PERAN CAMAT DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN

INFRASTRUKTUR GAMPONG DI KECAMATAN

MEUREUBO KABUPATEN ACEH BARAT

SKRIPSI

OLEH:

IRFAN

NIM: 07C20201060

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

MEULABOH ACEH BARAT

TAHUN 2015

vii

ABSTRAK

Irfan. Nim: 07C20201060. Peran Camat Dalam Pengawasan Pembangunan

Infrastruktur Gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Di

bawah bimbingan Sudarman Alwy dan Yuhdi Fahrimal.

Camat mempunyai peran yang sangat penting dalam pengawasan pembangunan

infrastruktur gampong. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat

dalam pengawasan pembangunan infrastruktur gampong di Kecamatan Meureubo

Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Meuereubo

Kabupaten Aceh Barat pada bulan april 2015. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kualitatif. Teknik penentuan informan adalah purposive

sampling yang terdiri dari 6 informan. Teknik pengumulan data yang digunakan

adalah wawancara, obeservasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian ini

yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur

gampong adalah dengan mengunjungi langsung lokasi pembangunan untuk melihat

secara langung pengerjaan proyek pembangunan dan bertemu dengan panitia

pembangunan untuk meminta kepala proyek agar menjelaskan proyek pembangunan

yang dilakukan. Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Keuchik Gampong

Langueng, Keuchik Meuereubo, Keuchik Peunga, Keuchik Paya Peunaga, dan

Keuchik Peunaga Rayeuk berkaitan dengan peran Camat, diketahui peran Camat

sudah sangat baik dalam pengawasan pembangunan infrastruktu gampong di

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Kata Kunci: Camat, Infrastruktur, Peran, Pengawasan, Pembangunan.

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, kecamatan disebutkan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan

pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status

kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan

dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan

jelas dalam Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yakni, “Perangkat

daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas

daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”.

Menurut Koeswara (2007, h.2) pemerintah kecamatan merupakan tingkat

pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan

terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung

tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan

otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam

pemerintahan kecamatan.

Sejalan dengan itu, Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah

dan Wakil Pemerintah Pusat seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor

5 tahun 1974, melainkan sebagai perangkat daerah. Seperti yang dikatakan oleh

Koeswara (2007, h.3), Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah

kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas

dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya

2

memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelengaraan tugas-tugas

umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan.

Selanjutnya dalam Pasal 126 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Camat memiliki

kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang dimaksud

membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan

desa dan terwujudnya administrasi tata pemeritahan yang baik.

Dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa,

Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki

pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana

salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib. Lembaga supra desa dimaksud

selalu melakukan pembinaan kepada desa melalui tugas pembantuan yang

diberikan kepada desa. Sedangkan Camat tetap menjalankan fungsi pengawasan

terhadap peyelenggaraan pemerintahan di desa, meskipun desa memiliki otonomi

asli dengan struktur pemerintahan yang berbeda, yakni kepala desa sebagai unsur

eksekutif di desa yang dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk oleh level

pemerintahan diatasnya, begitu juga dengan ketua dan anggota Badan

Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif di desa. (Koeswara, 2007, h.3).

Kecamatan Meureubo merupakan salah satu kelurahan yang ada di

Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 25 desa/gampong. Peristiwa gempa bumi dan

tsunami yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 membawa dampak yang

sangat besar bagi Kecamatan Meureubo yang mengalami rusak sangat parah

3

terutama rumah penduduk, sekolah, meunasah, jalan, selokan dan sarana serta

prasarana lain di desa-desa kecamatan Meureubo.

Setelah 10 tahun kejadian tsunami, menyadari banyaknya kebutuhan,

permasalahan dan berbagai tantangan yang harus diatasi secara bijaksana dan

terprogram, peran Camat di Kecamatan Meureubo perlu dikaji dalam rangka

menggali masalah pengawasan pembangunan infrastruktur di setiap gampong-

gampong di Kecamatan Meureubo sehingga dapat diketahui bahwa ada peran

camat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur gampong secara partisipatif

bersama masyarakat di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Hal ini dikarenakan perkembangan pembangunan infrastruktur dan tata

pengelolaan pemerintahan gampong di setiap Gampong Kecamatan Meureubo

Kabupaten Aceh Barat perlu masih diperhatikan terutama dalam membina dan

mengelola gampong yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi

yang saat ini terus berkembang, karena ini sangatlah penting, menngingat karena

sumber daya manusia pemerintah gampong yang masih terbatas dan belum

maksimal dalam menjalankan pemerintahan gampong.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka bagi penulis sangat menarik

untuk dilakukan penelitian dalam karya tulis/skripsi dengan judul ”Peran Camat

dalam Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gampong di Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat”.

4

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Camat dalam pengawasan pembangunan

infrastruktur gampong di Kecamatan Meureubo Kabuaten Aceh Barat?

2. Bagaimanakah pendapat Keuchik terhadap peran Camat dalam

pengawasan pembangunan infrastruktur gampong di Kecamatan Meureubo

Kabupaten Aceh Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur

gampong di Kecamatan Meureubo Kabuaten Aceh Barat.

2. Mengetahui pendapat Keuchik terhadap peran Camat dalam pengawasan

pembangunan infrastruktur gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten

Aceh Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermaksud mendeskripsikan fenomena dan konsep-

konsep teoritis untuk memperkuat teori-teori yang erat kaitannya dengan peran

camat dalam pengawasan pembangunan infrastruktur gampong di Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada:

5

1. Penulis dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berfikir

dan menulis karya ilmiah sebagai syarat menyelesaikan studi akhir pada

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

2. Institusi perguruan tinggi dalam mengembangkan khasanah pengetahuan

ilmiah terhadap teori-teori yang telah ada dan dapat menjadi bahan kajian

dan pertimbangan bagi pelaksanaan penelitian lanjutan.

3. Pemerintahan Kecamatan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan

publik dalam mewujudkan tujuan penyelengaraan pemerintahan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah,

tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

BAB II Tinjuan Pustaka, terdiri dari kajian terdahulu dan teori-teori

yang berkaitan dan mendukung kajian penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian, terdiri dari metode penelitian, sumber

data dan teknik pengumpulan data, subjek penelitian,

penentuan informan, teknik analisis data, pengujian kredibilitas

data, dan jadwal penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari gambaran umum

kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dan hasil

penelitian serta pembahasan tentang peran Camat dalam

pengawasan pembangunan infrastrukur gampong.

BAB V Kesimpulan dan Saran, penutup skripsi terdiri dari simpulan

dan saran-saran hasil penelitian.

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afrianti (2009), tentang “Peranan

Camat dalam Membina Perangkat Desa di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri

Hulu (Studi Pembinaan Bidang Administrasi)”. Penelitian ini dilakukan dengan

tujuan untuk mengetahui peran Camat dalam membina perangkat Desa dalam

penataan Administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Lirik dan faktor-faktor

penghambat peranan camat dalam membina perangkat desa. Di lihat dari lingkup

masalah dan tujuan yang akan dicapai, maka tipe penelitian ini adalah survey

deskriptif, yaitu menggambarkan fakta-fakta yang ada untuk mengemukakan

kondisi dari gejala-gejala secara lengkap tentang objek yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Camat sebagai pembina

perangkat desa baik itu melalui ceramah, diskusi, pelatihan dapat dikatakan cukup

baik. Dilihat dari sumber daya manusia dan pelaksanaan fungsi dan perangkat

lembaga-lembaga yang ada di desa belum berjalan sesuai dengan mekanisme,

belum berjalannya fungsi dan tugas pemerintah desa akibat kurangnya pembinaan

yang dilaksanakan oleh Camat. Apalagi perangkat lembaga-lembaga desa seperti

Badan Pengawas Desa (BPD) dikatakan berjalan secara sendiri-sendiri karena

kurangnya pembinaan oleh Camat. Dalam penelitian ini terdapat faktor-faktor

penghambat peranan Camat dalam membina perangkat desa antara lain (a) Dalam

memberikan ceramah kepada bawahannya Camat kurang memiliki perencanaan-

perencanaan sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mendekati tindakan yang riil. (b)

7

Jauhnya letak lokasi Kecamatan Lirik dengan Ibukota propinsi sehingga kurang

memungkinkan untuk memberikan kesempatan pelatihan yang lebih baik kepada

pegawai karena memakan biaya dan waktu (c) Jarangnya waktu pertemuan antara

Camat dengan aparat pemerintahan desa kecuali pada momen tertentu, sehingga

Camat tidak bisa menilai aparat pemerintah desa yang dinilai berhasil atau mampu

bekerja untuk diberikan penghargaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suawah (2013) dalam penelitian

yaitu “Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kecamatan Tikala Kota

Manado”. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Camat dalam

pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tikala Manado. Penelitian ini adalah

deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada

objek yang diteliti yaitu peran camat dalam pembangunan kecamatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran camat sebagai pelaku tugas–

tugas pemerintahan di wilayah Tikala ternyata dari 25 responden yang di

wawancarai menyatakan 15 orang atau 60 persen peranan camat itu baik, sementara

8 orang atau 32 persen menyatakan bahwa peran camat terhadap penyelenggaraan

pemerintahan cukup baik, sedangkan sisanya 2 orang atau 8 persen menyatakan

peranan camat kurang baik. Dari data tersebut di atas ternyata camat memiliki

kemampuan yang cukup baik dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan.

Menyangkut penggalian sumber-sumber kekayaan juga turut menjadi target

program camat dengan mengintensifkan semua potensi yang ada di tiap-tiap

kelurahan, sehingga di harapkan akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

peranan camat dalam menggerakkan masyarakat adalah baik namun penulis teliti

lebih lanjut bentuk partisipasi yang paling besar dalam pembangunan adalah tenaga.

8

Tapi pada kenyataannya juga masyarakat sudah menyadari bahwa partisipasi untuk

menyalurkan pendapat, termasuk ide, buah pikiran termasuk pengambilan

keputusan serta partisipasi harta benda mendapat perhatian yang sangat penting.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh

Afrianti (2013) dan Suawah (2013), adalah penelitian ini meneliti tentang peran

camat dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan desa. Sedangkan persamaan

penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas, adalah penelitian ini memiliki

kesamaan dalam meneliti peran camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya

terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

2.2. Pengertian Peran

Peran adalah perilaku atau lembaga yang punya arti penting bagi struktur

sosial. Dalam hal ini maka, kata peranan lebih banyak mengacu pada penyesuaian

diri pada suatu proses. Menurut Poerwadarminta (2004) peran adalah sesuatu yang

jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya

sesuatu hal atau peristiwa). Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat

disimpulkan bahwa peran adalah tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang

melaksanakan sesuatu. Peran yang dimaksud adalah peran camat dalam

pembangunan infrastruktur. Selanjutnya menurut Soeharto (2002), Peran

merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu.

Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.

Menilik dari beberapa pernyataan mengenai peranan diatas tergambar

bahwa peranan menyangkut pelaksanaan sebuah tanggung jawab seseorang atau

organisasi untuk berprakarsa dalam tugas dan fungsinya. Hal lain yang

9

menggambarkan mengenai peran, Santosa (2003), yang mengemukakan beberapa

dimensi peran sebagai berikut :

a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa

peran merupakan suatu kebijkasanaan yang tepat dan baik untuk

dilaksanakan.

b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran

merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public

supports). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa bilamana

masyarakat merasa memiliki akses terhadap pengambilan keputusan dan

kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan.

c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen

atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses

pengambilam keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran

bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga

pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang

bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel.

d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai

suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha

pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang

melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat

meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa

ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess)

e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran diakukan sebagai upaya

”mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya

10

perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan

perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

Menurut Toha (1997, h. 10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa

“suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang

ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang

mudah dikenal.” Selanjutnya menurut Thoha (1997, h.80) “Dalam bahasa

organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan

dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas

suatu pekerjaan“. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban

dalam suatu organisasi diwujudkan dalam bentuk uraian jabatan atau uraian tugas.

Oleh karena itu, maka dalam menjalankan peranannya seseorang/lembaga, uraian

tugas/uraian jabatan merupakan pedomannya.

