PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH …

143Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII No. 2 Juni 2010

Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota di Indonesia

:: Sri Handayani

PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAHKABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN 2006

Sri HandayaniSTIA LAN Jakarta, Jl. Pejompongan Jakarta

E-mail: [email protected]

Disclosure of Local Government Financial Statement in Indonesia 2006

AbstractThis research examines the disclosure level of local government’s financial report based on Government Accounting

Standard (SAP), as dependent variable, and its relation to management incentives and audit finding and classification of localgovernment, as independent variable. Total samples for this research are 100 financial reports of municipality/regency (LKPD)for budgeting year of 2006. The criteria of samples are: (1) audited LKPDs for fiscal year 2006, (2) four components of financialreport such as Budget Realization Report, Ballance Sheet, Cash Flow Reports and Budget Realization Notes. The checklist ofnotes to the financial statement based on SAP is used for scoring the level of disclosure. Multiple regression is used for testingthe model. Statistically, the result shows that the intergovermental revenue and classification of local government does notsiginificantly influence the disclosure level based on SAP. However, wealth, government complexity, number of audit findingand level of departure does significantly influence the disclosure level based on SAP.

Keywords: Disclosure level, local governmental accounting, Standar Akuntansi Pemerintahan.

A. LATAR BELAKANGOtonomi daerah menjadi salah satu solusi

percepatan pembangunan daerah, dengan otonomidaerah diharapkan alokasi keuangan antara pusatdan daerah menjadi seimbang tidak sebagaimanapraktek pada masa orde baru. Menurut pendapatErawan (1999), alokasi keuangan yang tidakseimbang dapat dilihat dari: (1) Proporsi terbesarpendapatan daerah merupakan alokasi pemerintahpusat, sehingga daerah menjadi sangat tergantungpada subsidi pusat, (2) Besarnya jumlah alokasisubsidi dihitung secara proporsional berdasarkanbesarnya kontribusi daerah terhadap Gross DomesticProduct (GDP) bukan pada kebutuhan masing-masingdaerah. Daerah yang tumbuh paling cepat adalahdaerah yang telah berkembang, sementara itu daerahyang kurang berkembang namun memiliki kekayaansumber daya alam yang kondisinya kurangberkembang, tingkat pertumbuhannya akan lebihlambat.

Ketidakseimbangan tersebut memicu Indonesiamenerapkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskalsejak tahun 2001 (Keputusan Presiden No. 102 Tahun2001). Dampak otonomi daerah yang menonjoladalah perkembangan daerah yang kaya sumberdaya alam berkembang lebih pesat dibandingkanyahun-tahun sebelumnya. Pemerintah daerahmempunyai hak/kewenangan untuk mengelolakeuangannya sendiri. Disamping itu pemerintahdaerah dituntut/berkewajiban untuk memper-tanggungjawabkan pengelolaan keuangannyamelalui pengungkapan pada laporan keuangan(Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)) dan berdasarkan Kepmendagri No. 29/2002menyatakan bahwa pemerintah daerah wajibmenyajikan laporan keuangan pemerintah daerah(LKPD), yang mulai berlaku pada tahun anggaran2003. Pada tahun anggaran 2005 diberlakukan PP RINo.24 Th. 2005 mengenai Standar AkuntansiPemerintah (untuk seterusnya disebut SAP)1.

Dengan otonomi daerah pemerintah daerahakhirnya menjadi agen dan harus menjalankan rodapemerintahan secara amanah kepada masyarakatyang bertindak sebagai prinsipal. Dengan adanyahubungan agen dan principal inilah tidak tertutupkemungkinan menjadi penyebab munculnyamunculnya agency problem, potensi munculdisebabkan adanya informasi yang asimetris. Dalampengelolaan keuangan, pihak agen (pemerintahdaerah/penyelenggara pemerintahan) cenderungmemiliki informasi lebih banyak dibandingkandengan prinsipal (meskipun masyarakat di daerahtersebut terwakili kepentingannya oleh anggotaDPRD). Asimetri informasi tersebut berimplikasinegatif yaitu agen bertindak tidak didasarkan padakepentingan masyarakat yang lebih luas (principal),justru lebih mementingkan kepentinngan pribadi.Untuk mengurangi dampak tersebut, makadiperlukan transparansi pada pertanggungjawabankeuangan LKPD.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan salahsatu elemen penting dalam penerapan good corporategovernment (GCG). Menurut Syakhroza (2003), secaraumum Good Governance adalah tata kelola organisasisecara baik dengan prinsip-prinsip, accountability,efficiency and effectiveness, integrity and fairness,

1 Pengelolaan keuangan daerah dan akuntansi pemerintah daerah masih berkembang. Perkembangan terakhir pemerintah mengeluarkan PP no.3 tahun 2007.

144 Jurnal Ilmu Administrasi Volume VII No. 2 Juni 2010


:: Sri Handayani

responsibility, dan transparency. Dr. Anwar Nasutionselaku ketua BPK RI menyatakan bahwa transparansidan akuntabilitas fiskal merupakan kunci bagipemulihan kegiatan ekonomi nasional maupun bagipengikisan korupsi, kolusi dan nepotisme.2

Berdasarkan hasil audit BPK atas LKPD untuktahun anggaran 2006, dari 362 LKPD yang diperiksahanya tiga LKPD (0,83%) yang mendapatkan OpiniWajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkanmayoritas LKPD, 282 LKPD mendapatkan OpiniWajar Dengan Pengecualian (77,9%). Dengan hasilini memperlihatkan bahwea transparansi danakuntabilitas pengelolaan keuangan dalam lingkupdaerah masih sangat rendah.3

Zelda (2007) dalam penelitian membuktikanbahwa tingkat kepatuhan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan SAP untuk LKPD tahun anggaran2006 belum baik, dengan metode purposive sampling,sampel diambil dari setiap provinsi satu yaitusebanyak 40 LKPD kabupaten/kota dari 333 LKPDkabupaten/kota yang diaudit BPK yang memenuhisyarat penyusunan standar akuntansi pemerintahadalah sebanyak 58,67%, Neraca 65,14%, LaporanArus Kas 88,33% dan Catatan atas LaporanKeuangan hanya memenuhi syarat penyusunan52,92%. Lebih lanjut Zelda (2007) menyatakan bahwaterdapat variasi yang besar pada neraca dan catatanatas laporan keuangan, dan Catatan atas LaporanKeuangan dan lembar muka laporan keuangan (onthe face) menurut SAP merupakan penempatanpengungkapan lengkap (full disclosure).

Penelitian dengan fokus pengungkapan(Disclosure) di dalam lingkup korporasi Botosan(1997), melalui disclosure index bahwa terdapathubungan negatif antara tingkat biaya modal dengantingkat pengungkapan yang bersifat sukarela. Langdan Lundholm (1993) dalam Botosan (1997)menyatakan bahwa tingkat pengungkapan dalamlaporan tahunan berhubungan positif dengan jumlahpengungkapan melalui media lain.

