Upload
duongngoc
View
220
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PERAN DIGITAL ECONOMY SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN EKONOMI BARU DALAM PERSPEKTIF
BANK SENTRAL
Disampaikan dalam Rakernis Nasional I Tahun 2018Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI)
Jakarta, 11 Juli 2018
Arlyana AbubakarBank Indonesia
1
OUTLINE
1. The World has Changed
2. Indonesia’s Challenges &
Opportunities
3. Bank Indonesia’s Macro Perspective
4. New Source of Regional Economic
Development
5. Foregone Conclusion towards
Principle-based Regulations
2
I. The World has Changed
1. Global Condition 2018 2. Industrial Revolution 4.0’s Emerging Techs3. Digital Disruption 4. Digital Economy5. Elements of Digital Economy
3
Contents
“Nerve-jangling year”
Sumber: The Economist (2018), Cisco Consulting (2014)
I. THE WORLD HAS CHANGED
Political Uncertainty
Kontroversi Trump
Brexit ending
Koalisi Jerman
Middle-east’s conflicts
Nuclear crisis (North Korea)
Technologies Revolution “Techlash”
Digital revolution: ArtificiaI Intelligence, Robots, industry 4.0
4
5
The Industry 4.0’s
Emerging TechnologiesSumber: Mapping Transformation WEF (2018)
Rumah film
terbesar tidak
memiliki
bioskop
Vendor software
terbesar tidak
membuat
aplikasi
Perusahaan
taksi terbesar
tidak memiliki
armada
Penyedia akomodasi
terbesar tidak
memiliki properti
Perusahaan telepon
terbesar tidak
memiliki infra
telekomunikasi
Pemiliki konten
media tidak
menciptakan
konten
Bank dengan
pertumbuhan tercepat
tidak memiliki actual
money
Retailer
terbesar tidak
memiliki
inventori
Perusahaan
travel terbesar
tidak memiliki
inventori
Penyimpanan
rekaman streaming
TV terbesar tidak
memiliki storage
Sumber: Business Environment Forum 2016, World Bank Group 6
Digital disruption
has already happened..
Terminologi “Digital Economy” pertama kali dikemukakan dalam buku best seller Don Tapscott (1995) berjudul The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence
Digital Economy adalah…Smarter
More connected
DigitalEconomy
Smarter &More Connected
IoT, Data Analytics, AI-ML, Blochain, dll
Financial service, commerce, on deman service, dll
Penggunaan internet dan teknologi terkait
dalam aktivitas sosial dan ekonomi.
Teknologi tersebut mencakup:
infrastruktur fisik (jalur broadband,
router)
Perangkat pengakses (PC, smartphone)
Aplikasi (Google, Salesforce)
Fungsi digital (IoT, data analytics, cloud
computing)
Dahlman et al., 2016 – OECD
EKONOMI DIGITAL
7
02IoT, IoH, IoE, ROBOTICS &
WEARABLE DEVICES03
SMART CITY,
SMART NATION
04
AI, MACHINE
LEARNING,
DEEPLEARNING
05
BIG DATA, DATA
ANALYTICS, DATA
SCIENCE, DECISION
SCIENCE
06
FINTECH, E-
COMMERCE,
SMART MONEY
07
CYBER SECURITY,
CYBER ARMY, &
DIGITAL DEFENCE
08 AUGMENTED REALITY, VR,
HOLOGRAM
DIGITAL ECONOMY ELEMENTS
0901
FINANCIAL DIVERGENCE
(BLOCKCHAIN/CRYPTO
INTELLIGENCE BASED
INVESTMENT)
BLOCKCHAIN,
CRYPTOCURRENCY,
OTHER BLOCKCHAIN
APPLICATIONS
10
THE OTHER NEXT BIG
THINGS ON LEARNING
SYSTEM
Sumber: BI Institute (2018)
9
II. Indonesia’s Opportunities& Challenges
1. Analisis PESTEL Indonesia2. Indonesia’s Challenges & Opportunities3. Tantangan Regulasi di Indonesia4. Indonesia Menuju High Income Country5. Tantangan Struktural Perekonomian
10
Contents
ANALISIS PESTEL INDONESIADalam horizon waktu 5 tahun ke depan, lingkungan strategis (PESTEL) masih kondusif bagi perekonomian Indonesia untuk tumbuh. Namun, untuk tumbuhlebih sinambung, risilien, dan inklusif, Indonesia perlu meng-address cepat strategi diversifikasi ekonomi dan konsep green economy, meningkatkankualitas SDM, mempersempit disparitas, mengoptimalkan kemanfaatan teknologi (IoT), serta sinkronisasi hokum Pusat-Daerah
11Sumber: Dwi Pranoto, Materi Regional Economic Leaders (2018)
T A N T A N G A N P E L U A N G
Capital Availability & Middle Income Trap (MIT) threat
Weak acquisition & Digital Literacy
Government Regulations & Collaboration
Capacity to utilize technological progress
Rich Cultural & Values
Natural Resources
Demographic Dividend
Growing Middle Class
I N D O N E S I A A SE M E R G I N G C O U N T R Y
Posisi Indonesia dari 3 sisi (2017):• GDP/cap: 123th
• Global Competitiveness Index: 36th
• Global Innovation Index: 87th
N E W S O U R C E O F G R O W T H12
CHALLENGES & OPPORTUNITIES.