Menurut Ralph Linton dalam Soekanto (1969, h.14) membedakan peranan

dalam dua bagian yakni “peranan yang melekat pada diri seseorang dan peranan

yang melekat pada posisi tepatnya dalam pergaulan masyarakat”.

Menyimak pendapat tersebut dapat ditarik beberapa pokok pikiran

mengenai peranan yaitu adanya kedudukan yang bersifat statis, adanya hak dan

kewajiban serta adanya hubungan timbal-balik antara peranan dan kedudukan.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa istilah peran dapat

diartikan sebagai perilaku seseorang yang dapat mendatangkan manfaat bagi

masyarakat dan berkaitan dengan hak dan kewajiban.

11

2.3. Pemerintahan Kecamatan

2.3.1. Pengertian Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang

pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat

melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil

guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas,

penduduk makmur dan sejahtera secara merata (Budiman, 1995, h. 4). Kecamatan

merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan

masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan

sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat.

Kecamatan adalah salah satu entitas pemerintahan yang memberikan

pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Sebagai sub-

sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup

strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi

pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Studi tentang kecamatan di Indonesia telah dilakukan oleh para ahli baik

dari dalam maupun luar negeri, meskipun jumlahnya masih relatif terbatas.

Beberapa studi yang menonjol misalnya oleh D.D.Fagg Tahun 1958 yang

mengkaji camat dengan kantornya. Selain itu terdapat studi lain yang dilakukan

oleh Nico Schulte Nordholt yang mengkaji organisasi pemerintah kecamatan

dengan menitikberatkan pada hubungan camat dengan lurah atau kepala desa.

Menurut Nordholt (1987, h. 23-24), kajian tentang kecamatan berarti mencakup

tiga lingkungan kerja yaitu:

12

a. Kecamatan dalam arti kantor camat;

b. Kecamatan dalam arti wilayah, dalam arti seorang camat sebagai

kepalanya;

c. Camat sebagai bapak “pengetua wilayahnya”.

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian

dilanjutkan pada Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004. Perubahan mencakup

mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/ kota, dan

camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang

Bupati/ Walikota. Di dalam Pasal 120 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun

2004 dinyatakan bahwa, “Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat

daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan

kelurahan”. Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

a. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dan

dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma

baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat

bekerja.

b. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi

kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan

lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana

sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota.

Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan camat, membawa

dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh camat. Namun demikian

13

ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada

kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut,

kewenangan camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek

dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.

2.3.2. Pengertian Camat

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan

disebutkan bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari

Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Camat diangkat oleh Bupati atau

Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari Pegawai Negeri Sipil

(PNS) yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi

persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian secara sederhana peran camat dapat didefinisikan

sebagai: “seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas

bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan

pembinanaan kehidupan kemasyarakatan diwilayah kecamatan” (PP Nomor 19

Tahun 2008). Pedoman tersebut hendaknya dapat dipakai oleh seorang camat

sebagai pimpinan di organisasi kecamatan, karena peranan camat sangat penting

dalam meningkatkan kinerja perangkat kecamatan yang diharapkan mampu

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka

seorang camat hendaknya mengetahui kedudukan, tugas dan fungsinya

14

(Suradinata, 2006, h. 144). Menurut pendapat di atas kedudukan, tugas dan fungsi

Camat adalah:

1. Kedudukan camat, sebagai kepala pemerintahan di kecamatan.

2. Tugas camat, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan

pemerintahan desa dan kelurahan, pembangunan dan pembinaan

kehidupan kemasyarakatan, menyelenggaraan koordinasi atas kegiatan

instansi vertikal dengan dinas di daerah dan diantara instansi vertikal

lainnya di dalam wilayah kecamatan.

3. Fungsi camat yaitu penyelenggaran tugas-tugas pemerintahan umum dan

pembinaan desa dan kelurahan, pembinaan ketentraman dan pembinaan

lingkungan hidup, pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan pelayanan

umum, penyusun rencana dan program, pembinaan administrasi,

ketatausahaan dan rumah ketertiban wilayah, pembinaan pembangunan

masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana

perekonomian, produksi, dan pembinaan pembangunan pada umumnya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah telah mengubah status pemerintah kecamatan. Hal ini sebagaimana yang

dikemukakan Suhariyono (1999, h. 40), bahwa kecamatan selama ini merupakan

tingkatan wilayah administratif paling rendah, menjadi wilayah atau daerah kerja

operasional daerah yang kedudukannya akan disejajarkan dengan dinas dan

lembaga teknis daerah yang sama-sama sebagai perangkat daerah.

Tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang

semakin komplek di tingkat kecamatan, menuntut adanya pendelegasian

wewenang kepada perangkat kecamatan. Salah satunya adalah dengan

15

memberdayakaan perangkat kecamatan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat

Revida (2005, h.110) bahwa munculnya konsep pemberdayaan pada awalnya

merupakan gagasan yang ingin menempatkan manusia sebagai subjek dari

dunianya sendiri. Pendapat di atas menjelaskan bahwa seorang pimpinan dalam

memberdayakan bawahannya dimulai dengan memberikan tanggung jawab atas

pekerjaannya, sehingga bawahannya mempunyai wewenang penuh untuk dapat

mengambil keputusan yang berkaitan dengan perbaikan hasil kerjanya. Hal

tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Keban (2004, h.124) diharapkan kontrol

hirarkis dalam organisasi dialihkan ke tangan para pegawai yang berhadapan

langsung dengan pelayanan terhadap masyarakat.

2.4. Pengawasan

2.4.1. Pengertian Pengawasan

Sarwoto (2005, h.12) mengatakan bahwa: ”Pengawasan adalah kegiatan

manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan

rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”. Dari pendapat Sarwoto

ini secara implisit dapat terlihat tujuan dari pengawasan yaitu mengusahakan agar

pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana. Seluruh pekerjaan yang dimaksud

adalah pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan dan bukan pekerjaan yang telah

selesai dikerjakan.

Berkaitan dengan arti pengawasan sebagai suatu proses Situmorang dan

Juhir (1994, h.20) menyatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses yang

menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang dikerjakan sejalan

dengan rencana”.

16

Ukas (2004, h. 337) menyatakan bahwa: Pengawasan adalah suatu proses

kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan

perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat

dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Admosudirdjo (2005, h.11) yang

mengatakan bahwa: Pada pokoknya controlling atau pengawasan adalah

keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang

sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma, standar atau rencana yang

telah ditetapkan sebelumnya.

Siagian (1990, h.107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan

pengawasan adalah: “Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan

organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.” Ciri

terpenting dari konsep yang dikemukan oleh Siagian ini adalah bahwa

pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan yang sedang berjalan dan

tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.

Winardi (1986, h.395) berpendapat tentang pengertian pengawasan bahwa:

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya

mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan

korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan

mengoreksi penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas yang

direncanakan. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah

tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat mana pun. Hakikat pengawasan

17

adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan,

penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan

sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi.

Hal senada dikemukakan oleh Manullang (1997, h.136) bahwa:

“Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah

dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. Pada hakekatnya,

pandangan Manullang di atas juga menekankan bahwa pengawasan merupakan

suatu proses dimana pekerjaan itu telah dilaksanakan kemudian diadakan

penilaian apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ataukah terjadi

penyimpangan, dan tidak hanya sampai pada penemuan penyimpangan tetapi juga

bagaimana mengambil langkah perubahan dan perbaikan sehingga organisasi

tetap dalam kondisi yang sehat.

Bertitik tolak dari pengertian para ahli tentang pengawasan sebagai mana

diungkapkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud

dengan pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang

sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan

sasaran serta tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai

dengan standard, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang

telah ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan

yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling

efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

18

2.4.2. Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak

lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya

selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan

dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir (1994, h.22)

maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak

2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan

pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama

atau timbulnya kesalahan yang baru.

3. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam

rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah

direncanakan.

4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat

pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak.

5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan

dalam planning, yaitu standard.

Rachman dalam Situmorang dan Juhir (1994, h.22), juga mengemukakan

tentang maksud pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana

yang telah ditetapkan

2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan

instruksi serta prinsip yang telah ditetapkan

19

3. Untuk mengetahui apakah kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan

kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta.

mencegah pengulangan kegiatan yang salah.

4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat

diadakan perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih

benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan

adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya

apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat

kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Ukas (2004, h.337)

mengemukakan:

1. Menyuplai pegawai manajemen dengan informasi yang tepat, teliti dan

lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.

2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan-

rintangan yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan

mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau

mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.

3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat

membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja

yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil yang

diharapkan.

Situmorang dan Juhir (1994, h.26) mengatakan bahwa tujuan pengawasan

adalah :

20

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh

suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna

serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali

dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat

dan bertanggung jawab.

2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah,

tumbuhnya disiplin kerja yang sehat.

3. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan,

tumbuhnya budaya malu dalam diri masing aparat, rasa bersalah dan rasa

berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal yang tercela terhadap

masyarakat dan ajaran agama.

Lebih lanjut Situmorang dan Juhir (1994, h.26) mengemukakan bahwa

secara langsung tujuan pengawasan adalah untuk:

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan

dan perintah.

2. Menertibkan koordinasi kegiatan

3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan

4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang

dihasilkan

5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi

Sementara tujuan pengawasan menurut Safrudin, 1965, h.36) adalah untuk

mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, mengetahui apakah

sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan,

mengetahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu

21

berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai

kesulitan, kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada

pokoknya tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-

instruksi yang telah dibuat.

2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan, kelemahan-kelemahan atau

kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.

3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan

kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

2.4.3. Teknik Pengawasan

Situmorang dan Juhir (1994, h.27) mengklasifikasikan teknik pengawasan

berdasarkan berbagai hal, yaitu :

1. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung.

a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara

pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti,

memeriksa, mengecek sendiri secara “on the spot” di tempat pekerjaan,

dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal

ini dilakukan dengan inspeksi.

b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-

laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis,

mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa

pengawasan “on the spot”.

22

2. Pengawasan Preventif dan Represif.

a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan

dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap

persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana

penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan

terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan

pelaksanaan dan sebagainya.

3. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern.

a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat

dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus

dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam

organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan

mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang

tugasnya masing-masing.

b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat

dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang

keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh

Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan

Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

Senada dengan pendapat Situmorang dan Juhir, Siagian (1989, h.139-140)

mengungkapkan bahwa Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh

administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

23

1. Pengawasan langsung (direct control) ialah apabila pimpinan organisasi

mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang

dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) inspeksi

langsung, (b) on the spot observation, (c) on the spot report, yang

sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula jika diperlukan.

Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang

pimpinan -terutama dalam organisasi yang besar- seorang pimpinan tidak

mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu

sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

2. Pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan jarak jauh.

Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para

bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan

dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan

hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para

bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang

diduganya akan menyenangkan pimpinan.

Sementara Bohari (1992, h.25) membagi macam teknik pengawasan

sebagai berikut :

1. Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya

penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan

preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh

dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:

a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar

yang telah ditentukan.

24

b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara

efisien dan efektif.

c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.

d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi

sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

2. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan

dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang

seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk

mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu

telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk:

a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara

pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungan jawab

disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat

kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan yang

dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik,

semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun

yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing organisasi. Penentuan salah

satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada

tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak

berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan

masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi.

25

2.5. Pembangunan

2.5.1. Pengertian Pembangunan

Definisi pembangunan merupakan upaya yang sistematik dan

berkesinambungan/berkelanjutan untuk menciptakan keadaan yang dapat

menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga

yang paling humanistik. Salah satu titik berat bagi pembangunan nasional adalah

wilayah pedesaan dengan berbagai kenyamanan dan daya tarik tersendiri

Kemiskinan dan ketidak mampuan masyarakat pedesaan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan kehidupan mereka. Hal ini merupakan salah satu

kegagalan kebijakan pemerintah dimasa lalu karena seringkali kebijakan yang

ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistim wilayah, keinginan serta nilai-

nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat (Anwar, 2005, h. 45).

