Resume Pengelolaan APBN Dalam Sistem Manajemen Keuangan Negara1.Pengantar

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat utamapemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintahuntuk mengelola perekonomian negara. Dalam rangka mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sejak beberapa tahun yang lalu telah diintrodusir.Reformasi Manajemen Keuangan Pemerintah. Reformasi tersebut mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah disahkannya UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara. Tulisan ini menguraikan sistem dan proses pengelolaan APBN dalam kerangka manajemen keuangan negara. Selain diuraikan pokok-pokok manajemen keuangan negara serta proses APBN, diuraikan pula peranan DPR dalam pengelolaan anggaran negara melalui fungsi-fungsi yang dimilikinya, yaknifungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

2.Landasan Pengelolaan Keuangan NegaraLandasan pengelolaan keuangan negara adalah Pasal 23C UndangUndang Dasar 1945 Perubahan Ketiga: “hal-hal lain mengenai keuangan negaraditetapkan melalui undang-undang”.Yang mana tercatat ada 14 tim yang bertugas dalam menyusun RUU Bidang Keuangan Negara dan RUU Pembendaharaan Negara,yang mana tim ke 14 lah yang berhasil melanjutkan tim Penyusunan RUUKetentuan Pokok Keuangan Negara, dan telah menghasilkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Sebelum adanya UU No.17 Tahun 2003 dan UU No.1 Tahun 2004,Indonesia menggunakan UU Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW stbl. 1925 No.488 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867,UU tersebut ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila,terlebih lagi pada tahun 1998 Indonesia terkena krisis moneter,yang berdampak buruk pada nilai mata uang Rupiah,dan ekonomi kita.Oleh sebab itu digunakanlah Paket UU Keuangan Negara tersebut (yang terdiri dari dua UU yang sudah diundangkan, yaitu UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, serta satu RUU, yaitu RUU Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara yang masih dibahas di DPR) merumuskan empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, yaitu:1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja.2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah.3. Pemberdayaan manajer professional.dan4. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, professional danmandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.Perubahan mendasar yang diatur oleh Undang-undang No.17 tahun 2003yaitu:

a. Tentang pengertian dan ruang lingkup dari keuangan negara.b. Azas-azas umum pengelolaan keuangan negara.c. Kedudukan presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan negara.d. Pendelegasian kekuasaan presiden kepada menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga.e. Susunan APBN dan APBD.f. Ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan APBN dan APBD.g. Pengaturan Hubungan keuangan antara pemerintah pusat denganbank sentral, pemerintah daerah dan pemerintah/lembaga asing.h. Pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah denganperusahaan daerah dan perusahaan swasta.i. Badan pengelola dana masyarakat.danj. Penetapan bentuk dan batas waktu penyampaian laporanpertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD.k. Penggunaan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) sebagaipengganti Propenas dan Repeta.Sedangkan perubahan mendasar dalam pengelolaan perbendaharaannegara yang tercantum dalam UU No.1 tahun 2004 yaitu:1. Penerapan anggaran berbasis kinerja.2. Pemberlakuan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanjanegara berbasis akrual.3. Munculnya jabatan fungsional Perbendaharaan Negara.4. Pemberian jasa giro atau bunga atas dana pemerintah yang disimpanpada bank sentral.5. Sertifikan Bank Indonesia yang selama ini menjadi instrumen moneterakan digantikan oleh Surat Utang Negara. dll

3.Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan NegaraPerumusan keuangan negara menggunakan 4 pendekatan yaitu:1. Dari sisi obyek Keuangan Negara akan meliputi seluruh hal dan kewajibannegara yang dapat dinilai dengan uang, di dalamnya termasuk berbagaikebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter danatau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.2. Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi negara, dan/atau pemerintahpusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang adakaitannya dengan keuangan negara.3. Keuangan Negara dari sisi proses mencakup seluruh rangkaian kegiatanyang berkaitan dengan pengelolaan obyek di atas mulai dari proses perumusankebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban4. Terakhir, keuangan negara juga meliputi seluruh kebijakan, kegitan danhubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyeksebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

negara, pendekatan terakhir ini dilihat dari sisi tujuan.

4.Asas asas Pengelolaan Keuangan NegaraAsas-asas baru sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangannegara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas danmandiri.

