Embed Size (px)
DESCRIPTION
Hukum
Citation preview
Pengertian Hukum Menurut Para Ahli
Pengertian hukum dapat dibedakan menjadi pengertian hukum menurut para ahli dan pengertian hukum
secara umum. Pengertian hukum menurut para ahli yang dimaksud disini adalah pengertian hukum yang diberikan
oleh ahli hukum. Terdapat beberapa pengertian hukum menurut para ahli yang berbeda-beda satu sama lain. Hal
ini terjadi karena hingga saat ini belum ada kesepahaman antara para ahli mengenai definisi hukum yang dapat
disepakati. Melalui artikel sebelumnya sesungguhnya kami telah mengurai cukup banyak pengertian hukum
menurut para ahli yang kami tuangkan dalam beberapa bagian tulisan.
Pengertian hukum secara umum yang kami maksud tidak jauh berbeda dengan pengertian hukum menurut para
ahli, namun merupakan definisi yang diberikan pada hukum positif agar para pembaca dapat lebih mudah memahami
dan mempelajari ilmu hukum.
Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli yang kami bagi menjadi pengertian hukum menurut
para ahli hukum dari Indonesia dan pengertian hukum menurut para ahli hukum dari luar negeri.
Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum di IndonesiaBerikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli hukum yang berasal dari dalam negeri, antara lain:
Pengertian hukum menurut Soerojo Wignjodipoero
hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang berisikan suatu perintah dan larangan atau
perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal, hukum bersifat memaksa serta dengan maksud
untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
J.C.T. Simorangkir, SH & Woerjono Sastroparnoto
hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam
lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dimana pelanggaran
terhadap peraturan tersebut akan mengakibatkan hukuman yang tertentu
SM. Amin, SH
hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri atasi norma dan sanksi-sanksi hukum
M.H. Tirtaatmidjaja, SH
hukum adalah semua aturan norma yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam
pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan
membahayakan diri sendiri atau harta
Wirjono Prodjodikoro
hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota
suatu masyarakat tertentu
Prof. Achmad Ali
Seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh
dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, yang bersumber dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui
berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh
warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya dan jika kaidah tersebut dilanggar
akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal
Prof. Soedikno Mertokusumo
Keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama,
keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat
dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi
Mochtar Kusumaatmadja
Pengertian hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat
kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup
lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan
Abdulkadir Muhammad, SH
Segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya
R. Soeroso SH
Himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan
bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa
dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya
Tentu saja masih ada beberapa lagi beberapa pengertian hukum menurut para ahli dari Indonesia yang belum sempat
disajikan disini. Namun secara umum, pengertian hukum menurut para ahli yang disajikan diatas sudah cukup luas.
Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum Luar NegeriBerikut ini adalah pengertian hukum menurut para ahli hukum yang berasal dari luar negeri, antara lain:
Plato
Merupakan peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat
Aristoteles
Sesuatu yang sangat berbeda daripada sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi
dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk
menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar
Tullius Cicerco (Romawi) dala “ De Legibus”
Hukum adalah akal tertinggi yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa
yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan
Schapera
Setiap aturan tingkah laku yang mungkin diselenggarakan oleh pengadilan
Hugo de Grotius
Peraturan tentang tindakan moral yang menjamin keadilan pada peraturan hukum tentang kemerdekaan
(law is rule of moral action obligation to that which is right)
Paul Bohannan
Merupakan himpunan kewajiban yang telah dilembagakan kembali dalam pranata hukum
Leon Duguit
Seluruh aturan tingkah laku anggota suatu masyarakat, dimana aturan tersebut daya penggunaannya
pada saat tertentu diindahkan/diikuti oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan
bersama dan jika ada yang melanggar, maka akan menimbulkan reaksi bersama terhadap seseorang
atau beberapa orang yang melakukan pelanggaran itu
Pospisil
Aturan-aturan tingkah laku yang dibuat menjadi kewajiban melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan
terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas pengendalian
Immanuel Kant
Keseluruhan syarat-syarat yang dengan syarat-syarat tersebut kehendak bebas dari orang yang satu
dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti peraturan hukum
mengenai kemerdekaan
Thomas Hobbes
Perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya
kepada orang lain
Roscoe Pound
Sebagai tata hukum mempunyai pokok bahasan hubungan antara manusia dengan individu yang lainnya
dan hukum merupakan tingkah laku para individu yang dapat mempengaruhi individu lainnya. Hukum
sebagai kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif
atau Law as a tool of social engineering
John Austin
Seperangkat perintah yang diberikan baik langsung maupun tidak langsung dari pihak mereka yang
berkuasa kepada warga masyarakatanya yang merupakan masyarakat politik yang independen dimana
pihak yang berkuasa memiliki otoritas yang tertinggi
Rudolf von Jhering
Keseluruhan peraturan yang memaksa yang berlaku dalam suatu Negara
Karl Von Savigny
Aturan yang tebentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian
kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh
kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga masyarakat
Van Vanenhoven
Suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan berbenturan tanpa
henti dari dan dengan gejala-gejala lain
Karl Marx
Suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan
tertentu
Holmes
Sesuatu yang dikerjakan dan diputuskan oleh pengadilan
Utrecht
Himpunan petunjuk hidup – perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat
yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup
tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu
Utrecht
Himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib
suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri
Tentu saja masih ada beberapa lagi beberapa pengertian hukum menurut para ahli dari luar negeri yang belum sempat
disajikan disini. Namun secara umum, pengertian hukum menurut para ahli yang disajikan diatas sudah cukup luas.