Kebijakan pemerintah tersebut hanya didasarkan kepada tujuan

meningkatkan kapital dan kepentingan segolongan tertentu saja yang merugikan

golongan masyarakat yang lain, tidak memperhatikan keberagaman wilayah yang

ada serta tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Seharusnya keberagaman potensi

wilayah baik kondisi biofisik wilayah, kemampuan sumberdaya alam,

pertumbuhan penduduk, dan akses ke pasar yang berbeda menghendaki perlakuan

ataupun kebijakan yang berbeda pula yang sesuai dengan karakteristik yang

dimilikinya. Kesalahan dalam pengaturan dan perancangan program-program

pembangunan menyebabkan kegagalan proses pembangunan itu sendiri.

Keragaman wilayah pedesaan di Indonesia tergantung kepada tipologinya

yang bervariasi, yang oleh Anwar (2005, h.71), kebijakan pertanian dan pedesaan

tidak dapat dilakukan secara seragam untuk semua keadaan wilayah yang masing-

26

masing memiliki kekhasan dan sifat-sifat khusus yang berbeda satu dengan yang

lain, sehingga setiap kebijakan harus memperhatikan kondisi perkembangan dari

wilayah yang bersangkutan yang secara konseptual tergantung kepada akses pasar

dan biaya-biaya transaksi. Kesenjangan spasial yang terjadi antar wilayah

perkotaan yang bercorak industri dan jasa dengan wilayah pedesaan yang di

dominasi oleh sektor pertanian. Maka diperlukan terobosan dalam

menyeimbangkan pembangunan yang berdapampak pada pembangunan

infrastruktur (fisik) desa, dan perekonomian rakyat pedesaan (non fisik).

Dalam kata lain menurut Wresniwiro (2007, h. 202), bahwa suatu konsep

pembangunan untuk mengurangi ketimpangan spasial tersebut dengan

menyeimbangkan pembangunan yang dilakukan secara terpadu. Keseimbangan

spasial tersebut dapat tercapai apabila dalam perencanaan pembangunan pedesaan

memperhatikan berbagai faktor yang terkait dan pembangunan diarahkan untuk

mencapai tujuan: (1) pemerataan, (2) pertumbuhan, (3) keterkaitan, (4)

keberimbangan, (5) kemandirian, dan (6) keberlanjutan. Keterpaduan tujuan

pembangunan tersebut dalam perencanaan dan proses pembangunan akan

meningkatkan produktifitas daerah pedesaan dengan berpegang pada prinsip

pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai

keutamaan yang dianut masyarakat. Pembangunan bukanlah kegiatan pada ruang

kosong tetapi kegiatan yang dilakukan pada tempat dimana sejumlah penduduk

yang memiliki nilai-nilai tertentu menjadi obyek dan sekaligus sebagai subyek

pembangunan.Sehingga nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat, organisasi

swadaya dan pengelolaan sumberdaya yang bersifat swadaya hendaknya menjadi

landasan penyelenggaraan pembangunan.

27

2.5.2. Pendekatan Pembangunan

Pendekatan pembangunan ke wilayah pedesaan harus dilakukan tidak

hanya kegiatan fisik saja (infrastruktur), melainkan yang lebih penting sebagai

entry point-nya adalah kegiatan ekonomi (non fisik) berdasarkan pada potensi

unggulan dimasing-masing wilayah, sehingga kesejahteraan rakyat pedesaan

dapat segera terwujud. Sebab kunci dari pembangunan yaitu kurangnya

masyarakat yang masih tergolong kurang sejahtera dibidang perekonomian,

dimana hal itu dikategorikan sebagai rakyat miskin. Dikarenakan prekenomian

rakyat yang tidak memenuhi kebutuhan hidup dari segi sandang, pangan, papan.

Dimana sebagaian orang terkadang pembangunan diartikan adanya gedung

megah. Padahal pembangunan itu ada dua segi yaitu pembangunan fisik dan non

fisik (Wresniwiro, 2007, h. 207).

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu tugas pemerintah adalah

melaksanakan pembangunan disegala bidang termasuk didalamnya pembangunan

fisik desa. Tujuan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,

termasuk didalamnya masyarakat desa. Untuk memperjelas tentang apa yang

dimaksud dengan pembangunan fisik desa, maka terlebih dahulu penulis akan

mengutip pendapat para ahli Sumitro (2005, h. 98), bahwa pembangunan

didefinisikan sebagai berikut pembangunan adalah segala usaha baik dari

pemerintahan maupun swasta yang meliputi segala segi kehidupan dan

penghidupan penduduk sehingga dapat memenuhi keburuhanya secara layak.

28

2.6. Pengertian Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur menurut Grigg (1988) dalam Wresniwiro (2007)

infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan,

drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk

memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan

ekonomi. Pengertian ini merujuk pada infrastruktur sebagai suatu sistem. Dimana

infrastruktur dalam sebuah sistem adalah bagian-bagian berupa sarana dan prasarana

(jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan sistem

ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan

infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang

ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar

dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005 dalam Wresniwiro, 2007).

Dari definisi yang telah dikemukan oleh ahli di atas, maka infrastruktur dapat

di artikan embangunan fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan

fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia

secara ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi

penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan

wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan.

2.7. Gampong

2.7.1. Pengertian Gampong

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

bahwa Pemerintahan Desa di Aceh disebut gampong. Menurut Soekanto (2002,

h.147), Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempumyai

29

organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim atau nama

lain yang menempati wilayah tertentu, yang pimpin oleh Keuchik atau nama lain

yang berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri. Terdapat 3 unsur pimpinan

gampong yaitu Keuchik, Teungku Meunasah dan Tuha Peut, akan tetapi dalam

menjalankan kekuasaan lebur menjadi satu dan dijalankan oleh Keuchik.

Selanjut dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003

tentang Pemerintahan Gampong di dalam Provinsi Aceh terdapat gabungan

gampong-gampong yang disebut Mukim di kepalai oleh Imum Mukim. Mukim

adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh yang terdiri

atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu

dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kecamatan, yang

dipimpin oleh Imum mukim. Menurut Djuned, dkk (2002, h.11), jabatan ini

dipegang secara turun temurun. Karena di Aceh masyarakat pedesaannya kuat

dipengaruhi agama Islam maka peranan Teungku Meunasah di gampong sangat

berpengaruh. Biasanya pemerintahan desa tersebut dilaksanakan oleh Imeum,

Keuchik dan Teungku Meunasah bersama-sama dengan majelis urueng tuha.

Gampong dalam arti fisik merupakan sebuah kesatuan wilayah yang

meliputi tempat hunian, blang, padang dan hutan. Dalam arti hukum, gampong

merupakan Persekutuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat territorial.

Sedangkan kampong merupakan tempat hunian berbagai belah yang meliputi

wilayah tempat hunian, padang, persawahan dan hutan. Belah di Aceh Tengah

merupakan persekutuan masyarakat hukum adat. Persekutuan hukumnya bersifat

geanologis (hubungan darah) (Melalatoa, 2005, h. 226).

Pemerintahan di tingkat gampong terdiri dari beberapa pejabat, yaitu :

30

1. Keuchik gampong (kepala desa). Keuchik gampong berkewajiban.

a. Menjaga ketertiban, keamanan dan adat dalam desanya.

b. Menjalankan perintah atasan.

c. Berusaha memakmurkan desanya.

d. Menjalankan tugas sosial kemasyarakatan yang dikemas dalam istilah

keureuja udep dan keureja mate.

e. Ikut serta dala setiap peristiwa hukum seperti transaksi tanah,

perkawinan dan lain-lain.

f. Memberi keadilan di dalam perselisihan-perselisihan.

2. Teungku Imum Meunasah. Merupakan pimpinan di bidang keagamaan,

mulai dari mengaji Al Qur’an dan menanamkan dasar-dasar ketauhidan,

memimpin berbagai upacara keagamaan dan memberi nasehat-nasehat

spritual bagi Keuchik gampong apabila diperlukan.

3. Tuha Peut. Adalah dewan orang tua yang mempunyai pengetahuan yang

luas tentang adat dan agama. Tuha peut ini terdiri dari Keuchik gampong,

imum meunasah dan kepala jurong (kepala lorong)

4. Tuha lapan. Adalah dewan tertinggi di tingkat gampong yang terdiri dari;

tuha peut, guree semebeut (guru-guru ngaji), para cerdik pandai dan tokoh-

tokoh pemuda.

2.7.2. Sumber Pendapatan Gampong

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan

bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari atas (a) pendapatan asli desa yang

meliputi: 1) hasil usaha desa, 2) hasil kekayaan Desa, 3) hasil swadaya dan

pertisipasi, 4) hasil gotong royong, dan 5) pendapatan lain-lain yang sah; (b)

31

bantuan dari Pemerintah Kabupaten meliputi: 1) bagian dari perolehan pajak dan

retribusi Daerah, 2) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh Pemerintah kabupaten (c) bantuan dari pemerintah dan pemerintah

daerah provinsi; (d) sumbangan dari pihak ketiga; dan (e) pinjaman desa.

Sumber pendapatan Desa tersebut dikelola melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa. Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa menetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh

Bupati. Tata cara dan pungutan obyek pendapatan dan belanja Desa ditetapkan

bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

32

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan

metode penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif

dikarenakan peneliti dalam melakukan usulan penelitian secara langsung di

lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2009, h.4)

mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya menurut Denzim dan Lincoln (1987)

dalam Moleong (2009, h.5), penelitian kualitatif adalah penelitian yang

menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang

terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian

ini bermaksud mendeskripsikan peran Camat dalam pengawasan pembangunan

infrastrukur gampong di Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat.

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah hasil kutipan wawancara penulis dengan

informan berupa kata-kata sebagai data primer. Menurut Lofland dan Lofland

(1984, h.47) dalam Moleong (2009, h.157) sumber data utama dalam penelitian

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti

dokumen dan lain-lain.

33

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, menurut Moleong (2009, h.11) data yang

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Dengan

demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan

gambaran berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi,

memo, dan dokumen resmi lainnya.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara bertahap dalam pelaksanaan penelitian ini merupakan suatu

teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara bertanya langsung

kepada informan. Pendapat Bungin (2008, h.108) yang menyatakan bahwa karakter

utama dari wawancara ini adalah dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak

harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Kehadiran wawancara sebagai

peneliti yang sedang mempelajari objek penelitian yang dapat dilakukan secara

tersembunyi dan terbuka. Penggunaan pedoman wawancara dalam penelitian adalah

teknik pengumpulan data dari informan sebagai sumber data primer dengan cara

mengajukan daftar materi wawancara.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktifitas pencatatan fenomena yang

dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat

(partisipatif) ataupun nonpartisipatif. Untuk menyempurnakan aktifitas

pengamatan partisipan, peneliti harus mengikuti kegiatan keseharian yang

dilakukan informan dalam waktu tertentu, memerhatikan apa yang terjadi,

34

mendengarkan apa yang dikatakan, mempertanyakan informasi yang menarik, dan

mempelajari dokumen yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan berbagai arsip dan dokumentasi yang ada

hubungannya dengan penelitian. Dokumentasi bertujuan untuk mempelajari dan

menelusuri data yang bersumber pada informasi yang bersumber dari dokumen;

buku, jurnal, surat kabar, majalah, laporan kegiatan, notulen rapat, daftar nilai, kartu

hasil studi, transkrip, prasasti dan yang sejenisnya.

3.3. Penentuan Informan Penelitian

Teknik penentuan informan digunakan dalam penelitian ini dalah dengan

cara purposive sampling yakni dengan cara mencari orang-orang yang banyak

mengetahui, memahami atau dapat memberikan informasi tentang informasi yang

diketahui lebih dalam dalam memberikan informasi yang diperlukan dan begitu

seterusnya sambil dilakukan analisis sampai di peroleh kejenuhan data penelitian.

Penelitian ini penulis mengambil/ ditentukan informan sebanyak 6 orang

terdiri dari Camat Meureubo dan Keuchik Gampong yang berasal dari Gampong

Langueng, Gampong Meureubo, Gampong Peunaga, Gampong Paya Peunaga dan

Keuchik Peunaga Rayeuk. Alasan dipilih 5 gampong karena di gampong tersebut

pembangunan infrastrukur sedang dalam tahap pelaksanaan pembangunan

infrastruktur gampong.

