1

PENULISAN BAHASA HUKUM INDONESIA MENURUD EYD DAN PENERAPAN DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA DAN PUTUSAN

Oleh: Drs. ABDUL AZIZ, MHI

A. PENDAHULUAN

Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD) pada dasarnya

merupakan ejaan bahasa Indonesia hasil dari penyempurnaan terakhir atas ejaan-

ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Sebelum EYD diberlakukan di Indonesia

pernah berlaku ejaan Ch. A. Van Ophuysen, ejaan Republik (ejaan Soewandi) dan

ejaan Malindo.

Adapun yang disempurnakan itu bukan bahasa Indonesianya, melainkan ejannya

yakni tata cara penulisan yang baku.

Selama ini belum semua orang mematuhi kaidah yang tercantum dalam EYD,

baik karena belum tahu, enggan mematuhi atau karena ada pedoman yang mereka

pegang selama ini yang mereka anggap pedoman itu sudah tepat. Tindakan seperti

ini jelas dapat mengacaukan perkembangan bahasa Indonesia. Padahal dengan

diberlakukannya EYD, seharusnya setiap warga negara Indonesia, termasuk warga

pengadilan sebagai pemakai bahasa Indonesia wajib mengikuti dan mematuhi

kaidah-kaidah yang tercantum di dalamnya; ---

Khusus kaitannya dengan teknik penulisan putusan nampaknya referensinya masih belum memadai, sehingga hakim cenderung membuat putusan seperti apa adanya tanpa

menghiraukan etika penulisan yang baik dan benar sesuai EYD (Ejaan Yang Disempurnakan).

Dalam rangka menyebarluaskan dan memasyarakatkan EYD itulah dalam

kaitan dengan teknik penulisan putusan, tulisan ini terbit. Diharapkan tulisan ini

dapat memberikan manfaat dan petunjuk praktis bagi para hakim di semua

lingkungan pengadilan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Tentu saja tulisan ini tidak luput dari kekurangan dan diperlukan sumbangan

pemikiran dari para pembaca.

2

A. MATERI PEMBAHASAN

Penulis akan membahas secara berturut-turut tehnik penulisan/pengetikan

yang terdiri dari :

I. Judul dan Nomor perkara

Judul putusan ditulis dengan huruf kapital semua.

Contoh : P U T U S A N

Tidak perlu menggunakan titik dua (:) setelah kata Nomor

Contoh : Nomor : 02/Pdt.G/2010/PA Bkt

Catatan :

- Kaidah EYD hanya membolehkan menggunakan titik dua (:) dalam

6 (enam) hal yaitu;

1. Pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau

pemerian.

Contoh : Kita sekarang memerlukan alat-alat kantor : Laptop, buku-

buku perpustakaan dan lemari

3. Sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerian

Contoh :

- Ketua majelis : Drs.Abdul Aziz, M.H.I

- Hakim anggota : Drs.Mahyuda, M.H

- Hakim anggota : Dra.Hj.Erni Mutiara

3. Dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam

percakapan

3

Contoh :

Ibu : jangan lupa. Letakkan baik-baik kopor ini

(duduk di kursi besar)

4. Di antara jilid atau nomor dan halaman

Contoh :

Tempo, 1 (1971), 34 : 7

- Di antara bab dan ayat dalam kitab suci

Contoh :

Surah Yasin : 9

5. Di antara judul dan anak judul suatu karangan

Contoh :

Karangan Ali Hakim, Pendidikan Seumur Hidup : Sebuah studi, sudah terbit

6. Nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan

Contoh :

Durrah Baraja, Inner Beauty, Jakarta, Balqis Queen : 1968

Nomor perkara tidak perlu diawali dengan angka 0

Contoh : Nomor 02/Pdt.G/2010/PA Bkt

Catatan :

Kaidah EYD mengenal kata bilangan dalam 2 (dua) bentuk;

1. Kata bilangan takrif yang terdiri dari ;

4

a. Kata bilangan penuh

Kata bilangan yang menyatakan jumlah tertentu dan berdiri

sendiri secara penuh (tanpa angka nol)

Contoh : 1, 2, 3, 4, 10, 100, 1000 dan seterusnya

b. Kata bilangan pecahan

Kata bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut yang

dibubuhi partikel per

Contoh :

1/2 = satu perdua (boleh dibaca setengah)

2/3 = (dua pertiga)

1/6 = satu perenam (boleh dibaca seperenam)

1/4 = satu perempat (boleh dibaca seperempat)

1/8 = satu perdelapan (boleh dibaca seperdelapan)

c. Kata bilangan tingkat

Kata bilangan yang melambangkan urutan dalam jumlah.