Bertolak masíh rendahnya kepatuhan pemerintahdaerah terhadap peraturan pemerintah yangberkaitan dengan pengungkapan laporan keuanganyang menjadi ujung tombaknya peningkatanakuntabilitas dan transparansi. Ditengah-tengahupaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkankredibilitas dimata dunia sebagai negara yangmenduduki rangking ketiga dari bawah dalamkorupsi, maka dilakukan penelitian yang akanberfokus pada tingkat pengungkapan LKPD denganmetode scoring pada Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK) sebagai salah satu komponen LKPDberdasarkan SAP.

Untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian,maka penelitian ini menggunakan jumlah sampel

yang meliputi 30% dari populasi, yakni 100 sampeldari total LKPD kabupaten/kota yang disampaikankepada BPK untuk tahun anggaran 2006.Pengungkapan tersebut kemudian dianalisis untukmencari faktor-faktor yang berpotensimempengaruhinya, diantaranya tingkat kekayaandaerah, tingkat ketergantungan pada pemerintahpusat, dan kompleksitas pemerintahan (Ingram,1984), serta jumlah temuan penyimpangan, tingkatpemeriksaan, jenis daerah (kabupaten atau kota).

B. LANDASAN TEORITIS1. Peranan Laporan Keuangan

Banyaknya kasus korupsi di dalam lingkuppemerintahan mengindikasikan bahwa tata kelolapemerintahan (good government governance (GGG))masih buruk. Syakhroza (2003) mengatakan bahwasalah satu pilar utama suatu sistem GGG adalahtersedianya badan yang efektif yangbertanggungjawab kepada pemisahaan pengelolaanorganisasi (antara Pemilik dan Manajemen; antaraKepala Daerah dan DPRD) dan kebebasanmanajemen untuk meningkatkan kepemimpinanyang terbuka dengan pengungkapan informasiorganisasi yang berhubungan dengan semuakegiatan ekonomi dan yang lainnya. Lebih lanjutAlijoyo (2004) mengemukakan bahwa terdapat tigapilar dalam rangka membentuk Good CorporateGovernance (GCG) yakni economic governance, politicalgovernance dan administrative governance.

Laporan keuangan memiliki peran yang besardalam mengungkapkan informasi secara transparandan akuntabel, tujuannya adalah untuk mengurangigap dan mengurangi peluang terjadinya assymetriinformasi antara agen dan prinsipal gunameminimalisasi agency problem.a. Pengelolaan keuangan daerah dan akuntansi

pemerintah daerahStandar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang

berlaku umum menjadi pedoman untuk menyusunLKPD. Berdasarkan paket perundang-undanganyakni, UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,UU 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negaradan UU 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraKSAP menghasilkan Standar Akuntansi Pemerintah(SAP). SAP ditetapkan dengan PP 24 Tahun 2005.Standar ini berlaku untuk tahun anggaran 2005 dandigunakan untuk pemerintah pusat dan daerah.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjadi pedomandalam pelaksanaan SAP dan untuk melaksanakanpasal 155 PP No. 58 Tahun 2005 tentang pedomanpengelolaan keuangan daerah. Dengan PP No. 56Tahun 2006 Pemerintah Pusat dan Pemerintah

2 “Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah Belum Transparan”, Pemeriksa, No.104, April-Mei 2006, hal. 9.3 “BPK RI Serahkan HAPSEM I TA 2007”, Pemeriksa , No.109, November 2007, hal. 28.



:: Sri Handayani

Daerah berkewajiban mengembangkan danmemanfaatkan teknologi informasi untukmeningkatkan kemampuan mengelola keuangandaerah dan menyalurkan informasi keuangan daerahkepada pelayanan publik.

PP No. 3 Tahun 2007 adalah peraturan yangterbaru tentang laporan keteranganpertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD.Informasi laporan penyelenggaraan Pemda (LPPD)kepada masyarakat sampai saat ini belum ada contohdaerah yang melaksanakannya.

b. Pengungkapan yang LayakPengungkapan informasi yang akuntabel, dan

transparan merupakan salah satu tujuan pelaporankeuangan. Tingkat transparansi, dan akuntabilitasatas pengungkapan laporan keuangan ditentukanoleh suatu ukuran yang berlaku secara umum, danreliabel. Menurut Hendriksen (1992), untuk mencapaipengungkapan yang layak, terdapat tiga pertanyaanyang perlu dijawab, yaitu: (1) Untuk siapa informasitersebut diungkapkan? (2) Apa tujuan dari informasitersebut? (3) Sejauh mana informasi tersebut harusdiungkapkan?

Pengguna laporan keuangan pemerintah meliputibeberapa kelompok utama yaitu (1) Masyarakat, (2)Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembagaPemeriksa, (3) Pihak yang memberi atau berperandalam proses donasi, investasi dan pinjaman, dan(4) Pemerintah.

Dalam kerangka konseptual SAP, tujuanpelaporan keuangan pemerintah adalah menyajikaninformasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalammenilai akuntabilitas dan membuat keputusan baikkeputusan ekonomi, sosial, maupun politik denganmenyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja,transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset,kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitaspelaporan sebenar-benarnya.

Cakupan informasi dipengaruhi tingkatpengungkapan laporan keuangan. Terdapat tigakonsep dalam tingkat pengungkapan, antara lain(Hendriksen, 1992): (1) pengungkapan cukup(adequate disclosure), (2) Pengungkapan wajar (fairdisclosure, (3) Pengungkapan lengkap (full disclosure).

Pengungkapan wajar dan pengungkapan penuhmerupakan konsep yang lebih positif, yaitumenyediakan kepada pengguna laporan keuanganinformasi penting dan relevan untuk membantu/mendukung pengguna informasi dalam membuatkeputusan. Adapun batasannya adalah bahwabenefit seharusnya melebihi biaya.

SAP menganut dua prinsip pengungkapan, yaitupengungkapan lengkap (Full Disclosure) danpengungkapan wajar (Fair Disclosure). Pengungkapanlengkap mengartikan bahwa LKPD harus menyajikansecara lengkap informasi yang dibutuhkan olehpengguna. Informasi tersebut dapat ditempatkanpada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau

pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).Pengungkapan wajar berisikan laporan keuanganpokok yakni Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,Laporan Arus Kas dan CaLK. Selain itu,ketidakpastian yang terjadi harus diungkapkanberdasarkan pertimbangan yang sehat.

2. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) LKPDsebagai Alat Ukur Tingkat PengungkapanPemerintah DaerahMenurut Kieso (2007) CaLK umumnya

mengungkapan informasi yang disajikan padabagian utama laporan keuangan (Laporan RealisasiAnggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas). CaLKjuga memberikan informasi tambahan untukmelengkapi informasi yang tidak diberikan padabagian utama laporan keuangan dari bagian utamalaporan keuangan.

