BAWASLU Buku Saku PENINDAKAN PELANGGARAN

Buku SakuPENINDAKANPELANGGARANBagi Anggota Panwaslu KecamatanPemilihan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Bandung

BAWASLUBADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

BUKU SAKU PENINDAKAN PELANGGARAN PILKADA 2020 2 | P a g e

Buku Saku Penindakan Pelanggaran

Bagi Anggota Panwaslu Kecamatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Bandung

Tim Penyusun

Pengarah :

Januar Solehuddin

Komarudin

Hedi Ardia

Ari Ariyanto

Kahpiana

Pembina : Rudy Hartono

Penulis :

M. Adriansyah Prayuda

Rifa Nuraeni

Husni Abdul Aziz

Hasan Santosa

Diterbitkan oleh:

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung

Jalan Raya Soreang No. 141 Soreang


DAFTAR ISI 1. Pendahuluan .......................................................................................................................... 4

1.1 Latar Belakang ..................................................................................................................... 4

1.2 Pemilihan Kepala Daerah Serentak ........................................................................................ 5

2 Prinsip-prinsip Penegakan Hukum Pemilu ............................................................................... 6

2.1 Pengertian Hukum Administrasi Negara ................................................................................ 6

2.2 Fungsi Hukum Adminitrasi Negara ......................................................................................... 7

2.2.1 Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara............................................................... 7

2.2.2 Fungsi Instrumental Hukum Administrasi Negara ..................................................... 7

2.2.3 Fungsi Jaminan Hukum Administrasi Negara............................................................. 8

2.2.4 Etika Penyelenggaraan Pemilu ...................................................................................... 8

3. Jenis-Jenis Pelanggaran ....................................................................................................... 11

3.1 Tata Cara Penerimaan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan ................................. 12

3.1.1 Penerimaan Laporan .................................................................................................. 12

3.1.2 Temuan Dugaan Pelanggaran .................................................................................... 17

3.2 Pelapor, Isi Laporan dan Batas Waktu Pelaporan ............................................................. 21

3.3 Syarat Formil dan Materil Laporan ................................................................................... 21

3.4 Bentuk-bentuk Formulir Penindakan Pelanggaran ............................................................ 22

4. Proses Penindakan Pelanggaran ........................................................................................... 24

5. Penanganan Pelanggaran dalam kondisi Covid-19 .................................................................. 40

Daftar Pustaka ........................................................................................................................... 41


1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara

demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat,

oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu

ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung

oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan

pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan sebagaimana dirubah menjadi Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bawaslu hadir sebagai salah

satu kesatuan dari Penyelenggaraan Pemilihan bersama dengan KPU dan DKPP yang

memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan

Pemilihan. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah

dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana yang diatur dalam

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara

serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk menghadapi kompleksitas penyelenggaraan tahapan Pemilihan dan modus

pelanggaran yang terus mengalami perkembangan dan dinamika yang cukup signifikan,

Bawaslu Kabupaten Bandung perlu memiliki konsep yang komprehensif dan mendalam

supaya dapat menyeragamkan pemahaman bagi jajaran sampai dengan Pengawas TPS

terhadap pelaksanaan serta penerapan tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penyeragaman konsep ini diharapkan mampu

meminimalisasi perbedaan penafsiran terhadap penerapan hukum dalam rangka

melaksanakan tugas dan wewenang jajaran pengawas pemilihan di masing-masing tingkat.


1.2 Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu sistem pemilihan yang dilakukan

untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota yang masing masing sebagai kepala

pemerintahan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dasar konstitusional sistem

Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) UndangUndang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan

Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota

dipilih secara demokratis”. Frasa “dipilih secara demokratis” mengundang tafsir bahwa

Kepala Daerah dapat dipilih secara tidak langsung atau dipilih secara langsung oleh rakyat.

Dengan melalui proses perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah yang cukup panjang,

akhirnya sampai pada satu keputusan, yaitu bahwa saat ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat lokal. Dengan sistem

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, rakyat lokal/masyarakat mempunyai hak penuh

dalam menentukan corak pemerintahan daerah melalui para wakil rakyat yang dipilih. Dasar

hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yaitu diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang yang telah diubah terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang

ini juga disebutkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara serentak di seluruh

wilayah Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Pemilihan

dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia”.


2. Prinsip-prinsip Penegakan Hukum Pemilu

2.1 Pengertian Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan

administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap

sikap tindak administrasi , dan melindungi administrasi Negara itu sendiri. Berdasarkan

definisi tersebut dalam hukum administrasi Negara terkandung dua aspek, yaitu pertama

aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara

itu melakukan tugasnya.; kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hukum

antara alat perlengkapan administrasi Negara atau Pemerintah dengan para warga

negaranya.

Dapatlah disebutkan bahwa hukum administrasi adalah hukum yang berkenaan dengan

pemerintahan dalam arti sempit. Secara garis besar mengatur hal-hal antara lain :

a. perbuatan pemerintah (pusat dan daerah) dalam bidang publik,

b. kewenangan pemerintah (dalam melakukan perbuatan dibidang public tersebut),

didalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah

menggunakan kewenangannya;penggunaan kewenangan ini dituangkan dalam bentuk

instrument hukum sehingga diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan

instrument hukum,

c. Akibat-akibat hukum yang lahir dari perbuatan atas penggunaan kewenangan

pemerintah itu.

b. penegakan hukum dan penerapan sanki-sanki dalam bidang pemerintahan.

Menurut Philipus M. Hadjon, ada tiga macam fungsi HAN, yakni fungsi normatif,

fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Ketiga fungsi ini saling berkaitan satu sama lain.

Fungsi normatif yang menyangkut penormaan kekuasaan memerintah jelas berkaitan erat

dengan fungsi instrumental yang menetapkan instrumen yang digunakan oleh pemerintah

untuk menggunakan kekuasaan memerintah dan pada akhirnya norma pemerintahan dan

instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi Warga

Negara.1

1Philipus M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Adinimitrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University,

2008), hal 21.


2.2 Fungsi Hukum Adminitrasi Negara 2.2.1 Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara

Penentuan norma HAN dilakukan melalui beberapa tahap. Untuk dapat menemukan

normanya perlu melihat serangkaian peraturan perundang-undangan. Artinya,

peraturan hukum yang harus diterapkan tidak begitu saja kita temukan dalam

undang-undang, tetapi dalam kombinasi peraturan-peraturan dan keputusan-

keputusan Tata Usaha Negara yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Pada

umumnya ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan HAN hanya memuat

norma-norma pokok atau umum, sementara periciannya diserahkan pada peraturan

pelaksanaan.

Setiap tindakan pemerintah dalam negara hukum harus didasarkan pada asas

legalitas. Hal ini berarti ketika pemerintah akan melakukan tindakan, terlebih dahulu

mencari apakah legalitas tindakan tersebut ditemukan dalam undang-undang. Jika

tidak terdapat dalam UU, pemerintah mencari dalam berbagai peraturan perundang-

undangan terkait. Ketika pemerintah tidak menemukan dasar legalitas dari tindakan

yang akan diambil, sementara pemerintah harus segera mengambil tindakan, maka

pemerintah menggunakan kewenangan bebas yaitu dengan menggunakan Freies

Ermessen.

2.2.2 Fungsi Instrumental Hukum Administrasi Negara

Pemerintah dalam melakukan berbagai kegiatannya menggunakan instrumen

yuridis, seperti peraturan, keputusan, peraturan kebijaksanaan, dan sebagainya.

Dalam Negara di era sekarang ini khususnya yang menganut type welfare state,

pemberian kewenangan yang luas bagi pemerintah merupakan konsekuensi logis,

termasuk memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menciptakan berbagai

instrumen yuridis sebagai sarana untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Pembuatan instrumen yuridis oleh pemerintah harus didasarkan pada ketentuan

hukum yang berlaku atau didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh

peraturan perundang-undangan. Hukum Administrasi Negara memberikan beberapa

ketentuan tentang pembuatan instrumen yuridis, sebagai contoh mengenai

pembuatan keputusan.


2.2.3 Fungsi Jaminan Hukum Administrasi Negara

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga diberikan bilamana

sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya. Sedangkan

perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan terhadap sikap

tindakannya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang tertulis maupun yang

tidak tertulis. Dengan kata lain, melindungi administrasi negara dari melakukan

perbuatan yang salah menurut hukum.

Di dalam negara hukum Pancasila, perlindungan hukum bagi rakyat diarahkan

kepada usaha-usaha untuk mencegah terjadinya sengketa antara pemerintah dan

rakyat, menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan rakyat secara musayawarah

serta peradilan merupakan sarana terakhir dalam usaha menyelesaikan sengketa

antara pemerintah dengan rakyat.

2.2.4 Etika Penyelenggaraan Pemilu Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu Ethios yang berarti karakter, watak

kesusilaan atau adat kebiasaan dimana etika berhubungan erat dengan konsep

individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap

sesuatu yang dilakukan. Menurut Frans Magnis Suseno, etika adalah suatu ilmu yang

membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral

tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab

berhadapan dengan berbagai ajaran moral.2 Dengan demikian etika mengandung

makna nilai kebaikan dan kemanusiaan setiap umat manusia.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa etika mengandung nilai kebaikan,

maka adalah suatu keniscayaan bahwa semua Penyelenggara Negara harus

menjadikan nilai-nilai kebaikan tersebut sebagai pedoman dalam bertindak atau

dalam mengambil keputusan, tidak terkecuali penyelenggara pemilu. Pemilihan

umum merupakan sarana dan instrument dalam rangka menghimpun semua

kekuatan politik yang terpolarisasi dalam panggung politik menjadi satu suara yang

pada rangkaian berikutnya bukan lagi sebagai aspirasi politik semata, tetapi memuat

cita-cita dan harapan akan suatu kehidupan yang lebih baik dan layak. Dengan

demikian penyelenggaraan Pemilu harusdilaksanakan secara demokratis agar tujuan

pelaksanaan pemilu tersebut terpenuhi. Pemilu yang demokratis hanya dapat

dicapai apabila pihak –pihak yang terlibat menerapkan nilai-nilai kebaikan (etika),

utamanya Penyelenggara Pemilu.

2 Frans Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral (Yogyakarta: Kanisius,1987),


Dalam praktek selama ini di Indonesia, nilai-nilai etika sering diabaikan terutama

oleh Penyelenggara Negara. Dalam Penyelenggaraan Pemilu banyak sekali fakta

ketidakwajaran yang ditemukan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu itu

sendiri melalui praktek terselubung dengan peserta pemilu. Untuk memperbaiki

keadaan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu mengamanahkan Pembentukan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk memeriksa dan memutus pengaduan

dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kose etik yang dilakukan oleh jajaran

KPU dan Bawaslu. Berdasarkan Undang tersebut juga mengamanahkan penyusunan

dan penetapan kode etik yang berlaku bagi jajaran KPU dan Bawaslu. Adapun Kode

etik tersebut dituangkan dalam dokumen Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan

DKPP. Berdasarkan peraturan kode etik tersebut terdapat prinsip-prinsip yang harus

dipatuhi oleh jajaran penyelenggara pemilu yaitu:

a. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;

b. Bersikap dan bertindak non partisan dan imparsial;

c. Bertindak transparan dan akuntabel;

d. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;

e. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;

f. Bertindak profesioanal; dan

g. Administrasi Pemilu yang akurat.

Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a. bertindak netral dan tidak memihak terhadap partai politik tertentu, calon, peserta pemilu, dan media massa tertentu;

b. memperlakukan secara sama setiap calon, peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemilu;

c. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;

d. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;

e. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih;

f. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu;

g. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain;


h. memberitahukan kepada seseorang atau peserta Pemilu selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakannya;

i. menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemilu yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya;

j. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil;

k. tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemilu, calon peserta Pemilu, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan lembaga penyelenggara Pemilu.

Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemilu berkewajiban:

a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan

yurisdiksinya;

c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, menaati prosedur

yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan

d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

Pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.

Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Penyelenggara

Pemilu berkewajiban:

a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-

undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;

b. membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan

keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundang-undangan;

c. menata akses publik secara efektif dan masuk akal serta efisien terhadap

dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

d. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja

lembaga penyelenggara Pemilu serta upaya perbaikannya;

e. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;

f. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai

keputusan yang telah diambil terkait proses Pemilu; dan


g. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan

publik.