Sumber: indexmundi.com; reportsweforum.org; globalinnovationindex.com
13
REGULASI DI INDONESIA
15205Perda yang terbit saat ini (data Kemenkumham RI 2016)
3163Regulasi bermasalah (data
Kemendagri RI 2016)
Peraturan/Keputusan Menteri DalamNegeri Dicabut/Direvisi Oleh MenteriDalam Negeri
Perda/Perkada Kabupaten/Kota Dicabut Oleh Gubernur
1267Regulasi
Perda/Perkada Kabupaten/Kota Dicabut/Direvisi Menteri DalamNegeri (33 Provinsi) Tahun 2016
1765Regulasi
111Regulasi
InstitutionsRank 120/127
Ease of Getting CreditRank 99/127
ICTsRank 81/127
InvestmentRank 96/127
Trade, competition & market scale Rank 8/127
EducationRank 103/127
Business SophisticationRank 96/127
Knowledge CreationRank 113/127
Creative OutputsRank 77/127
INDONESIA’S GLOBAL INNOVATION INDEX 2017 REGULASI TUMPANG TINDIH
Sumber: GII 2017, Kemenkumham, Kemendagri
14
INDONESIA MENUJU HIGH INCOME COUNTRY
$3,400
High Income ($ 12,736)
optimis
baseline
pesimis
GN
I per
Cap
ita
(Cu
rren
t U
S$)
STABILITAS MAKROEKONOMI DAN SISTEM KEUANGAN
INFRASTRUKTUR INSTITUSI PENDIDIKAN INOVASI
REFORMASI STRUKTURAL
TFP | CAPITAL | LABOR
HIGH INCOMECOUNTRY
• Pertumbuhan PDB rendah• Biaya logistik tinggi• Ekspor commodity based• Ketergantungan impor
yang tinggi• Deindustrialisasi• Service deficit• Pembiayaan domestik• Kuantitas dan kualitas
pendidikan yang rendah• inovasi yang rendah• Banyak regulasi
STRONG
SUSTAINABLE
BALANCE GROWTH
Kondisisaat ini
• Barriers to trade and investment
• Barriers to entrepreneurship
• State control
• Research & development (R&D)
• Tertiary education
• Education
• Online creativity
• Intangible assets
• Creative goods & services
• Quality Roads• Quality
Railroad infrastructure
• Quality Port infrastructure
• Quality Air transport infra.
Untuk mencapaiperekonomiandengan pendapatantinggi, diperlukanreformasi strukturaldan stabilitasekonomi yang terjagauntuk menjawabtantangan struktural
Sumber: Materi Regional Economic Leaders (2018)
15
Tantangan struktural tersebut membatasi pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah memberikan respons dg melakukan reformasi structural dan pembangunaninfrastruktur
TANTANGAN STRUKTURAL BAGI PEREKONOMIAN
47%
Institutions
35%
Human Capital &
Research
38%
Innovation
Frontier= Korea(Global Competitiveness Index 2017)
1. Barriers to trade and investment
2. Barriers to entrepreneurship3. State control
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1. Research & development (R&D)
