PENGERTIAN HAM          Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari Droit De I ‘Homme dalam bahasa

Perancis, Menselijke Rechten dalam bahasa Belanda, dan Human Rights  bahasa Inggris.          Hak Asasi Manusia merupakan Hak Dasar yang dibawa sejak lahir sebagai Anugerah

Tuhan yang Maha Esa. Hak dasar tersebut berlaku Universal pada semua manusia. Jadi HAM Pada hakekatnya merupakan hak-hak Fundamental yang melekat pada Kodrat manusia itu sendiri, yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat sebagai manusia.

1. UU RI No 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :1)        Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

2.             Menurut Miriam Budiardjo Hak Asasi Manusia adalah Hak yang di miliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya didalam kehidupan masyarakat

3.             Menurut John Locke Hak Asasi Manusia adalah Hak yang dibawa semenjak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat di ganggu gugat

4.       Hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari Hakekatnya sehingga bersifat suci (Koentjoro Poerbapranoto)

          Dari beberapa pengertian HAM yang terdapat diatas dapat di simpulkan bahwa HAM adalah Hak Dasar yang di anugrahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

D.           DASAR HUKUM HAK ASASI MANUSIA

INSTRUMEN HUKUM HAM INDONESIA1.             PANCASILA

        Sila Pertama     :Hak untuk memeluk agamaSila Kedua       :Diperlakukan secara pantas,sesuai dengan harkat,martabat dan derajatnya

    Sila Ketiga       :Hak asasi agar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara      Sila Keempat   :Hak untuk berkumpul, berpendapat,serta ikut serta dalam pemerintahan        Sila Kelima      :Perimbangan hak milik dengan fungsi sosial

2.             UUD 19451)            Pembukaan UUD 1945

Alinia ke-1        :  Hak MerdekaAlinia ke-4        : Negara melindungi segenap rakyat Indonesia,memajukan kesejahteraan umum,mencerdasakan kehidupan bangsa, dan ikut serta memilihara perdamaian dunia

2)            Batang Tubuh (Pasal-Pasal) UUD 1945BAB  XA ** Hak Asasi ManusiaPasal 28A – Pasal 28JKet : ** (Amandemen ke-2 di sahkan 18 agustus 2000)

Pasal 28 ASetiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannyaPasal 28 B

1)   Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

2)   Setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28 C1)   Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,

berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2)   Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya

Pasal 28 D1)   Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidungan dan kepastian hukum yang

adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum2)   Setiap orang berhak untuk berkerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan

layak dalam hubungan kerja3)   Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalm pemerintahan4)   Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

Pasal 28 E1)   Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih

pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

2)   Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.

3)   Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.Pasal 28 FSetiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan

pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 G1)   Setiap orang berhak atas perlindung diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan

harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.

2)   Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H1)   Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.2)   Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan3)   Setiap orang berhak atas imbalan jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan

dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat4)   Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh

diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun.Pasal 28 I

1)   Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

2)   Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yanbg bersifat diskriminatif atas dasar apaun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3)   Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

4)   Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah

5)   Untuk menegakkan dan melindungi hak asaso manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrastis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 J1)   Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.2)   Dalam menajlan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan

yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimabangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokrastis.

3.             TAP  MPR No. XVII/MPR/1998Terdiri dari 10 Bab dan 44 Pasal

4.             Undang-Undang1)            UU RI No. 39 Th 1999 Tentang HAM

Terdiri dari 11 Bab dan 106 Pasal2)            UU RI No. 26 Th 2000 Tentang Pengadilan HAM Terdiri dari 10 Bab dan 51 Pasal3)            KEPPRES No 129 tentang rencana aksi nasional HAM Indonesia4)            PP No. 3 Th 1998 tentang kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran

HAM.5)            PP No. 2 Th 2002 tentang tata cara perlindungan korban dan sanki dalam pelaggaran

HAM.

A.           KELEMBAGAAN HAM DI INDONESIA          Dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM telah di bentuk lembaga-lembaga resmi

oleh pemerintah diantaranya:1.             KOMNAS HAM         Komisi nasional HAM pada awalnya dibentuk dengan KEPPRES No. 50 Tahun 1993

pada Tanggal 17 Juni 1993 dan kemudian di kukuhkan melalui UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. KOMNAS HAM berkedudukan di Ibu Kota Negara dengan 1 orang ketua dan 2 wakil ketua, anggotanya berjumlah 35 orang dengan massa jabatan 5 Tahun.

