Adventure Works Sales Proposalditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Pedoman Teknis... · kawasan serta laporan identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah

PENINGKATAN PRODUKSI,

PRODUKTIVITAS DAN MUTU

TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

KEMENTERIAN PERTANIAN DESEMBER 2012

KOORDINASI KEGIATAN PENGEMBANGAN TANAMAN

REMPAH DAN PENYEGAR

TAHUN 2013

PEDOMAN TEKNIS

i

Pedoman Teknis Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun 2013

KATA PENGANTAR

Dalam pelaksanaan pembangunan tanaman rempah dan penyegar selama ini masih banyak tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah belum terpadunya koordinasi para stake holder dan belum termanfaatkannya potensi sumberdaya yang ada.

Pengembangan tanaman rempah dan penyegar kedepan diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi sumberdaya dengan menggunakan pendekatan kawasan yang dilaksanakan di sentra-sentra produksi secara partisipatif, sistematik, terintegrasi dan berkelanjutan berdasarkan hasil identifikasi sumberdaya.

Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka pada tahun anggaran 2013 dialokasikan kegiatan

Koordinasi Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut perlu disusun Pedoman Teknis Sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Selanjutnya agar Pedoman Teknis ini dapat ditindaklanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat Kabupaten sehingga diharapkan para pelaksana dapat merencanakan kegiatan dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien. Terima Kasih.

Jakarta, Desember 2012 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS

NIP. 19560728 198603 1 001

ii


DAFTAR ISI

I PENDAHULUAN ……………………………………………… 1 A Latar Belakang ………………………………………. 1 B Sasaran …………….……………………………………. 3 C Tujuan ……………………………………………………. 3

II PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN……….. 4 A Prinsip Pendekatan Pelaksanaan

Kegiatan ………………………………………………… 4

B Spesifikasi Teknis ………………………………….. 6

III PELAKSANAAN KEGIATAN …………………………….. 8 A Ruang Lingkup ……………………………………….. 8 B Pelaksana Kegiatan ……………………………….. 12 C Lokasi, Jenis dan Volume ……………………… 16 D Simpul Kritis ………………………………………….. 17

IV PROSES PENGADAAN DAN PENYALURANAN BANTUAN ………………………………………………………

18

A Proses Pengadaan Barang ……………………… 18 B Penyaluran Bantuan ………………………………. 19

V PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN …………………………………….

19

A Pembinaan …………………………………………….. 19 B Pengendalian …………………………………………. 20 C Pengawalan ……………………………………………. 22 D Pendampingan ………………………………………. 22

VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN……. 24

VII PEMBIAYAAN …………………………………………………. 26

VIII PENUTUP ………………………………………………………. 27

LAMPIRAN

1


I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman rempah dan penyegar mempunyai peranan strategis tidak hanya ditinjau dari aspek ekonomis dan geografis tetapi juga dari aspek historis, sosiologis dan ekologis. Oleh karenanya pemerintah melakukan upaya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman. Saat ini pengembangan tanaman rempah dan penyegar difokuskan 5 komoditi utama yaitu kakao, kopi, teh, lada dan cengkeh.

Pengembangan tanaman rempah dan penyegar kedepan dituntut untuk mempunyai daya saing tinggi dan berkelanjutan baik untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri maupun konsumsi domestik yang semakin meningkat.

Dalam melakukan pembangunan kedepan disepakati pendekatan kawasan, dimana pembangunan dilakukan secara sistematik, terintegrsi, berkelanjutan sehingga dapat memperoleh peningkatan produktivitas dan mutu secara signifikan.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan koordinasi, data dan informasi kawasan tanaman rempah dan penyegar yang merupakan potret kawasan saat ini dan rencana pengembangan kawasan tanaman rempah ke depan.

2


Oleh karena itu, dipandang perlu dilakukan identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar.