2. Tertiary education3. Basic education
1. Knowledge creation2. Knowledge diffusion3. Knowledge impact
Distance to Frontier Indicators
Paket Kebijakan Ekonomidan Regulasi Lainnya
Pemerintah menerbitkan rencana strategis RPJMN
Pemerintah mendorong kolaborasi perguruan tinggi dengan industri
72%
Quality of Overall
Infrastructure
1
2
3
4
1. Roads2. Railroad infrastructure3. Port infrastructure4. Air transport infra.
RPJMN, PSN, dan ProyekPrioritas infrastruktur
Melakukan self assessment
pada simulasi Product Market
Regulation, dan melihatefeknya terhadap TFP
Menggunakan growth accounting
untuk menghitung dampak years
of schooling terhadappembentukan human capital
Menggunakan data panel
akan dilihat pengaruh dari
indeks inovasi terhadappertumbuhan TFP
Menggunakan pendekatan growth
accounting untuk melihat dampak
penambahan investasi terhadap capital
stock dan pengaruhnya terhadap TFP
Frontier= Korea(Global Innovation Index 2017)
Frontier= Hungary(Product Market Regulation – OECD 2013)
Frontier= USA(Global Innovation Index 2017)
III. Bank Indonesia: Lingkungan Makro
1. Visi, Tantangan dan Strategi Bank Indonesia2. Paradigma Baru Kebijakan Bank Sentral Pasca GFC3. Bauran Kebijakan Makroekonomi Nasional4. Reformulasi Kebijakan Moneter5. Reformasi Struktural
16
Contents
KONDISI GLOBAL• Pemulihan ekonomi global disertai global
liquidity rebalancing• Normalisasi kebijakan moneter negara
maju• Kebijakan proteksionisme
KONDISI DOMESTIK
• Reformasi structural yang belum optimal• Sumber pembiayaan pembangunan
terbatas• Productivitas dan daya saing rendah
TANTANGAN EKSTERNAL
CURRENT STATE
VISI & STRATEGI
PRO GROWTH
PRO STABILITY
VISI BI, TANTANGAN, & STRATEGI
PENAJAMAN ARAH STRATEGISBANK INDONESIA 2023
17
Stabilitas harga tidak dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia melakukan penyesuaiandengan bauran kebijakan
18
Pra GFC: Price stability adalah sufficient condition untuk mencapai financial stability
Post GFC: Price stability perlu didukung oleh financial stability
Kompleksitas permasalahan dan tambahan sasaran kebijakan mengisyaratkan perlunya penguatanstrategi bauran kebijakan (policy mix): Monetary policy, Macroprudential policy & CFM
Dlm konteks perekonomian kecil & terbuka (small open economy), perlu didukung oleh penguatankelembagaan /koordinasi & Strategi Komunikasi
PARADIGMA BARU KEBIJAKAN BANK SENTRAL PASCA GFC
Social
Welfare
Price
Stability
Financial
Stability
Monetary
Policies
Macroprudential
Policies
Capital Flows
Management
Coordination and Communication
Payment System and
Money Circulation
Policy
Sumber: Materi Regional Economic Leaders (2018)
19
Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkesinambungan, dan inklusif yang disertai stabilitas makroekonomi dansistem keuangan, perlu penguatan koordinasi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan reformasi struktural
Sumber: Investment Relation Unit Oktober 2017
• Anggaran produktif dan realistis• Realisasi anggaran yang kredibel
• Reformasi Struktural• Kebijakan untuk menjaga
tingkat konsumsi• Paket Kebijakan Ekonomi• Infrastruktur
• Kebijakan moneter untukmenjaga stabilitasmakroekonomi
• Kebijakan Makroprudensialutk menjaga stabilitas sistemkeuangan
Fiskal
Sektor Riil
Sektor moneterdan keuangan
Sinergi dalam reformasiuntuk mendorong
pertumbuhan tinggi, berimbang,
berkelanjutan daninklusif
KOORDINASI KEBIJAKAN MAKROEKONOMI NASIONAL
20
PERANAN REFORMASI STRUKTURAL
Tantangan Reformasi Struktural dapat dilihat dalam skope Nasional maupun Daerah
Keadilan/Kesejahteraan
Intra daerah/ antar daerah
Kerusakan /KepunahanLingkungan rendah
AMDAL Technology
Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan diperlukan Stabilitas Makroekonomi, Reformasi Struktural dan Pembangunan
Berwawasan Lingkungan
Sumber: Materi Regional Economic Leaders (2016)
IV. New Source of Regional Economic Development
21
Contents
1. Pengembangan UMKM2. Program TPID3. Financial Inclusion4. Gerakan Non Tunai5. Ekonomi Digital 6. Elektronifikasi7. Fintech Office/Regulatory Sandbox
PEMBERDAYAAN UMKM TPID FINANCIAL INKLUSIF GERAKAN NON TUNAI
MENGGIATKAN PEREKONOMIAN DAERAH
EKONOMI DIGITAL ELEKTRONIFIKASI FINTECH OFFICE
INFLASI INTI
INFLASI VOLATILE FOOD
INFLASI ADMINISTERED PRICES
Target3.5%
Empat (4) strategi elektronifikasi:
Fasilitasi model bisnis & inovasi
Regulasi yang mendukung
Optimalisasisumberdaya lokal
Edukasi danmonitoring
Program Pengembangan UMKM Bank Indonesia: UMKM mendukung stabilitas
nilai rupiah Terwujudnya UMKM yang
berkualitas dan terjagakeberlangsungan usahanya
Penguatan fasilitas transaksielektronik UMKM
Penguatan kerjasamakelembagaan
Enam (6) pilar Strategi Nasional Keuangan Inklusif Edukasi keuangan Fasilitas keuangan public Pemetaan informasi
keuangan Kebijakan/peraturan
pendukung Fasilitas intermediasi dan
distribusi Perlindungan konsumen
Peningkatan instrument dan Infrastruktur
PenguatanKelembagaan
Guideline danmekanisme
Regulasi kebijakan BI & OJK terus diarahkanuntuk mengembangkan inovasi shgmemberi manfaat besar bagi masyarakat dgntetap menjaga perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan (POJK No. 77, PBI PTP, Fintech Office)
V. Foregone Conclusion towards Principle-Based Regulation
1. Why Regulation Failed?2. Principle-based Regulation3. Respon Proaktif Setiap Institusi4. Peran Pemangku Kepentingan
23
Contents
Salah satu penghambatperkembangan setiap sektor yang signifikan adalah regulasi yang tidakramah inovasi (Kienzle, 2013)
Semakin detilregulasi, semakin
banyak celah
WHY REGULATION FAILED?