Botosan (1997) dalam penelitiannya yang berjudul“disclosure level and the cost of equity capital” mendasariindeks pengungkapannya dengan informasi yangdisediakan perusahaan dalam laporan tahunanuntuk pemegang saham. Menurutnya, walaupunlaporan tahunan hanya salah satu dari laporanperusahaan, laporan tahunan dapat menjadi proxyyang baik. Berdasarkan metode Botosan, penelitianini menggunakan checklist CaLK berdasarkan SAP.

3. Faktor-Faktor yang Mempunyai Hubungandengan Tingkat Pengungkapan berdasarkanPenelitian SebelumnyaPenelitian mengenai pengungkapan korporasi

telah banyak dilakukan, baik penelitian di luar negerimaupun di dalam negeri. Kebanyakan penelitiankorporasi berhasil menemukan faktor-faktor yangdapat menjelaskan perbedaan tingkatpengungkapan. Faktor-faktor tersebut antara lainukuran perusahaan, tingkat leverage perusahaan,profitabilitas, jenis industri, skala kantor akuntanpublik, dsb.

Faktor-faktor tersebut tentu saja tidak sesuai untukmenjelaskan tingkat pengungkapan di levelpemerintah. Zimmerman (1977), Ingram (1984) danRobert Austin (1986) telah melakukan penelitianmengenai pengungkapan di level pemerintahAmerika Serikat dan dari penelitian mereka dapatditelaah faktor-faktor apa saja yang mempunyaihubungan dengan tingkat pengungkapan LKPD.

a. Penelitian Zimmerman (1977)Penelitian ini memiliki asumsi bahwa umumnya

semua pelaku ekonomi adalah rasional, sukamengevaluasi, dan memaksimalkan kesejahteraanindividual (maximizing individuals) atau yang disebutREMMs (Resourceful, Evaluative, Maximizing Model).Dari analisisnya bahwa pentingnya dalammemahami penawaran (supply) dan permintaan(demand) informasi daerah.



:: Sri Handayani

Menurut Zimmerman agency problem muncul didalam konteks seluruh organisasi, di dalamperusahaan antara pemegang saham danmanajemen, di klub antara manajemen dan anggota,dan di dalam pemerintahan antara pejabat-pejabatterpilih dan pemilih. Saat kita membandingkan antaraagency problem di pemerintah daerah dan agencyproblem di perusahaan maka implikasi besar yangmuncul, informasi pemerintah memiliki demand yanglebih sedikit dibandingkan demand informasikomersial. Bahwa karakteristik praktik akuntansipemerintah sangat dipengaruhi oleh ada tidaknyainsentif dari pemilih untuk memonitor politisi secaralangsung.

Ingram (1984) membagi empat faktor yangberhubungan dengan tingkat pengungkapan negarabagian di Amerika Serikat (a-c berdasarkan pemikiranZimmerman (1977)), yakni :i. Coalitions of Voters

Coalition of Voters menurut Ingram (1984) terdiridari: (1) Interparty Competition, dengan alat ukurPolitical Competition Index yang merupakan satupersentase hak pilih untuk partai yang menangpada pemilihan gubernur terakhir; (2) Industrial/Geographic coalition; yaitu persentase populasidalam Standard Metropolitan Statistical Areas, (3)Economic Coalition, dengan alat ukur yangdigunakan adalah pendapatan perkapita; (4) Levelof Education, dengan alat ukur yang digunakanadalah Median School Years.

ii. Administrative Selection ProcessTenaga Adiministrator, dan auditor memilikiposisi untuk mempengaruhi praktik sistemakuntansi yang diterapkan. Mereka dapatmengawasi perilaku dari pegawai dan mengubahsistem pengungkapannya itu sendiri. Posisi inidapat dipilih, ditentukan oleh legislatif, ditentukanoleh gubernur, atau jointly appointed melalui:(1) Appointive Powers of Governor.(2) Selection of Accounting System Administrator.

iii. Management incentives, terdiri dari:(1) Reliance on Debt;

Zimmerman (1977), kreditor mempunyaiinsentif untuk memonitor aktivitas pemerintah.Ingram (1984), sangat besar kemungkinankreditor memberikan restriksi pada operasipemerintah dan mewajibkan hal-hal yangharus diungkapkan untuk memonitorkesesuaian dengan restriksi. Pada kondisi iniketergantungan pada dana pihak ketiga dapatmeningkatkan pengungkapan.

(2) Reliance on Federal Funds;Intergovernmental Revenue dibagi Total Revenuemerepresentasikan external constraint atasperaturan-peraturan pemerintah federal.Adanya peraturan tersebut menjadikanpengungkapan sebagai mandatory disclosure,demikian juga ketergantungan pada dana

pemerintah federal juga akan meningkatkankualitas dari pengungkapan.

(3) State Wealth;Sumber daya pajak yang tersedia untukmenutupi biaya/belanja pemerintah,akibatnya perubahan akuntansi seringdilakukan pemerintah untuk meningkatkankemakmuran yang diwakili oleh ukuran OwnRevenue Per Capita. Alat ukur kekayaan ini jugamerepresentasikan kebutuhan akan informasitambahan karena dasar sumber daya yanglebih besar.

(4) Professionalism;Tambahan benefit personal direpresentasikandengan profesionalisme manajerial yangdiukur dengan gaji gubernur, legislator, danaccounting administrator, juga persyaratanbahwa auditor haruslah seseorang yang telahmemiliki Certified Public Accounting (CPA).

(5) Complexity of Government Kompleksitas pemerintahan diukur dengan

populasi di suatu wilayah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwacoalition of voters, administrative powers, andmanagement incentive secara signifikan dapatmenjelaskan variasi pada kualitas pengungkapandi level negara bagian.

Robin dan Austin (1986), menilai tes sensitivitassebagai faktor yang mempengaruhi kualitaspengungkapan pada laporan keuangan tahunanpemerintah daerah melalui compound measure danunidimensional (simple) measures.

Variabel independen yang digunakan samaseperti pada penelitian Ingram (1984), dengan hasilpenelitian bahwa dalam pengungkapan kota,administrative power and management incentiveberhubungan dengan kualitas pengungkapan baikdengan simple index atau compound index. Pada modelregresi, City Government Form, Reliance on Debt danReliance on Federal Funds merupakan variable yangpaling signifikan menjelaskan kualitaspengungkapan baik menggunakan simple indexmaupun compound index.

4. Faktor-Faktor Potensial yang DitelitiFaktor-faktor potensial yang dijadikan variabel

independen dalam penelitian ini hanya managementincentive, yakni: ketergantungan pada pemerintahpusat, kekayaan daerah juga kompleksitaspemerintahan, mengingat keterbatasan data yangtersedia di Indonesia.

