PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI

DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,

BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA DI

SUMATERA

(Skripsi)

Oleh

YOLANDA KHARISMA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

ABSTRACT

THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, REGION OWN REVENUE,

GENERAL ALLOCATION FUNDS, SPECIAL ALLOCATION FUNDS,

OPERATING EXPENDITURE AND CAPITAL EXPENDITURE ON HUMAN

DEVELOPMENT INDEX IN DISTRIC /CITY IN SUMATERA

By

YOLANDA KHARISMA

The Human Development Index is one of the measurements of people's welfare.

Different levels of regional capacity to optimize regional income and

expenditures lead to inequality between regions. Therefore, this study aims to

determine the effect of Economic Growth, Regional Original Revenue, General

Allocation Funds, Special Allocation Funds, Operating Expenditures, and Capital

Expenditures on the Human Development Index in Districts / Cities on Sumatra

Island. The sampling technique carried out in this study used purposive sampling

and the number of samples obtained was 145 regencie /cities. The data used in

this study was obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK)

and the Central Statistics Agency (BPS). Data analysis using multiple linear

regression analysis using SPSS 23 as an analysis tool. The results of statistical

tests show that Region Own Revenue have a positive and significant effect on

Sumatra HDI, Capital Expenditures have a negative and significant effect on

Sumatran HDI while Economic Growth, General Allocation Funds, Special

Allocation Funds, and Operational Expenditures have no significant effect on

HDI across Sumatra.

Keywords: Economic Growth, Region Own Revenue, General Allocation Funds,

Special Allocation Funds, Operational Expenditures, and Capital Expenditures on

the Human Development Index.

ABSTRAK

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI

DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,

BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA DI

SUMATERA

Oleh

YOLANDA KHARISMA

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan

masyarakat.Perbedaan tingkat kemampuan daerah mengoptimalkan pendapatan

daerah dan belanja daerahnya menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untukmengetahui pengaruh dari

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus, Belanja Operasi, dan Belanja Modal terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Teknik

sampling yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling

dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 145 Kabupaten/Kota.Data yang

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan

Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).Analisis data menggunakan

analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23 sebagai alat

analisis. Hasil uji statistik menunjukan bahwa PAD berpengaruh positif dan

signifikan terhadap IPM se-Sumatera, Belanja Modal berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap IPM se-Sumatera sedangkan Pertumbuhan Ekonomi, DAU,

DAK dan Belanja Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM se-

Sumatera.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Operasi, dan Belanja Modal terhadap

Indeks Pembangunan Manusia.

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI

DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,

BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS

PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA DI

SUMATERA

Oleh

YOLANDA KHARISMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2019

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 21 Juli 1997

sebagai putri ketiga dari enam bersaudara, buah hati dari

pasangan Bapak Surisman dan Ibu Herna Desrina. Penulis

menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 8 Gedung Air,

Bandar Lampung tahun 2009. Kemudian pendidikan

menengah pertama di SMP Negeri 10 Bandar Lampung tahun 2012, dan

pendidikan menengah atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung tahun 2015.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi

mahasiswi, penulis terdaftar sebagai anggota aktif Himakta (Himpunan

Mahasiswa Akuntansi) FEB Unila, UKM-F KSPM (Kelompok Studi Pasar

Modal) FEB Unila dan UKM-F Economics English Club (EEC) FEB Unila.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya

sesudah kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“Failure should be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, not defeat. It

is a temporary detour, not a dead end”

(Denis Waitley)

“Jangan takut, Tuhan telah menyiapkan banyak jalan keluar dari setiap masalah

yang kamu rasakan. Jangan khawatir, kesedihanmu akan segera berakhir,

perjuanganmu akan membuahkan hasil”

(Anonymous)

“Kegagalan anda tidak final, maka jangan putus asa. Sukses anda juga tidak final,

maka jangan sombong.”

(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya

sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam

selalu disanjungagungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus

kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Surisman dan Ibunda Herna Desrina

yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, dukungan, dan doa yang

tiada henti untuk kesuksesanku. Terima kasih yang tiada tara kepada ibu dan ayah

karena telah merawat, membesarkan, dan mendidikku tanpa lelah.

Kakak dan adik-adikku tersayang Adelina, Fadel, Andika, Mutiara dan

Kevin atas keceriaan, motivasi, perhatian, dan dukungan kalian selama ini.

Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku yang selalu memberikan

semangat, doa, dan dukungan tiada henti.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,

Dana Akasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Operasi dan Belanja Modal

terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Sumatera”

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua

pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses

penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan

terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. C.A. selaku Ketua Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing

Utama atas waktu, bimbingan, saran, nasihat, dan pengalaman yang telah

diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Yunia Amelia, S.E., M.Sc., Ak., C.A. selaku Dosen Pembimbing Kedua

atas waktu, bimbingan, saran, dan nasihat yang telah diberikan dengan penuh

kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., C.A. selaku Dosen Penguji Utama

yang telah memberikan masukan, nasihat, saran-saran yang membangun serta

diskusi yang bermanfaat mengenai pengetahuan untuk penyempurnaan skripsi

ini.

7. Ibu Dr.Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., C.A., Akt. selaku Dosen

Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan,

dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.

8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta pembelajaran

selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.

9. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Lampung, terima kasih atas semua bantuannya.

10. Orang tuaku, Bapak Surisman dan Ibu Herna Desrina. Terima kasih atas

curahan cinta dan kasih sayang, dukungan dan doa yang tiada henti, untuk

pengorbanan yang kalian berikan dalam merawat, membesarkan, dan

mendidikku sampai saat ini.

11. Kakak dan Adik-adikku tersayang Adelina Harry Santi, Fadel Rista Perdana,

Andika Ihza Mahendra, Mutiara Maharani, dan Kevin Harianto. Terima kasih

atas keceriaan, motivasi, perhatian, dan dukungan kalian untukku selama ini.

12. Keluarga besarku tercinta yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang

selalu mendukung dan mendoakan agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini

dengan baik dan lancar. Terima kasih atas doa yang kalian berikan untuk

keberhasilan dan kesuksesanku.

13. Sahabat-sahabatku tercinta semasa kuliah, Risna Pertiwi, Rizki Annisa, Intan

Pertiwi, Elia Agusta, Ayu Fatmawati, Annisa Nadhila, Tiara Sella dan Suci

Mardina. Terima kasih tiada henti atas kebaikan kalian selama ini yang selalu

memberikan canda tawa, dukungan dalam keadaan apapun, bantuan, doa, dan

pembelajaran hidup yang sangat berharga.

14. Sahabat-sahabatku semasa SMP Sofia Hidayanti, Aresnaya Ghautsa, Nora

Mardiyani dan Rezka Maya Putri. Terima kasih atas canda tawa, pengalaman,

dan cerita yang menghiasi hari-hariku selama masa sekolah. Semoga tali

silaturahmi kita tetap terjaga selamanya.

15. Sahabat-sahabatku semasa SMA Della Visianita, Achisna Rahmatika, Adinda

Aisyah Putri, Alifa Zema Ramadhanty, Naura Nadhifah Attinia Hani Wulan,

Dary Rizky dan Faishal Makky. Terima kasih atas canda tawa, pengalaman,

dukungan, dan cerita yang menghiasi hari-hariku selama masa sekolah.

Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga selamanya.

16. Teman-teman S1 Akuntansi 2015, Destty, Olivia, Nadia Fitra, Erik, Dieky,

Wuri, Rona, Ardita, Famela, Merti, Hana, Cangga, Dian, Azizah, Muti, Anisa

Febriana, Resti Ayu, Resti Fahira, Susi, Citra, Novira, Laili, Bella, Adzkia,

Agnes, Ilma, Debby, Ayu Budi, Devita, Rani, Cindy, Khalid, David, Neva,

Dara, serta teman-teman S1 Akuntansi 2015 lainnya yang tidak dapat

disebutkan satu per satu. Terima kasih atas informasi perkuliahan, bantuan,

kerja sama, dan dukungannya selama masa perkuliahan. Semoga sukses untuk

kalian.

17. Keluarga KKN Desa Sumber Marga Way Jepara Lampung Timur, Kak Dita,

Ute, Dian dan Yunita. Terima kasih atas cerita dan pengalaman hidup

bersama 40 hari. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga dan sukses untuk

kalian.

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih

atas segala dukungannya bagi keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam

menyelesaikan studi.

Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga

mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan

dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik

ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang

membacanya.