Struktur kata bilangan tingkat adalah ke + kata bilangan.

Contoh : kesatu, kedua, ketiga, keseratus

2. Kata bilangan tidak takrif

Kata bilangan tidak takrif ialah kata bilangan yang menyatakan

jumlah tidak tentu

Contoh : beberapa, berbagai, sebagian, seluruh, banyak.

5

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

Menolak selebihnya

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian

(kurang tepat)

Menolak selain dan selebihnya (kurang tepat)

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya

Setelah angka Nomor perkara ditulis dengan garis miring, setelah jenis perkara G atau P ditulis dengan garis miring dan setelah tahun takwin ditulis dengan garis miring

Catatan :

Kaidah EYD menggunakan garis miring dalam 5 (lima) bentuk ;

1. Dipakai di dalam nomor surat ( nomor perkara )

Contoh : Nomor 2/Pdt.G/2010/PA .Bkt

2. Dipakai di dalam alamat

Contoh : Jalan Sudirman II/3, Bukik Canggang, Bukittinggi

3. Dipakai di dalam masa satu tahun yang terbagi dalam dua tahun

takwin

Contoh : DIPA, PTA Padang tahun anggaran 2009/2010

4. Dipakai sebagai pengganti kata atau

Contoh : dikirim lewat darat/laut

5. Dipakai sebagai pengganti kata tiap

6

Contoh : harganya Rp. 100/lembar

Setelah singkatan kata Pdt ( Perdata ) ditulis titik

Contoh : Pdt. G/2010

Catatan :

Kaidah E Y D menggunakan tanda titik dalam ( tujuh ) bentuk, antara

lain ;

1. Dipakai pada singkatan kata atau uangkapan yang sudah sangat

umum dan pada singkatan yang terdiri atas tiga huruf atau lebih

Contoh :

Pdt . G = Perdata Gugatan

Tgl. = Tanggal

dkk. = dan kawan kawan

dsb. = dan sebagainya

2. Di pakai pada akhir singkatan nama orang

Contoh : R.A Kartini

Muh. Bisri

A . R. Hartono

3. Di pakai untuk memisahkan angka jenis, menit, dan detik untuk

menunjukkan waktu

Contoh : Pukul 07.34.15 (pukul 7 lewat 34 menit 15 detik)

Setelah tahun perkara ditulis Pengadilan Agama dengan menggunakan

7

singkatan

Contoh : Nomor 2/Pdt.G/2010/PA BKT

Penulisan singkatan PA BKT, tidak perlu memakai tanda titik ----- PA BKT

Catatan :

Kaidah EYD tanda titik tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri

dari huruf-huruf awal kata atau suku kata atau gabungan keduanya

atau yang terdapat di dalam akronim yang sudah diterima oleh

masyarakat

Contoh :

1. MA = Mahkamah Agung

2. PTA = Pengadilan Tinggi Agama

3. PA BKT = Pengadilan Agama Bukittinggi

4. RT = Rukun Tetangga

5. RW = Rukun Warga

II. Kepala putusan

Kepala putusan khusus Pengadilan Agama diawali dengan kata Basmalah dilanjutkan dengan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Cara penulisannya : BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM (tidak tepat)

HURUF ARAB (tidak tepat)

8

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Dasar hukumnya : Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

III. Identitas para pihak

Identitas para pihak baik penggugat/pemohon, tergugat/termohon, turut tergugat hanya meliputi : nama, umur, dan tempat kediaman.