Disamping itu, hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar lahan pertanian di Indonesia, mempunyai kandungan bahan organik yang rendah sehingga terjadinya kemunduran kesehatan tanah baik secara kimia, fisik maupun biologis sebagai akibat pengelolaan tanah yang kurang tepat.

Mengingat permasalahan tersebut, pemerintah membuat kebijakan pemupukan melalui anjuran untuk menggunakan pupuk organik dan pupuk majemuk. Pupuk organik telah banyak dibuat masyarakat luas dari bahan baku limbah perkebunan seperti kulit kakao, kulit kopi dan lain–lain, yang diolah dengan menggunakan alat pengolah pupuk kemudian difermentasi dan jadilah pupuk organik. Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dengan lebih memberdayakan petani sehingga kedepan apabila kebutuhan pupuk organik telah terpenuhi, sisa produk pupuk organik dapat dijual.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mendukung upaya perbaikan kualitas kesuburan lahan maka dilaksanakan identifikasi kebutuhan sarana produksi (saprodi) dan penyediaan alat pengolahan pupuk organik (APPO).

3


B. Sasaran

Tersusunnya informasi kawasan dan kebutuhan pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar, serta rumusan rencana pengembangan ke depan.

Tersusunnya rencana kebutuhan Saprodi dan tersedianya Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO).

C. Tujuan

Tujuan kegiatan identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar :

1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi potret sumberdaya saat ini, dan potensi pengembangan kawasan.

2. Mengolah dan menganalisis data untuk menyusun data base Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar.

3. Merumuskan rencana pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar.

4. Menyusun laporan identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar berbasis web.

Tujuan kegiatan Identifikasi Kebutuhan Saprodi dan Penyediaan APPO Tanaman Rempah dan Penyegar :

4


1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi mengenai kebutuhan dan ketersediaan sarana produksi (bibit, pupuk, APK, APPO, dll).

2. Merumuskan rencana kebutuhan sarana produksi jangka pendek dan jangka panjang.

3. Memfasilitasi ketersediaan pupuk organik untuk menunjang kesuburan lahan tanaman rempah dan penyegar.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekaan Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi Kegiatan a) Identifikasi pengembangan kawasan

tanaman rempah dan penyegar. - Lokasi kegiatan merupakan daerah

sentra produksi tanaman rempah dan penyegar :

Kakao : Kab.Kolaka, Kab.Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kopi : Kab.Aceh Tengah, kab. Bener Meriah, Provinsi Aceh.

Teh : Kab.Garut, Kab.Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

Lada : Kab.Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Kab.Way Kanan, Kab.

5


Lampung Utara, Provinsi Lampung.

Cengkeh : Kab.Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Kab.Halmahera Utara, Kab. Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

- Relatif berada dalam suatu kesatuan ekonomi, wilayah/hamparan, status lahan sebagai hak milik, dukungan infrastruktur dan terdapat kelembagaan petani aktif.

b) Identifikasi kebutuhan Saprodi dan Penyediaan APPO tanaman rempah dan penyegar. - Lokasi kegiatan adalah sentra produksi

tanaman rempah dan penyegar utama (kakao, kopi, teh, lada dan cengkeh) seperti pada butir 1a diatas.

- Identifikasi kebutuhan Saprodi mencakup kebutuhan untuk komoditi rempah dan penyegar utama (kakao, kopi, teh, lada dan cengkeh) di setiap provinsi (7 provinsi) yang dirinci kebutuhan saprodi tingkat kabupaten dan kecamatan.

2. Kelompok Sasaran (Penerima Bantuan)

Sasaran penerima bantuan APPO adalah kelompok tani yang bersedia dan mampu

6


mengelola limbah tanaman tersebut dengan menggunakan APPO dengan baik untuk menghasilkan kompos guna memperbaiki kesuburan lahan tanaman rempah dan penyegar.

Penerima bantuan adalah kelompok tani sasaran yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Kabupaten yang menangani perkebunan.