5.Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan

keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. (Pasal 6 UUNo. 17/2003)

Pada dasarnya Presiden(memiliki Fungsi sebagai Chief Executive Officer) selaku Kepala Pemerintahan memegangkekuasaan atas pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaanpemerintahan. Sebagian kekuasaan itu diserahkan kepada Menteri Keuangan(memiliki fungsi sebagai Chief Financial Officer)yang kemudian berperan sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalamkepemilikan negara dalam kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagiankekuasaan lainnya diberikan kepada menteri/pimpinan lembaga(memiliki fungsi sebagai Chief Operating Officer) yang mana tugasnya sebagai pengguna anggaran/pengguna barang lembaga/kementrian yang dipimpinnya.Dilaksanakannya pengelolaan keuangan negara agar terlaksananya sistem Check and Balance.

6.Pengertian dan Ruang Lingkup APBNAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan PerwakilanRakyat. (Pasal 1 angka 7, UU No. 17/2003). Merujuk Pasal 12 UU No. 1/2004tentang Perbendaharaan Negara, APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:1.Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih,2.Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaanBersih,dan 3.Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akanditerima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupunpada tahun-tahun anggaran berikutnya.Tahun anggaran adalah periode pelaksanaan APBN selama 12 bulan,yang mana Indonesia menggunakan tahun kalender sebagai tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember yang mana sudah dikukuhkan dalam Keuangan Negara dan UU Pembendaharaan Negara (Pasal 4 UU No. 17/2003 dan Pasal 11 UU No. 1/2004).Anggaran negara mempunyai fungsi sebagai alat akuntabilitas,manajemen,dan kebijakan ekonomi(UU No.17 tahun 2003), Merujuk Pasal 3 Ayat (4) UU No. 17/2003, APBN mempunyai fungsi otorisasi,perencanaan,pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.Ruang Lingkup APBN:

Pendapatan Negara dan Hibah. Penerimaan APBN diperoleh dariberbagai sumber. Secara umum yaitu penerimaan pajak yang meliputi pajakpenghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, danPajak lainnya, serta Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor)merupakan sumber penerimaan utama dari APBN.

Belanja Negara. Belanja negara terdiri atas anggaran belanja pemerintahpusat, dana perimbangan, serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang.Sebelum diundangkannya UU No. 17/2003, anggaran belanja pemerintah pusatdibedakan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus(DAK). Sementara itu, dana otonomi khusus dialokasikan untuk provinsi DaerahIstimewa Aceh dan provinsi Papua.

Defisit dan Surplus. Defisit atau surplus merupakan selisih antarapenerimaan dan pengeluaran. Pengeluaran yang melebihi penerimaan disebutdefisit; sebaliknya, penerimaan yang melebihi pengeluaran disebut surplus.

Pembiayaan. Pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran.Beberapa sumber pembiayaan yang penting saat ini adalah: pembiayaan dalamnegeri (perbankan dan non perbankan) serta pembiayaan luar negeri (netto)yang merupakan selisih antara penarikan utang luar negeri (bruto) denganpembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

7.Proses APBN Pra UU No.17 Tahun 2003

7.1 Penyusunan dan Penetapan APBN diuraikan sebagai berikut:Pembicaraan Pendahuluan antara Pemerintah dan DPR. Tahap ini

diawali dengan beberapa kali pembahasan antara pemerintah dan DPR untukmenentukan mekanisme dan jadwal pembahasan APBN.

Pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN. Tahapan ini dimulaidengan Pidato Presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan.Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara Menteri Keuangan denganPanitia Anggaran, maupun antara komisi-komisi dengan departemeen/lembagateknis terkait.

7.2 Pelaksanaan Anggaran diuraikan sebagai berikut:Berdasarkan satuan 3, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan

Departemen/Lembaga membahas rincian pengeluaran rutin berdasarkanpedoman penyusunan DIK dan indeks satuan biaya yang disusun oleh timinterdep.Yang mana harus diselesaikan dari bulan Oktober sampai dengan Desember, Sedangkan untuk pengeluaran pembangunan, DJA, Bappenas, dan departemen teknis membahas rincian pengeluaran untuk tiap-tiap proyek. Hasil pembahasan tersebut didokumentasikan ke dalam dokumen-dokumen berikut: (1) Dokumen Isian Kegiatan (DIK). DIK adalah dokumen anggaran yang berlaku sebagai otorisasi untuk pengeluaran