Untuk meningkatkan reliabilitas dari hasilpenelitian maka dikembangkan variabel yangberpotensi besar untuk menjelaskan variansi tingkatpengungkapan LKPD yang antara lain meliputi:a. Banyaknya temuan penyimpangan di suatu

entitas LKPD.



:: Sri Handayani

b. Tingkat penyimpangan LKPD juga.c. Jenis daerah (kabupaten atau kota).

a. Klasifikasi Temuan Pemeriksaan pada LKPDyang DiauditHasil pemeriksaan keuangan BPK RI tahun 2006

terdiri dari 362 LKPD provinsi/kabupaten/kota,dengan pendapat/opini sebagai berikut: “WajarTanpa Pengecualian” atas 3 (0,82%) LKPD, “WajarDengan Pengecualian” atas 282 (77,90%) LKPD,“Disclaimer” atas 58 (16,02%) LKPD, dan “TidakWajar” atas 19 (5,24%) LKPD.

Menurut Arens (2008), opini Wajar TanpaPengecualian diberikan oleh auditor jika memenuhilima kondisi yakni: (1) Seluruh komponen laporankeuangan telah lengkap; (2) Semua aspek dari standarumum audit telah dipenuhi dalam penugasan audit;(3) Bukti audit yang memadai telah terkumpul; (4)Laporan keuangan telah disajikan sesuai denganprinsip akuntansi yang berlaku umum; (5) Tidakterdapat situasi yang membuat auditor merasa perluuntuk menambahkan sebuah paragraf penjelasanatau memodifikasi kalimat dalam laporan audit.

Hasil pemeriksaan LKPD menyatakan bahwaterdapat 4.912 temuan pemeriksaan yang terdiri dari:(1) Temuan-temuan yang berindikasikan kerugiannegara sebanyak 831 temuan senilai Rp 5,65 triliun;(2) Adanya kekurangan penerimaan sebanyak 523temuan senilai Rp 2,39 triliun; (3) Temuan-temuanadministrasi sebanyak 660 temuan senilai Rp 17,91triliun; (4) Temuan-temuan tentang ketaatan danketertiban sebanyak 2.014 temuan senilai Rp 25,95triliun; dan (5) Temuan-temuan dalam kelompokkehematan dan efisiensi sebanyak 884 temuan senilaiRp 16,16 triliun. Berdasarkan hasil inilah makasebagian besar LKPD diberi opini wajar denganpengecualian oleh auditor BPK.

b. Pembagian Wilayah (Kabupaten/Kota)Secara umum baik kabupaten dan kota memiliki

wewenang yang sama. Walaupun secara tingkatanwilayah dan wewenang sama, keduanya memilikikarakteristik yang berbeda. Komite PengawasanPelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dalampemeringkatan tahun 2005 mengenai Peringkat DayaSaing Investasi Daerah dari perspektif investormenyatakan bahwa rata-rata indeks daya sainginvestasi, dengan skala 1-9, daerah kota sebesar 6,39lebih tinggi dibandingkan dengan daya sainginvestasi daerah kabupaten (5,92). Hal inimenunjukkan bahwa persaingan di antara kelompokdaerah kota lebih ketat dibandingkan dengankelompok daerah kabupaten.

C. METODEPenelitian ini menggunakan tingkat

pengungkapan LKPD dalam komponen Catatan atasLaporan Keuangan (CaLK) berdasarkan SAP sebagaivariabel dependen. Selanjutnya akan diteliti mengenaikemungkinan faktor-faktor apa saja yangmempengaruhi tingkat pengungkapan tersebut.Peneliti membagi faktor-faktor tersebut menjadi tigabagian: (1) Insentif pemda (management incentives) yangterdiri dari kekayaan daerah, tingkat ketergantungan,dan kompleksitas pemerintahan; (2) Hasilpemeriksaan yang terdiri dari jumlah temuanpemeriksaan dan tingkat penyimpangan; (3)Karakteristik daerah meliputi pembagian wilayahsecara administratif yang terbagi ke dalam duakelompok yakni kabupaten atau kota.

TingkatPengungkapan

(1) Kekayaan Daerah(2) Tingkat

Ketergantungan(3) Kompleksitas Pemerintahan

(1) Jumlah Temuan

Pemeriksaan(2) Tingkat Penyimpangan

(1) Jenis Daerah

Insentif

Hasil

KarakteristikDaerah

Gambar 1. Kerangka Konseptual



:: Sri Handayani

Model yang akan diuji dalam penelitian

Seluruh variabel independen akan diregresikan dengan variabel dependen tingkat pengungkapan LKPDmenurut SAP. Model tersebut akan diuji dengan metode multiple regression menggunakan OLS pada softwareE-views.

Koefisien

Positif

Positif

Positif

Negatif

WEALTH

DEPEND

POP

FIND

NOM

MORE

Simbol Variabel Ukuran Variabel Hipotesis

Total Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan total populasi

Tingkat Kekayaan Daerah

Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Dana Alokasi Umum dibagi dengan

Total Realisasi Anggaran Pendapatan

Kompleksitas Pemerintahan Jumlah populasi

Temuan pemeriksaan Jumlah temuan pemeriksaan Positif

Tingkat PenyimpanganTemuan pemeriksaan (dalam rupiah) dibagi dengan

Total APBD yang diperiksa

Angka 1 untuk setiap entitas pela-poran Kota, dan Angka 0 untuk setiap entitas pelaporan Kabupaten

Jenis Daerah (Kabupaten/ Kota) Positif

1. Tingkat pengungkapan LKPD menurut SAPYang dimaksud pengungkapan LKPD adalah

perbandingan antara pengungkapan yang telahdisajikan dalam LKPD dan pengungkapan yangseharusnya (wajib) disajikan dalam catatan ataslaporan keuangan LKPD berdasarkan checklist SAP.Dengan begitu, tingkat pngungkapan dapatmenggambarkan diungkapkan atau tidakdiungkapkannya item-item yang seharusnyadisajikan dalam LKPD berdasarkan SAP. Metodepengukuran tingkat pengungkapan yang digunakanpeneliti serupa dengan yang digunakan Botosan(1997), Fitriany (2000) juga Kemala (2007).

a. Tingkat kekayaan daerahIngram (1984), Robbins dan Austin (1986)

menyatakan bahwa terdapat hubungan positifsignifikan antara tingkat kekayaan daerah dan tingkatpengungkapan negara bagian. Ingram (1984),menggunakan populasi sebagai denominator untukmerefleksikan pendapatan yang tersedia bagikebutuhan layanan publik (service demand) di setiapdaerah, sedangkan Robbins dan Austin (1986)memisahkan Revenue (PAD) dan population pada citydalam konteks pendapatan perkapita. Ukurankekayaan daerah dapat merepresentasikankebutuhan tambahan informasi karena sumber dayayang tersedia lebih besar.