3.4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif dapat didefinisikan dengan penelitian dengan

analisis data yang lebih mengandalkan aspek semantik dan kata-kata yang berasal

35

dari sumber informasi utama (key informan). Analisis data kualitatif biasanya

digunakan untuk penelitian pada domain keilmuan yang belum atau tidak ada.

Milles dan Hubermas dalam Silalahi (2009, h.339) menyatakan bahwa “kegiatan

analisis terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi”.

1. Reduksi Data

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan melakukan reduksi data berlangsung

secara terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualititatif

berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data

berlangsung, terjadi tahapan reduksi (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri

tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo).

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu mengumpulkan informasi tersusun yang memberikan

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui

data yang disajikan, kita melihat akan dapat memahami apa yang sedang terjadi

dan apa yang harus dilakukan -lebih jauh menganalisis atau mengambil tindakan-

berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika

kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-

36

konfigursi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. Mula-mula kesimpulan

belum jelas, tetapi kemudian kian meningkat menjadi lebih terperinci.

3.5. Pengujian Kredibilitas Data

Untuk mengetahui apakah proses dan hasil penelitian dapat diterima atau

dipercaya, dalam penelitian kulitatif sangat penting adanya uji kredibelitas data

seperti; kriteria dalam menilai adalah lama penelitian, observasi yang detail,

triangulasi dengan membandingkan dengan hasil penelitian lain.

Menurut Sugiyono (2009, h.368), untuk hasil penelitian yang kredibel,

terdapat tujuh teknik yang diajukan yaitu.

1. Perpanjangan pengamatan. Dalam penelitian kualitatif, keikutsertaan

peneliti sangat menetukan dalam pengumpulan data

2. Meningkatkan ketekunan.Meningkatkan ketekunan berarti peneliti akan

melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan.

3. Triangulasi. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan

data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu.

4. Diskusi dengan teman. Peneliti melakukan diskusi dengan orang lain agar

data lebih valid.

5. Analisis kasus negatif. Jika peneliti menemukan data yang bertentangan

dengan data yang sudah ditemukan, maka peneliti akan merubah

temuannya.

6. Menggunakan bahan referensi. Peneliti menggunakan pendukung rekaman

wawancara untuk membuktikan data penelitian.

7. Mengadakan member check. Data yang ditemukan peneliti akan

diklarifikasikan kepeda pemberi data agar data benar-benar valid.

37

3.6. Jadwal Penelitian

Jadwal beserta rangkaian kegiatan dalam melaksanakan penelitian ini

dimulai dari bimbingan, pelaksanaan seminar proposal, perbaikan proposal

sampai ujian sidang skripsi.

Tabel 3.1. Tabel Jadwal Dan Rangkaian Pelaksanaan Penelitian

No Kegiatan Bulan

1 2 3 4 5 6

1 Persiapan Proposal

a. Pengajuan Judul Proposal √

b. Pengumpulan Bahan-Bahan Penulisan √

c. Observasi dan Pengumpulan Data Sekunder √

d. Penulisan Proposal √

e. Bimbingan Proposal √

f. Perbaikan Proposal √

g. Seminar Proposal √

2 Penelitian Lapangan

a. Perbaikan Proposal Hasil Seminar √

b. Pengumpulan Dokumen Penelitian √

c. Wawancara Penelitian √

3 Penulisan Laporan Hasil Penelitian

a. Pengolahan Data Laporan √

b. Penulisan Laporan Penelitian √

c. Bimbingan Laporan Penelitian √

d. Perbaikan Laporan Penelitian √

e. Bimbingan dan Perbaikan Lanjutan √

38

4 Seminar Hasil Penelitian

a. Persiapan Seminar Hasil Penelitian √

b. Perbaikan Laporan Hasil Penelitian √

c. Bimbingan dan Perbaikan Lanjutan √

5 Sidang Skripsi

a. Persiapan Sidang Skripsi √

b. Sidang Skripsi √

39

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat

Kecamatan Meureubo terletak di Kabupaten Aceh Barat memiliki luas

20.851 Ha, terdiri dari 26 gampong dan berada pesisir pantai. Menurut letak

topografinya, kecamatan Meurebo merupakan wilayah dataran rendah dan pesisir

dengan posisi tanah dimana sebanyak 3 gampong berada di lembah, sebanyak 6

gampong berada di lereng dan sebanyak 17 gampong berada dataran rendah.

Batas-batas wilayah kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat adalah sebagai

berikut:

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kaway XVI

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Johan Pahlawan

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya

Dilihat dari aspek jumlah penduduk di Kecamatan Meureubo berdasarkan

data BPS Kabupaten Aceh Barat tahun 2013 menunjukkan bahwa pada tahun

2013 jumlah penduduk mencapai 28.675 jiwa dengan kepadatan rata-rata

penduduk 254 jiwa/ Km2, dimana jumlah penduduk laki-laki adalah 14.720 orang

atau sebesar 51,33 persen dan perempuan 13.955 orang atau sebesar 48,67 persen.

Dari jumlah penduduk tersebut penduduk yang berusia 0-4 tahun adalah yang

terbanyak dengan jumlah 3.147 orang dan penduduk yang berusia 70 Tahun ke

atas lebih sedikit dengan 252 orang. Berkaitan dengan jumlah penduduk di

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

40

Tabel 4.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Umur di

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013

Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah

0 - 4 Tahun 1,618 Orang 1,529 Orang 3,147 Orang

5 - 9 Tahun 1,460 Orang 1,456 Orang 2,916 Orang

10 - 14 Tahun 1,452 Orang 1,371 Orang 2,823 Orang

15 - 19 Tahun 1,262 Orang 1,226 Orang 2,488 Orang

20 - 24 Tahun 1,447 Orang 1,445 Orang 2,892 Orang

25 - 29 Tahun 1,614 Orang 1,487 Orang 3,101 Orang

30 - 34 Tahun 1,307 Orang 1,272 Orang 2,579 Orang

35 - 39 Tahun 1,186 Orang 1,126 Orang 2,312 Orang

40 - 44 Tahun 1,029 Orang 844 Orang 1,873 Orang

45 - 49 Tahun 726 Orang 626 Orang 1,352 Orang

50 - 54 Tahun 564 Orang 512 Orang 1,076 Orang

55 - 59 Tahun 388 Orang 312 Orang 700 Orang

60 - 64 Tahun 237 Orang 268 Orang 505 Orang

65 - 69 Tahun 225 Orang 162 Orang 387 Orang

70 -74 Tahun 104 Orang 168 Orang 272 Orang

75 + Tahun 101 Orang 151 Orang 252 Orang

Total 14,720 Orang 13,955 Orang 28,675 Orang

Sumber: Aceh Barat Dalam Angka, 2014

Selanjutnya dilihat dari aspek permasalahan sosial di Kecamatan Meurebo

Kabupaten Aceh Barat, terdapat beberapa beberapa masalah yang ditemukan yaitu

fakir miskin sebanyak 2,080 Orang atau 80.1 persen, yatim piatu 459 orang atau

17,7 persen. Untuk lebih berkaitan dengan permasalahan tersebut dapat dilihat

pada table berikut ini:

41

Tabel 4.2. Jumlah dan Persentase Penduduk Penyandang Masalah Sosial

di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013

No Jenis Masalah Sosial Jumlah Persentase

1 Fakir Miskin 2,080 Orang 80.1%

2 Yatim Piatu 459 Orang 17.7%

3 Lanjut Usia 51 Orang 2.0%

4 Gelandangan 6 Orang 0.2%

Total 2,596 Orang 100.0%

Sumber: Aceh Barat Dalam Angka, 2014

Keadaan permasalahan sosial lain yang terdapat di Kecamatan Meureubo

adalah masalah penyandang tuna netra dengan jumlah 20 orang atau sebesar 71,4

persen, tuna rungu wicara sebanyak 3 orang, dan tuna gtahita sebanyak 5 orang

atau sebesar 17,9 persen, sebagai terlihat pada table sebagai berikut:

Tabel 4.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Penyandang Masalah Sosial

di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013

No Jenis Kecacatan Jumlah Persentase

1 Tuna Netra 20 Orang 71.4%

2 Tuna Rungu-Wicara 3 Orang 10.7%

3 Tuna Grahita 5 Orang 17.9%

4 Cacat Ganda 0 Orang 0.0%

Total 28 Orang 100.0%

Sumber: Aceh Barat Dalam Angka, 2014

4.1.2. Potensi Industri di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Kecamatan Meureubo merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten

Aceh Barat yang memiliki potensi industri diantaranya adalah industri konstruksi

yang mampu menyerap tenaga kerja pada tahun 2013 sebanyak 161 orang tenaga

kerja, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

42

Tabel 4.4. Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis

Industri Konstruksi di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh

Barat Tahun 2013

No Jenis Industri Konstruksi Jumlah Persentase

1 Batu Bata 18 Orang 11%

2 Batako/ Ubin/ Tegel 22 Orang 14%

3 Alat Bangunan Lain Dari Semen 7 Orang 4%

4 Perabot/ Kosen/ Mobiler 114 Orang 71%

Total 161 Orang 100%

Sumber: Aceh Barat Dalam Angka, 2014

Potensi industri lain yang mampu mendukung prospek kemandirian

ekonomi masyarakat di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat adalah

industri yang bergerak dibidang jasa, yang mampu menyerap tenaga pada tahun

2013 sebanyak 161 orang yang terdiri dari 11 jenis industri jasa, sebagaimana

tabel berikut ini:

Tabel 4.5. Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Industri Jasa

di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013

No Jenis Industri Jasa Jumlah Persentase

1 Reparasi Sepeda 5 Orang 3.0%

2 Reparasi Sepeda Motor 55 Orang 33.3%

3 Reparasi Mobil 31 Orang 18.8%

4 Tambal Ban 6 Orang 3.6%

5 Galangan Kapal 3 Orang 1.8%

6 Percetakan 4 Orang 2.4%

7 Reparasi Alat Elektronik 7 Orang 4.2%

8 Tukang Las 26 Orang 15.8%

9 Tukang Mas 18 Orang 10.9%

10 Salon Rias Pengantin 6 Orang 3.6%

11 Photo Copy 4 Orang 2.4%

Total 165 Orang 100.0%

Sumber: Aceh Barat Dalam Angka, 2014

43

Sedangkan keadaan tenaga kerja berdasarkan industri tradisional yang

terdapat di Kecamatan Meureubo menunjukkan bahwa industri tradisional secara

keseluruhan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1.118 orang. Untuk lebih

jelas berkaitan dengan hal tersebut, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6. Jumlah dan Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan Industri

Tradisional di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Tahun 2013

No Jenis Industri Tradisional Jumlah Persentase

1 Pandai Besi 12 Orang 1.1%

2 Penggaraman 32 Orang 2.9%

3 Anyaman Tikar 8 Orang 0.7%

4 Anyaman Rotan 0 Orang 0.0%

5 Tukang Kaleng 0 Orang 0.0%

6 Sapu Ijuk 62 Orang 5.5%

7 Roti Mie 4 Orang 0.4%

8 Minyak Goreng 0 Orang 0.0%

9 Makanan 323 Orang 28.9%

10 Depot Isi Ulang Air 25 Orang 2.2%

11 Ikan Asin 8 Orang 0.7%

12 CPO 644 Orang 57.6%

Total 1,118 Orang 100.0%

Sumber: Aceh Barat Dalam Angka, 2014

4.1.3. Potensi Perkebunan dan Perikanan di Kecamatan Meureubo

Kabupaten Aceh Barat

Potensi ekonomi lainnya yang terdapat di Kecamatan Meurebo disamping

potensi industri adalah potensi produksi hasil perkebunan dan perikuanan yang

dikelola masyarakat setempat. Di Kecamatan Meurebo terdapat 7 jenis produksi

perkebunan yaitu pala, pinang, biji kopi, kelapa dalam, kelapa hibrida, karet dan

kelapa sawit, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

44

Tabel 4.7. Luas Area dan Produksi Berdasarkan Jenis Perkebunan Rakyat

di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013

No Jenis Produksi Luas Area

(Hektar) Produksi (Ton)

1 Pala

1.50

0.30

2 Pinang

86.70

35.90

3 Biji Kopi

34.00

5.44

4 Kelapa Dalam

330.50

113.70

5 Kelapa Hidbrida

31.00

4.50

6 Karet

2,093.69

2,071.46

7 Kelapa Sawit

953.00

7,912.00 Sumber: Aceh Barat Dalam Angka, 2014

Produksi lainnya yang terdapat di Kecamatan Meureubo adalah budiaya

perikanan, yang pada tahun 2013 mampu menghasilkan produksinya dari jenis

budidaya air tawar sebanyak 39,90 ton dan jenis budidaya perairan sebanyak

35,12 ton sebagai mana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8. Produksi Berdasarkan Jenis Budidaya Perikanan di Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013

No Jenis Budidaya Produksi

1 Air Tawar 39.90 Ton

2 Perairan 35.12 Ton

Sumber: Aceh Barat Dalam Angka, 2014

Dari table-tabel hasil dokumentasi data sekunder yang telah disebutkan

pada penelitian ini, menunjukkan bahwa Kecamatan Meureubo merupakan salah

satu wilayah di Kabupaten Aceh Barat yang mempunyai potensi wilayah yang

secara ekonomis mampu mendukung kesejahteraan bagi masyarakat. Karena itu

penting bagi pemerintah untuk terus memperhatikan potensi tersebut.