3. Jenis-Jenis Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah, terdapat 4 (empat) jenis pelanggaran, yaitu

pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, dan pelanggaran kode etik dan

pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masiv) :

Pelanggaran

Adminitrasi

Pelanggaran Kode

Etik

Pelanggaran Pidana Pelanggaran

Terstruktur, Sistematis

dan Masiv

Pelanggaran yang

meliputi tata cara,

prosedur, dan

mekanisme yang

berkaitan dengan

administrasi

pelaksanaan

Pemilihan dalam

setiap tahapan

penyelenggaraan

Pemilihan di luar

tindak pidana

Pemilihan dan

pelanggaran kode

etik penyelenggara

Pemilihan

Pelanggaran

terhadap etika

penyelenggara

Pemilihan yang

berpedoman pada

sumpah dan/atau

janji sebelum

menjalankan

tugas sebagai

penyelenggara

Pemilihan

Pelanggaran atau

kejahatan terhadap

ketentuan Pemilihan

sebagaimana diatur

dalam Undang-

Undang Pemilihan

Pelanggaran yang

dilakukan oleh calon

dan/tim kampanye

dalam bentuk

menjanjikan dan/atau

memberikan uang

atau materi lainnya

untuk mempengaruhi

penyelenggara

pemilihan dan/atau

pemilih yang

dilakukan secara

terencana dan meluas

dengan melibatkan

struktur

pemerintahan atau

penyelenggara

pemilihan yang dapat

mempengaruhi hasil

pemilihan secara

langsung.


3.1 Tata Cara Penerimaan Laporan dan Temuan Pelanggaran

Pemilihan

3.1.1 Penerimaan Laporan

➢ Pengawas Pemilihan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dari Pelapor ➢ Peserta Pemilihan dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran dapat diwakili

tim kampanye dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan disertai

dengan surat kuasa.

➢ Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan

sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan paling lambat 7

(tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.

➢ Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan disampaikan secara langsung di Kantor

Bawaslu atau di Kantor Pengawas Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Model

A.1.

➢ Pelapor menandatangani formulir penerimaan laporan dugaan pelanggaran

Pemilihan yang dituangkan dalam Formulir Model A.1.

➢ Dalam mengisi formulir penerimaan laporan (Formulir Model A.1), Pelapor

melengkapi isian dalam formulir dan menyertakan hal-hal sebagai berikut:

fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau kartu identitas lain; dan

nama serta alamat saksi

➢ Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu

Kabupaten/Kota dapat dilimpahkan atau diteruskan secara berjenjang kepada

Pengawas Pemilihan untuk ditindaklanjuti.

PELAPOR

Organisasi

kemasyarakatan dalam

negeri yang terdaftar

di Pemerintahan

Lembaga pemantau

pemilihan asing

Peserta

Pemilihan

Pemantau

Pemilihan

WNI yang mempunyai

hak pilih pada

pemilihan setempat


➢ Pelimpahan atau penerusan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan oleh Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan paling lama 1 (satu) hari

sejak laporan diterima.

➢ Pengawas Pemilihan memastikan identitas Pelapor:

Pelapor adalah WNI mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat,

dilakukan pencocokan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Pelapor adalah peserta Pemilihan atau dapat diwakili tim kampanye dan/atau

pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan disertai dengan surat kuasa.

Pelapor adalah pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh

akreditas dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan

wilayah pemantauannya.

Jika syarat sebagai Pemantau Pemilihan belum terpenuhi, laporan dapat

masuk dalam kategori WNI yang mempunyai hak pilih pada pemilihan

setempat.

➢ Pengawas Pemilihan meneliti pemenuhan syarat formal dan syarat materil.

➢ Dalam hal syarat formal dan syarat materiel belum terpenuhi, petugas penerima

laporan melakukan konfirmasi kepada Pelapor untuk segera melengkapi persyaratan

dengan memperhatikan batas waktu pelaporan.

➢ Dalam hal laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat formil tetapi

memenuhi syarat materil, menjadi informasi awal adanya dugaan pelanggaran yang

ditindaklanjuti oleh Pengawas Pemilihan dengan melakukan penelusuran untuk

dapat dijadikan Temuan.

➢ Dalam hal laporan dugaan pelanggaran yang tidak memenuhi syarat materil,

Pengawas Pemilihan melakukan kajian bahwa laporan tidak dapat diterima.

➢ Dalam hal laporan dugaan pelanggaran Pemilihan memenuhi syarat formal dan

syarat materil, petugas penerima laporan melakukan penomoran register pada tanda

bukti penerimaan laporan (Formulir Model A.3) menggunakan penomoran yang

sama dengan nomor pada formulir penerimaan laporan (Formulir Model A.1).

Format penomoran register dibuat sesuai ketentuan dalam lampiran Peraturan

Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017.

➢ Tanda bukti penerimaan laporan dugaan pelanggaran (Formulir Model A.3) dibuat

dalam 2 (dua) rangkap.

➢ Petugas penerima laporan wajib memberikan 1 (satu) rangkap tanda bukti

penerimaan laporan kepada Pelapor dan 1 (satu) rangkap untuk Pengawas

Pemilihan.

➢ Petugas penerima laporan melakukan pencatatan atas penerimaan laporan tersebut

dalam buku register penerimaan laporan.


Model A.1

PENERIMAAN LAPORAN Nomor : …./LP/.........../BULAN…/TAHUN….

Nasional : …………. Provinsi : …………. Kabupaten/Kota : …………. Kecamatan : …………. Desa/Kelurahan : …………. 1. Pelapor

a. Nama :......................................... b. Nomor Identitas (KTP/Paspor/SIM) : ........................................ c. Tempat/Tgl Lahir : ........................................ d. Jenis Kelamin : ........................................ e. Pekerjaan : ........................................ f. Kewarganegaraan : ........................................ g. Alamat : ........................................ h. No. Telp/HP : ........................................ i. Fax : ........................................ j. E-Mail : ........................................

2. Peristiwa yang dilaporkan

a. Peristiwa : .......................................................... b. Tempat Kejadian : .......................................................... c. Hari dan Tanggal Kejadian : .......................................................... d. Waktu Kejadian : .......................................................... e. Terlapor : .......................................................... f. Alamat Terlapor** : .......................................................... g. No. Telp/HP Terlapor : ..........................................................

3. Saksi – saksi

1. Nama : ............................................................................ Alamat** : ............................................................................ No. Telp/Hp : ............................................................................

2. Nama : ............................................................................ Alamat** : ............................................................................ No. Telp/Hp : ............................................................................ 3. Nama : ............................................................................ Alamat** : ............................................................................ No. Telp/Hp : ............................................................................

4. Bukti-Bukti* :

a. ........................................................................................................... b. ........................................................................................................... c. ...........................................................................................................


CAP

5. Uraian singkat kejadian: ……………………………………………………………………………………........ ……………………………………………………………………………………........ ……………………………………………………………………………………........ ……………………………………………………………………………………........ ……………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………........ Dilaporkan di :

Hari dan Tanggal : Waktu : Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Penerima Laporan

…………………..

Pelapor

………………………

Keterangan: *tidak wajib diisi.

**jika alamat tempat tinggal lengkap tidak diketahui, cukup disebutkan dusun/desa/kelurahan terlapor.


CAP

Model A.3

TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN No....../LP/........ /../201..

Telah diterima dari Nama : Organisasi : Alamat : No. Telp/HP : Hari dan Tanggal : Waktu : _________, _______________** Diterima oleh, ________________ _________________ Penerima Laporan Pelapor Keterangan: * Sesuai dengan Nomor laporan. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun.


3.1.2 Temuan Dugaan Pelanggaran

➢ Hasil pengawasan Pengawas Pemilihan dituangkan ke dalam Formulir Model A Pengawasan.

➢ Jika hasil pengawasan (Formulir Model A Pengawasan) diduga terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, maka disampaikan dalam rapat pleno pengawas Pemilu untuk diputuskan menjadi temuan.

➢ Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan ditetapkan melalui rapat pleno paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan dugaan pelanggaran.

➢ Pengisian formulir temuan (Formulir Model A.2 Temuan) memperhatikan syarat sebagai berikut:

a. Penemu dugaan pelanggaran merupakan pengawas Pemilihan;

b. Waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukan dugaan pelanggaran;

c. Identitas pelaku; dan

d. Peristiwa dan uraian kejadian.

➢ Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan yang telah ditetapkan melalui rapat pleno dilakukan registrasi dengan penomoran sesuai ketentuan dalam lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017.


LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU __________________________________________________________________ I. Data Pengawas Pemilu: Nama Pelaksana Tugas Pengawasan :……..…………………………………… Jabatan* :………………………………………….. Nomor Surat Perintah Tugas :…….……………………………………. Alamat** :….………………………………………. II. Kegiatan Pengawasan***: 1. Kegiatan I

a. Bentuk : …………………………………………………………… b. Tujuan : …………………………………………………………… c. Sasaran : …………………………………………………………… d. Waktu Dan Tempat : ……………………………………………………………

2. Kegiatan II a. Bentuk : …………………………………………………………… b. Tujuan : …………………………………………………………… c. Sasaran : …………………………………………………………… d. Waktu Dan Tempat : ……………………………………………………………

3. Kegiatan III a. Bentuk : …………………………………………………………… b. Tujuan : …………………………………………………………… c. Sasaran : …………………………………………………………… d. Waktu Dan Tempat : ……………………………………………………………

III. Informasi Dugaan Pelanggaran : 1. Peristiwa

a. Peristiwa :.......................................... b. Tempat Kejadian :.......................................... c. Waktu Kejadian :.......................................... d. Pelaku***** :.......................................... e. Alamat :...........................................

2. Saksi – saksi :

1. Nama : ..................................................................... Alamat : .....................................................................

2. Nama : ..................................................................... Alamat : .....................................................................

3. Bukti-Bukti :

a. ............................................................................................................ b. ............................................................................................................ c. ............................................................................................................

4. Uraian singkat Dugaan Pelanggaran :

……………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….

………, ............................, 20...…..

Pelaksana Tugas,

…………………………..

Formulir Model A

KOP

LEMBAGA*


Model A2

FORMULIR TEMUAN

Nomor :…./TM/.......... /BULAN…/TAHUN…. Nasional : ………………….……. Provinsi : …………………….…. Kabupaten/Kota : ………………….……. Kecamatan : ………………….……. Desa/Kelurahan : ………………….…….

1. Data Pengawas

a. Nama : ............................................. b. Jabatan : ............................................. c. Alamat : .............................................

2. Peristiwa yang dilaporkan

a. Peristiwa : .............................................................. b. Tempat Kejadian : .............................................................. c. Hari dan Tanggalditemukan : .............................................................. d. Waktu Kejadian : .............................................................. e. Terlapor : .............................................................. f. Alamat Terlapor** : .............................................................. g. No. Telp/HP Terlapor : ..............................................................

3. Saksi – saksi

1. Nama : ................................................................................. Alamat** : ................................................................................. No. Telp/Hp : ................................................................................. 2. Nama : ................................................................................. Alamat** : ................................................................................. No. Telp/Hp : .................................................................................

4. Bukti-Bukti :

a. ................................................................................................................ b. ................................................................................................................ c. ................................................................................................................ d. ................................................................................................................ e. ................................................................................................................

5. Uraian singkat kejadian :

……………………………………………………………………………………................... ………………………………………………………………………………………………………

Pengawas Pemilu,

…………………......... Penerima Temuan, .................................


BAGAN PROSES TEMUAN

HASIL PENGAWASAN

RAPAT PLENO

➢ Hari temuan dihitung sejak hari saat Pengawas Pemilihan mengetahui dan/atau menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan.

TERDAPAT DUGAAN PELANGGARAN

PEMILIHAN

TIDAK TERDAPAT DUGAAN

PELANGGARAN PEMILIHAN

REGISTRASI

TEMUAN BUKAN TEMUAN


3.2 Pelapor, Isi Laporan dan Batas Waktu Pelaporan

3.3 Syarat Formil dan Materil Laporan

Syarat Formil Syarat Materil

a. Pihak-pihak yang berhak melaporkan

b. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan

c. Keabsahan laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan yang melaiputi: i. Kesesuaian tanda tangan

dalam formulir laporan dengan kartu identitas;

ii. Tanggal dan waktu pelaporan.

a. Identitas pelapor; b. Nama dan alamat terlapor; c. Peristiwa dan uraian kejadian; d. Waktu dan tempat peristiwa terjadi; e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa

terjadi; dan f. Barang bukti yang mungkin diperoleh

atau diketahui.

Pelapor Isi Laporan Batas Waktu Laporan

Laporan dapat diajukan oleh: 1. Warga Negara Indonesia

yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;

2. Pemantau Pemilihan; dan / atau

3. Peserta Pemilihan.

Laporan yang disampaikan berisi: 1. nama dan alamat

pelapor; 2. pihak terlapor; 3. waktu dan tempat

kejadian perkara; dan

4. uraian kejadian

Laporan disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui pelanggaran Pemilu.Laporan yang disampaikan dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu (Formulir Model A.1).