Bandarlampung, 21 Juni 2019

Penulis,

Yolanda Kharisma

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ........................................................................................ i

ABSTRACT ......................................................................................................... ii

ABSTRAK ........................................................................................................... iii

HALAMAN JUDUL ........................................................................................... iv

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... v

HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. vi

LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ vii

RIWAYAT HIDUP ...........................................................................................viii

MOTTO ............................................................................................................... ix

PERSEMBAHAN ................................................................................................ x

SANWACANA .................................................................................................... xi

DAFTAR ISI ........................................................................................................ xv

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xviii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xx

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1

1.2 Rumusan Masalah ....................................................................... 14

1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................ 14

1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................... 15

1.4.1 Manfaat Teoritis................................................................. 15

1.4.2 Manfaat Praktis .................................................................. 15

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori ............................................................................ 16

2.1.1 Pembangunan Manusia ...................................................... 16

2.1.1.1 KonsepPembangunan Manusia .............................. 16

2.1.1.2 Indeks Pembangunan Manusia .............................. 17

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi ...................................................... 19

2.1.2.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi ............................. 19

2.1.2.2 Produk Domestik Regional Bruto .......................... 20

2.1.3 Desentralisasi Fiskal .......................................................... 22

2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ............................. 24

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah ..................................................... 25

2.1.6 Dana Perimbangan ............................................................. 26

2.1.6.1 Dana Alokasi Umum ............................................ 26

2.1.6.2 Dana Alokasi Khusus ............................................ 27

2.1.6.3 Dana Bagi Hasil ..................................................... 27

2.1.7 Belanja Daerah................................................................... 28

2.1.7.1 Belanja Operasi ..................................................... 29

2.1.7.2 Belanja Modal ........................................................ 31

2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................... 33

2.3 Kerangka Pemikiran ................................................................... 35

2.4 Pengembangan Hipotesis ............................................................ 36

2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM ............. 36

2.4.2 Pengaruh PAD terhadap IPM .......................................... 38

2.4.3 Pengaruh DAU terhadap IPM ......................................... 39

2.4.4 Pengaruh DAK terhadap IPM ......................................... 40

2.4.5 Pengaruh Belanja Operasi terhadap IPM ........................ 41

2.4.6 Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM .......................... 44

III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian ............................................................................. 46

3.2 Jenis dan Sumber Data ................................................................. 46

3.3 Populasi dan Sampel .................................................................... 47

3.4 Metode Pengumpulan Data .......................................................... 48

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel ............................................... 48

3.5.1 Variabel Independen ....................................................... 48

3.5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia ............................ 48

3.5.2 Variabel Dependen .......................................................... 49

3.5.2.1 Pertumbuhan Ekonomi ........................................ 49

3.5.2.2 Pendapatan Asli Daerah ...................................... 49

3.5.2.3 Dana Alokasi Umum ........................................... 50

3.5.2.4 Dana Alokasi Khusus .......................................... 50

3.5.2.5 Belanja Operasi ................................................... 51

2.5.2.6 Belanja Modal .................................................... 51

3.6 Metode Analisis Data .................................................................. 52

3.6.1 Statistik Deskriptif .......................................................... 52

3.6.2 Uji Asumsi Klasik ........................................................... 52

3.6.2.1 Uji Normalitas ..................................................... 52

3.6.2.2 Uji Multikoliniearitas .......................................... 53

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas ........................................ 54

3.6.2.4 Uji Autokorelasi .................................................. 54

3.6.3 Analisis Regresi Berganda .............................................. 55

3.6.4 Uji Hipotesis ................................................................... 56

3.6.4.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R2) .................. 56

3.6.4.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F) ... 56

3.6.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual

(Uji Statistik t) .....................................................

4.1 Hasil Penelitian ........................................................................... 58

4.1.1 Pemilihan Sampel .............................................................. 58

4.1.2 Statistik Deskriptif ............................................................. 59

57

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.3 Uji Asumsi Klasik .............................................................. 84

4.1.3.1Uji Normalitas ........................................................ 84

4.1.3.2 Uji Multikoliniearitas............................................. 85

4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas .......................................... 86

4.1.3.4 Uji Autokorelasi..................................................... 87

4.1.4 Uji Hipotesis .................................................................... 88

4.1.4.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R2) ..................... 88

4.1.4.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F) ..... 89

4.1.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual

(Uji Statistik t) ...................................................... 90

4.2 Pembahasan ................................................................................. 94

4.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM ................ 94

4.2.2 Pengaruh PAD terhadap IPM ............................................. 96

4.2.3 Pengaruh DAU terhadapIPM ............................................. 99

4.2.4 Pengaruh DAK terhadap IPM ..........................................101

4.2.5 Pengaruh Belanja Operasi terhadap IPM .........................104

4.2.6 Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM ...........................107

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan .................................................................................110

5.2 Keterbatasan Penelitian ...............................................................111

5.3 Saran ............................................................................................111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 2.1 Kategori Indeks Pembangunan Manusia .............................................19

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu ...........................................................................33

Tabel 4.1 Pemilihan Sampel ...............................................................................58

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif ...............................................................59

Tabel 4.3 Angka Harapan Hidup Kab. Kep. Mentawai tahun 2013 .....................60

Tabel 4.4 Rata-rata Lama Sekolah Kab. Kep. Mentawai tahun 2013 ..................61

Tabel 4.5 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kep. Mentawai tahun 2013 ........63

Tabel 4.6 Kategori IPM menurut Kab/Kota di Sumatera tahun 2013-2017 ........67

Tabel 4.7 Lapangan Usaha pembentuk PDRB pada Kabupaten Tapanuli

Selatan pada tahun 2013 .....................................................................69

Tabel 4.8 Realisasi PAD Kota Subussalam tahun 2013 ......................................71

Tabel 4.9 Realisasi PAD Kota Palembang tahun 2017........................................71

Tabel 4.10 Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang tahun 2017 .....................72

Tabel 4.11 Realisasi DAU Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015 ....................73

Tabel 4.12 Realisasi DAK Kabupaten Deli Serdang 2017 ..................................75

Tabel 4.13 Realisasi DAK untuk masing-masing bidang pada Kabupaten Deli

Serdang tahun 2017 .........................................................................76

Tabel 4.14 Realisasi DAK non fisik untuk masing-masing bidang pada

Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 ................................................77

Tabel 4.15 Reaslisasi Belanja Operasi Kab. Pakpak Bharat tahun 2013 ..............78

Tabel 4.16 Realisasi Belanja Operasi Kab. Deli Serdang tahun 2017 ..................79

Tabel 4.17 Belanja Pegawai Kab. Deli Serdang tahun 2017 ...............................80

Tabel 4.18 Realisasi Bantuan Keuangan Kab. Deli Serdang tahun 2017 .............81

Tabel 4.19 Realisasi Belanja Modal Kabupaten Rokan Hilir 2013 ......................82

Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinearitas ...............................................................85

Tabel 4.21 Hasil Uji Autokorelasi .....................................................................87

Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi .......................................................88

Tabel 4.23 Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F) .........................89

Tabel 4.24 Hasil Uji Satistik t ............................................................................90

Tabel 4.25 Hasil Hipotesis .................................................................................93

i

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1.1 IPM Indonesia tahun 2013-2017 .....................................................3

Gambar 1.2 Capaian IPM antar pulau di Indonesia tahun 2013-2017 ..................4

Gambar 1.3 Realisasi penerimaan PAD, DAU dan DAK pada Kab/Kota

di Sumatera tahun 2014-2017 ..........................................................7

Gambar 1.4 Proporsi alokasi Dana Perimbangan menurut pulau pada

tahun 2014-2017 ............................................................................8

Gambar1.5 Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal pada

Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2013-2017 ................................10

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .......................................................................35

Gambar 4.1 Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Penduduk Kab.

Kepulauan Mentawai tahun 2013 ...................................................62

Gambar 4.2 Angka Harapan Hidup Kab/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016 .......64

Gambar 4.3 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Banda Aceh tahun 2016 .........65

Gambar4.4 Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh tahun 2016 ....................66

Gambar 4.5 Pengeluaran per Kapita Kota Banda Aceh tahun 2016 .....................67

Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-P Plot ..................................84

Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot...................86

Gambar 4.8 Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Kabupaten Aceh Utara

tahun 2013-2017..............................................................................95

Gambar 4.9 Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Kota Lhokseumawe

tahun 2013-2017..............................................................................95

ii

Gambar 4.10 Realisasi PAD pada Kab/Kota di Sumatera tahun 2013-2017 ........97

Gambar 4.11 Realisasi IPM pada Kab/Kota di Sumatera tahun 2013-2017 .........97

Gambar 4.12 Realisasi DAU pada Kab/Kota di Sumatera tahun 2013-2017 .... 100

Gambar 4.13 Perbandingan PAD, DAU dan DAK pada Kab/Kota di

Sumatera tahun 2013-2017 ......................................................... 103

Gambar 4.14 Realisasi DAK pada Kab/Kota di Sumatera tahun 2013-2017 .... 103

Gambar 4.15 Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal pada

Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2013-2017 ........................... 104

Gambar 4.16 Pengalokasian Belanja Operasi pada berbagai belanja daerah ..... 105

Gambar 4.17 Realisasi Belanja Operasi dan IPM pada Kab/Kota di Sumatera

tahun 2013-2017 ......................................................................... 106

Gambar 4.18 Realisasi Belanja Modal dan IPM pada Kab/Kota di Sumatera

tahun 2013-2017 ......................................................................... 109

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Sampel Penelitian

Lampiran 2 : Data IPM, Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, Belanja

Operasi dan Belanja Modal

Lampiran 3 : Uji Statistik Deskriptif

Lampiran 4 : Uji Asumsi Klasik

Lampiran 5 : Uji Hipotesis

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan

pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan

pembangunanan dari suatu negara. Menurut teori pertumbuhan modern,

pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersumber dari peningkatan jumlah faktor-

faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal fisik (kapital) saja, tetapi juga dari

produktivitas tenaga kerja yang berkaitan erat dengan peningkatan mutu modal

manusia (Sukirno, 2014).

Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian

dari suatu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan ekonomi sebagai

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa

yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat

meningkat (Sukirno, 2010). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan

distribusi pendapatan yang lebih merata akan membawa pengaruh terhadap

peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah (Raswita & Made, 2013).

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan

ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat

kualitas hidup manusia di setiap negara (Mirza, 2012). Secara konsep,

2

pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang

penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan

melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Menempatkan pembangunan

manusia sebagai akhir dari proses pembangunan diharapkan dapat menciptakan

peluang-peluang yang secara langsung menyumbang upaya memperluas dan

meningkatkan kemampuan manusia dan kualitas kehidupan mereka, antara lain

melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar dan jaminan sosial (Sen,

1999).

Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia

adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia menurut

Badan Pusat Statistik mengacu pada pengukuran capaian pembangunan manusia

berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dilihat dari 3 dimensi

utama dan indikatornya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan

indikator angka harapan hidup pada waktu lahir, dimensi pengetahuan dengan

indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, serta dimensi

standar hidup yang layak dengan indikator pengeluaran perkapita disesuaikan.

Selain itu juga IPM dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan

kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama

pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Berikut Indeks

Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2013-2017:

3

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019.

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2013-2017.

Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Namun terdapat permasalahan

mengenai sumber daya manusia di Indonesia yaitu menurut Badan Pusat Statistik

(2018), sumber daya manusia di Indoesia cenderung lemah karena sebagian besar

angkatan kerja di Indonesia yaitu sebesar 58% hanya berpendidikan SMP/lebih

rendah. Selanjutnya, menurut publikasi UNDP (2017), Indeks Pembangunan

Manusia Indonesia meningkat tapi kesenjangan masih tetap ada. Dalam laporan

tersebut menunjukan bahwa kemajuan belum memberi manfaat bagi semua orang

dan kesenjangan berdampak pada kelompok tertentu secara tidak

proporsional. Indonesia terlalu berfokus pada rata-rata nasional, yang sering

menutupi variasi yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), kemajuan pencapaian IPM di tingkat

nasional sebenarnya menyembunyikan fakta bahwa kesenjangan antar provinsi

masih terjadi. Hal ini disayangkan karena peningkatan yang cukup signifikan juga

dibarengi oleh kesenjangan. Kesenjangan dapat dilihat dengan membandingkan

67

67.5

68

68.5

69

69.5

70

70.5

71

2013 2014 2015 2016 2017

Indonesia

4

antara pembangunan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.

Berikut perbandingan capaian IPM antar pulau di Indonesia tahun 2013-2017:

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019.

Gambar 1.2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia antar pulau di

Indonesia tahun 2013-2017.

Dilihat dari gambar 1.2 kesenjangan capaian IPM dapat dilihat dengan

membandingan antara capaian IPM wilayah barat dengan wilayah timur

Indonesia. Untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di

Indonesia maka dibutuhkan pemerataan pembangunan. Dengan adanya

pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat

menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut (Putra dan Ulupui, 2015).

Menurut Firdaus (2013), kondisi ketimpangan pembangunan antar wilayah di

Indonesia tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh pemerintah baik pemerintah pusat

maupun daerah. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua

56

58

60

62

64

66

68

70

72

74

76

2013 2014 2015 2016 2017

Sumatera

Jawa

Bali dan NusaTenggara

Kalimantan

Sulawesi

Papua dan Maluku

5

undang-undang tersebut merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah.

Otonomi daerah yang diikuti dengan desentralisasi fiskal menjadi momentum

yang diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan capaian pembangunan antar

daerah di Indonesia. Melalui otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah

mampu mengembangkan program-program spesifik yang disesuaikan dengan

kebutuhan masing-masing daerah sehingga kualitas pembangunan manusia dapat

ditingkatkan.

Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan indikator Indeks

Pembangunan Manusia, pemerintah daerah harus berusaha untuk merencanakan

struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pro rakyat. Untuk

menjalankan pemerintahan yang diemban langsung oleh daerah, tentunya sangat

bertopang dengan pendapatan daerah tersebut. Semakin banyak pendapatan yang

dihasilkan, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai keperluan yang

diharapkan oleh masyarakat (Putra dan Ulupui, 2015). Ada beberapa sumber

pendapatan daerah, yaitu yang diperoleh dari daerah itu sendiri dan diperoleh dari

pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD ) merupakan pendapatan yang

diperoleh dari daerah itu sendiri. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang

bersumber dari transfer pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi

ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi, Pendapatan Asli Daerah memberikan keleluasaan

kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerahnya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting terhadap Indeks

6

Pembangunan Manusia, peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diterima

pemerintah daerah menunjukan bahwa daerah memiliki cukup dana untuk belanja

daerah pada sektor-sektor yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia seperti

bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur (Rakhmawati dkk., 2017).

Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Penggunaan DAU

diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan untuk

peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah. DAU diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memenuhi

kebutuhan daerahnya sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan

manusia di daerah tersebut.

Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik yang ada di

daerah guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Menurut

Harahap (2011), DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-

kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai

dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan

prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau

untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK sepenuhnya digunakan

untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik dengan kata lain tidak ada

bagian DAK yang digunakan untuk biaya operasional pembangunan seperti biaya

perjalanan dinas dan sebagainya. Berikut realisasi penerimaan PAD, DAU, dan

DAK Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2014-2017 (dalam miliar rupiah):

7

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3 Realisasi Penerimaan PAD, DAU dan DAK pada

Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2014-2017 (dalam miliar rupiah).

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa DAU memiliki nilai tertinggi dalam

penerimaan daerah, hal tersebut mengindikasikan adanya ketergantungan yang

besar antara daerah dengan dana transfer dari pusat. Terdapat permasalahan dalam

pengalokasian dana perimbangan ke daerah yaitu awalnya transfer ke daerah ini

dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan otonomi. Sayangnya,

seiring berjalannya waktu, tujuan alokasi menjadi semakin jauh dari awalnya.

Sudah menjadi rahasia umum jika hampir sebagian besar daerah di Indonesia,

alokasi transfer ke daerah khususnya DAU, hanya dihabiskan untuk belanja rutin

administrasi (pegawai, barang dan perjalanan dinas). Sementara fungsi

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi terkendala. Otonomi yang

awalnya berupaya menciptakan kemandirian di daerah justru bertransformasi

menciptakan aspek ketergantungan yang luar biasa bagi daerah terhadap alokasi

transfer ke daerah (Kemenkeu, 2014).

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

2013 2014 2015 2016 2017

PAD

DAU

DAK

8

Menurut Firdaus (2013), kebijakan Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus di Indonesia selama ini malah lebih banyak

diberikan kepada wilayah yang sudah maju. Hal ini disebabkan karena formula

yang digunakan bias ke wilayah yang lebih banyak penduduknya (Pulau jawa dan

Sumatera). Berikut proporsi alokasi dana perimbangan menurut pulau pada tahun

2014-2017 (dalam miliar rupiah):

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

Gambar 1.4 Proporsi alokasi Dana Perimbangan menurut pulau pada tahun

2014-2017 (dalam miliar rupiah).

Dari gambar 1.4 dapat dilihat bahwa pengalokasian dana perimbangan lebih besar

dialokasikan ke Pulau Jawa dan Sumatera dari tahun ke tahunnya. Sedangkan

tujuan awal dari pemberian dana perimbangan tersebut untuk menciptakan

kemandirian di daerah dan mengatasi masalah ketimpangan antar wilayah, namun

pada kenyataannya pengalokasian dana perimbangan justru diberikan kepada

daerah yang sudah maju.

Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan dalam bentuk

alokasi belanja daerah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2014 2015 2016 2017

Sumatera

Jawa

Kalimantan

Sulawesi

Bali&NTT

Papua&Maluku

9

hidup masyarakat (Sarkoro dan Zulfikar, 2016). Belanja pemerintah yang diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Laporan Realisasi

Anggaran (LRA) terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak

terduga.

Belanja operasi adalah realisasi anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah

pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri

atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah

dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi memiliki peranan penting terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dialokasikan dengan tepat maka akan

menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam memberikan pelayanan

kepada rakyat (Sasana, 2012).

Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah

harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh

karena itu alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan

pelayanan. Belanja modal memiliki peranan yang sangat penting terhadap

peningkatan kesejateraan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan sarana

dan prasarana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor

publik. Tepatnya pengalokasian belanja modal seperti pembenahan fasilitas umum

yang memadai akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas daerah,

pendapatan masyarakat dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Berikut

realisasi belanja operasi dibandingkan belanja modal pada Kabupaten/Kota di

Sumatera tahun 2013-2017 (dalam miliar rupiah):

10

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Gambar 1.5 Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal pada

Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2013-2017.

