertambangan yang ada di Banten meliputi emas, perak,

batubara, zeolit, bentonit, feldspar, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, diorit, kaolin,

dan lain-lain. Salah satu wilayah yang memiliki potensi pertambangan yang besar

yaitu Kabupaten Lebak terutama Lebak bagian selatan. Bahan galian yang

menjadi andalan daerah dan berpotensi untuk dikembangkan dalam skala besar

sebagai peluang usaha yang memiliki prospek untuk investasi adalah emas,

batubara, minyak bumi, zeolit, bentonit, felspat, pasir kuarsa, dan batu kapur.

potensi bahan galian di Banten dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar.1.1

Potensi Bahan Galian di Provinsi Banten

Berdasarkan data Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten hingga

akhir 2010 memetakan sedikitnya 165 titik wilayah pertambangan yang saat ini

berproduksi di seluruh wilayah Banten. Namun dari sekian banyak tersebut

umumnya berasal dari wilayah Kabupaten Lebak. Dimana masing-masing titik ini

150 titik di Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak memiliki beragam jenis bahan

galian yang dapat menigkatkan pendapatan daerah juga menigkatkan

perekonomian masyarakat. Potensi pertambangan (bahan galian) di Kabupaten

Lebak yaitu bentonit, lempung, kaolin, zeolit, feldspar, pasir kuarsa, batu

gamping, kausit marmer, batu sempur, tras, batu belah, sirtu, opal, batu besi, emas

dan perak, fosfat, galena dan batu bara.

Berdasarkan potensi pertambangan yang beraneka ragam dan potensial

tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak mengeluarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan

Pertambangan Umum yang kemudian diganti dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Lebak No.1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai penyesuain dari Undang-undang

baru dibidang pertambangan yaitu Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara. Tujuan adanya kebijakan ini yaitu upaya

pemerintah Kabupaten Lebak dalam mempercepat pembangunan ekonomi dalam

mewujudkan kemandirian daerah maka perlu dilakukan pengaturan mengenai

pembinaan, pengembangan, pengendalian, pengawasan, dan penggalian potensi

dalam pengelolaan pertambangan umum sebagai upaya pemanfaatan sumber daya

mineral, energi dan bahan galian. Kegiatan tersebut memiliki dampak terhadap

lingkungan hidup, sosial, budaya, maupun, kesejahteraan masyarakat sehingga

dalam pengelolaannya perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan

hidup di dalamnya.

Pembangunan pertambangan di Kabupaten Lebak merupakan salah satu

prioritas yang diharapkan dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD),

pembangunannya diarahkan pada pemanfaatan kekayaan sumber daya alam

tambang secara hemat dan optimal, penigkatan hasil tambang, pengelolaan usaha

pertambangan secara efektif dan efisien yang didukung upaya inventasrisasi dan

pemetaan serta eksplorasi dan eksploitasi.

Perkembangan kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Lebak terus

meningkat, dimana semakin banyak masyarakat dan investor yang menanam

investasi di bidang pertambangan di Kabupaten Lebak. Sektor pertambangan di

Kabupaten Lebak telah menyumbang pendapatan yang cukup besar bagi kas

daerah, penerimaan dari sektor pertambagan terdiri dari pajak bahan galian

golongan C, dan retribusi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dari Sektor Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Tahun Anggaran

Target Realisasi % Lebih kurang

2006 2,260,000,000.00 2,296,221,452.00 101.60 36,221,452.00 2007 2,300,000,000.00 2,313,466,496.00 100.59 13,466,496.00 2008 2,500,000,000.00 3,302,854,546.00 132.11 802,854,546.00 2009 3,500,000,000.00 2,712,266,900.00 77.49 (787,733,100.00) 2010 3,870,450,000.00 1,958,580,200.00 50.60 (1,911,869,800.00)

(Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2011 )

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Lebak masih dihadapkan pada

permasalahan pertambagan tanpa izin (PETI) dimana masih adanya kegiatan

pertambangan yang dilakukan tanpa izin resmi dari dinas terkait, kegiatan

pertambangan tidak dapat dilakukan tanpa memiliki surat izin pertambangam.

Menurut Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak masih maraknya

usaha pertambangan tanpa izin, antara lain di Rangkasbitung, Kalanganyar,

Banjarasri, Bayah dan beberapa kecamatan di Lebak bagian selatan. Dampak yang

ditimbulkan dari kegiatan usaha pertambangan telah merusak kelestarian

lingkungan yang akhirnya berimplikasi terhadap permasalahan sosial, ekonomi,

serta budaya masyarakat. Akibat kegiatan di sektor pertambangan sebagian ruas

jalan di Kabupaten Lebak rusak berat akibat adanya pengangkutan bahan galian

yang melebihi tonase, serta kompleksitas permasalahan lingkungan yang

ditimbulkan dari kegiatan di sektor pertambangan.

Fenomena tersebut juga terjadi di Kecamatan Bayah. Kecamatan Bayah

merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Lebak yang memiliki potensi

pertambangan yang beragam dan potensial, maka dari itu Kecamatan Bayah

ditetapkan sebagai areal zona tambang berdasarkan Rencana Tata Ruang

Wialayah Kabupaten Lebak. Potensi bahan galian di Kecamatan Bayah dapat

dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2

Potensi Bahan Galian di Kecamatan Bayah

No Jenis Galian Deposit 1. Batu Belah +/- 473,75 Ha/332.598.750 M3 2. Sirtu 3. Batu Pasir Kuarsa +/-3.675 Ha/2.055.060.000 ton 4. Pasir Besi +/-43,75 Ha 5. Batu Besi +/- 15 Ha 6. Tras +/-118,75 Ha/24.937.500 ton 7. Batu Gamping 2.112,5 Ha/1.090.176.000 ton 8. Kalsit 9. Fosfat +/- 10 Ha/925 ton 10. Batu Hias 11. Zeolit +/-218,750 Ha/55.125.000. M3 12. Lempung +/-746.875 Ha/225.780.000. ton 13. Galena +/- 10 Ha 14. Pasir Darat 15. Emas dan Perak 16. Batubara +/-9.500.000 ton

(Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak, 2010)

Beragam dan besarnya potensi pertambangan di Kecamatan Bayah telah

mengundang investor yang akan membangun pabrik semen, hal ini disebabkan

karena bahan-bahan material pendukung atau bahan baku tersedia di Kecamatan

Bayah seperti batu kalsit, tanah liat dan bahan baku lainnya. Diharapkan

pembangunan pabrik semen ini dapat mengoptimalkan sumber daya

pertambangan yang ada di Kecamatan Bayah dan membuka lapangan pekerjaan

serta menambah pendapatan terhadap kas daerah Kabupaten Lebak namun tetap

dapat menjaga kelestarian lingkungan. Namun dari kekayaan alam yang potensial

tersebut terdapat beberapa permasalahan dalam pemanfaatannya.

Potensi bahan galian yang melimpah di Bayah disebabakan karena secara

geologis, berada pada zona fisiografis Kubah Bayah. Kondisi struktur geologinya

kompleks, campur aduk antara perlipatan, penyesaran, pengangkatan, terobosan-

terobosan batuan beku, dan endapan-endapan gunung api tua. Umurnya terentang

dari Eosen hingga Pliosen. Formasi batuan tertua berumur Eosen disebut sebagai

Formasi Bayah yang diendapkan pada lingkungan transisi daratan/sungai ke delta

dan laut dangkal. Formasi ini tersebar di sekitar Kota Bayah.

(www.blogklipingcilangkahan.com)

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan beberapa permasalahan

dalam kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Bayah yaitu pertama,

Kecamatan Bayah merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Lebak yang

memiliki angka penambang ilegal yang cukup tinggi. Di Bayah masih banyak

terdapat pertambangan tanpa izin (PETI), keberadaan penambang ilegal ini

dijuluki “gurandil”. Keberadaan gurandil semakin mengkhawatirkan dikarenakan

tidak adanya pemahaman akan teknik penambangan yang benar sehingga sering

menelan korban jiwa, keberadaan pertambangan tanpa izin tersebut biasanya

merupakan pertambangan rakyat dengan peralatan yang tradisional. Beberapa

lokasi adanya PETI di Bayah yaitu di desa pasir gombong yang didominasi

penambang lumpur emas ilegal, yang mengolah lumpur dari kegiatan ekspolitasi

PT. Antam yang beroperasi di Cikotok, desa Cimancak, Cidikit, Bayah Barat dan

Desa Suakan. Menurut Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten

Lebak, menyatakan sekitar 20 titik lokasi pertambangan lumpur emas, sebagai

berikut:

Tabel 1.3

Lokasi Penambang Lumpur Emas Ilegal

Lokasi Jumlah

Desa Bayah Barat 5

Desa Suwakan 3

Desa Pasir Gombong 6

Desa Cimancak 3

Desa Cidikit 3

(Sumber: Kecamatan Bayah, 2010)

Selain maraknya pengolahan lumpur emas ilegal juga masih banyak usaha

batubara ilegal, pasir dan bahan galian lain namun tidak ada data pasti jumlah

PETI di Bayah, sulit untuk mengetahui berapa jumlah pasti para pelaku

pertambangan ilegal ini disebabkan oleh jumlahnya yang selalu berubah-ubah.

Sifatnya yang boleh dikatakan semi terorganisir sangat sulit untuk menentukan

angka pasti jumlah penambang ilegal tersebut. Keberadaan penambang ilegal ini

menunjukan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pertauran perizinan

usaha pertambangan.

Kedua, Para pengusaha pertambangan tidak melengkapi dokumen

pengelolaan lingkungan yang harusnya dimiliki setiap pengusaha pertambangan

berupa AMDAL/ANDAL atau UKL, UPL, dan SPPL. Di Kabupaten Lebak

Dinas terkait megizinkan usaha pertambangan hanya dengan UKL, UPL, dan

SPPL sehingga pengelolaan lingkungan pertambangan menjadi tidak optimal

padahal berdasarkan observasi peneliti sudah semestinya perusahaan

pertambangan melengkapi dokumen pengelolaan lingkugan berupa amdal,

terutama bagi kegiatan pertambangan yang menggunakan bahan kimia dan alat-

alat tekhnologi tinggi. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan yaitu

penggunaan B3 dalam pengolahan bahan tambang. Berdasarkan data di Badan

Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak beberapa pengusaha pertambangan yang

semestinya melengkapi dokumen amdal diijinkan hanya dengan UPL,UKL

dikarenakan pengusahaa tersebut belum mampu untuk menyusun AMDAL, tidak

dapat dipungkiri bahwa penyusunan AMDAL tidak sedikit memakan biaya

apalagi bagi pengusaha dengan modal kecil.

Ketiga, terjadi kerusakan lingkungan yang cukup memperihatinkan di

Kecamatan Bayah, yaitu tercemarnya sungai Ciwaru dan Cidikit akibat adanya

kegiatan pengolahan lumpur emas. Dalam proses penambangan lumpur emas,

mereka menggunakan zat kimia sianida. Bahan kimia tersebut sangat

membahayakan tubuh manusia, akibat pengolahan lumpur tersebut sungai Cidikit

yang ada di wilayah itu terancam tercemar zat kimia. Selain itu pendakalan

sungai di wilayah Bayah terjadi semakin cepat akibat kegiatan pertambangan

yang cukup intens, tidak hanya berdampak pada kelestarian sungai, juga

maraknya terjadi penebangan hutan yang digunakan dalam kegiatan

pertambangan batubara.

Keempat, adanya konflik antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait

dengan penertiban pegusaha pertambangan tanpa izin. Masyarakat menganggap

mereka melakukan pertambangan di lahannya sendiri dan untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya sendiri. Masyarakat dan pengusaha pertambangan di Bayah

menganggap pemerintah daerah boleh saja berlindung pada aturan hukum berupa

perizinan, namun ada hal yang lebih penting dipertimbangkan yaitu benda

tambang yang ada di Bayah bukan milik orang lain, tetapi milik warga Bayah

sendiri. Pemerintah kabupaten dianggap lebih mementingkan investasi dan

memberikan kekayaan kepada warga asing sedangkan masyarakat Bayah hanya

dijadikan penonton dan sengsara di atas timbunan kekayaan sendiri. Dalam upaya

penertiban sering terjadi bentrok anatara masyarakat dengan pemerintah.

Kelima yaitu Masih kurangnya upaya reklamasi yang dilakukan para

pengusaha pertambangan baik saat kegiatan berlangsung dan pasca tambang,

lahan bekas pertambangan dibiarkan begitu saja tanpa upaya reboisasi atau

penutupan lubang akibat adanya pengerukan lahan pertambangan, upaya

reklamasi yang sudah disusun dalam prosedur perizinan tidak dilakukan oleh

pengusaha pertambangan. Banyak pengusaha pertambangan yang membiarkan

lahan bekas pertambangan dibiarkan begitu saja tanpa ada upaya perbaikan.

Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak merupakan pelaksana

kewenangan administratife dan teknis dalam penyelenggaraan usaha

pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Lebak sesuai dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Lebak No.1 Tahun 2011, Selain mengawasi dinas tersebut

bertugas untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi izin usaha pertambangan

maupun izin pertambangan rakyat, dimana Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Lebak berperan dalam mengawasi setiap penyelenggaraan usaha

pertambangan mineral dan batubara. Maka penelitian ini diberi judul

“Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak dalam

Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kecamatan

Bayah”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti

dapat mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Masih maraknya usaha pertambangan tanpa izin (ilegal minning)di

Kecamatan Bayah.

2. Pengusaha pertambangan tidak melengkapi dokumen pengelolaan

lingkungan.

3. Kerusakan lingkungan di Kecamatan Bayah akibat kegiatan

pertambangan yang mengancam kelestarian lingkungan.

4. Adanya konflik antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait

penertiban pertambangan ilegal yang dilakukan pemerintah daerah.

5. Masih kurangnya upaya reklamasi yang dilakukan oleh pengusaha

pertambangan baik saat kegiatan berlangsung maupun pasca tambang.

1.3. Batasan Masalah

Peneliti menyadari bahwa dalam permasalahan pengelolaan pertambangan

dengan kebijakan terkait yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7

Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum yang diganti dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan

Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sangatlah luas dan kompleks dan

karena keterbatasan yang dimiliki peneliti baik materi, tenaga, dan waktu maka

peneliti membatasi masalah ini dengan memfokuskan pada Pengawasan Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak dalam Penyelenggaraan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara di Kecamatan Bayah.

1.4. Rumusan Masalah

Bedasarkan pada latarbelakang yang telah dipaparkan di atas dan dengan

memperhatikan fokus penelitian yang disebutkan dalam batasan masalah maka hal

yang menjadi kajian peneliti yaitu Bagaimana pengawasan Dinas Pertambangan

Dan Energi Kabupaten Lebak dalam penyelenggaraan usaha pertambangan

mineral dan batubara di Kecamatan Bayah?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian Tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk

Mengetahui bagaimana pengawasan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten

Lebak dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara di

Kecamatan Bayah.

1.6. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari manfaat

teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan materi-

materi pengajaran mengenai kebijakan publik khususnya mengenai

pengawasan dalam implementasi kebijakan.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu penegakan pertaturan yang

berlaku dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan

batubara di Kabupaten Lebak dan memberikan solusi terhadap

keberadaan penambang tanpa izin di Kabupaten Lebak pada umumnya

dan di Kecamatan Bayah secara khusus.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal penelitian ini tersusun atas sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini dibahas beberapa sub-bab diantaranya Latar Belakang yang

membahas mengenai gambaran umum dan ruang lingkup permasalahan yang

dijelaskan secara deduktif dimana diuraikan dari bahasan yang bersifat umum

menjadi bahasan yang lebih bersifat khusus lagi. Identifikasi masalah mencoba

mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul di lapangan atau lokus penelitian.

Pembatasan dan perumusan masalah mencoba membatasi ruang lingkup masalah

yang ada agar lebih terfokus pada pembahasan yang akan diteliti oleh peneliti, dan

rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan diteliti dan dicari

jawabannya oleh peneliti.

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai; Deskripsi Teori, Deskripsi Kebijakan,

Kerangka Berfikir Penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai; Metode Penelitian, Instrumen Penelitian,

Populasi dan Sampel Penelitian, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, Lokasi

dan Waktu Penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai; Deskripsi Obyek Penelitian, Deskripsi Data,

Informan Penelitian dan Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai; kesimpulan dari hasil penelitian yang

telah dilakukan, kemudian memberikan saran-saran yang bersifat konstruktif pada

instansi-instansi yang terkait dalam penelitian in

BAB II

DESKRIPSI TEORI

2.1. Pengertian Pengawasan

Pengawasn merupakan salah satu fungsi manajemen. Pengawasan dapat

didefinisikan sebagai poses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan

manejemen tercapai. Keseluruhan pengawasan adalah aktivitas membandingkan

apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang telah direncanakan

sebelumnya. (Handoko, 2003:359). Pengertian pengawasan menurut beberapa

tokoh dalam Syafiie (2006:2) diantaranya:

Lyndall F. Urwick mendefinisikan pengawasan sebagai upaya agar sesuatu

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang

telah dikeluarkan.

Menurut Henry Fayol pengawasan adalah ketepatan dalam menguji apa pun

sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan,

yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi.

Pengawasan merupakan kewajiban setiap orang dalam organisasi secara

terus menerus, memperhatikan dan mengawasi jalanya tugas masing-masing

bidang, sesuai rencana semula. Sondang P.Siagian mendefinisikan pengawasan

sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk

menjain agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang

telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya dalam Syafiie (2006:83) George Terry

mendefinisikan pengawasan adalah:

“Controlling can be definied as the process of detrmining what is to accomplished, that is the standar, what is being accomplished, this is the performance, evaluating the performance, and if necessary applying corrective measure si that performance takes places according to plans, that is in conformity with the standar”.

Prof. Stephen Robin dalam Syafiie (2006:83) mengatakan sebagai berikut:

“Control can be definied as the process of monitoring activities to ensure they are being accomplished as planned and correcting any significant devisionis.” (pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (to ensure) jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna (accomplished) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan).

Menurut Mc. Farland dalam Handayaningrat (1996:143) pengawasan adalah

suatu proses dimana pimpinan ingin mnegtahui apakah hasil pelaksanaan

pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah,

tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.

2.2. Pengertian Kebijakan

James E. Anderson (Wahab, 2010:2) merumuskan kebijaksanaan sebagai

perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau

serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kemudian menurut

Perserikatan Bangsa-bangsa kebijaksanaan diartikan sebagai pedoman untuk

bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum

atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat

kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat.

