Diversifikasi Pangan

KETAHANAN BAHAN PANGAN DI INDONESIA (Diversifikasi Pangan)ANITA ULUL ALBAB (1006815852)

ANNARIZKY PUTRI (1006815865)FERHANNY (1006816514) IRWAN DWIPUTRANTO (1006816861) LULUK HADIYANTO (0906554200) M. FAJAR PRATAMA (1006817145) NENENG ULIAH (1006817290) ORIE VEBBIANTRI (1006817385) RAKHMADINA (1006817555)

Definisi Ketahanan Pangan

Menurut UU No 7 (1996) Kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Definisi Diversifikasi Pangan

Menurut Suhardjo (1998) Pada dasarnya diversifikasi pangan mencakup tiga lingkup pengertian yang saling berkaitan, yaitu diversifikasi konsumsi pangan, diversifikasi ketersediaan pangan, dan diversifikasi produksi pangan. Menurut Suhartini (1989) Diversifikasi konsumsi pangan diartikan sebagai pengurangan konsumsi beras yang dikompensasi oleh penambahan konsumsi bahan pangan non

Nama Organisasi

ORGANISASI KEMASYRAKATAN BINA PANGAN NUSANTARA MANDIRI

STRUKTUR ORGANISASI DPP ORGANISASI KEMASYARAKATAN BINA PANGAN NUSANTARA MANDIRI DEWAN PENASEHAT KETUA ANGGOTA DEWAN PEMBINA KETUA ANGGOTA :---------------------------------------------: PROF. BAMBANG SHERGI : 1. 2. :----------------------------------------------: LISMAN MANURUNG Phd : 1. 2. :-----------------------------------------------: LULUK HADIYANTO : ORIE VEBRIANTI : RAKMADINA : NENENG ULIAH : ANITA ULUL ALBAB : FERHANNY

PENGURUS KETUA UMUM WAKIL KETUA UMUM SEKRETARIS WAKIL SEKREATRIS BENDAHARA WAKIL BENDAHARA

KETUA BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ANGGOTA

: ANNARIZKY PUTRI 1. 2. KETUA BIDANG ADVOKASI DAN HUMAS : MUHAMMAD FAJAR UTAMA ANGGOTA : 1. 2. KETUA BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA : IRWAN DWIPUTRANTO ANGGOTA : 1. 2.

AKTA PENDIRIAN ORGANISASI KEMASYRAKATAN BINA PANGAN NUSANTARA MANDIRI KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-.AH.002.06. Tahun 2012 Membaca : Surat permohonan dari Notaris.. Menimbang: Bahwa.. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2. Peraturan pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 pelaksanaan Undang-undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan. 3. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-06.OT.02.03 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja.. MEMUTUSKAN Menetapkan PERTAMA : Memberikan pengesahan Akta Pendirian ORGANISASI KEMASYARAKATAN BINA PANGAN NUSANTARA MANDIRI NPWP : 51.301.095.0-425.000 Berkedudukan di Gedung M lantai 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Kota Depok, Jawa Barat, sesuai dengan Akta Nomor 15 Maret 2012 yang dibuat oleh Notaris Annarizky, SH berkedudukan di Jakarta KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 15 maret 2012 A.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DIREKTUR JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM Dr. ANITA ULUL ALBAB, SIA.MH NIP :

Latar Belakang & Indentifikasi Masalah

Berkurangnya lahan pertanian Kondisi cuaca yang tidak menentu Kondisi ekonomi makro maupun mikro yang buruk Makro

: Terjadinya inflasi, kenaikan harga, ketatnya persaingan pasar Mikro : Pendapatan masyarakat yang tidak lagi mencukupi kebutuhan

Teknologi yang masih terbatas Adanya tradisi/kebiasaan yang mengharuskan masyarakat makan nasi