45

4.1.4. Pendidikan di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi masyarakat untuk

meningkatkan dan memajukan sumber daya masyarakat, khususnya pada

masyarakat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Keadaan pendidikan di

Kecamatan Meureubo dilihat dari jumlah penduduk dan sarana pendidikan,

menunjukkan bahwa usia sekolah yang menempuh pendidikan diketahui bahwa

usia 7-12 tahun terdapat 3.573 orang, usia 13-15 tahun terdapat 1.808 orang, dan

usia 16-18 tahun terdapat 1.476 orang dengan jumlah total adalah 6.857 orang.

Untuk lebih jelas berkenaan dengan jumlah dan persentase penduduk usia sekolah

di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9. Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Usia Sekolah di

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013

No Usia Jumlah Persentase

1 7-12 Tahun 3,573 Orang 52.1%

2 13-15 Tahun 1,808 Orang 26.4%

3 16-18 Tahun 1,476 Orang 21.5%

Total 6,857 Orang 100%

Sumber: Aceh Barat Dalam Angka, 2014

Selanjutnya berdasarkan data Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa di

kecamatan Mereubeu dalam membangun sumber daya manusia di sektor

pendidikan telah didukung oleh pembangunan sekolah-sekolah oleh pemerintah

maupun oleh pihak swasta dengan berbagai jenjang pendidikan 53 sekolah yang

terdiri dari 18 sekolah tingkat taman kanak-kanak, 33 sekolah dasar/sederajat, 9

sekolah menengah pertama/sederajat dan 4 sekolah menengah atas. Selain itu di

kecamatan tersebut juga terdapat Universitas Teuku Umar dan Sekolah Tinggi

Ilmu Manajemen, yang merupakan institusi perguruan tinggi di Aceh Barat.

46

Tabel 4.10 Jumlah Sekolah dan Jumlah Siswa Sekolah di Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013

No Jenjang Pendidikan Jumlah

Sekolah

Jumlah Siswa

Laki-Laki Perempuan

1 Taman Kanak-Kanak 14 Sekolah 225 234

2 Taman Kanak Raudhatul Atfhal 4 Sekolah 80 76

3 Sekolah Dasar Negeri 19 Sekolah 1,366 1,283

4 Madrasah Ibtidayah Negeri 2 Sekolah 275 251

5 Madrasah Ibtidayah Swasta 1 Sekolah 26 40

6 Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Sekolah 390 319

7 Sekolah Menengah Pertama Swasta 1 Sekolah 128 119

8 Madrasah Tsnawiyah Negeri 1 Sekolah 161 172

9 Madrasah Tsnawiyah Swasta 1 Sekolah 83 82

10 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sekolah 193 194

11 Sekolah Menengah Atas Swasta 1 Sekolah 15 44

12 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sekolah 56 6

Sumber: Aceh Barat Dalam Angka, 2014

4.1.5. Sarana Kesehatan Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Ketersediaan sarana kesehatan bagi masyarakat sangatlah penting untuk

diperhatikan. Untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan

kesehatan, maka di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat secara

keseluruhan terdapat 14 unit sarana kesehatan masyarat yaitu 1 Pusat Kesehatan

Masyarakat (Puskemas) 6 Unit Puskemas Pembantu, dan 7 Unit Polindes,

sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ini:

47

Tabel 4.11 Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Meureubo Kabupaten

Aceh Barat Tahun 2013

No Sarana Kesehatan Jumlah Unit Kesehatan

1 Puskesmas 1 Unit

2 Puskesmas Pembantu 6 Unit

3 Polindes 7 Unit

Sumber: Aceh Barat Dalam Angka, 2014

Berdasarkan perolehan data penelitian berkaitan dengan keadaan

pendidikan dan sarana kesehatan, menunjukkan bahwa Kecamatan Meureubo

merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Meureubo yang didukung oleh

fasilitas pendidikan yang memadai untuk meningkatkan sumber daya manusia

melalui penyelengaraan pendidikan, dan dengan adanya sarana kesehatan maka

dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh

karena itu sangat penting bagi pemerintah kabupaten Aceh Barat dan Pemerintah

kecamatan untuk terus meningkatkan sarana pendidikan dan penyediaan sarana

kesehatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan masyarakat.

4.1.6. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Meureubo Kabupaten

Aceh Barat

Pusat pemerintahan kecamatan adalah kantor kecamatan yang terletak di

gampong Meurebo, dimana kantor membawahi seluruh gampong yang ada dalam

kecamatan. Untuk menjalankan roda pemerintahan kecamatan agar berjalan

dengan baik sehingga terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan efisien,

sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia pejabat yang mengemban amanah

penyelenggaraan pemerintah kecamatan. Berikut struktur organisasi Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat tahun 2014-2015.

48

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Sekretariat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat Tahun 2014-2015

Sumber: Kantor Camat Meurebo Kabupaten Aceh Barat, 2015

Kasi Ekobang

Herawati, SE

Kasi Kessos

Eddy Darmawijya, S.Sos

Kasi Tantrib

Abdul Halim, AH

Kasi Pelayanan

Saiful. Hs, S.Pd

Kasi Pemerintahan

Dedi Muliandi, S.IP, M.Si

Kelompok Jabatan

Fungsional

Sekretaris Camat

Anwar. S, SH

Camat

Drs. Hasmi Zuandi, M.Sc

Kasubbag Keuangan Dan

Kepegawaian

Doni Yuanda, SE

Kasubbag Umum Dan

Perlengkapan

Syarifah Nova Susanti, SSTP, M.Sc

49

Penyelanggaraan pemerintahan gampong di Kecamatan Meurebo dibagi

atas 2 kemukiman yaitu Kemukiman Meureubo dan Kemukiman Ranto Panyang.

Kemukiman Meureubo terdiri dari 14 pemerintahan gampong dimana masing-

masing gampong dipimpin oleh seorang Keuchik. Gampong-gampong yang

berada di kemukiman Meureubo di antaranya adalah; Ujong Drien, Meureubo,

Langung, Peunaga Rayeuk, Peunaga Paya, Peunaga Pasi, Gunong Kleng, Peunaga

Cut Ujong, Ujong Tanjong, Balee, Reudeup, Pucok Reudeup, Bukit Jaya dan

Sumber Batu. Sedangkan gampong-gampong yang berada di Kemukiman Ranto

Panyang terdiri dari 12 gampong yaitu; Pasi Pinang, Pasi Mesjid, Ranto Panyang

Barat, Ranto Panyang Timur, Mesjid Tuha, Ranup Dong, Ujong Tanoh Darat,

Pulo Teungoh, Pasi Aceh Baroh, Pasi Aceh Tunong, Paya Baroh dan Buloh.

Tabel 4.12. Nama Gampong, Nama Keuchik dan Jumlah Dusun di

Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Tahun 2013

Kode

Gampong Nama Gampong Nama Keuchik

Jumlah

Dusun

1107081001 Peunaga Cut Ujong Agustiar 4

1107081002 Gunong Kleng Norman 4

1107081003 Peunaga Pasi Sudirman 2

1107081004 Peunaga Rayeuk H. Amrin Mukminin 4

1107081005 Paya Peunaga Samsul Bahri 3

1107081006 Langung Wilis Rajab 4

1107081007 Meureubo I Gusri B 4

1107081008 Ujong Drien Syam Azhar 4

1107081009 Pasi Pinang Bustami Ubit 2

1107081010 Ujong Tanjong Syahril 4

1107081011 Bukit Jaya Harsono 5

1107081012 Buloh M. Yusuf 2

1107081013 Ranto Panyang Timur Djalaluddin 3

1107081014 Ranto Panyang Barat Tgk. Adnan 3

50

1107081015 Mesjid Tuha Jaminuddin 3

1107081016 Ujong Tanoh Darat H. Tarmizi 3

1107081017 Ranup Dong Abdurrahim 3

1107081018 Pasi Mesjid Tgk. Zainal Abidin 2

1107081019 Pulo Teungoh Sulaiman 3

1107081020 Balee Malek Ridwan 3

1107081021 Sumber Batu Jauhari 5

1107081022 Pasi Aceh Baroh Tgk. Abdul Manaf 3

1107081023 Pasi Aceh Tunong T. Sulaiman 4

1107081024 Reudup Budiman 2

1107081025 Pucok Reudup T. Muhammad Arfan 2

1107081026 Paya Baroh Muhammad Hanafiah 2

Sumber: Data Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, 2014

4.1.1. Visi dan Misi Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

1. Visi Kecamatan Meurebo

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat memiliki visi yaitu

“terwujudnya pelayanan pemerintahan yang unggul melalui partisipatif aktif

masyarakat, peningkatan peran adat, seni budaya menuju masyarakat yang tertib

berdasarkan Dinul Islam Di Kecamatan Meureubo”.

2. Misi Kecamatan Meureubo

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat memiliki misi yaitu:

a. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabell melalui

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang aspiratif dan partisipatif,

Hal ini dimaksudkan untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam

rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang ditandai dengan adanya

51

perbaikan kinerja birokrasi di setiap lini secara cepat, tepat, murah,

transparan dan akuntabel.

b. Meningkatkan peran Dinul Islam, pelayanan dan koordinasi sosial dasar

yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian dengan memperhatikan dampak

risiko bencana. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan pelayanan

publik yang optimal kepada masyarakat untuk mewujudkan kualitas

kehidupan yang lebih layak serta peningkatan pendapatan masyarakat

petani .

c. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban dengan mengedepankan

perdamaian dan Dinul Islam. Hal ini dimaksudkan untuk dapat

menguatkan dan menjaga kelangsungan perdamaian dalam kehidupan

bernegara serta menanamkan nilai-nilai Dinul Islam dalam setiap sendi

kehidupan bermasyarakat di kecamatan.

d. Meningkatkan peran pemuda, perempuan dan kelembagaan adat, seni

budaya serta olah raga. Hal ini dimaksudkan agar pemuda, perempuan dan

pemangku adat turut menjadi stakeholder dalam pembangunan tanpa

indikasi diskriminasi serta menjunjung tinggi nilai adat dan budaya daerah.

e. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan serapan aspirasi dalam

pembangunan, hal ini bertujuan untuk menjadi Musrenbang betul-betul

sebagai sebuah lembaga penyerapan aspirasi.

f. Meningkatkan peran sumber daya aparatur kecamatan dan Gampong. Hal

ini dimaksudkan agar aparat kecamatan dan Gampong memliki

kompetensi di bidangnya dengan penguasaan pengetahuan, ketrampilan

dan sikap bekerja yang lebih baik.