PEMILIH

PEMANTAUPEMILU

PESERTAPEMILU

LAPORANPELANGGARAN

PEMILU

P

ENGAWAS

PEMILU

PENGKAJIANKLARIFIKASI

PENGUMPULAN BUKTIPEMBERKASAN

PELANGGARAN ADMINISTRASI

PELANGGARANPIDANA

3 HR3HR/5HR

PELANGGARAN KODE ETIK

BUKAN PELANGGARAN

SENGKETA PEMILU

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR,

BUPATI/WALIKOTA

3.4 Bentuk-bentuk Formulir Penindakan Pelanggaran

NO JENIS FORMULIR FUNGSI/KEGUNAAN

1. MODEL A HASIL PENGAWASAN 2. MODEL A.1 PENERIMAAN LAPORAN

3. MODEL A.2 FORMULIR TEMUAN

4. MODEL A.3 TANDA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN

5. MODEL A.4 UNDANGAN KLARIFIKASI

6. MODEL A.5 BERITA ACARA SUMPAH/JANJI

7. MODEL A.6 BERITA ACARA KETERANGAN AHLI

8. MODEL A.7 BERITA ACARAS KLARIFIKASI 9. MODEL A.8 KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

10. MODEL A.9 SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

11. MODEL A.10 SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

12. MODEL A.11 SURAT PENERUSAN DUGAAN PELANGGARAN PIDANA 13. MODEL A.12 SURAT PENERUSAN PELANGGARAN HUKUM LAINNYA

14. MODEL A.13 STATUS LAPORAN

ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA ALUR

PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI


ALUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

ALUR PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK

UU 10/2016

TINDAKPIDANA

PS. 146

DITERUSKAN MELALUI

PENGAWAS PEMILU

PENYIDIKPOLISI

SELESAI

TIDAKDITERUSKAN

BUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN

KURANG BUKTI

DIHENTIKAN DEMI HUKUM

JAKSA

PN

SELESAIPT

SELESAI

7 HR14 HR

3 HRTDK

DITERUSKAN

SELESAI

BUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN

KURANG BUKTI

DIHENTIKAN DEMI HUKUM

PERPPU No 1 TH 2014

5 HR

7 HR

3 HR

BANDING 3 HR

3 HR

REKOMENDASI PENGAWAS

PEMILU

DITERUSKAN DKPP

DIBERI SANKSI :

•TEGURAN

•PEMBERHENTIAN

DIREHABILITASI


4. Proses Penindakan Pelanggaran

Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan

Pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

UU No. 10 Tahun 2016.

➢ Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PKD, dan

Pengawas TPS menemukan dan/atau menerima laporan pelanggaran Pemilihan

pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

➢ Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud diatas dapat disampaikan

oleh:

1) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan

setempat;

2) pemantau Pemilihan; atau

3) peserta Pemilihan.


➢ Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling

sedikit:

1) nama dan alamat pelapor;

2) pihak terlapor;

3) waktu dan tempat kejadian perkara; dan

4) uraian kejadian.

➢ Temuan/Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Pengawas Pemilihan

paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran

Pemilihan.

➢ Temuan/Laporan yang mengandung dugaan tindak pidana pemilihan yang

diterima Pengawas Pemilihan dalam waktu paling lama 1X24 Jam dibahas dalam

forum Sentra Gakkumdu

➢ Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya,

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PKD, dan

Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah

laporan diterima.

➢ Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu

Kecamatan, PKD, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari

pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

➢ Temuan/ Laporan dugaan tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada Kepolisian

Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak

diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau Panwaslu

Kecamatan.

➢ Selama waktu penanganan dugaan pelanggaran tersebut, Pengawas Pemilihan

melakukan pengkajian terhadap laporan/temuan yang telah diregister.

➢ Dalam proses pengkajian, Pengawas Pemilihan dapat meminta kehadiran Pelapor,

Terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi untuk diklarifikasi

atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah;

➢ Pengawas Pemilihan memberikan surat undangan kepada para pihak yang hendak

dimintai keterangan/klarifikasi dengan menggunakan Formulir Model A.4

Waktu Penindakan Dugaan Pelanggaran

3 + 2 = 5 Hari


CAP

Model A.4

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor : Hal : Undangan Klarifikasi Kepada Yth ………………………………………. di -…………………...............….. 1. Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang

Pengawasan Pemilihan Umum. 2. Berdasarkan Laporan/Temuan* Nomor………………….., bersama ini kami Bawaslu/

BawasluKabupaten/Kota/Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslu Kecamatan mengundang Sdr. ……………………………….. untuk memberikan keterangan dalam klarifikasi perihal................................................................................................**

3. Klarifikasi akan dilaksanakan pada: a. Hari dan Tanggal : b. Waktu : c. Pukul : d. Tempat : e. Bertemu dengan :

4. Demikian untuk menjadi maklum.

_________, _______________***

PENGAWAS PEMILU..............****

KETUA,

.............................................

Keterangan *Coret yang tidak perlu. **Uraikan secara jelas klarifikasi yang akan dilakukan. *** Tempat, tanggal, bulan, tahun. disesuaikan **** Sesuai dengan nama lembaga.


➢ Sebelum dimintai keterangan/klarifikasi, Pelapor, Terlapor dan/atau Saksi diminta

untuk mengisi Formulir Model A.5 yang dibubuhi materai. Sementara untuk Ahli

yang hendak dimintai keterangan diminta untuk mengisi Formulir Model A.6

Model A.5

KOP PENGAWAS PEMILU

KETERANGAN/KLARIFIKASI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan/klarifikasi dibawah sumpah/janji?

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia …………..

---------Pada hari ini …… tanggal ….bulan ……., pukul ………WIB/WITA/WIT, saya: ------------------------------------: _________________: -------------------------------------

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni agama ....…………….*terkait dengan ……………………...................……..** Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ ………. (bagi yang beragama ………...)*, bahwa saya akan memberi keterangan/klarifikasi yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah/berjanji,

Meterai Rp 6000

………………………….

(Nama dan tandatangan)

Keterangan: * Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah. ** Disesuaikan dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.


Model A.6

KOP PENGAWAS PEMILU

KETERANGAN AHLI DI BAWAH SUMPAH/JANJI

Pertanyaan:

Apakah Saudara bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah/janji?

Jawaban:

Ya, saya bersedia/tidak bersedia …………..

---------Pada hari ini …… Tanggal ….bulan ……., pukul ………WIB/ WITA/ WIT, saya:

-----------------------------------:_____________________: ---------------------------------

Bersedia bersumpah/berjanji sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yakni

agama …………….* terkait dengan .....................…………………………..**

Demi Allah (bagi yang beragama Islam)/ ……….. (bagi yang beragama .………..)*, bahwa saya

akan memberi keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan

dalam bidang keahliannya.

Demikian sumpah/janji saya, dan akan saya pertanggungjawabkan sesuai tuntunan agama

dan kepercayaan yang saya anut.

Saya yang bersumpah,

Meterai Rp 6000

………………………….

(Nama dan tandatangan)

Keterangan:

* Disesuaikan dengan agama/kepercayaan pihak yang bersumpah.

** Disesuaikan dengan keterangan yang akan disampaikan.


➢ Keterangan/klarifikasi yang diberikan oleh Pelapor,Terlapor, Saksi dan/atau Ahli

oleh Pengawas Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi Formulir Model

A.7

Model A.7

KOP PENGAWAS PEMILU BERITA ACARA KLARIFIKASI

---------Pada hari ini …… Tanggal ….bulan …….tahun....., pukul ……… WIB/ WITA/ WIT, saya---------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------: ___________________ : ----------------------------------- Anggota Bawaslu/ Bawaslu Kabupaten/Kota/Kecamatan *, dan bertindak atas nama lembaga (Bawaslu/ Bawaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslu Kabupaten/Kota/Kecamatan…………*), telah meminta keterangan dari seorang yang bernama: -----------------------------------: __________________: ----------------------------------- Dilahirkan di .......... tanggal ..........Bulan ..........Tahun .......... (umur ..........Tahun), pekerjaan .........., Agama: .........., Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di ……………………................................................................................................ Dia (.................) didengar keterangannya sebagai …………………………., terkait dengan…………………………...........................................................................................………………………….............................................................................. Atas pertanyaan Saya, selaku Anggota Bawaslu/ BawasluKabupaten/Kota/ BawasluKabupaten/Kota/Kecamatan*, yang bersangkutan menjawab serta menerangkan sebagai berikut: PERTANYAAN:

Pertanyaan Pembuka

01. Apakah Saudara pada hari ini berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan laporan di atas ……………? 01. .......................Jawaban).----------------------------------------------

02. Apakah pada hari ini (sesuai tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas), Saudara bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban terkait dengan adanya.................?---------------------------------------------------------- 02. .......................Jawaban).----------------------------------------------

03. Mengertikah Saudara mengapa dimintai keterangan seperti saat ini? Jelaskan! -------- 03. .......................Jawaban).----------------------------------------------

Pertanyaan Isi (Berkaitan dengan Kasus)* 04. .............................................................................................................**--

04. .......................Jawaban).------------------------------------------ 05. .............................................................................................................**--

05. .......................Jawaban).------------------------------------------ 06. .............................................................................................................**--

06. .......................Jawaban).----------------------------------------------


Pertanyaan Penutup 07. Apakah menurut Saudara, semua keterangan atau jawaban yang Saudara sampaikan

sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum?-------------------------07. .......................Jawaban).------------------------------------------

08. Apakah masih ada keterangan lain atau keterangan tambahan yang ingin Saudara sampaikan?----------------------------------------------------------------- 08. .......................Jawaban).------------------------------------------

09. Apakah Saudara bersedia untuk memberikan keterangan kembali apabila diperlukan ? --------------------------------------------------------------------------- 09. .......................Jawaban).------------------------------------------

10. Apakah Saudara dalam memberi keterangan atau jawaban merasa tertekan atau terpaksa karena tekanan oleh pemeriksa atau pihak lain?.-- 10. .......................Jawaban).------------------------------------------

------Setelah keterangan diberikan/disampaikan, hasilnya dibacakan kembali kepada pihak yang memberi keterangan/jawaban dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Setelah diakui kebenaran atas keterangan/jawaban yang disampaikan kepada Panwas, pemberi keterangan membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp.6.000,- seperti di bawah ini.-----------------------

YANG MEMBERI KETERANGAN,

(……………………………………)

---------- Demikian berita acara klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di .........., pada hari .......... tanggal ..........Tahun 20...........--------------------------------------------------------------------

YANG MEMINTA KETERANGAN,

( ………………………………..)

Keterangan *Coret yang tidak perlu

**Pengawas Pemilu menambah pertanyaan lebih detail untuk menggali informasi atau kesesuaian keterangan saksi serta mendapatkan bukti dengan substansi dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan kasus.


➢ Sesuai Pasal 37 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan

Pemilihan Umum. Bahwa Pengawas Pemilu dapat meminta kehadiranPelapor,

Terlapor Pihak yang diduga pelaku pelanggaran, saksi, dan/atau Ahli untuk didengar

keterangan dan/atau klarifikasinya dibawah sumpah,. Keterangan dan/atau

klarifikasi dibuat dalam Berita Acara klarifikasi dengan menggunakan Formulir Model

A-8.

➢ bahwa dalam proses pengkajian laporan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat

meminta kehadiran Pelapor, Terlapor, Saksi dan/atau Ahli untuk didengar

keterangan dan/atau klarifikasinya.

➢ Klarifikasi bertujuan menguji kebenaran, atau melengkapi informasi yang telah

diperoleh, atau mendapatkan suatu informasi yang diperlukan dari seseorang

melalui proses tanya jawab.

➢ Pengawas Pemilu mengundang Pihak-Pihak yang akan dimintai

keterangan/klarifikasinya secara layak, mengingat keterbatasan waktu. undangan

klarifikasi disampaikan dalam kondisi dan situasi yang layak sehingga pihak yang

diundang untuk klarifikasi dapat menerima dan bisa hadir.

➢ Undangan klarifikasi disampaikan dan untuk kepentingan substansi klarifikasi,

Pengawas Pemilu dapat menyesuaikan isi surat undangan klarifikasi dengan konteks

laporan yang sedang ditangani.

➢ Proses klarifikasi dilakukan dengan membuat Berita Acara yang berisi pertanyaan

dan jawaban. Berita Acara Klarifikasi dibuat rangkap dan ditandatangani oleh kedua

pihak (yang melakukan kalrifikasi dan yang dimintakan klarifikasi). Tanda tangan

dilakukan oleh salah satu pihak diatas materai.

➢ Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua jika adanya dugaan pelanggaran

tindak pidana Pemilihan terhadap laporan/temuan pelanggaran paling lama 5 (lima)

hari sejak laporan/temuan diterima oleh Pengawas Pemilihan. Pengawas Pemilihan

melakukan kajian terhadap hasil klarifikasi dan rapat pleno yang telah dilakukan

dengan menggunakan Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran.


CAP

Model A.8

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

*Nomor : .....................

Nasional :………….

Provinsi :………….

Kabupaten/Kota :………….

Kecamatan :………….

Desa/Kelurahan :............

I. Pokok Masalah : …………………………………………………….

II. D a t a :

Pelapor/Penemu ** : .........................................................

Pekerjaan/Jabatan : .........................................................

Alamat : .........................................................

Terlapor/Pelaku*** : .........................................................

Pekerjaan : .........................................................

Alamat : .........................................................

Tanggal Laporan/Temuan : .........................................................

Tanggal Peristiwa : .........................................................

