Embed Size (px)
Citation preview
1
PERAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2014
Oleh:
YOYON HADINATA (NIM. 1010512011)
Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jember
ABSTRACT
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan
keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan melalui peraturan daerah.
Peraturan daerah tentang APBD dibahas dan ditetapkan bersama antara Pemerintah
Kabupaten dengan DPRD sebagai wujud implementasi salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi
penganggaran. Dalam rangka menjalankan fungsi anggaran tersebut, DPRD mempunyai alat
kelengkapan yang memang dikhususkan untuk mengurusi tentang penyusunan APBD,
dimulai dari tahap perencanaan dan sampai disahkannya APBD tersebut. Alat kelengkapan
tersebut adalah Badan Anggaran DPRD.
Dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014, Badan
Anggaran DPRD menjalankan 3 (tiga) peran sekaligus, yaitu sebagai: perwakilan kepentingan
masyarakat, juru bicara DPRD, dan negosiator DPRD. Peran tersebut merupakan
implementasi dari hubungan keagenan antara legislatif dengan votersnya sebagaimana
pendapat Von Hagen (2002). Termasuk juga hubungan keagenan antara eksekutif dan
legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim & Abdullah, 2006;
Fozzard, 2001; Moe, 1984; Strom, 2000). Dalam proses penyusunan APBD Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2014, Badan Anggaran DPRD telah melaksanakan perannya dengan
cukup maksimal.
Budgetary revenue and expenditure (budget) is the basis of local financial management
within a fiscal year determined through local regulations. Local regulations on the budget is
discussed and defined jointly by the Government of the Regency and the Local House of
Representatives as one form of implementation of legislature functions wich are budgeting
functions. In order to perform the function of the budget, the council has fittings which is
devoted to taking care of the budget process, starting from the planning stage until the
passing of the budget. The fittings are Parliament Budget Agency.
In the process of Jember budget for Fiscal Year 2014, the Parliament Budget Agency
runs three roles at the same times, namely as: representatives of the public interest, a
spokesman for Parliament and Council negotiators. That three role is the implementation of
the parliament relationship between the legislative and the votersnya as the opinion of Von
Hagen (2002). Including parliament relationship between the executive and the legislative,
executive and legislative is the principal agent (Halim & Abdullah , 2006; Fozzard , 2001;
Moe , 1984; Strom , 2000). In the process of Jember budget for Fiscal Year 2014, the
Parliament Budget Agency has been carrying out its role with maximum reasonably.
However, there are still some lingering issues, which require solutions for improvement in the
future.
Keyword : Parliament Budget Agency, Jember budget for Fiscal Year 2014, budget
2
A. PENDAHULUAN
Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji,
dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi dalam hal tindakan apa
yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan
membayar biaya-biaya tersebut (Dobell & Ulrich, 2002). Sementara Freeman & Shoulders
(2003) dalam Latifah (2010) menyatakan bahwa anggaran yang ditetapkan dapat dipandang
sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif. Bagi Hagen et al. (1996),
penganggaran disektor publik merupakan suatu bargaining process antara eksekutif dan
legislatif. Menurut Von Hagen (2002) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yaitu:
executive planning, legislative approval, executive implementation, dan ex post
accountability. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif
dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada (dua) tahap terakhir hanya
melibatkan birokrasi sebagai agen.
Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan
pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan
belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan
anggaran pasca Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (dan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah
tim atau panitia anggaran.
Kewenangan setiap daerah di Indonesia dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya
pada masa reformasi atau orde baru telah membawa perubahan paradigma dan tatanan yang
sangat mendasar, utamanya terhadap hubungan Pemerintah Daerah (Eksekutif) dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Dalam hubungan tersebut, Legislatif mendelegasikan
kewenangan untuk menjalankan pemerintahan kepada pihak Eksekutif. Hal ini menunjukkan
bahwa di antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan (Halim & Abdullah, 2006,
dalam Latifah,2010). Hubungan keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan
kontraktual antara principals dan agents. Pihak principal adalah pihak yang memberikan
mandat kepada pihak lain, yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal
dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.
Hubungan keagenan juga terjadi antara Masyarakat dan Legislatif. Von Hagen (2002)
dalam berpendapat bahwa hubungan keagenan antara voters-legislatif pada dasarnya
menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat kebijakan publik bagi
mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Dengan demikian, legislatif
menjadi agen bagi masyarakat untuk mewakili kepentingan mereka di Parlemen. Masyarakat
sebagai The Ultimate Principal (Mitchell, 2000, dalam Abdullah dan Asmara, 2006)
mengharapkan Legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang dapat membawa kemakmuran
bagi mereka. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas
pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau
preferensi prinsipal atau pemilihnya.
Peran penting legislatif adalah mewakili kepentingan masyarakat, pemberdayaan
pemerintah, dan mengawasi kinerja pemerintah. Ketiga peran ini menempatkan legislatur
memiliki kemampuan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pemerintah
(Dobeldan Ulrich, 2002). Sementara menurut Havens (1996) dalam Latifah (2010), tidak ada
keharusan bagi legislatif untuk mempunyai preferensi yang sama dengan pemerintah atas
kebijakan, termasuk anggaran.
Teori prinsipal-agen menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses
penyusunan anggaran memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitasnya melalui
pengalokasian sumber daya dalam anggaran yang ditetapkan (Magner & Johnson, 1995)
dalam Abdullah danAsmara (2006). Eksekutif atau agency yang menjadi pengusul anggaran
3
dan juga pelaksana atau pengguna dari anggaran tersebut berupaya untuk memaksimalkan
jumlah anggaran (Smith & Bertozzi, 1998). Di sisi lain, Von Hagen (2002) melihat bahwa
publik memilih politisi untuk membuat keputusan tentang penggunaan sumber daya bagi
mereka dipemerintahan sehingga belanja publik sesungguhnya adalah cerita tentang beberapa
politisi yang menghabiskan uang orang lain. Latifah (2010) menyatakan bahwa politisi dapat
memanfaatkan posisinya untuk memperoleh rents.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah bentuk lembaga
perwakilan rakyat/parlemen daerah yang berada di daerah propinsi/kabupaten/kota di
Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama
dengan pemerintah daerah. Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi anggaran yang diwujudkan
membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama bersama
kepala daerah. Dalam rangka menjalankan fungsi anggaran tersebut, DPRD mempunyai alat
kelengkapan yang memang dikhususkan untuk mengurusi tentang penyusunan APBD,
dimulai dari tahap perencanaan dan sampai disahkannya APBD tersebut yaitu Badan
Anggaran atau biasa disebut Banggar. Hal ini terlihat dalam tugas-tugas Badan Anggaran
yang mengkhususkan diri dalam penyusunan APBD, Perubahan APBD dan bahkan dalam
pertanggungjawaban APBD. Sehingga keberadaan Badan Anggaran diharapkan merupakan
bentuk penguatan DPRD dalam hal penyusunan dan pengawasan pemerintahan daerah dalam
bidang keuangan.
Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember sebagai alat kelengkapan DPRD Kabupaten
Jember yang memiliki tugas khusus untuk mengurusi penyusunan APBD dari tahap
perencanaan dan sampai disahkannya APBD, maka sudah barang tentu mempunyai peranan
yang penting dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014.