Selanjutnya Harold D Laswell dalam Wicaksono (2006:57) mendefinisikan

kebijakan sebagai berikut:

"The word policy commonly use to designate the most important choices made either in organized or in private life... policy is free for many undesirable connotation clustered about the word political, which is often beleived to imply partisanship or corruption"

Dunn dalam bukunya Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2000: 51),

mendefinisikan kata kebijakan dari asal katanya, secara etimologis istilah policy

atau kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin, akar kata dalam

bahasa Yunani dan Sanksekerta yaitu polis (Negara-Kota) dan pur (Kota).

Hogwood dan Gunn dalam Wicaksono (2006:153) menyebutkan sepuluh

penggunaan istilah kebijakan dalam pengertian modern, diantaranya:

a. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas (as a label for a field of activity) Contohnya: statemen umum pemerintah tentang kebijakan ekonomi, kebijakan industry, atau kebijakan hukum dan ketertiban.

b. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan (as expression of general purpose or desired state of affairs) Contohnya: untuk menciptakan lapangan kerja seluas mungkin atau pegembangan demokrasi melalui desentralisasi.

c. Sebagai proposal spesifik (as specific proposal) Contohnya: membatasi pemegang lahan pertanian hingga 10 hektar atau menggratiskan pendidikan dasar.

d. Sebagai keputusan pemerintah (as decesions of government) Contohnya: keputusan kebijakan sebagaimana yang diumumkan Dewa Perwakilan Rakyat atau Presiden.

e. Sebagai otorisasi formal (as formal authorization) Contohnya: tindakan-tindakan yang diambil oleh parlemen atau lembaga-lembaga pembuat kebiijakan lainnya.

f. Sebagai sebuah program (as a programe) Contonya: sebagai ruang aktivitas pemerintah yang sudah didefinisikan, seperti program reformasi agrarian atau program peningkatan kesehatan perempuan.

g. Sebagai output (as output) Contohnya: apa yang secara aktual telah disediakan, seperti sejumlah lahan yang diredistribusikan dalam program reformasi agraria dan jumlah penyewa yang terkena dampaknya.

h. Sebagai hasil (as outcome) Contohnya: apa yang secara aktual tercapai, seperti dampak terhadap pendapatan petani dan standar hidup dan output agricultural dari program reformasi agararia.

i. Sebagai teori atau model (as a theory or model) Contohnya apabila kamu melakukan x maka akan terjadi y, misalnya apabila kita meningkatkan insentif kepada industri manufaktur, maka output industry akan berkembang.

j. Sebagai sebuah proses (as a process) Sebagai sebuah proses yang panjang yang dimulai dengan issues lalu bergerak melalui tujuan yang sudah di (setting), pengambilan keputusan untuk implementasi dan

2.3. Pengertian Publik

Di Indonesia “publik” dipahami sebagai “negara” atau “umum”. Secara

etimologis publik berasal dari sebuah kata Yunani yakni “Pubes” yang berarti

kedewasaan secara fisik, emosional maupun intelektual. Dalam persfektif

Sosiologi dan Psikologi “Pubes” seringkali disebut dalam terma lain yakni

“puber”. Terma puber kemudian di interpretasikan sebagai tahapan kehidupan

sosial dalam masa transisi dimana yang mulanya berorientasi pada diri sendiri

menjadi memikirkan orang lain di luar dirinya. (Wicakosno, 2006:30)

Pengertian public dalam Syafei (2006:18) yaitu sejumlah manusia yang

memilikikebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar

dan baik berdasarkan nilai-nilai yang mereka miliki. Dalam bahasa Yunani, istilah

public seringkali dipadankan pula denga istilah Koinon atau dalam Bahasa Inggris

dikenal dengan kata common yang bermakna hubungan antar individu. Oleh

karenanya public seringkali dikonsepkan sebagai sebuah ruang yang berisi aktivitas

manusia yang dipandang perlu untuk diatur atau diintervensi oleh pemerintah atau

aturan sosial atau setidaknya oleh tindakan bersama.

2.4. Kebijakan Publik

Banyak para pakar yang mengemukakan pendapatnya mengenai definisi

kebijakan publik. Kebijakan publik menitikberatkan pada apa yang disebut Dewey

(Parsons, 2006:xi) sebagai “publik atau problem-problemnya”. Kebijakan publik

membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun dan didefinisikan,

dan bagaimana kesemuanya itu diletakan dalam agenda kebijakan dan agenda

politik. Kebijakan publik menurut Heidenheimer merupakan studi tentang

“bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (action) dan pasif

(inaction) pemerintah”.

Leslie A. Pal (1984:18) dalam Widodo (2008:12) mengemukakan bahwa

kebijakan diartikan “as a course of a action or inaction chosen by public

authorities to address a givern problem or interrelated set of problem”. Dye

dalam Islamy (2003:18) mengatakan bahwa Public policy is whats government

do, why they do it, and what different it make (Kebijakan publik adalah segala

sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan apa

perbedaan yang dihasilkan).

Dalam bukunya yang lain, Understanding Public Policy Dye menyebutkan

bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk

dilakukan dan tidak dilakukan. Kebijakan publik dari Thomas Dye dalam

Subarsono (2010:2) tersebut mengandung makna bahwa:

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan

organisasi swasata.

2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak

dilakukan oleh badan pemerintah.

Pendapat senada dikemukakaan Edward III dan Sarkansky yang

mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan

dilakukan atau tidak dilakukan. Kemudian Carl J. Frederich dalam (Islamy,

2003:17) menyatakan kebijakan sebagai:

“Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu”

Menurut William N. Dunn (2000:44) kebijakan publik adalah pola

ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling

tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat

oleh badan atau kantor pemerintah. Sedangkan kebijakan publik menurut Harold

Laswell dalam Nugroho (2004:3) adalah suatu program yang diproyeksikan

dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu.

Menurut Dye (Widodo, 2008:13-14) ada tiga elemen dalam sistem kebijakan

publik yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.

Sementara menurut David Easton sistem kebijakan publik terdiri atas lima unsur,

yaitu inputs, process, output, feedback, dan lingkungan. Lingkungan kebijakan

dibagi dalam dua macam yaitu intra dan extra societa environment. Dalam

lingkungan ini mengalir dua inputs yaitu demans dan support yang kemudian

diproses kedalam sistem politik yang selanjutnya melahirkan policy output,

berupa policy dan decision. Policy output kembali ke social environment sebagai

respons terhadap demand dari social environment. Atas dasar pengertian tersebut

Anderson mengemukakan elemen yang terkandung dalam kebijakan publik yaitu

sebagai berikut:

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.

2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah

3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan

4. Kebijakan publik bersifat positif dan bersikap negative 5. Kebijakan publik yang bersifat positif selalu berdasarkan pada

pertauran perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa.

Peter Bridgman dan Glyn Davis dalam (Wicaksono, 2006:65) menyatakan

banyak definisi kebijakan publik menjadikan kita sulit menentukan definisi

kebijakan publik, oleh karenanya kita dapat meninjaunya dalam lima karakteristik

yaitu:

1. Memiliki tujuan yang didesain untuk dicapai atau tujuan yang dipahami.

2. Melibatkan keputusan beserta dengan konsekuensinya. 3. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu. 4. Pada hakikatnya politis 5. Bersifat dinamis

2.5. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan juga merupakan suatu proses dalam kebijakan publik

yang mengarah pada pelaksanaan dari kebijakan yang telah dibuat. Dalam

praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu

kompleks, bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari

berbagai kepentingan.

Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana

dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada

kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier (Widodo, 2008:87) mendefinisikan

implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang akan diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Kamus Webster dalam Wahab (1997:59) implementasi diartikan sebagai “to

provide the means for carrying out, to give practical effects to” (Implementasi

berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat

menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu). Van Meter dan Van

Horn dalam Agustino (2006:153) mendefinisikan Implementasi Kebijakan

sebagai “Policy implementation encompasses those actions by public and privat

individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and

objectives set forth in prior policy decisions.”

Sementara Grindle dalam Agustino (2006:153) merumuskan definisi yang

berbeda dari beberapa definisi-definisi di atas, beliau memandang implementasi

sebagai berikut:

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Christoper Hood (Parsons, 2006:467) mengemukakan lima kondisi atau

syarat untuk implementasi yang sempurna:

1. Bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang padu.

2. Bahwa norma-norma akan ditegakan dan tujuan ditentukan 3. Bahwa orang akan melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan 4. Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna di dalam dan di antara

organisasi 5. Bahwa tidak ada tekanan waktu

2.6. Pengawasan Kebijakan Publik

Kegiatan pemantauan dan pengawasan merupakan bentuk aktivitas dari

kontrol yang tujuannya untuk mengendalikan pelaksanan suatu kegiatan agar tidak

menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Kontrol diartikan sebagai proses

usaha untuk melihat dan menemukan apakah suatu kegiatan yang dilakukan telah

sesuai dengan yang dirancanakan. Pemantauan atau monitoring merupakan

prosedur analisis kebijakan yang digunakan untuk memberikan informasi tentang

sebab dan akibat dari kebijakan publik. Karena memungkinkan analisis

mendeskripsikan hubungan antara operasi program kebijakan dan hasilnya, maka

pemantauan merupakan sumber informasi utama dalam implementasi.

Pengawasan dimaksudkan untuk menetapkan premis factual tentang kebijakan

publik. Pemantauan menghasilkan kesimpulan yang jelas selama dan setelah

kebijakan diadopsi dan diimplementasikan

Strategi pemantauan menurut Djoko Widodo (Widodo, 2006:94) sama

dengan strategi dalam implementasi, yaitu:

1. Pelaku kontrol pelaksana kebijakan

Pelaku kontrol pelaksanaan kebijakan dapat dibedakan menjadi

duamacam yaitu:

a. Pelaku kontrol internal dapat dialakukan oleh unit atau bagian

monitoring dan pengendalian dan badan pengawas daerah.

b. Pelaku kontrol eksternal dapat dilakukan oleh DPRD, LSM, dan

komponen masyarakat.

2. Standar prosedur operasional pemantauan

Standar operating prosedur kontrol atas pelaksanaan kebijakan dapat

digambarkan sebagai berikut:

a. Organisasi harus menetapakan serangkaian tujuan yang dapat

diukur dari aktivitas yang telah direncankan.

b. Alat montoring harus disusun untuk mengukur kinerja individu,

program, atau system secara keseluruhan.

c. Pengukuran diperoleh melalui penerapan berbagai alat monitoring

untuk mengoreksi setiap penyimpanagn yang berarti.

d. Tindakan korektif dapat mencakup usaha-usaha yang mengarah

pada kinerja yang ditetapkan dalam rencana atau modifikasi

rencana kearah mendekati (mencerminkan kinerja).

3. Sumber daya keuangan dan peralatan

Untuk melakuakan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan, disamping

memerlukan dana yang cukup juga diperlukan alat yang memadai.

Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan kontrol

tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu kebijakan.

Sumber anggaran untuk melaksanakan pengawasan berasal dari APBN

dan APBD, LSM dan swadaya masyarakat.

Sementara itu peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kontrol atas

pelaksanaan suatu kebijakan macam, jenis dan besar kecilnya peralatan

juga sangat tergantung kepada variasi dan kompleksitas pelaksanaan

kebijakan yang dikontrol.

4. Jadwal pelaksanaan kontrol

Pelaksanaan kontrol dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Dalam

kontrol internal dapat dilakukan setiap bulan, setiap triwulan atau setiap

semester sekali. Dan dalam kontrol eksternal jadwal sulit ditentukan

karena berada diluar organisasi dan bukan menjadi kewenangan

organisasi yang bertanggungjawab.

Menurut Carter (Parson, 2006:477) sistem implementasi yang sukses

melibatkan empat tipe kontrol, yaitu:

1. Koordinasi sepanjang waktu 2. Koordinasi pada waktu tertentu 3. Detail logistic dan penjadwalan 4. Penjagaan dan pemeilharaan batasan struktural.

Tujuan monitoring yaitu memberikan alasan kepada pemantau mengenai

sebab akibat mengapa harus dilaksanakan proses pengawasan. Monitoring,

pengawasan atau pemantauan merupakan aktivitas yang ditunjukan untuk

memberikan informasi tentang sebab akibat suatu kebijakan yang sedang

diimplementasikan dengan tujun menjaga agar kegiatan yang sedang

diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta menemukan kesalahan

sedini mungkin sehingga mengurangi resiko yang lebih besar, melakukan

tindakan modifikasi terhadap kebijakan apabila hasil monitoring mangharuskan

untuk itu.

Terdapat lima langkah dasar yang dapat diterapkan dalam semua tipe

kegiatan pengawasan menurut William H.Newman dalam (Handoko, 2003:367),

yaitu:

1. Merumuskan hasil yang diinginkan 2. Menetapkan petunjuk 3. Menetapkan standar petunjuk dan hasil 4. Menetapkan jaringan organisasi 5. Menilai informasi dan mengambilk tindakan koreksi

Pengawasan implementasi kebijakan ada beberapa teknik pengawasan

kebijakan yaitu:

1. Non-coersive (tanpa paksaaan yang wajar), aparatur kebijakan dalam

mengejawantahkan regulasi tersebut tidak menggunakan sanksi yang

resmi, hukuman ataupaun ganjaran. Kebijakan seperti ini harus didukung

dengan kerjasama suakrela atau penerimaan dari warga masyarakat,

instansi , lembaga, departemen yang dipengaruhinya.

2. Inspeksi, adapat diartikan sebagai bentuk pengujian untuk menentukan

apakah implementasi kebijakan telah sesuai dengan standar resmi yang

telah ditentukan.

3. Lisensi atau pengesahan, melibatkan kekuasaan pemerintah untuk

menunjuk pada bidang bisnis khusus atau profesi untuk mengerjakan

sesuatu yang tidak dilarang. Lisensi digunakan untuk kepentingan-

kepentingan tertentu.

4. Kontrak, digunakan pemerintah sebagai dasar unutk pengendalian

ekonomi khusus, misalnya perusahaan yang menyuplai barang-barang

atau jasa pada pemerintah harus tunduk pada peraturan dasar seperti gaji,

jam kerja, dan kondisi kerja.

5. Perpajakan, Pajak menjadi sebauh instrument pengawasn kebijakan yang

menekankan pada bidang ekonomi.

6. Sanksi, yaitu hukuman dan pengargaan yang dapat diterima oleh instansi

atau individu untuk memberikan semangat atau motivasi dalam

melaksanakan keputusan. Sanksi dapat dianggap sebagai teknik

pengawasn tapi juga hukuman.

7. Prosedur informal, pengawasn yang dilakukan instasni atau badan atau

dinas tertentu dalam menilai kebijakan atau program yang tengah atau

telah diimplementasikan dapat diperoleh dari penggunaan prosedur

informal.

Pemantauan atau pengawasan memiliki empat fungsi dalam analisis

kebijakan (Dunn, 2000: 510) diantaranya:

1. Kepatuhan, dimana pemantauan bermanfaat untuk menentukan apakah

tindakan dari para administrator program, staf, pelaku, lain sesuai dengan

standard dan prosedur yang dibuat para legislator, insta sni pemerintah,

dan lembaga professional.

2. Sebagai pemeriksaan, pemantauan membantu menentukan apakah sumber

daya dan pelayanan yang dimaksud untuk kelompok sasaran memang telah

sampai pada mereka.

3. Berfungsi sebagai akuntansi, dimana monitoring bermanfaat unutk

melakukan akuntasni atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi

setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu kewaktu.

4. Eksplanasi, dimana pemantauan dapat menghimpun informasi yang dapat

menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda.

Dalam mewujudkan pencapaian tujun kegiatan yang efektif maka diperlukan

prinsip-prinsip pengawasan yaitu:

1. Dapat merfleksikan sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang

2. Harus dievaluasi. 3. Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan 4. Fleksibel 5. Dapat mereflektif pola organisasi 6. Ekonomis 7. Dapat dimengerti 8. Dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

Dalam melaksankan pengawasan ada beberapa pendekatan yang dapat

dilakukan. William N Dunn (2000:523-541) mengidentifikasi ada empat jenis

pendekatan dalam monitoring, yakni:

1. Akuntansi System Sosial

Akuntansi system sosial (social system accounting) adalah suatu

pendekatan dan metode yang memungkinkan analisis memantau

perubahan kondisi sosial yang objektif dan subjektif dari waktu ke waktu.

Unsur analitis yang penting dari akuntansi system sosial adalah indikator

sosial. Indikator adalah statistik yang mengukur kondisi dan perubahan

sosial dari waktu ke waktu untuk berbagai segmen populasi.

2. Eksperimen Sosial

Eksperimen sosial disarankan digunakan untuk menemukan solusi

masalah sosial dengan cara memaksimalkan perbedaan diantata berbagai

tindakan kebijakan dalam suatu kelompok program yang kecil dan dipilih

secara cermat dan mengkaji konsekuensi mereka.

3. Pemeriksaan Sosial (Social Auditing)

Pemeriksaan sosial secara eksplisit memantau hubungan antara masukan,

proses, keluaran dan dampak sebagai usaha untuk mengikuti masukan

kebijakan dari titik dimana masukan itu dikeluarkan ke titik dimana

masukan dirasakan oleh penerima terakhir yang dimaksudkan dari

sumber daya tersebut. Pemeriksaan sosial membantu menentukan apakah

hasil kebijakan merupakan konsekuensi dari kecukupan masukan

kebijakan ataukah sebagai akibat dari proses yang mengalihkan sumber

daya atau pelayanan dari kelompok sasaran penerima manfaat yang

diinginkan. Dalam pendekatan ini yang diukur bukan hanya sekedar hasil

tersebut diperoleh masukan yang tidak boros, kemudian seberapa efektif

sebuah system berproses untuk dapat menghasilkan output.

4. Sintesis Riset Dan Praktek

Sintesis riset dan praktik (research and practice synthesis) merupakan

pendekatan pemantauan yang menerapkan kompilasi, perbandingan dan

pengujian secara sistematis terhadap hasil-hasli implementasi kebijakan

publikk di masa lampau. Dalam konteks ini ada kajian-kajian kristis dari

penelitian tentang proses dan hal kebijaka masa lalu.