Bukti-Bukti : .........................................................

: .........................................................

: .........................................................

III. Kajian/Pembahasan :

Dasar Hukum :…........................................................

Fakta dan keterangan :...........................................................

Pembahasan/Kajian :...........……………...…………....................

IV. Kesimpulan :…………………………………….....……………….

V. Rekomendasi :………………………………………….....………….

____________, _______________****

PENGAWAS PEMILU..............*****

............................******

.............................................


Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan adalah penulisan hasil rangkaian proses

administrasi, pengumpulan bukti, klarifikasi, analisis hukum, kesimpulan, dan rekomendasi

atas temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilihan sebagai dasar untuk memutuskan

suatu temuan atau laporan sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran, atau pelanggaran

tertentu, dan sanksi yang direkomendasikan kepada pihak yang berwenang.

Kasus Posisi Uraian singkat peristiwa dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota yang dilaporkan atau ditemukan.

Data Data dan identitas pelapor dan terlapor disesuaikan dengan data identitas resmi (KTP/Paspor/SIM) dan data terlapor yang disampaikan pada saat menyampaikan laporan dan/atau pada saat memberikan keterangan.

Rekomen

dasi

Kesimpulan Kajian

Data

Kasus

Posisi

Sistematika

Kajian


Kajian ▪ Dasar Hukum

Dasar kewenangan Pengawas Pemilu sesuai jenjang untuk menerima laporan/temuan, menindaklanjuti laporan/temuan, dan merekomendasikan kepada pihak-pihak yang berwenang.

▪ Fakta Uraian tentang peristiwa hukum dan kejadian yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan/ditemukan dan dokumen atau informasi yang diperoleh pada saat klarifikasi.

Analisis ▪ Tentang Temuan/Laporan, Menguraikan tentang peristiwa yang

ditemukan/dilaporkan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pemilihan. ▪ Tentang Penemu/Pelapor, Menguraikan tentang kedudukan hukum (legal

standing) penemu/pelapor dalam menemukan/melaporkan dugaan pelanggaran Pemilihan.

▪ Tentang Terlapor, Menguraikan tentang pihak yang dilaporkan oleh penemu/pelapor ke Pengawas Pemilihan.

▪ Tentang Waktu Temuan/Laporan, Menguraikan tentang batas waktu temuan atau pelaporan (daluarsa) yang bersyarat untuk dilaporkan ke Pengawas Pemilihan.

▪ Tentang Dugaan Pelanggaran, Mengurai peristiwa yang dilaporkan dengan pasal-pasal yang diduga dilanggar, melakukan analisa terhadap unsur-unsur dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan, dan merumuskan pendapat hukum dengan cara mengaitkan fakta dan keterangan (fakta hukum) dengan bukti, barang bukti, dan alat bukti.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan kajian Pengawas Pemilihan meyimpulkan hasil analisis terhadap unsur-unsur dugaan pelanggaran Pemilihan dengan mengaitkan fakta/keterangan hukum dengan bukti. Apakah laporan atau temuan dugaan pelanggaran adalah merupakan pelanggaran Pemilihan dengan menyatakan pasal-pasal yang diduga dilanggar menurut Peraturan perundangundangan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Rekomendasi Rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti, yaitu:

▪ Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan rekomendasi kepada DKPP dengan menggunakan Formulir Model A.9 pada lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017;


Model A.9

KOP BAWASLU

Nomor : …………………… Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Kepada Yth. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di - ……………………. 1. Dasar :

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu, maka kasus yang dilaporkan/ ditemukan oleh ………………… dengan Nomor Laporan/Temuan ……………*(terlampir) diduga kuat merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

_________, _______________**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Ketua,

Keterangan *Coret yang tidak perlu. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun.

CAP


▪ Pelanggaran administrasi Pemilihan rekomendasi kepada KPU sesuai

tingkatannya dengan menggunakan Formulir Model A.10 pada lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017

Model A.10

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor : …………………… Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu

Kepada Yth.

Ketua KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota/PPK/PPS/PPSLN*

di -

……………………. 1. Dasar :


b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan/ ditemukan oleh ………………… dengan Nomor Laporan/Temuan ……………*(terlampir) merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, selanjutnya diteruskan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota/PPK/ PPS/ PPSLN*untuk ditindaklajuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

_________, _______________**

Ketua Pengawas Pemilu................***

CAP


▪ Pelanggaran tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada Penyidik Kepolisian sesuai tingkatannya dalam Sentra Gakkumdu dengan menggunakan Formulir Model A.11 pada lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017;

Model A.11

KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor : …………………… Hal : Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Kepada Yth.

Kapolri/Kapolda/Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/

Kapolsek/Metro/Kapolsekta*

di -

…………………….

1. Dasar:



2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan/ditemukan* oleh ………………… dengan No. Laporan/ Temuan* ……………(terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolri/Kapolda/ Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/Kapolsek/Metro/Kapolsekta* untuk ditindaklajuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum. _________, _______________**

Ketua Pengawas Pemilu...........***

CAP


▪ Pelanggaran hukum lainnya bukan merupakan dugaan pelanggaran Pemilihan namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang dengan menggunakan Formulir Model A.12 pada lampiran Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017.

Model A.12 KOP PENGAWAS PEMILU

Nomor : …………………… Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth.

Kepala Badan/Kepala Dinas/Ketua/Direktur Jenderal/dst**

di -

…………………….

1. Dasar:

a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;


2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka kasus yang dilaporkan/ditemukan* oleh ………………… dengan No. Laporan/ Temuan* ……………(terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolri/Kapolda/ Kapolwiltabes/Kapoltabes/Kapolres/Kapolresta/Metro/Kapolsek/Metro/Kapolsekta* untuk ditindaklajuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum. _________, _______________**

Ketua Pengawas Pemilu...........***

Keterangan *Coret yang tidak perlu. ** Tempat, tanggal, bulan, tahun. ***Disesuaikan dengan nama lembaga.

CAP


CAP

▪ Pengawas Pemilihan wajib mengumumkan status penanganan pelanggaran Pemilihan dalam Formulir Model A.13 yang ditempatkan di papan pengumuman Sekretariat Pengawas Pemilihan atau dapat disampaikan kepada Pelapor melalui surat.

Model A.13

KOP PENGAWAS PEMILU

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan/temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu maka diberitahukan status laporan/temuan sebagai berikut:

No.

NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILU*

DAN TERLAPOR/PELAKU

NOMOR LAPORAN/TEMUAN

STATUS LAPORAN/TEMUAN

INSTANSI TUJUAN/ ALASAN

Keterangan: 1. Ditindaklanjuti ke instansi tujuan:

a. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.** b. KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.** c. Penyidik di Mabes Polri/ Polda/Polwil/Polwiltabes/Polres/ Metro/Polsek/Polsekta.** d. Instansi lain.

2. Alasan tidak ditindaklanjuti, karena: a. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil dan materiil

pelaporan. b. Temuan/ Laporan yang diberikan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu. c. Melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. d. Alasan lainnya..............

Diumumkan -------,--------- 20..…*** Pengawas Pemilu.....****, …………………………..


5. Penanganan Pelanggaran dalam kondisi Covid-19

Dalam kondisi pandemi Covid-19 penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kembali

dilanjutkan setelah terbitnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 akan tetapi pasca terbitnya Perppu

tersebut tidak mempengaruhi proses penanganan pelanggaran, oleh karena itu untuk menyesuaikan

dengan kondisi pandemi yang di hadapi di tengah proses penyelenggaraan pilkada Bawaslu

menerbitkan regulasi Perbawaslu no 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran,

dan Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam Corona Virus

Disease 2019 ( Covid-19).

. Secara garis besar penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 4 tahun

2020 tidak jauh berbeda dengan penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu 14 tahun

2017 hanya saja dalam penerapannya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Sehingga baik

Bawaslu Kabupaten dan juga para pihak tetap dapat melakukan proses penanganan pelanggaran

dengan aman tanpa harus takut.

Tata cara penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat

1 dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung, Penyampaian secara tidak langsung

sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat disampaikan melalui surat elektronik resmi (e-

mail) kepada Bawaslu Kabupaten dan tetap memperhatikan syarat formil dan materiil sehingga

laporan tersebut dapat diregistrasi oleh petugas dengan tetap memperhatikan batas waktu

pelaporan 7 (tujuh) hari sejak diketahui. Selanjutnya Pasal 44 mengatur terkait mekanisme

pelaksanaan Klarifikasi yang dapat dilakukan melalui tatap muka atau melalui teknologi informasi

dan komunikasi berbasis daring dengan memperhatikan berita acara (BA) klarifikasi dapat dikirimkan

kepada para pihak yang akan diklarifikasi, selanjutnya pihak yang akan diklarifikasi memberika surat

pernyataan bersedia diambil klarifikasi melalui teknologi informasi dan klarifikasi dilakukan

perekaman. Proses klarifikasi melalui teknologi informasi bertujuan untuk melindungi para pihak.

Tata cara penanganan pelanggaran Adminitrasi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif

sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dapat dilakukan melalui tatap muka dan/atau melalui teknologi

informasi dan komunikasi berbasis daring.

Tata cara penanganan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dalam melakukan

rapat pembahasan di tim Sentra Gakkumdu disesuaikan dengan tetap menerapkan protokol

kesehatan, baik dilakukan secara tatap muka atau dilakukan rapat melalui teknologi informasi dan

komunikasi berbasis daring. Pendampingan secara langsung sebagaimana diatur dalam pasal 58

dapat disesuaikan dengan protokol kesehatan.


Daftar Pustaka

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran,

dan Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana Non Alam Corona Virus

Disease 2019 ( Covid-19)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang

perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020

Standar Operational Prosedur (SOP) Penanganan Pelanggaran

Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 15/NKB/BAWASLU/X/2015, Nomor B/38/X/2015, Nomor: KEP-153/A/JA/10/2015 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Pilkada | Bawaslu Kabupaten Bandung Page 42 of 137

POTENSI PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA TAHUN 2020 “Telaah Pengaturan Larangan Dan Sanksi Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016”

NON TAHAPAN

NO NON TAHAPAN

PEMILIHAN

UNDANG-UNDANG NO 10/2016

Ketentuan Umum Ketentuan Pidana

1 Tugas dan Wewenang

KPU

Pasal 9 a. menyusun dan menetapkan

Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi denganDewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannyabersifat mengikat;

b. mengoordinasi dan memantau tahapan Pemilihan;

c. melakukan evaluasi

penyelenggaraan Pemilihan;

d. menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota; e. memfasilitasi pelaksanaan

tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara

Pasal 193A

(1) Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(2) Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).


berjenjang; dan melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KPU dalam penyelenggaraan

Pemilihan wajib:

a. memperlakukan Calon

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati

dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan

Calon Wakil Walikota secara adil dan setara;

b. menyampaikan semua

informasi penyelenggaraan Pemilihan kepada

masyarakat;

b.1melaksanakan dengan

segera rekomendasi

dan/atau putusan Bawaslu

mengenai sanksi

administrasi Pemilihan;

c. melaksanakan Keputusan

DKPP; dan d. melaksanakan kewajiban

lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 (1) Anggota PPK sebanyak 5

(lima) orang yang

memenuhi syarat


berdasarkan Undang-Undang.

(1a) seleksi penerimaan anggota

PPK dilaksanakan secara

terbuka dengan

memperhatikan

kompetensi, kapasitas,

integritas, dan kemandirian

calon anggota PPK.

(2) Anggota PPK diangkat dan

diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.

(3) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan

paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

(4) Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh

sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang

memenuhi persyaratan. (5) PPK melalui KPU

Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga)

nama calon sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih

dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris

PPK dengan Keputusan


Bupati/Walikota. Pasal 19

(1) Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang.

(2) Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS.

(3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kabupaten/Kota atas usul bersama Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain/Dewan Kelurahan.

Pasal 21

(1) Anggota KPPS berjumlah 7

(tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di

sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1a) Seleksi penerimaan anggota

KPPS dilaksanakan secara

terbuka dengan

memperhatikan kompetensi,

kapasitas, integritas, dan

kemandirian calon anggota

KPPS.



Bawaslu

Pasal 22B

Tugas dan wewenang

Bawaslu dalam

pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan

meliputi:

a. menyusun dan

menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman

teknis pengawasan untuk setiap tahapan

Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan,

pemberian rekomendasi, dan

putusan atas keberatan setelah

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah

dalam forum rapat dengar pendapat yang

keputusannya bersifat mengikat;

b. menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas

putusan Bawaslu Provinsi terkait

pemilihan Calon Gubernur dan Calon

Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil

Pasal 193B (1) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi

yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

(2) Ketua dan/atau anggota BawasluKabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).


Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait

dengan Pemilihan yang diajukan oleh

pasangan calon dan/atau Partai

Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi

diskualifikasi dan/atau tidak diizinkannya

Partai Politik/gabungan

Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan

berikutnya; c. mengoordinasikan dan

memantau tahapan pengawasan


d. melakukan evaluasi

pengawasan penyelenggaraan

Pemilihan; e. menerima laporan hasil

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu

Provinsi dan BawasluKabupaten/Ko

ta; f. memfasilitasi

pelaksanaan tugas


Bawaslu Provinsi dan BawasluKabupaten/Kota dalam melanjutkan

tahapan pelaksanaan pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi,

Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan

pelaksanaan pengawasan

penyelenggaraan Pemilihan secara

berjenjang;

melaksanakan tugas

dan wewenang lain

yang diberikan oleh

peraturan perundang-

undangan;

g. melakukan pembinaan

dan pengawasan terhadap Bawaslu

Provinsi dan BawasluKabupaten/Ko

ta; h. melakukan pembinaan

dan pengawasan

terhadap Bawaslu Provinsi dan

BawasluKabupaten/Kota;

i. menerima dan menindaklanjuti


laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan

j. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau

putusan Bawaslu Provinsi maupun

BawasluKabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan

Pemilihan.


BawasluKabupaten/Kota

Pasal 30

Tugas dan wewenang

BawasluKabupaten/Kota

adalah:

a. mengawasi tahapan penyelenggaraan

Pemilihan yang meliputi: 1. pelaksanaan

pengawasan rekrutmen

PPK, PPS, dan KPPS; 2. s.d 10 sama

s.d I sama

SDA


Bawaslu Kecamatan

Pasal 33

Tugas dan wewenang

BawasluKecamatan dalam

Pemilihan meliputi:

mengawasi tahapan

penyelenggaraan Pemilihan di

wilayah Kecamatan yang meliputi:


pemutakhiran data Pemilih

berdasarkan data kependudukan

dan penetapan Daftar Pemilih

Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;

pelaksanaan Kampanye;

perlengkapan Pemilihan dan

pendistribusiannya;

pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara hasil

Pemilihan;

penyampaian surat suara dari TPS

sampai ke PPK;

proses rekapitulasi suara yang

dilakukan oleh PPK dari seluruh

TPS; dan

pelaksanaan penghitungan dan

pemungutan suara ulang,

Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan

susulan.

mengawasi penyerahan kotak suara

tersegel dari PPK kepada KPU

Kabupaten/Kota;

menerima laporan dugaan

pelanggaran terhadap tahapan

penyelenggaraan Pemilihan yang

dilakukan oleh penyelenggara

Pemilihan sebagaimana dimaksud

pada huruf a;


menyampaikan temuan dan laporan

kepada PPK untuk ditindaklanjuti;

meneruskan temuan dan laporan

yang bukan menjadi kewenangannya

kepada instansi yang berwenang;

mengawasi pelaksanaan sosialisasi


memberikan rekomendasi kepada

yang berwenang atas temuan dan

laporan mengenai tindakan yang

mengandung unsur tindak pidana

Pemilihan; dan

melaksanakan tugas dan wewenang

lain yang diberikan oleh peraturan

perundang-undangan.

Penanganan

Pelanggaran

Administrasi

Pasal 135A

Pelanggaran administrasi

Pemilihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2)

merupakan pelanggaran yang

terjadi secara terstruktur,

sistematis, dan masif.

Bawaslu Provinsi menerima,

memeriksa, dan memutus

pelanggaran administrasi


dimaksud pada ayat (1) dalam

jangka waktu paling lama 14

Penindakan Pelanggaran Money Politics.

Pasal 73

Penjelasan TSM

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terstruktur”

adalah kecurangan yang dilakukan oleh

aparat struktural, baik aparat pemerintah

maupun penyelenggara Pemilihan secara

kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis”

adalah pelanggaran yang direncanakan

secara matang, tersusun, bahkan sangat


(empat belas) hari kerja.

Pemeriksaan sebagaimana

dimaksud ayat (2) harus

dilakukan secara terbuka dan

sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota wajib

menindaklanjuti putusan

Bawaslu Provinsi dengan

menerbitkan keputusan KPU

Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota dalam jangka

waktu paling lambat 3 (tiga) hari

kerja terhitung sejak

diterbitkannya putusan Bawaslu

Provinsi.

Keputusan KPU Provinsi atau

KPU Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) dapat berupa sanksi

administrasi pembatalan

pasangan calon.

Pasangan calon yang dikenai

sanksi administrasi pembatalan


(5) dapat mengajukan upaya

hukum ke Mahkamah Agung

dalam jangka waktu paling

rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah

dampak pelanggaran yang sangat luas

pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan

bukan hanya sebagian-sebagian.

Pasal 187A (Ketentuan Pidana)

Setiap orang yang dengan sengaja

melakukan perbuatan melawan hukum

menjanjikan atau memberikan uang atau

materi lainnya sebagai imbalan kepada

Warga Negara Indonesia baik secara

langsung ataupun tidak langsung untuk

mempengaruhi Pemilih agar tidak

menggunakan hak pilih, menggunakan hak

pilih dengan cara tertentu sehingga suara

menjadi tidak sah, memilih calon tertentu,

atau tidak memilih calon tertentu

sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat

(4) dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan

paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan

denda paling sedikit Rp.200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pidana yang sama diterapkan kepada

pemilih yang dengan sengaja melakukan

perbuatan melawan hukum menerima

pemberian atau janji sebagaimana dimaksud


lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak keputusan KPU

Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota ditetapkan.

Mahkamah Agung memutus

upaya hukum pelanggaran

administrasi Pemilihan


(6) dalam jangka waktu paling

lama 14 (empat belas) hari kerja

terhitung sejak berkas perkara

diterima oleh Mahkamah Agung.

Dalam hal putusan Mahkamah

Agung membatalkan keputusan

KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota sebagaimana

dimaksud pada ayat (6), KPU

Provinsi atau KPU


menetapkan kembali sebagai

pasangan calon.

Putusan Mahkamah Agung

bersifat final dan mengikat

Ketentuan lebih lanjut mengenai

pelanggaran administrasi


dimaksud pada ayat (1) diatur

dengan Peraturan Bawaslu.

pada ayat (1).


Penyelesaian Sengketa Pasal 144 (1) Putusan Bawaslu Provinsi dan

Putusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan BawasluKabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

(3) Seluruh proses pengambilan Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib dilakukan melalui proses yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Bawaslu.

Penindakan Pelanggaran

Pidana Pemilu

Pasal 146 (1) Penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu dapat melakukan penyelidikan

Penguatan Sentra Gakkumdu


setelah adanya laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi maupun BawasluKabupaten/Kota.

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam menjalankan tugas dapat melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.

(3) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun BawasluKabupaten/Kota.

(4) -. (5) Penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.


(6) Penuntut umum melimpahkan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik.

Sentra Gakkumdu Pasal 152 (1) Untuk menyamakan pemahaman

dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau BawasluKabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.

(2) Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan BawasluKabupaten/Kota.

(3) Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu.

(4) Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.

(5) Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada

Penguatan Sentra Gakkumdu


ayat (4) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat

Sengketa TUN Pasal 153 (1) Sengketa tata usaha negara

Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

(2) Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini


Penyelesaian Sengketa

TUN

Pasal 154

(1) Peserta Pemilihan

mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU

Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada

Bawaslu Provinsi dan/atau BawasluKabupaten/Kota

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.

(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara

Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh

upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau

BawasluKabupaten/Kota telah dilakukan.

(3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan

melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara. (4) Apabila dalam jangka waktu

sebagaimana dimaksud pada

Jenis

Sengketa UU 8/2015 UU 10/2016

TUN Bawaslu:

Tiga (3) Hari

Pengajuan, 3

Hari Perbaikan,

12 Hari

Pemeriksaan

dan Keputusan

Bawaslu:

Tiga (3) Hari

Pengajuan, 3

Hari Perbaikan,

12 Hari

Pemeriksaan

dan Keputusan

PT TUN:

Tiga (3) Hari

Pengajuan, 3

Hari Perbaikan,

21 Hari

Pemeriksaan

dan Putusan

PT TUN:

Tiga (3) Hari

Pengajuan, 3

Hari Perbaikan,

15 Hari

Pemeriksaan

dan Putusan

MA

• 7 hari Pengajua

n • 30 Hari

Pemeriksaan dan Putusan

MA

• 5 hari Pengajua

n • 20 Hari

Pemeriksaan dan Putusan


ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan

bahwa gugatan tidak dapat diterima.

(5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tidak dapat dilakukan upaya hukum.

(6) Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu

paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.

(7) Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

hanya dapat dilakukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung Republik

Indonesia. (8) Permohonan kasasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan dalam

jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya

putusan. (9) Mahkamah Agung Republik

Indonesia wajib memberikan putusan atas permohonan

kasasi sebagaimana

Perubahan Waktu Penyelesaian Sengketa

TUN

Ketentuan Hari

adalah Hari

Kalender

Ketentuan Hari

adalah Hari

Kerja


dimaksud pada ayat (8) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari

kerja terhitung sejak permohonan kasasi

diterima. (10) Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan

mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum

peninjauan kembali. (11) KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari

kerja. (12) KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia mengenai keputusan tentang

penetapan pasangan calon peserta Pemilihan

sepanjang tidak melewati


tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Perselisihan Hasil

Pemilihan

Pasal 156

Perselisihan hasil Pemilihan

merupakan perselisihan antara

KPU Provinsi dan/atau KPU

Kabupaten/Kota dan peserta

Pemilihan mengenai penetapan

perolehan suara hasil Pemilihan.

Perselisihan penetapan

perolehan suara hasil Pemilihan

sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah perselisihan

penetapan perolehan suara

yang signifikan dan dapat

mempengaruhi penetapan calon

terpilih.

Pasal 157

Perkara perselisihan hasil

Pemilihan diperiksa dan diadili

oleh badan peradilan khusus.

Badan peradilan khusus


(1) dibentuk sebelum

pelaksanaan Pemilihan serentak

nasional.

Perkara perselisihan penetapan


perolehan suara tahap akhir hasil

Pemilihan diperiksa dan diadili

oleh Mahkamah Konstitusi

sampai dibentuknya badan

peradilan khusus.

Peserta Pemilihan dapat

mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil

penghitungan perolehan suara

oleh KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota kepada

Mahkamah Konstitusi.

Peserta Pemilihan mengajukan

permohonan kepada Mahkamah

Konstitusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) paling

lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan

penetapan perolehan suara

hasil Pemilihan oleh KPU

Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota.

Pengajuan permohonan


(5) dilengkapi alat/dokumen

bukti dan Keputusan KPU

Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota tentang hasil

rekapitulasi penghitungan suara.


Dalam hal pengajuan

permohonan sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) kurang

lengkap, pemohon dapat

memperbaiki dan melengkapi

permohonan paling lama 3 (tiga)

hari kerja sejak diterimanya

permohonan oleh Mahkamah

Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi

memutuskan perkara

perselisihan sengketa hasil

Pemilihan paling lama 45 (empat

puluh lima) hari kerja sejak

diterimanya permohonan.

Putusan Mahkamah Konstitusi


(8) bersifat final dan mengikat.

KPU Provinsi dan/atau KPU


menindaklanjuti putusan

Mahkamah Konstitusi.

Pasal 158

(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan


ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah

penduduk sampai dengan

2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan

perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh KPU Provinsi;

b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000

(dua juta) sampai dengan 6.000.000

(enam juta), pengajuan

perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan

paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima

persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU

Provinsi; c. Provinsi dengan

jumlah penduduk lebih dari 6.000.000

(enam juta) sampai


dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, pengajuan

perselisihan perolehan suara dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar

1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara

tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU

Provinsi; dan d. Provinsi dengan

jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa,

pengajuan perselisihan perolehan

suara dilakukan jika terdapat perbedaan

paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total

suara sah hasil penghitungan suara

tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU

Provinsi.

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta

Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan

permohonan pembatalan


penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk

sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh

ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar

2% (dua persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU

Kabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan

jumlah penduduk sampai dengan 250.000

(dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu)

jiwa, pengajuan perselisihan perolehan

suara dilakukan apabila terdapat perbedaan

paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara

sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang

ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

c. Kabupaten/Kota dengan


jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa

sampai dengan 1.000.000 (satu juta)

jiwa, pengajuan perselisihan perolehan

suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar

1% (satu persen) dari penetapan hasil

penghitungan perolehan suara oleh KPU

Kabupaten/Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan

jumlah penduduk lebih

dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan

perselisihan perolehan suara dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima

persen) dari total suara sah yang ditetapkan oleh

KPU Kabupaten/Kota.

Penetapan Pasangan

Calon

Pasal 160A

Dalam hal DPRD Provinsi tidak

menyampaikan usulan

pengesahan pengangkatan

pasangan calon Gubernur dan

Wakil Gubernur terpilih kepada

Presiden melalui Menteri, dalam


jangka waktu 5 (lima) hari kerja

sejak KPU Provinsi

menyampaikan penetapan


Wakil Gubernur terpilih kepada

DPRD Provinsi, Presiden

berdasarkan usulan Menteri

mengesahkan pengangkatan


Wakil Gubernur terpilih

berdasarkan usulan KPU Provinsi

melalui KPU.