rutin pada masing-masing unit organisasi pada Departemen/Lembaga yang dirinci ke dalam belanja pegawai dan non pegawai. (2) Daftar Isian Proyek (DIP). DIP adalah dokumen anggaran yang berlaku sebagai otorisasi untuk pengeluaran pembangunan untuk masing-masing proyek pada Departemen/Lembaga yang dirinci ke dalam belanja modal dan penunjang. (3) Surat Pengesahan Alokasi Anggaran Rutin (SPAAR). SPAARadalah dokumen yang menetapkan besaran alokasi anggaran rutin untuk setiapkantor/satuan kerja departemen teknis di daerah yang selanjutnya akan dibahasantara Kantor Wilayah DJA dan instansi vertikal Departemen/Lembaga untukkemudian dituangkan dalam DIK. (4) Surat Pengesahan Alokasi AnggaranPembangunan (SPAAP). SPAAP adalah dokumen yang menetapkan besaranalokasi anggaran pembangunan untuk setiap proyek/bagian proyek yangselanjutnya akan dibahas antara Kantor Wilayah DJA dengan ins-tansivertikal/dinas untuk kemudian di-tuangkan dalam DIP. (5) Surat KeputusanOtorisasi (SKO). SKO adalah dokumen otorisasi untuk penyediaan danakepada Departemen, Lembaga, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang berhakbaik untuk rutin maupun pembangunan yang tidak dapat ditampung dengan DIKatau DIP. DIK/DIP/SKO disampaikan oleh Direktorat Jenderal Anggaran kepadaDepartemen/Lembaga. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut,Departemen/Lembaga melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan pihakketiga. Tagihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pengadaan barang danjasa tersebut disampaikan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara(KPKN). Selanjutnya KPKN meneliti keabsahan tagihan-tagihan dimaksud danmenerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).Untuk mengawasi pelaksanaan tugas KPKN tersebut, di lingkunganDirektorat Jenderal Anggaran terdapat Kantor Verifikasi Pelaksanaan Anggaran(KASIPA) yang bertanggung jawab untuk memverifikasi Surat PerintahMembayar (SPM) yang diterbitkan oleh KPKN.7.3 Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBN

Fungsi pengawasan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawasfungsional baik eksternal maupun internal pemerintah. Pengawasan eksternaldilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyampaikan hasilpengawasannya kepada DPR. Sementara itu, pengawasan internal dilakukanoleh inspektorat jenderal/inspektorat utama pada masing-masingdepartemen/lembaga dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP) pada semua departemen/lembaga (termasuk BUMN). Pengawasan yangdilakukan oleh pengawas internal maupun eksternal tersebut di atas bersifat postaudit.

8.Proses APBN Pasca UU/17 Tahun 2003

8.1 Pokok Pokok Reformasi Penganggaran:Pokok-pokok reformasi penganggaran yang terpenting meliputi:

1.Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka

Menengah.2.Memadukan (unifying) atau mengintegrasikan anggaran rutin dan anggaranPembangunan.3.Penerapan anggaran berbasis kinerja.

8.1.2 Medium Term Expenditure Framework2

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term ExpenditureFramework) merupakan kerangka pengeluaran jangka menengah meliputiperiode tiga sampai lima tahun. Kerangka tersebut merupakan pendekatan atas bawah (top-down approach), yaitu estimasi ketersediaan sumber dayapengeluaran publik sesuai dengan kerangka ekonomi makro. Sementara itu,pendekatan bawah ke atas (bottom-up approach) yaitu biaya yang harusdikeluarkan dalam rangka melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan,serta kerangka kerja yang merekonsiliasikan keseluruhan biaya dengan sumber-sumber daya yang tersedia sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu: “untukmemastikan bahwa pemerintah mampu untuk melakukan prioritas-prioritasrekonstruksi dan pembangunan dalam konteks estimasi pengeluaran tigatahunan yang konsisten dengan suatu kerangka makroekonomi yang baik”.Merujuk literatur keuangan negara, dengan diterapkannya MTEF akandapat dicapai tujuan-tujuan sebagai berikut:1. Meningkatkan keseimbangan ekonomi makro dengan membangunkerangka kerja sumber daya yang konsisten dan realistis.2. Meningkatkan alokasi sumber daya kepada prioritas yang strategis di antaradan di dalam organisasi.3. Meningkatkan komitmen untuk memberikan kemampuan prediksi, baikkebijakan maupun pendanaan, sehingga instansi pemerintah dapatmembuat rencana dan program yang berkelanjutan.4. Memberikan batasan yang jelas kepada instansi pemerintah, meningkatkanotonomi, dan memberikan penghargaan kepada instansi pemerintah yangmenggunakan dana secara efisien dan efektif.5. Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas secara politis dalam rangkamenghasilkan outcome yang diinginkan.

