Upload
yps1973
View
33
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
kauangan daerah
Citation preview
HOTEL GOLDEN BOUTIQ, JAKARTA, 2 MARET 2012
OLEH :
LEMBAGA PEMERSATU BANGSA
2
DIMENSI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
DIMENSI DASAR ATURAN
1. Urusan PemerintahanUU No. 32 dan 33 Tahun 2004
PP No. 38 Tahun 2007
2. DPRD dan Kepala DaerahPP No. 110/2000,24/2004,37/2005,
37/2006,21/2007 dan 6/2005
3. Kelembagaan / Organisasi
Perangkat Daerah
PP No. 41 Tahun 2007
Permendagri 57/2007, 64/2007
4. SDM / Personil Daerah UU No.43/99 Pengganti UU No. 8 / 74
5. Keuangan Daerah
PP No. 58, UU No. 33 Tahun 2005
Permendagri 13/2006 , 59/2008
UU 17/2003 ,01/2004, 15/2004
6. Pelayanan Umum / Public ServicesRUU Pelayanan Umum
PP 65/2005, 39/2007, 40/2007
7. Kependudukan UU N0. 23 /2006
8. Pembinaan Pengawasan PP No. 79 Tahun 2005
3
UU No. 32/2004
Tujuan Otonomi Daerah
Mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat
melalui:
Peningkatan pelayanan
umum, pemberdayaan dan
peranserta masyarakat; serta
Peningkatan daya saing daerah
dengan memperhatikan
prinsip: demokrasi,
pemerataan, keadilan,
keistimewaan dan kekhususan
suatu daerah dalam sistem
NKRI
(Ps. 2 ayat (3) UU No.32/2004
Daya Saing Daerah
Pelayanan Publik
Kesejahteraan masyarakat
Pelayanan Penunjang
Seni Budaya & OR
Kes. Sosial
Kes. Ekonomi
Iklim Berinvestasi
Fasilitas / infra struktur
Kemampuan Ekonomi Daerah
PDRB Perkapita, laju inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan kemakmuran, Ktimpangan regional
Pendidikan, Kesehatan, Kepemilikan tanah, Kesempatan Kerja, Kemiskinan, kriminalitas
Pendidikan, Kesehatan, PU, Tata ruang, LH, Sarana/Prasarana, Perhubungan
Penanaman modal, KUKM, Kependudukan/capil, ketenagakerjaan, pertanahan, KB/KS, Perpustakaan, dll
Keamanan, kemudahan perijinan, pengenaan pajak/retrib daerah, dll
Tingkat konsumsi masy, Nilai tukar petani, produktivitas daerah,
Aksesibiltas daerah, penataan wilayah, fas. Bank/nonbank, listrik, telepon, restoran, penginapanKeberhasilan Dinilai dengan
INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA
(IPM)
Pelayanan Dasar
S D M
Organisasi/event Kebudayaan dan Olahraga
Kualitas TK, tingkat ketergantungan
ASPEK
FOKUSINDIKATOR
RUANG LINGKUP KEBIJAKAN
4
KERANGKA HUBUNGAN
ANTARA
EKPPD DENGAN EKPOD
Tujuan
OTONOMI
DAERAH
LPPD
Pengambil
Kebijakan
13 Aspek
Pelaksana
Kebijakan
9 Aspek
PRESTASI EKPPD
• SANGAT TINGGI
• TINGGI
• SEDANG
• RENDAH
1.Peningkatan Kesra
2.Pelayanan Publik
3.Daya Saing Daerah
LPPD
• Dasar Hukum
• Gambaran
Umum
• RPJMD
• Ur. Desent
• Ur. Wajib
• Ur. Pilihan
• TP
• PUM
ASPEK YANG
DINILAI
EKPPD EKPOD
HAPUSGABUNG
(3 tahunberturut-turut)
5
1. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH
2. KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUB ANT PEM DAERAH & PEMERINTAH
3. KESELARASAN ANT KEBIJAKAN PEM. DAERAH DG PEMERINTAH
4. EFEKTIVITAS HUB ANT PEM DAERAH & DPRD
5. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBIL KEPUTUSAN OLEH DPRD
6. EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBIL KEPUTUSAN OLEH KDH BERSERTA TINJUT PELAKSANAAN
7. KETAATAN PELAKS PENYELENGG PEM. DAERAH PADA PER UU
8. INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANT PEMDA & MASY
9. TRANSPARANSI DLM PEMANFAATAN ALOKASI PENENYERAPAN DAU, DAK & BAGI HASIL
10. INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PUNGUTAN PAD & PINJAMAN/OBLIGASI DRH
11. EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN PENGAWASAN APBD
12. PENGELOLAAN POTENSI DAERAH DAN TEROBOSAN INOVASI BARU