Pembahasan APBD Kabupaten Jember selalu terdapat unsur kepentingan baik dari DPRD
maupun Pemerintah Kabupaten Jember. Kepentingan yang dimiliki oleh pihak DPRD sedikit
berbeda dengan pihak Pemerintah Kabupaten meskipun secara garis besar bisa dikatakan
sama. Kepentingan yang dibawa oleh DPRD ada dua yakni:
1. Kepentingan publik yang dibawa melalui proses penjaringan aspirasi masyarakat dan
kepentingan yang berasal dari misi partai, titipan pemilihnya atau dalam kata lain
kepentingan konstituennya; dan
2. Kepentingan mitra kerja yang terintegrasi dalam komisi.
Sedangkan kepentingan di pihak Pemerintah Kabupaten adalah usulan program dan
anggaran dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta kepentingan publik yang
masuk melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari
tingkat kelurahan/desa hingga tingkat kabupaten. Perbedaan kepentingan inilah yang
kemudian dipertemukan dalam rapat pembahasan antara Badan Anggaran DPRD bersama
Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember. Proses ini menimbulkan hubungan keagenan
diantara keduanya.
Hubungan keagenan juga terjadi antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember
dengan masyarakat/konstituen. Hal ini merupakan konsekuensi Badan Anggaran DPRD yang
membawa aspirasi dan kepentingan masyarakat/konstituen yang diwakilinya dalam
penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014. Dalam penelitian ini, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Peran Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Dalam Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014”.
4
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu:
1. Bagaimana mekanisme dan proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun
Anggaran 2014?
2. Bagaimana peran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember dalam penyusunan APBD
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014?
B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Jenis sumber data terdiri dari: data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari:
1. Kantor DPRD Kabupaten Jember;
2. Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Jember; dan
3. Sumber-sumber lainnya yang meliputi peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah
serta termasuk kliping koran yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
Dalam penelitian ini, penentuan narasumber menggunakan teknik purposive sampling,
artinya dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui dan terlibat langsung
dalam keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember dalam proses penyusunan
APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 sehingga mereka akan dapat memberikan
masukan secara tepat kepada peneliti, dengan kriteria sebagai berikut:
1. Mengetahui dan menguasai permasalahan yang diteliti;
2. Terlibat langsung dalam kegiatan penyusunan APBD Kabupaten Jember tahun anggaran
2014;
3. Terlibat langsung sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember.
Adapun narasumber yang memenuhi kriteria dimaksud adalah sebagai berikut:
1. H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kabupaten
Jember;
2. Anang Murwanto, S.Sos selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember; dan
3. Ayub Junaidi, SH selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember.
Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara: teknik wawancara, teknik
dokumentasi dan teknik observasi langsung. Data yang telah diperoleh akan dianalisis
menggunakan Teknik Analisa Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu teknik analisa data dengan
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber yang
selanjutnya data-data tersebut digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang dipisah-
pisahkan menurut katagori untuk memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang
dikemukakan oleh Burhan Bungin (2003: 70), yaitu sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data (Data Collection)
2. Reduksi Data (Data Reduction)
3. Penyajian Data (Display Data)
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification)
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Mekanisme dan Proses Penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran
2014
Mekanisme pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014
antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sebagai berikut:
5
+
Gambar 1. Proses Pembahasan KUA dan PPAS
antara Pemerintah Daerah dan DPRD
Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
Kebijakan umum APBD atau disingkat KUA menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau disingkat PPAS menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
Proses pembahasan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 diawali dengan
penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2014 melalui surat Bupati Jember tanggal 21 Oktober
2013 Nomor: 900/1832/318/2013 dan berdasarkan agenda masuk Sekretariat DPRD
Kabupaten Jember, surat Bupati tersebut diterima pada tanggal 23 Oktober 2013. Atas dasar
surat Bupati Jember dimaksud, Pimpinan DPRD Kabupaten Jember melaksanakan Rapat
Badan Musyawarah pada tanggal 25 Oktober 2013 dalam rangka menetapkan jadual
pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014. Berdasarkan jadual
pembahasan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, Badan Anggaran hanya memiliki
6 (enam) hari kalender untuk mempelajari dan menganalisa Rancangan KUA dan PPAS
Tahun Anggaran 2014 sejak diterima dari Bupati.
Berdasarkan jadual pembahasan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, maka
pembahasan Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014
dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013 antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim
Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten
Jember. Rapat dipimpin langsung oleh Saptono Yusuf, S.Sos selaku Ketua Badan Anggaran
DPRD Kabupaten Jember, sedangkan dari pihak Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten
Jember “dikomandoi” oleh Sugiarto, SH selaku Sekretaris Kabupaten Jember merangkap
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember menyampaikan beberapa penjelasan,
sebagai berikut:
“1.Penjelasan Ketua Tim Anggaran terkait serapan Anggaran untuk APBD Tahun 2013
baru tercapai 60 %, kaitan hal tersebut nantinya diharapkan agar SKPD benar-benar
BUPATI
DPRD
BADAN
ANGGARAN
DPRD
Rancangan KUA & PPAS
TIM
ANGGARAN
PEMKAB.
Nota Kesepakatan
Bupati dan Pimpinan DPRD
tentang KUA & PPAS BADAN
MUSYAWARAH
DPRD
6
menggangarkan sesuai dengan prioritas dan program tanpa harus mengesampingkan
kepentingan SKPD lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Tindak lanjut putusan Pengadilan Negeri Jember terkait permasalahan Pasar Kencong
telah dikonsultasikan ke Kementrian dalam Negeri yang selanjutnya dalam KUA dan
PPAS akan diaplikasikan, namun demikian pelaksanaan pendataan/verifikasi
Pedagang Pasar Kencong belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan
sehingga (penolakan pedagang pasar) Pemkab. Jember melakukan verifikasi diatas
meja. Aplikasi tindak lanjut pengganggaran nantinya dalam bentuk hibah barang / los
pasar, sedangkan diskon 25 % akan diwujudkan dalam bentuk bantuan individu.
Upaya tukar guling lahan Pasar Kencong milik Pihak PTPN XI dengan asset Pemkab
Jember direncakan dalam bentuk barter, sehingga dapat mengefesienkan anggaran
belanja, namun demikian Tim Anggaran menyerahkan putusan hasil pembahasan pada
komisi terkait dengan pelepasan dan asset dimaksud.
3. Penganggaran Infratruktur pada APBD 2014 meliputi :
a. Upaya Pemkab. Jember dalam penyelamatan Gumuk di Jember dengan membuat
taman terbuka hijau pada area Gumuk Kerng sebagai salah satu icon Jember.
b. Komitmen mendukung operasional Bandara Noto Hadi Negoro dengan
penambahan run way menjadi 1.600 meter dari 2000 meter yang ditargetkan, serta
melengkapi sarana pendukung lainnya antara lain pagar keliling, air front, taxi way.
c. Penambahan fasilitas pendukung di JSG (Jember Soprt Garden) diluar paket
pengganggaran multy years TA 2011 dan 2013, guna memaksimalkan peran dan
fungsi sebagai sarana olah raga dan tempat rekreasi keluarga.
d. Penambahan sarana dan asesori penerangan malam hari di Alun-alun Jember guna
menambah marak dan empaty warga Jember terhadap Alun-laun.
