PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS …ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Pedoman...Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013 iii

PENINGKATAN PRODUKSI,

PRODUKTIVITAS DAN MUTU

TANAMAN TAHUNAN

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012

PEDOMAN TEKNIS REVITALISASI PERKEBUNAN

(KELAPA SAWIT, KAKAO, KARET) TAHUN 2013

iiiPedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013

Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan

i

KATA PENGANTAR

Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan, Operasional Petugas Pendamping (TKP dan PLP-TKP) dan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2013 disusun sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten. Pelaksanaan kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan di Pusat, Provinsi dan Kabupaten, serta pelaksanaan kegiatan Penilaian Kebun Program Revitalisasi Perkebunan ditingkat Pusat bersama instansi terkait dalam mendukung tertib administrasi dan teknis.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan, Operasional Petugas Pendamping, dan Penilaian Fisik Kebun Rakyat Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2013, pendanaan kegiatan-kegiatan tersebut telah disediakan dalam APBN 2013.

Diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini, pelaksanaan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya dapat memfasilitasi percepatan pencapaian Program Revitalisasi perkebunan,

iv Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013


ii

pelaksanaan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja TKP/PLP-TKP, dan pelaksanaan Penilaian Kebun Program Revitalisasi Perkebunan dapat dilaksanakan dan kondisi kebun dapat sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perkebunan,

Ir. Gamal Nasir, MS Nip. 19560728 198603 1 001

vPedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013


KATA PENGANTAR .................................... iii

DAFTAR ISI ........................................... v

PEMBINAAN DAN PENGAWALAN PROGRAMREVITALISASI PERKEBUNAN TAHUN 2013 ......... 1

I. PENDAHULUAN ................................. 3 A. Latar Belakang ............................. 3 B. Sasaran Nasional .......................... 6 C. Tujuan ....................................... 6

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN ...... 7 A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan ..................................... 7 B. SpesifikasiTeknis ........................... 8

III. PELAKSANAAN KEGIATAN ...................... 8 A. Ruang Lingkup .............................. 8 B. Pelaksana kegiatan ........................ 9 C. Lokasi, Jenis dan Volume ................. 9 D. Simpul Kritis ................................ 10

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN ......... 11

V. MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN ..................................... 11

VI. PEMBIAYAAN ..................................... 11

VII. PENUTUP ........................................ 11

LAMPIRAN ............................................ 13

DAFTAR ISI

vi Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013


OPERASIONAL PETUGAS PENDAMPING PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN (TKP DAN PLP-TKP) TAHUN 2013 .......................................... 19





V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN ..................................... 27

VI. PEMBIAYAAN ..................................... 28

VII. PENUTUP ........................................ 28

LAMPIRAN ............................................ 29

viiPedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013


PENILAIAN FISIK KEBUN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN TAHUN 2013 ......................... 31





V. MONITORING, EVALUASI DAN

PELAPORAN ..................................... 40

VI. PEMBIAYAAN ..................................... 40

VII. PENUTUP ........................................ 40

LAMPIRAN ............................................ 41

viii Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013


1Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013


PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN DAN PENGAWALAN

PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNANTAHUN 2013

2 Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013


2

PEDOMAN TEKNISPELAKSANAAN KEGIATAN

PEMBINAAN DAN PENGAWALAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit investasi oleh perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan melalui 2 (dua) pola yaitu pola kemitraan dengan melibatkan perusahaan di bidang perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil dan pola non kemitraan.

Landasan hukum pengembangan perkebunan melalui program Revitalisasi Perkebunan adalah: a. Peraturan Menteri Petanian Nomor

33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang



2


PEMBINAAN DAN PENGAWALAN PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

TAHUN 2013

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Landasan hukum pengembangan perkebunan melalui program Revitalisasi Perkebunan adalah: a. Peraturan Menteri Petanian Nomor

33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang



4

Sehubungan telah terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-623/MK.05/2010 tanggal29 Nopember 2010, yang menyatakan persetujuan perpanjangan Kredit Pengembangan Energi Nabati Program Revitalisasi Perkebunan, maka Program Revitalisasi Perkebunan akan dilanjutkan sampai dengan tahun 2014.

Realisasi Persetujuan Bank untuk pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan pada saat ini telah mencapai 173.924 hektar yang tersebar di 87 (delapan puluh tujuh) kabupaten, 22 (dua puluh dua) provinsi dengan luas kebun kelapa sawit seluas 164.834 hektar, karet seluas 7.568 hektar, dan kakao seluas 1.886 hektar. Disamping itu pada saat ini masih terdapat usulan yang masih dalam proses persetujuan baik di tingkat perbankan maupun tingkat lapangan untuk menjadi peserta Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) untuk komoditi kelapa sawit seluas 228.935 hektar.

Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi untuk percepatan pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan serta identifikasi masalah dan penyelesaian masalah pelaksanaan Program Revitalisasi

3

b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;

c. Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Menteri Keuangan/Dirjen Perbendaharaan dengan 16 Bank Pelaksana (PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT BUKOPIN, PT BNI, PT BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sumatera Barat/Bank Nagari, BPD Riau, BPD NAD, BPD Papua, PT Bank Niaga, PT Bank Agro, Bank Mega, Bank Artha Graha, PT BII, dan BPD Kalimantan Timur).

Tujuan Program Revitalisasi Perkebunan adalah :

a. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan.

b. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan.

c. Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal.

d. Mendukung pengembangan wilayah.



4



Dalam rangka pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi untuk percepatan pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan serta identifikasi masalah dan penyelesaian masalah pelaksanaan Program Revitalisasi



6

pemanfaatan kredit KPEN-RP maupun yang masih dalam proses persetujuan baik di bank pelaksana maupun di tingkat lapangan.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah dengan melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, Pembinaan dan Pengawalan terhadap Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan bersama instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan, Bank pelaksana dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten.

5

Perkebunan maka melalui dana APBN telah dialokasikan dana untuk kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan.

B. Sasaran Nasional

Fasilitasi pelaksanaan Program Perkebunan pada tahun 2013 yang direncanakan untuk areal pemeliharaan seluas 173.000 hektar dan penanaman baru dan peremajaan seluas 101.400 hektar, serta penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat Program Revitalisasi Perkebunan pada 7 (tujuh) provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada seluruh pelaksana pendukung Program Revitalisasi Perkebunan dalam melaksanakan koordinasi untuk percepatan pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan, Pembinaan dan Pengawalan pelaksanaan pembangunan kebun-kebun yang telah mendapat persetujuan



6

pemanfaatan kredit KPEN-RP maupun yang masih dalam proses persetujuan baik di bank pelaksana maupun di tingkat lapangan.



Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah dengan melaksanakan sosialisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi, Pembinaan dan Pengawalan terhadap Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan bersama instansi terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Kehutanan, Bank pelaksana dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten.



8

4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan.

Tahapan dan waktu pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi perkebunan sebagai berikut :

a. Penyusunan Kerangka Acuan: Juni 2012 b. Pelaksanaan Kegiatan: Januari 2013 –

Desember 2013; c. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan dan

Penggandaan Laporan: November – Desember 2013.

B. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan adalah dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten serta instansi terkait.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Lokasi, jenis dan volume kegiatan adalah sebagaimana terdapat pada lampiran.

7

B. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi Teknis Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi dukungan percepatan pemberian kredit KPEN-RP oleh bank pelaksana;

2. Fasilitasi percepatan penyelesaian sertifikasi lahan;

3. Fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi perkebunan adalah sebagai berikut : 1. Sosialisasi pelaksanaan program

Revitalisasi Perkebunan; 2. Koordinasi pelaksanaan Program

Revitalisasi Perkebunan bersama instansi terkait;

3. Identifikasi permasalahan pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dan upaya pemecahan masalahnya;



8

4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan.

Tahapan dan waktu pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi perkebunan sebagai berikut :

a. Penyusunan Kerangka Acuan: Juni 2012 b. Pelaksanaan Kegiatan: Januari 2013 –




Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan adalah dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten serta instansi terkait.





10

IV. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat lapangan, kabupaten dan provinsi.

VI. PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013.

VII. PENUTUP

Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)

9

D. Simpul Kritis

Simpul Kritis Kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi Direktorat Jenderal Perkebunan dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten tentang potensi pengembangan Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan pengawalan terhadap petani/lahan yang sudah disalurkan kreditnya;

2. Fasilitas dan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN untuk sertifikasi lahan, Bank pelaksanan untuk percepatan realisasi kredit dan dengan Dinas yang membidangi kehutanan untuk klarifikasi status lahan;

3. Dukungan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi, koordinasi, dan sosialisasi Program Revitalisasi Perkebunan;

4. Dukungan instansi terkait untuk memberikan bantuan yang dapat mengurangi beban kredit petani seperti bantuan bibit, bantuan sertifikasi lahan dan bantuan pembangunan infrastruktur khususnya di lahan-lahan basah.



10


Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan Dinas yang membidangi Perkebunan di Provinsi dan Kabupaten bersama-sama dengan instansi terkait lainnya.


Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat lapangan, kabupaten dan provinsi.