+ WEALTH + DEPEND + POP + FIND - NOM + MORE + 1 2 3 4 5 6 DISC =

H1 : Tingkat kekayaan daerah memilikihubungan positif signifikan terhadap tingkatLKPD

b. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusatIngram (1984) Intergovernmental Revenue/Total

Revenue merupakan proksi dari tingkatketergantungan pada pemerintah federal. Tingkatketergantungan yang tinggi cenderung dapatmeningkatkan pengungkapan. Karena terdapatexternal constraint yang diatur dalam peraturanpemerintah federal. Untuk melihat apakah peraturantersebut dipatuhi, pemerintah federal akan memonitorpemerintah negara bagian dengan melihatpengungkapan dalam laporan keuangannya.

Di Indonesia, proksi yang layak digunakan adalahDana Alokasi Umum/Total Realisasi Anggaran.Digunakannya Dana Alokasi Umum dirasa lebihtepat dibandingkan dengan Dana Perimbangan(Dana Bagi Hasil + Dana Alokasi Umum + DanaAlokasi Khusus) karena Dana Alokasi Umumbertujuan memeratakan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangiketimpangan kemampuan keuangan kebutuhan danpotensi daerah.

Robbins dan Austin (1986) membuktikan bahwaterdapat hubungan yang signifikan antara rasio inidengan kualitas pengungkapan pada dua metode

Insentif Pemda merupakan variabel yang diambil dari penelitian sebelumnya (Ingram, 1984). Hasilpemeriksaan dan karakteristik daerah merupakan variabel baru yang diteliti.



:: Sri Handayani

pengukuran (simple dan compound measures) denganmenggunakan univariate correlation.

H2 : Tingkat ketergantungan daerah padapemerintah pusat memiliki hubungan positifsignifikan dengan tingkat pengungkapanLKPD

c. Kompleksitas pemerintahanMenurut Ingram (1984) kompleksitas

pemerintahan yang diukur dengan jumlah pendudukmemberikan dorongan kepada pemerintah negarabagian untuk meningkatkan pengungkapan padalaporan keuangannya. Arti jumlah penduduk sendirimenurut UU 33 2004 Pasal 28 ayat 2 merupakanvariabel yang mencerminkan kebutuhan akanpenyediaan layanan publik di setiap daerah.Sehingga semakin besar penduduk di suatu daerahsemakin kompleks pemerintah dalam menjalankanfungsinya sebagai pelayan masyarakat.

H3 : Kompleksitas pemerintahan mempunyaihubungan positif dengan tingkatpengungkapan LKPD

d. Temuan pemeriksaanTemuan merupakan salah satu hasil dari suatu

audit. Adanya temuan dalam laporan keuangandapat menginformasikan hal-hal penting yangberkaitan dengan suatu masalah dalam entitas yangdiaudit. Pemeriksa perlu melakukan pembahasandengan manajemen entitas yang diperiksa dalammengembangkan temuan pemeriksaan. Temuan-temuan yang dapat dikembangkan secara memadaiselanjutnya dikomunikasikan kembali kepada pihakmanajemen melalui rekomendasi agar dapatselanjutnya diadakan tindakan perbaikannya.

Proksi yang digunakan yakni temuan yangberindikasikan kerugian negara, kekuranganpenerimaan, administrasi, inefisiensi daninefektivitas. Jumlah temuan yang pastinya telahdikomunikasikan kepada pihak manajemen danditinjaklanjuti seharusnya dapat meningkatkanpengungkapan LKPD.

H 4 : Total temuan pemeriksaan mempunyaihubungan positif signifikan dengan tingkatpengungkapan LKPD

e. Tingkat penyimpanganProksi yang digunakan pada variabel ini adalah

total temuan pemeriksaan (dalam rupiah) /totalrupiah yang diperiksa (biasanya APBD)5. Semakintinggi tingkat penyimpangan di suatu daerahseharusnya membuat semakin rendahnya tingkat

pengungkapan dalam LKPD, Zimmerman (1977)bahwa pemerintah daerah memaksimalkankesejahteraan individu (maximazing individual).

H5 : Tingkat penyimpangan mempunyaihubungan negatif signifikan dengan tingkatpengungkapan LKPD .

f. Jenis daerah (kabupaten atau kota)Karakteristik kota pada faktor ekonomi yang kuat

dan didukung oleh infrastruktur yang baik jugabanyaknya pusat kegiatan pendidikan membuatpemerintah kota lebih sering berinteraksi denganmasyarakat. Sehubungan dengan hal tersebutpemerintah kota seharusnya termotivasi untuk lebihtransparan dalam mengungkapkan laporankeuangannya.

H6 : Jenis daerah mempunyai hubungan positifsignifikan dengan pengungkapan LKPDpada entitas pelaporan Kota.

Seluruh Hipotesis penelitian akan diuji dalammodel persamaan regresi berganda dengan asumsibahwa pengaruh variabel independen terhadapvariabel dependen sifatnya multivariate, artinyapengaruh sebuah variabel independen terhadapvariabel dependen dianalisis dengan memperhatikanvariabel independen lainnya.

2. Sampel, Ukuran Sampel dan Pengumpulan DataPenelitian ini menggunakan desain purposive

sampling, jenis quota sampling. Adapun kriteriapengambilan sampel dapat dijelaskan sebagaiberikut:a. LKPD kabupaten/kota yang dipilih mewakili

setiap provinsi di Indonesia yang ditetapkankuotanya berdasarkan jumlah LKPD yang diauditBPK, yaitu 30%.

b. LKPD yang diaudit BPK harus menyajikan empatkomponen yakni, Laporan Realisasi Anggaran,Neraca, Arus Kas, dan Catatan atas LaporanKeuangan.

Objek dalam penelitian ini adalah LaporanKeuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit olehBPK untuk tahun anggaran tahun 2006 dimana SAPtelah diterapkan. Total LKPD yang diaudit oleh BPKuntuk tahun anggaran tersebut yakni 362 LKPD yangdiantaranya 333 LKPD kabupaten/kota setiapprovinsi di Indonesia. Seluruh data yang digunakandalam penelitian ini diperoleh dari situswww.bpk.go.id bagian hasil pemeriksaan semesteran.Untuk variabel temuan pemeriksaan nominaltemuannya didapatkan dari divisi Evaluasi danPelaporan Pemeriksaan (EPP) BPK-RI.

5 Total rupiah yang diperiksa tergantung dari pengambilan sampel audit BPK RI di suatu entitas. Biasanya meliputi 100% belanja dan 100% pendapatan. Dankemungkinan juga terdapat sejumlah aset.