FAKTOR PENGHAMBAT
Akibatnya semakin banyak regulasibaru yang harus dibuat untuk menutup
celah baru akibat inovasi
Semakin banyak effort bagi pembuat regulasi (waktu, energi, biaya)
PRINCIPLE-BASED REGULATION
Regulasi yang tepat diperlukan sebagai cara mencapai “more preferable economic future”
disebabkan
dibutuhkan
24
Principles-based regulation (regulasi berbasis prinsip) berarti menjauhiketergantungan terhadap aturan yg detail, bersifat mencegah danmengandalkan peraturan level atas yang beragam untuk mengesetstandar yang mengatur suatu lembaga dalam menjalankan urusannya
PRINCIPLES-BASED REGULATION
Karakteristik principle-based regulation:
Aturan didesain bersifatumum
Kualitatif, bukankuantitatif
Mementingkan alasandibalik aturan
Dapat diaplikasikan secaraluas
Mengeset perilakudasar/standar; inovatif, integritas
Pelanggaran dikenakanhukum bersifat publik/umum(tidak private)
Sumber: J Black, Rules and Regulators (1997), 91-108
PENERAPAN PRINCIPLES-BASED REGULATION
RULE-BASED REGULATION PRINCIPLE-BASED REGULATION
Pengendara motor di jalanan wajibmengenakan helm
Pengendara mobil di jalanan wajibmengenakan sabuk pengaman
Semua pengendara di jalan wajibmengenakan alat keselamatan.
MANFAAT PRINCIPLE BASED REGULATION
Fokus pada tujuan di balikaturan daripada hanyaketentuan yang rinci
Menawarkan fleksibilitas
Agile dan responsif terhadapperubahan
Sulit dimanipulasi
Menyingkirkan focus tidak penting
mengarahkan padasubstantive compliance
TANTANGAN PRINCIPLE BASED REGULATION
Multi-interpretasiPemahaman setiap orang tidak sama
BiasSetiap orang harus memilikigood intention sehinggaaturan tidak disalahgunakan
RESPON PROAKTIF
Membuat keputusanstrategi lebih baik
Memahami faktordiferensial yang potensial
Siap mengantisipasitantangan
Mengidentifikasi sinyal awal
Mengadaptasi ke strategidan rencana aksi
Setiap lembaga/institusi tidak hanya dituntut memprediksi dan mengantisipasi perubahan dan tantangan masa depan,khususnya “digital transformation economy & society”, tetapi ikut berperan mengarahkan “toward more preferable
economic future”
Unthinkable
Unpredictable
DRIVING: CHANGING THE GAMEDRIVEN: THE GAME IS CHANGING
27
RESPONS PROAKTIF SETIAP INSTITUSI
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN
PEMERINTAH/BANK INDONESIA/ REGULATOR
INDUSTRI/PELAKU USAHA
KOMUNITAS/MASYARAKAT
UNIVERSITAS, PRAKTISI/PROFESIONAL
mendukung pengembangan ekosistem yang kondusif melalui
instrumen program, kebijakan, dan regulasi pusat & daerah
Berkolaborasi sebagai motor penggerak
ekonomi
berpartisipasi aktif memanfaatkan digital (misal: e-commerce)
Penumbuh kembang digital talent
Untuk mendukung inovasi dan kreativitas serta menciptakan ekosistem yang kondusif, diperlukan sinergi, kolaborasi dan kesiapan dari seluruh lapisan pemangku kepentingan
28
QUADRUPLE HELIX COLLABORATION
TERIMA KASIH
29