Dari gambar 1.5 dapat dilihat bahwa pengalokasian belanja daerah digunakan

untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

belanja hibah serta belanja bantuan sosial dibandingkan dengan belanja modal.

Proporsi belanja yang dialokasikan ke belanja operasi sekitar 80% dari total

belanja daerah, sedangkan alokasi belanja modal hanya berkisar 16-20%.

Sehingga diharapkan dengan besarnya belanja daerah yang dialokasikan ke

belanja operasi dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Terdapat penelitian sebelumnya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap

Indeks Pembangunan Manusia menunjukan hasil yang berbeda-beda diantaranya

penelitian Chalid dan Yusuf (2014) dan Mirza (2012) menyimpulkan bahwa

pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan

Suparwati (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh

terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2013

2014

2015

2016

2017

BELANJA MODAL

BELANJA OPERASI

11

ekonomi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat sehingga belum

memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas.

Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap

Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh Sari dan Supadmi (2016) dan

Sarkoro dan Zulfikar (2016), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah

berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Zulfadhly (2018) menyatakan bahwa Pendapatan

Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan

penelitian yang dilakukan oleh Williantara dan Budiasih (2016) menyatakan

bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan

Manusia. Hal tersebut disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk

membiayai belanja pegawai dan belanja langsung lainnya daripada membiayai

belanja modal yang akan berdampak pada IPM.

Penelitain mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks

Pembangunan Manusia sebelumnya telah diteliti oleh Widarwanto dkk. (2014)

dan Zaufi dkk. (2016) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap

Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Zulfadhly (2018) menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia. Serta penelitian yang dilakukan oleh Sarkoro dan

Zulfikar (2016) dan Adiputra dkk. (2015) menyatakan bahwa DAU tidak

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dikarenakan

pengalikasian DAU lebih difokuskan pada tujuan lain dan DAU sebagian besar

digunakan untuk belanja pegawai.

12

Penelitain mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks

Pembangunan Manusia sebelumnya telah diteliti oleh Putra dan Ulupui (2015)

serta Zulfadhly (2018) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap

Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

Williantra dan Budiasih (2016) menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif

terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Serta penelitian yang dilakukan oleh

Sarkoro dan Zulfikar (2016) serta Adiputra dkk. (2015) menyatakan bahwa DAK

tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut

dikarenakan sangat sulit dalam melihat pengaruh DAK pada kesejahteraan

masyarakat karena sebagian besar bidang mengarah pada investasi yang

pengaruhnya akan terlihat pada jangka waktu yang panjang dan juga dikarenakan

jumlah DAK yang relatif kecil dibandingkan dana lainnya.

Penelitain mengenai pengaruh belanja operasi terhadap Indeks Pembangunan

Manusia sebelumnya telah diteliti oleh Pradana (2018) menyatakan bahwa belanja

operasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitain mengenai pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan

Manusia sebelumnya telah diteliti oleh Sari dan Supadmi (2016) dan Mirza (2012)

menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pradana

(2018) serta Dewi dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa belanja modal

berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan penelitian yang

dilakukan oleh Zaufi dkk. (2016) menyatakan bahwa belanja modal tidak

berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dikarenakan

13

adanya proyek pemerintah yang tersendat bahkan gagal serta proyek belanja

modal yang dilakukan oleh pemerintah tetapi manfaatnya baru akan dirasakan

ketika tahun anggaran berikutnya. Serta belum optimalnya penggunaan belanja

modal yang dialokasikan ke Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sarkoro dan Zulfikar

(2016) berjudul Pengaruh Belanja daerah, DAU, DAK dan PAD terhadap IPM

pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia dengan beberapa perbedaan. Perbedaan

pertama, pada penelitian ini menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi

sebagai variabel independen. Perbedaan kedua, variabel belanja daerah

diproksikan dengan variabel belanja operasi dan belanja modal. Perbedaan ketiga,

periode penelitian pada penelitian ini adalah tahun 2013 sampai dengan tahun

2017. Perbedaan keempat, penelitian ini dilakukan pada Kabupaten dan Kota di

Sumatera.

Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian

dengan judul: “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,

Dana Akasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Operasi dan Belanja Modal

terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Sumatera”.

14

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera?

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera?

3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera?

4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera?

5. Apakah Belanja Operasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan

Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera?

6. Apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan

Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi,

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja

Operasi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada

Kabupaten/Kota di Sumatera.

15

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-

penelitian terdahulu mengenai kajian atas pengaruh pertumbuhan ekonomi,

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja operasi

dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota

di Sumatera.

Memberikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan pembangunan daerah

dalam rangka penyempurnaan pemerintahan daerah, terutama yang membidangi

program perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan dalam rangka

evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan, serta sebagai

bahan perencanaan strategi kedepan bagi pengambilan keputusan khususnya

dalam kaitan pembangunan manusia.

1.4.1. Manfaat Teoritis

1.4.2. Manfaat Praktis

16

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Pembangunan Manusia

2.1.1.1 Konsep Pembangunan Manusia

Hakikat pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu-

individu yang otonom, yang memungkinkan mereka dapat mengaktualisasikan

segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Inilah yang menjadi

landasan kokoh bagi terwujudnya manusia-manusia unggulan sebagai modal

utama terbentuknya daya saing nasional dalam menghadapi persaingan

internasional. Secara umum hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan

manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat.

Menurut Human Development Report (1990), pembangunan manusia adalah

suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Dari definisi ini

dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah

penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Dalam konsep

pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari

sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

17

Sebagaimana dari Human Development Report (1995), sejumlah premis penting

dalam pembangunan manusia diantaranya:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.

2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk,

tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka, oleh karena itu konsep

pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan

bukan hanya pada aspek ekonomi saja.

3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan

kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan

kemampuan manusia tersebut secara optimal.

4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktifitas,

pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan

dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia

berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

2.1.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia mengacu pada pengukuran capaian pembangunan

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dilihat dari tiga

dimensi dasar dan indikatornya yaitu:

a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator angka harapan

hidup pada waktu lahir.

18

b. Dimensi pengetahuan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan angka

harapan lama sekolah.

c. Dimensi standar hidup yang layak dengan indikator pengeluaran perkapita

disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu

negara atau daerah itu maju, berkembang maupun tertinggal, serta untuk

mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Adapun

Komponen Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut :

1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak

tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH

mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa

mendatang.

3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan

oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

4. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan digunakan untuk mengukur

standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil

yang disesuaikan dengan formula antitokson.

19

Tabel 2.1 Kategori Indeks Pembangunan Manusia

Nilai IPM Kategori

IPM < 60 Rendah

60 < IPM < 70 Sedang

70 < IPM < 80 Tinggi

IPM > 80 Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Kuznet (1971) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai

kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus

meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada

kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang

dibutuhkannya.

Menurut Sukirno (2010), Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi

mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke

periode lainnya.

Lamboturuan dan Hidayat (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai

proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan

menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi

dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

20

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan

ekonomi.

Menurut Todaro dan Smith (2006), terdapat tiga faktor atau komponen utama

dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang

ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.

b. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah

angkatan kerja.

c. Kemajuan teknologi, berupa cara-cara baru atau perbaikan cara-cara lama

mengenai pekerjaan.

Sedangkan Menurut Sukirno (2014), beberapa faktor yang dapat mewujudkan

pertumbuhan ekonomi, antara lain:

1. Tanah dan Kekayaan alam lainnya.

2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi.

4. Sistem ekonomi dan sikap masyarakat.

2.1.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan

pembangunan atau laju pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan dan kegunaan

Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk memperoleh gambaran secara

umum maupun rinci (sektoral) tentang keadaan perekonomian suatu daerah.

Penyajian yang berkesinambungan dari tahun ke tahun akan memberikan

21

gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemakmuran, tingkat

inflasi, maupun deflasi gambaran struktur perekonomian suatu daerah dan

berguna bagi pemerintah sebagai acuan untuk mengevaluasi keberhasilan

pembangunan.

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB dapat diartikan ke dalam tiga pengertian

yaitu :

a. Menurut pengertian produksi

PDRB adalah sejumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh

berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah (region) dalam jangka waktu

tertentu (satu tahun).

b. Menurut pengertian pendapatan

PDRB adalah sejumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi

yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah atau daerah dalam

jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi meliputi upah

dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum

dipotong pajak penghasilan dan pajak tidak langsung lainnya.

c. Menurut pengertian pengeluaran

PDRB adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah

tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi Pemerintah,

pembentukan modal tetap bruto, perubahan stock dan ekspor netto (ekspor

dikurangi impor).

Menurut Badan Pusat Statistik, penghitungan nilai PDRB dapat dilakukan dengan

2 jenis harga, yaitu :

22

1. Menggunakan pendekatan atas dasar harga berlaku (ADHB)

Pendekatan ini disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai

dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. Metode ini digunakan untuk

melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah.

2. pendekatan atas dasar harga konstan (ADHK).