4. Sisi Pendapatan pada RAPBD TA 2014 :
a. PAD diatrgetkan 459 M (TA 2014), pada TA 2015 ditargetkan 500 M.
b. DAU TA 2014 ditargetkan sebesar Rp. 1,723 triliyun, pada TA 2013 raiwet dari
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian dari Laporan Keuangan Pemkab oleh BPK)
sebesar 3 milyad (insentif daerah).
c. Lain-lain Pendapatan yang sah 478 M
5. Sisi Belanja pada R-APBD TA. 2014 : Rp.2.757 triliyun
a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.625 triliyun
b. Belanja Langsung sebesar Rp.1.131 triliyun
6. Angka defisit diprediksi sebesar 3 %, dengan nilai + Rp. 93 M, dengan catatan gaji
pegawai baru terealisir 12 bulan (gaji ke 13 belum teranggarkan).1
Mencermati Rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 serta
penjelasan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember, Badan Anggaran DPRD
sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Rapat tanggal 28 Oktober 2013 menyampaikan
tanggapan dan harapan sebagai berikut:
“a. Keseriusan Pemkab Jember dalam pengganggaran 6 program kebijakan Bupati dalam
visi misi.
b. Bidang kesehatan dengan peningkatan biaya operasional Puskesmas sebesar 1,9 M
dirasakan masih kurang bila dibandingkan dengan upaya pelayanan yang akan
dicaffer.
1 Dikutip dari Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah
Kabupaten Jember pada tanggal 28 Oktober 2013
7
c. Apresiasi terhadap pengganggaran Jamkesmas non kuota sebesar 10,5 M guna
mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang belum masuk dalam prgogram
BPJS/Jamkesmas.
d. Anggaran untuk PAUD agar dapatnya dipenuhi sesuai kebutuhan.
e. Program 1 (satu) juta ton produksi gabah diharapkan juga di suport dalam APBD
TA.2014
f. Harapan peningkatan PAD tidak hanya berasal dari pendapatan RSD, sehingga
penggunaan untuk mendukung kegiatan dapat lebih leluasa dalam program dan
kegiatannya mengingat sistem BLUD dalam penggelolaan rumah sakit daerah.
g. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dari sektor tambang Galian C terkait suplay
kebutuhan untuk semen Puger diharapkan ada tambahan PAD yng signifikan,
mengingat penerimaan dari PDP mengalami penurunan hingga diprediksi hanya
tercapai 4 M saja.
h. Suport anggaran untuk pemeliharaan jalan/jembatan serta peningkatan jalan guna mem
perlancar transportasi mendukung distribusi dan penggerak perekonomisan di
pedesaan, serta suport anggaran terhadap tuntasnya program penyelesaian doble way
di Mangli.
i. Upaya pensertifikatan asset tanah Pemkab. Jember antara lain Gunung Sadeng,
sehingga akan ada kontribusi dari ijin tambang dalam PAD Kab. Jember.
j. Upaya penagihan terhadap penunggak pajak dan retribusi daerah khususnya pada
sektor pajak hotel dan restoran yang dipresiksi mencapai 3 milyard.
k. Penguatan ekonomi masyarakat guna meunjang peningkatan pendapatan masyarakat
juga perlu mendapatkan perhatian.
l. Pemeliharaan dan upaya peningkatan sarana dan prasarana pasar daerah dan tempat
wisata milik Pemkab. Jember sebagai perimbangan dari penerimaan PAD dan upaya
intensifikasi PAD.”2
Tanggapan dan harapan tersebut merupakan saran dan pendapat Badan Anggaran DPRD
kepada Bupati Jember dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah APBD Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2014. Selanjutnya berdasarkan hasil keputusan dan kesepakatan
Badan Anggaran DPRD, maka Pimpinan DPRD Kabupaten Jember dan Bupati Jember
menandatangani Nota Kesepakatan KUA Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 Nomor
297.1 Tahun 2013 dan Nomor 10 Tahun 2013 dan Nota Kesepakatan PPAS Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2014 Nomor 297.2 Tahun 2013 dan Nomor 11 Tahun 2013 tanggal
28 Oktober 2013.
Memperhatikan proses pembahasan KUA dan PPAS Kabupaten Jember Tahun Anggaran
2014 diatas, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yakni waktu
penyampaian Rancangan KUA dan PPAS dari Bupati kepada DPRD tidak sesuai dengan
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 yang mencantumkan
bahwa Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada
DPRD dilaksanakan pada Pertengahan bulan Juni.
Ketidaksesuaian ini menyebabkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Rapat pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah
Kabupaten dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja setelah DPRD menerima Rancangan KUA dan
PPAS dari Bupati yakni pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013. Minimnya waktu bagi
Badan Anggaran DPRD dalam mencermati dan menganalisa Rancangan KUA dan PPAS
2 Dikutip dari Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah
Kabupaten Jember pada tanggal 28 Oktober 2013
8
serta saran dan pendapat Badan Anggaran DPRD yang dihasilkan juga tidak banyak
menyentuh isi dari Rancangan KUA dan PPAS. Hal ini sesuai dengan jawaban HM. Ayub
Junaidi, SH atas pertanyaan penulis, yang menyatakan bahwa:
“Menurut saya ini adalah salah satu bentuk ketidakpatuhan Pemkab terhadap peraturan
perundang-undangan. Mepetnya waktu penyerahan dan pembahasan Rancangan KUA
dan PPAS APBD 2014 menyebabkan dewan dalam hal ini Badan Anggaran tidak
maksimal dalam mempelajari dan menganalisa arah kebijakan serta fokus dari
pendapatan dan belanja kabupaten jember untuk tahun 2014.”3
Sependapat dengan pernyataan Ayub Junaidi, SH, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD H.
Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si berpendapat bahwa ketidaktepatan waktu penyerahan
Rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD tidak hanya berdampak pada tidak
maksimalnya saran dan pendapat Badan Angaran DPRD juga dapat mempengaruhi jadual
dan proses pembahasan dan penetapan Rancanan APBD sendiri, sehingga beliau
mengharapkan pada tahun-tahun mendatang penyerahan Rancangan KUA dan PPAS
kepada DPRD tepat pada waktunya sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana
komentar H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si kepada penulis:
“Keterlambatan pembahasan KUA dan PPAS juga akan memberikan dampak pada
pembahasan APBD berikutnya. Semestinya penyerahan dan pembahasan KUA dan
PPAS diselesaikan dahulu jauh sebelum draft APBD diserahkan kepada DPRD, karena
dasar APBD adalah KUA dan PPAS. Keterlambatan KUA dan PPAS menyebabkan
Badan Anggaran tidak punya cukup waktu menelaah rancangan KUA dan PPAS yang
diserahkan oleh Bupati.”