Pendekatan-pendekatan diatas dapat dimengerti dalam dua istilah utama

yaitu:

1. Jenis-Jenis Pengendalian

2. Jenis-Jenis Informasi Yang Dibutuhkan

2.7. Konsep Pengelolaan Pertambangan

2.7.1.Prinsip Pengelolaan Pertambangan yang Baik dan benar

Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu pada

konsep Pertambangan yang berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan. Dalam

penggunaan sumber daya alam haruslah berpedoman pada pembangunan yang

berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang

dapat memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengindahkan kemampuan

generasi mendatang dalam mencukupi kebutuhannya.

Pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bijaksana akan menyebabkan

kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akan mengganggu keberlanjutan

usaha pembangunan dan bahkan mengancam ekosistem dan peradaban

manusia. Pandangan berkelanjutan dan holism tercermin pada Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa konservasi sumber daya alam

yang tak terbaharui harus menjamin pemanfaatannya secara bijak. Artinya

harus memperhatikan daya dukungnya. Sedangkan sumber daya alam yang

terbaharui dilaksankan untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan

tetap memelihara dan menigkatkan kualitas nilai kesinambungan.

(DEPHUKAM RI, 2007:14-16).

Konsep prinsip-prinsip pengelolaan dan pengusahaan bahan galian atau

usaha pertambangan yang baik dan benar memiliki dimensi yang luas yaitu

bahwa prinsip-prinsip pengelolaan pertambangan yang baik dan benar memiliki

maksud dan tujuan sebagai berikut (Sudrajat, 2010:142):

a. Mengendalikan distribusi pemanfaatan bahan galian, dengan prioritas

utama diperuntukan bagi kepentingan bangsa dan negara

b.Menigkatkan mining recovery atau perolehan bahan galian semaksimal

mungkin.

c. Menigkatkan efisiensi pemakaian bahan galian, sebagai upaya

penghematan pemakaian bahan dasar industri berdimensi jangka

panjang. Hal ini berkaitan dengan keberadaan bahan galian sebagai

bahan yang tidak dapat terbarukan “non-renewable resource”. Artinya

penghematan untuk generasi yang akan dating.

d.Menigkatkan perolehan devisa negara dari sector pertambangan.

Paradigma kegiatan usaha pertambangan yang baik dan benar (good

mining practice) yaitu membangun peradaban suatu kegiatan usaha

pertambangan yang memenuhi ketentuan-ketentuan, kriteria, kaidah-kaidah,

dan norma-norma yang tepat sehingga pemanfaatan sumber daya mineral

memberi hasil yang optimal dan dampak buruk yang minimal. Good mining

practice meliputi (Sudrajat, 2010: 145):

1. Penetapan wilayah pertambangan 2. Penghormatan atas pemegang hak kepemilikan hak atas tanah 3. Perizinan 4. Teknis Penambangan 5. Keselamatan dan kesehatan kerja 6. Lingkungan 7. Keterkaitan hulu-hilir/konservasi/nilai tambah.

Secara umum prinsip-prinsip pertambangan yang baik dan benar dapat

dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar.2.1

Paradigma pengelolaan pertambangan yang baik dan benar

Penerapan teknis pertambangan yang tepat:

a. Penetapan cadangan b. Kajian kelayakan c. Konstruksi d. Penambangan, pengolahan,

pengagkutan

Peduli lingkungan

Peduli lingkungan

Pengelolaan pertambangan yang baik dan benar

Penerapan prinsip konservasi

punya nilaitambah (comumunity development)

optimalisasi pemanfaatan logam dan mineral bagi masyarakat

peraturan perundangan

standarisasi

2.7.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan wilayah dan atau masyarakat dan daerah sekitar kegiatan

usaha pertambangan khususnya dan negara pada umumnya merupakan bagian

proses dari penataan sistem pengelolaan pertambangan yang baik dan benar

yang diharapkan dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan bahan galian.

Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat harus berdimensi kedepan

dalam kerangka mempersiapkan wilayah dan masyarakat sekitar

pertambangan dapat mengembangkan kemandirian daerah, bentuk-bentuk

programnya misalnya meliputi (Sudrajat, 2010:148):

1. Pembinaan dan pengembanagn SDM 2. Pengembangan system pelayanan kesehatan 3. Pembinaan dan pengembangan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. 4. Pengembangan wilayah berdimensi jangka panjang, berkesinambungan

dan berkelanjutan 5. Melakukan pola-pola kemitraan

2.8. Tahapan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral

atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,

pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. berikut ini akan dijelaskan

tahapan dalam kegiatan usaha pertambangan:

1. Tahapan penyelidikan bahan galian

Tahapan penyelidikan sebuah studi eksplorasi bahan galian menjadi

suatu keharusan yang harus dilalui. Tahapan ini dilakukan guna menghindari

gagalnya sebuah kegiatan eksploitasi. Artinya untuk kebanyakan bahan

galian sangat tidak mungkin kegiatan eksplorasi dilakukan secara ujug-ujug.

Adapun tahapan kegiatan eksplorasi bahan galian adalah:

a. Studi Pendahuluan

Studi Pendahuluan merupakan kegiatan persiapan sebelum melakukan

penyelidikan langsung di lapangan. adapun kegiatan studi pendahuluan

meliput:

1. Studi literature, 2. Membuat rencana kerja dan peta kerja, 3. Denga luas area yang di-plotting sangat luas, 4. Membuat rencana pengambilan contoh, 5. Cadangan yang diketahui bersifat spekulatif dengan tingkat

kesalahan antara 80% sampai dengan 90%, 6. Mempersiapkan aspek administrative, surat-surat untuk instansi

terkait, aspek legalitas perusahaan dan lainnya, 7. Mencari data tentang budaya dan aspek sosial ekonomi

setempat.

b. Survei Tinjau

Survei Tinjau merupakan kegiatan penyelidikan eksplorasi dilapangan,

sifatnya hanya peninjauan sepintas pada daerah-daerah yang

sebelumnya diperkirakan menarik dari sisi data geologi, sehingga dari

kegiatan ini diharapkan dapat diketahui indikasi mineralisasi bijih

bahan galian.

c. Eksplorasi Pendahuluan

Kegiatan eksplorasi pendahuluan dilaksanakan pada wilayah yang telah

dibatasi atau diokalisasi dari hasil studi survei tinjau yang telah

dilakukan sebelumnya. Penyelidikan paa tahap ini dapat dilakukan

dengan metode eksplorasi geokimia adan geofisikan (gabungan).

Metode eksplorasi dengan mempergunakan geokimia dimaksudkan

untuk mengetahui penyebaran bijih yang dicari, dengan cara

melakukan penelitian dan pengambilan contoh tanah di darat dan

memperluas pengambilan jenis contoh. Sedangkan eksplorasi dengan

metode geofisika merupakan metode yang berlandaskan bahwa

lapisan-lapisan penyusun bumi mempunyai sifat-sifat fisik tertentu.

d. Eksplorasi Umum

Kegiatan eksplorasi umum merupakan bagian dari penyelidikan

pendahuluan dengan cakupan luas areal penyelidikan lebih kecil.

e. Eksplorasi Detail dan Rinci

Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk

memperoleh informasi secaraterperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk

dan dimensi sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan

galian, serta informas imengenai lingkungan sosial dan lingkungan

hidup. Kegiatan ekspolrasi rinci merupakan kegiatan tahap

penyelidikan lapangan terakhir yang dilakukan. Dalam tahap ini area

atau daerah yang diteliti merupakan daerah terpilih dan dibatasi.

2. Studi kelayakan

Studi kelayakan merupakan salah satu kewajiban normatif yang harus

dipenuhi dan prasyarat untuk memperoleh IUP Operasi Produksi. aspek-

aspke yang menjadi kajian dalam studi kelayakan yaitu:

a. Aspek kajian teknis, meliputi:

1. Kajian hasil eksplorasi, berkaitan dengan aspek geologi,

topografi, sumur uji, aprit uji, pemboran, kualias endapan, dan

jumlah cadangan.

2. Hasil kajian data-data eksplorasi tersebut, sebagai data teknis

dalam menentukan pilihan sistem penambanganterbuka,

tambang bawah tanah, atau campuran.

b. Aspek kajian non teknis, meliputi:

1. Kajian peraturan perundang-undangan yang terkait aspek

ketenagakerjaan, aturan K3, sistem perpajakan, dan retribusi,

aturan administrasi pelaporan kegiatan tambang, dan lain-lain.

2. Kajian aspek sosial budaya dan adat istiadat masyarakat

setempat, meliputi kajian aspek hukum adat yang berlaku,

pola prilaku dan kebiasaan masyarakat setempat.

c. Kajian pasar, berkaitan dengan supply and demand. dapat dianalisi

dari karakteristik pasar, potensi, dan pesaing pasar. selain itu hal

penting yaitu karakteristik dan stanarisasi produk di pasar.

d. Kajian kelayakan ekonomis, adalah perhitungan tentang kelayakan

ekonomis, berupa estimasi-estimasi dengan mempergunakan beberapa

metode pendekatan

e. Kajian kelayakan lingkungan, berbentuk AMDAL dan UKL-UPL.

Kajian lingkungan untuk indsutri pertambangan merupakan kegiatan

wajib AMDAL, karena baik dari sisi intensitas, ruang lingkup

kegiatan, maupun dari sisi operasional dan penjgolahan bahan galian

merupakan kegiatan-kegiatan yang dampak menimbulkan dampak

serius terhadap lingkungan.

3. Eksploitasi Bahan Galian

Pemilihan cara atau sistem penambangan sendiri ditentukan berdasarkan

hasil kajian studi kelayakan sebagaimana diuraikan diatas. Sistem

penambangan secara umum terbagi dalam dua sistem yaitu:

1. Tambang Terbuka (Surface Mining)

Pemilihan sistem penambangan atau tambang terbuka biasa

diterapkan untuk bahan galian yang keterdapatannya relative dekat

dengan permukaan bumi. Sebelum melakukan penggalian atau

pengambilan bahan galian terlebih dahulu harus melalui tahapan-

tahapan pekerjaan pendahuluan yaitu pembersihan lahan rencana

tambang (Land Clearing), pengupasan tanah penutup (Over

Burden), penggalian atau pembongkaran bahan galian (Digging)

2. Tambang Bawah Tanah (Undeerground Mining)

Pemilihan metode penambangan dengan tambang bawah tanah

sangat ditentukan oleh beberapa faktor teknis kondisi geologi bahan

galian yang akan di tambang dan faktor pendukung lainnya. Faktor-

faktor teknis dan pendukung tersebut terdiri dari:

a. Ukuran bahan galian b. Kemiringa nbahan galian c. Kedalaman bahan galian d. Proyeksi waktu penambangan e. Kualitas bahan galian f. Fasilitas lokal yang tersedia g. Kekuatan bahan galian dan batuan samping bahan galian

4. Pengolahan dan pemurnian

Pengolahan bahan galian dimaksudkan untuk memperoleh recovery dari

bahan galian secara maksimal, guna mencapai nilai tambah secara maksimal

pula. Dalam sistem pengolahan bahan galian sanagt dipengaruhi oleh

karakteristik bahan galian yang akan diolah, yaitu:

a. Sifat fisik bahan galian b. Jenis mineral utama dan komposisi mineral yang terdapat dalam

bahan galian c. Kadar dan masing-masing mineral yang terdapat dalam bahan galian d. Standar atau kualitas hasil pengolahan

2.9. Kerangka Berpikir Kabupaten Lebak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten yang

memiliki potensi bahan galian yang potensial dan beragam yang tersebar di 28

Kecamatan. Potensi bahan galian tersebut tentulah akan membawa keuntungan

bagi daerah yaitu dapat menjadi salah satu penyumbang ke kas daerah atau APBD

jika dikelola dengan baik, namun kegiatan usaha pertambangan memilki sisi

buruk terhadap lingkungan sehingga kegiatan pertambangan haruslah berwawasan

lingkungan yang berkelanjutan karena sumber daya pertambangan merupakan

sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu melihat potensi

pertambangan yang ada sangat potensial, untuk mendorong kemandirian daerah

Pemerintah Kabupaten Lebak mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak

No 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum yang kemudian

dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.1 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai penyesuain

dari Undang-undang No.11 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Pertambangan

umum yang direvisi dengan Undang-undag No.4 Tahun 2009.

Sektor Pertambangan di Lebak masih mengalami masalah yang sama hingga

kini yaitu dihadapkan pada penambang ilegal (ilegal mining), dan kegiatan

penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sumber daya

pertambangan merupakan sumber daya yang tidak dapat terbaharui, maka itu

pemanfaatan sumber daya pertambangan harus dapat dikendalikan sehingga tidak

merusak lingkungan namun tetap dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam

menimplementasikan peraturan ini perlu adanya pengawasan agar implentasi

berjalan baik sehingga pertambangan yang dialakukan tertib hukum dan

berwawasan lingkungan. Pengawasan yang dilakukan dilakukan dinas terkait

dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak sebagai

pelaksana teknis dan administrative dalam penyelenggaraan usaha pertambangan

mineral dan batubara sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No1

Tahun 2011. Dalam menentukan strategi pengawasan dalam implementasi

kebijakan menggunakan model pengawasan yang dikemukakan Djoko Widodo

(Widodo, 2006:94) yaitu:

a. Pelaku kontrol pelaksana kebijakan

b. Standar prosedur operasional pemantauan

c. Sumber daya keuangan dan peralatan

d. Jadwal pelaksanaan kontrol

Adapun kerangka berpikir yang digunakan, yaitu:

Gambar 2.2

Kerangka Berpikir

Perda Kabupaten Lebak No 1 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (pengganti Perda Kabupaten Lebak No 7 tahun 2004)

Implementasi

Strategi Pengawasan Menurut Djoko Widodo: 1. PelakuPengawasan

Pelaksanaan Kebijakan 2. Standar Operasional Prosedur

Pengawasan 3. Sumber Daya Keuangan Dan

Peralatan 4. Jadwal Pelaksanaan Kebijakan

Pertambangan tertib hukum dan berwawasan lingkungan

Monitoring/pengawasan kebijakan Feedback

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kerangka kerja dalam suatu studi tertentu, guna

mengukur dan melakukan analisis data sehingga dapat menjawab masalah-

masalah penelitian. Penelitian mengenai Pengawasan Dinas Pertambangan dan

Energi Kabupaten Lebak dalam Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral

dan Batubara di Kecamatan Bayah yaitu menggunakan metode penelitian

kualitatif.

Denzin dan Lincoln dalam Moeleong (2007:4) menyatakan bahwa penelitian

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan

berbagai metode yang ada. Sedangkan Strauss dan Corbin dalam

Basrowi&Suwandi (2008:1) mengemukakan penelitian kualitatif (Qualitative

Research) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang

tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan

cara kuantifikasi lainnya.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:4) mengartikan kualitatif sebagai

“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati”. Pendapat lain dikemukakan

oleh John W. Creswell (1994:150-1) metode pendekatan kualitatif merupakan

sebuah proses investigasi. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif, seorang

peneliti melakukan serangkaian kegiatan investigasi untuk mendapatkan data yang

nantinya akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam

kegiatan investigasi sendiri banyak cara yang dapat dignaan untuk mendapatkan

data, yaitu dengan teknik wawancara mendalam, studi literature dan dokumentasi,

serta kelompok diskusi terfokus.

3.2. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian mengenai Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Lebak dalam Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan

Batubara di Kecamatan Bayah yang menjadi instrumen utama penelitian adalah

peneliti sediri. Menurut Irawan (2006:17), dalam sebuah penelitian kualitatif yang

menjadi instrumen terpenting adalah peneliti sendiri. Sedangkan menurut

Moleong (2007:19) pencari tahu alamiah (peneliti) dalam pengumpulan data lebih

banyak bergantung pada dirinya sebagai alat pengumpul data. Adapun alat-alat

tambahan yang digunakan dalam pengumpulan datanya terdiri dari; panduan

wawancara, alat perekam (tape recorder), buku catatan dan kamera digital.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer dan

data sekunder. Sebagai data primer dalam penelitian ini berupa kata-kata dan tindakan

orang-orang yang diamati dari hasil wawancara dan observasi berperan serta.

Sedangkan data-data sekunder yang didapatkan berupa dokumen tertulis, Teknik

pengumpulan data yang digunakan merupakan kombinasi dari beberapa teknik, yaitu:

a. Wawancara.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewancara (interviewer) dan yang

diwawancarai (interviewee). Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat

mendalam (indept interview). Adapun jenis wawancara yang digunakan

adalah wawancara terstuktur dan tak berstruktur. Wawancara tidak terstuktur

adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk

pengumpulan datanya, tetapi disesuaikan dengan keadaan dan ciri yang

unik dari informan, pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam

percakapan sehari-hari. Sedangkan wawancara terstuktur, peneliti

menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Observasi

Observasi atau yang lebih umum dikenal dengan pengamatan menurut Moleong

adalah kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif,

kepercayaan, perhatian, perilaku tidak sadar, kebiasaan dan sebagainya. Dalam

penelitian ini, teknik observasi/pengamatan yang digunakan adalah observasi

tidak berperan serta atau partisipasi pasif, yang berarti peneliti tidak ikut serta

dalam kegiatan yang dilakukan, hanya sebagai pengamat indevenden.

c. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu sumber data sekunder yang diperlukan dalam

sebuah penelitian. Menurut Guba & Lincoln (Moeleong, 2007:126) dokumen

adalah setiap bahan tertulis ataupun film, gambar dan foto-foto yang

dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik. Studi dokumentasi

dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis

yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi obyek penelitian, baik

berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta

berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

3.3. Informan Penelitian

Sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif, informan menjadi salah satu

hal yang sangat penting. Dalam penelitian peneliti menentukan informan dengan

teknik purposive (bertujuan), yaitu merupakan metode penetapan informan dengan

berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informasi yang

dibutuhkan. Dalam penelitian ini juga akan digunakan teknik Snowboling.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu dalam tabel

berikut:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

Kode informan

Informan Kategori informan

I.1 RT Kepala bidang pertambangan umum Kab.Lebak I.2 AN Kepala seksi bimbingan dan pengawasan I.3 US Kepala seksi ketentraman dan ketertiban Kecamatan

Bayah I.4 TH Kepala seksi pencemaran, Kerusakan lingkungan

dan pengolahan limbah BLHD Kabupaten Lebak I.5. LS Kepala keuangan desa Sawarna

I.6 SM Kepala desa Cimancak

I.7

MB

Pengusaha pertambangan legal

I.8 BH Pengusaha pertambangan legal I.9 YU

Pengusaha Pertambangan ilegal

I.10 DW Pengusaha pertambangan ilegal

I.11 IM Pegawai Perhutani KPH Bayah I.12 ES Buruh Tambang

3.4. Teknik Analisis Data

Kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sejak peneliti

melakukan kegiatan pra-lapangan sampai dengan selesainya penelitian. Analisis

data dilakukan secara terus-menerus tanpa henti sampai data tersebut bersifat

jenuh. Menurut Bogdan & Biklen analisis data kualitatif adalah:

”Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain” (Moleong, 2007;248)

Dalam prosesnya, analisis data dalam penelitian ini menggunakan model

interaktif yang telah dikembangkan oleh Miles & Huberman Miles dan

Hubberman (1992:15), yaitu selama proses pengumpulan data dilakukan tiga

kegiatan penting, diantaranya; reduksi data (data reduction), penyajian data (data

display) dan verifikasi (verification)

Gambar 3.1

Analisis data menurut Miles & Huberman

Dari gambar 3.1 dapat dilihat bahwa pada prosesnya peneliti akan melakukan

kegiatan berulang-ulang secara terus-menerus. Ketiga hal utama itu tersebut

merupakan sesuatu yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah

pengumpulan data. Ketiga kegiatan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Selama proses pengumpulan data dari berbagai sumber, tentunya akan

sangat banyak data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin lama peneliti

berada di lapangan, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks

Data Colection

Data Colection Data Display

Data Reduction

Verification

dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan

peneliti, oleh karena itu proses analisis data pada tahap ini juga harus

dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan mempermudah

peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya,maka dilakukan reduksi data.