52

4.1.2. Realisasi Pelaksanaan Pembangunan Gampong di Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Tabel 4.13. Data Jenis Pembangunan Gampong, Volume dan Biaya di

Kecamatan Meureubo Tahun 2014

No Jenis

Pembangunan

Jumlah

Gampong

Desa/Lokasi

Pembangunan

Total

Volume Total Biaya

1 Pembuatan

Saluran

Drainese

9 Gampong Gampong

Bukit Jaya,

Gampong

Langung,

Gampong Paya

Baro Gampong

Pulo Teungoh

Ranto,

Gampong

Ranto Panyang

Barat,

Gampong

Ujong

Tanjong,

Gampong

Peunaga Cut

Ujong,

Gampong

Ujong Drien,

dan Gampong

Bale.

4,163 m Rp 996,867,000

2 Pembuatan

Jalan Poros

Dusun Dengan

Perkerasan Situ

4 Gampong Gampong

Buloh ,

Gampong

Mesjid Tuha,

Gampong

Sumber Batu,

dan Gampong

Peunaga Pasi.

1,440 m Rp 190,000,000

3 Pembuatan

Jalan

Lingkungan

Dengan

Perkerasan Situ

2 Gampong Gampong

Meureubo,

Gampong Pasi

Aceh Tunong.

740 m Rp 95,000,000

4 Pembuatan

Kedai

Gampong

2 Desa Gampong Pasi

Mesjid dan

Gampong

Pucok

Reudeup

16 m, 64 m2

Rp 95,000,000

53

5 Pembuatan

Tembok

Penahan Tanah

5 Gampong Gampong Pasi

Aceh Baroh,

Gampong Paya

Peunaga,

Gampong

Peunaga Cut

Ujong,

Gampong

Reudeup, dan

Gampong Pasi

Pinang

857 m Rp 237,500,000

6 Pembuatan

Jalan

Lingkungan

Dengan

Perkerasan

Rabat Beton

2 Gampong Gampong

Ranup Dong

dan Gampong

Ujong Tanoh

Darat

397 m Rp 90,000,000

7 Pembuatan

Balai Pertanian

1 Gampong Gampong

Balee

6 m, 24 m2

Rp 47,500,000

8 Pembuatan

Gedung PAUD

1 Gampong Gampong

Reudeup

72 m2, 1

Unit

Rp 238,222,000

9 Pembuatan

Posyandu

1 Gampong Gampong

Pucok

Reudeup

72 m, 1

Unit

Rp 170,964,000

10 UEPG 1 Gampong Gampong

Peunaga

Rayeuk

1 Kelompok Rp 47,500,000

11 Simpan Pinjam

Kelompok

Perempuan

2 Gampong Gampong

Aceh Tunong

dan Gampong

Ujong Tanoh

Darat

2 Kelompok Rp 68,947,000

Total Biaya Pembangunan Gampong Rp 2,277,500,000

Sumber Data: Realisasi Program/ Proyek Masuk Gampong Tahun 2014, Diolah

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan

gampong pada tahun 2014 menunjukkan terdapat 11 jenis pembangunan dengan

jumlah anggaran Rp 2.277.500.000, dimana pembangunan paling banyak

dilakukan adalah pembangunan drainase yang terdapat di 9 gampong. Dengan

melihat banyaknya pembangunan gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten

Aceh Barat, maka perlu adanya pengawasan pembangunan oleh Camat.

54

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Peran Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastrukur

Gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah

perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi

manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak

diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu

sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan

lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Meureubo Kabupaten

Aceh Barat, program perencanaan pembangunan merupakan salah satu agenda

penting yang menjadi pembahasan di tingkat gampong dalam rapat pertemuan

apartur gampong dengan aparatur kecamatan. Hal ini dapat dilihat dari komitmen

pemerintah kecamatan dalam pengawasan pembangunan gampong. Adapun

model pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Meureubo kepada

Pemerintah Gampong maupun terhadap kelompok-kelompok masyarakat, yaitu:

(a) pengawasan sentralistik dengan mengedepankan aparatur pemerintahan

gampong sebagai pelapor, (b) pengawasan Cooperative Profesional Development

(CPD) yakni dengan mengedepankan lembaga pengawas yakni Tuha Peut

Gampong sebagai pelapor, dan (c) pengawasan oleh masyarakat dalam

pengawasan ini masyarakat langsung berperan sebagai pengawas pemerintahan.

Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, telah banyak usulan

pembangunan yang diajukan oleh masyarakat melalui aparatur pemerintahan

gampong. Karena itu dari dari semua usulan pembangunan yang diajukan tersebut

kepada pemerintah kecamatan, sangat penting dilakukan pengawasan

55

pembangunan tersebut, agar tujuan pembangunan dapat memberikan manfaat

kepada masayarakat. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan pengawasan

mengingat, berdasarkan data laporan Kecamatan Meureubo tahun 2014, diketahui

bahwa 26 gampong yang terdapat di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

yang mengusulkan pembangunan gampong berupa proyek pembangunan

prasarana umum dengan jumlah total anggaran mencapai Rp Rp 2.277.500.000.

Dengan jumlah anggaran yang demikian besar, maka penting sekali

adanya pengawasan pembangunan pengawasan untuk mencapai pembangunan

gampong yang tepat sasaran oleh Camat, karena tujuan pembangunan gampong

itu sendiri adalah untuk menciptakan peningkatan kehidupan masyarakat

gampong dan memajukan potensi yang dimiliki gampong.

Dalam upaya melakukan pengawasan pembangunan gampong di

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Camat memiliki peranan yang

sangat penting, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hasmi Zuandi selaku camat

Meureubo, mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pembangunan di gampong-gampong Kecamatan

Meureubo, Saya selaku Camat datang langsung melihat dan

mengawasi setiap pekerjaan pembangunan yang ada. Jadi, dengan

adanya pengawasan dari saya, maka pembangunan gampong bisa

selesai tepat waktu sesuai dengan rencana” (Wawancara, 27 April

2015).

Pembangunan gampong merupakan bagian dari pembangunan nasional,

sehingga dalam pelaksanaannya, pembangunan gampong dapat memberikan

pengaruh yang kuat terhadap pembangunan nasional, dalam hal ini Camat

diharapkan dapat mendorong Keuchik dan aparatur gampong untuk menjalankan

pembangunan gampong, meskipun keuchik bukan bawahan langsung dari Camat,

namun dalam hal pengawasan pembangunan gampong yang dilakukan oleh Camat

56

adalah datang langsung melihat pembangunan, sebagaimana yang dikatakan oleh

Camat Meurebo, mengatakan bahwa:

“Bentuk pengawasan oleh Camat pembangunan gampong yang

telah dikerjakan oleh pemerintahan gampong sesuai dengan

perencanaan yang diterima oleh Camat. Karena itu pula camat

perlu datang langsung ke lokasi pembangunan untuk lebih tahu

apakah dalam pekerjaan pembangunan ada kendala atau tidak”.

Biasanya saya datang ke lokasi dua minggu sekali untuk melihat

langsung proyek pembangunan gampong. (Wawancara, 27 April

2015).

Agar pembangunan dapat terlaksana dengan efektif, komitmen Camat

Meureubo dalam pengawasan pembangunan gampong, lebih mengedepankan

pada pengawasan yang terpusat dimana Tuha Peut dan aparatur pemerintahan

gampong sebagai pelapor pembangunan, disertai dengan keterlibatan masyarakat

yang langsung dapat berperan sebagai pengawas pembangunan gampong.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan gampong yang efektif,

Camat Meureubo mengatakan bahwa:

“Dengan adanya turun tanggan Tuha Peut dan Keuchik gampong,

maka saya tidak perlu datang setiap hari untuk mengawasi tukang

bangunan, jadi sewaktu-waktu saya bisa tanya langsung kepada Tuha

Peut dan Keuchik, sudah sampai mana pembangunan telah dilakukan”

(Wawancara, 27 April 2015).

Bentuk pengawasan pembangunan lain yang dilakukan oleh Camat adalah

datang langsung ke pelaksana pembangunan, apakah bangunan yang dibuat sudah

benar atau belum sesuai dengan perencaaan yang dibuat oleh masyarakat dan dana

yang disediakan pemerintah. Dalam hal ini Hasmi Zuandi mengatakan bahwa:

“Camat dalam mengawasi pembangunan datang langsung ke

pelaksana proyek yang damping oleh Keuchik, untuk memerika

apakah proyek yang dibuat sudah sesuai keinginan masyarakat.

Kemudian saya Tanya kapan siap proyek itu.” (Wawancara, 27 April

2015).

57

Pembangunan-pembangunan yang terdapat digampong-gampong pada

hakekatnya adalah kehendak masyarakat gampong untuk memajukan gampong

dengan berbagai sumber daya yang dimilkinya. Camat adalah aktor utama

pelaksana pembangunan gampong yang diberikan tanggungjawab dalam

mempelopori pelaksanaan pembangunan.

Sewaktu-waktu camat tidak datang ke lokasi pembangunan, maka Camat

melakukan koordinasi dengan keuchik. Karena Keuchik adalah orang nomor dua

setelah camat untuk mengawasi pembangunan gampong, atau Camat menunjuk

pejabat pemerintah kecamatan untuk datang ke lokasi pembangun untuk

berkoordinasi dengan keuchik dan kepala pembangunan. Hal ini dikemukan oleh

Camat yang memberikan komentarnya bahwa:

“Kalau camat tidak datang ke lokasi pembangunan, saya langsung

menghubungi keuchik, atau bawahan saya untuk melihat-lihat

pekerjaan pembangunan yang sedang dilakukan oleh kepala tukang,

jangan-jangan kalau tidak diawasi dikhawatirkan ada satu sak semen

saja yang hilang, itu sudah mengurangi kualitas pembangunan”.

(Wawancara, 27 April 2015).

Adanya pengawasan yang dilakukan oleh camat terhadap pembangunan

gampong- telah membawa dampak yang positif kepada meningkatnya masyarakat

terhadap pembangunan gampong. Hal tersebut karena setiap adanya pembangunan

di gampong, camat setiap saat selalu melibatkan masyarakat dengan menanyakan

langsung kepada masyarakat gampong setempat. Hal ini di ungkapkan langsung

oleh Hasmi Zuandi yang memberikan tanggapannya bahwa:

“Bertanya langsung kepada masyarakat itu sangat penting,agar saya

tahu kalau pembangunan yang dikerjakan itu adalah proyek

gampong. Mana tahu masyarakat gampong mau bekerja untuk

membangun sebuah fasilitas. Silahkan saja itu hak mereka, yang

penting mereka sampaikan kepada saya” (Wawancara, 27 April

2015).

58

Dari berbagai penyampaian pendapat yang telah di kemukakan dalam

penelitian ini diketahui bahwa dalam pembangunan gampong di Kecamatan

Meueubo Kabupaten Aceh, pengawasan merupakan bagian terpenting untuk

mencapai target dan sasaran pembangunan gampong yang manfaatnya dapat

dirasakan langsung oleh penduduk gampong setempat.

Berbagai hal tersebut di atas, maka peran camat sebagai sentral publik di

Kecamatan dapat untuk dapat mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong

dengan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan gampong,

sehingga pembangunan yang dilaksanakan pemerintah gampong mampu menyentuh

perkembangan ekonomi masyarakat dengan adanya berbagai pembangunan sarana

dan prasarana gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

4.2.3. Pendapat Keuchik Terhadap Peran Dalam Pengawasan Pembangunan

Infrastruktur Gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh

Barat

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa umumnya berada

pada masalah pengawasan dan perencanan penyelengaraan pembangunan yang

tidak tepat sasaran, kurangnya singkronisasi antara pemerintah desa dengan

masyarakat yang menyebabkan pembangunan desa menjadi kurang tepat sasaran.

Karena itu dibutuhkan peran Camat untuk setiap saat melakukan pengawasan

pembangunan agar pembangunan gampong dapat berjalan sebagaimana yang

telah direncakan dalam perencanaan pembangunan gampong.