8.1.3 Unified Budget3

Awal dari dilaksanakannya Unified budget,karena pada saat itu pemerintah masih menggunakan sistem dual budgetting yang mana dual budgetting setelah ditelusuri menimbulkan ketidakefisienan,dan ketidakjelasan antara output/outcome yang dicapai dengan pengganggaran organisasi.Maka sesuai dengan diamanatkan pada UU 17/2003,yang mana mengacu pada praktek-praktek internasional sistem pengganggaran,maka digunakanlah sistem Unified Budget,menurut GFS(Goverment Financial Statistics) Manual 2001 sistem unified budget, sistem penganggaran belanja negara secara implisit menggunakan sistem unified budget, dimana tidak ada pemisahan antara pengeluaran rutin dan pembangunan, sehingga klasifikasi menurut ekonomi

akan berbeda dari klasifikasi sebelumnya. Dalam hal ini, belanja negara menurut klasifikasi ekonomi dikelompokkan ke dalam 1.kompensasi untuk pegawai,2.penggunaan barang dan jasa.3, kompensasi dari modal tetap berkaitan dengan biaya produksi yang dilaksanakan sendiri oleh unit organisasi pemerintah,4. bunga hutang,5. Subsidi,6. Hibah,7.tunjangan sosial (social benefits),dan 8.pengeluaran-pengeluaran lain dalam rangka transfer dalam bentuk uang atau barang, dan pembelian barang dan jasa dari pihak ketiga untuk dikirim kepada unit lainnya. Beberapa catatan penting berkaitan dengan perubahan dan penyesuaian format dan struktur belanjanegara yang baru terkait GFS Manual 2001 dan UU No. 17 Tahun 2003, antara lain: Pertama, dalam format dan struktur I-account yang baru, belanja negara tetap dipisahkan antara belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah,karena pos belanja untuk daerah yang berlaku selama ini tidak dapatdiklasifikasikan ke dalam salah satu pos belanja negara sebagaimana diaturdalam UU No.17 Tahun 2003.Kedua, semua pengeluaran negara yang sifatnyabantuan/subsidi dalam format dan struktur baru diklasifikasikan sebagai subsidi;dan Ketiga, semua pengeluaran negara yang selama ini ‘mengandung’ namalain-lain yang tersebar di hampir semua pos belanja negara, dalam format danstruktur baru diklasifikasikan sebagai belanja lain-lain.

8.1.4 Anggaran Berbasis KinerjaSebagai respons terhadap permasalahan sistem anggaran line-item.Yang mana

pelaksanaannya rawan dengan KKN,juga karakteristik yang berkaitan dengan tujuan untuk melakukan kontrol keuangan,seringkali dilaksanakan hanya sebatas aspek administratifnya saja. Hal ini mungkin untuk dilakukan karena ditunjang oleh karakteristik lainnya yaitu sangat berorientasi pada input organisasi. Dengan demikian sistem anggaran tidak memberikan informasi tentang kinerja, sehingga sangat sulit untuk melakukan kontrol kinerja.Maka sesuai dengan,UU No. 17/2003 mengintrodusir sistem anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting).Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, misi, dan rencana strategi organisasi. Anggaran kinerja mengalokasikan sumberdaya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai output measurement sebagai indicator kinerja organisasi. Lebih jauh ia mengkaitkan biaya dengan output organisasi sebagai bagian yang integral dalam berkas anggarannya.

8.2 Proses APBN Pasca Reformasi

8.2.1 Penyusunan dan Penetapan APBN diuraikan sebagai berikut:Pembicaraan Pendahuluan antara Pemerintah dan DPR. Tahapan ini

dimulai dengan penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangkaekonomi makro oleh Pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya pertengahanMei tahun berjalan. (Pasal 13 ayat (1) UU No. 17/2003)5.

Pengajuan, pembahasan dan penetapan APBN. Tahapan ini dimulai

dengan pengajuan RUU tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya oleh pemerintah kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya.