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data

kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul di lapangan. Reduksi

data berlangsung selama proses pengumpulan data masih berlangsung.

Pada tahap ini juga akan berlangsung kegiatan pengkodean, meringkas dan

membuat partisi (bagian-bagian). Proses transformasi ini berlanjut terus

sampai laporan akhir penelitian tersusun lengkap.

b. Penyajian Data ( Data Dispay)

Langkah penting selanjutnya dalam kegiatan analisis data kualitatif adalah

penyajian data. Secara sederhana penyajian data dapat diartikan sebagai

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam sebuah penelitian

kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalambentuk uraian singkat,

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Namun pada peneltian ini, penyajian data yang peneliti lakukan dalam

penelitian ini adalah bentuk teks narasi, hal ini seperti yang dikatakan oleh

Miles &Huberman, ”the most frequent form display data for qualitative

research data inithe past has been narrative text” (yang paling sering

digunakan untuk penyajian data kualitatif pada masa yang lalu adalah

bentuk teks naratif). Selain itu penyajian data dalam bentuk bagan dan

jejaring juga dilakukan pada penelitian ini. Penyajian data bertujuan agar

peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan

selanjutnya yang akan dilakukan.

c. Verifikasi / Penarikan Kesimpulan (Verification)

Langkah ketiga dalam tahapan analisis interkatif menurut

Miles&Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari

permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari hubungan-

hubungan, mencatat keteraturan, pola-pola dan menarik kesimpulan.

Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang dikemukakan dimuka masih

bersifat sementara, dan akan terus berubah selama proses pengumpulan

data masih terus berlangsung. Akan tetapi, apabila kesimpulan tersebut

didukung oleh bukti-bukti (data) yang valid dan konsisten yang peneliti

temukan di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel.

3.5. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Validitas lebih merupakan tujuan bukannya hasil, bukan sesuatu yang dapat

dibuktikan dan dianggap biasa-biasa saja. Validitas juga relative dalam pengertian

bahwa seyogyanya dinilai dalam kaitannya dengan tujuan dan lingkungan

penelitian itu sendiri bukan sekedar persoalan metode atau kesimpulan yang

terlepas dari konteksnya. Menurut Alwasilah (2002: 169) menyatakan bahwa

validitas adalah kebenaran dan kejujuran sebuah deskripsi, kesimpulan,

penjelasan, tafsiran dan segala jenis laporan. Terdapat dua macam validitas

penelitian yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Validitas internal

merujuk pada persoalan apakah temuan penelitian sesuai dengan realitas yang ada,

sedangkan validitas eksternal merujuk pada ide sejauh mana temuan-temuan

penelitian itu dapat diterapkan pada situasi-situasi lain yakni generalisasi populasi

di mana sampel tersebut diambil.

Sedangkan reliabilitas dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan yang

terdapat pada penelitian kuantitatif. Bila dalam penelitian kuantitatif reliabilitas

berkenaan dengan konsistensi data, di mana bila terdapat peneliti yang melakukan

penelitian pada obyek yang sama, maka akan mendapatkan data yang sama. Maka

dalam penelitian kualitatif tidak demikian, suatu realitas (social situation) bersifat

majemuk dan dinamis, sehingga tidak ada data yang bersifat konsisten dan

berulang seperti semula. Adapun untuk pengujian validitas dan keabsahan

datanya, pada penelitian ini dilakukan cara triangulasi dan membercheck.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi

(Irawan, 2006:79) adalah proses check and recheck antara satu sumber data

dengan sumber alinnya. Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber,

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini hanya

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari lapangan melalui

beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan

dilakukan dengan mengunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.6. Tempat dan Jadwal Penyusunan Proposal

Penelitian ini dilakukan di lokasi pertambangan yang ada di Kecamatan

Bayah yang meliputi desa –desa yang terdapat kegiatan usaha pertambangan dan

kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak yaitu Jalan. Jenderal

Ahmad Yani No.99 Cibadak Kabupaten Lebak. Adapun jadwal penyusunan

proposal yaitu sebagai berikut:

Table 3.2

Jadwal Penyusunan Skripsi

Kegiatan 2010 2011

11

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengajuan Judul

Observasi Awal

Penyusunan Proposal (Bab 1-3)

Seminar Proposal

Penelitian Lapangan

Penyusunan Bab 4-5

Sidang Skripsi

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Bayah

Kecamatan Bayah memiliki luas wilayah 156,43 km2 dengan jumlah

penduduk 38.410 jiwa terdiri dari laki-laki berjumlah 19.827 jiwa dan

perempuan berjumlah 18.583 jiwa serta kepala keluarga berjumlah 10.315.

Kecamatan Bayah berbatasan dengan Kecamatan Panggarangan di sebelah

barat, Kecamatan Cilograng disebelah timur, Kecamatan Cibeber di sebelah

utara, dan Samudera Indonesia di sebelah selatan. Wilayah administrasi

Kecamatan Bayah terdiri dari 11 desa yaitu:

1. Desa Bayah Barat 2. Desa Bayah Timur 3. Desa Cimancak 4. Desa Cisuren 5. Desa Pasir Gombong 6. Desa Cidikit 7. Desa Darmasari 8. Desa Sawarna 9. Desa Sawarna Timur 10. Desa Suwakan 11. Desa Pamumbulan

Secara umum topografi kecamatan bayah dikategorikan kedalam dataran,

pantai dan lereng/bukit. Dataran rendah umunya merupakan areal pertanian dan

perkebunan. Areal pertanian di daerah ini hampir sebagian besar merupakan

pertanian penduduk baik sawah tadah hujan, maupun palawija. Kondisi lereng

bukit mendominasi wilayah Bayah hampir 57% merupakan lereng/bukit dari

keadaan topografi yang didominasi oleh bukit/lereng inilah yang menjadikan

Bayah sebagai wilayah yang memiliki kandungan bahan mineral dan batubara

yang potensial. Kemudian wilayah pesisir atau pantai yang ada di Bayah tidak

begitu mendominasi hanya sekitar 8% merupakan wilayah pantai yang tersebar

di desa bayah barat, darmasari, sawarna dan sawarna timur. Sumber daya alam

yang terdapat di Bayah akan sangat potensial jika dimanfaatkan secara optimal

baik itu dari pertanian, wilayah pesisir yang menyimpan banyak keuntungan

seperti pariwisata serta potensi pertambangan yang sangat potensial untuk

menarik investor menanamkan modalnya terhadap bahan galian yang ada di

Bayah.

Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Bayah masih di dominasi

pertanian, dan perdagangan dan jasa, selain itu banyak pula masyarakat Bayah

yang bekerja di bidang pertambangan atau bahan galian, baik sebagai buruh

tambang maupun pengusaha pertambangan.

4.1.2. Gambaran Umum Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak

Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak merupakan unsur

pelaksana pemerintah daerah yang bergerak dalam bidang pertambangan dan

energi. Dinas pertambangan dan energi sendiri mempunyai tugas membantu

bupati dalam menyelenggarakan otonomi daerah di bidang pertambangan dan

energi serta melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan kepada

pemerintah daerah berdasarkan konsep desentralisasi kekuasaan dari pusat ke

daerah.

Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak sendiri berada di

pusat kota Rangkasbitung yaitu jalan Jenderal Ahmad Yani No.99 Cibadak

Kabupaten Lebak. Letaknya yang berada di pusat pemerintah memudahkan

koordinasi dengan instansi lain, sebagai hubungan yang sifatnya vertikal dan

horizontal dalam hal pengelolaan pertambangan. Berdasarkan keadaan

geografisnya, luas wilayah Kabupaten Lebak yaitu 304.472 ha merupakan

kabupaten terluas di Propinsi Banten. Hal ini menjadikan Dinas Pertambangan

dan Energi harus bekerja secara optimal karena luasnya wilayah pengawasan

dan dengan didukung oleh wilayah kabupaten yang memiliki kandungan sumber

daya alam yang cukup melimpah. Pengelolaan pertambangan umum yang ada di

wilayah Kabupaten Lebak diharapkan dapat terkelola dengan baik dengan

adanya Dinas Pertambangan dan Energi guna membantu pembangunan daerah

Kabupaten Lebak.

4.1.2.1. Visi Dan Misi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak

Adapun visi dan misi Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak

adalah sebagai berikut:

a. Visi: Lebak menjadi daerah kondusif untuk berinvestasi di bidang

pertambangan dan energi yang berorientasi pada pembangunan

pedesaaan. Makna perumusan visi tersebut yaitu mengacu kepada visi

Kabupaten Lebak:

1. Lebak menjadi daerah kondusif untuk berinvestasi di bidang

pertambangan dan energi yang berorientasi pada pembangunan

pedesaan tahun 2010.

2. Visi tersebut cukup menantang dan rasional, sehingga

memerlukan upaya yang optimal dan dukungan dari seluruh

stakeholder.

3. Kabupaten Lebak sebagai daerah yang memiliki potensi sumber

daya alam khusunya potensi pertambambangan dan energi yang

cukup melimpah harus menjadi daya tarik bagi para investor

untuk menanmkan modalnya di Kabupaten Lebak. Dengan adanya

investasi di bidang pertambangan dan energi tersebut diharapkan

dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan asli

daerah dan menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Energi listrik merupakan salah satu jenis energi yang dibutuhkan

oleh masyarakat, sehingga pemerintah daerah harus berupaya

secara bertahap untuk memenuhinya. Dengan adanya energy

listrik tersebut diharapkan akan berdampak tumbuhnya kegiatan

ekonomi masyarakat di pedesaan.

b. Misi: mewujudkan Lebak sebagai daerah yang kondusif dalam

berinvestasi di bidang pertambangan dan energi serta terpenuhinya

kebutuhan listrik pedesaan untuk percepatan pembangunan dalam

rangka menigkatkan kesejahteraan masyarakat. Makna perumusan misi

tersebut adalah:

1. Kondisi iklim usaha yang kondusif merupakan syarat utama yang

menjadi pertimbangan masuknya investor, baik bidang

pertambangan maupun bidang lainnya ke Kabupaten Lebak.

Kondisi tersebut perlu di ciptakan, dielihara, dan ditingkatkan.

2. Energi listrik sebagai salah satu jenis energi yang dibutuhkan oleh

masyarakat yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah

dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan

menigkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak dalam

menyelenggarakan tugasnya mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai

berikut:

a. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis

pertambangan dan energi

b. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan mempersiapkan ijin usaha

pertambangan dan energi

c. Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha pertambangan dan energi

serta pembimbingan terhadap pelaksanaan konservasi dan reklamasi

d. Penyelenggaraan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral

dan energi serta air bawah tanah

e. Penetapan dan penyelenggaraan serta pengawasan distribusi

ketenagalistrikan yang tidak termasuk didalam grid nasional

f. Pelaksanaan penetapan dan pengawasan distribusi harga bahan bakar

minyak (BBM)

g. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan,

kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas

h. Pengelolaan UPT

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten

Lebak yaitu sebagai berikut:

a. Menigkatkan kualitas sumber daya manusia melalui diklat teknis

fungsional dan pelatihan

b.Menigkatkan jumlah cakupan desa yang mendapatkan fasilitas listrik

melalui listrik masuk desa

c. Menigkatkan keindahan, ketertiban dan kemanan (K3) melalui

penigkatan pemeliharaan dan pemasangan penerangan jalan umum.

d.Menigkatkan usaha bidang pertambangan yang berwawasan

lingkungan dan menertibkan usaha pertambangan tanpa ijin.

e. Menigkatkan penelitian dalam rangka mendapatkan data potensi bahan

galian pertambangan dan air bawah tanah.

4.1.2.2. Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 11 Tahun 2007

Tentang Pemebntukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kabupaten Lebak struktur organisasi Dinas Pertambangan Dan Energi

Kabupaten Lebak terdiri dari:

1. Kepala dinas 2. Sekretariat:

a. Sub bagian program b. Sub bagian keuangan c. Sub bagian umum

3. Bidang pertambangan umum a. Seksi pengusaha pertambangan b. Seksi bimbingan pengawasan pertambangan umum c. Seksi konservasi dan pengendalian lingkungan pertambangan

4. Bidang geologi dan air tanah a. Seksi pemetaan dan penelitian geologi b. Seksi sdm dan batubara c. Seksi air tanah

5. Bidang energi: a. Seksi pengembangan energy b. Seksi pembangunan dan pemliharaan pju c. Seksi pengusahaan dan pengawasan energi

6. Cabang dinas 7. UNIT ELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) 8. Kelompok jabatan fungsional

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak dalam Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pengawasan merupakan salah satu instrument model, yaitu untuk

mengawal dan mengarahkan agar rencana program pada saat implementasi

tetap berada pada rel, kriteria, dan kaidah-kaidah yang menjadi landasan

program tersebut dirancang. Menurut Djoko widodo pelaksanaan suatu

kebijakan tidak akan berjalan baik tanpa adanya pengawasan dari dinas terkait.

Adapun strategi yang dapat digunakan dalam pengawasan kebijakan yaitu

pelaku kontrol kebijakan, standar operasional prosedur, sumber daya dan

peralatan, dan jadwal pelaksanaan kontrol.

Pemerintah daerah Kabupaten Lebak telah mengatur kebijakan di bidang

usaha pertambangan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Lebak No.1 Tahun 2011 tentang Penyelanggaraan Usaha pertambangan

Mineral dan Batubara sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Lebak

No.7 Tahun 2004 tentang pengelolaan pertambangan umum. Dalam

melaksanakan peraturan daerah tersebut agar berjalan lancar sesuai dengan

tujuan yang diharapkan, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak

merupakan pelaksana teknis dan adminstratif dalam penyelenggaraan usaha

pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Lebak, baik dari tahap

pemberian rekomendasi izin hingga pada tahap pasca tambang. Dalam

pelaksanaannya pengawasan menjadi unsur penting yang harus dilakukan.

Berdasarkan kriteria Djoko Widodo maka strategi pengawasan yang dilakukan

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak dipengaruhi oleh berikut ini:

1. Pelaksana Kontrol Kebijakan

Pelaku kontrol kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu

pelaku kontorl internal dan pelaku kontrol eksternal. Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak mnerupakan pelaksana

kontrol internal dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral

dan batubara. Sesuai dengan fungsi DISTAMBEN dalam bidang

pertambangan yaitu:

a. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis

pertambangan dan energi

b. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan mempersiapkan ijin usaha

pertambangan dan energi

c. Pelaksanaan pengawasan terhadap usaha pertambangan dan energi

serta pembimbingan terhadap pelaksanaan konservasi dan

reklamasi.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha

pertambangan mineral dan batubara, DISTAMBEN memiliki seksi

tersendiri yaitu seksi bimbingan dan pengawasan, hal tersebut di

ungkapkan oleh I.1 (RT) sebagai berikut:

“Pengawasan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam perda baru no 1 tahun 2011 ini sebagai pengganti perda kabupaten lebak no 7 tahun 2004 merupakan tugas dari Bidang Pertambangan Umum yang didalamnya terdapat seksi bimbingan dan pengawasan, seksi konservasi dan dampak lingkungan pertambangan, dan seksi pengusahaan pertambangan. sedangkan yang berwenang dalam pengawsan yaitu Seksi Bimbingan dan Pengawasan Pertambangan Umum (BINWAS). Binwas sendiri berfungsi melakukan pengawasan dari penerbitan izin hingga reklmasi pasca tambang.” (wawancara, 3/5/2011, 10:45 kantor distamben) Pelaksana pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Lebak memang hanya sedikit dengan cakupan wilayah

Kabupaten Lebak dengan luas wilayah 304.472 ha. Yang terdiri dari 28

kecamatan. Luasnya cakupan wilayah tidak diimbangi dengan petugas

pengawasan yang ada, hal ini diungkapkan oleh I.2 (AN) sebagai

berikut:

“dalam melakukan pengawasan bidang pertambangan itu merupakan kewenangan seksi binwas, namun hingga saat ini kami masih kekurangan personil, baru 2 pegawai yang memiliki SK sebagai PIT hal tersebut menjadi kendala kami dalam melakukan pengawasan dengan cakupan wilayah yang luas serta kondisi geografis yang tidak mudah.” (wawancara: 3/5/2011, 14:35 kantor DISTAMBEN)

Petugas inspeksi tambang (PIT) berfungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan/inspeksi;

2. Melakukan penyelidikan kecelakaan tambang dan/atau kejadian

berbahaya;

3. Melakukan penyelidikan terhadap pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan;

4. Melakukan pengujian atas peralatan tambang;

5. Melakukan pengujian terhadap lingkungan tempat kerja;

6. Melakukan pengujian terhadap kondisi limbah cair, padat, maupun

gas;

7. Melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja;

8. Melakukan pembinaan lingkungan pada kegiatan usaha

pertambangan umum;

9. Memberikan perintah, larangan dan petunjuk baik yang dicatat

dalam buku tambang maupun secara lisan;

10. Menyusun laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan, membuat

berita acara penyelidikan kecelakaan tambang dan/atau kejadian

berbahaya, pencemaran lingkungan dan pelanggaran ketentuan

dalam peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan

kerja serta lingkungan pertambangan umum yang berlaku.