Dalam hal DPRD

Kabupaten/Kota tidak

menyampaikan usulan

pengesahan pengangkatan

pasangan calon Bupati dan Wakil

Bupati serta pasangan calon

Walikota dan Wakil Walikota

terpilih kepada Menteri melalui

Gubernur, dalam jangka waktu 5

(lima) hari kerja sejak KPU

Kabupaten/Kota menyampaikan

penetapan pasangan calon Bupati

dan Wakil Bupati serta pasangan

calon Walikota dan Wakil

Walikota terpilih kepada DPRD

Kabupaten/Kota, Menteri

berdasarkan usulan Gubernur






terpilih berdasarkan usulan KPU

Kabupaten/Kota melalui KPU

Provinsi.

Dalam hal Gubernur tidak

menyampaikan usulan penetapan


(2) kepada Menteri, Menteri





terpilih berdasarkan usulan KPU

Kabupaten/Kota melalui KPU

Provinsi.

Pengesahan pengangkatan


(1), ayat (2), dan ayat (3)

dilakukan paling lama 14

(empat belas) hari kerja sejak

diterimanya usulan.


tata cara pengesahan

pengangkatan pasangan calon

terpilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2), dan ayat

(3) diatur dalam Peraturan


Pemerintah.

Pasal 162

Gubernur dan Wakil Gubernur

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 161 ayat (1) memegang

jabatan selama 5 (lima) tahun

terhitung sejak tanggal

pelantikan dan sesudahnya dapat

dipilih kembali dalam jabatan

yang sama hanya untuk 1 (satu)

kali masa jabatan.

Bupati dan Wakil Bupati serta


sebagaimana dimaksud dalam

Pasal161 ayat (3) memegang

jabatan selama 5 (lima)tahun

terhitung sejak tanggal

pelantikan dan sesudahnya dapat

dipilih kembali dalam jabatan

yang sama hanya untuk 1 (satu)

kali masa jabatan.

Gubernur, Bupati, atau Walikota

yang akan melakukan

penggantian pejabat di

lingkungan Pemerintah Daerah

Provinsi atau Kabupaten/Kota,

dalam jangka waktu 6 (enam)

bulan terhitung sejak tanggal

pelantikan harus mendapatkan


persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 163


dilantik oleh Presiden di ibu kota

negara.

Dalam hal Presiden berhalangan,

pelantikan Gubernur dan Wakil

Gubernur dilakukan oleh Wakil

Presiden.

Dalam hal Wakil Presiden

berhalangan, pelantikan


dilakukan oleh Menteri.

Dalam hal calon Gubernur

terpilih meninggal dunia,

berhalangan tetap, atau

mengundurkan diri, calon Wakil

Gubernur terpilih tetap dilantik

menjadi Wakil Gubernur

meskipun tidak secara

berpasangan.

Dalam hal calon wakil Gubernur

terpilih meninggal dunia,

berhalangan tetap, atau

mengundurkan diri, calon

Gubernur terpilih tetap dilantik

menjadi Gubernur meskipun


tidak secara berpasangan.


dan/atau Calon Wakil Gubernur

terpilih ditetapkan menjadi

tersangka pada saat pelantikan,

yang bersangkutan tetap dilantik

menjadi Gubernur dan/atau

Wakil Gubernur.




terdakwa pada saat pelantikan,

yang bersangkutan tetap dilantik


Wakil Gubernur dan saat itu juga

diberhentikan sementara sebagai

Gubernur dan/atau Wakil

Gubernur.




terpidana berdasarkan putusan

pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum

tetap pada saat pelantikan, yang

bersangkutan tetap dilantik


Wakil Gubernur dan saat itu juga

diberhentikan sebagai Gubernur


dan/atau Wakil Gubernur

Pasal 164

Bupati dan Wakil Bupati serta


dilantik oleh Gubernur di ibu

kota Provinsi yang bersangkutan.

Dalam hal Gubernur

berhalangan, pelantikan Bupati

dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota dilakukan

oleh Wakil Gubernur.

Dalam hal Gubernur dan/atau

Wakil Gubernur tidak dapat

melaksanakan sebagaimana

dimaksud pada ketentuan ayat

(1) dan ayat (2), Menteri

mengambil alih kewenangan

Gubernur sebagai wakil

Pemerintah Pusat.

Dalam hal calon Bupati dan

Calon Walikota terpilih meninggal

dunia, berhalangan tetap, atau

mengundurkan diri, calon wakil

Bupati dan Calon wakil Walikota

terpilih tetap dilantik menjadi

Wakil Bupati dan Wakil Walikota



berpasangan.

Dalam hal calon Wakil Bupati,

dan Calon Wakil Walikota terpilih

meninggal dunia, berhalangan

tetap, atau mengundurkan diri,

calon Bupati dan Calon Walikota

terpilih tetap dilantik menjadi

Gubernur, Bupati, dan Walikota


berpasangan.

Dalam hal calon Bupati/Walikota

dan/atau calon Wakil

Bupati/Walikota terpilih

ditetapkan menjadi tersangka

pada saat pelantikan, yang


menjadi Bupati/Walikota

dan/atau WakilBupati/Walikota.




ditetapkan menjadi terdakwa

pada saat pelantikan, yang



dan/atau Wakil Bupati/Walikota,

kemudian saat itu juga

diberhentikan sementara sebagai

Bupati/Walikota dan/atau Wakil


Bupati Walikota.




ditetapkan menjadi terpidana

berdasarkan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap pada saat

pelantikan, yang bersangkutan

tetap dilantik menjadi

Bupati/Walikota dan/atau Wakil

Bupati/Walikota, kemudian saat

itu juga diberhentikan sementara

sebagai Bupati/Walikota

dan/atau Wakil Bupati Walikota.

Pelantikan GBW

Serentak

Pasal 164A

Pelantikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 163 dan Pasal 164

dilaksanakan secara serentak.

Pelantikan secara serentak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan pada akhir masa

jabatan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota

periode sebelumnya yang paling

akhir.

Dalam hal terdapat 1 (satu)

pasangan Bupati dan Wakil Bupati


terpilih atau Walikota dan Wakil

Walikota terpilih yang tertunda dan

tidak ikut pada pelantikan serentak


(2), Gubernur dapat melakukan

pelantikan di Ibukota

Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Dalam hal lebih dari 1 (satu)

provinsi yang terdapat 1 (satu)

pasangan Bupati dan Wakil Bupati

terpilih atau Walikota dan Wakil

Walikota terpilih yang tertunda dan

tidak ikut pada pelantikan serentak


(2), Menteri dapat melakukan

pelantikan secara bersamaan di

Ibukota Negara.

Pasal 164B

Presiden sebagai pemegang

kekuasaan pemerintahan dapat

melantik Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota secara serentak.

Pasal 165

Ketentuan mengenai jadwal dan

tata cara pelantikan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota diatur dengan


Peraturan Presiden.

Pasal 166

Pendanaan kegiatan Pemilihan

dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah,

dan dapat didukung oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara

sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dihapus.


pendanaan kegiatan Pemilihan yang

bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 173

Dalam hal Gubernur, Bupati, dan

Walikota berhenti karena:

meninggal dunia;

permintaan sendiri; atau

diberhentikan;

maka Wakil Gubernur, Wakil

Bupati, dan Wakil Walikota

menggantikan Gubernur, Bupati,

dan Walikota.

DPRD Provinsi menyampaikan


usulan pengesahan pengangkatan

Wakil Gubernur menjadi Gubernur


kepada Presiden melalui Menteri

untuk disahkan pengangkatannya

sebagai Gubernur.

(2a) Dalam hal DPRD Provinsi

tidak menyampaikan usulan


(2) dalam waktu 10 (sepuluh) hari

kerja terhitung sejak Gubernur

berhenti, Presiden berdasarkan

usulan Menteri mengesahkan

pengangkatan Wakil Gubernur

sebagai Gubernur berdasarkan:

surat kematian;

surat pernyataan pengunduran

diri dari Gubernur; atau

keputusan pemberhentian.

DPRD Kabupaten/Kota

menyampaikan usulan

pengangkatan dan pengesahan

Wakil Bupati/Wakil Walikota



kepada Menteri melalui Gubernur

untuk diangkat dan disahkan

sebagai Bupati/Walikota.

(3a)Dalam hal DPRD


Kabupaten/Kota tidak

menyampaikan usulan


(3) dalam waktu 10 (sepuluh) hari

kerja terhitung sejak

Bupati/Walikota berhenti,

Gubernur menyampaikan usulan

kepada Menteri dan Menteri

berdasarkan usulan Gubernur

mengangkat dan mengesahkan


sebagai Bupati/Walikota.

(3b) Dalam hal Gubernur tidak

menyampaikan usulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3a) dalam

waktu 5 (lima) hari kerja terhitung

sejak diterimanya usulan dari DPRD

Kabupaten/Kota kepada Gubernur


(3), Menteri berdasarkan usulan

DPRD Kabupaten/Kota mengangkat

dan mengesahkan Wakil

Bupati/Wakil Walikota sebagai

Bupati/Walikota..

(3c) Dalam hal Gubernur dan

DPRD Kabupaten/Kota tidak

menyampaikan usulan


(3) dan (3a), Menteri





berdasarkan:

surat kematian;

surat pernyataan pengunduran

diri dari Bupati/Walikota; atau

keputusan pemberhentian.

Ketentuan mengenai tata cara

pengisian Gubernur, Bupati, dan

Walikota diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

Pasal 174

Dalam hal Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota secara bersama-sama

tidak dapat menjalankan tugas

karena alasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 173 ayat

(1), dilakukan pengisian jabatan

melalui mekanisme pemilihan

oleh DPRD Provinsi atau DPRD

Kabupaten/Kota.

Partai politik atau gabungan

partai politik pengusung yang

masih memiliki kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

mengusulkan 2 (dua) pasangan


calon kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah untuk dipilih.

Dalam hal partai politik atau

gabungan partai Politik

pengusung tidak memiliki kursi

di Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah pada saat dilakukan

pengisian jabatan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota maka Partai

Politik atau gabungan Partai

Politik yang memiliki kursi di

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

mengusulkan pasangan calon

paling sedikit 20% (dua puluh

persen) dari jumlah kursi

Dalam hal Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota yang berasal dari

perseorangan secara bersama-

sama tidak dapat menjalankan

tugas karena alasan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 173 ayat

(1), dilakukan pengisian jabatan

melalui mekanisme pemilihan

oleh DPRD Provinsi atau DPRD

Kabupaten/Kota, yang calonnya

diusulkan oleh partai politik atau


gabungan partai politik yang

memiliki kursi di Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah paling

sedikit 20% (dua puluh persen)

dari jumlah kursi.


melakukan proses pemilihan


(2) dan ayat (3) berdasarkan

perolehan suara terbanyak.


menyampaikan hasil pemilihan

kepada Presiden melalui Menteri

untuk Gubernur dan Wakil

Gubernur dan kepada Menteri

melalui Gubernur untuk Bupati

dan Wakil Bupati serta Walikota

dan Wakil Walikota.

Dalam hal sisa masa jabatan

kurang dari 18 (delapan belas)

bulan, Presiden menetapkan

penjabat Gubernur dan Menteri

menetapkan penjabat

Bupati/Walikota.


pengisian jabatan melalui Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah


(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat


(5), dan ayat (6) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 176

Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil

Bupati, dan Wakil Walikota berhenti

karena meninggal dunia, permintaan

sendiri, atau diberhentikan,

pengisian Wakil Gubernur, Wakil


dilakukan melalui mekanisme

pemilihan oleh DPRD Provinsi atau

DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan

usulan dari partai politik atau

gabungan partai politik pengusung.

(1a)Partai politik atau gabungan

partai politik pengusung

mengusulkan 2 (dua) orang calon

Wakil Gubernur, Wakil Bupati,

dan Wakil Walikota kepada DPRD

melalui Gubernur, Bupati, atau

Walikota, untuk dipilih dalam

rapat paripurna DPRD.

Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil

Bupati, dan Wakil Walikota berasal

dari calon perseorangan berhenti

karena meninggal dunia, permintaan

sendiri, atau diberhentikan,

pengisian Wakil Gubernur, Wakil


dilakukan melalui mekanisme


pemilihan masing-masing oleh

DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota berdasarkan

usulan Gubernur, Bupati, dan

Walikota.

(2a)Pengisian kekosongan jabatan

Wakil Gubernur, calon Wakil

Bupati, dan calon Wakil Walikota

dilakukan jika sisa masa

jabatannya lebih dari 18 (delapan

belas) bulan terhitung sejak

kosongnya jabatan tersebut.


tata cara pengusulan dan

pengangkatan calon Wakil

Gubernur, calon Wakil Bupati, dan

calon Wakil Walikota sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat (1a),

ayat (2), dan ayat (2a) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.