Pendekatan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun

tertentu yang dijadikan sebagai tahun dasar. Metode ini digunakan untuk

menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor

ekonomi dari tahun ke tahun.

2.1.3. Desentralisasi Fiskal

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Pasal 1 ayat 7 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, desentralisasi

adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sidik (2002), desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk

mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan

publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik

yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi, akan diwujudkan dalam

pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk

melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power),

23

terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala dan adanya bantuan dalam

bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

Menurut Mardiasmo (2009) secara teoritis, ada dua manfaat yang dapat

diharapkan dari desentralisasi yaitu :

1. Mendorong partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat di dalam

pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di

seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia

di masing-masing daerah.

2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran

pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah

yang memiliki informasi yang paling lengkap.

Menurut Suparmoko (2002), tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan

desentralisasi adalah :

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengurangan subsidi dari pemerintah

pusat.

3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing

daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk dan komponen utama dalam

desentralisasi. Kebijakan desentralisasi fiskal banyak dipergunakan negara-negara

sedang berkembang untuk menghindari ketidakefektifan dan ketidakefisienan

pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi makro, dan ketidakcukupan pertumbuhan

ekonomi (Bahl dan Linn, 1992). Saragih (2003) menjelaskan konsep

24

Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi

anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang

lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan

publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang

dilimpahkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pusat dan Daerah, berikut prinsip desentralisasi fiskal :

1. Desentralisasi fiskal harus tetap memperhatikan dan merupakan bagian

pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan kegara sebagai

konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah.

2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi didasarkan pada penyerahan tugas pemerintah

daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan

keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antardaerah.

3. Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah

merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan

penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan

keuangan pemerintah daerah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan

keuangan daerah oleh gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan daerah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP) No. 1 dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010,

25

laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan

transaksi transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan

meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3. Neraca

4. Laporan Arus Kas

5. Laporan Operasional

6. Laporan Perubahan Ekuitas

7. Catatan atas Laporan Keuangan

2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah adalah

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya

sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber

penerimaan daerah yang asli digali di daerah tersebut yang digunakan untuk

modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha

daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 yaitu :

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

26

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

2.1.6 Dana Perimbangan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana

perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dibagi menjadi:

2.1.6.1 Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

desentralisasi. Jumlah alokasi DAU ditetapkan sekurang- kurangnya 26% dari

pendapatan dalam negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum

adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang diberikan

kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara

kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula

berdasarkan prinsip-pinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa

daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah

kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka mengurangi

27

ketimpangan kemampuan keuangan dan pemerataan kemampuan penyediaan

pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia.

2.1.6.2 Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan

ketersediaan dana dalam APBN. DAK diprioritaskan untuk membantu daerah-

daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka

mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar.

DAK dapat juga disebut dana infrastuktur karena merupakan belanja modal untuk

membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik

dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat

juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana

tertentu untuk periode terbatas.

2.1.6.3 Dana Bagi Hasil

Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN,

yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil

berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dari pemberian DBH adalah

untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan

28

daerah. Dana Bagi Hasil itu sendiri dapat bersumber dari pajak dan sumber daya

alam. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang bersifat block grants

seperti DAU sehingga pengelolaan maupun penggunaanya merupakan wewenang

pemerintah daerah. Khusus untuk DBH, istilah block grants sebenarnya kurang

tepat karena ada beberapa komponen DBH yang penggunaannya ditentukan oleh

negara berdasarkan peraturan terkait.

2.1.7 Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah

daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah

tersebut merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara

adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat

tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Sedangkan

menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2 dalam

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, belanja daerah meliputi semua

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana

lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah

untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

29

2.1.7.1 Belanja Operasi

Belanja operasi adalah realisasi anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah

pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi:

1. Belanja pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk

uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara

(ASN) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh

Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi

sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

2. Belanja barang

Belanja barang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional

pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa yang manfaatnya kurang

dari 12 (duabelas) bulan yang digunakan dalam melaksanakan program dan

kegiatan pemerintah daerah.

3. Belanja bunga

Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga

atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi

pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

4. Belanja subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi

kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa

30

pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan

dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi tersebut

dialokasikan melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta.

5. Belanja hibah

Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang

atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan

daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat

serta tidak secara terus menerus.

6. Belanja bantuan sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk

uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan

kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus, selektif dan

memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

2.1.7.2 Belanja Modal

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja modal adalah belanja

daerah yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai

nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sedangkan menurut

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 dalam Peraturan

31

Pemerintah No. 71 tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk

perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu

periode akuntansi. Belanja modal dapat diaktegorikan ke dalam 5 kategori utama,

yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk

pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah,

pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat,

dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan

sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan

untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas

peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih

dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam

kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan

untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan

bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud

dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

32

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan

pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang

menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi

siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk

pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan

serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam

kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan

jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal

kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan

barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal

ilmiah.

33

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Peneliti Judul

Penelitian

Variabel Hasil

Penelitian

1. Pradana

(2018)

Alokasi Belanja

Pemerintah dan

Indeks pembangunan

Manusia di

Indonesia

Variabel

Independen :

Belanja Operasi Belanja Modal

Belanja tak

terduga

Variabel

Dependen : IPM

1. Belanja Operasi

berpengaruh positif dan

signifikan terhadap IPM.

2. Belanja Modal

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

IPM.

3. Belanja tak terduga berpengaruh negatif dan

signifikan terhadap

IPM.

2. Sarkoro dan Zulfikar

(2016)

Pengaruh Belanja Daerah,

DAU, DAK, dan

PAD terhadap IPM pada

Pemerintah

Provinsi se-

Indonesia.

Variabel Independen :

Belanja Daerah,

DAU, DAK, dan PAD.

Variabel

Dependen : IPM.

1.Belanja Daerah dan PAD berpengaruh

terhadap IPM.

2.DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap

IPM.

3. Sari dan

Supadmi (2016)

Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah dan

Belanja Modal

terhadap Indeks

Pembangunan Manusia

Variabel

Independen : Pendapatan Asli

Daerah

Belanja Modal

Variabel

Dependen :

IPM

1. Pendapatan Asli Daerah

berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Indeks Pembangunan

Manusia.

2. Belanja Modal berpengaruh positif dan

signifikan terhadap IPM.

4. Putra dan

Ulupui (2015)

Pendapatan Asli

Daerah, Dana

Alokasi Umum,

Dana Alokasi Khusus untuk

Meningkatkan

IPM.

Variabel

Independen :

PAD, DAU DAK

Variabel

Dependen :

IPM

1. PAD dan DAK

berpengaruh positif

terhadap IPM

2. DAU berpengaruh negatif terhadap IPM

34

5. Widarwanto

dkk. (2014)

Pengaruh DAU,

DAK, PAD,

DBH dan BKP terhadap Indeks

Pembangunan

Manusia dengan Belanja

Pelayanan Dasar

Sebagai variabel moderating.

Variabel

Independen :

DAU, DAK, DBH, PAD dan

BPK

Variabel

Dependen :

IPM

Variabel

moderating :

Belanja Pelayanan Dasar

1. Dana Alokasi Umum,

Pendapatan Asli Daerah

dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan

positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia. 2. Dana Alokasi Khusus

dan Bantuan Keuangan

Provinsi tidak berpengaruh signifikan

terhadap Indeks

Pembangunan Manusia.

3. Belanja Pelayanan Dasar (BPD) sebagai

variabel moderating

mampu memoderasi hubungan antara variabel

DAU, DAK, PAD,

DBH, BKP dengan

Indeks Pembangunan Manusia

6. Mirza

(2012)

Pengaruh

Kemiskinan, Pertumbuhan

Ekonomi dan

Belanja Modal

terhadap Indeks Pembangunan

Manusia di Jawa

Tengah.

Variabel

Independen : Kemiskinan,

Pertumbuhan

ekonomi,

Belanja Modal

Variabel

Dependen : IPM

1. Kemiskinan

mempunyai pengaruh negatif dan signifikan

terhadap IPM.

2. Pertumbuhan ekonomi

mempunyai pengaruh positif dan signifikan.

terhadap IPM.

3. Belanja modal yang berpengaruh positif dan

signifikan terhadap

IPM.

7. Harahap (2011)

Pengaruh DAU, DAK dan DBH

terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada

Kab/Kota di

Sumatera Utara

Variabel Independen :

DAU, DAK dan

DBH

Variabel

Dependen : IPM

1. Pengujian secara simultan menunjukkan

bahwa DAU, DAK dan

DBH berpengaruh terhadap IPM.

2. Secara parsial DAU,

DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap

IPM.

Sumber : Google Schoolar data diolah peneliti, 2019.

35

2.3 Kerangka Pemikiran

Beradasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu yang dikemukakan

di atas, maka penelitian ini adalah pengujian secara empiris mengenai pengaruh

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus, Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Di Sumatera. Berikut kerangka

pemikiran dalam penelitian ini :

H1 (+)

H2(+)

H3 (+)

H4 (+)

H5 (+)

H6 (+)

PE

PAD

DAU

DAK

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.