Petugas Inspeksi Tambang (PIT) berwenang untuk menutup

seluruh atau sebagian kegiatan usaha tambang dilakukan secara

langsung, namun tidak berhak mencabut izin hanya membuat surat

penutupan sementara. Pengawasan DISTAMBEN terhadap

penyelenggaraan usaha pertambangan umum di Bayah dan daerah lain

terkendala karena petugas kontrol yang tidak proporsional dan

professional hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pegawai yang ada

yaitu sebagai berikut:

Tabel. 4.1

Jumlah Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak

No Golongan Jumlah 1. Gol I - 2. Gol II 5 orang 3. Gol III 23 orang 4. Gol VI 2 orang 5. TKK 1 orang 6. TKS 6 orang

(Sumber: DISTAMBEN)

Tidak hanya masih mininya jumlah pegawai tapi juga disebabkan

tingkat pendidikan para pegawai DISTAMBEN sebagai berikut:

Tabel.4.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Latarbelakang Pendidikan

No Golongan Jumlah 1. SD 1 orang 2. SLTP 2 orang 3. SLTA 20 orang 4. Sarjana Muda/D III -5. Sarjana 12 orang 6. Pasca Sarjana 2 orang

(Sumber:DISTAMBEN)

Jumlah personil dan latarbelakang pendidikan menjadi hal penting

terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan. Dalam pengawasan

penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara Dinas

Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak berkoordinasi dengan

instansi terkait lainnya serta dengan aparatur tingkat kecamatan. Hal

tersebut diungkapkan I.1 (RT) sebagai berikut:

“DISTAMBEN sendiri dalam pelaksanaan perda ini, telah berkoordinasi dengan dinas lain yaitu koordinasi dengan badan Lingkungan Hidup kabupaten lebak, KPPT selaku penerbitan izin, Dinas perhubungan berkaitan dengan pengangkutan hasil tambang, serta berkoordinasi dengan pihak muspika kecamatan.” (wawancara: 3/5/2011, 10:45, Kantor DISTAMBEN) Koordinasi yang dilakukan di harapkan akan mempermudah

pengawasan dalam pelaksanaan peraturan yang telah ada karena Dinas

Pertambangan Kabupaten Lebak belum memiliki Unit Pelaksana Tugas

Dinas (UPTD) di masing-masng kecamatan terutama yang memiliki

potensi pertambangan yang besar. Hal ini diungkapkan I.1. (RT) Sebagai

berikut:

“…memang sampai saat ini kita belum memiliki UPTD.” (wawancara: 3/5/2011, 10:45, kantor DISTAMBEN) Dikarena belum memiliki UPTD, Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Lebak berkoordinasi dengan Kecamatan setempat, hal ini

diungkapkan oleh I.3 (US) berikut ini:

“tentunya kami berkoordinasi dengan DISTAMBEN terhadap usaha pertambangan yang ada di Bayah, DISTAMBEN selalu melibatkan pihak Kecamatan dengan muspika terutama dalam operasi penertiban karena Kecamatan juga berfungsi sebagai pengaman peraturan daerah, kalau berbicara masalah usaha pertambangan itu menjadi urusan kasi ketentraman dan ketertiban atau Mantri Polisi (MP).” (wawancara:9/5/2011, 09:30, Kantor Kecamatan Bayah)

Koordinasi yang dibangun dalam pengawasan penyelenggaraan

usaha pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Lebak ternyata

masih kurang optimal dikarenakan masih banyaknya kegiatan usaha

pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan. Tidak berjalan baikknya

koordinasi tersebut diungkapkan oleh I.2 (AN) sebagai berikut:

“pelaksanaan koordinasi dengan dinas lain terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal ini menjadi salah satu kendala kami.” (wawancara:3/5/2011, 14:35, kantor DISTAMBEN)

Selain pengawasan internal yang dilakukan dinas terkait, menurut

Djoko Widodo Pengawasan akan berjalan baik dengan adanya

pengawasan eksternal yaitu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) serta adanya pengawasan dari organisasi kemasyarakatan atau

lembaga swadaya masyarakat. dengan adanya pengawasan dari

organisasi eksternal diharapkan akan menjadi penyeimbang dalam

pelaksanaan pengawasan dari organsasi internal yaitu Dinas

Pertambangan dan Engergi Kabupaten Lebak dalam penyelenggaraan

usaha pertambangan mineral dan batubara di Daerah. Pengawasan secara

eksternal terhadap keberadaan uaha pertambagan dilakukan oleh

lembaga swadaya masyarakat di daerah atau kecamatan masing-maisng

yang berperan aktif sebagai pengawas independent dengan melakukan

teguran-teguran yang disampaikan kepada dinas terkait maupun media

masa mengenai permaslahan yang muncul. Sedangkan pengawasan yang

dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu berupa himbauan saja

kepada dinas terkait maupun muspika kecamatan setempat.

2. Standar Operasional Prosedur Pengawasan

Standar Operasional Prosedur kontrol atas pelaksanaan kebijakan

dapat digambarkan dengan cara organisasi harus menetapakan

serangkaian tujuan yang dapat diukur dari aktivitas yang telah

direncanakan, Alat montoring harus disusun untuk mengukur kinerja

individu, program, atau system secara keseluruhan, pengukuran

diperoleh melalui penerapan berbagai alat monitoring untuk mengoreksi

setiap penyimpanagn yang berarti, tindakan korektif dapat mencakup

usaha-usaha yang mengarah pada kinerja yang ditetapkan dalam rencana

atau modifikasi rencana kearah mendekati (mencerminkan kinerja).

Standar operasional prosedur kontrol yang dilakukan Dinas

Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak dalam penyelenggaraan

usaha pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Lebak No 1 Tahun 2011 yaitu pertama menyusun

tujuan yang diharapkan, tujuan yang diharapkan yaitu terselenggaranya

usaha pertambangan mineral dan batubara yang berwawasan lingkungan,

menigkatkan penerimaan daerah maupun negara dengan keberadaan

pengusahaan potensi pertambangan, mengurangi keberadaan

pertambangan tanpa izin, menciptakan iklim investasi yang kondusif di

bidang pertambangan, serta berkurangnya kecelakaan tambang.

Pengawasan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan mineral

dan batubara meliputi penetapan WPR penetapan dan pemberian WIUP

mineral bukan logam dan batuan, pemberian WIUP mineral logam dan

batubara penerbitan IPR, penerbitan IUP, dan penyelenggaraan

pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang

IPR dan IUP. Sedangkan pengawasan pengelolaan usaha yaitu meliputi

teknis pertambangan, pemasaran,keuangan, pengelolaan data mineral

dan batubara, konservasi sumber daya mineral dan batubara,

keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi

pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan

pascatambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan

rekayasa serta rancang bangun dalam negeri, pengembangan tenaga

kerja teknis pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan

masyarakat setempat, penguasaan, pengembangan, dan penerapan

teknologi pertambangan, kegiatan lain di bidang kegiatan usaha

pertambangan yang menyangkut kepentingan umum, pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK, dan jumlah, jenis, dan

mutu hasil usaha pertambangan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan kebijakan

disusun sebagai langkah kerja yang dilakukan Dinas Pertambangan Dan

Energi Kabupaten Lebak terhadap usaha pertambangan berizin dan

tidak berizin. Untuk standar operasional pengawasan usaha berizin

dilakukan dengan melakukan pengawasan usaha pada kegiatan

pertambangan secara teknis yang meliputi K3 dan kelestarian

lingkungan. dari awal dikelurkannya ijin hingga habis batas perijinan

dan reklamasi pasca tambangan. Sedangkan untuk pertambangan tanpa

izin dilakukan peringatan terlebih dahulu atau dengan menyita tempat

penyimpanan (stockfield), kemudian melakukan bimbingan terhadap

penambang ilegal agar mereka mendatarkan usahanya sehingga memiliki

legalitas yang sah. Sebelum pada tahap penertiban Dinas Pertambangan

dan Energi Kabupaten Lebak terlebih dahulu memberikan peringatan

atau teguran. Teguran atau peringatan terkadang tidak menjerat para

pengusaha tambang ilegal atau “gurandil” mereka cenderung kembali

melakukan aktivitas setelah tim pengawas tidak ada.

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak dalam

melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan

mineral dan batubara telah menyusun rencana strategis yaitu program

pembinaan dan pengawasan yang diharapkan program ini dapat

menigkatkan usaha bidang pertambangan dan menurunya jumlah PETI.

Sedangkan pembinaan dilakukan dengan sosialisasi pengolahan briket,

karena sbagian besar pengusaha pertambangan di Bayah hanya menjual

barang mentah sehingga tidak memiliki nilai jual yang tinggi,

diharapkan dengan adanya program tersebut dapat menciptakan

lapangan pkerjaan baru dan meningkatkan perekonomian masyarakat

serta daerah. Dalam hal pengawasan dinas bekerja sama dengan satuan

di kecamatan, adapun rincian kegiatan pengawasan dapat dilihat di tabel

berikut:

Tabel.4.3

Program Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak

Program Sasaran Uraian Indikator kinerja Indikator Rencana

capaian Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

Jumlah unit usaha Unit usaha PETI

20 unit usaha 20 PETI

Pengawasan dan penertiban pertambangan umum

Masukan: • Jumlah dana • Jumlah SDM

Keluaran: • Terlaksananya kegiatan

pengawasan dan penertiban Hasil yang dicapai: • Menigkatnya usaha

pertambangan yang memilki ijin

• Menurunya PETI Manfaat: • terkendalinya K-3

Lingkungan dan produksi pertambangan

Dampak: • Menigkatnya K-3

lingkungan dan produksi pertambangan

Pengawasan DISTAMBEN juga meliputi K3 pertambangan,

karena salah satu karakteristik industri pertambangan adalah padat

modal, padat tekhnologi, serta beresiko tinggi. dalam rangka menjamin

kelancaran operasi menghindari terjadinya kecelakaan kerja, kejadian

berbahaya dan penyakit akibat kerja maka diperlukan implementasi

kesehatan, dan keselamatan kerja pada kegiatan pertambangan.

Kecelakaan tambang sering terjadi pada pertambangan dengan

sistem pertambangan bawah tanah (underground minning). Di Bayah

sendiri kecelakaan tambang sering terjadi pada pertambangan batubara,

biasanya disebabkan karena longsor, penggunaan bahan peledak, dan gas

beracun pada lorong-lorong tambang tersebut. Hal ini menjadi perhatian

penting dalam usaha pertambangan, seperti yang diungkapakn I.2 (AN)

sebagai berikut:

“…terjadi kecelakaan kerja tentu saja menjadikan masalah yang besar bagi kelangsungan suatu usaha, kerugian yang diderita tidak hanya berupa kerugian materi, namun lebih dari itu adalah timbulnya korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. kehilangan SDM adalah kerugian yang sanagt besar karena manusia adalah satu-satunya sumber daya yang tidak tergantikan oleh tekhnologi apapun. terjadinya kecelakaan tambang pada saat eksploitasi menjadi juga tanggungjawab DISTAMBEN terutama untuk pertambangan berizin, kami akan turun ke lapangan jika terjadi kecelakaan tambang.” (wawancara, 3/5/2011, 14:35, kantor DISTAMBEN)

Adanya kecelakaan tambang menjadi perhatin penting dalam

jaminan kerja para buruh tambang. Sangat disayangkan bahwa para

buruh tambang tersebut tidak memiliki jaminan kesehatan dari

pengusaha pertambangan. Tidak sama halnya dengan buruh pabrik yang

diberikan jaminan kesehatan, buruh tambang bekerja dengan resiko yang

besar tanpa adanya jaminan. Hal ini diungkapkan oleh I.12 (ES) sebagai

berikut:

“mun urang mah gawe teh gawe bae, te aya eta ngarana jaminan jeng kesehatan, paling ogeh mun aya kecelakaan di lokasi ti pihak bos the sok mere duit, trus mun aya anu maot di lokasi eta the sok secara kekeluargaan bae dibereskena.”(kalau kita bekerja kita kerja saja, tidak ada namanya jaminan kesehatan, hanya saja jika terjadi kecelekaan di lokasi dari pihak bos memberikan uang, kemudian jika menelan korban jiwa diselesaikan secara kekeluargaan.) (wawancara, 26/5/2011, 15:00 lokasi tambang-desa Bayah Barat)

Tidak adanya jaminan bagi buruh tambang tersebut juga

dibenarkan oleh I.7(MB) sebagai berikut kepada peneliti:

“memang neng sistemnya di usaha tambang ini, kami tidak memberikan jaminan kesehatan bagi para buruh tambang, istilahnya mah mereka itu buruh kasar. Lagian mereka tidak menuntu hal itu. Dalam usaha ini kita sudah saling mengerti akan resiko yang bisa terjadi, hal itu sudah menjadi resiko masing-masing, atu kalau ada yang meniggal kita juga memberikan uang kepada keluarga.” (wawancara, 26/5/2011, 13:00, lokasi tambang-desa Bayah Barat)

Masih minimnya jaminan kesehatan yang diterima buruh tambang

menjadi semakin ironis, dengan upah yang kecil ditambah tidak ada

jaminan kesehatan dari pihak pengusaha atau penyandang dana.

Terutama untuk pertambangan rakyat, tidak ada jamianan pasti terhadap

keselamatan dan kesehatan mereka dalam bekerja.

Dalam melaksanakan pengawasan jika menemukan pelanggaran

atau kesalahan yang tidak sesuai dengan aturan teknis pertambangan

yang ada, dalam melakukan inpeksi, penyelidikan, Dinas berwenang

untuk memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat,

menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan

pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan

dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang,

keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan kemudian mengusulkan penghentian.

Standar operasional prosedur pengawasan yang dilakukan

DISTAMBEN yaitu dengan adanya program pengawasan dan

pembinaan. Keberadaan PETI ini tentunya menunjukan masih adanya

penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan

pemerintah. DISTAMBEN selalu melakukan pengarahan dan bimbingan

terhadap penambang ilegal namun terkadang tidak mendapat respon

positif dari sasaran program tersebut. Terhadap penambang ilegal ada

tahap-tahap untuk mengarahkan mereka pertama yaitu danya peringatan

terlebih dahulu dengan teguran-teguran jika tidak dihiraukan maka akan

diberikan surat peringatan agar usaha tambang tersebut segera

didaftarkan menjadi legal, namun jika tidak juga didaftarkan

DISTAMBEN akan melakukan operasi penertiban yang bekerjasama

dengan instansi lain yaitu Satpol PP, Kepolisian setempat, dan pihak

kecamatan. berikut ini gambar salah satu pengawasan DISTAMBEN

dalam operasi penertiban tambang ilegal di Kecamatan Bayah

Gambar.4.2

Operasi Penertiban PETI

Gambar.4.3

Operasi penertiban PETI

3. Sumberdaya dan Peralatan

Untuk melakukan kontrol atas pelaksanaan suatu kebijakan,

disamping memerlukan dana yang cukup juga diperlukan alat yang

memadai. Besarnya anggaran dan jenis peralatan untuk melakukan

kontrol tergantung pada variasi dan kompleksitas pelaksanaan suatu

kebijakan. Sumber anggaran untuk melaksanakan pengawasan berasal

dari APBN dan APBD.

Pengawasan dalam penyelenggaraan usaha pertambangan tentunya

membutuhkan sumber daya keuangan atau anggaran agar pengawasan

berjalan dengan baik, serta perlu didukung dengan peralatan yang

berhubungan dengan teknis pertambangan. anggaran yang disiapkan

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak diungkapkan oleh I.1

(RT):

“anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan di bidang pertambangan yaitu kurang lebih 250jt setiap tahunnya. alokasi anggaran untuk pengawasan dari APBD memang menurut kami belum memadai, kami berharap adanya penigkatan anggaran dari pemerintah terkait dengan pengawasan DISTAMBEN pada tahun depan.” (wawancara, 3/5/2011, 10:45, kantor DISTAMBEN)

Adapun rincian anggran untuk pengawasan bidang pertambangan

dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel.4.3

Anggaran Pengawasan Pertamabangan umum

Tahun Anggaran 2009 207.926.000 2010 216.243.000 2011 224.892.000 2012 233.887.000 2013 243.242.000 2014 252.971.000

Jumlah 1.379.161.000 (sumber: DISTAMBEN)

Masih minimnya anggaran untuk pengawasan tersebut berbanding

dengan apa yang telah diperoleh daerah dari sektor pertambangan. Sektor

pertambangan di Kabupaten Lebak merupakan penyumbang terbesar

kedua terhadap pendapatan asli daerah. Dalam Pengawasan yang

dilakukan juga tidak didukung perlatan pengawasan yang memadai hal

tersebut diungkapkan oleh I.2 (AN) sebagai berikut:

“…kita masih minim di anggaran serta peralatan yang digunakan terutama untuk teknis pertambangan seperti gas kitektor untuk mengetahui kecelakaan tambang, pengukur pencemaran lingkungan, nah alat-alat seperti itu belum kita milki, diperparah kita kekurangan kendaraan operasional untuk melakukan pengawasan.” (Wawancara: 3/5/2011, 14:35, Kantor DISTAMBEN)

Peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung pengawasan berjalan

baik masih minin terutama peralatan yang berhubungan denga teknis

pertambangan. Serta kendaraan operasional yang di miliki distamben

yang hanya memiliki 4 buah kendaraan roda empat sedangkan harus di

bagi untuk berbagai bidang yang ada di dinas tersebut. Hal tersebut

tentunya membuat pengawasan yang dilakukan dinas menjadi kurang

optimal.

4. Jadwal Pelaksanaan Kontrol

Pelaksanaan pengawasan dilakukan pada awal dan akhir tahun,

yaitu secara regular. Sebenarnya Dinas Pertambangan Dan Energi

Kabupaten Lebak tidak memiliki jadwal pengawasan yang pasti, dimana

DISTAMBEN melakukan pengawasan ke lokasi jika hanya ada kejadian

atau pelanggaran, contohnya adanya kecelakaan pekerja tambang. Namun

Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak berkoordinasi dengan

muspika di kecamatan.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Pertambangan masih kurang

intensif hal ini tentunya membuka peluang besar terjadianya

penyimpangan atau pemalsuan kadar bahan galian yang diperoleh

sehingga mengurangi jumlah beban pajak yang harusnya dibayarkan

pegusaha pertambangan.