Berikut paparan data hasil penelitian tentang pendapat Keuchik gampong

yang disajikan dalam bentuk grafik untuk mengetahui jumlah dan persentase

terhadap hasil kuisoner pernyataan informan yang disertai dengan beberapa

kutipan yang disampaikan oleh informan berkaitan dengan peran Camat

59

Meureubo Kabupaten Aceh Barat dalam melaksanaan pengawasan pembangunan

gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

1. Pendapat Keuchik Terhadap Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pengawasan

Pembangunan Gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Berkaitan dengan pendapat Keuchik gampong di Kecamatan Meureubo

Kabupaten Aceh Barat, terhadap peran camat dalam pelaksanaan pengawasan

pembangunan gampong, dalam wawancara penulis dengan informan penelitian,

Wilis Rajab selaku Kechik Gampong Langung mengatakan bahwa:

“Peran camat melakukan pengawasan pembangunan di Kecamatan

Meureubo sudah sangat baik, karena penyelenggaraan program yang

dilakukan oleh camat adalah menyangkut proyek pembangunan

sudah mau datang langsung ke lokasi pembangunan”. (Wawancara,

29 April 2015).

Berdasarkan pendapat informan yang disampaikan di atas, diketahui

mengapa alasan informan menyatakan peran camat sudah sangat baik bahwa

Camat telah melaksanakan tugasnya sebagai pengawas pembangunan gampong.

Hal ini dapat dilihat dari peran Camat yang mampu mengarahkan Keuchik

Gampong untuk menjalankan program-program pembangunan yang diusulkan

kepada pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kemajuan gampong, yang

nantinya dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

2. Pendapat Keuchik Terhadap Peran Camat Dalam Melakukan Koordinasi

Dengan Kechik Dalam Pengawasan Program Pembangunan Gampong di

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Pembangunan gampong serangkali dijumpai kesulitan dalam mencapai

tujuan pembangunan, hal ini dikarenakan sumber daya dan pengetahuan apartaur

dan masyarakat gampong yang masih minim, sehingga membutuhkan sumber daya

60

lain yang memahami dengan benar tentang aspek-aspek yang harus dibangun dalam

masyarakat. Sebab itu, penting adanya koordinasi pembangunan, agar setiap

perencanaan gampong yang diusulkan sesuai tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Mengingat masyarakat gampong, terutama keuchik sebagai penanggung

jawab pembangunan gampong yang masih banyak kekurangan dalam memahami

pengetahuan gampong, maka dibutuhkan peran Camat untuk senantiasa

melakukan koordinasi pembangunan, sekaligus sebagai upaya peran camat dalam

melakukan pengawasan pembangunan gampong khususnya pada pembangunan

gampong-gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Amiril Mukminin selaku Keuchik Gampong Peunaga Rayeuk yang

memberikan komentarnya bahwa:

“Camat dalam melakukan koordinasi pengawasan pembangunan

dengan keuchik sudah sangat baik, dikarenakan belum ada dana

gampong yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai

pembangunan gampong yang tidak memberi manfaat bagi

masyarakat gampong dan belum ada biaya pembangunan dipotong

oleh orang yang tidak bertanggungjawab.” (Wawancara, 30 April

2015).

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh informan di atas, terkait

dengan alasan pernyataan yang menyatakaan bahwa peran camat sudah baik

dalam melakukan koordinasi pengawasan pembangunan gampong disebutkan

bahwa sumber dana untuk membiaya pembangunan gampong di Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat, disebutkan informan bahwa dengan baiknya

koordinasi pengawasan pembangunan gampong, belum pernah ditemui adanya

penyalahgunaan sumber dana pembangunan dan disebutkan pula seluruh

pembangunan yang direncanakan terlaksana sesuai dengan tujuan pembangunan.

61

3. Pendapat Keuchik Terhadap Peran Camat Dalam Menggerakkan

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan Gampong di

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Pembangunan yang baik adalah bukan pembangunan yang dilakukan oleh

sekelompok orang, tapi pembangunan yang baik adalah pembangunan yang

melibatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama memantau jalannya

pembangunan, karena tujuan pembangunan itu sendiri adalah dapat memberikan

manfaat bagi masyarakat. Untuk mengerakkan partisipasi masyarakat diperlukan

upaya dan peran dari pemerintah agar dapat terlibat langsung dalam pengawasan

pembangunan, khususnya masyarakat gampong. Dalam hal tersebut, diperlukan

peran Camat dalam upaya menggerakkan partisipasi masyarakat gampong agar

terlibat dalam pengawasan pembangunan gampong.

Berkaiatan dengan hal tersebut, menurut hasil wawancara yang

disampaikan oleh informan penelitian terkait dengan pendapat informan yang

menyatakan bahwa peran camat sudah sangat baik dalam menggerakkan partisipasi

masyarakat terhadap pengwasan pembangunan gampong, informan Agsutiar selaku

Keuchik Peunaga Cut Ujong memberikan pendapatnya bahwa:

“Menurut saya peran camat dalam hal itu sudah sangat baiklah, banyak

pembangunan gampong yang sudah berhasil, apalagi Pak Camat pun,

juga memberikan kesempatan proyek pembangunan untuk dikerjakan

oleh penduduk gampong. ”. (Wawancara, 2 Mei 2015).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan informan di atas dapat

disimpulkan bahwa peran camat terhadap keikutsertaan masyarakat gampong,

dipandang sudah baik oleh aparatur pemerintah, maupun masyarakat gampong

karena dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan

gampong, maka pembangunan-pembangunan yang dananya diperoleh dari usulan

pembangunan kepada pemerintah, menurut informan bahwa diharapkan dampak

62

pembangunan gampong baik tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat gampong

di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

4. Pendapat Keuchik Terhadap Evaluasi Pengawasan Pembangunan

Gampong di Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat

Pembangunan yang sudah di rencanakan di tingkat gampong oleh aparat

gampong sering kali ditemui tidak berjalan sebagaimana di harapkan. Karena itu

keikutsertaan semua pihak dalam pembangunan gampong sangatlah menentukan

pula, sebab bagaimanapun potensi yang dimiliki gampong jika aparat pelaksanaan

kurang memahami keterpaduan pembangunan, dengan sendirinya tujuan

pembangunan gampong juga tidak akan tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Dalam hal tersebut di atas, peran Camat sangat penting, terutama dalam

mengevaluasi setiap pembangunan gampong yang ada di Kecamatan Meureubo

Kabupaten Aceh Barat. Berkaitan dengan pendapat Keuchik terhadap peran camat

dalam mengevaluasi pembangunan gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten

Aceh Barat, berdasarkan hasil wawancara dengan penulis dengan informan

berkaitan dengan alasan informan berpendapat bahwa peran camat dalam

mengevaluasi pembangunan gampong, informan Agustiar, selaku Keuchik di

Gampong Peunaga Cut Ujong memberikan pendapatnya sebagai berikut:

“Kami senang pak Camat mengevaluasi pembangunan gampong.

Melibatkan aparatur dan masyarakat gampong untuk duduk

bersama-sama, datang sama-sama ke lokasi untuk melihat

berjalannya pembangunan.” (Wawancara, 30 April 2015).

Dari pendapat yang dikemukakan informan di atas diketahui bahwa alasan

informan memberikan pendapatnya tentang peran camat dalam mengevaluasi

pembangunan gampong di Kecamatan Meureubo, karena Camat terlibat langsung

63

dan melibatkan masyarakat khusunya untuk memantau berjalannya pembangunan-

pembangunan di setiap gampong Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

5. Pendapat Keuchik Terhadap Kinerja Aparatur Gampong Dengan Adanya

Peran Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Gampong Di Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

Selain keuchik yang bertanggungjawab terhadap usulan dan pembangunan

di gampongnya masing-masing, keberadaan apartur gampong adalah untuk

membantu Keuchik dalam melaksanakan pembangunan. Kinerja apartur gampong

dalam prakteknya diharapkan dapat mempercepat pembangunan sesuai dengan

perencanaan dan anggaran yang telah disiapkan. Namun kadang masih dijumpai

ada aparatur yang kurang tanggap terhadap adanya pembangunan gampong.

Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja aparatur gampong, perlu

adanya pengawasan camat dalam pembangunan gampong di Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat sebagaimana hasil wawancaea dengan

“Menurut saya peran Pak Camat dalam pengawasan kinerja

aparatur gampong pembangunan gampong sudah sangat baik.

Contoh saja kalau ada masalah di tempat proyek, Camat datang

menegur mengingatkan bahwa proyek tersebut masih kurang cepat,

dan harus cepat dikerjakan. Pak Camat juga maklum mengingat

masih ada aparat pelaksanaan kurang memahami cara mengelola

proyek” (Wawancara, 3 Mei 2015).

Dari hasil wawancara yang telah dikemukakan oleh informan di atas,

diketahui bahwa aparatur gampong selaku pembantu Keuchik dalam

penyelenggaraan pemerintahan gampong perlu meningkatkan kinerjanya terhadap

pembangunan gampong. Sedangkan peran Camat dalam peningkatkan kinerja

aparatur gampong sudah baik, hal ini dapat dilihat dari pengawasan pembangunan

yang dilakukan Camat yang selalu memberikan penjelasan-penjelasan kepada

aparatur gampong tentang pencapaian pembangunan gampong.

64

Berdasarkan data-data hasil penelitian dan kutipan-kutipan wawancara

yang disampaikan oleh informan dalam penelitian ini secara umum menunjukkan

bahwa peran camat dalam pengawasan pembangunan gampong di Kecamatan

Meuruebo ditanggapi dengan baik oleh informan, bahwa peran Camat sudah

sangat baik dalam pengawasan pembangunan. Pelakasanaan pembangunan

merupakan posisi yang sangat sentral bagi Keuchik, aparatur gampong dan

masyarakat, yang bahwa dari semua usulan pembangunan sarana maupun

prasarana yang diajukan kepada pemerintah, pada prinsipnya disetujui oleh

Camat, dengan catatan bahwa setiap pembangunan yang sumber dananya dari

pemerintah, perlu adanya pengawasan oleh Camat setempat agar pembangunan

yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan tujuan pembangunan.

4.3. Pembahasan

4.2.1. Peran Camat Dalam Pengawasan Pembangunan Infrastrukur

Gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Banyak sumber yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan

gampong selalu dikaitkan aktivitas pembangunan pemerintah yang bertumpu pada

sumber anggaran pemerintah. Untuk memperoleh sumber anggaran,maka setiap

gampong, diwajibkan mengusulkan usulan perencaan pembangunan gampong.

Adapun tujuan pembangunan gampong itu sendiri adalah untuk meningkatkan

taraf kesejahteraan masyarakat, agar daerah gampong dapat berkembang sejajar

dengan daerah perkotaan. Meskipun jika dilihat dalam kondisi yang sebenarnya,

daerah gampong memililki keunggulan tersendiri di beberapa sektor

pembangunan yang menjadi tumpuan bagi pemerintah daerah, misal saja di

gampong terdapat sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang tidak kita

65

temui di daerah perkotaan. Meskipun demikian, penting ada pembangunan di

gampong, karena meskipun daerah gampong memiliki berbagai potensi alam

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pangan, bukan berarti gampong

merupakan daerah yang dikatakan gampong.

Gambaran Kecamatan Meurebo Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan

aspek-aspek wilayahnya yang sangat strategis karena berada di jalur lintasan antar

Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan, memililki berbagai potensi daerah

salah satunya adalah di sektor perikanan dan pertanian, disamping berkembang

indsutri kecil milik masyarakat daerah setempat. Mengamati berbagai potensi

yang dimiliki oleh daerah tersebut, namun kondisi pembangunan masyarakat

masih belum menggali potensi-potensi daerah yang dimiliki oleh gampong.

Karena itu perlu ada pembangunan-pembangunan gampong secara berkelanjutan

agar dengan adanya pembangunan maka memungkinkan sumber daya masyarakat

mampu menggali potensi daerahnya dengan lebih baik lagi.

Untuk mendorong kemajuan pertumbuhan pembangunan gampong, perlu

memperhatikan kondisi-kondisi gampong yang belum berkembang. Untuk

mengembangkan gampong beserta potensi daerahnya, perlu ada perbaikan-

perbaikan dengan cara membangun gampong. Ini dikarenakan kecamatan adalah

daerah yang membawahi gampong-gampong, maka pemerintah perlu membuat

kebijakan untuk membuat program pembangunan gampong.