Pasal 67 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak menyebutkan pekerjaan dan pendidikan.

Penulisan nama para pihak menurut kaidah EYD tidak perlu menggunakan

huruf kapital semua, tetapi cukup pada awal nama seseorang, untuk

memperjelas nama orang cukup ditebalkan ketikannya.

Catatan :

Penulisan huruf kapital pada awal kalimat hanya dipakai dalam 15 hal,

antara lain;

1. Pada huruf pertama kata awal kalimat

Contoh : Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan seterusnya,..

2. Pada petikan langsung

Contoh : Hakim memberi nasihat, Upayakan perdamaian melalui proses

mediasi

3. Dalam ungkapan yang berhubungan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata

ganti untuk Tuhan

Contoh :

Allah, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pengasih.

9

Alkitab, Al Quran, Islam, Kristen, Weda

Bimbinglah hamba-Mu, ya Tuhan, ke jalan yang Engkau beri rahmat

4. Nama gelar kehormatan, keturunan dan keagamaan yang diikuti nama orang.

Contoh :

Maha putra Yamin

Sultan Hasanuddin

Haji Sidqi Gazali

Imam Syafii

Nabi Ibrahim

Catatan :

Bila tidak diikuti nama orang, nama gelar tidak perlu huruf kapital

Contoh :

Dia baru saja diangkat menjadi sultan

Tahun ini ia pergi haji

5. Nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi atau nama tempat

Contoh :

1. Wakil Presiden Budiono

2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama

3. Gubernur DKI Jakarta

6. Nama orang

10

Contoh :

Haripin Tuppa (menopang)

Abd. Kadir Mappong (menyatu)

Ahmad Kamil (menyempurnakan)

Rum Nessa (memperjelas)

7. Nama bangsa

Contoh :

bangsa Indonesia

suku Jawa

bahasa Inggris

8. Nama tahun, bulan, hari, hari raya dan peristiwa sejarah

Contoh :

tahun Hijrah

bulan Agustus

hari Jumat

hari Lebaran, hari Natal

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

9. Nama geografi

Contoh : Asia Tenggara, Cirebon, Danau Toba, Jalan Dipenogoro, Selat

Sunda, Kali Malang

11

Catatan : Huruf kapital tidak dipakai untuk sesuatu jenis benda (barang)

Contoh : garam inggris, gula jawa, kue bugis, kacang bogor, pisang ambon.

10. Nama negara, lembaga pemerintah, ketatanegaraan dan dokumen resmi

Contoh :

Republik Indonesia

Pengadilan Tinggi Agama

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57, Tahun 1972

atau Kepres R.I No. 57 Tahun 1972

Berita Acara Sidang

11. Nama badan, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan

Contoh :

Perserikatan Bangsa-Bangsa

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

12. Nama buku, majalah, surat kabar dan judul karangan

Contoh :

Hukum Acara Perdata

Baca majalah Tempo

Baca surat kabar Kompas

12

13. Singkatan nama gelar, sapaan dan pangkat.

Contoh :

S.H., M.H., M.B.A.

Sdr.

Ny

Tn

14. Hubungan kekerabatan

Contoh :

Besok Ayah datang

Silahkan duduk, Dik

Para ibu mengunjungi Ibu Mukti Arto

15. Kata ganti Anda

Contoh :

Sudahkah Anda tahu?

Apakah Saudara lihat?

Apakah Saudara pernah mendengar?

Catatan :

Kata ganti ketiga (dia)

Contoh : penggugat atau tergugat tidak diatur dalam EYD dalam

menggunakan huruf kapital tetapi dalam kaidah bahasa arab

dikenal dengan istilah marifah dan nakirah.

13

Penulisan kata melawan tidak ditulis dengan huruf kapital, karena

melawan bukan merupakan sub judul tetapi satu rangkaian kata dengan

kalimat sebelumnya, yaitu yang selanjutnya disebut Penggugat.