8.2.2 Pelaksanaan APBN Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada

semua menteri/pimpinan lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaananggaran untuk masing-masing kementerian/lembaga. Selanjutnyamenteri/pimpinan lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untukkementerian negara/lembaga yang dipimpinnya berdasarkan alokasi anggaranyang ditetapkan oleh Presiden. Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran,diuraikan sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan,anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencanapenarikan dana tiap-tiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan.Pada dokumen pelaksanaan anggaran tersebut juga dilampirkan rencana kerjadan anggaran badan layanan umum dalam lingkungan kementerian negara yangbersangkutan. Setelah dokumen pelaksanaan anggaran tersebut disahkan olehMenteri Keuangan, dokumen tersebut kemudian disampaikan kepadamenteri/pimpinan lembaga, kuasa bendahara umum negara, dan BPK. (Pasal 14 ayat (1) – (5) UU No. 17/2003).Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran, kementerian/lembaga sebagai pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Untuk keperluan kegiatan tersebut, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. (Pasal 17 ayat (1) – (2) UU No. 1/2004) Selanjutnya, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihantagihan atas beban APBN. (Pasal 18 ayat (1) UU No. 1/2004) Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBN dilakukan oleh Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. (Pasal 19 ayat (1) UU No. 1/2004).Lalu Pemerintah menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dan prognosis untuk enam bulan berikutnya, yang disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah. (Pasal 27 ayat (1) – (2) UU No. 17/2003). Dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancanganperubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

8.2.3 Pengawasan dan Pertanggungjawaban APBNDalam UU No. 17/2003 ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBN disampaikan berupa laporan keuangan yang setidaktidaknyaterdiri dari Iaporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dancatatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansipemerintah. Laporan keuangan pemerintah yang telah diperiksa oleh BadanPemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya 6

(enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan keuangan negara

menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barangbertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan Pimpinanunit organisasi kementerian negara/lembaga bertanggung jawab ataspelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBNdari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output). Sebagai konsekuensinya, dalam UU No. 17/2003 diatur sanksi yang berlaku bagi menteri/pimpinan lembaga, serta Pimpinan unit organisasi kementerian negara/lembaga yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan/kegiatan yang telah ditetapkan dalam UU tentang APBN. Ketentuan sanksi tersebut dimaksudkan sebagai upaya preventif dan represif, serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya Undang-undang tentang APBN yang bersangkutan.

9.Optimalsasi Peranan DPR7

Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 Perubahan Pertama, DPR mempunyai tiga fungsi yaitu:1.Fungsi Legislasi. Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPRmenetapkan dan menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Pemerintah.2.Fungsi Anggaran. Berkenaan dengan fungsi anggaran, DPR mempunyaihak budget sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 PerubahanKetiga yang menyebutkan bahwa RUU APBN diajukan oleh Presiden untukdibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.3.Fungsi Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh DPR terdiri daridua hal, yaitu:

1. Pengawasan terhadap Pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang.2. Pengawasan terhadap Pemerintah dalam melaksanakan APBN.

Pengawasan DPR terhadap pemerintah dalam melaksanakan APBN dapat dilakukan dalam dua hal yaitu:

1. Melalui rapat-rapat kerja yang dilakukan oleh komisi-komisi DPR dengandepartemen-departemen pemerintahan. Dalam rapat kerja tersebut, DPRdapat mengadakan pembahasan mengenai berbagai hal denganPemerintah,seperti membahas hasil dengar pendapat komisikomisidengan masyarakat,NGO,akademisi.

2. Menerima dan membahas laporan dari BPK Berdasarkan Pasal 23E UUD 1945 Perubahan Ketiga, ditetapkan bahwa

hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD,sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan yang dilakukan olehBPK akan digunakan oleh DPR untuk mengevaluasi pertanggungjawabanPemerintah dalam pelaksanaan APBN.

10.PenutupReformasi manajemen keuangan pemerintah—yang telah menenorkan UU

No. 17/2003 dan UU No. 1/2004 beserta peraturan-peraturan pendukungnya)—telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk memperbaiki kinerjapengelolaan keuangan negara RI.

Keindahan aturan, tentunya tidak akan berguna manakala tidakdiimplementasikan sebagaimana mestinya.

DPR dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi legislasi, fungsianggaran, dan fungsi pengawasan, dapat berperan optimal dalam memperbaikikinerja anggaran negara dengan keterlibatannya yang efektif sepanjang siklusAPBN.Yang mana kesemuanya itu dilakukan demi terwujudnya good governance.