VI. PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013.

VII. PENUTUP

Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)



12

LAMPIRAN

Tabel : Biaya Pembinaan dan Pengawalan Per Propinsi dan Kabupaten Tahun 2013

No Lokasi Vol Biaya(Ribu)

1. NAD 1 Thn Rp. 113.9051. Aceh Timur 1 Thn Rp. 36.8812. Nagan Raya 1 Thn Rp. 36.8813. Aceh Singkil 1 Thn Rp. 45.2814. Aceh Utara 1 Thn Rp. 36.881

2. Sumut 1 Thn Rp. 129.1005. Asahan 1 Thn Rp. 53.0136. Tapanuli Selatan 1 Thn Rp. 17.600 7. Madina 1 Thn Rp. 54.650 8. Labuhan Batu 1 Thn Rp. 19.6009. Nias 1 Thn Rp. 22.400 10. Tapanuli Tengah 1 Thn Rp. 18.200

3. Sumbar 1 Thn Rp. 137.075 11. Pasaman Barat 1 Thn Rp. 56.05012. Dharmasraya 1 Thn Rp. 50.850 13. Pesisir Selatan 1 Thn Rp. 90.03214. Pasaman 1 Thn Rp. 64.600 15. Sijunjung 1 Thn Rp. 53.029 16. Agam 1 Thn Rp. 51.910

11

yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013.

Diharapkan dengan adanya Pedoman teknis ini maka pelaksanaan Pembinaan dan Pengawalan Program Revitalisasi Perkebunan dapat meningkatkan capaian pemberian kredit Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), dan pembangunan kebun dapat dilaksanakan sesuai dengan standar teknis.

Jakarta, Desember 2012 Direktorat Jenderal Perkebunan



12

LAMPIRAN

Tabel : Biaya Pembinaan dan Pengawalan Per Propinsi dan Kabupaten Tahun 2013


1. NAD 1 Thn Rp. 113.9051. Aceh Timur 1 Thn Rp. 36.8812. Nagan Raya 1 Thn Rp. 36.8813. Aceh Singkil 1 Thn Rp. 45.2814. Aceh Utara 1 Thn Rp. 36.881

2. Sumut 1 Thn Rp. 129.1005. Asahan 1 Thn Rp. 53.0136. Tapanuli Selatan 1 Thn Rp. 17.600 7. Madina 1 Thn Rp. 54.650 8. Labuhan Batu 1 Thn Rp. 19.6009. Nias 1 Thn Rp. 22.400 10. Tapanuli Tengah 1 Thn Rp. 18.200

3. Sumbar 1 Thn Rp. 137.075 11. Pasaman Barat 1 Thn Rp. 56.05012. Dharmasraya 1 Thn Rp. 50.850 13. Pesisir Selatan 1 Thn Rp. 90.03214. Pasaman 1 Thn Rp. 64.600 15. Sijunjung 1 Thn Rp. 53.029 16. Agam 1 Thn Rp. 51.910



14


37. Musi Rawas 1 Thn Rp. 42.460

8. Lampung 1 Thn Rp. 100.850 38. Tulang Bawang 1 Thn Rp. 43.75039. Way Kanan 1 Thn Rp. 46.20040. Lampung Utara 1 Thn Rp. 43.800

9. Bengkulu 1 Thn Rp. 85.100 41. Bengkulu Utara 1 Thn Rp. 42.988

10. Jabar 1 Thn Rp. 84.550 42. Cianjur 1 Thn Rp. 46.02543. Garut 1 Thn Rp. 46.025

11. Kalbar 1 Thn Rp. 88.250 44. Ketapang 1 Thn Rp. 61.15545. Sambas 1 Thn Rp. 43.55046. Sanggau 1 Thn Rp. 47.60447. Kapuas Hulu 1 Thn Rp. 47.72548. Sintang 1 Thn Rp. 46.27749. Sekadau 1 Thn Rp. 51.077

12. Kalteng 1 Thn Rp. 111.60050. Kobar 1 Thn Rp. 29.30051. Seruyan 1 Thn Rp. 29.30052. Lamandau 1 Thn Rp. 27.700

13


4. Riau 1 Thn Rp. 64.55017. Rokan Hulu 1 Thn Rp. 45.10018. Pelalawan 1 Thn Rp. 46.20019. Rokan Hilir 1 Thn Rp. 44.350

5. Jambi 1 Thn Rp. 127.550 20. Muaro Jambi 1 Thn Rp. 34.50021. Batanghari 1 Thn Rp. 34.340 22. Tebo 1 Thn Rp. 34.49023. Bungo 1 Thn Rp. 36.99024. Sarolangun 1 Thn Rp. 34.490 25. Merangin 1 Thn Rp. 34.490 26. Tanjab Barat 1 Thn Rp. 34.49027. Tanjab Timur 1 Thn Rp. 34.500

6. Babel 1 Thn Rp. 107.529 28. Belitung 1 Thn Rp. 29.650 29. Belitung Timur 1 Thn Rp. 37.96930. Bangka Barat 1 Thn Rp. 29.500