         Tujuna dibentuknya KOMNAS HAM  menurut UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 75 adalah sebagai berikut:

a)             Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM.

b)            Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. 

Fungsi KOMNAS HAM sebagai berikut:1.             Fungsi Pengkajian dan Penelitian

a)             Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai instrument internasional dangan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau retifiksi.

b)             Melakukan pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM

2.             Fungsi Penyuluhana)             Menyebarlusakan wawasan mengenai HAM kepada masyarakat Indonesiab)             Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAMc)             Melakukan kerjasama dengan organisasi, lembaga, atau pihak-pihak lain3.             Funsi Pemantauana)             Pengamatan pelaksanaan HAM dan penyusunan laporan hasi pengamatan tersebutb)             Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelangaran HAMc)             Pemanggilan kepada pihak pengadu dan korban untuk di mintai keterangand)            Pemangilan saksi untuk dimnintai keterangan dan penyerahan bukti yang dibutuhkane)             Peninjauan di tempat kejadiandan tempat lainnyaf)              Pemangilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis dengan

persetujuan ketua pengadilang)             Melakukan pemeriksaan dengan persetujuan ketua pengadilan

h)             Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan ketua pengadilan dari hasil pemeriksaan

4.             Fungis Mediasia)             Perdamaian kedua pihakb)             Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahlic)             Pemberian saran untuk menyelesaikan melalui pengadiland)            Penyampaian rekomendasi kepada pemerintah untuk ditindak lanjutie)             Penyampaian rekomendasi kepada DPR RI untuk ditindak lanjuti

2.             Pengadilan HAM         Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia dibentuk berdasarkan UU RI No. 26 Tahun

2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang berada dilingkungan pengadilan umum dan berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Untuk daerah khusus ibu kota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Adapun tugas dan wewenag pengadilan HAM adalah sebagai berikut:

a)             Memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang beratb)            Memriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar

batas territorial wilayah Negara RI oleh WNIc)             Pengadilan HAM tidak berwenang mengadili seseorang yang berumur di bawah 18

tahun    

         Pengadilan HAM Ad Hoc merupakan pengadilan yang mengadili Pelanggaran HAM yang berlaku sebalum di undangkannya UU No. 26 tahun 2000. pengadilan HAM Ad Hoc di bentuk atas usul DPR dengan keputusan Presiden.  Adapun pelanggaran HAM berat yang ditangani oleh pengadilan HAM berupa:

1.             Kejahatan Genosida“Perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh

atau sebagian kelompok Bangsa, Ras, Kelompok Etnis, Kelompok Agama”. Ciri-ciri  Kejahatan Genosida Berupa:

a)             Membunuh anggota kelompokb)             Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota

kelompokc)             Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan

secara fisik baik seluruh atau sebagiand)            Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran didalam kelompoke)             Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain2.              Kejahatan Terhadap Kemanusiaan“Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagi bagian dari serangan yang meluas atau sistematik

yang diketahuinya bahwa seranggan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” Adapu kejahatan terhadap kemanusiaan berupa:

a)             Pembunuhanb)             Pemusnahanc)             Perbudakand)            Pengusiran dan pemindahan penduduk secara paksa

e)             Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasa fisik lain secara sewenag-wenagf)              Penyiksaang)             Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan dllh)             Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari paham

politiki)               Penghilangan orang secara paksaj)               Kejahatan Apartheid ( Perbedaan Ras )

3.             Lembaga Bantuan Hukum (LBH)         Lembaga bantuan hukum adalah organisasi independen yang memberi bantuan dan

pelayanan hukum kepada masyarakat.lembagai ini di kelola secara mandiri oleh para aktifis. Lembaga bantuan hukum berperan sebagai:

a)             Sebagai relawan yang membantu kepada pihak-pihak yang membutuhkan bantuh di bidang hukum

b)            Sebagi pembela dalam menegakkan keadilan dan kebenaranc)             Sebagi pembela dan pelindung HAMd)            Sebagai penyuluh dan penyebar informasidi bidang hokum dan hak-hak asasi manusia