Pradana (2018)

Mirza (2012)

Sari dan Supadmi

(2016)

Sarkoro dan Zulfikar (2016)

Sari dan Supadmi (2016)

Widarwanto dkk. (2014) dan

Zaufi dkk. (2016)

Putra dan Ulupui (2015) dan

Zulfadhly (2018)

Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah

(PAD)

Indeks

Pembangunan

Manusia (IPM)

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Khusus

(DAK)

Belanja Operasi (BO)

Belanja Modal (BM)

Mirza (2012)

Muda dkk. (2014)

Chalid dan Yusuf (2014)

36

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Eren et al (2014), menyatakan bahwa PDB per kapita mempenaruhi tingkat

pembangunan. Peningkatan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dan pada

akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Peningkatan

kualitas pendidikan dan kesehatan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas

pembangunan manusia.

Teori yang dikemukakan oleh Professor Kuznet di mana salah satu karakteristik

pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output per kapita

(Todaro dan Smith, 2006). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB

per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi

dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan

ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan output per kapita dan mengubah

pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin

tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan

Manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit

dalam IPM. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi

maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Mirza, 2012).

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia

dipengaruhi oleh 2 jalur utama yaitu aktivitas rumah tangga serta jalur belanja dan

kebijakan pemerintah. Aktivitas rumah tangga memberikan kontribusi yang besar

37

terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia melalui belanja rumah

tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan sekolah (UNDP,

1996). Sejalan dengan yang dikemukakan Ranis (2004), Pertumbuhan ekonomi

memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia

melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan

alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan,

terutama pada rumah tangga miskin. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan

memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kapabilitas

penduduk (Sen, 1999)

Jalur kedua melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini,

pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan nasional/daerah

memperbesar kapasitas pemerintah dalam belanja publik untuk penyediaan

fasilitas sosial, pendidikan, dan kesehatan mampu meningkatkan pembangunan

manusia pada periode tertentu (Ezkirianto dan A Findi, 2013). Menurut

Lamboturuan dan Hidayat (2013), pertumbuhan ekonomi meningkatkan

persediaan sumber daya yang dibutuhkan pembangunan manusia. Peningkatan

sumber daya bersama dengan alokasi sumber daya yang tepat serta distribusi

peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja akan mendorong

pembangunan manusia lebih baik.

Penelitian Shah (2016) dan Caglayan-Akay dan Van (2017) menunjukan bahwa

pertumbuhan ekonomi (GDP per kapita) berpengaruh terhadap Indeks

Pembangunan Manusia. Serta penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012), Muda

dkk. (2014), serta Chalid dan Yusuf (2014) menunjukan pertumbuhan ekonomi

38

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting

dalam mendukung kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Halim dan Kusufi (2012), peningkatan PAD dapat mencerminkan tingkat

kemandirian keuangan daerah yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan

dalam otonomi daerah di Indonesia.

Setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan

memaksimalkan sumber pendapatan yang ada didaerahnya. PAD sangat

diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pembangunan dan

pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD

diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah,

sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan pelayanan

publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat dan

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Putra dan Ulupui, 2015).

Besar kecilnya PAD akan menentukan besar kecilnya belanja daerah baik belanja

operasional maupun belanja modal tergantung persentasinya masing-masing.

Menurut Setyowati dan Suparwati (2012), realisasi dari PAD dialokasikan

terhadap kebutuhan pembangunan daerah seperti sarana dan prasarana

39

transportasi, tempat ibadah, sarana pendidikan dan pembangunan lainnya yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut

Rakhmawati dkk. (2017), peningkatan PAD yang diterima pemerintah daerah

berarti daerah memiliki cukup dana cukup untuk belanja daerah pada sektor-

sektor yang mendukung IPM, seperti pembangunan di bidang kesehatan,

pendidikan dan infrastruktur.

Penelitian yang dilakukan oleh Sarkoro dan Zulfikar (2016) serta Sari dan

Supadmi (2016) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat

dirumuskan adalah:

H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Dana Alokasi Umum diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi

kesenjangan fiskal antar daerah sehingga terjadi pembangunan yang merata di

setiap daerah. Dana Alokasi Umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai

kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD. DAU bersifat

Block Grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan

prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Menurut Sarkoro dan Zulfikar (2016), DAU diharapkan dapat membantu

pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga mampu

40

meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Oleh sebab itu,

pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana ini dengan baik dan

mengalokasikan untuk membiayai pengeluaran daerah yang berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan

pelayanan kepada masyarakat yang dialokasikan pada belanja bidang pendidikan,

kesehatan, infrastuktur dan bidang kesejahteraan sosial.

Penelitian yang dilakukan oleh Widarwanto dkk. (2014) dan Zaufi dkk. (2016)

menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks

Pembangunan Manusia. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat

dirumuskan adalah:

H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

2.4.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan

Manusia

Menurut Harahap (2011), Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu

membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan

daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai

kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum

mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan

daerah. DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan

fasilitas publik dengan kata lain tidak ada bagian DAK yang digunakan untuk

biaya operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya.

41

Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik yang ada di

daerah Kabupaten/Kota guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik

antardaerah. Jika dilihat pengeluaran-pengeluaran yang diperuntukkan dari DAK,

pengeluaran tersebut sebagian besar merupakan pengeluaran yang dialokasikan

pada belanja modal seperti pembangunan rumah sakit, jalan, pasar, irigasi dan air

bersih. Oleh sebab itu, DAK akan sangat berpengaruh pada peningkatan belanja

modal guna meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut. Penggunaan DAK

dalam alokasi belanja modal secara optimal akan mampu meningkatkan kualitas

pembangunan manusia, baik di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, maupun

pelayanan umum (Sarkoro dan Zulfikar, 2016).

Penelitian Putra dan Ulupui (2015) dan Zulfadhly (2018) menunjukkan bahwa

DAK berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan

penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

2.4.5 Pengaruh Belanja Operasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Belanja operasi yang sesuai untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

ialah belanja operasi urusan edukasi, dan urusan kesehatan. Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan edukasi, dan

kesehatan ialah urusan wajib provinsi dan pemkab/kota.

Belanja operasi jenis belanja pegawai digunakan untuk penyediaan tenaga

kesehatan dan tenaga pendidik. Dengan tersedianya tenaga kesehatan yang baik

diharapkan Angka Harapan Hidup dan IPM semakin meningkat. Selain itu,

42

tersedianya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai dan

berkualitas dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah, Harapan Lama

Sekolah, Indeks Pendidikan, dan IPM semakin meningkat (Pradana, 2018).

Menurut Badrudin (2012), belanja barang dan Jasa dalam kelompok belanja

operasi digunakan untuk membiayai operasional pelaksanaan program dan

kegiatan. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya

pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Belanja barang dan

jasa pemerintah akan menimbulkan permintaan barang dan jasa yang akan

direspon oleh produsen untuk menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan

kebutuhan. Hal ini akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan

pendapatan masyarakat, yang pada akhir akan berpengaruh pada kesejahteraan.

Pane dkk. (2011) menyatakan bahwa belanja hibah yang diberikan kepada

masyarakat adalah sebagai salah satu bentuk hubungan antara pemerintah daerah

dengan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan daerah dan partisipasi

masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan suatu daerah khususnya

peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya menurut

Badrudin (2012), pemanfaatan belanja bantuan sosial (bansos) digunakan untuk

menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sasana (2012), secara konseptual belanja tidak langsung atau belanja

operasi memang tidak atau kurang menyentuh pada kebutuhan masyarakat umum

dalam menjalankan usaha mereka. Namun demikian dengan alokasi penggunaan

belanja operasi seperti belanja pegawai yang dilakukan secara tepat, akan

43

menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam pelayanan publik,

pelayanan publik semakin baik akan menciptakan iklim investasi yang baik dan

kondusif sehingga meningkatkan kegiatan perekonomian. Kemudian pada

akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, menurut Dewi

dan Supadmi (2016), pengalokasian belanja rutin pada sektor-sektor

pembangunan kualitas manusia secara tepat akan turut berkontribusi dalam upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti alokasi dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS), adanya puskesmas dan jaminan kesehatan.

Penelitian Pradana (2018) menjelaskan bahwa belanja operasi berefek positif

terhadap IPM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat

dirumuskan adalah:

H5: Belanja operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

2.4.6 Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang

memberikan manfaat lebih dari satu tahun, cakupan belanja modal tidak hanya

sebatas aset fisik yang dikuasai pemerintah melainkan lebih luas termasuk

didalamnya aset yang akan diserahkan kepada masyarakat yang bertujuan

memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Menurut Badrudin (2011), belanja modal dialokasikan oleh pemerintah daerah

untuk mendanai kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan

44

masyarakat. Kegiatan pemerintah daerah ini mengakibatkan dibangunnya

berbagai fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik,

gedung sekolah, gedung rumah sakit, pasar, dan berbagai fasilitas publik lainnya

yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Beberapa jenis fasilitas publik tersebut

akan memudahkan aksesibilitas masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Di samping itu, masyarakat juga dapat memanfaatkan untuk aktivitas non

ekonomi khususnya dalam melakukan aktivitas sosial kemasyarakatan di berbagai

ruang publik yang tersedia sehingga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Menurut Christy dan Adi (2009), untuk meningkatkan kemajuan daerah dan

mensejahterakan masyarakat daerah diperlukan pengalokasian dan belanja modal

yang lebih besar berupa pembenahan bangunan dan infrastruktur yang memadai.