“Kita berharap kedepan Pemkab memberikan alokasi waktu yang cukup bagi DPRD
menelaah rancangan KUA dan PPAS dengan memberikan jeda waktu antara
penyerahan KUA dan PPAS dengan penyerahan APBD kalau bisa bahkan “pas” sesuai
undang-undang.”4
2. Menimbulkan kesan belum adanya good will Pemerintah Kabupaten terhadap proses
penyusunan APBD sebagaimana komentar Anang Murwanto, S.Sos kepada penulis:
“Kita melihat bahwa belum adanya good will dari Pemerintah Daerah sehingga paling
tidak bagi DPRD dalam sisi kebijakan penyusunan KUA dan PPAS bisa melihat
sinkronisasi antara kebijakan Bupati dengan aspirasi dari masyarakat, dimana saat
pembahasan KUA dan PPAS masih dimungkinkan terjadinya perubahan atau perbaikan
yang diharapkan bisa menjembatani antara kepentingan masyarakat yang dipikul oleh
DPRD dengan kebijakan Bupati yang sudah mendapatkan mandat dari masyarakat
juga.”5
3. Pengambilan kesepakatan antara Bupati dan Pimpinan DPRD terhadap Rancangan KUA
dan PPAS tidak sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2013 yang mencantumkan bahwa Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilaksanakan selambat-lambatnya pada Akhir
bulan Juli. Sehingga Kabupaten Jember mendapat teguran dari Gubernur Propinsi Jawa
Timur melalui surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/124.K/KPTS/013/2013
tanggal 9 Desember 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
3 Hasil Wawancara dengan Ayub Junaidi, SH selaku Anggota Badan Anggaran DPRD pada tanggal 15 Januari 2014 4 Hasil wawancara dengan H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD pada tanggal
20 Januari 2014 5 Hasil wawancara dengan Anang Murwanto, S.Sos selaku Anggota Badan Anggaran DPRD pada tanggal 16
Januari 2014
9
Jember tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan
Rancangan Peraturan Bupati Jember tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaja
Daerah Tahun Anggaran 2014, pada Lampiran Keputusan yang berbunyi:
“A. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan
1. Pengambilan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD
terhadap KUA dan PPAS Kabupaten Jember tidak tepat waktu karena
dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2013. Berdasarkan Pasal 87 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya
disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun
anggaran berjalan.”6
Dengan telah ditetapkan dan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 pada tanggal 28 Oktober 2013, maka Bupati Jember
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang APBD Kabupaten
Jember Tahun anggaran 2014 kepada DPRD melalui suratnya tertanggal 31 Oktober 2013
Nomor: 900/1953/318/2013.
Berdasarkan jadual rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, maka
pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang APBD
Kabupaten Jember Tahun anggaran 2014 diawali dengan Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten
Jember pada tanggal 4 Nopember 2013 di Ruang Sidang Utama DPRD. Dalam Rapat
Paripurna I DPRD Kabupaten Jember, Bupati Jember menyampaikan Nota Pengantar dan
Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 yang memuat
penjelasan tentang kondisi, permasalahan, arah dan kebijakan dalam penyusunan Rancangan
APBD Tahun Anggaran 2014 dimana di dalamnya meliputi prediksi pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta program dan kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah.
Mencermati Rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014, Anang
Murwanto, S.Sos berkomentar kepada penulis sebagai berikut:
“Sebagaimana dalam struktur komposisi anggaran di APBD setiap tahunnya memang
belum kita lihat keberpihakan yang jelas dari Bupati sebagai kepala eksekutif kepada
kepentingan masyarakat. Karena kita melihat porsi kepentingan masyarakat yang diwakili
di belanja langsung ternyata porsinya sangat kecil sedangkan porsi terbesar dihabiskan
pada belanja tidak langsung dan belanja pegawai apalagi ada program yang ternyata kita
nilai banyak menghambur-hamburkan uang yang tidak melalui sebuah proses
perencanaan yang matang sementara kita melihat banyak sarana, prasarana, aset-aset
milik Pemerintah Daerah yang tidak dikelola dengan baik karena perhatian dan dukungan
dari anggaran tidak terakomodasi. Ini yang sebenarnya sangat kita sayangkan. Berulang
kali kita sudah banyak menyampaikan agar potensi-potensi yang besar itu bisa didukung
oleh anggaran yang memadai sehingga memberikan ruang kesejahteraan bagi masyarakat
dan juga bisa memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Apalagi ada program
6 Dikutip dari Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/124.K/KPTS/013/2013 tanggal 9 Desember
2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Jember tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2014
10
atau kegiatan yang nyata-nyata jelas kontradiktif dengan keadaan dan kebutuhan di
masyarakat.”7
Adapun agenda pembahasan selanjutnya adalah pembahasan di tingkat Komisi-komisi.
Pembahasan di tingkat Komisi dilaksanakan bersama SKPD-SKPD Pemerintah Kabupaten
Jember sebagai mitra kerjanya sesuai dengan bidang tugas masing-masing Komisi yang
dilaksanakan mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013. Pembahasan di
tingkat Komisi lebih ditekankan pada kebijakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran
sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing SKPD.
Setelah masing-masing komisi menyelesaikan pembahasan bersama mitra kerjanya, maka
pimpinan komisi masing-masing menyampaikan laporan hasil pembahasannya kepada Badan
Anggaran DPRD dalam rapat gabungan Pimpinan Komisi dengan Badan Anggaran DPRD
pada tanggal 16 Nopember 2013.
Pada malam hari tanggal 16 Nopember 2013 dilanjutkan dengan Rapat Badan Anggaran
DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam rapat dimaksud, Badan
Anggaran DPRD menyampaikan usulan perubahan dan pergeseran anggaran dari masing-
masing komisi kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten untuk dibahas dan mendapat
kesepakatan bersama.
Pada tanggal 18 Nopember 2013 dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD IV sebagai rapat
paripurna terakhir dari rangkaian rapat paripurna pembahasan yang telah dilakukan dengan
acara sebagai berikut:
a. Penyampaian laporan hasil pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD;
b. Pendapat akhir fraksi-fraksi;
c. Penandatanganan Persetujuan Bersama tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014: dan
d. Sambutan Bupati Jember.
Rapat Paripurna IV diwarnai dengan aksi boikot dan walkout oleh dua orang anggota
DPRD. Boikot dilakukan oleh HM. Ayub Junaidi, SH. anggota Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa dengan tidak hadir dalam rapat paripurna dimaksud. Sedangkan aksi walkout
dilakukan oleh H. Khoirul Hadi, LC anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan
meninggalkan ruang sidang utama DPRD sebelum pengesahan APBD. Keduanya menolak
penetapan APBD 2014. HM. Ayub Junaidi, SH melakukan boikot dikarenakan banyak
anggaran dalam APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 yang tidak berpihak pada
rakyat.