Dari aspek-aspek pengawasan yang dilakukan DISTAMBEN diatas

tentunya perlu adanya pengawasan yang intensif dalam satu tahun. Hal ini

diungkapkan oleh I.2 (AN) sebagai berikut:

“pengawasan yang kita lakukan saat ini belum intensif, dengan jadwal pengawasan hanya dua kali dalam satu tahun dengan wilayah yang juga cukup luas. hal ini dikarenakan juga masih rendahnya anggaran untuk melakukan pengawasan, kami berharap adanya penigkatan pengawsan mendapay perhatian lebih besar dalam APBD, karena PAD dari sektor pertambangan termasuk terbesar di Kabupaten Lebak. tapi pengawasan juga kami lakukan melalui evaluasi terhadap laporan rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IPR, dan IUPK, inspeksi ke lokasi IUP, IPR, dan IUPK” (wawancara, 3/52011, 14:35 Kantor DISTAMBEN)

Pengawasan yang kurang intensif dari DISTAMBEN juga

dikeluhkan oleh I.8 (BH) sebagai berikut:

“kalau berbicara pengawasan DISTAMBEN jarang sekali neng, setahun sekali juga engga, terutama tentang teknis pertambangan, paling-paling pengawasannya buat operasi penertiban saja. Tapi kan kita juga diharuskan meberikan laporan dan rencana kerja usaha pertambangan.” (wawancara, 28/5/2011, 13:30, kediaman informan)

Pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak

merupakan pengawasan internal, namun jadwal pengawasan yang

dilakukan masih kurang intensif dilakukan. Karena jadwal pengawasan

tidak disusun secara periodik hanya berdasarkan pada adanya laporan

penyimpangan di lokasi pertambangan. Berdasarkan pada sistem

implementasi yang sukses menurut Carter dalam (Parson, 2006:447)

melibatkan empat tipe kontrol yaitu koordinasi sepanjang waktu,

koordinasi pada waktu tertentu, detail logistic dan penjadwalan,

Penjagaan dan pemeliharaan batasan struktural. Tidak adanya jadwal

pengawasan yang intensif tersebut merupakan salah satu penyebab masih

kurangnya kinerja pengawasan tersebut.

4.2.2. Dampak Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kecamatan Bayah

Potensi pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Lebak No 1 Tahun 2011 dikelompokan menjadi:

1. Mineral radioaktif, meliputi radium, thorium, uranium, monasit,

dan bahan galian radioaktif lainnya.

2. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium,

kalsium, emas, tembaga, perak, timbale, seng, timah, nikel,

mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa,

wolfram, titanium, barit, vanadium, romit, antimony, kobal,

girkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysporium, thorium,

cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium,

alumunium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium,

selenium, telluride, strontium, germanium, zenotin, dan bahan

galian mineral logam lainnya.

3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir

kuarsa, flouspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit,

asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire

clay, zeolit, kaolin, feldsfar, bentoit, gypsum, dolomite, kalsit,

rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastnoit, tawas, batu kuarsa,

perlit, garam batu, clay, batu gamping untuk semen, dan bahan

galian mineral bukan logam lainnya.

4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit,

tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, gradonoit,

andesit, gabro, peridotit, basalt, trahkit, leusit, tanah liat, tanah

urug, batu apung, opal, kalimaya, kalsedon, chert, kristal kuarsa,

jasper, krisoprase, kayu terkersikan/batu sempur/fosil kayu, gamet,

giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian

dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanah pasir,

pasir darat, pasir urug, pasir pasang,kerikil berpasir alami (sirtu),

bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah

merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, pasir yang tidak

mengandung unsur mineral logam, atau unsur mineral bukan

logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi

pertambangan dan bahan galian batuan lainnya.

5. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, gambut.

Kabupaten Lebak merupakan wilayah di Provinsi Banten yang

memiliki sumber daya alam yang sangat potensial, baik dari pertanian,

perkebunan, wilayah pesisir atau sumber daya kelautan dan juga potensi

pertambangan. Potensi pertambangan di Kabupaten Lebak sangatlah

potensial dengan sebaran yang cukup merata. Potensi bahan galian di

Kabupaten Lebak dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4

Potensi Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Sebarannya

Di Kabupaten Lebak

No Jenis galian Lokasi Jenis/definisi/kegunaan

1. Batu belah Kec.Curugbitung, Lewidamar, Bojongmanik, Sajira, Cipanas, Muncang, Malingping, Panggarangan, Bayah, Cilograng, Warunggunung, Cimarga, Cileles, Cijaku

Kegunaan: untuk bahan bangunan, pembuatan pondasi jalan raya, jalan kereta, jembatan beton, dan bendungan

2. Sirtu Kec.Rangkasbitung, Cimarga, Leuwidamar, Bojongmanik, Sajira, Malingping, Panggarangan, Rangkasbitung, Sajira, Bojongmanik, Bayah, Cibadak, Cikulur

Kegunaan: bahan bangunan atau pembuatan jalan sebagai endapan sungai

3. Batu pasir kuarsa

Kec. Banjarsari, Bayah, Cilograng, Gunung Kencana, Cileles, Panggarangan, Cimarga

Pasir yang terdiri dari kristal-kristal silica (sio2), berwarna putih bening berukuran 200mesh-2 mm. Kegunaan: industry gelas, kaca, campuran semen, portland, bata tahan api, keramik, bahan amplas

4. Pasi besi Kec. Bayah, Malingping, Panggarangan

Jenis pasir yang akaya unsur besi terbentuk dari hasil rombakan batuan lain yang mengandung besi yang terkonsentrasi secara alamiah. Kegunaan: industri besi, dan baja serta campuran pembuatan semen

5. Batu besi Kec. Bayah, Cijaku, Panggarangan

Merupakan bahan galian berupa endapan mineral bijih dimana salah satu dari kegiatan vulkanik Kegunaan: dalam industry besi dan baja

6. Tras Kec.Cilograng, Cibadak, Material hasil lanjutan dari proses

Cimarga, Warunggunung, Maja, Muncang, Leuwidamar, Bojongmanik, Banjarsari, Gunung Kencana, Bayah, Panggarangan

pelapukan tufa atau tufa lapili Kegunaan: sebagai semen alam, batubara/batako, campuran bahan bangunan dan bahan baku semen pozolan kapur

7 Batugamping Kec.Maja, Panggarangan, Bojongmanik, Leuwidamar, Muncang, Cipanas, Sajira, Bayah, Cibeber, Cilograng

Jenis batuan dapur yang terdapat dalam endapan sedimen oligosen-miosen yang mengandung kalsium karbonat Kegunaan: bahan bangunan, bahan baku dalam industri, semen, kimia dan pupuk

8 Kalsit Kec.Bayah, Cilograng Kegunaan:sebagai alat optik, bahan campuran bubuk, kosmetik, industri keramik, barang seni, meja marmer, bidang kedokteran dan farmasi Batugamping foraminifera

9 Marmer Kec.Cipanas Jenis batuan metamorfosa hasil metamorfosa pada batugamping Kegunaan: bahan kontruksi bangunan, barang kerajinan dan hiasan

10 Fosfat Kec.Bojongmanik, Bayah Kegunaan: pembuatan pupuk superfosfat bahan kimia besi fosfat, pembuatan fosfat dan pupuk alam

11 Opal/kalimaya Kec.Sajira, Maja Jenis mineral silita yang terdiri dari serabut kuarsa yang sangat halus Kegunaan: bhan perhiasaan seperti cincin dan kalung

12 Batu hias Kec.Bayah Semua jenis mineral dan batuan yang mempunya sifat fisik dan kimia yang khas. Kegunaan: perhiasaan dan bahan dekorasi atau hiasan

13 Kaolin Kec.Cipanas, Gunung Kencana, Cilograng

Suatu batuan yang tersusun dari bahan tanah lempung kualitas tinggi mempunyai komposisi kimia hidrous almunium silicate: ubahan hidrotemal dari perselingan batupasir tufan,blempung&lanau ubahan dari breksi polimik Kegunaan: industry karet, bahan baku keramik, refrektori kimia, cat, pasta gigi, sabun pengikat pelat, pemutih industri gula, makanan da n obat-obatan, industry elektronik, kosmetik, kertas, dan bahan bangunan

14 Bentonit Kec.Maja, Sajira, Curugbitung, Cipanas, Leuwidamar, Bojongmanik, Cilograng,

Sejenis lempung yang mengandung mineral monmorilit sebanyak 85% Kegunaan: industry penyaringan lilin, industri minyak kelapa (bleaching), baja (perekat), industry kimia (katalisator), zat pemutih, zat penyerap, pengisi, lateks, tinta cetak

dll

15 Zeolit Kec.Bayah, Cilograng, Bojongmanik, Panggarangan, Cibeber

Mineral almunium silikat hidrat yang mempunyao struktur 3 dimensi clinoptilolit, modernit dan heulandit Kegunaan: bahan imbuh makanan ternak, meningkatan kesuburan tanah dan mengurangi kandungan amoniak dalam air dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ikan/udang, penjernih air limbah

16 Lempung Kec.Warunggunung, Maja ,Cimarga, Muncang, Leuwidamar, Banjarsari, Gunung Kencana, Malingping, Bayah, Cilograng, Cipanas, Panggarangan

Batu lempung klastik, lapukan dari breksi ubahan dan lapukan dari tufa Kegunaan: bahan baku semen portlan dan pembuatan bata merah dan genteng

17 Sempur Kec.Bojongmanik, Maja, Cimarga, Muncang, Sajira, Cilograng, Leuwidamar, Bojongmanik

18 Galena Kec.Bayah, Panggarangan, Cibeber, Bojongmanik, Cipanas, Cijaku,

Sebagai campuran bahan dasar pembuatan accu

19 Kalsedon Kec.Sajira, Cipanas 20 Feldspar Kec.Sajira, Maja,

Bojongmanik, Bayah, Cipanas, Muncang, Cilograng

Sumber unsur kalium dan natrium. Endapan feldspar terjadi karena proses magmatic dan diagenetik Kegunaan: bahan campuran dalam industri keramik, gelas dan kaca

21 Pasir darat Kec.Cileles, Banjarsari, Malingping, Cijaku, Bojongmanik, Bayah, Rangkasbitung, Cimarga, Sajira, Leuwidamar, Muncang

22 Emas&perak Kec.Cibeber, Bayah, Cilograng, Cipanas, Panggarangan, Cijaku, Muncang, Gunung Kencana

23 Batubara Kec.Bojongmanik, Bayah, Panggarangan Sajira, Cipanas,Cilograng

Hasil sedimentasi sisa-sisa tanaman berupa proses geologi yang menyebabakan terjadinya perubahan fisik dan kimia sisa-sisa tanaman Kegunaan: sebagai bahan bakar pada perusahaan pengangkutan, listrik, tekstil, industri semen dll

Potensi pertambangan yang ada di suatu wilayah dapat menjadi

potensi strategis yang dapat dikembangkan demi kemajuan daerah tersebut,

karena potensi bahan galian tersebut dapat menjadi sumber pendapatan yang

potensial bagi daerah dan juga tentunya bagi kas negara serta dapat membuka

lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Berikut gambar potensi

pertambangan mineral logam di Kabupaten Lebak dan sebarannya.

Gambar. 4.4

Peta sebaran Mineral Logam di Kabupaten Lebak

Kegiatan usaha pertambangan menimbulkan dampak terhadap

kehidupan manusia, yaitu kompleksitas pada masalah lingkungan, sosial, dan

budaya masyarakat. Dampak kegiatan usaha pertambangan ditinjau dari

dampak, luas dan pola sebaran memiliki dua ruang dampak, yaitu pada

penambangan/kuari(guarry) dan ruang kedua pada transportasi/pengangkutan

produk.

Pada ruang pertama sumber dampak penting adalah land clearing,

pengupasan tanah penutup dan penambangan, sedangkan bentuknya

bergantung pada bahan galian. Dampak tersebut bisa bersifat langsung

(primer) maupun tidak langsung (sekunder/tersier). Secara umum dampak

negatif pertambangan terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan aspek fisiografi, yaitu perubahan morfologi, topografi, dan

bentang alam, seperti terbentuknya cekungan, lubang galian, dan

timbunan tanah penutup serta hilangnya tubuh bukit (jika semula

berbentuk bukit)

2. Perubahan stabilitas lahan atau bangunan/ rumah, yakni longsor

akibat gerakan tanah pada permukaan kerja, disposal area dan

lereng/tebing terbuka pada jalan masuk lokasi atau jalan tambang,

penigkatan erosi, timbulnya getaran (ground vibration) dan lemparan

batu akibat peledakan.

3. Perubahan hidrologis, yaitu terjadinya genangan air, penurunan

kualitas air permukaan, sedimentasi, penurunan kuantitas air tanah

dangkal dan banjir di daerah hilir.

4. Perubahan profil, struktur, erosi, dan kesuburan atanh sebagai akibat

kegiatan pengupasan, penimbunan, pembukaan, dan pembersihan

lahan dari tumbuhan penutup.

5. Perubahan lingkungan biologi, yaitu adanya perubahan bentuk lahan

dari semula ditutupi vegetasi menjadi areal penambangan yang

gersang dan terbuka yang mengakibatkan perubahan flora dan fauna.

6. Perubahan produktivitas lahan,yakni terjadi perbedaan antara

produktivitas dan nilai ekonomi lahan tanpa kegiatan penambangan

dengan produktivitas dan nilai ekonomi bahan galian berikut dampak

lingkungannya serta produktivitas lahan penambangan.

7. Perubahan iklim mikro dan kuantitas udara, yaitu menigkatnya

konsentrasi partikel debu di udara akibat penambangan, pengolahan

dan pengangkutan, penigkatan suhu udara dan penuruann kelembaban

udara setempat akibat kegiatan pengupasaan lahan, kenaikan emisi

gas buang dari pemakaian bahan bakar pada alat berat, menigkatnya

intensitas kebisingan karena aktifitas alat bor, excavator, peledakan

atau peremuk pada pengelolahaan/pengangkutan.

8. Lingkungan sosial masyarakat, yakni adanya keresahan penduduk

yang berkaitan dengan masalah pembebasan tanah ganti rugi pada

tahap prakonstruksi/persiapan atau masalah pemutusan hubungan

kerja pada tahap pasca tambang penambangan, menurunnya

kemampuan pelayanan jalan akibat rusaknya jalan dan jembatan yang

dilalui, meigkatnya kepadatan lalu lintas (alat transfortasi tambang),

terganggunya areal pemukiman yang dilalui pengangkutan, dan

pengotoran jalan oleh jatuhan bahan yang diangkut.

9. Kesehatan masyarakat, adanya penigkatan penyakit inpeksi saluran

pernapasan atas akibat menigkatnya konsentrasi partikel debu di

udara.

Mencermati uraian diatas, maka kita ketahui bahwa pada setiap tahapan

kegiatan industri pertambangan akan membawa dampak lingkungan, secara

umum dampak lingkungan pada tahap kegiatan pertambangan dapat dilihat

pada bagan berikut (Sudrajat, 2010:132):

Gambar.4.5

Identifikasi Dampak Lingkungan

Kegiatan pertambangan memang membawa dampak yang besar bagi

ekologi suatu wilayah, dampak yang ditimbulkan cenderung negatif

Tahap Kegiatan

Sumber Identifikasi dampak/pencemar

Tahap Eksplorasi

Tahap perencanaan atau persiapan

Tahap eksploitasi/produks

Tahap pengolahan atau pemurnian

puritan,sumur uji,

area rencana tambang, rencana tempat pengolahan, & perumahan

Area tambang, tempat

pengolahan dan

Pengolahan (crusher/mill),

tungku

Kerusakan lahan, ekologi, pencemaran udara/debu/air

Kerusakan bentang alam, ekologi, hidrologi, pencemaran udara, air, sosial,

Kerusakan morfologgi, sarana umum, ekologi, hidrologi

Pencemaran udara, air tanah, oleh debu gas B3

menjadikannya industri yang cukup harus diperhitungkan dengan benar,

karena kalau tidak hal ini akan menjadi masalah besar bagi keberlangsungan

ekosistem manusia, kerusakan lingkungan dapat menyebabkan terjadinya

bencana alam. Hal ini diungkapkan informan I.1 (RT) sebagai beikut:

“kegiatan usaha pertambangan terutama ekploitasi atau produksi adalah sebuah kegiatan yang memiliki dampak yang sangat besar bagi lingkungan, apalagi potensi bahan galian yang ada di bumi ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat terbarukan, jadi sebisa mungkin kegiatan usaha pertambangan harus dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan bagi generasi masa depan. untuk itu perlu adanya usaha untuk meminimalisir dampak negatif dari kegiatan pertambangan tersebut, salah satunya dengan dibuatnya peraturan akan kegiatan pertambangan tersebut, di Kabupaten Lebak yaitu diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.1 Tahun 2011 yang sebelumnya Perda No.7 Tahun 2004.”(wawancara, 3/5/2011, 10:45 Kantor DISTAMBEN)

Kegiatan usaha pertambangan di Kecamatan Bayah juga telah membawa

dampak terhadap lingkungan yaitu tercemarnya sungai di daerah Bayah.

Menurut Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kabupaten Lebak,

menemukan kandungan racun air raksa atau merkuri dan kopernisium (cn)

dalam air sungai Ciwaru di Kecamatan Bayah. Pencemaran diduga kuat

disebabkan aktivitas penambangan emas tanpa izin di sungai setempat.