:: Sri Handayani

3. Metode Analisis Data dan Pengujian HipotesisSesuai dengan tujuan penelitian ini yakni

menganalisis tingkat pengungkapan LKPD untuktahun anggaran tahun 2006 dan hubungannyadengan aspek finansial serta non-finansial, penelitimenggunakan multiple regression dengan metodeOrdinary Least Square dengan data cross section denganmenggunakan software statistik, Eviews 4 untuk ujimultiple regression dan SPSS

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS1. Hasil Pemilihan Sampel

Sampel yang dipilih terdiri dari 100 LKPD denganpenjelasan sebagai berikut:a. Untuk setiap provinsi diambil proporsi sampel

sebanyak 30% dari jumlah populasi yang ada. DKIJakarta tidak masuk ke dalam sampel karenakabupaten/kota di ibukota memang tidakmemiliki keharusan membuat laporan keuangan(Zelda, 2007).

b. Masih banyak kabupaten/kota yang tidakmenyajikan keempat komponen LKPD yaknilaporan realisasi anggaran, neraca, laporan aruskas dan catatan atas laporan keuangan. Penelititidak mengikutsertakan LKPD kabupaten/kotadari provinsi Sulawesi Tenggara karena darisepuluh LKPD yang ada tidak memenuhi kriteriaini.

c. Terdapat delapan LKPD dalam variabel temuanpemeriksaan yang belum lengkap dikumpulkanoleh BPK. Oleh karena itu LKPD tersebut secaraotomatis dikeluarkan dari sampel saat pengujianmodel multivariate dengan menggunakan E-views.Sampel yang dikeluarkan meliputi enamkabupaten yakni, Kutai Timur, Hulu SungaiTengah, Jeneponto, Tana Toraja, Buol, MalukuTenggara Barat dan dua kota yakni, Bontang danBanjar Baru.

Berdasarkan data, maka dekriptif statistik dapatdiuraikan sebagai berikut: bahwa LKPD yang menjadisampel mempunyai rata-rata tingkat pengungkapansebesar 35,45%. Hal ini berarti tingkat pengungkapanLKPD masih relatif kecil (dibandingkan dengan nilaimaksimal yang dapat diperoleh 100%). Nilaiminimum 10,39% didapat dari LKPD Kabupaten

Balangan, di Provinsi Kalimantan Selatan.Sedangkan nilai maksimum 64,49% didapat dariLKPD Kota Tangerang, di Provinsi Banten.

Untuk variabel independen tingkat kekayaandaerah (PAD/Populasi) memiliki rata-rata Rp89.230,87/jiwa. Nilai minimum Rp14.300,85/jiwauntuk Kabupaten Kepulauan Sula di Provinsi MalukuUtara dan Rp382.940,5/jiwa untuk Kabupaten Beraudi Provinsi Kalimantan Timur.

Rata-rata tingkat ketergantungan daerah padapemerintah pusat (DAU/Total Realisasi Anggaran)adalah 66,21%. Dengan nilai minimum 14,36% untukKabupaten Dumai di Provinsi Riau. Nilai maksimum83,38% untuk Kabupaten Karo di Provinsi SumateraUtara.

Rata-rata kompleksitas pemerintahan yangdiukur dengan populasi adalah 622.740 jiwa denganstandar deviasi 715.153 jiwa. Dengan begitu dapatdikatakan pola penyebarannya tidak merata.Kompleksitas pemerintahan yang paling besar adadi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yaknisebanyak 3.835.563 jiwa. Sedangkan kompleksitaspemerintahan yang paling sedikit ada di 37.132 jiwadi Kabupaten Kaimana di Provinsi Papua Barat.

Rata-rata variabel jenis daerah menunjukkanangka sebesar 0,337, hal tersebut berarti bahwaproporsi Kota (Regency) di dalam sampel kurang dari50%. Sedangkan rata-rata untuk jumlah temuanpemeriksaan sebesar 13 temuan pemeriksaan. Jumlahtemuan terbesar adalah 32 temuan pemeriksaan yangterdapat di Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timurdan jumlah temuan terkecil adalah 1 adalahKabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Variabel tingkat penyimpangan memiliki rata-rata7,29%. Dengan proporsi nilai 81,37% terdapat diKabupaten Kepulauan Sula di Provinsi MalukuUtara dan 0,017% terdapat di Kota Pangkal Pinangdi Provinsi Bangka Belitung.

Tingkat pengungkapan LKPD pada umumnyamasih rendah, kebanyakan LKPD, 22%, masih beradadalam kisaran 30-34,99%. Kisaran tertinggi tingkatpengungkapan pada sampel, 60-64,99%, hanyaterdapat pada dua LKPD yakni Kota Tangerang danKabupaten Purbalingga.

2. Pengujian Beda Rata-RataPembagian pengungkapan rendah dan

pengungkapan tinggi dibagi berdasarkan titik

Variabel Independen


Tingkat Ketergantungan pada pemerintah pusat

Kompleksitas Pemerintahan

Jenis Daerah

Temuan Pemeriksaan

Tingkat Penyimpangan

87729,85

67,188

457927,231

0,288

12,553

10,058

Rendah

52

52

52

52

47

47

TinggiN N

89171,885

64,116

733226,208

0,375

12,511

4,602

48

48

48

48

45

45

0,918

0,374

0,053*

0,363

0,976

0,063*

Rata-Rata Pengungkapan Sig.t-test

Tabel 1. Hasil Uji Beda Rata-Rata dengan Independent Sample t-test

*signifikan pada α =0,1



:: Sri Handayani

mediannya. Pengungkapan rendah jika dibawahmedian dan pengungkapan tinggi jika tingkatpengungkapan di atas median.

Dari Tabel 1 bahwa terdapat perbedaan rata-rata pada tingkat signifikansi 10% antarapengungkapan yang rendah dan pengungkapanyang tinggi untuk variabel kompleksitaspemerintahan dan tingkat penyimpangan.

3. Korelasi PearsonBerikut tabel korelasi pearson yang digunakan

untuk melihat hubungan antara variabel dependendengan variabel independennya.

Dari tabel 2 bahwa terdapat hubungan positifyang tidak signifikan untuk semua variabel bebaskecuali tingkat ketergantungan serta tingkatmaterialitas temuan pemeriksaan. Hanya tingkatpenyimpangan yang memperlihatkan signifikansihubungannya dengan tingkat pengungkapan.