Kriteria umum calon kelompok sasaran adalah :

- Di prioritaskan kelompok tani yang sudah ada/telah eksis dan aktif bukan bentukan baru, berpengalaman, dapat dipercaya, jumlah anggota minimal 20 orang.

- Kelompok yang bersangkutan belum pernah mendapat bantuan alat APPO dari sumber dana lain.

- Bersedia mengelola dan mengoperasikan APPO untuk memenuhi kebutuhan pupuk bagi tanaman rempah dan penyegar.

- Memiliki cukup bahan baku untuk diolah menjadi pupuk organik.

B. Spesifikasi Teknis

Kegiatan identifikasi Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar merupakan rangkaian kegiatan persiapan, pertemuan, pengumpulan data, pengolahan, pembahasan dan perumusan hasil. Oleh karenanya spesifikasi teknis

7


mengacu kepada standar biaya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Spesifikasi teknis kegiatan identifikasi kebutuhan Saprodi dan Penyediaan APPO Tanaman Rempah dan Penyegar :

Identifikasi kebutuhan Saprodi merupakan kegiatan pengumpulan data kebutuhan saprodi (bibit, pupuk, APPO, dll), mengolah dan menyajikan data kebutuhan tingkat provinsi serta seluruh kabupaten dan kecamatan sentra pengembangan tanaman rempah dan penyegar.

Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) merupakan alat dan mesin yang berfungsi sebagai pencacah limbah perkebunan dan biomasa lainnya.

Bahan organik adalah bagian tanaman dari sisa pasca panen yang mengandung biomassa berupa daun, batang, buah dan bagian tanaman lainnya, kotoran hewan ternak yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku dalam proses Pengolahan kompos/pupuk organik.

Fungsi Alat : mengaduk dan mengolah bahan baku organik dan unsur lainnya agar homogen.

Spesifikasi Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) yaitu sebagai berikut :

- Kapasitas produksi : min 1500 kg/jam

8


- Bahan : Stainless Steel - Konstruksi : Besi Siku dan Besi

Kotak - Diameter : 650 mm - Bentuk Pengaduk : Spiral - Jumlah Scrapper : 3 buah - Motor penggerak : Diesel - Daya maksimum : 5,5 hp/2200 rpm - Bahan bakar : Bensin/Solar

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar tahun anggaran 2013 adalah :

1. Wilayah Provinsi/Kabupaten merupakan daerah sentra produksi tanaman rempah dan penyegar yaitu :

- Kakao : Kabupaten Kolaka, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Kopi : Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh.

- Teh : Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

- Lada : Kabupaten Bangka Selatan,

9


Provinsi Bangka Belitung, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung

- Cengkeh : Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara.

2. Kegiatan identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar terdiri dari kegiatan lanjutan dan baru. Kegiatan lanjutan sekaligus pengutuhan tahun sebelumnya/ identifikasi kebutuhan pengembangan sumberdaya tanaman rempah dan penyegar dialokasikan untuk provinsi Sulawesi Tenggara (Kolaka), Aceh (Aceh Tengah dan Bener Meriah), Jawa Barat (Cianjur dan Garut) Bangka Belitung (Bangka Selatan). Sedangkan untuk kegiatan baru yang merupakan inisiasi kawasan dialokasikan untuk Sulawesi Tenggara (Konawe), Lampung (Way Kanan dan Lampung Utara), Sulawesi Utara (Minahasa Selatan), Maluku Utara (Halmahera Utara dan Halmahera Timur).

10


Tahapan kegiatan meliputi rangkaian kegiatan persiapan, pertemuan, pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi/potret saat ini, potensi pengembangan dan permasalahan, potret yang diharapkan dan rencana pengembangan kawasan, database kawasan serta laporan identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar. Untuk kegiatan lanjutan adalah penyempurnaan/pengutuhan sedangkan untuk kegiatan baru dilaksanakan secara menyeluruh dari rangkaian tahapan kegiatan tersebut.