Akibatnya masyarakat setempat kekurangan air bersih untuk keperluan

sehari-hari. Selain pencemaran B3 juga semakin dangkalnya sungai di Bayah

akibat pertambangan pasir dan batu kali. Hal ini diungkapkan oleh informan

I.4 (TH), selaku kepala seksi pencemaran kerusakan lingkungan dan

pengelolaan limbah, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Lebak,

sebagai berikut:

“berdasarkan uji laboratorium yang telah kita lakukan sungai itu mengandung 1,07 cn per milimeter kubik. Sedangkan kandungan normal kopernisium yang diatur dalam PERMEN LH nomor 9 tahun 2006 ialah 0,4 cn per milimeter kubik. Badan pengelola lingkungan hidup menemukan bahwa sungai ciwaru positif tercemar sejumlah limbah B3 khususnya mercuri dan kopernisium. Pencemaran itu menyebabkan hilangnya biota sungai di kawasan tersebut dan bagi manusia air dengan kandungan merkuri itu dapat merusak sistem syaraf. Diduga kuat pencemaran ini disebabkan limbah dari pengolahan tambang emas yang menggunakan merkuri dan sianida yang pembuangannya langsung ke sungai. ”(wawancara, 1 Juni 2011, 14:30, Kantor BLHD)

Keberadaan sungai tersebut menjadi sumber air bersih bagi masyarakat

setempat, masyarakat setempat menduga kuat tercemarnya sungai ciwaru

dikarenakan kegiatan penambangan emas ilegal di sekitar sungai, hal ini

diungkapkan oleh informan I.3 (US) sebagai berikut:

“begini neng, pengolahan lumpur emas yang dilakukan masyarakat tersebut kan menggunakan zat kimia, tentunya berbahaya bagi lingkungan sekitar. Kebetulan keberadaan penambang emas ini kebanyakan ilegal dan membuang limbahnya ke sungai, sedangkan sungai tersebut menjadi sumber air bersih masyarakat Bayah, bahkan menjadi sumber air pdam, tentunya tercemarnya sungai tersebut membuat masyarakat khawatir dan takut menggunakan air sungai tersebut untuk keperluan sehari-hari. Sebernya hampir semua sungai disini rusak karena kegiatan manusia salah satunya dari kegiatan usaha pertambangan itu, ya begitu konsekuensi dari adanya usaha tambang, merusak lingkungan tapi membawa keuntungan bagi masyarakat.”(wawancara 9/5/2011, 09:30, kantor Kecamatan Bayah)

Tidak hanya tercemarnya sungai yang menjadi sumber air bersih bagi

masyarakat, sebagian kegiatan pertambangan di Bayah juga berada di

kawasan milik perhutani. Sedang dalam lingkup BKPH Bayah hutan

lindung tercatat seluas 13.336,30 ha dan hutan produksi seluas 38.476,90

ha. Kegiatan pertambangan yaitu pada kawasan hutan jati yang berada di

desa Sawarna yang berbatasan dengan desa Lebak Tipar di Kecamatan

Cilograng, tentunya hal tersebut menyebabkan adanya penggundulan hutan,

hal ini ditegaskan oleh I.8, (IM) selaku pegawai Perhutani KPH. Bayah

sebagai berikut:

“Kegiatan pertambangan di Bayah terutama batubara sebagian besar berada di kawasan hutan perhutani ataupun hutan dengan hak milik pribadi, para penambang tersebut menggunakan kawasan tersebut untuk mencari dan menentukan lokasi yang mengandung batubara dan kebanyakan tidak mengantongi izin baik dari KPH Banten maupun dari DISTAMBEN, terjadi maraknya penggundulan hutan terutama di desa sawarna yaitu di kawasan hutan jati yang dikelola perhutani” (wawancara, 26/6/2011, 10:25 ,KPH Bayah)

Hal tersebut memang benar terjadi, banyak areal perhutani yang

dijadikan lokasi usaha tambang, ketika peneliti berkunjung ke desa Sawarna,

penulis melihat lubang-lubang besar bekas galian masih mengangga, bahkan

berdasarkan informasi dari warga sekitar lubang-lubang tersebut sering

menjerat hewan ternak masyarakat sekitar kawasan tersebut. Kegiatan usaha

pertambangan memang menghasilkan keuntungan yang sangat baik dengan

prospek usaha yang juga baik, namun dibalik segala keuntungan yang

diperoleh dari usaha pertambangan lingkungan atau alam menjadi

taruhannya, maka dari itu kegiatan usaha pertambangan harus dilakukan

dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan karena seperti yang telah

peneliti bahas diawal bahwa sumber daya pertambangan merupakan sumber

daya yang tak terbarukan jika tidak dikelola dengan baik maka sumber daya

tersebut akan habis.

4.2.3. Keberadaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

4.2.3.1. Gurandil Komunitas Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara di Bayah

Berbeda dengan usaha sektor ekonomi lainnya yang mengenal

bermacam istilah seperti pertanian rakyat, perkebunan rakyat atau

perternakan rakyat yang dapat diterima semua pihak dan secara hukum

tidak dipermasalahkan. Tidak demikian halnya untuk usaha pertambangan

rakyat yang kegiatannya bersifat perorangan tampaknya menjadi masalah

tersendiri secara hukum merupakan usaha yang tidak ilegal.

Dalam kegiatan usaha di sektor pertambangan tidak dipungkiri akan

keberadaan pertambangan tanpa izin (PETI) yang lebih dikaitkan dengan

pertambangan tradisional yang dilakukan tanpa izin, dalam usaha

pertambangan timah dikenal dengan sebutan penambang inkonvensional

dan pada pertambangan batubara dikenal dengan istilah “gurandil” atau

“tikus”. Jadi semua sebutan tersebut memiliki konotasi negative atau

mengandung arti bahwa pertambangan yang dilakukan oleh rakyat secara

perorangan itu merupakan masalah yang dihadapi sektor pertambangan

umum sehingga memerlukan penanganan tersendiri.

Hal ini terbukti dengan diterbitkannya Keppres No.25 Tahun 2001

Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penaggulangan Pertambangan

Tanpa Izin atas pertimbangan bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin

telah menimbulkan dampak yang merugikan kepada masyarakat umum,

konsumen dan keuangan negara. Istilah peti ini lebih dikaitkan dengan

kegiatan pertambangan tradisional masyarakat yang dilakukan secara ilegal.

Keberadaan penambang liar ini tersebar di wilayah-wilayah yang memang

memiliki kandungan sumber daya alam tambang yang potensial. Sifatnya

bisa terorganisir atau ada yang mewadahi selain dengan memberikan

modal, namun kebanyakan tidak terorganisir. Kemunculannya berkembang

sesuai dengan keberadaan sumber galian ekonomis yang dapat mereka jual

atau olah menjadi barang tambang yang ekonomis.

Pertambangan rakyat dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009

dilakukan diwilayah yang telah ditentukan peruntukannya sebagai WPR

dan atau pada wilayah yang telah ada kegiatan kegiatan pertambangan

rakyat sekurang-kurangya 15 tahun. Adapun ruang lingkup pertambangan

rakyat adalah sebagai berikut:

1) Komoditas yang dapat diusahakan, yaitu bahwa kegiatan pertambangan

rakyat dapat dikelompokan ke dalam:

a. Pertambangan mineral logam

b. Pertambangan mineral bukan logam

c. Pertambangan batuan

d. Pertambangan batubara

2) Pertambangan rakyat yang diperuntukan dan atau dapat diusahakan

oleh:

a. Perseorangan, dengan batas areal maksimum 1 ha

b. Kelompok dengan luas areal maksimum 5 ha

c. Koperasi dengan luas areal maksimum 10 Ha

d. Jangka waktupengusahaan pertambangan rakyat maksimum selama

5 tahundan dapat diperpanjang.

3) Hak dan kewajiban pelaku usaha pertambangan sebagai pemegang,

yaitu:

1. Hak-hak pemegang IPR, terdiri dari:

a. Mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang

K3,lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari

pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah.

b. Mendapat bantuan modal

2. Kewajiban pemegang IPR, terdiri dari:

a. Melaksanakan kegiatan pertambangan paling lambat tiga

bulan setelah IPR diterbitkan;

b. Mematuhi ketentuan peraturan peundangan-undangan di

bidang K3, lingkungan, teknis pertambagan, pengelolaan

lingkungan dan mematuhi standar yang berlaku;

c. Melakukan pengelolaan lingkungan hidup bersama

pemerintah daerah;

d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi;

e. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala.

Seperti halnya daerah lain yang memilik potensi pertambangan yang

juga tidak bisa terlepas dari pertambangan tanpa izin, fenomena tersebut

juga terjadi di Lebak, hal tersebut diungkapkan oleh I.1 (RT) sebagai

berikut:

“berbicara masalah pertambangan pastinya tidak terlepas dari keberadaan pertambangan tanpa izin atau peti, di masyarakat sendiri peti lebih dikenal dengan sebutan “gurandil” atau “tikus”,sebenarnya istilah ini lebih tepat untuk pertambangan batubara. Istilah gurandil sendiri berasal dari istilah pertambangan yaitu teknik gofering yang artinya tikus tanah yang membuat lobang tidak beraturan, seperti itu juga pertamabangan tanpa izin. istilah gurandil tersebut lama kelamaan menjadi istilah untuk menyebut penambang tanpa izin.” (wawancara, 3/5/2011, 10:45, kantor DISTAMBEN)

Kecamatan Bayah tercatat sebagai salah satu wilayah berpotensi

pertambangan yang juga tercatat sebagai wilayah yang juga memilki angka

pertambangan ilegal yang cukup banyak. Hal ini seperti yang diungkapkan

I.2.(AN) sebagai berikut:

“di Lebak sendiri masih banyak peti, hal itu tidak bisa dipungkiri. Masalah peti juga tidak hanya terjadi di satu kecamatan saja tapi hampir seluruh kecamatan yang memiliki potensi pertambangan, namun kebanyakan peti berada di wilayah Lebak Selatan dan salah satunya Kecamatan Bayah, yang di dominasi oleh peti batubara dan sekarang ini lumpur emas yang sedang ramai-ramainya.”(wawancara, 3/5/2011, 14:35, Kantor DISTAMBEN)

Keberadaan gurandil di Bayah juga dibenarkan oleh kepala seksi

ketentraman dan ketertiban kecamatan bayah, I.3. (US) sebagai berikut:

“di Bayah mah emang masih banyak penambang ilegal neng, mungkin sekitar 60% lah yang ilegal kebanyak ilegal itu pertambangan batubara, kan lokasinya banyaknya di hutan dan sulit terdeteksi oleh aparat sama pertambangan emas rakyat di pasir gombong, warung kurupuk di desa pasir gombong.” (wawancara,9/5/2011, 09:30, kantor Kecamatan Bayah)

Gambar.4.6

Pertambangan Emas Ilegal di Pesisir Pantai Bayah desa Bayah Barat

Gambar. 4.7

Aktivitas pertambangan batubara ilegal di Blok sanggo, Desa Sawarna

Keberadaan pertambangan rakyat tanpa izin tersebut juga dibenarkan

oleh Kepala Desa Cimancak I.6. (SM) sebagai berikut:

“oh, muhun neng didie teh emang masih aya penambang ilegal atawa gurandilmah, tapi nambang nageh ja ngen nambang letik (skala kecil). Atu kumaha dei ja nambang teh dijadiken usaha ku masyarakat setempat jeng neangan panghirupan. (oh, oya disini memang ada penambnang ilegal atay gurandil, tapi menambangnya skala kecil. mau bagaimana karena menembang

dijadikan usaha masyarakat setempat untuk mencari kehidupan. ” (wawancara, 5/6/2011, 10:30 kantor desa Cimancak )

Keberadaan pertambangan tanpa izin juga masih banyak di darah lain

salah satunya di desa Sawarna, hal ini diungkapkan I.5 (DM):

“di kita memang masih ada tambang illegal dan itu kebanyakan di garap warga sekitar, paking dominant batubara.” (wawancara:6/6/2011, 10.45, kantor desa Sawarna)

Para pelaku pertambangan tanpa ijin (PETI) adalah mereka yang

terlibat langsung dalam kegiatan pertambangan baik itu buruh, tukang

angkut dan penambang tradisional atau masyarakat, serta penyandang dana

yaitu cukong atau penadah, dan oknum aparat yang bermain memanfaatkan

kegiatan peti untuk kepentingan pribadi. Sulit untuk mengetahui berapa

jumlah pasti para pelaku pertambangan ilegal ini. Hal ini disebabkan oleh

jumlahnya yang selalu berubah-ubah. Sifatnya yang boleh dikatakan semi

terorganisir sangat sulit untuk menentukan angka pasti jumlah penambang

ilegal tersebut.

Industri pertambangan memang merupakan salah satu bidang yang

cukup mengiurkan bagi sebagian orang namun juga banyak yang

menggangap bahwa kegaiatan usaha di bidang pertambangan merupakan

bisnis yang gambling karena sebelum kegiatan produksi dilakukan harus

memiliki izin eksplorasi terlebih dahulu, studi kelayakan dan sebagainya.

Tahapan kegiatan di bidang pertambangan secara financial membutuhkan

dana yang sangat besar juga belum tentu hasil dari tahapan kegiatan

tersebut terbukti ada bahan galian yang dicari. Tahapan-tahapan sebelum

produksi tersebut dianggap kegiatan yang membuang-buang uang. Hal

tersebut juga mendorong keberadaan gurandil dalam usaha pertambangan.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh I.9 (YU) selaku pengusaha

pertambangan batubara yang belum memiliki izin dari pemerintah daerah,

sebagai berikut:

“ai usaha tambang teh mun hasil mah untungna gede,ngen kitu izin usahana tea mahal neng nguping mah ayena mah nyampe meren kana puluhan jutamah, makana eta pan mun ngadaftarkena timana duitna ja modalna geh alit komo pertambangan rakyat mah pan kudu gaduh SIPR cenah, encan dei pan cenah kudu ngajien ijin lingkungan nu kitu.” (usaha tambang kalau berhasil untungnya besar, namun seperti itu izinnya mahal, dengar-dengar sekarang sampe puluhan juta untuk ijin usaha tambang, makanya jika mendaftarken dari mana uangnya modal saja kecil apalagi pertambangan rakyat yang harus punya SIPR katanya, belum lagi harus bikin ijin lingkungan.) (wawancara, 13/6/2011, 16:20, kediaman informan-desa Bayah Barat)

Permasalah gurandil (Pertambangan tanpa izin) menjadi semakin

kompleks sekarang ini. Mereka merasa bukan usaha yang ilegal karena

mereka sudah merasa cukup memiliki izin usaha hanya dari tingkat desa

dan kecamatan, sedangkan seharusnya mendafttarkan izin usaha di KPPT.

Sekarang ini maraknya PETI “versi baru” lebih marak, dimana

masyarakat yang melakukan pertambangan secara ilegal tidaklah

menggunakan modal sendiri namun ada bos besar dibalik kegiatannya

sebagai pemodal usaha mereka. Hal ini juga diungkpkan oleh I.10 (DW),

salah satu penambang ilegal:

“kie neng, ari urang teh sistemna nginduk kana nu gaduh izin, jadi urang teh dibere modal ku nu ngagaduhan izin resmi ti pamarentah, ngen lokasi namah sanes di nu ngabogaan ijin, beda dei, engke urang teh mun eta nunjukena fotocopyan SIPR nu urang nginduk tadi.” (begini neng, kita itu sistemnya menginduk kepada yang punya izin, jadi kita di beri modal oleh yang memiliki izin resmi dari pemerintah, tapi lokasinya bukan di tempat yang memiliki izin, beda lagi, nanti kita menunjukan fotocopy SIPR yang kita menginduk tadi). (wawancara, 10/6/2011, 09:30, lokasi pertambangan)

Keberadaan PETI menjadi sebuah ironi karena menimbulkan

masalah yaitu pertama merugikan daerah dan tentunya negara yaitu

kehilangan pendapatan negara dari sektor pajak dan retribusi dari kegiatan

usaha pertambangan yang harusnya menjadi komoditas unggulan yang

dapat mendongkrak pendapatan asli daerah dan tentunya menambah

keuangan negara. Kedua yaitu merusak dan mencemari lingkungan. Telah

dibahas di awal bahwa kegiatan usaha pertambangan akan berdampak besar

pada kerusakan lingkungan karena sumber daya pertambangan merupakan

sumber daya yang tidak terbaharukan (renewable resourch) sehingga

pemanfaatnnya harus seoptimal dan seefisien mungkin, dan ketiga yaitu

pelecehan akan hukum yang berlaku, dimana kepatuhan masyarakat akan

peraturan yang telah dibuat pemerintah masih belum dapat menigkatkan

kesadaran masyarakat akan hukum. Permasalahan-permasalahan tersebut

juga menimbulkan berbagai masalah lain seperti menigkatnya praktek

percukongan, iklim usaha yang kemudian tidak kondusif serta kecelakaan

tambang.

4.2.3.2. Faktor Penyebab keberadaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI)

Keberadan pertambangan tanpa izin (PETI) atau gurandil tidak

terlepas dari pertambangan rakyat, dengan teknik tradisional dan dengan

modal yang minim. Berdasarkan temuan dilapangan ada beberapa hal yang

menjadi alasan keberadaan gurandil, diantaranya:

1. Pola pikir masyarakat

Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bahwa Pasal 33 UUD

1945 memberikan penekanan pada penguasaan Negara terhadap Bumi

dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Esensi

pasal tersebut yaitu adanya Hak Mengusai Negara yang kemudian

merupakan dasar legitimasi konstitusional yang memberikan negara

kekuatan untuk mengatur, mengelola dan mengusahakan sumberdaya

yang ada termasuk sumber daya pertambangan. Aturan yang dibuat

pemerintah dengan hak meguasai negara tersebut bertujuan agar

pemanfaatan sumber daya yang ada di bumi ini dapat terkendali, namun

disisi lain masyarakat yang selama ini hidup di daerahnya dengan segala

potensi yang ada menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk

memanfaatkan segala sumber daya yang ada sebagai peninggalan dari

nenek moyangnya. Seperti apa yang diungkapkan I.10 (DW) selaku

pengusah tambang ilegal di Bayah, sebagai berikut:

“Ada hal yang lebih penting dipertimbangkan, bahwa benda tambang yang ada di Bayah bukan milik orang lain, tetapi milik warga Bayah sendiri. Sebab secara turun temurun mereka

menempati daerah tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, harese neng lamun ges urusana jeng beteng mah(susah neng kalau sudah berurusan dengan masalah perut).” (wawancara 10/6/2011, 09:30, lokasi tambang) Kebanyakan masyarakat Bayah melakukan usaha tambang secara

ilegal dikarenakan mereka melakukan kegiatan tersebut di lahan miliki

pribadi sehingga masyarakat menggangap bahwa sumberdaya tersebut

telah menjadi milikinya tanpa perlu meminta izin untuk melakukan

kegiatan tersebut.

2. Perizinan

Segala bentuk kegiatan haruslah memiliki ijin resmi dari

pemerintah terkait. Menurut Philipus M.Hadjon perijinan merupakan

kategori terpenting dari keputusan administrasi negara yang berbentuk

keputusan-keputusan dalam rangka ketentuan larangan dan ketentuan-

ketentuan perintah. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa

perizinan membuat sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh. Menurut Jaja

Ahmad Jaysu dalam (Sudrajat, 2010:70) dengan adanya perizianan

tentunya ada sesuatu yang diharapkan yaitu:

1. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu

2. Mencegah bahaya yang mungkin timbul, sebagai contoh dalam

izin lingkungan, izin dapat mencegah pembuangan limbah yang

berlebih,

3. Untuk melindungi objek-objek tertentu

4. Mebagi benda-benda yang sedikit terutama yang tidak terbarukan

5. Mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan

akitivitas.