Peningkatan infrastruktur publik dan penanaman modal pemerintah seperti

pembenahan segala penunjang pendidikan, kesehatan dan prasarana lain sehingga

dapat memaksimalkan pelayanan sektor publik secara berkesinambungan yang

akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika fasilitas publik

dapat terpenuhi maka masyarakat merasa nyaman dan dapat menjalankan

usahanya dengan efisien dan efektif sehingga pada akhirnya akan menciptakan

hidup yang sehat dan harapan hidup lebih panjang, meningkatkan kualitas

pendidikan serta standar kehidupan masyarakat (Sarkoro dan Zulfikar, 2016).

Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah

harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh

karena itu alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan

45

pelayanan. Sejalan dengan peningkatan pelayanan itu dapat meningkatkan

kualitas pembangunan manusia. Tingginya belanja modal yang dialokasikan

untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik akan terlaksana sehingga dengan

tersedianya pelayanan masyarakat yang memadai akan berpengaruh terhadap

Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012), Chalid dan Yusuf (2014) serta Sari

dan Supadmi (2016) menunjukan bahwa belanja modal berpengaruh positif

terhadap IPM. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat

dirumuskan adalah:

H6: Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

46

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk

menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai data statistik, karakteristik dan

pola hubungan antar variabel. Penelitian ini akan menjelaskan seberapa besar

pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,

Dana Alokasi Khusus, Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2013-2017.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut

Sugiyono (2014), data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh

pihak lain). Sumber data penelitian ini adalah :

1. Data realisasi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi

Khusus, Belanja Operasi dan Belanja Modal diperoleh dari data Laporan

Realisasi APBD yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan

Pemerintah Daerah (www.djpk.kemenkeu.go.id).

47

2. Data Laju Pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan (pertumbuhan

ekonomi) dan data Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari situs Badan

Pusat Statistik (www.bps.go.id).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014). Populasi pada

penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Sumatera, yang berjumlah 154

Kabupaten/Kota. Penelitian ini memiliki rentang waktu 5 tahun yaitu mulai dari

tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimilik oleh populasi

tersebut, sampel yang diambil dari populasi tersebut harus betul-betul

representative (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini teknik sampel yang

digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran yang telah diaudit untuk tahun 2013-

2017.

2. Memiliki data IPM dan Laju Pertumbuhan PDRB harga konstan selama 2013-

2017.

3. Memiliki data lengkap sesuai variabel yang diteliti yaitu PAD, DAU, DAK,

Belanja Operasi dan Belanja Modal selama tahun 2013-2017.

4. Bukan daerah pemekaran baru tahun 2013.

48

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder,

mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Studi pustaka yaitu pengambilan data sebagai landasan teori serta penelitian

terdahulu yang diperoleh dari dokumen, buku, artikel serta sumber tertulis

lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Variabel Dependen

3.5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk

mengukur pencapaian kualitas hidup rata-rata suatu negara/daerah untuk tiga hal

mendasar pembangunan manusia, yaitu:

1. Indeks kesehatan diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir.

2. Indeks pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka

harapan lama sekolah untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

3. Indeks standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran perkapita

disesuaikan.

Dalam penelitian ini pengukuran variabel IPM dilakukan dengan melihat angka

capaian IPM tiap Kabupaten/Kota di Sumatera yang diperoleh dari situs Badan

Pusat Statistik.

49

3.5.2 Variabel Independen

3.5.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan dari kegiatan perekonomian yang

berdampak pada jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah

sehingga kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2010). Pertumbuhan

ekonomi daerah diproksikan dengan menggunakan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB). PDRB yaitu total atas keseluruhan nilai barang dan jasa yang

diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan di daerah.

Menurut Sukirno (2010), laju pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat diukur

dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, dengan

rumus :

PE = 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵t−1

𝑃𝐷𝑅𝐵t−1 x 100%

Mengacu pada penelitian Muda dkk. (2014), dalam penelitian ini tingkat

pertumbuhan ekonomi suatu daerah diproksi melalui nilai laju pertumbuhan

PDRB atas dasar harga konstan pada suatu wilayah yang diperoleh dari angka

data yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik.

3.5.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah

penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri

yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang diperoleh dari sektor pajak

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah diproksikan melalui realisasi

50

Pendapatan Asli Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

pada tiap-tiap Kabupaten/Kota di Sumatera dalam satuan rupiah.

3.5.2.3 Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam penelitian ini Dana Alokasi Umum diproksikan melalui realisasi Dana

Alokasi Umum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah pada tiap-

tiap Kabupaten/Kota di Sumatera dalam satuan rupiah.

3.5.2.4 Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang

dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan

urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan

ketersediaan dana dalam APBN. Dalam penelitian ini Dana Alokasi Khusus

diproksikan melalui realisasi Dana Alokasi Khusus dalam Laporan Realisasi

Anggaran Pemerintah Daerah pada tiap-tiap Kabupaten/Kota di Sumatera dalam

satuan rupiah.

51

3.5.2.5 Belanja Operasi

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 dalam

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, belanja operasi adalah realisasi

anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat atau daerah yang memberi

manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja

barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Dalam penelitian belanja operasi diproksikan melalui realisasi belanja operasi

dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di

Sumatera, diukur dalam satuan rupiah.

3.5.2.6 Belanja Modal

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 dalam

Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih

dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal

untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Dalam penelitian belanja modal diproksikan melalui realisasi belanja modal

dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah pada Kabupaten/Kota di

Sumatera, diukur dalam satuan rupiah.

52

3.6 Metode Analisis Data

3.6.1 Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian,

maksimum, minimum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi (skewness).

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan

informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis.

Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai

dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang

bersangkutan.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model

dalam penelitian ini. Pengujian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa di

dalam model regresi tidak terdapat multikolenieritas, heteroskedastisitas,

autokolerasi serta memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal

(Ghozali, 2016). Pengujian ini meliputi:

3.6.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel

terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi

yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali,

2016). Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual

adalah dengan melihat grafik normal probability plot. Pada prinsipnya normalitas

dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari

53

grafik P-P Plot. Dasar pengambilan keputusan menurut Ghozali (2016) adalah

sebagai berikut:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi normal,

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis

diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola distribusi tidak

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.6.2.2 Uji Multikoliniearitas

Uji multikoliniearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali,

2016). Uji multikoliniearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

melihat nilai VIF (variance Inflaction Factor) dan nilai Tolerance yang

dihasilkan melalui pengolahan data dengan bantuan software SPSS. Dasar

pengambilan keputusan pada uji multikoliniearitas sebagai berikut:

1. Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terjadi

multikolonieritas pada data yang diuji.

2. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka terjadi multikolonieritas

pada data yang diuji.

54

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka

disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model

regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi

Heteroskedastisitas. Penelitian ini menguji heteroskedastisitas dengan melihat

pola titik-titik pada scatterplots regresi. Dasar pengambilan keputusan uji

heteroskedastisitas adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah

angka 0 pada sumbu Y,maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.2.4 Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu

berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain. Model regresi yang baik

adalah yang bebas autokorelasi. Untuk mengetahui apakah terjadi autokorelasi

dalam suatu model regresi, maka dalam penelitian ini uji aotokorelasi dilakukan

dengan melihat nilai uji Durbin-Watson (DW). Menurut Sunyoto (2013), salah

satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji

Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW dibawah -2 (DW < -2).

55

b. Tidak terjadinya masalah autokorelasi, jika nilai DW berada diantara -2

dan +2 atau -2<DW< +2.

c. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW diatas +2 (DW > +2).

3.6.3 Analisis Regresi Berganda

Menurut Ghozali (2016), analisis regresi digunakan untuk mengukur hubungan

antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan arah hubungan antara variabel

dependen dengan independen. Persamaan regresi dalam penelitian ini dapat

dirumuskan sebagai berikut:

IPM = α +𝜷𝟏 𝑷𝑬 +β2PAD+ β3 DAU + β4 DAK + β5 BO + β6 BM+ ε

Dimana :

IPM = IPM pada tiap Kabupaten/Kota di Sumatera pada tahun t

PE = Pertumbuhan Ekonomi pada tiap Kabupaten/Kota di Sumatera

PAD = Pendapatan Asli Daerah pada tiap Kabupaten/Kota di Sumatera

DAU = Dana Alokasi Umum pada tiap Kabupaten/Kota di Sumatera

DAK = Dana Alokasi Khusus pada tiap Kabupaten/Kota di Sumatera

BO = Belanja Operasi pada tiap Kabupaten/Kota di Sumatera

BM = Belanja Modal pada tiap Kabupaten/Kota di Sumatera

α = konstanta regresi

𝛽 = koefien regresi

ε = error term

56

3.6.4 Uji Hipotesis

Untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel

dependen baik secara parsial maupun simultan. Pengujian yang digunakan dalam

analisis ini adalah uji koefisien determinasi (Adjusted R2), uji kelayakan model

regresi (uji statistik F), dan uji signifikansi parameter individual (uji statistik t).