KETENTUAN PIDANA

DALAM UNDANG-UNDANG PILKADA

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015



UU NOMOR 10 TAHUN 2015

NO PASAL SISIPAN PASAL PERUBAHAN

1 Pasal 177 A-B Pasal 180

2 Pasal 178 A-H Pasal 193

3 Pasal 182 A-B

4 Pasal 185 A-B

5 Pasal 186 A

6 Pasal 187 A-D

7 Pasal 190 A

8 Pasal 193 A-B

9 Pasal 198 A

10 JUMLAH 23 PASAL JUMLAH 2 PASAL

11 TOTAL= 25 PASAL

NO UU NOMOR 1 TAHUN 2015 UU NOMOR 8 TAHUN 2015

1 Pasal 177 Pasal 184






7 Pasal 186

8 Pasal 187

9 Pasal 188

10 Pasal 190

11 Pasal 194

12 Pasal 198

13 JUMLAH 12 PASAL

JUMLAH 6 PASAL

14 TOTAL = 18 PASAL


PASAL BUNYI PASAL UNSUR PASAL SANKSI KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5)

TAHAPAN PEMUTAHIRAN DAFTAR PEMILIH

177

(UU 1/2015)

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

• Setiap orang;

• Dengan sengaja;

• Memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal;

• Diperlukan untuk pengisian daftar pemilih.

• Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan;

• Denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

177A Setiap orang yang dengan sengaja melakukan • Setiap orang;

• Dengan sengaja;

• Melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih.

• Pidana penjara paling singkat

12 (dua belas) bulan dan

paling lama 72 (tujuh puluh

dua) bulan

• Denda paling sedikit

Rp12.000.000,00 (dua belas

juta rupiah) dan paling banyak

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh

dua juta rupiah).

Pasal 58 (UU 10/2016)

(1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum

terakhir digunakan sebagai sumber

pemutakhiran data pemilihan dengan

mempertimbangkan Daftar Penduduk

Potensial Pemilih Pemilihan;

(2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih


pada ayat (1) berasal dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota yang telah

dikonsolidasikan, diverifikasi, dan

divalidasi oleh Menteri digunakan

sebagai bahan penyusunan daftar

Pemilih untuk Pemilihan;

(3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS dilakukan pemutakhiran berdasarkan

ayat (1)

UU 10/2016

perbuatan melawan hukum memalsukan data

dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan

SISIPAN paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua

belas juta rupiah) dan paling banyak

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).



perbaikan dari rukun tetangga, rukun

warga, atau sebutan lain dan

tambahan Pemilih yang telah

memenuhi persyaratan sebagai

Pemilih paling lambat 14 (empat belas)

Hari terhitung sejak diterimanya hasil

konsolidasi, verifikasi, dan validasi;

(4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran


diserahkan kepada PPK untuk

dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih

tingkat PPK;

(5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil

pemutakhiran sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) diserahkan oleh PPK

kepada KPU Kabupaten/Kota paling

lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak

selesainya pemutakhiran untuk


tingkat Kabupaten/kota, yang

kemudian ditetapkan sebagai Daftar

Pemilih Sementara.

(6) Daftar Pemilih Sementara


diumumkan secara luas dan melalui

papan pengumuman rukun tetangga

dan rukun warga atau sebutan lain

oleh PPS untuk mendapatkan

masukan dan tanggapan dari

masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.

(7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih

Sementara berdasarkan masukan dan



tanggapan dari masyarakat paling

lama 5 (lima) Hari terhitung sejak


masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) berakhir.

(8) Daftar Pemilih Sementara yang telah

diperbaiki sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) diserahkan kepada KPU

Kabupaten/Kota untuk ditetapkan

sebagai Daftar Pemilih Tetap dan

diumumkan oleh PPS paling lama 2

(dua) Hari terhitung sejak jangka waktu

penyusunan Daftar Pemilih Tetap

berakhir.

177B Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU • Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi

• Dengan sengaja

• Melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.


24 (dua puluh empat) bulan

dan paling lama 72 (tujuh

puluh dua) bulan;


Rp24.000.000,00 (dua puluh

empat juta rupiah) dan paling

banyak Rp72.000.000,00.

Pasal 58 (UU 10/2016)

1) Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum

terakhir digunakan sebagai sumber

pemutakhiran data pemilihan dengan

mempertimbangkan Daftar Penduduk

Potensial Pemilih Pemilihan.

2) Daftar Penduduk Potensial Pemilih


pada ayat (1) berasal dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten/Kota yang telah

dikonsolidasikan, diverifikasi, dan

divalidasi oleh Menteri digunakan

sebagai bahan penyusunan daftar

Pemilih untuk Pemilihan.

3) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) oleh PPS

UU 10/2016 Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi

yang dengan sengaja melakukan perbuatan

SISIPAN melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan

rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat

24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72

(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

dan paling banyak Rp72.000.000,00



dilakukan pemutakhiran berdasarkan

perbaikan dari rukun tetangga, rukun

warga, atau sebutan lain dan

tambahan Pemilih yang telah

memenuhi persyaratan sebagai

Pemilih paling lambat 14 (empat belas)

Hari terhitung sejak diterimanya hasil

konsolidasi, verifikasi, dan validasi.

4) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran


diserahkan kepada PPK untuk


tingkat PPK.

5) Rekapitulasi daftar Pemilih hasil

pemutakhiran sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) diserahkan oleh PPK

kepada KPU Kabupaten/Kota paling

lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak

selesainya pemutakhiran untuk


tingkat kabupaten/kota, yang kemudian

ditetapkan sebagai Daftar Pemilih

Sementara.

6) Daftar Pemilih Sementara


diumumkan secara luas dan melalui

papan pengumuman rukun tetangga

dan rukun warga atau sebutan lain

oleh PPS untuk mendapatkan


masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari.

7) PPS memperbaiki Daftar Pemilih



Sementara berdasarkan masukan dan

tanggapan dari masyarakat paling

lama 5 (lima) Hari terhitung sejak


masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (6) berakhir.

8) Daftar Pemilih Sementara yang telah

diperbaiki sebagaimana dimaksud

pada ayat (7) diserahkan kepada KPU

Kabupaten/Kota untuk ditetapkan

sebagai Daftar Pemilih Tetap dan

diumumkan oleh PPS paling lama 2

(dua) Hari terhitung sejak jangka waktu

penyusunan Daftar Pemilih Tetap

berakhir.

178

(UU 1/2015)

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya

• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

179

(UU 1/2015)

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang- Undang ini

• Diperlukan untuk menjalankan

• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan;

• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling



(tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan

banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

182

(UU 1/2015)

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

• Setiap orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang- halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini

• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan;

• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

TAHAPAN PENCALONAN

Pasal 180 ayat (1)

UU 10/2016

PERUBAHAN

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota

• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan

• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 180 ayat (2)

UU 10/2016

Setiap orang yang karena jabatannya dengan

sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

menghilangkan hak seseorang menjadi

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati,

• Setiap orang

• Karena jabatannya dengan sengaja

• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan

Pasal 7 (UU 10/2016)

1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan



PERUBAHAN

dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan

calon dan/atau pasangan calon yang tidak

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh

enam) bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh

enam) bulan dan denda paling sedikit

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

dan paling banyak Rp96.000.000,00

• Melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45

• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp96.000.000,00

sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Setia kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

d. Dihapus;

e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

f. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil



pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;

g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;

n. Belum pernah menjabat sebagai



Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;

o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;

p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;

q. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;

r. Dihapus;

s. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota



Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan

u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Pasal 45 (UU 10/2016)

(1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;

b. Surat keterangan:

1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan



narkotika dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;

2. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan



syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;

4. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;

5. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan

6. Tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l.

c. Surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara,



sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j;

d. Fotokopi:

1. Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;

2. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m;

3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.

e. Daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon



yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;

f. Pas foto terbaru Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

g. Naskah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

181

(UU 1/2015)

Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Mengetahui bahwa suatu surat adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah



184 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah

• Setiap orang • Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan



(UU 8/2015) tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

• Dengan sengaja

• Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota

dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan;


185

(UU 8/2015)

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu

• Untuk mendukung pasangan calon perseorangan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan calon Walikota dan calon Wakil Walikota



185 A ayat (1)

UU 10/2016

SISIPAN

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan

daftar dukungan terhadap calon perseorangan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,


36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72



dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh

dua juta rupiah).

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,


36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan

• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00



(tujuh puluh dua juta rupiah).

185B Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU • Anggota PPS, anggota PPK,

anggota KPU

Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi, dan/atau petugas yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi dan rekapitulasi

• Dengan sengaja

• Melakukan perbuatan melawan hukum

• Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap dukungan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48



Pasal 48 (UU 10/2016)

(1) Pasangan calon atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan pencalonan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi administrasi dan dibantu oleh PPK dan PPS.

(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

a. Mencocokkan dan meneliti berdasarkan nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan alamat dengan mendasarkan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil; dan ;

b. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.

(3) Verifikasi administrasi sebagaimana

UU 10/2016 Kabupaten/Kota, anggota KPU Provinsi,

dan/atau petugas yang diberikan kewenangan

SISIPAN melakukan verifikasi dan rekapitulasi yang

dengan sengaja melakukan perbuatan melawan

hukum tidak melakukan verifikasi dan

rekapitulasi terhadap dukungan calon

perseorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan


denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga

puluh enam juta rupiah) dan paling banyak




dimaksud pada ayat (2) dilakukan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi atau Kabupaten/Kota;

(4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh pasangan calon perseorangan atau tim yang diberikan kuasa oleh pasangan calon menyerahkan dokumen syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPS untuk dilakukan verifikasi faktual paling lambat 28 (dua puluh delapan) Hari sebelum waktu pendaftaran pasangan calon dimulai.

(5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke PPS.

(4) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.

(5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon



diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.

(7) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

(8) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.

(9) Hasil verifikasi dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada PPK dan salinan hasil verifikasi disampaikan kepada pasangan calon.

(10) PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.



(11) Hasil verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota dan salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi disampaikan kepada pasangan calon.

(12) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, salinan hasil verifikasi dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dipergunakan oleh pasangan calon perseorangan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dukungan pencalonan.

(4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) Hari.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU.

186 Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU • Anggota PPS, anggota PPK, • Pidana penjara paling singkat



Ayat (1)

(UU 1/2015)

Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi

• Dengan sengaja

• Memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan

• Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan;


186

Ayat (2)

(UU 1/2015)

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

• Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi

• Dengan sengaja

• Tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan




186A ayat (1)

UU 10/2016

SISIPAN

Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat

Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota yang

mendaftarkan pasangan calon sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan

ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat

keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat

tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan

oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi

dan/atau pengurus Partai Politik tingkat

Kabupaten/Kota, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)

bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)

• Ketua dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota

• Mendaftarkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) yang tidak didasarkan pada surat keputusan pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh pengurus Partai Politik tingkat Provinsi


36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan;


Rp36.000.000,00 (tiga puluh

enam juta rupiah) dan paling

banyak Rp72.000.000,00

(tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 42 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

(UU 10/2016) :

(4) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.



bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00

(tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak


dan/atau pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota

(5) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.

(6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

187B

UU 10/2016

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan

Partai Politik yang dengan sengaja melakukan

perbuatan melawan hukum menerima imbalan

• Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik


36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh

Pasal 47 ayat (1) (UU 8/2015)

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk



SISIPAN

dalam bentuk apapun pada proses pencalonan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)


36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72


Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah).

• Dengan sengaja

• Melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)

puluh dua) bulan


Rp300.000.000,00 (tiga ratus


Rp1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah).

apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

187C

UU 10/2016

SISIPAN

Setiap orang atau lembaga yang terbukti


hukum memberi imbalan pada proses

pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon,

pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur,

Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota

atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh

empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60

(enam puluh) bulan dan denda paling sedikit

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

rupiah).

• Setiap orang atau lembaga

• Terbukti dengan sengaja

• Melakukan perbuatan melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil

Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5)

• Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan


Rp300.000.000,00 (tiga ratus


Rp1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah).

Pasal 47 ayat (5) (UU 8/2015)

Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan

191

Ayat (1)

(UU 8/2015)

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana

• Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota

• Dengan sengaja

• Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan;

• Denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua



penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

• Mengundurkan diri setelah penetapan pasangan calon sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara

puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

191

Ayat (2)

Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

• Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik


• Denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

• Dengan sengaja

(UU 8/2015) • Menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan

• Dengan sengaja

• Mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara

TAHAPAN KAMPANYE

187 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

• Setiap orang • Pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau;

• Denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Ayat (1) • Dengan sengaja

(UU 1/2015)

• Melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon

187 Setiap orang yang dengan sengaja melanggar • Setiap orang • Pidana penjara paling singkat Pasal 69 huruf a-f (UU 8/2015)



Ayat (2)

(UU 1/2015)

ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).