4. Pengujian Asumsia. White heteroskedasticity test

Hasil pengujian white heteroskedasticity testmenyatakan bahwa nilai-p (F-statistik) pada tesadalah 0,0096, nilai-p < 0,05 sehingga dapatdisimpulkan bahwa model penelitian ini memilikiheteroskedastisitas. Artinya asumsi dalam OLSyakni homoskedastisitas belum terpenuhi dan

Variabel Independen


Tingkat Ketergantungan pada pemerintah pusat

Kompleksitas Pemerintahan

Jenis Daerah

Temuan Pemeriksaan

Tingkat Penyimpangan

0,119

-0,068

0,121

0,111

0,002

-0,256

Pearson Cor. Coef. P-Value

0,238

0,503

0,231

0,272

0,982

0,014**

Tingkat Pengungkapan

Tabel 2. Hasil Korelasi Pearson

signifikan pada α = 0.05 dengan 92 observasi (8 sampel not available.)

terdapat perbedaan distribusi error untuk seluruhpengamatan. Namun, heteroskedastisitas dapatdiantisipasi dengan menggunakan pilihan white-heterokedasticity untuk hasil uji OLS sehinggadampak heterokedastisitas dapat dihindari.

b. Pengujian asumsi multikolinearitasHasil pengujian asumsi dengan correlation matrixyang digunakan untuk melihat apakah terdapatmultikolinearitas dalam model menunjukkanbahwa semua nilai hubungan antar variabel bebas< 80%. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwatidak ada korelasi antar variabel bebas, sehinggavariabel pengujian hipotesis dapat dilanjutkan.

c. Hasil pengujian hipotesisHasil pengujian model dengan menggunakanordinary least square untuk regresi berganda.

5. Pengujian Modela. Pengujian koefisien determinasi

Dari Tabel 3, bahwa adjusted R-squared dari modeladalah 9,01%. Hasil ini menunjukkan bahwa9,01% variasi tingkat pengungkapan dapatdijelaskan dengan variabel insentif manajemen,hasil pemeriksaan BPK, dan karakteristik daerah.Sedangkan selebihnya yakni 90,99% dijelaskanoleh variabel lainnya. Hal ini dapat dimaklumikarena terdapat banyak faktor lainnya yang belumdiperhitungkan ke dalam model seperti coalition

Tabel 3. Hasil Uji OLS

Dependent Variable: LOG(DISC)

*signifikan pada = 0,1 ; **signifikan pada =0,05α



:: Sri Handayani

of voters dan administratives selection, seperti yangdilakukan oleh Ingram (1984).

b. Pengujian hubungan variabel bebas secarabersama-samaDari Tabel 3, bahwa F

-stat = 0,028, maka hipotesa

nol (Ho) ditolak. Dapat disimpulkan bahwa model

dapat menjelaskan variabel dependen, dansetidaknya terdapat satu variabel bebas yangmemiliki hubungan terhadap variabel tingkatpengungkapan LKPD, atau dengan kata lain,bahwa secara bersama-sama variabel tingkatkekayaan, tingkat ketergantungan, populasi,jumlah temuan pemeriksaan dan tingkatpenyimpangan, serta jenis daerah berhubungansecara signifikan pada tingkat signifikansi α =

0,05.c. Pengujian hubungan variabel bebas secara

individui. Pengujian hubungan tingkat kekayaan

daerah terhadap tingkat pengungkapanLKPDHasil dari Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai-p = 0,0294, berarti H

2 terbukti. Bahwa

kekayaan daerah (wealth) memiliki hubunganpositif signifikan dengan tingkatpengungkapan LKPD. Semakin tinggi tingkatkekayaan suatu daerah, maka semakin besardorongan pemda untuk meningkatkan tingkatpengungkapan LKPD-nya. Hasil inimendukung penelitian Ingram (1984), denganunivariate correlation tingkat kekayaanberhubungan positif signifikan dengan tingkatpengungkapan.

ii. Pengujian hubungan tingkat ketergantungankepada pemerintah pusat terhadap tingkatpengungkapan LKPDDari Tabel 3 diketahui bahwa nilai-p = 0,5337,berarti H

3 tidak terbukti. Tingkat

ketergantungan pemerintah daerah kepadapemerintah pusat memiliki hubungan positifdan tidak signifikan dengan tingkatpengungkapan LKPD. Tidak terbuktinyahipotesa ini mungkin disebabkan karenapemerintah pusat selama ini kurangmemberikan kontrol terhadap penggunaandana perimbangan khususnya Dana AlokasiUmum, sehingga pemerintah daerah kurangtermotivasi untuk meningkatkanpengungkapan dalam LKPD mereka. Hasil iniserupa dengan Ingram (1984) dengan univariatecorrelation, tingkat ketergantungan mempunyaihubungan positif namun tidak signifikanterhadap tingkat pengungkapan. Hasil iniberbeda dengan penelitian Austin (1986)melalui univariate correlation terbukti bahwatingkat ketergantungan berhubungan negatifpada tingkat signifikansi 0,05 dan dengan

multiple regression berhubungan pada tingkatsignifikansi 0,1.

iii. Pengujian hubungan kompleksitaspemerintahan terhadap tingkatpengungkapan LKPDTabel 3 menunjukkan bahwa nilai-p = 0,0230,berarti H

4 terbukti. Bahwa variabel populasi

mempunyai hubungan positif signifikanterhadap tingkat pengungkapan LKPD.Apabila semakin tinggi tingkat kompleksitaspemerintah daerah maka semakin besar puladorongan pemerintah daerah untukmeningkatkan pengungkapan LKPD mereka.Hasil pengujian ini membuktikan bahwasemakin banyak kebutuhan akan penyediaanlayanan publik di setiap daerah yang dilihatdari banyaknya penduduk mengakibatkansemakin besar tingkat pengungkapan LKPD.Hasil penelitian ini konsisten dengan ujiunivariate perbedaan rata-rata, dimanakompleksitas pemerintah mempunyaiperbedaan rata-rata yang signifikan antarapengungkapan yang rendah danpengungkapan yang tinggi. Hasil ini berbedadengan penelitian Ingram (1984) dan Robbinsdan Austin (1986).

iv. Pengujian hubungan jumlah temuanpemeriksaan terhadap tingkatpengungkapan LKPDHasil dari Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai-p = 0., maka H

5 terbukti. Bahwa jumlah

temuan pemeriksaan mempunyai hubunganpositif signifikan terhadap tingkatpengungkapan LKPD. Hasil ini membuktikanbahwa pemerintah daerah memenuhirekomendasi BPK RI dalam melakukan koreksidan meningkatkan pengungkapannya.

v. Pengujian hubungan tingkat penyimpanganterhadap tingkat pengungkapan LKPDPengujian hipotesis ini, menunjukkan bahwanilai-p = 0,0936, dengan demikian H

6 terbukti.

Bahwa tingkat penyimpangan mempunyaihubungan negatif signifikan terhadap tingkatpengungkapan. Hasil ini membuktikan bahwasemakin tinggi tingkat penyimpangan,pemerintah daerah cenderung menutupiinformasi tersebut, sehingga tingkatpengungkapan menjadi rendah.

vi. Pengujian hubungan jenis daerah terhadaptingkat pengungkapan LKPDHasil dari Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai-p = 0,7949, dengan demikian H

7 tidak terbukti.

Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa jenisdaerah, baik kabupaten maupun kota



:: Sri Handayani

mempunyai hubungan yang tidak signifikanterhadap tingkat pengungkapan LKPD, ataudengan kata lain bahwa tidak ada perbedaanantara tingkat pengungkapan kabupaten dantingkat pengungkapan kota. Meskipunmenurut KKPOD (2005), dari sisi perspektifinvestor, menyatakan bahwa tingkatperekonomiannya kota lebih baikdibandingkan dengan kabupaten dan kotanamun tidak berarti bahwa tingkatpengungkapan kota lebih baik dibandingkandengan kabupaten.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI1. Kesimpulan

Berdasarkan pengujian yang didasarkan padahasil pemeriksaan BPK maka jumlah temuan auditdan tingkat penyimpangannya, serta kategorisasijenis daerah yang meliputi kabupaten atau kota,ditemukan bukti empiris bahwa ketiganya secarabersama-sama mampu menjelaskan tingkatpengungkapan LKPD secara statistik pada tingkatkepercayaan 95%. Secara lengkap hasil pengujianuntuk masing-masing variabel adalah sebagaiberikut:a. Insentif pemda, penelitian ini membuktikan

bahwa terdapat hubungan positif dan signifikanvariabel kekayaan daerah dan kompleksitaspemerintahan terhadap tingkat pengungkapanpada tingkat kepercayaan 95%. Sedangkanvariabel tingkat ketergantungan mempunyaihubungan yang tidak signifikan terhadap tingkatpengungkapan LKPD.

b. Berdasarkan kategorisasi hasil pemeriksaan BPKRI, ditemukan bukti bahwa variabel jumlahtemuan pemeriksaan mempunyai hubunganpositif sedangkan tingkat penyimpanganmempunyai hubungan negatif yang signifikanpada tingkat kepercayaan 90%.

c. Jenis daerah baik kabupaten maupun kotamempunyai hubungan yang tidak signifikanterhadap tingkat pengungkapan LKPD.

2. Rekomendasia. Untuk penelitian selanjutnya disarankan

menggunakan data time series, untuk melihatvariasi tingkat pengungkapan dari tahun ketahun.

b. Disarankan pula jika memungkinkan sampel yangdigunakan lebih banyak, untuk meningkatkankualitas hasil penelitian. Dengan desainpengambilan sampel non-probabilitas purposivesampling atau quota sampling, penelitian ini tidakdapat digeneralisasi untuk menggambarkankondisi tingkat pengungkapan seluruh LKPD se-Indonesia.

c. Penggunaan proxy lain dapat ditambahkan,misalnya proxy tingkat penggungkapan darisudut pandang politik atau Good CorporateGovernment atau pelayanan publiknya, sepertiyang digunakan oleh Ingram (1984).

REFERENSIAlijoyo. 2004. Trilogy of Governance (1). Republika Online,

10 Maret 2004.Arens, Alvin A. 2008. Auditing and assurace services: an

intergated approach. Ed.12th. USA: Pearson Education.Bastari, Iman. 2004. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaiWujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah.www.mep.ugm.ac.id/kuliah/file.php/1/Artikel/Akuntansi_Pemerintah/Art5.pdf

Botosan, Christine A. 1997. Disclosure Level and the Cost ofEquity Capital. The Accounting Review. Vol.72. No.3.pp. 323-349.

Buletin Teknis No. 2. 2005. Penyusunan Neraca AwalPemerintah Daerah. KSAP. Jakarta.

Buletin Teknis No. 3. 2006. Penyajian Laporan KeuanganPemerintah Daerah Sesuai dengan SAP dengan Konversi.Jakarta: KSAP.

Buletin Teknis No.4. 2006. Buletin Teknis Penyajian danPengungkapan Belanja Pemerintahan. Jakarta: KSAP.

KKPOD. Daya Saing Investasi 228 Kabupaten/Kota di IndonesiaTahun 2005.

Erawan, I Ketut P. 1999. Political Reform and Regional Politicsin Indonesia. Asian Survey.Vo.39. No.4. pp. 588-612.

Fitriany. 2001. Signifikansi Perbedaan Tingkat KelengkapanPengungkapan Wajib dan Sukarela pada LaporanKeuangan Perusahaan Publik yang Terdaftar di BursaEfek Jakarta. Project Grant Tahun ke-3. FEUI. Depok.

Gujarati, Damodar N. 2003. Basic Econometrics. Ed.4th. McGraw Hill. New York.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2007.2007. Jakarta: BPK RI.

Iman, Chairul. 2008. Evaluasi Strategi Penerapan AkuntansiBerbasis Akrual pada Laporan Keuangan PemerintahMenggunakan Model Kebutuhan Dasar. Skripsi Sarjana.FEUI. Depok.

Ingram, Robert W. 1984. Economic Incentives and the Choiceof State Government Accounting Practices. Journal ofAccounting Research. Vol. 22. No. 1. pp.126-144.

Kieso, Donald et.al. 2007. Intermediate Accounting. Ed.12th.John Wiley & Son Inc. USA.

Kemala, Diyah. 2007. Analisis Kualitas PengungkapanInformasi Imbalan Paska Kerja Menurut SAK danPeraturan Bapepam Pada Laporan Keuangan PerusahaanPublik Sektor Manufaktur Tahun 2004 dan 2005. SkripsiSarjana. FEUI. Depok.

Nachrowi, D.N. Hardius Usman. 2002. Penggunaan TeknikEkonometri. Pendekatan Populer & Praktis DilengkapiTeknik Analisis & Pengolahan Data DenganMenggunakan Paket Program SPSS. PT Raja GrafindoPersada.

Newbold, et.al. 2003. Statistics for Business and Economics.Prentice Hall. New Jersey.

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah BelumTransparan. Majalah Pemeriksa. No.104. April-Mei2006. hal. 9.



:: Sri Handayani

Robbins, Walter A., Austin, Kenneth R. Disclosure Qualityin Governmental Financial Reports: An Assessment ofthe Appropriateness of a Compound Measure. Journalof Accounting Research. Vol. 24. No. 2. pp. 412-421.

Sekaran, Uma. 2003. Research Method For Business: A Skill-Building Approach. Ed.4th. John Wiley & Sons Inc. USA.

Standar Akuntansi Pemerintah. 2005. Sinar Grafika. Jakarta.Syakhroza, Akhmad. 2003. Reformasi Profesi Akuntansi

Sektor Publik dan Good Government Governance.Usahawan No. 02 Th XXXII

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005.Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.Zelda, Retina. 2007. Tingkat Kepatuhan Pemerintah

Kabupaten/Kota di Indonesia terhadap PP No.24 Tahun2005 dan Hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerahdan Total Aktiva. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.

Zimmerman, Jerold L. 1977. The Municipal Accounting Maze:An Analysis of Political Incentives. Journal ofAccounting Research. Vol. 15, Studies onMeasurement and Evaluation of the EconomicEfficiency of Public and Private NonprofitInstitutions. pp. 107-144.

Documents

PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH …