Penyelenggaraan Online Single Submission...2019/10/29 · •RDTR, DNI, KBLI, Tax Holiday Sama dengan V1.0 ditambahkan dengan KBLI terintegrasi, validasi KEK, validasi terkait akta

Hotel Pacific Palace Batam – 29 Oktober 2019

Direktorat Kerjasama Standardisasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal Daerah

Penyelenggaraan

Online Single Submission

Copyright © 2017 Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved.

2

OUTLINE

REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA

OSS DALAM ANGKA

SEKILAS OSS

INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD

© 2019 by Indonesia Investment Coordinating Board. All rights reserved

REFORMASI PERIZINAN BERUSAHA


4

EODB 2020 – Indonesia dan ASEAN

Pada EoDB 2020 yang baru saja dirilis oleh World Bank, Indonesia tetap berada di peringkat 73

2020: #73

2019: #73

2018: #72

2017: #91

2016: #106

2015: #120

No. 10 Indikator Ease of Doing Business

Total

1 Starting A Business

2 Dealing With Construction Permit

3 Registering Property

4 Getting Electricity

5 Paying Taxes

6 Getting Credit

7 Protecting Minority Investor

8 Trading Across Boders

9 Enforcing Contract

10 Resolving Insolvency

2018 2019

72 73

144 134

108 112

106 100

38 33

114 112

55 44

44 51

112 116

145 146

38 36

Ranking

2020

73

N/A

Pada tahun 2020, skor EODB Indonesia mencapai 69,6 poin; berada di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei dan Vietnam dan berada di atas Filipina, Kamboja, Laos dan Myanmar

Pokok-pokok peningkatan Doing Business Indonesia1. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami peningkatan

sebanyak 33 peringkat yang mengindikasikan bisnis di Indonesia lebihmudah.

2. Pengurangan prosedur dan penerapan sistem perizinan secara online.3. Mengurangi jumlah crossings, menerapkan manajemen risiko

terintegrasi dan menggunakan sistem online4. Simplifikasi prosedur dan peningkatan inspeksi bangunan.


5

Meningkatkan kinerja investasi

•Peningkatan investasi berkontribusi padapertumbuhan ekonomi

•Multiplier effect – meningkatkan daya beli masyarakat

Meningkatkan produktivitas investasi

•Peningkatan produk dan komoditas untuk kebutuhandalam negeri dan ekspor

•Peningkatan kapasitas SDM terampil dan siap bekerja

Hilirisasi produk SDA

•Peningkatan lapangan kerja domestik

•Pertambahan devisa

•Kemajuan teknologi

Debirokratisasi

•Perizinan yang ringkas

•Perizinan yang murah dan akuntabel

Target Kinerja Presiden 2019 – 2024 untuk Investasi

✓


6

Berdasarkan dari 190 kasus investasi pada POKJA 4 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, faktor penghambat investasi utama adalah:

32.6%Perizinan

17.3%PengadaanLahan

15.2%Regulasidan Kebijakan

SimplifikasiPerizinan OSS

1. Penghapusan rekomendasi2. Penerbitan Izin Lokasi3. Single Submission4. Single NIB

Mengapa harus OSS?


7

Tujuan Umum Implementasi OSS

Cepat

Murah

Mudah

Transparan

Terpadu

Aman

OSS memiliki server berkapasitasbesar yang dapat diakses melalui

jaringan internet dari mana saja danoleh siapa saja secara cepat

Proses registrasi dan memperolehizin melalui OSS dapat dilakukan

secara aman, transparan, jauh daripungli tanpa dipungut biaya

OSS terintegrasi dengan sistempemerintahan lain seperti Dukcapil. Pajak, AHU Online dan terkoneksi

dengan K/L dan PTSP Daerah


8

Sistem OSS melibatkan 25 K/L, 34 Provinsi, 514 Kab/Kota, 12KEK, 4 FTZ, dan 87 Kawasan Industri.

Validasi data identitas pelaku usaha dalam tahap awaldilakukan melalui konfirmasi ke sistem: Ditjen AHU, DitjenDukcapil, Ditjen Pajak, dan BKPM.

Operasional sistem OSS didukung oleh sistem Ditjen AHU,Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak, Ditjen Bea & Cukai, BKPM,Kemendag, INSW, Kementan, dan Kemen. PUPR.

Operasional pelayanan berbantuan didukung oleh SDM BKPM

Sistem OSS Melayani 2 Tipe Pelaku Usaha, Perseorangan (UD,PD, dan Murni Perorangan), dan Non Perseorangan (PT, CV,Firma, Yayasan, Perwakilan, dsb)

Menggunakan satu portal nasional, satuidentitas perizinan berusaha (NIB), dansatu format izin berusaha (Izin Usaha danIzin Operasional/Komersial);

Konsep Perizinan melalui OSS

Perizinan Berusaha diterbitkanberdasarkan Komitmen yang harusdipenuhi oleh Pelaku Usaha;

Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/Ldan/atau Pemda.

Sistem pelayanan online berbasis-web

Sekilas OSS



OSS DalamAngka


10

Data Statistik Pelayanan Perizinan Berusaha melalui OSS (1)

Periode: 9 Juli 2018 s.d. 30 September 2019

Jumlah Rata-Rata (Per Hari)

Registrasi 781.715 1.745

Aktivasi akun 728.170 1.625

Nomor Induk Berusaha (NIB) 706.005 1.576

Izin Usaha 926.108 2.067

Izin Komersial/Operasional 361.321 807


11


Jenis Penanaman Modal

Lebih dari 50% pelaku usaha yang mengurus perizinan merupakan

Non-Perorangan.

Jenis Usaha

Perorangan

38,82%

(221.151)

Non-Perorangan

61,18%

(348.463)

PMDN

95,62%

(518.892)

PMA

4,38%

(23.799)

Skala Usaha

Non-UMKM

27,05%

(181.267)

UMKM

72,95%

(488.912)

*Non-perorangan: PT, Perum, Badan Usaha Yayasan, BUMD, BHMN, CV, Firma, Koperasi, Lembaga Penyiaran, BLU.

Lebih dari 50% pelaku usaha yang mengurus perizinan merupakan

UMKM.

Jenis penanaman modal didominasiPMDN, dimana kurang dari 10%

merupakan PMA.

Periode: 9 Juli 2018 s.d. 30 September 2019


12


Jumlah Rata-Rata (Per Hari)

Registrasi 68.074 2.269

Aktivasi akun 63.137 2.105

Nomor Induk Berusaha (NIB) 73.983 2.466

Izin Usaha 88.316 2.944

Izin Komersial/Operasional 19.230 641

Periode: 1 - 30 September 2019

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Izin Usaha Izin Komersial/Operasional



Sekilas OSS


14

OVERVIEW SISTEM OSS

Sistem OSS melibatkan 25 K/L, 34 Provinsi, 514 Kab/Kota, 12KEK, 4 FTZ, dan 87 Kawasan Industri.

Validasi data identitas pelaku usaha dalam tahap awaldilakukan melalui konfirmasi ke sistem: Ditjen AHU, DitjenDukcapil, Ditjen Pajak, dan BKPM.

Operasional sistem OSS didukung oleh sistem Ditjen AHU,Ditjen Dukcapil, Ditjen Pajak, Ditjen Bea & Cukai, BKPM,Kemendag, INSW, Kementan, dan Kemen. PUPR.

Operasional pelayanan berbantuan didukung oleh SDM BKPM

Sistem OSS Melayani 2 Tipe Pelaku Usaha, Perseorangan (UD,PD, dan Murni Perorangan), dan Non Perseorangan (PT, CV,Firma, Yayasan, Perwakilan, dsb)

Menggunakan satu portal nasional, satuidentitas perizinan berusaha (NIB), dansatu format izin berusaha (Izin Usaha danIzin Operasional/Komersial);

Konsep Perizinan melalui OSS

Perizinan Berusaha diterbitkanberdasarkan Komitmen yang harusdipenuhi oleh Pelaku Usaha;

Pemenuhan komitmen diselesaikan di K/Ldan/atau Pemda.

Sistem pelayanan online berbasis-web


15


16

PORTAL OSS V1.1

Update Tampilan dan Menu


17

REGISTRASI AKUN OSS V1.1

• Elemen data lebihsedikit

• Sebagian validasidilakukan olehsistem

• Proses selanjutnyadari registrasitidak berubah


18

BERANDA AKUN USER OSS V1.1

• Menampilkanrekapitulasi kegiatanpelaku usaha

• Sistem memvalidasipilihan jenis usaha

• Update menu tahapanpermohonan perizinan

• Dilengkapi fiturnotifikasi ke pelakuusaha


19

WEBFORM K/L/D OSS V1.1

• Menampilkanrekapitulasi perizinanyang perlu dan sudahdiproses oleh petugasDPMPTSP

• Dilengkapi fitur untukuser manajemen

• Dilengkapi fitur untukmembantupenerbitan IUMK (membuatkan akundan ataumeregistrasikan)


20

1. REGISTRASI AKUN

V1.0 Penentuan jenis Pelaku Usaha pada saatregistrasi akun. Pelaku Usaha menentukan sendirijenis Pelaku Usaha (Non Perseorangan,Perseorangan, dan Perwakilan) tanpa adapenjelasan.

V1.1 Penentuan jenis Pelaku Usaha setelah registrasiakun. Sudah disediakan penjelasan mengenaidefinisi jenis Pelaku Usaha.

Kurang Informatif Lebih Informatif


21

2. TAHAPAN PERIZINAN BERUSAHA

Tahapan dalam satu siklus digabung Tahapan terpisah sesuai output

V1.0 Dalam satu siklus (form tampilan) terdiri dari5 step (Akta, Kelengkapan Data, Izin Usaha danKomitmen Izin Usaha, Komitmen Izin Komersial,Output).

V1.1 Masing-masing step (Data Legalitas, NIB, IzinUsaha, Izin Operasional / Komersial).


22

3. FORMAT ISIAN DATA LEGALITAS

Hanya berdasarkan data legalitas PT Sudah disiapkan format isian datalegalitas berdasarkan jenis badan usaha(CV, Firma, Persekutuan Perdata) danbadan hukum (PT)

FormatLegalitasPT

FormatLegalitasPT

FormatLegalitasCV

FormatLegalitasFirma

FormatLegalitasPersekutuan Perdata


23

4. KEGIATAN UTAMA DAN KEGIATAN PENUNJANG

Belum dapat dibedakan antara kegiatanutama dan kegiatan penunjang

Sistem sudah didesain untuk membedakankegiatan utama dan kegiatan penunjang

Contoh kasus: Kegiatan Utama Industri di daerah Subangmemerlukan terminal khusus di daerah Karawang, maka PelakuUsaha bisa menentukan kegiatan industri di Subang sebagaikegiatan utama, terminal khusus di Karawang sebagai kegiatanpenunjang.Total nilai investasi dimasukkan dalam kegiatan utama. Kegiatanutama dan kegiatan penunjang memiliki komitmen masing-masing.

Kegiatan Utama Kegiatan Penunjang


24

5. IZIN LOKASI

Hanya dapat mengakomodir Izin LokasiDaratan

Sudah didesain untuk penerbitan Izin LokasiDaratan dan Perairan

• Bisnis proses untuk izin lokasi perairan sudahdisepakati bersama K/L terkait, saat ini sistem sedangdalam proses pengembangan.

• Kawasan hutan masih dalam proses pembahasandengan K/L terkait.


25

6. IZIN USAHA

Status Efektif / Belum Efektif 1. Tidak tertulis status efektif / belumefektif

2. Terdapat lampiran daftar kegiatan(bagi yang memiliki lebih dari 1kegiatan / KBLI 5 digit) dan diberikanpenjelasan: telah memenuhikomitmen / belum memenuhikomitmen


26

7. IZIN OPERASIONAL / KOMERSIAL (IOK)

List Komitmen List komitmen dan dilengkapi dengancover letter OSS yang menjelaskan bahwakomitmen telah dipenuhi

LIST KOMITMENIZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

1. ______________2. ______________3. ______________4. ______________

LIST KOMITMENIZIN OPERASIONAL/

KOMERSIAL

1. ______________2. ______________

IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

__________________________________________

Penerbitan IOK melalui OSS diakomodir denganmemperhatikan notifikasi dari instansi yang berwenang.Apabila instansi menotifikasi ke OSS, maka OSS akanmenerbitkan cover letter-nya sementara IOK-nya akan di-upload oleh instansi terkait.

List Komitmen Cover Letter


27

8. VALIDASI

• NIK, Akta AHU, NPWP (Perusahaan,Pemegang Saham, NPWP Suami)

• RDTR, DNI, KBLI, Tax Holiday

Sama dengan V1.0 ditambahkan denganKBLI terintegrasi, validasi KEK, validasiterkait akta perusahaan

Untuk validasi terkait Akta Perusahaan meliputi:• Total modal ditempatkan = Modal disetor• Total komposisi jumlah saham = Modal

ditempatkan/disetor• Untuk PMDN sudah terfilter tidak boleh ada

pemegang saham asing• Pemegang saham untuk akta pendirian PT baru

sudah dikunci minimal dua orang


28

9. PERWAKILAN

KP3A, BUJKA, STPW Luar Negeri (Waralaba) Sama seperti V1.0 ditambah denganPenerbitan Registrasi KPPA

• KPPA diterbitkan dalam bentuk registrasi yaituterbitnya NIB dan lampiran KPPA


29

10. PENCABUTAN IZIN

Pencabutan Berdasarkan Likuidasi(mencabut entity)

Pencabutan Berdasarkan Likuidasi dan NonLikuidasi (mencabut izin usaha / proyek)