Setelah diuraikan pengertian hukum menurut para ahli dari luar negeri dan pengertian hukum menurut para ahli dari
dalam negeri, selanjutnya mari kita lihat pengertian hukum secara umum.
Pengertian Hukum Secara UmumSelain pengertian hukum menurut para ahli yang disebutkan diatas, terdapat juga pengertian hukum secara
umum sebagai berikut:
Himpunan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, dibuat oleh lembaga yang
berwenang dan bersifat memaksa serta berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan
mendapat sanksi
Penggolongan Tata Hukum Indonesia1. Berdasarkan wujud/bentuknyaa) Hukum tertulis
Yaitu hukum yang ditulis/dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Contoh : KUHP, KUH Perdata
b) Hukum tidak tertulis
Yaitu hukum yang masih berlaku dan diyakini oleh masyarakat serta ditaati sebagaimana suatu peraturan perundang-undangan meskipun hukum ini tidak tertulis atau tidak dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Contoh: Hukum adat
1. 2. Berdasarkan ruang dan wilayah berlakunyaa) Hukum lokal
Yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu.
Contoh: hukum adat Batak, Minangkabau, Jawa dan sebagainya.
b) Hukum nasional
Yaitu hukum yang yang berlaku di negara tertentu.
Contoh: hukum Indonesia, hukum Malaysia, hukum Mesir dan sebagainya.
c) Hukum Internasional
Yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
1. 3. Berdasarkan waktu berlakunyaa) Hukum yang berlaku sekarang ini atau saat ini (ius constitutum)
b) Hukum yang berlaku pada waktu yang akan dating (ius constituendum)
c) Hukum alam, berlaku abadi di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang.
1. 4. Berdasarkan pribadi yang mengaturnyaa) Hukum satu golongan
Yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi satu golongan tertentu.
b) Hukum semua golongan
Yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan warga negara.
c) Hukum antargolongan
Yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda.
1. 5. Berdasarkan isi masalah atau kepentingan yang dilindungia) Hukum Publik
Yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara yang menyangkut kepentingan umum.
b) Hukum privat
Yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dan bersifat pribadi.
1. 6. Berdasarkan cara mempertahankannyaa) Hukum material
Yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan ( terdapat di dalam undang-undang hukum pidana, perdata, dagang dan sebagainya)
b) Hukum formal
Yaitu hukum yang berisi tentang tata cara nelaksanakan dan mempertahankan hukum material (terdapat di dalam Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan sebagainya).
Menurut “Black's Law Dictionary Seventh Edition”, sanksi (sanction) adalah:
“A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or
order (a sanction for discovery abuse)”
Di Indonesia, secara umum, dikenal sekurang-kurangnya tiga jenis sanksi hukum yaitu:
1. sanksi hukum pidana
2. sanksi hukum perdata
3. sanksi administrasi/administratif
Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman
adalah:
“Suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis
kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana”
Hukuman sendiri diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
yaitu:
1. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi:
a) hukuman mati
b) hukuman penjara
c) hukuman kurungan
d) hukuman denda
2. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
a) pencabutan beberapa hak yang tertentu
b) perampasan barang yang tertentu
c) pengumuman keputusan hakim
Dalam hukum perdata, putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat berupa:
1. putusan condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang
dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Contoh: salah satu pihak dihukum
untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara
2. putusan declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah
menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu
keadaan hukum semata-mata. Contoh: putusan yang menyatakan bahwa penggugat
sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa
3. putusan constitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan
menciptakan keadaan hukum baru. Contoh: putusan yang memutuskan suatu ikatan
perkawinan.
Jadi, dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa:
1. kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban)
2. hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru
Sedangkan untuk sanksi administrasi/administratif, adalah sanksi yang dikenakan
terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat
administratif. Pada umumnya sanksi administrasi/administratif berupa;
- denda (misalnya yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2008),
- pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan/atau izin (misalnya yang diatur
dalam Permenhub No. KM 26 Tahun 2009),
- penghentian sementara pelayanan administrasi hinggapengurangan jatah
produksi (misalnya yang diatur dalamPermenhut No. P.39/MENHUT-II/2008
Tahun 2008),
- tindakan administratif (misalnya yang diatur dalam Keputusan KPPU No.
252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun 2008)
Demikian uraian singkat kami. Semoga bermanfaat.
Dasar hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi
Berupa Denda
3. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/MENHUT-II/2008 Tahun 2008 tentang Tata
Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan
4. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 252/KPPU/KEP/VII/2008 Tahun
2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 26 Tahun 2009 tentang Sanksi Administratif
Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Keselamatan
Penerbangan
Asas Hukum
Setiap perundang-undangan yang dibuat selalu didasari sejumlah asas atau prinsip dasar. Kata asas ialah dasar atau alas (an), sedang kata prinsip merupakan sino-nimnya (Wojowasito, 1972:17 dan 227)
Asas hukum merupakan fondasi suatu perundang-undangan. Bila asas tersebut dikesampingkan, maka bangunan undang-undang dan segenap peraturan pelaksananya akan runtuh.
Sudikno Mertokusumo (1996:5-6), memberikan pandangan asas hukum sebagai berikut :
“… bahwa asas hukum bukan merupakan hukum kongkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di dalam dan di belakang, setiap sistem hukum. Hal ini terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan kongkrit tersebut.
Satjipto Rahardjo (1986:87)menyatakan asas hukum, bukan peraturan hukum. Namun, tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa menge-tahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Karena asas hukum ini memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum dan tata hukum.
Beliau, selanjutnya mengibaratkan asas hukum sebagai jantung peraturan hukum atas dasar 2 (dua) alasan :
1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya sebuah peraturan hukum. Ini berarti penerapan peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum.
2. Asas hukum karena mengandung tuntutan etis, maka asas hukum diibaratkan sebagai jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.
Sudikno Mertokusumo, menyatakan bah-wa tak semua asas yang tertuang dalam peraturan atau pasal yang kongkrit. Alasannya, adanya rujukan pada asas Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali ( Tiada suatu peristiwa dipi-dana, kecuali atas dasar peraturan per-undang-undangan pidana yang mendahu-lukannya ), dan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum tak hanya mempengaruhi hu-kum positif, namun dalam banyak hal tak menutup kemungkinan asas hukum itu da-pat membentuk sistem checks and ba-lance. Dalam artian asas hukum itu sering menunjukkan pada kaidah yang berlawan-an. Hal itu menunjukkan adanya sifat sa-ling mengendalikan dan membatasi, yang akan menciptakan keseimbangan.
Fuller menyatakan bahwa dengan merujuk pada asas-asas hukum digunakan dalam menilai ada tidaknya suatu sistem hukum.
Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa asas-asas hukum itu tak hanya sekadar persyaratan adanya suatu sistem hukum, melainkan merupakan pengklasifikasian sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.
Asas-asas hukum (principles of legality) menurut Fuller adalah sebagai berikut :
1. Suatu sistem hukum harus mengandung per-aturan-peraturan yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar ke-putusan- keputusan yang bersifat ad hoc;2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu ha-rus diumumkan;3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak dito-lak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku; membolehkan pengaturan yang berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berla-ku bagi waktu yang akan datang;4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam ru-musan yang bisa dimengerti;5. Suatu sistem tidak boleh mengandung pera-turan-peraturan yang bertentangan satu sama lain;6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilaku-kan;7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan, sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi;8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.