Dalam kaitan dengan kegiatan usaha pertambangan perizinan

menjadi penting sebagai langkah awal dalam melakukan kegiatan atau

sebagai bentuk legalitas atas kegiatan pertambangan yang akan dilakukan.

perizinan usaha pertambangan dikategorikan kedalam izin Usaha

Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Eksploitasi serta Izin

Pertambangan Rakyat (IPR). Persyaratan perizinan usaha pertambangan

di Kabupaten Lebak yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Lebak no 1 tahun 2011. Keberadaan PETI juga dapat disebabakan oleh

prosedur perizinan yang ada, seperti yang diungkapkan I.9 (YU) sebagai

berikut:

“ribet neng lamun kudu ngadaptarken izin usaha mah, eta ku persyaratana loba, prosedurna geh lier nya kebel jeng dei mahal, kumaha rek ngadaftarken izin usaha jeng modal bae geh hese.” (repot kalau harus mendaftarkan izin usaha, persyaratananya banyak, prosedurnya yang membuat pusing dan juga mahal, bagaimana ingin mendaftarkan izin untuk modal aja susah).”(wawancara, 13/6/2011, 16:20, kediman informan) Persyaratan dan prosedur usaha pertambangan memang tidak

mudah dan membutuhkan proses yang cukup lama. Di Kabupaten Lebak

sendiri pengurusan izin usaha pertambangan dilakukan melalui KPPT

yang sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari DISTAMBEN. Adapun

persyaratan tiap izin usaha pertambangan untuk iup eksploitasi maupun

eksplorasi yaitu meliputi persyaratan adminsitrasi, teknis, lingkungan,

dan financial. Sedangkan untuk memperoleh IPR harus memenuhi

persyaratan administrasi, teknis, dan financial. perizinan di bidang usaha

pertambangan dikelaurkan oleh KPPT setelah mendapatakan

rekomendasi resmi dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten

Lebak. adapun persyaratannya sebagai berikut:

1. Persyaratan izin pertambangan rakyat (IPR)

a. Fotocopy KTP b. Surat pernyataan dari masyarakat terdekat (izin lingkungan)

dan diketahui oleh kepala desa. c. Surat pernyataan pembuatan sumuran penambangan kedalaman

maksimal 25 M d. Surat pernyataan tidak menggunakan alata berat atau bahan

peledak e. Pembentukan kelembagaan kelompok, khusus permohonan

untuk kelompok f. Fotocopy sertifikat tanah/kuasa dari pemilik tanah g. Tanda bukti pembelian SJAP komoditas tambang h. Dokumen UKL-UPL atau SPPL i. Rekomenadi dari kecamatan setempat j. Peta pencadangan wilayah pertambangan asli dari UPIWP

DISTAMBEN

2. Persyaratan kegiatan IUP Operasi produksi mineral logam dan

batubara, mineral nukan logam dan batuan untuk badan usaha,

perusahaan firma dan komoditer.

a. Peta dan batas koordinat wilayah pertambangan asli dari DISTAMBEN

b. Susunan direksi dan daftar pemegang saham c. Profil badan usaha d. Surat keterangan domisili e. Laporan lengkap eksplorasi f. Laporan studi kelayakan g. Rencana reklamasi dan pasca tambang h. Rencana kerja dan anggrana biaya i. Rencana pembangunan sarana-prasarana penunjang operasi

produksi j. Surat pernyataan tersedianya tenaga ahlipertambangan

k. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup

l. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL_UPL) m. Lapran keungan tahun terkahir yang telah diaudit akuntan

publik n. Bukti pembayaran iuran tetap dari kegiatan eksplorasi

3. Persyaratan kegiatan IUP operasi produksi mineral logam dan

batubara, mineral bukan logam dan batuan untuk koperasi

a. Peta dan batas koordinat wilayah pertambangan dari DISTAMBEN

b. Susunan pengurus c. Profil koperasi d. Surat keterangan domisili e. Laporan lengkap eksplorasi f. Laporan studi kelayakan g. Rencana reklamasi dan pasca tambang h. Rencana kerja dan anggaran biaya i. Rencana pembangunan sarana-prasarana penunjang operasi

produksi j. Surat pernyataan tersedianya tenaga ahlipertambangan k. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup l. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL_UPL) m. Laporan keungan tahun terkahir yang telah diaudit akuntan

publik n. Bukti pembayaran iuran tetap dari kegiatan eksplorasi o. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai

penawaran lelang bagi pemenang lelang p. Bukti status kepemilikan tanah q. Bukti izin kegiatan eksplorasi r. Izin lingkungan dari masyarakat setempat s. Surat rekomenadi dari kecamatan

4. Persyaratan kegiatan IUP operasi produksi mineral logam dan

batubara, mineal bukan logam dan batuan untuk perseorangan:

a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku dan NPWP b. Surat keterangan domisili c. Laporana lengkap eksplorasi d. Laporan studi kelayakan e. Rencana reklamasi dan pasca tambang

f. Rencana kerja dan anggaran biaya g. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang operasi

produksi h. Surat pernyataan tersedianya tenaga ahli pertambangan dan

atau geologiyang berpengalaman paling sedikit tiga tahun i. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

j. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL-UPL) k. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit akuntan

publik l. Bukti pembayaran iuran tetap dari kegiatan eksplorasi m. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai

penawaran lelan gbagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir

n. Bukti status kepemilikan hak atas tanah o. Bukti izin kegiatan eksplorasi tahun sebelumnya p. Izin lingkungan dari masyarakat setempat yang terdekat q. Surat rekomendasi dari kecamatan setempat

Adapun alur prosedur perizinan usaha pertambangan adalahsebagai

berikut:

Gambar.4.8

Mekanisme Perizinan Usaha Pertambangan

3. Masalah ekonomi

Perekonomian masyarakat di Bayah masih rendah dimana lapangan

pekerjaan yang sempit menjadikan masalah kemiskinan dimasyarakat

sehingga membuat masyarakat mencari jalan keluar dari kemiskinan

semata-mata untuk menghidupi keluarga dengan menjadi penambang

liar, yang kemudian semakin kuat dipicu oleh keberadaan cukong atau

penadah yang mengharapkan keuntungan yang cepat dengan

DISTAMBEN KPPT

Berkas permohonan

Pemeriksaaan berkas

Pemeriksaan lapangan

Rapat peritmbangan hasil pemeriksaan lapangan

Rekomendasi

Ditolak

Disetujui Perhitungan retribusi

Sk.diproses dan di tandatangan

Pembayaran retribusi

Selesai

mengandalakan para penambang liar. Hal ini juga dibenarkan oleh I.3

sebagai berikut:

“sebenarnya salah satu maraknya pertambangan ilegal karena masyarakat kesulitan untuk menghidupi keluarganya, lapangan pekerjaan terkadang yang tadinya berfrofesi sebagai nelayan tiba-tiba beralih menjadi buruh tambang karena kesulitan untung menagkap ikan, inilah yang harusnya menjadi tanggungjawab pemerintah.” (wawancara: 9/5/2011, 09:30, kantor Kecamatan Bayah)

4.2.3.3. “Pungutan” dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Kecamatan Bayah

Dalam sebuah kegiatan yang potensial seperti pertambangan ternyata

mendatangkan juga permasalahan yang kompleks. Keberadaan pertambangan

tanpa izin atau gurandil yang seharusnya ditindak secara tegas dan

mendapatkan pengarahan ternyata masih ada oknum yang memanfaaatkan

keberadaan mereka. Dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan

batubara, negara dan daerah menetapkan adanya iuran yang harus dibayar

yang akhirnya masuk ke kas negara atau kas daerah, baik dalam bentuk

retribusi maupun pajak yang harus dibayarkan oleh para pengusaha

pertambangan.

Birokrasi Indonesia yang dikenal korup bahkan hingga level

pemerintahan desa. Di Indonesia kita sudah mengenal dan sering mengalami

pungutan yang tidak resmi yang dilakukan pejabat pemerintah. Punngutan

yang tidak resmi dan bukan pada tempatnya atau tidak sesuai dengan aturan

yang berlaku disebut pungutan liar. Dalam usaha pertambangan praktek pungli

juga sering terjadi terlebih terhadap keberadaan PETI. Petugas yang

berwenang yang seharusnya ikut menangani masalah pertambangan tanpa izin

ini malah ikut menutupi kegiatan mereka.

Di Kecamatan Bayah sendiri hal tersebut terjadi, dalam kegiatan

pertambangan yang dilakukan tanpa izin ternyata para pengusaha atau

pemodal tersebut pernah mengalami pungli seperti yang diutarakan oleh I.10

(DW) sebagai berikut:

“Najan cenah usaha bapak teh ilegal, ai pungutan mah aya bae eta ti pamarentah keneh bae, ngen kumaha nyah ai dibejakan ka saha jeng sabarahana mah ja bapak mah sien neng, bisi kumaha-kumaha bae pan kana usaha bapak” (walaupun katanya usaha bapak teh ilegal, pungutan mah ada dari pemerintah juga, tapi bagaimana ya kalau dikasih tau berapa dan pada siapa, bapak juga takut neng, takut gimana-gimana aja dengan usaha bapak ). (wawancara, 10/6/2011,09:30, lokasi tambang)

Apa yang disampaikan oleh informan diatas telah menegaskan bahwa

memang ada pihak-pihak yang turut melindungi mereka dalam menjalankan

usahanya namun karena rasa takut akan pejabat pemerintah tersebut informan

tidak mau mengatakan pada siapa dan berapa pungutan yang mereka

bayarkan. Beberapa kali peneliti mengkonfirmasi hal tersebut pada pengusaha

pertambangan ilegal maupun legal namun hanya sedikit yang bicara akan

fakta tersebut. kemudian peneliti menemukan fakta akan adanya “pungutan ”

dalam usaha pertambangan yang diungkapkan oleh informan I.8 (BH) sebagai

berikut:

“Setahu saya yah neng yang pertambangan tanpa izin itu juga membayar sejumlah uang pada pemerintah yang berwenang terhadap hal tersebut. Uang yang mereka berikan tersebut menjadi jaminan akan keberadaan usaha mereka agar tidak terjadi hal-hal

yang diinginkan seperti adanya operasi.” (wawancara, 28/5/2011, 13:30 kediaman informan)

Apa yang diungkapkan informan I.9 (YU) tersebut akhirnya dibenarkan

oleh I.10 (DW) seperti di bawah ini:

“kumaha nyah neng, emang bener aya pungutan teh, ja nu mentana geh ti pihak pejabat keneh ieh, ku rumasa urang mah ilegal atu daek te dek ogeh ja kudu setor bae. eta the dibere jeng uang jaminan usaha urang pan bisi aya operasi penertiban atawa di laporken . ngen ku gedena sabaraha mah eta mah tergantung usaha tambang na neng, upami bapak mah kan usahana batubara trus make lahan perhutani, ja sok aya bae eta geh ti pihak perhutani kadie, atu ti pihak kemanan geh aya.” (gimana ya neng, memang benar ada pungutan, yang mintanya dari pejabat juga, karena merasa ilegal mau tidak mau harus setor. itu diberikan sebagai uang jaminan usaha sayatakutnya ada operasi penertiban atau dilaporkan, cumin seberapa besar itu tergantung usaha tambangnya, kalau bapak usahanya di batubara dan memakai lahan perhutani suka ada juga dari pihak perhutani kemari, juga ada dari pihak keamanan juga ada). (wawancara, 10/6/2011, 09:30, Lokasi tambang)

Berdasarkan pemaparan informan diatas menegaskan bahwa pejabat

atau pemerintah itu sendiri yang turut andil menumbuh kembangkan danya

pertambangan ilegal. Bukannya berupaya mengurangi hal tersebut, pungutan

yang diberikan atau bahkan diminta oleh pengusha tambang tersebut sebagi

upaya perlindungan terhadap kegiatan usaha yang mereka lakukan yang

tentunya hal ini menyebabkan kerugian bagi keuangan daerah maupun negara

namun disisi lain ternyata menguntungkan pihak-pihak yang tidak

bertangungjawab tersebut. peneliti mencoba mengkonfirmasi hal tersbut

kepada pihak terkait yang disebutkan namun tidak ada yang mau memberi

tanggapan secara jelas. seperti yang diungkapkan salah satu pegawai Perhutani

Bayah I.11 (IM) sebagai berikut:

“jika ada pertambangan tanpa izin di areal perhutani kami melakukan tindakan dengan melaporkan ke pihak berwenang yaitu penyidik polri dan dibuat laporan, kami tidak pernah meminta pungutan agar hal ini ditutup-tuutpi. tami kami tidak tahu kalau mungkin ada pungutan yang diminta dari pihak lain” (wawancara, 26/5/2011, 10:25, KPH Bayah)

Peneliti berpendapat apa yang dikatakan para pengusaha pertambangan

tersebut tidak mungkin hanya mengada-ngada, namun juga tidak ada

konfirmasi resmi dari dinas terkait terhadap masalah tersebut. bahwa praktik-

prakti perdamaian adalah hal yang telah menjadi rahasia umum, namun

tindakan itu seolah-olah memperoleh legitimasi secara de facto bahwa

perbuatan atau tindakan “damai” dalam menyelesaikan sebuah kendala yuridis

cenderung telah menjadi budaya hukum bangsa ini.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian mengenai Pengawasan Dinas Pertambangan Dan Energi

Kabupaten Lebak Dalam Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral Dan

Batubara di Kecamatan Bayah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengawasan Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak terhadap

usaha pertambangan khusunya di Bayah terhambat kendala kurangnya

personil pengawasan dari interen dinas sendiri, pelaku kontrol yang tidak

proposional dengan luas wilayah , jadwal pengawasan yang kurang intensif

yang dilakukan DISTAMBEN, serta masih minimnya anggaran yang

dialokasikan untuk pengawasan usaha pertambangan dan masih kurangnya

peralatan yang mendukung pengawasan hal tersebut membuat pengawasan

kurang optimal, sehingga masih terdapat masalah-masalah dalam kegiatan

usaha pertambangan

2. Kurangnya pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait lain seperti Badan

Lingkugan Hidup, Dinas Perhubungan serta aparatur di Kecamatan yaitu

dengan muspika Kecamatan Bayah.

3. Masih rendahnya upaya Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lebak

dalam menganggulangi masalah gurandil di Bayah dan wilayah selatan

lainnya, kurangya pembinaan kepada para penambang legal terhadap

pentingnya perizinan usaha serta kegiatan pertambangan yang berwawasan

lingkungan dan berkelanjutan serta kesehatan dan keselamatan kerja.

Keberadaan PETI menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, serta

pendapatan daerah. Keberadaan peti disebabkan beberapa faktor yaitu, pola

pikir masyarakat setempat yang menganggap bahwa segala potensi tambang

yang ada merupakan milik warga, persyaratan dan prosedur perizinan yang

berbelit-belit dan lama, serta masalah ekonomi yaitu kemiskinan yang

dialami masyarakat.

5.2. Saran

Dari hasil pengkajian dan analsisis yang dilakukan dalam penelitian

mengenai Pengawasan Dinas Pertambangan Dan EnergiKabupaten Lebak Dalam

Penyelenggaraan Pertambangan Umum Di Kecamatan Bayah, maka peneliti

mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Potensi Pertambangan atau bahan galian mineral dan batubara di Bayah

merupakan sumber daya yang potensial untuk menyumbang pendapatan

daerah maka dari itu Dinas Pertamabngan adan Energi Kabupaten Lebak

harus semakin menekan angka penambang ilegal sehingga iklim investasi

di bidang pertambangan semakin kondusif.

2. Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lebak untuk menambah

personil pengawasan sehingga dapat melakukan pengawasan dengan

optimal dan dapat menjangkau semua wilayah di Kabuapaten Lebak atau

bila perlu adanya unit pelaksana tugas Dinas Pertambangan Dan Energi di

wilayah selatan mengingat besarnya potensi tambang di wilayah selatan.

3. Menjalin koordinasi yang baik dengan instansi terkait serta organisasi

taktis di kecamatan seperti Camat, Polsek dan Danramil serta organisasi

eksternal lain yang turut mengontrol kegiatan pertambangan yang

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan seperti lembaga swadaya

masyarakat.

4. Melakukan pembinaan yang lebih intensif terhadap para penambang ilegal

untuk diarahkan menjadi pertambangan yang memiliki izin dan melakukan

pertambangan sesuai denga aturan yang berlaku sehingga kegiatan

pertambangan tersebut berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan

tingkat kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. Politik & Kebijakan Publik. Bandung : Aipi – Puslit KP2W Lemlit Unpad.

Alwasilah, A.Chaedar.2006. Pokoknya Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi kedua.

Yogyakarta : Gajah Mada University Press. DEPHUKAM RI. 2007. Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengembangan

Masyarakat Dalam Kegiatan Usaha Pertambangan. Jakarta: DEPHUKAM RI

Islamy, M. Irfan. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara

Irawan, Prasetya. 2006. Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta : DIA FISIP Universitas Indonesia

Miles, B Matthew dan Huberman, Michael A.1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Perss.

Moleong, J Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya. Nugroho, Riant D. 2004. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan

Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Nugroho, Riant D. 2007. Analisis kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

Jakarta: PT. Gramedia. Parson, Wayne. 2006. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis

Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group Setyodarmojo, Soenarko. 2003. Public Policy. Surabaya: Airlangga University

Press. Solichin, Abdul Wahab. 2010. Analisis Kebijaksanan: Dari Formulasi ke

Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Subarsono, AG. 2010. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sudrajat Nandang. 2010. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut

Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Suryabrata, Sumadi. 1992. Metodelogi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers Suwandi, dan Basrowi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka

Cipta Syafei, Inu Kencana. 2006. Ilmu Administrasi Publik. Jakarta: PT. Rineka Cipta Wicaksono, Kristian Widya. 2006. Administrasi dan Birokrasi Pemerintah.

Yogyakarta : Graha Ilmu Widjaja, H A W. 2001. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Raja

Grafindo.

Widodo, Joko. 2006. Analisis Kebijkan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. Sumber Lain: Undang-Undang Dasar 1945 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pertambangan umum. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara http://aspindo-imsa.or.id/ http://www.ima-api.com/mining.php?pid=5&act=press&do=detail http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=53868 Jurnal: Aris, Ahmad. 2007. Masa Depan Investasi Pertambangan Indonesia karya.

http://aude23.blog.friendster.com