1. Pencabutan berdasarkan Likuidasi(berdasarkan Keputusan Pengadilan atas dasarpermohonan Pelaku Usaha)

2. Pencabutan berdasarkan Non Likuidasi (untukmencabut sebagian atau seluruh kegiatanusaha) atas dasar:a. Permintaan sendiri dari Pelaku Usahab. Usulan dari K/L/D karena pelanggaran

yang dilakukan oleh Pelaku Usaha


30

11. TOTAL INVESTASI

Berdasarkan KBLI 2 digit Berdasarkan KBLI 5 digit

KBLI 5 DigitKBLI 2 Digit


31

12. KANTOR CABANG

Belum terdapat fitur untukmengakomodir kantor cabang

Sudah terdapat fitur untukmengakomodir kantor cabang

Kantor Cabang

Kantor Pusat Kantor PusatKantor Cabang


32

13. LKPM

Belum terdapat fitur LKPMSudah terdapat fitur LKPM dengan aksesSingle Sign On (SSO) dari OSS

LKPM LKPM


33


34

PERMOHONAN BERUSAHA

Legalitas NIB Izin UsahaIzin

Komersial

• Data Perusahaan

• Daftar Akta

• Data Pengurus danPemegang Saham

• Data Maksud danTujuan

• Validasi Data Legalitas

• Periksa Data Legalitas

• Data KBLI

• Kelengkapan Data

• Validasi Data

Output:

• NIB

• Data Proyek

• Data Lokasi

• Izin SaranaPrasarana

• Validasi Data

Output:

• Izin Usaha

Output:

• Izin Komersial


35

DETAIL ALUR BISNIS PROSES OSS V1.1 ( 1 / 6 )

PT

Ambil Data AHU Online

Selain PT

PerekamanData Akta

TAHAPAN LEGALITAS


36


TAHAPAN LEGALITAS

1. Data Perusahaan

2. Data Legalitas

3. Data Pengurus & Pemegang

Saham

4. Data Maksud &

Tujuan

5. ValidasiData

• Data ProfilPerusahaan

• Data Modal

• Data LegalitasPerusahaan

• Data Pengurus & Pemegang Saham

• Data Maksud & Tujuan

• Validasi dariisian data padastep 1-4

• Contoh: KesesuainanPemegangSaham Asingdengan Status PMA

Lanjut ke Tahapan NIB


37


TAHAPAN NIB

1. Periksa Data Legalitas

2. Input Data KBLI

3. Input Kelengkapan

Data Anda

4. PeriksaDraft NIB

5. Cetak NIB Anda

• Data Perusahaan

• Data Pengurus danPemegang Saham

• Maksud danTujuan

• Data Pengesahan

• Data KBLI 5 digit • AktivitasKepabeanan

• Data PendaftaranBPJS

• Data InformasiWLKP

• Validasi dari isiandata pada step 1-3

• Draft NIB

• NIB

• Nomor WLKP (setelahdinotifikasiKemenaker)

Lanjut ke Tahapan Izin Usaha


38


TAHAPAN IZIN USAHA (1/2)

1. Data Proyek 2. Data Lokasi 3. Izin Lokasi4. Izin

Lingkungan

• List KBLI

• List Produk

• Data Usaha Perusahaan

• Data RencanaInvestasi

• Pengisian terkaitdata lokasi usaha

• Ada pilihan lokasidaratan, perairan, kawasan hutan, KEK, KI dan FTZ

• Pengisian terkaitIzin Lokasi (dalamproses pembahasan)

• Pengisian terkaitIzin Lingkungan(dalam proses pembahasan)

Selanjutnya


39


TAHAPAN IZIN USAHA (1/2)

5. IMB + SLF 6. Izin Usaha7. Draft Proyekdan Izin Usaha

8. Output Proyek danIzin Usaha

• Pengisian terkaitIMB + SLF

• Pengisian terkaitIzin Usaha

• Draft keseluruhanisian dari step 1-6

• Preview izin-izinyang didapatkan

• Izin Lokasi

• Izin Lingkungan

• IMB + SLF

• Izin Usaha

Lanjut ke Tahapan Izin Operasional/Komersial


40


TAHAPAN IZIN OPERASIONAL/KOMERSIAL

1. IzinKomersial

2. Draft IzinKomersial

3. Output IzinKomersial

• Pengisian terkaitIzin Operasional/ Komersial

• Draft isian IzinOperasional/ Komersial yang dipilih

• Izin Komersial(dalam proses pembahasan)


41

Portal Dummy OSS

OSS 1.0 www.oss.go.idID perusahaan.tesSandi 1234567890

OSS 1.1 103.29.187.182/appID perusahaan.tesSandi R3publikInd0nesia

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Indonesia Investment Coordinating Board

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44

Jakarta 12190 – Indonesia

t +62 21 525 2008 l f +62 21 525 4945 l e [email protected]

bkpm.go.id l investindonesia.go.id 42

Documents

Penyelenggaraan Online Single Submission...2019/10/29 · •RDTR, DNI, KBLI, Tax Holiday Sama dengan V1.0 ditambahkan dengan KBLI terintegrasi, validasi KEK, validasi terkait akta