LANGKAH I

TUJUAN UPAYA/PILIHAN LANGKAH WAKTU PELAKSANAAN, BENTUK, DAN CAKUPAN WILAYAH PERAN & FUNGSI ORGANISASI

TUJUAN

Menjaga keberlanjutan bahan pangan di Indonesia

Upaya/Pilihan Langkah

Skala Pemetaan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam sesuai potensi daerah. Jumlah

pekerja produksi Kemampuan pekerja produksi Jumlah dan luas lahan Jumlah output dan kemampuan produksi Produk bahan pangan yang sesuai dengan wilayah masing-masing

Pengembangan teknologi pangan Penyediaan mesin modern sesuai dengan kebutuhan wilayah Pengembangan variasi bibit unggul sesuai dengan kebutuhan wilayah Pengembangan bahan pangan baru Pengaturan diversifikasi pangan cara perluasan lahan pertanian bahan pokok baru cara pendistribusian bahan-bahan pokok baru antar daerahPemberian Pelatihan kepada pekerja Training Studi Banding

Bentuk dan Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Jangka Skala

Pendek: 1 Tahun : 1 2 tahun

Pemetaan Pemberian Pelatihan Jangka

Menengah dan PanjangTeknologi :15:15

Pengembangan

tahun Pengaturan Diversifikasi Pangan tahun

Bentuk dan Waktu Pelaksanaan Cont.

Bentuk

Pelatihan

Kemampuan pegawai 2) Perencana pembangunan pangan 3) Kemampuan petani 4) Kemampuan usaha menengah dan kecil 5) Pelatihan bagi wanita tani 6) Pelatihan cara pengolahan makanan1)


Survey dan Penelitian1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Teknologi produksi pangan Teknologi pengolahan pangan Penyediaan informasi Mengadakan penelitian Identifikasi masalah Teknologi pangan Analisa jangka panjang Survey pola makan dan varian baru


Sosialisasi dan Promosi1.

Sosialiasi:a) b)

Melaksanakan sosialisasi pangan Mengembangkan kebun sekolah

2.

Promosi:a) b) c) d) e)

Melalui media elektronik Sosialisasi dan kampanye kreatif dan inovatif Kegiatan pameran, lomba, dll. Kunjungan kerja Pelibatan tokoh/pemimpin formal dan informal


Koordinasi dengan pemerintah dan masyarakat setempat

Peraturan Daerah/Kebijakan. Peraturan Pemda. Peraturan melalui tata ruang kota. Kampanye/kampanye melalui dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Dana alokasi khusus. Adanya peraturan mengenai pembebasan pajak hasil bumi Pemberian subsidi dari pemerintah.

Cakupan WilayahKegiatan ini akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, kami membaginya berdasarkan wilayah waktu.

LANGKAH II (LEGALITAS ORGANISASI)

KEWENANGAN PUSAT KEWENANGAN DAERAH PERATURAN TATA KOTA

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT

Organisasi ini merupakan organisasi masyarakat yang mendukung dan

berusaha membantu pemerintah untuk memecahkan permasalahan sertamewujudkan ketahanan pangan yang terbaik di Indonesia. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ini juga disesuaikan dengan beberapa peraturan yang berlaku. kebijakan kebijakan yang dapat menjelaskan keberadaan organisasi ini selaras dengan pemerintah antara lain:

Undang Undang 7 Tahun 1996 tentang Pangan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Sehubungan dengan adanya otonomi daerah di Indonesia yang merupakan

wewenang untuk mengatur urusan pemerintah yang bersifat lokalitas menurutprakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, maka peran pemerintah daerah dengan organisasi ini saling terkait. Beberapa kebijakan yang terkait diantaranya :

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 2 Butir M

Peraturan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 ayat 2 butir m

Kewenangan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah One Day No RiceDalam Surat Edaran Walikota No.500/1688-Ekonomi tanggal 27 Desember 2011 Pemkot Depok menggulirkan himbauan Gerakan One Day Rice sebagai tindak lanjut dari UU No.7 Th.1996 tentang pangan dan PP No.68 Th.2002 tentang ketahanan pangan. Himbauan tersebut juga didasari dari PerPres No.22 Th.2009 tentang Percepatan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, Peraturan Menteri PertanianNo.43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, PerGub Jawa Barat No.60 Th.2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal, Surat Edaran

Gubernur Jabar No.501/34/Binprod tanggal 15 Juli perihal Gerakan Menurunkan KonsumsiBeras.