Kata lawan lebih bermakna ke arah, ada benturan pisik, sedangkan

kata melawan tidak ada benturan pisik, akan tetapi hanya dalam makna

berhadapan dalam sengketa

Contoh kata lawan, PSM lawan PSP, Moh. Ali lawan Joes Freizer

IV. Duduk perkara

Penulisan duduk perkara dalam putusan ada 3 (tiga) model, yaitu;

1. TENTANG DUDUK PERKARA

2. TENTANG DUDUKNYA PERKARA

3. TENTANG DUDUK PERKARANYA

Kata NYA bukan dimaksudkan kedudukan para pihak, tetapi yang

dimaksudkan adalah perkaranya sehingga yang tepat penulisannya adalah :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

atau tidak menggunakan NYA, cukup ditulis TENTANG DUDUK PERKARA.

Penulisan TENTANG DUDUK PERKARA ditulis semua dengan huruf kapital,

karena merupakan sub judul.

V. Pertimbangan hukum

Penulisan pertimbangan hukum dalam putusan ada 3 (tiga) model, yaitu;

1. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

2. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

14

3. TENTANG HUKUMNYA

Kata NYA, yang dimaksudkan adalah hukumnya perkara yang disidangkan.

Sehingga penulisan yang tepat apabila menggunakan kata ganti NYA adalah

poin 2 dan 3. Akan tetapi jika tidak menggunakan kata ganti NYA, maka

cukup ditulis seperti pada poin 1.

Penulisan TENTANG HUKUMNYA ditulis dengan huruf kapital, karena merupakan sub judul.

VI. Amar putusan

Amar putusan diawali dengan kata M E N G A D I L I ditulis dengan huruf kapital tanpa garis bawah, karena kata M E N G A D I L I adalah merupakan sub judul.

Di bawah kata M E N G A D I L I ditulis secara berturut-turut isi amar

putusan yang diawali dengan kalimat;

Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya

Atau

Mengabulkan gugatan penggugat sebagian

Menolak selebihnya atau

Tidak menerima selebihnya

VII. Penutup putusan

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari .tanggal

Kalimat ini tidak tepat, karena kata dijatuhkan bermakna diputuskan.

Kalau digabung dengan kata sebelumnya putusan ini, berarti putusan

diputuskan.

15

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan

Agama Bukittinggi pada hari .. tanggal .. 2010 M.,

bertepatan dengan tanggal 1431 H., oleh Drs.

ABDUL AZIZ, M.H.I, sebagai ketua majelis, Drs. MAHYUDA., M.H., dan

Dra.Hj. ERNI MUTIARA , masing-masing sebagai hakim anggota, pada

hari itu juga putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

oleh ketua sidang dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut

dan dengan dibantu oleh RAHMAD MULYADI, S.H.., selaku

panitera pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang

berperkara.

VIII. Susunan majelis

Hakim anggota,

Drs. MAHYUDA., M.H.

Ketua majelis,

Drs. ABDUL AZIZ, M.H.I

Hakim anggota,

Dra.Hj. ERNI MUTIARA

Panitera pengganti,

RAHMAD MULYADI, S.H.

B. Glosarium kata baku

BEBERAPA KATA YANG SUDAH BAKU DAN TIDAK BAKU Baku Tidak Baku

Akta Akte Autentik Otentik Februari Pebruari Formal Formil Fotokopi Foto copy Hakikat Hakekat

16

Hipotek Hipotik Idah Iddah Istri Isteri Ideal Idial Jurisdiksi Yurisdiksi Juriprudensi Yurisprudensi Kaidah Kaedah Karier Karir Karunia Kurnia Konvensi Konpensi Kualitas Kwalitas Lahiriah Lahiriyah Maskawin Mas kawin Meterai Materai Muharam Muharram Nasihat Nasehat Nonpribumi Non pribumi Primer Primair Pasfoto Pas foto Pikir Fikir Putra Putera Putri Puteri Quran Qur'an Ramadan Ramadhan Rasional Rasionil Rekonvensi Rekopensi Salat Shalat Safar Shafar Sekunder Sekundair Setan Syetan Syakban Sya'ban Sistem Sistim Susider Subsidiair Talak Talaq Tipe Type Verset Verzet Zulkaidah Zulqaiddah

17

Zulhijah Zulhijjah Jumadilawal Jumadil Awal Jumadilakhir Jumadil Akhir Rabiulawal Rabiul Awal Rabiulakhir Rabiul Akhir Akidah Aqidah Akta Akte Aktivitas Aktifitas Aliah Aliyah Amin Amien Assalamualaikum Assalamualaikum Autentik Otentik Advokat Adpokat Batil bathil Berahi birahi Baliq baligh Cenderamata cinderamata Cengkerama cengkrama Daripada dari pada Eks ex

Fikhi fiqhi Fardu fardhu Februari Pebruari Finansial finansiil Fondasi pondasi Formal formil Fotokopi foto copy / photo copy Fukaha fuqaha Hadis hadist Hafiz hafidz Hakikat hakekat Halalbihalal Halal bi halal Harfiah Harfiyah

Hipotek hipotik Idah iddah Ideal idial Ihwal ikhwal Ijmak ijma

18

Ijtihad ijetihad Insaf insyaf Istikamah istiqamah Istri isteri Iuran iyuran Jurisdiksi yurisdiksi jurisprudensi yurisprudensi Jamaah jemaah Juri yuri Kaidah kaedah Kalaupun kalau pun Kalbu qalbu

Kamariah qamariah Karier karir Karunia kurnia Kiai kyai Kias qiyas Konklusi kongklusi Kualitas kwalitas Kualitatif kwalitatif Lahiriah lahiriyah Maaf maaf Magrib maghrib Majelis majlis Maskawin mas kawin Meterei materei

Napas nafas Narasumber nara sumber Nasihat nasehat

Nonpribumi non pribumi nonpemerintah non pemerintah

Primer primair

Pasfoto pas foto Periode priode

Personal personil pertanggungjawaban pertanggungan jawab Pikir fikir

Prasyarat pra syarat

19

Provinsi propinsi

Putra putera Putri puteri Quran quran Ramadan Ramadhan Rasional rasionil Referensi refrensi Rekonvensi rekonpensi Ruhani rohani Restoran restauran Sahdu syahdu Salat shalat Safar Shafar Sekunder sekundiair Setan syetan Silakan Silahkan Silaturahmi silaturrahmi Sistem Sistim Subsider subsidiair Syahwat Sahwat Surga Syurga Takabur Takabbur Takhyul Tahyul Talak Talaq Tawakal Tawakkal Temperamen tempramen Tipe Type tobat Taubat Tradisional tradisionil Urine Urin Ustaz Ustadz Uzur udzur Verset verzet Wakaf waqaf Zulkaidah Zulqaiddah Zulhijah Zulhijjah jumadilawal jumadil Awal jumadilakhir jumadil Akhir

20

Rabiulawal Rabiul Awal

Rabiulakhir Rabiul Akhir Syakban Syaban Konvensi konpensi

C. KESIMPULAN

Sudah saatnya semua orang harus mematuhi kaidah yang tercantum dalam EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) termasuk aparat pengadilan, khususnya hakim dan panitera/panitera pengganti yang mengikuti proses persidangan di pengadilan, terutama dalam pembuatan berita acara persidangan dan pembuatan putusan hakim.

Pedoman yang ada selama ini yang menyimpang dari kaidah EYD harus

ditinggalkan karena pedoman seperti itu hanya mengacaukan, bahkan merusak

perkembangan bahasa Indonesia di tanah air. Pedoman ataupun petunjuk teknis

dalam penulisan berita acara persidangan ataupun pembuatan putusan dapat

dipergunakan sepanjang pedoman tersebut disepakati oleh berbagai pihak yang

tentu saja diharapkan melibatkan sebagian kalangan ahli bahasa Indonesia dan yang

tidak kalah penting bagi mereka yang memahami bahasa hukum.

Mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat buat kita, terutama dalam teknis

penulisan dan penyusunan Berita Acara dan Putusan yang dibuat sebagai bagian

dari tugas pokok kita.