Sementara H. Khoirul Hadi, LC dari Fraksi Keadilan Sejahtera melakukan aksi walkout
karena menganggap pengesahan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 terburu-buru dikarenakan masih banyak catatan
yang diberikan dari masing-masing fraksi dalam pemandangan umumnya dan penyampaian
rancangan APBD yang terlalu sempit waktunya sehingga anggota DPRD tidak maksimal
dalam mempelajarinya. Hal ini sesuai dengan komentar beliau yang dimuat dalam Radar
Jember tanggal 19 Nopember 2013 sebagai berikut:
“Saya menilai eksekutif kurang transparan dalam penyampaian rencana APBD dan
pembagian draft APBD terlalu mepet.”8
H. Khoirul Hadi, LC melakukan aksi walkout juga dikarenakan belum ditetapkannya
pergantian beberapa alat kelengkapan DPRD terkait enam orang anggota hasil pergantian
7 Hasil wawancara dengan Anang Murwanto, S.Sos selaku Anggota Badan Anggaran DPRD pada tanggal 16
Januari 2014 8 Dikutip dari hasil wawancara Radar Jember tanggal 19 Nopember 2013
11
antar waktu. Kemudian beliau juga berkomentar lebih lanjut dalam Radar Jember tanggal 19
Nopember 2013 sebagai berikut:
‘Saya pribadi melakukan walkout sebagai bentuk pelajaran kepada masyarakat bahwa
anggota dewan tidak boleh main-main dalam penetapan APBD. Sebab, punya tanggung
jawab moral kepada konstituen dan masyarakat.”9
Sikap kedua anggota DPRD tersebut merupakan hak dari masing-masing anggota DPRD
dalam menyikapi proses penyusunan dan penetapan APBD 2014. Namun, Sikap boikot yang
diambil oleh HM. Ayub Junaidi, SH dan walkout oleh H. Khoirul Hadi, LC tidak didukung
oleh Fraksinya masing-masing dan juga seluruh anggota DPRD yang hadir (minus kedua
orang anggota tersebut) secara aklamasi setuju terhadap penetapan dan pengesahan
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014
sebagaimana hasil wawancara penulis dengan H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si berikut:
“Itu merupakan hak dari masing-masing anggota DPRD dalam menyikapi terhadap
proses penyusunan dan penetapan APBD 2014, sebab APBD sudah dibahas mulai tingkat
Komisi, Gabungan Komisi, Badan Anggaran bersama Tim Anggaran dan terakhir
penetapan dalam Rapat Paripurna. Apabila ada aksi ketidakpuasan dalam proses
penyusunan dan penetapan APBD hanya ada satu atau dua orang sehingga secara umum
tidak mempengaruhi seluruh proses pembahasan termasuk penetapannya. Sehingga
apabila ada rasa ketidakpuasan yang diwujudkan dalam bentuk boikot maupun walk out
itu menjadi hak masing-masing anggota DPRD. Dikarenakan penetapan APBD secara
quorum melalui Rapat Paripurna secara aklamasi mayoritas anggota DPRD menyetujui
penetapan APBD sehingga aksi-aksi dimaksud tidak berpengaruh apa-apa. Akan tetapi
hal ini menjadi perhatian kita sehingga kedepan penyusunan APBD harus sesuai dengan
keinginan aspirasi masyarakat.”10
Dalam Rapat Paripurna IV, Ketua DPRD atas nama DPRD Kabupaten Jember dan Bupati
Jember atas nama Pemerintah Kabupaten Jember menandatangani Persetujuan Bersama
Nomor 12 Tahun 2013 dan Nomor 334 Tahun 2013 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Jember Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2014 Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jember. Dalam
persetujuan bersama tersebut komposisi APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014
sebagaimana tercantum pada tabel dibawah.
Tabel 1.
Komposisi APBD Tahun Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014
Antara Rancangan dan Hasil Pembahasan
No Sumber Pendapatan Rancangan Hasil Pembahasan
A Pendapatan Daerah 2.665.525.433.279 2.666.510.131.473
1 Pendapatan Asli Daerah 459.941.876.055 460.926.574.249
2 Dana Perimbangan 1.723.835.551.084 1.723.835.551.084
3 Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah 481.748.006.140 481.748.006.140
B Belanja Daerah 2.757.525.433.279 2.759.800.131.473
1 Belanja Tidak Langsung 1.625.740.121.414 1.603.663.967.608
2 Belanja Lansung 1.131.785.311.865 1.156.136.163.865
(Defisit) 92.000.000.000 (93.290.000.000)
9 Dikutip dari hasil wawancara Radar Jember tanggal 19 Nopember 2013 10 Hasil wawancara dengan H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD pada tanggal
20 Januari 2014
12
No Sumber Pendapatan Rancangan Hasil Pembahasan
C Pembiayaan Daerah 92.891.895.087 93.290.000.000
1 Penerimaan 891.895.087 94.181.895.087
2 Pengeluaran 92.000.000.000 (891.895.087)
SILPA tahun berkenaan 0 0
Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Jember, 2013
Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2014 antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sebagai berikut:
Gambar 2. Mekanisme penyusunan APBD Kabupaten Jember
berdasarkan PP No. 58 Tahun 2008 dan PP 16 Tahun 2010
Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Jember, 2013
DPRD BUPATI
KOMISI -
KOMISI
TIM ANGGARAN
PEMKAB
PIMPINAN KOMISI
RAPAT
PARIPURNA I:
Nota Pengantar Bupati
RAPAT
PARIPURNA II:
PU Fraksi-fraksi
RAPAT
PARIPURNA III:
Jawaban Bupati
RAPAT
PARIPURNA IV:
Penetapan Raperda
APBD
MITRA KERJA /
SKPD PEMKAB
BADAN
ANGGARAN
Raperda APBD
Persetujuan
Bersama DPRD
dan Bupati tentang
Raperda APBD
menjadi Perda
13
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014
yang telah disetujui bersama DPRD pada tanggal 18 Nopember 2013 sebelum ditetapkan oleh
Bupati disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur untuk dievaluasi berdasarkan surat
Bupati Jember tanggal 20 Nopember 2013 Nomor: 900/302/318/2013. Dan setelah 14 (empat
belas) hari kerja kemudian, hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dalam surat Keputusan Gubernur Jawa
Timur Nomor: 188/124.K/KPTS/013/2013 tanggal 9 Desember 2013 dan selanjutnya
disampaikan kepada Bupati Jember untuk dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian.
+
Gambar 3. Mekanisme Pembahasan Evaluasi Gubernur
atas Raperda APBD Kabupaten Jember
Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Jember, 2013
Pelaksanaan rapat penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran 2014 berdasarkan hasil evaluasi Gubernur dilakukan pada tanggal 16 Desember
2013 dalam rapat antara Pimpinan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran
Pemerintah Kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan di dalam hasil evaluasi Gubernur dirasa
tidak ada hal-hal yang krusial sehingga hanya dibahas oleh Pimpinan Badan Anggaran DPRD
yang mewakili seluruh anggota Badan Anggaran DPRD bersama Pimpinan Tim Anggaran
Pemerintah Kabupaten sebagaimana terungkap dari hasil wawancara penulis dengan H.
Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si:
“Sepanjang tidak ada hal-hal krusial pada hasil evaluasi Gubernur maka penyempurnaan
Raperda APBD cukup diwakili oleh Pimpinan Badan Anggaran bersama Pimpinan Tim
Anggaran, akan tetapi kemudian manakala ada hal-hal yang krusial sehingga Pimpinan
Badan Anggaran perlu mendapatkan masukan dari anggota Badan Anggaran maka kita
rapatkan dalam Badan Anggaran. Hal ini sudah menjadi kebiasan di setiap tahun
anggaran, sepanjang hasil evaluasi gubernur hanya berupa catatan-catatan salah
DPRD BUPATI
BADAN
ANGGARAN DPRD
Hasil penyempurnaan
Raperda APBD
Persetujuan Pimpinan DPRD
tentang Penyempurnaan
Raperda APBD atas hasil
evaluasi Gubernur Perda APBD
Peraturan Bupati
Penjabaran APBD
Persetujuan
Bersama
Raperda
APBD
Hasil
Evaluasi
Raperda
APBD
Laporan
Penyempurnaan
Raperda APBD
TIM ANGGARAN
PEMKAB
GUBERNUR
14
penempatan kode rekening, permintaan keterangan dasar pengalokasian mata anggaran
dsb. Dan kebiasaan ini sudah menjadi kesepakatan diantara Badan Anggaran DPRD.”11
Hasil penyempurnaan kemudian ditetapkan oleh Pimpinan DPRD melalui Keputusan
Pimpinan DPRD Nomor 5 Tahun 2013 tanggal 16 Desember 2013. Keputusan Pimpinan
DPRD tersebut dijadikan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember
tentang APBD Tahun anggaran 2014.