Peraturan Pemerintah Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam rangka menjalankan kegiatan diversifikasi pangan, maka beberapa

wilayah memerlukan perluasan lahan pertanian guna menciptakankeanekaragaman bahan pangan pokok. Perluasaan ini tidak lepas dari pengaruh peraturan rencana tata ruang wilayah di daerah masing-masing. Kebijakan utama yang mengatur hal tersebut yaitu:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang penatagunaan tanah Pasal 10

LANGKAH III (VISI DAN MISI ORGANISASI)

VISI MISI

VISIMenciptakan ketahanan pangan masyarakat di Indonesia

MISIMenciptakan keanekaragaman pangan yang disesuaikan dengan potensi-potensi yang ada Mengembangkan pangan yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia Menciptakan lapangan pekerjaan yang diserap melalui pengembangan ketahanan pangan. Memperbaiki kesejahteraan para petani di Indonesia melalui mekanismi pasar yang sehat. Meningkatkan bahan pangan yang bermutu dan bergizi baik.

LANGKAH IV - SWOT (ANALISA ANCAMAN DAN PELUANG)

ANCAMAN PELUANG

Ancaman (THREAT)

Jumlah Penduduk Ledakan penduduk ketersediaan pangan Krisis Ekonomi Konversi Lahan Iklim Adat dan Kebudayaan Di Indonesia Keterbatasan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Masyarakat

Peluang (Oportunities)Iklim dan Lahan Pengembangan Teknologi Pangan Penyerapan Tenaga Kerja

LANGKAH V - SWOT (ANALISA POTENSI, KEKUATAN, DAN KELEMAHAN)

POTENSI ORGANISASI KEKUATAN ORGANISASI KELEMAHAN ORGANISASI

POTENSI ORGANISASI1. 2.

3.

4.

Visi dan Misi dalam menciptakan ketahan dan pengembangan pangan di Indoensia Sumber Daya Manusia yang memiliki interest yang besar terhadap ketahan pangan di Indonesia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mendukung dalam pengembangan pangan Jaringan baik di dalam maupun luar negeri

KEKUATAN ORGANISASI

1. Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah 2. Mendorong Masyarakat bersama-sama untuk melakukan ketahanan pangan 3. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraana masyarakat 4. Kegitan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEKURANGAN ORGANISASI

Cakupan Wilayah yang LuasMembutuhkan waktu yang cukup lama untuk mewujudkannya Membutuhkan infrastruktur dan sarana dalam jumlah banyak dan tersebar Permasalahan lain (perizinan, pengetahuan penduduk, potensi alam tiap daerah)propinsi

33

3.977 mill

Membutuhkan tenaga kerja yang mencakup seluruh wilayah indonesia

17.508 pulau

Kurangnya PowerMempengaruhi perubahan kebiasaan mengkosumsi jenis pangan pokok tertentu di masyarakatOrganisasi ini harus Dibutuhkan power Organisasi ini berusaha membuat merupakan organisasi (kekuasaan) agar pendekatanyang belum memiliki dapat mempengaruhi pendekatan selain kekuasaan yang besar pola kebiasaan menggunakan power masyarakat sehingga terhadap masyarakat. (kekuasaan) untuk Hal tersebut membuat mereka mau untuk organisasi ini lebih sulit membuat masyarakat mencoba memberikan pengaruh mau untuk mengkonsumsi jenis dalam mengubah mengkonsumsi jenis pangan lain selain kebiasaan masyarakat makanan pokok lain yang biasa mereka setempat dalam selain yang mereka mengkonsumsi jenis konsumsi sebagai biasa konsumsi setiap makanan pokok tertentu makanan pokok. harinya.

Terima Kasih

Documents

Diversifikasi Pangan