13. TEROBOSAN INOVASI BARU
6
3. TINGKAT CAPAIAN SPM
2. KETAATAN THD PERATURAN / UU
4. PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
5. PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
6. PERENC PEMBANGUNAN DAERAH
7. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
8. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1. KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
9 (SEMBILAN ) ASPEK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN DAERAH
9. FASILITASI THD PARTISIPASI MASYARAKAT
7
2003 2004 2005 2006-2007
OTDA
UU 22/99
UU 25/99
PP 105/00
PP 108/00PP 24/2005
PP 54/2005
PP 55/2005
PP 56/2005
PP 57/2005
PP 58/2005
1999-2002
PROSES PERKEMBANGAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
Kepmendagri29/02
PenerapanKepmendagri
29/02
UU 17/03 UU 1/2004UU 15/2004
UUD 25/05UU 32/04
UU 33/04Permendagri
Nomor 13
Tahun 2006
Permendagri Nomor 59
Tahun 2007
PROSES PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT/DAERAH
8
Skema Pertanggungjawaban Pemerintah/Kepala Daerah
1. PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN
- UU Nomor 17/2003
- UU Nomor 1/2004
- UU Nomor 25/2005
- UU Nomor 32/2005
- UU Nomor 33/2005
- Dan Aturan Lainnya
2. PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA
- Inpres No. 7/1999
- SK Kepala LAN No
239/1X/6/8/2003
- UU Nomor 25/2004
- SE MENDAGRI Nomor
050/20220/SJ. Tanggal
11 Agustus 2005
SAKD RASK/RKA
RENSTRA
APBD DASK/DPA
SAKIP RENJA
PROSES
LAKIP
LaporanPertanggungjawaban
Keuangan
1. Lap. Realisasi APBD2. Neraca3. Lap. Arus Kas4. Catatan atas Lap Keu5. Lap. Keu PD
RPJP-RPJM dan SPM
SISTEM PENGUKURAN
INDIKATOR KINERJA
KINERJA
LPJSPJSPMUSPPSKO/X
Panitia Anggaran dan DPRD
I S U - I S U K R U S I A L R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM
2. PEMBAGIAN URUSAN PEM
3. DAERAH BERCIRI KEPULAUAN
4. PEMILIHAN KEPALA DAERAH
5. PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PUSAT
6. MUSPIDA
7. PERANGKAT DAERAH
8. KECAMATAN
9. APARATUR DAERAH
10. PERATURAN DAERAH (PERDA)
11. PEMBANGUNAN DAERAH
12. KEUANGAN DAERAH
13. PELAYANAN PUBLIK
14. PARTISIPASI MASYARAKAT
15. KAWASAN PERKOTAAN
16. KAWASAN KHUSUS
17. KERJASAMA ANTAR DAERAH
18. DESA
19. BINWAS
20. TINDAKAN HUKUM THD
APARATUR PEMDA
21. INOVASI DAERAH
22. DPOD
9
1. PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM2. PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN3. PERAN GANDA GUBERNUR
4. APARATUR DAERAH5. TINDAKAN HUKUM TERHADAP APARATUR
PEMDA6. BINWAS
I S U - I S U S TR A TE G I S R U U P E R U B A H A N U U 3 2 / 2 0 0 4
Catatan: Pilkada & Desa dlm RUU tersendiri
SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA
M P R
BADAN
PENGELOLA
BUMN,
OTORITA,DLL
DELEGASI(DESENTRALISASI
FUNGSIONAL)
LEMBAGA
NEGARA
LAINNYA
D P R PRESIDEN
DAERAH
OTONOM
DESENTRALISASI
GUBERNUR &
INSTANSI
VERTIKAL
B P K M A M K
TUGAS
PEMBANTUAN
PEMERINTAHAN
DAERAH/
PEMERINTAHAN
DESA
MENTERI2
D P D
DEKONSENTRASI
10
KEKUASAAN PEMERINTAHAN
PRESIDEN
Pemerintahan Daerah
KEMENDAGRI
Kementerian/LPNK
KoordinasiKoordinasiSebagian Urusan
Tanggungjawab
PUSAT
DAERAH
Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45
Koordinator dlm
penyeleng. urusan pem. didaerah
PRESIDEN MEMEGANG TANGGUNG JAWAB AKHIR ATAS
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TERMASUK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Psl 17 UUD 1945
PEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHAN – PSL 4 (1)
UUD 1945
11
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER & FISKAL
PILIHAN
Pertambangan, Perdagangan, dll.
Kes, Pendidik, PU, dll.
WAJIB
CATATAN:
Urusan yang berbasis ekosistem (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan) menjadi kewenangan Provinsi yang sebagian hasilnya
dibagikan ke Kab/Kota
Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR NON YAN DASAR
S P M
12
PEMBAGIAN WILAYAH DAN PENATAAN DAERAH
Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-
daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota
Merupakan daerah otonom dan
masing2 mempunyai pemerintahan
daerah
Merupakan wilayah administratif
yang menjadi wilayah kerja bagi
Gubernur, Bupati/Walikota dalam
menyelenggarakan urusan
pemerintahan umum
Penyesuaian
daerah otonom
Penggabungan
Pembentukan
Desain Besar Penataan Daerah
Pedoman penataan daerah
Peraturan Pemerintah
Penataan DaerahPembagian Wilayah
13
Melalui Daerah Persiapan
14
Desentralisasi 1999 % kenaikan
Sebelum Sesudah
Desa 59.834 68.442 8.608 (14,4%)
Kelurahan 5. 935 8.068 2.133 (35,0%)
Kecamatan 5.480 6.519 1.039 (18,9%)
Kabupaten 234 398 164 (70,0%)
Kota 59 93 34 (57,6%)
Provinsi 27 33 6 (22,2%)
Kabupaten:Diluar 1 Kab. Adm. di DKI JakartaKota:Diluar 5 Kota Adm di DKI Jakarta
1. KEDUDUKAN DESA
2. PRINSIP PENGATURAN DESA
3. PEMBENTUKAN DESA
4. KEWENANGAN DESA
5. KEUANGAN DESA
6. PEMILIHAN KEPALA DESA
7. MASA JABATAN KEPALA DESA
8. PERANGKAT DESA
9. PRODUK HUKUM DESA
I S U - I S U S TR A TE G I S R U U D E S A
10. KEDUDUKAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA
11. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
12. PEMBANGUNAN DESA
13. PEMBANGUNAN PERDESAAN
14. BADAN USAHA MILIK DESA
15. KERJASAMA DESA
16. LEMBAGA KEMASY.
17. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
15
I S U - I S U K R U S I A L R U U D E S A
1. KEDUDUKAN DESA
2. KEWENANGAN DESA
3. KEUANGAN DESA
4. PEMBENTUKAN DESA
PERUBAHAN-PERUBAHAN MENDASAR DALAM RUU DESA
KEDUDUKAN DESA KEKUASAAN MENGATUR &
MENGURUS
Local Self Community/ Pengelolaan
Berbasis Masy.
KEWENANGAN DESA
1. HAK ASAL USUL DESA (Diatur dgn PP)
2. OTONOMI ASLI DESA YANG DIAKUI KAB/KOTA (Diaturdgn PP)
3. PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI KAB/KOTA
4. KEWENANGAN LAIN BERDASARKAN PER-UU-AN
KEUANGAN DESA 1. PENDAPATAN ASLI DESA 2. BAGI HASIL PAJAK & RETRIBUSI3. ALOKASI DANA DESA4. PUNGUTAN LAIN SESUAI PELIMPAHAN
KEWENANGAN5. DANA PEMBANGUNAN DESA DARI APBN
16
PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN DESA
DESA
PEMBENTUKAN/PEMEKARAN
SYARAT2DIPERBERAT
PERDAKAB/KOTA
DISAHKANGUB
PENGHAPUSAN
PERUBAHAN STATUS
EVALUASIMDN
17
Desa 59.834 68.442 8.608 (14,4%)
Kelurahan 5. 935 8.068 2.133 (35,0%)
Catatan: Perkembangan Jumlah Desa /Kel. 10 th terakhir
TERIMA KASIH
18