7. Sumsel 1 Thn Rp. 141.03031. Musi Banyuasin 1 Thn Rp. 44.20032. Banyuasin 1 Thn Rp. 40.024 33. OKU Timur 1 Thn Rp. 41.80034. Ogan Ilir 1 Thn Rp. 40.20035. OKI 1 Thn Rp. 37.300 36. Muara Enim 1 Thn Rp. 42.100



14


37. Musi Rawas 1 Thn Rp. 42.460

8. Lampung 1 Thn Rp. 100.850 38. Tulang Bawang 1 Thn Rp. 43.75039. Way Kanan 1 Thn Rp. 46.20040. Lampung Utara 1 Thn Rp. 43.800

9. Bengkulu 1 Thn Rp. 85.100 41. Bengkulu Utara 1 Thn Rp. 42.988

10. Jabar 1 Thn Rp. 84.550 42. Cianjur 1 Thn Rp. 46.02543. Garut 1 Thn Rp. 46.025

11. Kalbar 1 Thn Rp. 88.250 44. Ketapang 1 Thn Rp. 61.15545. Sambas 1 Thn Rp. 43.55046. Sanggau 1 Thn Rp. 47.60447. Kapuas Hulu 1 Thn Rp. 47.72548. Sintang 1 Thn Rp. 46.27749. Sekadau 1 Thn Rp. 51.077

12. Kalteng 1 Thn Rp. 111.60050. Kobar 1 Thn Rp. 29.30051. Seruyan 1 Thn Rp. 29.30052. Lamandau 1 Thn Rp. 27.700



16


71. Parigi 1 Thn Rp. 52.24972. Morowali 1 Thn Rp. 52.24973. Buol 1 Thn Rp. 52.249

17. Sulsel 1 Thn Rp. 105.65074. Luwu Utara 1 Thn Rp. 38.62775. Pinrang 1 Thn Rp. 38.62876. Enrekang 1 Thn Rp. 38.62777. Sinjai 1 Thn Rp. 38.627

18. Sultra 1 Thn Rp. 104.33078. Konawe Utara 1 Thn Rp. 40.72379. Kolaka 1 Thn Rp. 42.72380. Konawe Selatan,

Kolaka Utara, Muna, Konawe dan Bombana

1 Thn Rp. 52.723

19. Sulbar 1 Thn Rp. 88.62781. Mamuju 1 Thn Rp. 51.43582. Polewali 1 Thn Rp. 52.635

20. Maluku 1 Thn Rp. 96.89982. Maluku Tengah 1 Thn Rp. 40.000

21. Papua 1 Thn Rp. 145.53083. Jayapura 1 Thn Rp. 55.700

15


53. Katingan 1 Thn Rp. 29.300 54. Kotim 1 Thn Rp. 28.900 55. Barito Timur 1 Thn Rp. 28.90056. Sukamara 1 Thn Rp. 29.30057. Kapuas 1 Thn Rp. 29.90058. Gunung Mas 1 Thn Rp. 29.100

13. Kalsel 1 Thn Rp. 85.80059. Balangan 1 Thn Rp. 50.61960. Barito Kuala 1 Thn Rp. 38.90061. HST 1 Thn Rp. 49.30062. Tanah Laut 1 Thn Rp. 49.300

14. Kaltim 1 Thn Rp. 134.26663. Berau 1 Thn Rp. 55.066 64. Kutai Timur 1 Thn Rp. 62.99365. Nunukan 1 Thn Rp. 55.06666. Pasir 1 Thn Rp. 52.766 67. Bulungan 1 Thn Rp. 53.06668. Kutai Barat 1 Thn Rp. 51.916

15. Sulut 1 Thn Rp. 97.000

69. BolangMongondow

1 Thn Rp. 51.316

16. 70. Sulteng 1 Thn Rp. 140.045



16


71. Parigi 1 Thn Rp. 52.24972. Morowali 1 Thn Rp. 52.24973. Buol 1 Thn Rp. 52.249

17. Sulsel 1 Thn Rp. 105.65074. Luwu Utara 1 Thn Rp. 38.62775. Pinrang 1 Thn Rp. 38.62876. Enrekang 1 Thn Rp. 38.62777. Sinjai 1 Thn Rp. 38.627

18. Sultra 1 Thn Rp. 104.33078. Konawe Utara 1 Thn Rp. 40.72379. Kolaka 1 Thn Rp. 42.72380. Konawe Selatan,

Kolaka Utara, Muna, Konawe dan Bombana

1 Thn Rp. 52.723

19. Sulbar 1 Thn Rp. 88.62781. Mamuju 1 Thn Rp. 51.43582. Polewali 1 Thn Rp. 52.635

20. Maluku 1 Thn Rp. 96.89982. Maluku Tengah 1 Thn Rp. 40.000

21. Papua 1 Thn Rp. 145.53083. Jayapura 1 Thn Rp. 55.700



17


84. Keerom 1 Thn Rp. 55.70085. Mimika 1 Thn Rp. 55.700

22. Papua Barat 1 Thn Rp. 20730086. Manokwari 1 Thn Rp. 55.50087. Sorong Selatan 1 Thn Rp. 56.800

TOTAL Rp. 6.213.844



PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PETUGAS PENDAMPING PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