Perlunya ada pembangunan gampong adalah untuk meningkatkan berbagai

infrakstruktur untuk mendukung upaya untuk menudukung upaya peningkatan

kualitas sumber daya manusia, taraf kesejahteraan, dan taraf kesehatan

masyarakat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Rustiadi dan Pranoto (2007,h.

66

33), yang menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan daerah pedesaan sulit

untuk sejajar dengan perkotaan, yakni disebabkan oleh kualitas sumber daya

manusia yang terbatas. Karena itu diperlukan peran Camat selaku orang yang

perwakilan pemerintah daerah adalah mendorong pertumbuhan tersebut melalui

pembangunan gampong.

Pembangunan gampong yang semakin komplek mengaharuskan adanya

pendelegasian peran pemerintah daerah/Bupati kepada Camat salah satunya

adalah mengawasi pembangunan gampong. Kecamatan Meureubo sebagai salah

satu daerah yang pernah terkena dampak gempa bumi dan tsunami pada tahun

2004, menyebabkan berbagai infrastruktur masyarakat hancur dan harus dibangun

kembali oleh pemerintah dan lembaga donor sehingga 11 tahun paska kejadian

tersebut Kecamatan Mereubo telah bangkit kembali menjadi kawasan yang

diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Melihat aspek pembangunan gampong di Kecamatan Meureubo, bahwa

setiap tahunnya terdapat perkembangan pembangunan baik pembangunan fisik

maupun pembangunan non fisik yang mampu mengarahkan taraf pertumbuhan

ekonomi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek banyak industri

masyarakat yang mampu menyerap tenaga kerja lokal, aspek perikanan dan

pertanian yang mampu menghasilkan berbagi produksi dari potensi alam yang

dimiliki oleh gampong, dan aspek ketersediaan infrastrukur yang terus diperbaiki

untuk mempermudah masyarakat mendapat akses jalan raya, jalan gampong,

sekolah, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan sebagainya.

Berbagai pembangunan yang terdapat di gampong-gampong Kecamatan

Meureubo tersebut di atas tidak lepas peran Camat sebagai pengawas pelaksanaan

67

pembangunan, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui Camat

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat dalam setiap pelaksanaan

pembangunan di gampong mendatangi langsung lokasi pembangunan. Tujuan

utamanya adalah untuk melihat pekerjaan-pekerjaan pembangunan. Dengan

datang langsung ke lokasi pembangunan, maka camat dapat lebih mengetahui

kendala-kendala yang terjadi di lokasi, sehingga dengan cepat permasalahan

tersebut dapat ditanggulangi.

Peran pengawasan lain yang dilakukan oleh camat adalah mendatangi

kepada tukang atau panitia proyek pembangunan di gampong agar panitia proyek

dapat menjelaskan proyeknya kepada Camat, sehingga camat lebih tahu kapan

suatu proyek pembangunan tersebut selesai dan apakah proyek tersebut telah

sesuai dengan perencanaan pembangunan.

Di samping itu, Camat juga meminta masukan-masukan serta melibatkan

masyarakat gampong untuk bersama-sama mengawasi berjalannya suatu

pembangunan. Dalam kata lain, masih banyak tugas camat yang perlu dilakukan

sehingga tidak memungkinkan camat setiap hari memantau pekerjaan

pembangunan. Meskipun demikian, Camat juga berkoordinasi dengan aparatur

gampong baik Tuha Peut maupun Keuchik untuk melihat jalannya pembangunan,

karena jika tidak diawasi, maka dikhawatirkan akan bermasalah. Dan Camat pun

di samping mengkoordinasikan pembangunan gampong bersama Tuha Peut dan

Keuchik, apabila tidak memiliki waktu untuk datang ke lokasi, biasanya Camat

mengutus aparatur pemerintahan kecamatan untuk mendamping Tuha Peut atau

Keuchik, dimana nantinya pegawai kecamatan akan dimintai laporan berjalannya

pembangunan gampong.

68

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peran Camat dalam

pengawasan pembangunan gampong agar pembangunannya dapat terlaksana secara

efektif, karena memantu langsung lokasi pembangunan, Dengan adanya

pengawasan yang dilakukan oleh camat terhadap pembangunan gampong-

gampong yang ada di Kecamatan Meureubo, telah membawa dampak yang positif

kepada meningkatnya masyarakat terhadap pembangunan gampong. Selain itu,

Camat juga melibatkan elemen gampong melalui koordinasi dengan Keuchik,

aparatur pemerintah gampong dan masyarakat gampong untuk menerima

masukan-masukan terkait dengan pelaksanaan pembangunan gampong yang ada

di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat.

4.2.2. Pendapat Keuchik Gampong Terhadap Peran Camat Dalam

Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Gampong di Kecamatan

Meureubo Kabupaten Aceh Barat

Salah satu tugas pemerintah adalah melaksanakan pembangunan disegala

bidang termasuk didalamnya pembangunan fisik desa. Tujuan pembangunan

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat

desa. Pembangunan dalam prakteknya harus memperhatikan kondisi

perkembangan dari wilayah gampong yang bersangkutan yang secara konseptual

tergantung pada kebutuhan masyarakat, misalnya jalan, pusat pendidikan, pusat

kesehatan dan sebagainya dalam rangka untuk mempermudah masyarakat

mendapatkan akses tersebut, meskipun pembangunan tidak diartikan secara

sempit, dalam artian pembangunan bukan hanya sekedar membangun hal-hal yang

sifitnya fisik, tapi pembangunan juga dapat membangun hal-hal yang sifatnya

nonfisik, seperti misalnya pemberdayaan masyarakat ataupun pembinaan aparatur

gampong dengan tujuan agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dan

69

aparatur pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan gampongnya

dengan baik, sehingga setiap gampong dapat merasakan adanya pemerataan

kualitas pembangunan.

Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, Camat berperan dalam

mengarahkan Keuchik dan aparatur gampong untuk menjalankan program

pembangunan yang diusulkan kepada pemerintah dalam rangka untuk

meningkatkan kemajuan gampong. Untuk mendukung suksesnya pembangunan

gampong, maka diperlukan koordinasi pengawasan pembangunan gampong

dengan melibatkan Keuchik, Tuha Peut, apartur gampong serta partisipasi

masyarakat. Karena pada intinya proses pembangunan diharapkan manfaatnya

dapat dirasakan oleh masyarakat gampong.

Jika dilihat dari aspek pembangunan gampong di Kecamatan Meureubo

Kabupaten Aceh Barat, pada tahun 2014 menunjukkan bahwa masing-masing

gampong mengajukan usulan pembangunan fisik baik non fisik, karena penting

sekali adanya pengawasan pembangunan oleh Camat agar pembangunan yang

sumber biayanya itu dari pemerintah tidak salah dalam penggunaannya sehingga

dapat merugikan pengguna anggaran itu sendiri, dan masyarakat yang sebenarnya

mengharapkan manfaat dari pembangunan.

Pendapat Keuchik gampong sesuai dengan hasil penelitian berkaitan dengan

peran Camat Meureubo Kabupaten Aceh Barat dalam pengawasan pembangunan

gampong di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat bahwa pada umumnya

informan penelitian memberikan pendapatnya peran Camat sudah sangat baik

dalam pengawasan pembangunan gampong. Dengan adanya pengawasan

pembangunan yang diperankan oleh Camat, pada saat ini gampong-gampong yang

70

ada di Kecamatan Meureubo, telah banyak dibangun kebutuhan infrastruktur

masyarakat, seperti pembangunan saluran drainase, pembungunan gedung

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pembangunan jalan dan lain sebagainya.

71

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis tuliskan,

maka dapat diambil kesempulan sebagai berikut:

1. Peran Camat dalam pengawasan pembangunan infrastrukur gampong di

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat adalah mendatangi lokasi

pembangunan untuk melihat langsung proyek pembangunan gampong,

bertemu dengan panitia pembangunan untuk menjelaskan proyek

pembangunannya, melibatkan masyarakat untuk mengetahui masukan-

masukan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan serta jika Camat

tidak dapat hadir ke lokasi pembangunan maka camat mengutus aparatur

pemerintah kecamatan untuk datang ke lokasi pembangunan agar saling

berkoordinasi dengan aparatur gampong untuk memantau pekerjaan

pembangunan yang sedang dilakukan.

2. Pendapat Keuchik gampong berkaitan dengan peran Camat Meureubo

Kabupaten Aceh Barat dalam pengawasan pembangunan gampong di

Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat sudah sangat baik dalam hal

pelaksanaan pembangunan.

5.2. Saran

Saran-saran penelitian ini adalah:

1. Disarankan kepada camat untuk ltidak hanya meningkatkan kinerja

pengawasan pembangunan fisik gampong, tetapi juga meningkatkan

72

perannya dalam pengawasan pembangunan sumber daya gampong, seperti

pelatihan dan pembinaan masyarakat untuk dapat meningkatkan

kemandirian ekonomi masyarakat gampong di Kecamatan Meureubo

Kabupaten Aceh Barat.

2. Disarankan kepada Tuha Peut, Keuchik, Sekretaris dan Apartur Gampong

lainnya untuk dapat meningkatkan koordinasi pembangunan kepada

Keuchik, dengan maksud apabila terjadi hambatan-hambatan

pembangunan, maka dengan adanya koordinasi akan dapat mudah

mendapatkan solusinya.

3. Disarankan kepada masyarakat gampong, untuk meningkatkan partisipasi

dalam pengawasan pembangunan gampong, karena pada dasarnya

pembangunan tersebut, adalah masyarakat diharapkan memperoleh

manfaatnya.

73

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar, 2005. Hubungan Dengan Konsep Pembangunan Daerah. Prestasi

Pustakaraya. Jakarta.

Bohari. 1992. Pengawasan Keuangan Negara. Rajawali Press. Jakarta.

Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Keban, Yeremias. T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,

Teori, dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.

Manullang. 1977. Dasar-Dasar Manajemen. Monara. Medan.

Melalatoa, M. Junus. 2005. Sistem Budaya Indonesia; Adat dan Kebudayaan

Aceh. Universitas Indonesia. Jakarta.

Moleong, J. Lexy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosda Karya.

Bandung.

Revida, Erika. 2005. Pemberdayaan Aparatur Birokrasi Di Era Otonomi Daerah

Proyeksi Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora. Agustus 2005

Sarwoto. 2002. Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen. Ghalia Indonesia.

Jakarta.

Siagian, Sondang P. 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT Bumi Aksara.

Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2002. Hukum adat Indonesia. PT Raja Grafindi Persada.

Jakarta.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,

dan R&D). Alfabeta. Bandung.

Suhariyono, 1999. Restrukturisasi dan Prospek Pemerintah Kecamatan dalam

Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. Hasta Budhi Bhakti, Pengurus

Pusat IKADIK-PP. Jatinangor.

Suradinata, Ermaya. 2006. Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan

Dalam Politik dan Bisnis. Suara Bebas. Jakarta.

Ukas, Maman 2004. Manajemen: Konsep, Prinsip dan Aplikasi. Penerbit Agnini.

Bandung.

74

Winardi. 1986. Manajer dan Manajemen. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Wresniwiro, 2007. Membangun Republik Desa. Visimedia. Jakarta.

B. Laporan/Jurnal/Skripsi

Afrianti, Rima. 2009. Peranan Camat dalam Membina Perangkat Desa di

Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Pembinaan Bidang

Administrasi). Skripsi. Universitas Riau. Pekanbaru.

Djuned, Dahlan, T. Dkk. 2002. Inventarisir Hukum Adat dan Adat Aceh. Laporan

Penelitian, Fakultas Hukum UNSYIAH dan Pemerintah Daerah

Peovinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Koswara, Kertapradja, E. 2007. Peranan dan Kedudukan Camat dalam Sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jurnal Forum

Democratic Reform Support Program (DRSP). Jakarta.

Suawah, Richy. 2013. Peran Camat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di

Kecamatan Tikala Kota Manado. Skripsi. Manado.

C. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Qanun

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemeintahan Aceh.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

Qanun Prov. NAD Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong

dalam Prov. NAD.