Ruang lingkup kegiatan Identifikasi kebutuhan Saprodi dan Penyediaan APPO Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2013 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan identifikasi kebutuhan Saprodi dilaksanakan melalui pendataan kebutuhan ditingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk bibit, pupuk, APK, APPO, dll di sentra pengembangan tanaman rempah dan penyegar. Kemudian disusun rencana kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang.

2. Khusus untuk pupuk dirinci kedalam pupuk kimia dan organic baik subsidi dan non subsidi.

11


3. Kegiatan identifikasi kebutuhan saprodi dan penyediaan APPO tanaman rempah dan penyegar tahun 2013 dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi 12 (dua belas) kabupaten yang merupakan Provinsi/Kabupaten sentra produksi tanaman rempah dan penyegar, seperti pada butir III.A.1 dan selain kabupaten penerima APPO juga kabupaten lainnya yang merupakan daerah sentra pengembangan tanaman rempah dan penyegar.

4. Penempatan APPO merupakan kegiatan pengutuhan dan dialokasikan di wilayah kawasan tanaman rempah dan penyegar (kakao,kopi,teh,lada, cengkeh) yang telah ditetapkan pada butir III.A.1.

5. Pengadaan APPO tahun 2013 dilaksanakan oleh dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sedangkan pengawalan kegiatan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pusat dan dinas yang membidangi perkebunan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

6. Laporan kegiatan Identifikasi Kebutuhan Saprodi dan Penyediaan APPO Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2013 dilaksanakan secara

12


berjenjang oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di tingkat Kabupaten/Kota ke Dinas yang membidangi Perkebunan di tingkat Provinsi, selanjutnya dari Provinsi dilaporkan ke tingkat Pusat (Direktorat Jenderal Perkebunan).

B. Pelaksana Kegiatan

1. Pelaksana kegiatan identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar adalah:

a. Tingkat Pusat: Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Penyiapan Pedoman Teknis Identifikasi Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar;

- Sosialisasi Pedoman di Daerah; - Pembinaan teknis, koordinasi dan

pengawalan kegiatan; - Monitoring dan evaluasi kegiatan; - Rekapitulasi rencana pengembangan

kawasan tanaman rempah dan penyegar;

- Penyusunan laporan pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar.

13


b. Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas yang menangani bidang Perkebunan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan Identifikasi Pengembangan Kawasan Sumberdaya Tanaman Rempah dan Penyegar;

- Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan;

- Pembinaan teknis, koordinasi, pengumpulan data dan pengawalan kegiatan;

- Koordinasi, pembahasan, perumusan, rekapitulasi data dan informasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar di tingkat Provinsi berdasarkan hasil identifikasi dari Kabupaten maupun rekomendasi dan validasi yang dilakukan oleh Provinsi;

- Koordinasi dan perencanaan pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar;

- Monitoring dan evaluasi;


c. Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang menangani bidang Perkebunan bekerjasama dengan tugas-tugas sebagai berikut :

14


- Penyiapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Identifikasi Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah dan Penyegar;

- Sosialisasi Petunjuk Teknis; - Pengumpulan data, analisis,

pembahasan dan perumusan potret pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar saat ini;

- Bimbingan dan pendampingan kegiatan identifikasi sumberdaya untuk pengembangan kawasan;

- Pelaksanaan kegiatan identifikasi;

- Penyusunan data dan informasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar;

- Monitoring dan evaluasi;


2. Pelaksana kegiatan identifikasi Kebutuhan saprodi dan Penyediaan APPO Tanaman Rempah dan Penyegar adalah:

a. Tingkat Pusat: Direktorat Tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menyusun Pedoman Teknis;

15


- Melakukan sosialisai ke Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka penyamaan persepsi pelaksanaan kegiatan;

- Melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan;

- Melakukan monitoring dan evaluasi; - Menyusun laporan.

b. Tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dinas yang menangani bidang Perkebunan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menyusun Petunjuk Pelaksanaan kegiatan;

- Melakukan sosialisai ke Kabupaten dalam rangka penyamaan persepsi pelaksanaan kegiatan;

- Membahas penetapan calon kelompok petani penerima bantuan;

- Melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan;

- Melakukan monitoring dan evaluasi; - Menyusun laporan;

c. Tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas yang menangani bidang Perkebunan bekerjasama dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Menyusun Petunjuk Teknis kegiatan;

- Melakukan sosialisai kepada calon kelompok penerima bantuan dalam

16


rangka penyamaan persepsi pelaksanaan kegiatan;

- Melakukan inventarisasi, identifikasi dan seleksi calon kelompok petani;

- Menetapkan calon kelompok petani penerima bantuan;

- Melaksanakan pengadaan APPO;

- Menyerahkan APPO kepada kelompok penerima;

- Melakukan bimbingan, pembinaan, pendampingan dan pengawalan kegiatan;

- Melakukan monitoring dan evaluasi;

- Menyusun laporan.

C. Lokasi, Jenis dan Volume

Lokasi, jenis dan volume kegiatan identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar seperti pada lampiran 1.

Lokasi, Jenis dan Volume kegiatan Identifikasi Kebutuhan Saprodi dan Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO) Tanaman Rempah dan Penyegar tahun 2013 adalah :

- Provinsi Aceh : kabupaten Bener Meriah (1unit APPO), Kabupaten Aceh Tengah (1 unit APPO).

- Provinsi Bangka Belitung : kabupaten Bangka Selatan (1 unit APPO).

- Provinsi lampung : kabupaten Way Kanan (1

17


unit APPO), Kabupaten Lampung Utara (1 unit APPO).

- Provinsi Jawa Barat : kabupaten Garut (1 unit APPO), Kabupaten Cianjur (1unit APPO)

- Provinsi Sulawesi Tenggara: kabupaten Kolaka (1unit APPO), Kabupaten Konawe (1 unit APPO)

- Provinsi Maluku Utara : kabupaten Halmahera Utara (1 unit APPO), Kabupaten Halmahera Timur (1 unit APPO)

Secara rinci seperti pada lampiran 2.

D. Simpul Kritis

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar, diprediksi adanya simpul-simpul kritis antara lain :

1. Kapasitas petugas dalam pemahaman sumberdaya, kawasan, pengumpulan data, analisis sampai dengan rekomendasi kebutuhannya untuk pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar;

2. Ketersediaan data sumberdaya secara lengkap baik data sekunder maupun primer;

3. Keterbatasan petugas dan banyaknya data primer yang harus dikumpulkan.

Prediksi simpul-simpul kritis dalam pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan penyediaan APPO Tanaman Rempah dan Penyegar :

18


1. Spek alat dan mesin yang benar sesuai standar

2. Ketersediaan bahan baku limbah tanaman perkebunan yang akan dibuat pupuk.

3. Pemilihan kelompok tani yang tepat (aktif).

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN.

A. Proses Pengadaan

Untuk kegiatan identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar proses penggunaan anggaran mengikuti pedoman/petunjuk pelaksanaan pengelolaan anggaran APBN Tahun 2013.

Proses Pengadaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan dan Penyediaan APPO Tanaman Rempah dan Penyegar :

Kegiatan Pengadaan Barang secara Kontraktual oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) melalui sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Sesuai :

Perpres No. 54 tahun 2010 perubahan Perpres No. 70 tahun 2012

Buku Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Penataausahaan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2013.

19


B. Penyaluran Bantuan

Proses Penyaluran bantuan Penyediaan APPO :

1. Barang yang telah dilakukan uji mutu dan pemeriksaan/penerimaan barang, selanjutnya disalurkan kepada kelompok tani sesuai SK Bupati/Kepala Dinas Yang membidangi Perkebunan tentang Penetapan kelompok tani penerima bantuan;

2. Seluruh bantuan yang diterima oleh kelompok sasaran harus dibuktikan dengan berita acara serah terima barang yang ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui oleh Kepala Dinas Kabupaten yang membidangi perkebunan.

3. Jenis dan jumlah barang/bahan yang diterima kelompok tani harus sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan;

4. Pemanfaatan/apflikasi bantuan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah di tetapkan.

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN

A. Pembinaan Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD.

20


Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean goverment), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

- Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;

- Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

- Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi;

- Memenuhi asas akuntabilitas.

B. Pengendalian

Untuk lebih meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pertanian melalui Bantuan secara kontraktual perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing Instansi.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga/instansi pangawas

21


lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh Pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintah mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada tiga tahapan kritis yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota;

2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;

3. Tahap pengelolaan dan operasionalisasi yang dilakukan oleh kelompok.

Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota. Pengaduan dari

22


masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait.

C. Pengawalan

Pengawalan kegiatan perlu dilakukan sebagai suatu verifikasi usulan untuk melakukan kegiatan dimaksud, dimana kelompok/gabungan kelompok eksis disuatu tempat tertentu siap untuk melakukan kegiatan yang diadakan secara kontraktual, sehingga pemanfaatan bantuan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat setempat dalam meningkatkan kesejahteraanya.

Pengawalan dilakukan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Kabupaten/kota dan Propinsi yang dibiayai masing-masing oleh APBD serta oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibiayai oleh APBN.

D. Pendampingan

Pendampingan kegiatan dilakukan oleh pendamping yang ditunjuk oleh Dinas yang membidangi perkebunan dari Dinas Provinsi dan atau Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk ikut mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan

23


arahan inovasi kegiatan yang lebih menguntungkan bagi peningkatan dan pengembangan usaha kelompok/gabungan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

1. Pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh Pusat, Provinsi dan Kabupaten dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari dana APBD.

2. Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan maka perlu dilakukan pengawalan melalui jalur struktural oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat. Sedangkan pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan perlu dicermati 3 simpul kritis yaitu : (1) Spek alat dan mesin yang benar sesuai standar, (2) Ketersediaan bahan baku limbah tanaman perkebunan yang akan dibuat pupuk. (3) Pemilihan kelompok tani yang tepat (aktif).

24


VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Kegiatan monitoring bertujuan mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara berkala dan berkelanjutan.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan suatu alat untuk mengetahui perkembangan/ progress pelaksanaan kegiatan pada wilayah tertentu dan pada kurun waktu yang telah ditetapkan, ini digunakan pula untuk memantau kendala yang dihadapi baik oleh pelaksana administrasi, keuangan maupun teknis pada suatu titik kegiatan sebagai dasar untuk menindaklanjutinya.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan pada kurun waktu yang telah ditetapkan disetiap tingkatan pelaksana kegiatan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten).

Monitoring, evaluasi dan pelaporan menggunakan format baku yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perkebunan serta institusi lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Agar pemanfaatan bantuan kepada kelompok tani penerima bantuan berjalan secara efektif, dan tepat, maka kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai.

25


Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan, yaitu pada saat sebelum dimulai kegiatan, saat dilakukan kegiatan dan setelah dilakukan kegiatan.

Kelompok membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada dinas terkait lainnya secara berjenjang.

Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi wajib melakukan, monitoring, evaluasi serta membuat laporan pengendalian secara berjenjang dilaporkan ke Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat) mencakup :

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja.

2. Permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

3. Format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juklak yang disusun oleh Tim Pembina Provinsi serta Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

4. Laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan

26


usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan.

5. Laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat per triwulan sesuai form terlampir (Lampiran 3-5).

VII. PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah dan penyegar tahun 2013 dan kegiatan Identifikasi Kebutuhan Saprodi dan Penyediaan Alat Pengolahan Pupuk Organik (APPO) Tahun 2013 dianggarkan dengan dana APBN Ditjen Perkebunan melalui DIPA Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Kegiatan pengawalan monitoring dan evaluasi oleh Pusat dianggarkan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan.

Tata cara pengelolaan anggaran kegiatan masing-masing tingkatan unit dan biaya kegiatan lapangan, tertib administrasi dan tertib pelaksanaan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk dapat dipedomani oleh para petugas identifikasi sumber daya baik di Pusat maupun Daerah.

27


Pedoman teknis ini dijabarkan lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun oleh Dinas Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota dengan menyesuaikan aspirasi dan kondisi maupun kebutuhan di masing-masing wilayah.

Keberhasilan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi penggerak bagi masyarakat setempat dalam upaya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Jakarta, Desember 2012

28


LAMPIRAN

29


Lampiran 1

Lokasi dan Volume Kegiatan Identifikasi Pengembangan Kawasan

Tanaman Rempah dan Penyegar pada Tahun 2013

No. Provinsi Kabupaten Volume

1. Aceh # Provinsi 1. Bener Meriah 2. Aceh Tengah

1 Keg. 1 Keg. 1 Keg.

2. Kep. Bangka

Belitung

# Provinsi 3. Bangka Selatan

1 Keg. 1 Keg.

3. Lampung # Provinsi 4. Way Kanan 5. Lampung Utara

1 Keg. 1 Keg. 1 keg.

4. Jawa Barat

# Provinsi 6. Garut 7. Cianjur


6. Sulawesi Tenggara

# Provinsi 8. Kolaka

9. Konawe

1 Keg. 1 Keg.

1 Keg.

7. Sulawesi Utara

# Provinsi 10.Minahasa Selatan

1 Keg. 1 Keg.

7. Maluku Utara

# Provinsi 11.Halmahera Utara 12.Halmahera Timur


30


Lampiran 2 :

Lokasi dan Volume

Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Saprodi dan Penyediaan Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)

Tanaman Rempah dan Penyegar Tahun Anggaran 2013

No. Provinsi Kabupaten Unit

1. Aceh - Bener Meriah - Aceh Tengah

1 1

2. Bangka Belitung

- Bangka Selatan 1

3. Lampung - Way Kanan - Lampung Utara

1 1

4. Jawa Barat - Garut - Cianjur

1 1

5. Sulawesi Tenggara

- Kolaka - Konawe

1 1

6. Sulawesi Utara

- Minahasa Selatan

1

7. Maluku Utara

- Halmahera Utara - Halmahera Timur

1 1

31


Lampiran 3

RENCANA KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN

DITJEN PERKEBUNAN TA. .... KABUPATEN .............................

DATA UMUM :

Nomor Satker :

Satker :

Nama KPA :

Bendaharawan :

Alamat Kantor :

Telp. Kantor :

Fax Kantor :

Nama / No. HP

Contact Person

:

DATA RENCANA KINERJA

No. KEGIATAN INPUT OUTPUT OUTCOME BENEFIT

1

2

3

4

32


Lampiran 4

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2013 DI KABUPATEN ..............

NAMA SATKER : ................ LAPORAN BULAN : ................

KODE KEGIATAN PAGU DIPA REALISASI S/D BULAN INI Kendala Utama

(Masalah)

Solusi

Fisik Anggaran Keuangan Fisik

Satuan (Ribu Rp.)

(Ribu Rp.)

% Satuan %

33


Lampiran 5

LAPORAN REALISASI KINERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN DITJEN PERKEBUNAN TA. 2013

KABUPATEN .............................

TRIWULAN :

No. KEGIATAN INPUT OUTPUT OUTCOME BENEFIT

1.

2.

3.

Catatan: Dilaporkan per tiga bulan, paling lambat pada tanggal 5

bulan April, Juli, dan Oktober serta pada akhir Desember 2013. Laporan melalui faxcimile nomor (021) – 7815681, ditujukan kepada Direktorat tanaman Rempah dan Penyegar, Direktorat Jenderal

Documents

Adventure Works Sales Proposalditjenbun.pertanian.go.id/tinymcpuk/gambar/file/Pedoman Teknis... · kawasan serta laporan identifikasi pengembangan kawasan tanaman rempah