2. Peran Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember dalam proses penyusunan APBD
Tahun Anggaran 2014
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2014, Badan Anggaran DPRD menjalankan 3 (tiga) peran sekaligus, yaitu
sebagai:
1. Perwakilan kepentingan masyarakat;
2. Juru bicara DPRD; dan
3. Negosiator DPRD.
Dalam hal penganggaran daerah, Badan Anggaran juga berperan sebagai juru bicara
DPRD. Peran ini terlihat disaat Badan Anggaran DPRD menyampaikan tanggapan dan
harapan Badan Anggaran DPRD terhadap rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2014 dalam Rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran
Pemerintah Kabupaten pada tanggal 28 Oktober 2013. Tanggapan dan harapan tersebut
sebagai saran dan pendapat DPRD bagi Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD tanpa
ada ketentuan dalam perundang-undangan yang mewajibkan kepada Bupati untuk menjadikan
saran dan pendapat DPRD sebagai bahan dalam menyusun APBD.
Dalam tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2014, Badan Anggaran selain berperan sebagai perwakilan
kepentingan masyarakat dan juru bicara DPRD akan tetapi juga berperan sebagai negosiator
bagi DPRD. Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan bahwa salah satu
aspek penting dari peran adalah peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama – seseorang yang
melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.
Pembahasan APBD selalu terdapat unsur kepentingan baik dari eksekutif maupun
legislatif. Kepentingan DPRD bisa digolongkan menjadi dua, yakni kepentingan formal dan
kepentingan informal. Kepentingan formal berupa hasil komitmen dari rapat internal Badan
Anggaran DPRD dan hasil pembahasan komisi-komisi dengan para SKPD sebagai mitra
kerjanya. Sedangkan kepentingan informal berupa kepentingan partai pengusung dan
konstituennya. Sedangkan kepentingan dari pihak Pemerintah Kabupaten secara normatif
adalah fokus pembangunan yang kemudian di breakdown dalam Rancangan Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD).
Menurut Havens (1996), tidak ada keharusan bagi legislatif untuk mempunyai preferensi
yang sama dengan pemerintah atas kebijakan, termasuk anggaran. Perbedaan kepentingan
inilah yang kemudian dibawa dalam rapat-rapat pembahasan penyusunan APBD Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2014 antara Pemerintah Kabupaten dengan DPRD.
Dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten
Jember pada tanggal 16 Nopember 2013, Badan Anggaran DPRD menyampaikan dan
menegosiasikan seluruh usulan perubahan dan pergeseran anggaran yang disampaikan dari
11 Hasil wawancara dengan H. Miftahul Ulum, S.Ag, M.Si selaku Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD pada tanggal
20 Januari 2014
15
masing-masing komisi sebagaimana pernyataan Ketua Badan Anggaran DPRD dalam Rapat
Gabungan Badan Anggaran bersama Para Pimpinan Komisi DPRD, sebagai berikut:
“Ketua mengingatkan akan komitmen dalam pembahasan KUA dan PPAS beberapa
waktu lalu, dimana komisi diharapkan tidak mengusulkan program atau kegiatan baru,
kaitan hal tersebut nantinya usulan dan perubahan akan dibawa dalam rapat Badan
Anggaran dengan Tim Anggaran.”12
Dalam rapat dimaksud, Badan Anggaran DPRD menyampaikan usulan perubahan dan
pergeseran anggaran dari masing-masing komisi kepada Tim Anggaran Pemerintah
Kabupaten untuk dibahas dan mendapat kesepakatan bersama. Sedangkan Tim Anggaran
Pemerintah Kabupaten Jember berusaha untuk mempertahankan beberapa anggaran yang
dianggap penting bagi pihak Pemerintah Kabupaten.
Perbedaan kepentingan dan cara pandang terhadap penganggaran dalam APBD
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 inilah yang kemudian harus mengalami proses
negosiasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten
Jember dalam rangka merumuskan anggaran yang mengakomodasi segenap kepentingan
publik Jember.
Negosiasi dapat diartikan sebagai proses tawar menawar dengan jalan berunding guna
mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lainnya terkait dengan pihak yang
hendak dicapai. Disinilah kompromi dilakukan oleh kedua pihak. Pelaksanaan negosiasi
tersebut ditujukan untuk mencapai kesepakatan yang nantinya akan menjadi kesepahaman
kedua belah pihak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait dengan penganggaran.
Tentunya kepentingan yang dinegosiasikan merupakan kepentingan kedua belah pihak
sehingga dapat mencapai titik temu.
Titik temu tersebut adalah kepentingan apa saja yang masuk dalam APBD, baik yang
berasal dari DPRD maupun Pemerintah Kabupaten. Disinilah pihak DPRD dan Pemerintah
Kabupaten melakukan kompromi terhadap kepentingan yang mereka bawa, dalam hal ini
diwakili oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten. Tentunya
tidak semua kepentingan kedua belah pihak diakomodir sehingga perlu dilakukan kompromi
untuk menentukan kepentingan mana dari DPRD yang masuk dan dari Pemerintah Kabupaten
yang diakomodir. Sebenarnya akan lebih baik apabila semua kepentingan dapat masuk.
Namun, semua itu memerlukan skala prioritas sehingga dicarilah solusinya melalui proses
negosiasi berwujud kompromi dan loby-loby.
Dalam proses negosiasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran
Pemerintah Kabupaten, terjadi tarik-menarik kepentingan serta proses tawar-menawar
diantara keduanya. Beberapa pos kegiatan dianggap kurang menyentuh kepentingan
masyarakat Jember, sehingga perdebatan pun tidak terelakkan antara anggota Badan
Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember. Pos kegiatan
dimaksud adalah kegiatan pengadaan lampu hias yang melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan
Cipta Karya sebesar Rp. 4.950.000.000,-, kegiatan adventure trail sebesar Rp. 600.000.000,-
dan kegiatan aeromodelling sebesar Rp. 550.000.000,- yang melekat di Kantor Pemuda dan
Olahraga. Salah satu anggota Badan Anggaran DPRD yang ngotot untuk menghapus atau
mengurangi besaran anggaran pada ketiga kegiatan dimaksud adalah HM. Ayub Junaidi, SH
menyampaikan:
12 Dikutip dari Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran bersama para Pimpinan Komisi DPRD Kabupaten Jember
tanggal 16 Nopember 2013
16
“b. Alibi terbalik disampaikan oleh Sdr. Ayub Junaidi, SH bahwa kalau bisa usulan yang
disampaikan jangan dikurangi, tetapi kebutuhan komisi difasilitasi, dan anggaran
untuk adventur trail dan airmodeling dikurangi.
d Lampu Hias, apa korelasi dengan pengentasan kemiskinan anggaran sebesar 4,9
milyard ditambah Komisi A (taman halaman Kantor Pemkab) ?
PMKS rata-rata dalam setiap tahunnya dianggarkan sebanyak 0,4 % sehingga perlu
100 tahun untuk mengentaskannya, hal ini dirasa kurang adil dalam proporsi
pengentasan kemiskinan. LIPOSOS (PMKS) di KMS (Surabaya) sebesar 8 milyar, di
Jember bagai mana ? baru tahun kemarin (TA 2013) dianggarkan 1 milyard untuk
gedung. Sehingga ditawarkan untuk anggaran 4,9 milyard dikepras atau dikurangi
saja.”13
Sedangkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Jember tetap meminta anggaran
untuk ketiga kegiatan tersebut tidak mengalami perubahan dengan menyampaikan alasan dan
contoh sebagai berikut:
“- Diskusi masalah adventur trail Rp.600 juta, memang peserta dipungut biaya
pendaftaran untuk hadiah (kendaraan double cabain), termasuk airmodeling pada
pelaksanaan multy even jangan ada pengurangan anggaran, sukur-sukur anggaran
tersebut tidak terserap nantinya.