• Dengan sengaja

• Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye

• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f

3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau;

• Denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai;

c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/ataukelompok masyarakat;

d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;

e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

f. Fmengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

187

Ayat (3)

(UU 1/2015)

Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati/Walikota

• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i,

• Pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau;

• Denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta

Pasal 69 huruf g-j (UU 8/2015) :

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;

h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;



banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). atau huruf j rupiah). j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau

187

Ayat (4)

(UU 1/2015)

Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye


• Denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

187

Ayat (5)

(UU 1/2015)

Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

• Setiap orang

• Memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan

• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5

• Pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau;

• Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 74 ayat (5) (UU 10/2016)

Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

187

Ayat (6)

(UU 1/2015)

Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Menerima atau memberi dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang

• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)

• Dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana

• Pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) Bulan dan/atau;

• Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 76 ayat (1) (UU 8/2015)

Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon dan pasangan calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing



rupiah). dimaksud dalam Pasal 71 dan Warga negara asing;

b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;

c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan

d. Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Pasal 71 (UU 10/2016)

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam)



bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

187

Ayat (7)

(UU 1/2015)

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana Kampanye

sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini

• Pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau;

• Denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

187 Calon yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU

• Calon • Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan



Ayat (8)

(UU 1/2015)

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

• Menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara

paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan;

• Denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

187A ayat (1)

UU 10/2016

SISIPAN

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4)


• Denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 73 ayat (4)

Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. Mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

c. Mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

188

(UU 1/2015)

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau

• Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah

• Dengan sengaja

• Melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam


• Denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling

Pasal 71 (UU 10/2016)

(5) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan



paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 71 banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

salah satu pasangan calon.

(6) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(7) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.

(5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.



(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

189

(UU 8/2015)

Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain /perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

• Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota

• Dengan sengaja

• Melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah serta perangkat Desa atau sebutan lain /perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (1)


• Denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 70 ayat (1) (UU 10/2016)

(1) Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan

c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

190

(UU 1/2015)

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

• Pejabat

• Melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3)

• Penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau;

• Denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 71 ayat (2) (UU10/2016)

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 162 ayat (3) (UU 10/2016)



Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.

TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK

190A

UU 10/2016

SISIPAN

Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan

yang dengan sengaja melakukan

perbuatan melawan hukum merubah

jumlah surat suara yang dicetak sama

dengan jumlah Pemilih tetap ditambah

dengan 2,5% (dua setengah persen) dari

jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan,

yang ditetapkan dengan Keputusan KPU

Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat

(1) dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan


denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima

ratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus

juta rupiah).

• Penyelenggara Pemilihan, atau perusahaan

• Dengan sengaja

• Melakukan perbuatan melawan hukum merubah jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

• sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1)


36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan


Rp500.000.000,00 (lima ratus


Rp7.500.000.000,00 (tujuh

milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 80 ayat (1) (UU 1/2015)

Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA


Pasal 178A

(UU 10/2016)

Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

• Setiap orang

• Pada waktu pemungutan suara

• Dengan sengaja

• Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan




SISIPAN 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

• Melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih

Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah

Pasal 178B Setiap orang yang pada waktu pemungutan • Setiap orang

• Pada waktu pemungutan suara

• Dengan sengaja

• Melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS

• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan

• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

(UU 10/2016) suara dengan sengaja melakukan perbuatan

melawan hukum memberikan suaranya lebih

SISIPAN dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga

puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus

delapan) bulan dan denda paling sedikit


dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus

delapan juta rupiah).

Pasal 178C ayat (1)

(UU 10/2016)

SISIPAN

Setiap orang yang tidak berhak memilih yang

dengan sengaja pada saat pemungutan suara

memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih

pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh

enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh

dua) bulan dan denda paling sedikit


dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh

dua juta rupiah).

• Setiap orang

• Yang tidak berhak memilih

• Dengan sengaja

• Pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih



Pasal 178C ayat (2)

(UU 10/2016)

Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh

orang yang tidak berhak memilih memberikan

suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu)

TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan

• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan




SISIPAN paling lama 144 (seratus empat puluh empat)


(tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak

Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat

juta rupiah).

suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih

Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 178D

(UU 10/2016)

SIISPAN

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara

• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan

• Denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp,300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 178E ayat (1)

(UU 10/2016)

SISIPAN

Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara

• Pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan

• Denda paling sedikit Rp,48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)

Pasal 178F

(UU 10/2016)

SISIPAN

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan

perbuatan melawan hukum menggagalkan

pleno penghitungan suara tahap akhir yang

dilakukan di KPU Provinsi atau KPU

Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir


• Denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus



dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga

puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus

empat puluh empat) bulan dan denda paling

sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu

milyar rupiah).

yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara

juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 178G

(UU 10/2016)

SISIPAN

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain



Pasal 178H

(UU 10/2016)

SISIPAN

Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

• Setiap orang

• Membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain

• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan

• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah

182A

UU 10/2016

SISIPAN

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan,

• Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan;

• Denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh



puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

dan menghalang- halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih

empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

182B

UU 10/2016

SISIPAN

Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

• Seorang majikan atau atasan

• Tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan

• Pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan

• Denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

PASCA PEMUNGUTAN SUARA

193 ayat (1)

UU 10/2016

PERUBAHAN

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan

dan/atau penghitungan suara ulang di TPS

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan

Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu

Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa

alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-

Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota

KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana


bulan dan paling lama 144 (seratus empat

puluh empat) bulan dan denda paling sedikit



empat puluh empat juta rupiah).

• KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

• Tidak menetapkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang di TPS.

• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini.


• Denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 112 (UU 1/2015)

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak



dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 113 (UU 1/2015)

(1) Penghitungan suara ulang meliputi:

a. penghitungan ulang surat suara di TPS; atau

b. penghitungan ulang surat suara di PPS.

(2) Penghitungan ulang suara di TPS dilakukan seketika itu juga jika:

a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;



b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;

c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;

d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

e. saksi calon, PPL, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;

f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau

g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.

(4) Dalam hal TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan penghitungan suara ulang, saksi calon atau PPL dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di PPS.

(5) Penghitungan ulang surat suara di TPS atau PPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama



dengan hari pemungutan suara.

193 ayat (2)

UU 10/2016

PERUBAHAN

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemilihan

lanjutan dan/atau pemilihan susulan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan

Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu

Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa

alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-

Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota

KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana


bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh

empat) bulan dan denda paling sedikit





• Tidak menetapkan pemilihan lanjutan dan/atau pemilihan susulan;

• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 dan Pasal 121 berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini

• Pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan;


Rp36.000.000,00 (tiga

puluh enam juta rupiah) dan

paling banyak

Rp144.000.000,00 (seratus

empat puluh empat juta

rupiah).

Pasal 120 (UU 1/2015)

(1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.

Pasal 121 (UU 1/2015)

(1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

193 ayat (3)

UU 10/2016

PERUBAHAN

Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota

PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota,

atau ketua dan anggota KPU Provinsi yang


hukum tidak membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan

• Ketua dan anggota KPPS, ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota, atau ketua dan anggota KPU Provinsi

• Pidana penjara paling

singkat 12 (dua belas) bulan

dan paling lama 60 (enam

puluh) bulan




pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon

Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota

dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)

bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan

dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua

belas juta rupiah) dan paling banyak

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

• Dengan sengaja

• Melakukan perbuatan melawan

hukum;

• Tidak membuat dan/atau

menandatangani berita acara

perolehan pasangan Calon

Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur, pasangan Calon

Bupati dan Calon Wakil Bupati,

serta pasangan Calon Walikota

dan Calon Wakil Walikota

Rp12.000.000,00 (dua belas

juta rupiah) dan paling

banyak Rp60.000.000,00

(enam puluh juta rupiah).

193 ayat (4)

UU 10/2016

PERUBAHAN

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

• Ketua dan anggota KPPS

• Dengan sengaja

• Tidak melaksanakan ketetapan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS.

• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan

• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

193 ayat (5)

UU 10/2016

PERUBAHAN

Setiap KPPS yang dengan sengaja tidak

memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita

acara pemungutan dan penghitungan suara

dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara

pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil

Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati,

serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota,

PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12) dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua

• Setiap KPPS

• Dengan sengaja

• Tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara pada saksi calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon

• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan

• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Pasal 98 ayat (12) (UU 8/2015)

KPPS wajib memberikan I (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon, PPL, PPS, PPK melalui PPS serta menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan · suara pada tempat pengumuman di TPS selama 7 (tujuh) hari.



belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) Walikota dan calon Wakil Walikota, PPL, PPS dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (12).


(dua belas juta rupiah) dan paling banyak

Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

193 ayat (6)

UU 10/2016

PERUBAHAN

Setiap KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

• Setiap KPPS

• Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada Hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q

• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan;

• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 20 huruf q (UU 10/2016)

Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

193 ayat (7) Setiap PPS yang tidak mengumumkan hasil • Setiap PPS

• Tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99



paling lama 60 (enam puluh)

bulan


Rp12.000.000,00 (dua belas


Rp60.000.000,00 (enam puluh

juta rupiah).

Pasal 99 (UU 1/2015)

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (11) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan menempelkan salinan tersebut di tempat umum selama 7 (tujuh) hari.

UU 10/2016 penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah

kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

PERUBAHAN 99, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60

(enam puluh) bulan dan denda paling sedikit

Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan

paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh

juta rupiah).

194

(UU 1/2015)

Panwas Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat

• Panwas Kecamatan

• Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU

• Pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan;


Pasal 33 huruf b (UU 10/2016)

mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;



6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Kabupaten/Kota

• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

195

(UU 8/2015)

Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

• Pidana penjara paling singkat 60 (enam puluh) bulan dan paling lama 120 (seratus dua puluh) bulan dan;

• Denda paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

TAHAPAN REKAPITULASI

183

(UU 1/2015)

Setiap orang yang melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

• Setiap orang

• Melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil Pemilihan menurut Undang- Undang ini.



197

Ayat (1)

Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana


• Tidak menetapkan perolehan hasil Pemilihan





(UU 8/2015) penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).


• Denda paling sedikit Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

198

(UU 1/2015)

Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

• Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

• Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

• Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2)

• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan;


Pasal 150 ayat (2) (UU 1/2015)

KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

LUAR TAHAPAN


(1) (2) (3) (4) (5)

187D

UU 10/2016

SISIPAN

Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

• Pengurus lembaga Pemantau Pemilihan

• Melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128



Pasal 128 (UU 1/2015)

Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

a. Melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;

b. Mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;

c. Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara



Pemilihan;

d. Memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;

e. Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;

f. Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;

g. Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan pemantau Pemilihan asing;

h. Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;

i. Masuk ke dalam TPS;

j. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan

k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.

193A ayat (1)

UU 10/2016

Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi yang

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan

• Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi

• Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam



paling lama 144 (seratus

empat puluh empat) bulan .

Pasal 12 (UU 8/2015)

Dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi wajib:

a. Melaksanakan semua tahapan



SISIPAN paling lama 144 (seratus empat puluh empat)

bulan dan denda paling sedikit


paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus


Pasal 12 • Denda paling sedikit

Rp12.000.000,00 (dua belas


Rp144.000.000,00 (seratus


rupiah).

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;

b. Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;

c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat;

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

g. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;

h. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan;

i. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;

j. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan

k. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

193A ayat (2)

UU 10/2016

SISIPAN

Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota

yang melanggar kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 12 (dua belas)

bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh

empat) bulan dan denda paling sedikit


paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus


• Ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota

• Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,




empat puluh empat) bulan


Rp12.000.000,00 (dua belas


Rp144.000.000,00 (seratus


rupiah).

Pasal 14 (UU 8/2015)

KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib:

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan tepat waktu;

b. Memperlakukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara;

c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada masyarakat;

d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

e. Menyampaikan laporan



pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;

f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

g. Menge1ola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;

i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;



k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan

l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

193B ayat (1)

UU 10/2016

SISIPAN

Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi yang

melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 29, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan

paling lama 144 (seratus empat puluh empat)


(dua belas juta rupiah) dan paling banyak

Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

• Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi

• Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29




empat puluh empat) bulan


Rp12.000.000,00 (dua belas


Rp144.000.000,00 (seratus

Pasal 29 (UU 1/2015)

Bawaslu Provinsi wajib:

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilihan umum pada tingkatan di bawahnya;


rupiah). c. Menerima dan menindaklanjuti laporan

yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Provinsi; dan

f. Melaksanakan kewajiban lain sesuai




dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

193B ayat (2)

UU 10/2016

SISIPAN

Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

• Ketua dan/atau anggota Panwas Kabupaten/Kota

• Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

• Pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan

• Denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

Pasal 32 (UU 1/2015)

Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten/Kota wajib:

a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya;

c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;

d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan; dan

f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang- undangan.



198A

UU 10/2016

SISIPAN

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak kekerasan atau mengahalang- halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

• Setiap orang

• Dengan sengaja

• Melakukan tindak kekerasan atau mengahalang- halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya



Documents

BAWASLU Buku Saku PENINDAKAN PELANGGARAN