LBH dalam menjalankan tugasnya bersifat Pengabdian dan Professional yang artinya:a)             Bersifat pengabdian karena perbuatannya semata-mata mengabdi diri untuk kepentingan

hukum dan HAMb)             Bersifat Professional karena tindakan dan perbuatannya sesuai dengan bidang

keahliannya

4.             Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)Komisi kebenaran dan rekonsiliasi adalah lembaga yang melakukan penyelesaian terhadap

kasus pelanggaran HAM di luar pengadilan HAM. komisi ini di bentuk berdasarkan UU RI nomor 27 tahun 2004. Menurut pasal 43 UU No. 26 tahun 2000 menyatakan bahwa kasus pelanggaran HAM Berat yang tidak dapat di selesaikan melalui pengadilan HAM akan ditangani oleh KKR. KKR ini di bentuk untuk:

a)             Memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAMb)            Sarana mediasi antar pelaku dengan korban pelanggaran HAM. 

Adapun Ciri-ciri umum KKR adalah sebagai berikut:a)             Fokus peyelidikan kejahatan masa lalub)             Mendapatkan gambaran yang komprehensif menganai kejahatan HAMc)             Masa bakti berahir setelah selesainya laporand)            Memiliki wewenang mengakses informasi kelembaga manapun, dan megajuka

perlindungan hokum terhadap saksi

5.             Komisi Perlindungan Anak IndonesiaDalam rangka melindungi anal-anak Indonesia dibentuklah komisi nasional perlindungan anak

Indonesia. Di bentuk sesuai dengan UU RI No. 23 Tahun 2002 (Baca selengkapnya Di Sini !!!)tentang perlindungan anak. Komisi perlindungan anak Indonesia diketuai oleh seto mulyadi.

Tugas kimosi perlindungan anak Indonesia adalah :1.             Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perlindungan anak2.             Mengumpulkan data dan informasi3.             Menerima pengaduan masyarakat4.             Melakukan penelaahan5.             Pemantauan evaluasi6.             Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak7.             Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka

perlindungan anak

6.             Beberapa Contoh LSM  yang bergerak dalam penegakan HAM sebagai berikut :1.             KONTRAS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan)2.             ELSAM ( Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat )3.             LPHSN ( Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional )7.             Kepolisian Negara Republik Indonesia

D.           UPAYA PENEGAKAN HAMUpaya Penegakan HAM Oleh Masyarakat

          Keberhasilan perlindungan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab

bersama antara pemerintah, lembaga HAM, dan kita sebagai warga masyarakat. sebagai anggota

masyarakat dapat mendukung dan menghargai upaya perlindungan HAM dengan ikut berpartisipasi yang di

lakukan dengan cara sebagai berikut.

1)            Menyampaikan laporan terjadi pelanggaran HAM kepada KOMNAS HAM atau lembaga lain yang

berwenang dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM

2)            Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaiatan dengan HAM kepada KOMNAS

HAM dan atau lembaga lain yang relevan

3)            Dengan cara sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM melaksanakan penelitian, pendidikan,

dan penyebarluasan informasi mengenai HAM

Upaya Penegakan HAM Oleh Siswa

1)       Mengajar teman kepada kebaikan

2)       Mengendalian diri untuk tidak melakukan pelanggaran HAM

3)       Menasehati teman yang melakukan kesalahan

4)       Melerai teman yang melakukan perkelahian

5)       Melindungi teman yang dianiaya

Upaya Penegakan HAM Oleh Pemerintah

          Perlindungan HAM yang di maksud adalah pembelaan terhadap HAM, artinya pemerintah harus menjaga

agar HAM tidak di langgar oleh orang lain.Pemerintah telah melakukan upaya perlindungan HAM dengan

cara sebagai berikut

1)      Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan nasional sesuai yang tercantum dalam

instrument nasional. Dengan demikian. Eksistensi HAM di dalam sistem hukum, politik, maupun

ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan hukum yang cukup kuat.

2)      Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM internasional, yang berarti perjanjian itu masuk

dan berlaku sebagai hukum (positif) nasional.

3)      Memberdayakan masyarakat terhadap masalah HAM dengan mengadakan sosialisasi sehingga HAM

menjadi bagian dari setiap individu warga Negara Indonesia