Upload
others
View
26
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENINDAKAN POLITISASI BANTUAN COVID-19
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020
Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D.Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu RI
DAFTARISI 01 Sebaran Daerah Pilkada 2020
02 Potensi Pelanggaran Pilkada
03 Klasifikasi
04 Bentuk Politisasi Bantuan Sosial di Masa Pilkada
04 Pasal yang Dapat Dikenakan dalam UU Pemilihan
05 Studi Putusan Pengadilan dalam Pilkada 2018
06 Pasal yang Dapat Dikenakan dalam UU Lain (Pemda)
07 Apa yang Telah Dilakukan Bawaslu Saat Ini?
08 Upaya Meminimalisir Pelanggaran Pilkada 2020
SEBARAN DAERAH PILKADA 2020
PROVINSI KABUPATEN KOTA
9 37224
pemungutan suara Pilkada dilaksanakan Desember 2020
(Perppu 2 Tahun 2020)
kekerasan dan intimidasi
1 2 34
POTENSI PELANGGARAN PILKADA
politik uang
kampanye hitam
kehilangan hak memilih
TPS rawan
5 6 78
POTENSI PELANGGARAN PILKADA
Penyalahgunaan wewenang
oleh petahana
Penggunaan fasilitas negara
Kampanye diluar jadwal
Salah satu bentuknya adalah politisasi bantuan sosial
KLASIFIKASI
1 2 3 4
DASAR HUKUMJENIS
PELANGGARANSUBJEK PELAKU
KETERPENUHAN
ASAS
UU Pemilihan
atau
UU lain
administrasi,
pidana, dan/atau
etika
Setiap orang, tim
kampanye,
penyelenggara,
ASN/TNI/Polri
formil dan materiil
Bansos dibungkus/dilabeli gambar Kepala Daerah
BENTUK POLITISASI BANTUAN SOSIAL DI MASA PILKADA
Bansos dibungkus/dilabeli simbol-simbol politik
Pemberian bansos bukan atas nama pemerintah, tetapi atas namapribadi Kepala Daerah
Pasal yang dapat
dikenakan terhadap
tindakan politisasi bansos
dalam Pilkada
1. Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada
2. Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada
3. Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada
4. Pasal 188 UU Pilkada
*Pasal-pasal tersebut memuat
sanksi administrasi dan sanksi pidana
Pasal yang dapat dikenakan?
Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada
(politik uang)
Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada
Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada
(petahana)
(pidana)
Pasal 188 UU Pilkada
Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil
negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau
sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan
dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan
salah satu pasangan calon.
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati,
dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan
kewenangan, program, dan kegiatan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan
calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain
dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan
pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan
calon terpilih.
Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan
dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk
mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau
Pemilih.
Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara,
dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan
sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan
dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus
ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah).
TIDAKYA
Jika sudah ada paslon yang
ditetapkan dan memenuhi unsur
pelanggaran/tindak pidana pemilihan
Jikalau tidak dapat memenuhi
unsur pasal (dalil materiel dan
formil tidak terpenuhi)
APAKAH POLITISASI BANSOS DAPAT DITINDAK MENGGUNAKAN PASAL-PASAL TERSEBUT?
Tren Tindak Pidana yang Berkaitan dengan
Pasal 71 dari unsur subjek pelaku
(studi Putusan Pidana Pemilihan 2018)
Kepala Desa atau sebutan lain
Camat
Staf PNS/ASN
Kepala Dinas
Guru
Kepala Sekolah
Sekretaris Lurah
plt. Kepala Dinas
plt. Kepala Sekolah
Ketua DPRD
Bupati
Tren Tindak Pidana yang Berkaitan dengan
Pasal 71 dari unsur tindakan
(studi Putusan Pidana Pemilihan 2018)
hadir dalam kampanye pasangan calon
memberikan sambutan dalam kampanye
berfoto dengan pasangan calon
berfoto dengan simbol calon tertentu
memasang alat peraga kampanye di rumah
pribadi
memfasilitasi kegiatan kampanye
aktif mengkampanyekan salah satu
pasangan calon
memposting dukungan di media sosial
mengundang pasangan calon untuk hadir di
kegiatan kecamatan
memerintahkan perangkat desa dan warga
untuk memilih salah satu pasangan calon
Pasal yang dapat dikenakan
terhadap tindakan politisasi
bansos dalam UU 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah
1. Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf d
UU 23/2014
2. Pasal 78 ayat (2) huruf e UU 23/2014
3. Pasal 80 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e
UU 23/2014
Pasal yang dapat dikenakan?
Pasal 76 ayat (1) huruf a dan huruf d UU 23/2014
Pasal 78 ayat (2) huruf e UU 23/2014
Pasal 80 ayat (1) huruf a,b,c,d, dan e UU 23/2014
(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan
keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau
kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
…
d. menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan
diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin.
(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
karena:
…
e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil
kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat
(1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j.
(1) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f
dilaksanakan dengan ketentuan:
a. pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan
kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri
untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota
berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala
daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan,
tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi
kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela;
b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui
Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari
jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3
(dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
c. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD
tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah permintaan DPRD diterima
Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil
kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan
kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i,
huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela, pimpinan DPRD menyampaikan
usul kepada Presiden untuk pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur dan
kepada Menteri untuk pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota
dan/atau wakil wali kota;
e. Presiden wajib memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur paling
lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak Presiden menerima usul pemberhentian tersebut
dari pimpinan DPRD; dan
Apa yang telah dilakukan Bawaslu terkait dugaan
politisasi bantuan sosial?
Bawaslu telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor
0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tentang pencegahan tindakan
pelanggaran di masa pencalonan Pilkada 2020
Adapun instruksi Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota adalah sebagai berikut:
1. Membuat Surat Himbauan sebagai bentuk pencegahan terhadap larangan pemberian
uang atau barang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait guna mengoptimalkan pengawasan netralitas,
penggantian pejabat, dan penyalahgunaan wewenang terhadap program dan kegiatan
yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri
maupun daerah lain.
UPAYA YANG DAPAT DILAKUKAN UNTUK
MEMINIMALISIR DUGAAN PELANGGARAN
PADA PILKADA 2020PENDIDIKAN PEMILIHSeluruh stakeholder Pilkada harus
meningkatkan perannya dalam melakukan
pendidikan pemilih.
PENGAWASAN DAN PENINDAKANMeningkatkan pengawasan dan penindakan
untuk mencegah terjadinya pelanggaran
REGULASISeluruh stakeholder Pilkada harus
memastikan dan membuat regulasi yang
tepat dan sesuai
SOSIALISASISeluruh stakeholder Pilkada melakukan
sosialisasi secara masif agar masyarakat
mengetahui seluruh tahapan Pilkada
T E R I M A K A S I H