(TKP DAN PLP-TKP) TAHUN 2013



19


OPERASIONAL PETUGAS PENDAMPING PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN


I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit investasi oleh perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dilakukan melalui 2 (dua) pola yaitu pola kemitraan dengan melibatkan perusahaan di bidang perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil dan pola non kemitraan.

Untuk pelaksanaan pembangunan kebun, perlu adanya petugas pendamping yang bertugas khusus untuk mendampingi pelaksanaan program. Penyediaan Petugas Pendamping (TKP), pada tahun 2007,



19


OPERASIONAL PETUGAS PENDAMPING PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN


I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung oleh kredit investasi oleh perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah. Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan dilakukan melalui 2 (dua) pola yaitu pola kemitraan dengan melibatkan perusahaan di bidang perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil dan pola non kemitraan.

Untuk pelaksanaan pembangunan kebun, perlu adanya petugas pendamping yang bertugas khusus untuk mendampingi pelaksanaan program. Penyediaan Petugas Pendamping (TKP), pada tahun 2007,



21

B. Sasaran Nasional

Sasaran Nasional kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah untuk melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan administrasi, perkreditan, teknis dan kelembagaan bagi kebun-kebun yang telah mendapat kesepakatan untuk pembiayaan kredit maupun untuk kebun-kebun yang kreditnya telah cair, yang pada saat ini telah tersebar di 87 (delapan puluh tujuh) kabupaten, 22 (dua puluh dua) provinsi yang telah disetujui perbankan dengan luas kebun kelapa sawit seluas 164.834 hektar, karet seluas 7.568 hektar, dan kakao seluas 1.521 hektar, serta pelaksanaan identifikasi calon lahan dan calon petani untuk rencana pelaksanaan baru pada tahun 2013.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada petugas pendamping Program Revitalisasi Perkebunan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.

20

sebanyak 81 orang. Tahun 2008 direkrut sebanyak 78 orang TKP dan 246 orang Pembantu Lapang Petugas Petugas Pendamping (PLP-TKP) dan tahun 2009 TKP sebanyak 7 orang dan 229 orang PLP-TKP. Petugas pendamping tersebut telah ditugaskan pada wilayah yang merupakan potensi lokasi pengembangan Program Revitalisasi Perkebunan.

Keberadaan petugas pendamping sebagai ujung tombak pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan di lapangan, perlu didukung oleh kebijakan dan upaya dari pemerintah guna kesinambungan pendampingan Program Revitalisasi Perkebunan yang telah memasuki tahun ke enam.

Mempertimbangkan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan pendampingan Program Revitalisasi Perkebunan, maka pemerintah melalui dana APBN (Dana Dekonsentrasi) mengalokasikan dana Operasional Petugas pendamping yang bertujuan untuk mendukung kinerja dan mobilisasi petugas pendamping Program Revitalisasi Perkebunan.



21

B. Sasaran Nasional

Sasaran Nasional kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah untuk melaksanakan pendampingan terhadap kegiatan administrasi, perkreditan, teknis dan kelembagaan bagi kebun-kebun yang telah mendapat kesepakatan untuk pembiayaan kredit maupun untuk kebun-kebun yang kreditnya telah cair, yang pada saat ini telah tersebar di 87 (delapan puluh tujuh) kabupaten, 22 (dua puluh dua) provinsi yang telah disetujui perbankan dengan luas kebun kelapa sawit seluas 164.834 hektar, karet seluas 7.568 hektar, dan kakao seluas 1.521 hektar, serta pelaksanaan identifikasi calon lahan dan calon petani untuk rencana pelaksanaan baru pada tahun 2013.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada petugas pendamping Program Revitalisasi Perkebunan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien.



23

1. Menginventarisir data potensi agroekosistem, kelompok tani dan gapoktan, produksi dan kelembagaan serta mitra usaha yang bersedia menjadi avalis pengembangan Program Revitalisasi Perkebunan;

2. Mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahan yang dihadapi oleh petani/mitra usaha dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan;

3. Menyusun rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan;

4. Membantu menyusun program pembinaan kepada petani peserta/ gapoktan/ koperasi peserta Program Revitalisasi Perkebunan;

5. Membantu petani/ kelompok tani/ gapoktan dalam menyusun RDK / RDKK dan usulan permohonan kredit ke Bank Pelaksana (pola non mitra)

6. Melaksanakan sosialisasi Program Revitalisasi Perkebunan kepada calon peserta;

7. Membantu pelaksanaan calon lahan dan calon petani (CP/CL) di wilayah kerjanya;

8. Melaksanakan kerjasama dengan penyuluh pertanian setempat dalam melaksanakan penyuluhan khususnya di bidang perkebunan.

22



Prinsip Pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk operasional Petugas pendamping program revitalisasi perkebunan adalah berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang perpanjangan kontrak TKP dan PLP-TKP tahun 2013.


Spesifik Teknis Kegiatan Operasional TKP/PLP-TKP terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu 1) Insentif TKP/PLP-TKP 2) Administrasi pelaksanaan pendampingan 3) Perjalanan dalam rangka pendampingan TKP/PLP-TKP. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan oleh TKP/PLP-TKP pada masing-masing wilayah kerjanya.


A. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kegiatan Operasional Petugas Pendamping adalah sebagai berikut :



23

1. Menginventarisir data potensi agroekosistem, kelompok tani dan gapoktan, produksi dan kelembagaan serta mitra usaha yang bersedia menjadi avalis pengembangan Program Revitalisasi Perkebunan;

2. Mengidentifikasi permasalahan dan upaya pemecahan yang dihadapi oleh petani/mitra usaha dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan;

3. Menyusun rencana kerja bulanan, triwulan dan tahunan;

4. Membantu menyusun program pembinaan kepada petani peserta/ gapoktan/ koperasi peserta Program Revitalisasi Perkebunan;

5. Membantu petani/ kelompok tani/ gapoktan dalam menyusun RDK / RDKK dan usulan permohonan kredit ke Bank Pelaksana (pola non mitra)

6. Melaksanakan sosialisasi Program Revitalisasi Perkebunan kepada calon peserta;

7. Membantu pelaksanaan calon lahan dan calon petani (CP/CL) di wilayah kerjanya;

8. Melaksanakan kerjasama dengan penyuluh pertanian setempat dalam melaksanakan penyuluhan khususnya di bidang perkebunan.



25

1. Awal tahun dimana kegiatan lapangan tetap berjalan sedangkan TKP belum mengadakan kontrak kerja dan belum mendapat insentif untuk pelaksanaan kegiatannya yang berfungsi sebagai fasilitator petani peserta dengan mitra;

2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN dan Bank Pelaksana.

IV. PEMBINAAN , PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Operasional Petugas Pendamping dilaksanakan oleh Ditjen Perkebunan, Dinas yang membidangi perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten.


Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Operasional Petugas Pendamping adalah sebagai mana terdapat pada Pedoman Kerja Petugas Kontrak pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu Petugas Kontrak Pendamping (PLP-TKP) Kegiatan Revitalisasi Perkebunan sesuai SK Dirjen Perkebunan Nomor 141/Kpts/KP.430/10/2008 tanggal 17 Oktober 2008.

24

Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan, sebagai berikut : a. Penyusunan Kerangka Acuan: Juni

2012b. Pelaksanaan Kegiatan: Januari 2013

– November 2013; c. Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan

dan Penggandaan Laporan: November – Desember 2013.


Pelaksana Kegiatan Operasional Petugas Pendamping adalah Satuan Kerja yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi/kabupaten dan TKP/PLPTKP.



D. Simpul Kritis

Simpul Kritis Kegiatan Operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut :



25

1. Awal tahun dimana kegiatan lapangan tetap berjalan sedangkan TKP belum mengadakan kontrak kerja dan belum mendapat insentif untuk pelaksanaan kegiatannya yang berfungsi sebagai fasilitator petani peserta dengan mitra;

2. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait seperti BPN dan Bank Pelaksana.

IV. PEMBINAAN , PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Operasional Petugas Pendamping dilaksanakan oleh Ditjen Perkebunan, Dinas yang membidangi perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten.


Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Operasional Petugas Pendamping adalah sebagai mana terdapat pada Pedoman Kerja Petugas Kontrak pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu Petugas Kontrak Pendamping (PLP-TKP) Kegiatan Revitalisasi Perkebunan sesuai SK Dirjen Perkebunan Nomor 141/Kpts/KP.430/10/2008 tanggal 17 Oktober 2008.



27

LAMPIRAN

Tabel : Alokasi Biaya Operasional Petugas Pendamping Tahun 2013

No Provinsi Volume Biaya1 NAD 1 Keg 233.200.000 2 SUMUT 1 Keg 367.950.000 3 SUMBAR 1 Keg 298.100.000 4 RIAU 1 Keg 302.500.000 5 JAMBI 1 Keg 716.100.000 6 SUMSEL 1 Keg 1.144.000.000 7 BABEL 1 Keg 141.900.000 8 BENGKULU 1 Keg 386.100.000 9 LAMPUNG 1 Keg 336.600.000 10 BANTEN 1 Keg 136.950.000 11 JABAR 1 Keg 136.840.000 12 KALBAR 1 Keg 1.563.500.000 13 KALTENG 1 Keg 468.900.000 14 KALTIM 1 Keg 1.196.800.000 15 KALSEL 1 Keg 788.703.000 16 SULUT 1 Keg 129.800.000 17 SULTENG 1 Keg 336.600.000 18 SULSEL 1 Keg 336.600.000 19 SULBAR 1 Keg 168.300.000 20 SULTRA 1 Keg 401.875.000 21 NTT 1 Keg 79.200.000 22 MALUKU 1 Keg 133.650.000

26

VI. PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan operasional TKP/PLP-TKP (selama 11 bulan) bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013.

VII. PENUTUP

Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan operasional Petugas Pendamping Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013.

Diharapkan dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi dapat menjadikan Pedoman Teknis ini menjadi dasar penyusunan petunjuk pelaksanaan kegiatan. Hal yang sangat strategis ini akan sangat membantu keberhasilan program.

Akhirnya, diharapkan dengan adanya Pedoman Teknis ini maka kinerja Petugas pendamping dapat lebih meningkat dalam mendukung percepatan pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan dan capaian Program Revitalisasi Perkebunan juga meningkat.




27

LAMPIRAN

Tabel : Alokasi Biaya Operasional Petugas Pendamping Tahun 2013

No Provinsi Volume Biaya1 NAD 1 Keg 233.200.000 2 SUMUT 1 Keg 367.950.000 3 SUMBAR 1 Keg 298.100.000 4 RIAU 1 Keg 302.500.000 5 JAMBI 1 Keg 716.100.000 6 SUMSEL 1 Keg 1.144.000.000 7 BABEL 1 Keg 141.900.000 8 BENGKULU 1 Keg 386.100.000 9 LAMPUNG 1 Keg 336.600.000 10 BANTEN 1 Keg 136.950.000 11 JABAR 1 Keg 136.840.000 12 KALBAR 1 Keg 1.563.500.000 13 KALTENG 1 Keg 468.900.000 14 KALTIM 1 Keg 1.196.800.000 15 KALSEL 1 Keg 788.703.000 16 SULUT 1 Keg 129.800.000 17 SULTENG 1 Keg 336.600.000 18 SULSEL 1 Keg 336.600.000 19 SULBAR 1 Keg 168.300.000 20 SULTRA 1 Keg 401.875.000 21 NTT 1 Keg 79.200.000 22 MALUKU 1 Keg 133.650.000



28

Tabel : Alokasi Biaya Operasional Petugas Pendamping Tahun 2013 (lanjutan)

No Provinsi Volume Biaya23 PAPUA 1 Keg 336.600.00024 PAPUA BARAT 1 Keg 252.450.000

Jumlah 24 Keg 10.393.218.000



PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN FISIK KEBUN

PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN TAHUN 2013



30

PELAKSANAAN KEGIATANPENILAIAN FISIK KEBUN


I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Landasan hukum pengembangan perkebunan melalui program Revitalisasi Perkebunan adalah: i. Peraturan Menteri Petanian Nomor

33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;



30

PELAKSANAAN KEGIATANPENILAIAN FISIK KEBUN


I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Landasan hukum pengembangan perkebunan melalui program Revitalisasi Perkebunan adalah: i. Peraturan Menteri Petanian Nomor

33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;



31

ii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;

iii. Perjanjian Kerjasama Pendanaan antara Menteri Keuangan/Dirjen Perbendaharaan dengan 16 Bank Pelaksana (PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Mandiri, PT BUKOPIN, PT BNI, PT BPD Sumatera Utara, BPD Sumatera Selatan, BPD Sumatera Barat/Bank Nagari, BPD Riau, BPD NAD, BPD Papua, PT Bank Niaga, PT Bank Agro, Bank Mega, Bank Artha Graha, PT BII, dan BPD Kalimantan Timur).

Tujuan Program Revitalisasi Perkebunan adalah :

a. Meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat melalui pengembangan perkebunan;

b. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir berbasis perkebunan;

c. Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal;

d. Mendukung pengembangan wilayah.

32



Kebun-kebun kelapa sawit petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan yang telah ditanam pada tahun 2006 sampai tahun 2008 sebagian sudah waktunya untuk dilaksanakan penilaian kebun. Penilaian kebun dilaksanakan agar petani



32



Kebun-kebun kelapa sawit petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan yang telah ditanam pada tahun 2006 sampai tahun 2008 sebagian sudah waktunya untuk dilaksanakan penilaian kebun. Penilaian kebun dilaksanakan agar petani



33

mendapatkan kebun-kebun yang sesuai dengan standar teknis sekaligus melihat kinerja perusahaan mitra dalam membangun kebun masyarakat.

B. Sasaran Nasional

Fasilitasi pelaksanaan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat Program Revitalisasi Perkebunan pada 7 (tujuh) provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tengah.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah memberi acuan kepada seluruh pelaksana dan pendukung Program Revitalisasi Perkebunan dalam melaksanakan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat yang telah memasuki masa produksi.

34



Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah dengan melaksanakan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat dengan mengacu pada SK Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 141/Kpts/LB.110/06/2010 tentang Sistem Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat Program Revitalisasi Perkebunan.


Spesifikasi Teknis Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah fasilitasi pelaksanaan penilaian fiksik kebun kelapa sawit yang dibiayai oleh kredit KPEN-RP bersama instansi terkait.



34



Prinsip pendekatan pelaksanaan Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) adalah dengan melaksanakan penilaian fisik kebun kelapa sawit rakyat dengan mengacu pada SK Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 141/Kpts/LB.110/06/2010 tentang Sistem Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat Program Revitalisasi Perkebunan.


Spesifikasi Teknis Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah fasilitasi pelaksanaan penilaian fiksik kebun kelapa sawit yang dibiayai oleh kredit KPEN-RP bersama instansi terkait.



35


A. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kegiatan Penilaian Kebun Program Revitalisasi perkebunan adalah Penilaian Fisik Kebun kelapa sawit rakyat Program Revitalisasi Perkebunan.

Tahapan dan waktu pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat Program Revitalisasi Perkebunan berikut : a. Penyusunan Kerangka Acuan: Juni 2012 b. Pelaksanaan Kegiatan: Januari 2013 –




Pelaksana Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan bersama instansi terkait.



36

D. Simpul Kritis

Simpul Kritis Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Yang membidangi Perkebunan Propinsi dan Kabupaten, Bank Pelaksana, Perusahaan Mitra, Koperasi dan Petani Peserta;

2. Koordinasi dengan perusahaan mitra untuk pelaksanaan Pra Penilaian Fisik Kebun Petani Peserta;

3. Penyusunan Jadwal pelaksanaan Penilaian dan penyusunan Tim untuk pelaksanaan penilaian.


Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten bersama dengan Direktorat Jenderal Perkebundan dan Bank pelaksana.



36

D. Simpul Kritis

Simpul Kritis Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi antara Direktorat Jenderal Perkebunan, Dinas Yang membidangi Perkebunan Propinsi dan Kabupaten, Bank Pelaksana, Perusahaan Mitra, Koperasi dan Petani Peserta;

2. Koordinasi dengan perusahaan mitra untuk pelaksanaan Pra Penilaian Fisik Kebun Petani Peserta;

3. Penyusunan Jadwal pelaksanaan Penilaian dan penyusunan Tim untuk pelaksanaan penilaian.


Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan, Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi dan Kabupaten bersama dengan Direktorat Jenderal Perkebundan dan Bank pelaksana.



37


Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Penilaian Kebun Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat lapangan, kabupaten dan provinsi.

VI. PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013.

VII. PENUTUP

Pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai salah satu acuan dalam pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) yang pembiayaannya bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2013.

Diharapkan dengan adanya Pedoman teknis ini maka pelaksanaan kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan menjadikan pembangunan kebun petani peserta sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.


38

LAMPIRAN

Tabel : Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2013

No Lokasi Vol Biaya 1. SUMUT 2 Unit Rp. 86.800.0002. SUMSEL 6 Unit Rp. 260.400.0003. KALBAR 5 Unit Rp. 217.000.0004. KALTIM 4 Unit Rp. 173.600.0005. KALTENG 1 Unit Rp. 44.000.0006. KALSEL 2 Unit Rp. 86.800.0007. SULTENG 1 Unit Rp. 43.400.000

JUMLAH 21 Unit Rp. 912.000.000



38

LAMPIRAN

Tabel : Kegiatan Penilaian Fisik Kebun Program Revitalisasi Perkebunan Tahun 2013

No Lokasi Vol Biaya 1. SUMUT 2 Unit Rp. 86.800.0002. SUMSEL 6 Unit Rp. 260.400.0003. KALBAR 5 Unit Rp. 217.000.0004. KALTIM 4 Unit Rp. 173.600.0005. KALTENG 1 Unit Rp. 44.000.0006. KALSEL 2 Unit Rp. 86.800.0007. SULTENG 1 Unit Rp. 43.400.000

JUMLAH 21 Unit Rp. 912.000.000



Documents

PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS …ditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Pedoman...Pedoman Teknis Revitalisasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Kakao, Karet) Tahun 2013 iii