- Lampu hias, jika memikirkan poor/kemiskinan terus bagaimana ?, maka juga perlu
memikirkan kegiatan yang lainnya yang tidak besar, tetapi masyarakat bisa lancar
ekonominya. Bersolek tidak mengabaikan masyarakat miskin. Merujuk kebelakang
beberapa waktu yang lalu tentang pembangunan alun-alun juga pernah ramai menjadi
perbincangan, namun saat ini telah diterima oleh semua pihak salah satunya untuk
joging / olah raga.”14
Ketua rapat dan beberapa anggota Badan Anggaran DPRD kemudian menawarkan
beberapa solusi agar pembahasan tidak terjadi deadlock sebagaimana berikut:
“Ketua Rapat:
- Kegiatan dikurangi, ditawarkan maka, tidak ada titik temu ada alasan-alasan dari
masing-masing. Usulan untuk tidak dikepras/dipotong tetapi dimasukkan dalam
APBD 2014 dengan nenambah angka defisit.”15
“Sdr. Yudi Hartono, SE.
- Usul terhadap belum adanya kesepakatan maka sepenuhnya di serahkan kepada
Pimpinan DPRD dengan TimAnggaran.”16
“Sdr. Abdul Halim,SH
- Apa yang telah disampaikan oleh Sdr. Ayub Junaidi,SH adalah pendapat pribadi,
selanjuntya keputusan diserahkan kepada Pimpinan dan Ketua Tim Anggaran,
karenanya Pimpinan akan mengambil kebijakan.”17
13 Dikutip dari Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah
Kabupaten tanggal 16 Nopember 2013 14 Ibid 15 Ibid 16 Dikutip dari Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah
Kabupaten tanggal 16 Nopember 2013 17 Ibid
17
Selanjutnya Ketua rapat menawarkan dan meminta kesepakaan terhadap anggota Badan
Anggaran DPRD mengenai ketiga mata anggaran yang menjadi perdebatan dalam rapat
sebagaimana berikut:
“Ketua Rapat.
- Selanjuntya Pimpinan Rapat meminta kesepakatan anggaran lampu hias 4,9 milyard
dan anggaran untuk Kanpora untukadventru trail dan air modeling. Apapun itu harus
diambil keputusan. monggo disepakati dengan berbagai usulan yang telah diakomodir
oleh Ketua Tim Anggaran.”18
Setelah dilakukan mediasi oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD selaku ketua rapat,
perdebatan yang semakin panas saat itu bisa diredam. Mayoritas anggota Badan Anggaran
dapat menerima alasan yang disampaikan oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten.
Anggota Badan Anggaran DPRD yang hadir menyatakan sepakat ketiga mata anggaran tetap
tidak mengalami perubahan sesuai usulan dari Ketua Tim Anggaran sedangkan Ayub Junaidi,
SH masih tetap dengan pendapatnya semula sebagaimana berikut:
“Sdr. Yudi Hartono, SE.
- Keputusan Komisi terakomodir, eksekutif juga demikian, sehingga disepakati saja.”19
“Sdr. Jupriadi:
- Sepakat tidak boleh ada persoalan, bukan soal Sekretaris Kabupaten dan Sdr. Ayub
Junaidi (tidak harus menodai kesepakatan) dan sebagai pahlawan nantinya, sebagai
kompensasi maka disulkan anggaran lampu hias kembali semula 4,9 milyard.”20
“Sdr. Ayub Junaidi, SH
- Selaku anggota DPRD secara pribadi, anggota Badan Anggaran secara pribadi yang
bersangkutan tidak setuju dengan penganggaran 4,9 milyard untuk lampu hias dengan
alasan rasa keadilan.Penganggaran belum berimbang dengan adventur trail dan
airmodeling, karenanya itu adalah hak konstitusi yang melekat secara pribadi
sebagaianggota DPRD yang harus dihormati, termasuk juga harus dihormati bilamana
fraksinya menyetujui, karena itu adalah merupakan bagian dari padadinamika politik
yang ada lembaga legislatif.”
- Monggo untuk disetujui hal tersebut, itu hak. Diputuskan saja 4,9 milyard untuk lampu
hias, serta tidak ada perubahan anggaran avsentur trail dan airmodeling”21
Rapat tersebut menghasilkan kompromi dimana seluruh usulan komisi dan tambahan
usulan dari beberapa anggota Badan Anggaran DPRD diterima/diakomodir dalam APBD TA.
2014 serta usulan yang dibawa oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten juga diakomodir
termasuk beberapa pos kegiatan yang diperdebatkan dalam rapat-rapat DPRD walaupun
masih ada keberatan dari Ayub Junaidi, SH.
Proses negosiasi ini merupakan sesuatu hal yang wajar dikarenakan proses pembahasan
dan penetapan APBD melibatkan lembaga DPRD dan Pemerintah Kabupaten dimana dalam
prosesnya terjadi tarik-menarik kepentingan karena masing-masing lembaga memiliki
kepentingan yang berbeda. Akan tetapi hasil kompromi ini menyebabkan besaran defisit
APBD Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2014 naik sebesar
18 Dikutip dari Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah
Kabupaten tanggal 16 Nopember 2013 19 Ibid 20 Ibid 21 Ibid
18
Rp. 1.290.000.000,- dari awal sebesar Rp. 92.000.000.000,- sehingga menjadi sebesar Rp.
93.290.000.000,-.
Sebagai sikap konsistennya dalam mewakili kepentingan masyarakat HM. Ayub Junaidi,
SH melakukan boikot dengan alasan banyak anggaran dalam APBD Kabupaten Jember Tahun
Anggaran 2014 yang tidak berpihak pada rakyat sebagaimana hasil wawancara penulis
dengan beliau yang menyatakan bahwa:
“Komposisi anggaran APBD 2014 menurut saya kurang adil.
Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa penganggaran yang kurang tepat, seperti
contohnya: dana pembinaan olahraga bagi kaum difabel pada 2014 hanya diusulkan Rp.
25 juta sedangkan dana pengadaan lampu hias mencapai Rp. 4,9 miliar.
“Saya melakukan boikot dikarenakan banyak anggaran yang tidak sesuai pro rakyat.”22
Namun, Sikap boikot yang diambil oleh HM. Ayub Junaidi, SH dan walkout oleh H.
Khoirul Hadi, LC tidak didukung oleh fraksinya masing-masing dan juga seluruh anggota
DPRD yang hadir. Sehingga seluruh Anggota DPRD Kabupaten Jember (minus kedua orang
anggota tersebut) secara aklamasi setuju terhadap penetapan dan pengesahan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014.
Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan
legislatif adalah prinsipal (Halim & Abdullah, 2006; Fozzard, 2001; Moe, 1984; Strom,
2000). Johnson (1994:5) menyebut hubungan eksekutif/birokrasi dengan legislatif/kongres
dengan nama self-interest model. Legislators ingin dipilih kembali, birokrat ingin
memaksimumkan anggarannya, dan konstituen ingin memaksimumkan utilitasnya. Agar
terpilih kembali, legislators mencari program dan projects yang membuatnya popular di mata
konstituen. Birokrat mengusulkan program-program baru karena ingin agency-nya
berkembang dan konstituen percaya mereka menerima benefits dari pemerintah. Karena
semua pihak dapat “bertemu” dalam action yang sama, maka konsensus di antara legislators
dan birokrat merupakan keniscayaan, bukan pengecualian.
D. KESIMPULAN DAN SARAN
Dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014, Badan
Anggaran DPRD menjalankan 3 (tiga) peran sekaligus, yaitu sebagai:
1. Perwakilan kepentingan masyarakat;
2. Juru bicara DPRD; dan
3. Negosiator DPRD.
Ketiga peran ini menempatkan Badan Anggaran DPRD mempunyai kemampuan
memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintah. Peran tersebut merupakan
implementasi dari hubungan keagenan antara legislatif dengan votersnya sebagaimana
pendapat Von Hagen (2002) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan antara voters-
legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat
kebijakan publik bagi mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Dengan
demikian, politisi diharapkan mewakili kepentingan prinsipalnya ketika legislatif terlibat
dalam pengalokasian anggaran. Termasuk juga hubungan keagenan antara eksekutif dan
legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim & Abdullah, 2006;
Fozzard, 2001; Moe, 1984; Strom, 2000). Legislators ingin dipilih kembali, birokrat ingin
memaksimumkan anggarannya, dan konstituen ingin memaksimumkan utilitasnya. Karena
semua pihak dapat “bertemu” dalam action yang sama, maka konsensus di antara legislators
dan birokrat merupakan keniscayaan, bukan pengecualian.
22 Hasil Wawancara dengan Ayub Junaidi, SH selaku Anggota Badan Anggaran DPRD pada tanggal 15 Januari 2014
19
Dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014, Badan
Anggaran DPRD telah melaksanakan perannya dengan cukup maksimal. Namun, masih
terdapat beberapa persoalan yang mengganjal, yang membutuhkan solusi untuk perbaikan di
masa depan, yakni:
1. Keterlambatan penyerahan rancangan KUA dan PPAS dari Bupati kepada DPRD yang
menyebabkan minimnya waktu bagi Badan Anggaran DPRD dalam menelaah dan
menganalisa rancangan KUA dan PPAS tersebut serta munculnya teguran dari Gubernur
atas keterlambatan pengambilan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD
terhadap KUA dan PPAS Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014;
2. Proses negosiasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah
Kabupaten Jember dalam mempertemukan kedua kepentingan yang berbeda dalam proses
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Jember Tahun
Anggaran 2014 masih menyisakan persoalan yakni munculnya aksi boikot yang dilakukan
oleh Ayub Junaidi, SH dan aksi walk out yang dilakukan oleh H. Khoirul Hadi, LC.
Walaupun aksi kedua sudah merupakan hak masing-masing sebagai anggota DPRD dan
tidak berpengaruh terhadap proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah dikarenakan tidak
mendapat dukungan dari fraksinya masing-masing. Namun, hal ini tetap saja menyisakan
sebuah ganjalan bagi hubungan DPRD dengan Eksekutif dan juga bagi proses penyusunan
APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014 itu sendiri; dan
3. Sebuah pertanyaan bagi DPRD adalah kenapa Tim Ahli DPRD tidak dilibatkan sama
sekali dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2014? Padahal
kehadiran dan sumbangsih dari tim ahli DPRD dapat menutupi kelemahan Badan
Anggaran DPRD dalam bidang budgeting.
Memperhatikan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Kabupaten
Jember Tahun Anggaran 2014, kami menyarankan beberapa hal sebagai berikut:
1. Adanya sikap pro aktif dari DPRD khususnya Badan Anggaran DPRD dalam mengawal
pelaksanaan penyusunan APBD khususnya pada waktu penyerahan Rancangan KUA dan
PPAS on the track/tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. DPRD perlu melibatkan tim ahli DPRD dalam mengkaji dan menelaah Rancangan KUA
dan PPAS serta Rancangan APBD dalam rangka penguatan lembaga DPRD dalam hal
budgeting; dan
3. Kalau dimungkinkan perlu melibatkan tim ahli DPRD dapat diminta menyusun design
anggaran bayangan yang mengacu dari data-data APBD sebelumnya, persoalan-persoalan
yang muncul pada tahun anggaran berjalan serta hasil penjaringan aspirasi masyarakat
dalam rangka memperkuat daya tawar DPRD ketika membahas APBD bersama
Pemerintah Kabupaten.
DAFTAR PUSTAKA
Halim, Prof. Dr. Abdul. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta; Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen YKPN
Abdullah, Syukriy. 2004. Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah:
Pendekatan principal-agent theory. Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di
Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
Carr, Jered B. & Ralph S. Brower. 2000. Principled opportunism: Evidence from the
organizational middle. Public Administration Quarterly (Spring): 109-138.
20
Fozzard, Adrian. 2001. The basic budgeting problem: Approaches to resource allocation in the
public sector and their implications for pro-poor budgeting. Center for Aid and Public
Expenditure, Overseas Development Institute (ODI). Working paper 147.
Halim, Abdul. 2002. Analisis varian pendapatan asli daerah dalam laporan perhitungan
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia. Universitas
Gadjah Mada. Disertasi.
Johnson, Cathy Marie. 1994. The Dynamics of Conflict between Bureaucrats and Legislators.
Armonk, New York: M.E. Sharpe.
Moe, T. M. 1984. The new economics of organization. American Journal of Political Science
28(5): 739-777.
Smith, Robert W. 2003. Ethical norms in public budgeting: Evolution or devolution? Journal of
Public Budgeting, Accounting & Financial Management 5(2): 205-227.
Smith, Robert W. & Mark Bertozzi. 1998. Principals and agents: An explanatory model of
public budgeting. Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management
(Fall): 325-353.
Strom, K. 2000. Delegation and accountability in parliamentary democracies. European Journal
of Political Research 37: 261-289.
Von Hagen, Jurgen. 2002. Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. The
Economic and Social review 33(3): 263-284.
Von Hagen, Jurgen. 2003. Budgeting institutions and public spending, in Shah, Anwar (ed.).
2003. Handbook on Public Sector Performance Reviews. Volume 1: Ensuring
Accountability When There Is No Bottom Line. Washington, D.C.: The World Bank.
Ram/c1/har. Diwarnai Boikot dan Walk Out Dilakukan Anggota Fraksi PKB dan PKS. Radar
Jember, Jawa Post edisi 19 Nopember 2013.
………..,2005. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah. Kiwi Mitra Utama, Print. CV. Eko Jaya, Jakarta.
………..,2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Mitra, Print. CV. Eko Jaya, Jakarta.
………..,2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kiwi Mitra Utama, Print. CV. Eko Jaya, Jakarta.
………..,2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kiwi Mitra Utama, Print. CV. Eko Jaya, Jakarta.
………..,2010. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 04
Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.
DPRD Kabupaten Jember, Jember.
………..,2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013.
Sebagaimana didownload dari http://keuda.kemendagri.go.id pada tanggal 18 Desember
2013.
………..,2013. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)
Tahun Anggaran 2014. Pemerintah Kabupaten Jember. Jember.
………..,2013. Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran
2014. Pemerintah Kabupaten Jember. Jember.