3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)

Uji koefisien determinasi (Adjusted R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Nilai

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil

menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan

variabel dependen sangatlah terbatas. Nilai R2 yang mendekati satu menunjukkan

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memperbaiki variabel dependen (Ghozali, 2016). Semakin

besar R2 maka menunjukkan semakin kuat pengaruh dari variabel bebas terhadap

variabel terikat.

3.6.4.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F)

F-test digunakan untuk menguji apakah variabel independen atau bebas yang

dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama atau simultan

mempengaruhi variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2016). Kriteria

pengujiannya (Uji-F) adalah seperti berikut:

1. Ha ditolak yaitu apabila value > 0,05 atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai

α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (fit) untuk

digunakan dalam penelitian.

57

2. Ha diterima yaitu apabila value = 0,05 atau bila nilai signifikansi kurang dari

atau sama dengan nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini layak

(fit) untuk digunakan dalam penelitian.

3.6.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian signifikansi parameter individual ini digunakan untuk mengetahui

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

(Ghozali, 2016). Kriteria pengujian hipotesis adalah seperti berikut ini:

1. Ha ditolak, yaitu apabila value > 0.05 atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai

α 0,05 berarti variabel independen secara individual tidak berpengaruh

terhadap variabel dependen.

2. Ha diterima, yaitu apabila value = 0.05 atau nilai signifikansi kurang dari atau

sama dengan nilai α 0,05 berarti variabel independen secara individual

berpengaruh terhadap variabel dependen.

110

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi,

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja

Operasi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada

Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan

analisis regresi berganda sebagai alat analisis hipotesis. Berdasarkan hasil

pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2013-

2017.

2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera tahun

2013-2017.

3. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2013-

2017.

4. Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2013-

2017.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

111

5. Belanja Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2013-

2017.

6. Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2013-

2017.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti pada Kabupaten/Kota di

Sumatera.

2. Pada penelitian ini menggunakan IPM tahun berjalan sebagai variabel

dependen, sehingga tidak mampu melihat efek jangka panjang dari belanja

modal, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran,

yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian dengan

menambahkan sampel tidak hanya terfokus pada Kabupaten/Kota di

Sumatera, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat

generalisasi yang lebih tinggi dan lebih baik.

112

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan IPM tahun-tahun berikutnya untuk

melihat pengaruh jangka panjang dari belanja modal, Dana Alokasi Umum

dan Dana Alokasi Khusus terhadap IPM.

1

DAFTAR PUSTAKA

Adiputra, I Made Pradana, Ni Kadek D. Dwiyantari, dan Dewa Kadek Darma.

2015. Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan SiLPA Terhadap Kualitas

Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening

(Studi Pada Kab/Kota di Bali). Simposium Nasional Akuntansi XVIII

Medan.

Ardiansyah dan Vitalis Ari Widyaningsih. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks

Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah.

Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok.

Badan Pusat Statistik. 2013. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten

Kepulauan Mentawai 2013. BPS: Kepulauan Mentawai.

Badan Pusat Statistik. 2013. Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2013.

BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2014. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2013-2014. BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2014-2015. BPS: Jakarta.

Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Banda Aceh.

BPS: Banda Aceh.

Badan Pusat Statistik. 2016. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan

Usaha Kota Lhokseumawe 2012-2016. BPS: Lhokseumawe.

Badan Pusat Statistik. 2017. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan

Usaha Kabupaten Tapanuli Selatan 2013-2017. BPS: Tapanuli Selatan.

Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2016-2017. BPS: Jakarta.

2

Badan Pusat Statistik. 2019. Indeks Pembangunan Manusia Menurut

Kabupaten/Kota 2013-2017. Diakses Pada 27 Januari 2019.

Badan Pusat Statistik. 2019. Laju Pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan

Menurut Kabupaten/Kota 2013-2017. Diakses Pada 27 Januari 2019.

Badrudin, Rudy. 2011. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal,

Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/kota

Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 19.

No. 1.

Badrudin, Rudy. 2012. Ekonomika Otonomi Daerah. Yogyakarta: UPP STIM

YKPN.

Bahl, R. J. Lihn. 1992. Urban Public Finance in Developing Countries. Oxford

Univerdsity Press. Washington DC.

Caglayan-Akay, E dan M.H.Van. 2017. Determinant of the levels of development

Based on Human Development Index: Bayesian Ordered Probit Model.

International Journal of Economics and Financial Issues. Vol. 7. No. 5.

Chalid, Nursiah dan Yusbar Yusuf. 2014. Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat

Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan

Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Jurnal

Ekonomi. Vol. 22. No. 2.

Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan antara DAU, Belanja

Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. The 3rd National Conference

UKWMS.

Dewi, I G A Agung Astia dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Alokasi Belanja

Rutin dan Belanja Modal pada Indeks pembangunan Manusia. Jurnal

Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 14. No. 1.

Deswanto, Dwi Bambang, Asniar Ismail dan Hendarmin. 2017. Pengaruh Belanja

Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan

Barat Tahun 2010 – 2015. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan. Vol.

6. No. 3.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2019. Data Keuangan daerah.

www.djpk.kemenkeu.go.id diakses tanggal 1 maret 2019.

Eren, M., A.K. Celik dan A. Kubar. 2014. Determinant of the levels of

development Based on Human Development Index: A Comparasion of

Regression Models for Limited Dependent Variabels. Review of European

Studies. Vol. 6. No. 1.

3

Ezkirianto, Ryan dan M. Findi A. 2013. Analisis Keterkaitan antara Indeks

Pembangunan Manusia dan PDRB Perkapita di Indonesia. Jurnal Ekonomi

dan Kebijakan Pembangunan. Vol. 2. No. 1.

Firdaus, Muhammad. 2013. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di

Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif. Orasi Ilmiah Guru Besar Institut

Pertanian Bogor.

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 23.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Halim, Abdul dan Kusufi M. Syam. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta:

Salemba Empat.

Harahap, Riva Ubar. 2011. Pengaruh DAU, DAK dan DBH terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara. Jurnal

Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol. 11. No. 1.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2014. Audit Belanja dan Reformasi

Anggaran ke Daerah. https://www.kemenkeu.go.id/media/4424/audit-dan-

reformasi-anggaran-ke-daerah_0.pdf diakses pada 1 April 2019.

Kuznets, Simon. 1971. Economics Growth of Nations. Cambridge: Harvard

University Press.

Lumbantoruan, Eka Pratiwi dan Paidi Hidayat. 2013. Analisis Pertumbuhan

Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi-Provinsi di Indonesia.

Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Vol. 2. No. 2.

Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis

Perekomomian Daerah. Makalah Disampaikan dalam Seminar Pendalaman

Ekonomi Rakyat.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan

Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah

tahun 2006-2009. Economics Development Analysis Journal. Vol. 1. No. 2.

Muda, Iskandar, Syafrizal Helmi dan Azizul Kholis. 2014. Kajian Pengaruh

Indeks Kemahalam Konstruksi, Pertumbuhan Ekonomi dan Alokasi Belanja

Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatra Utara. Jurnal

Dinamika Akuntansi dan Bisnis. Vol. 1. No. 1.

Pane, R. H., Zulkarnaini dan Ekowarso, H. (2011). Kinerja Belanja Hibah Untuk

Usaha Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Kota Pekanbaru. Jurnal

Sosial Ekonomi Pembangunan. Vol. II. No. 4.

4

Putra, Putu Gde Mahendra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. Pendapatan

Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, untuk

Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Jurnal Akuntansi Universitas

Udayana. Vol 11. No. 3.

Pradana, Mahirsyah. 2018. Alokasi Belanja Pemerintah dan Indeks pembangunan

Manusia di Indonesia. Jurnal Develop. Vol. 2. No. 1.

Rakhmawati, Zuraida , Mohamad Rafki Nazar, dan Djusnimar Zultilisna. 2017.

Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan belanja daerah terhadap

Indeks Pembangunan Manusia. e-Proceeding of Management. Vol.4. No. 2.

Ranis, Gustav. 2004. Human Development and Economic Growth. Working

Papers 887. Economic Growth Center Discussion. New Haven : Yale

University.

Raswita, Ngakan Putu Mahesa Eka dan Made Suyana Utama. 2013. Analisis

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan Di

Kabupaten Gianyar. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas

Udayana. Vol.2. No. 3.

Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2005 Tentang

Dana Perimbangan.

Republik Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2006. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. 2011. Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011

Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah.

5

Romer, Paul.1994. The Origin of Endogenous Growth. Journal Economic

Perspective. Vol. 8. No.1.

Rudibdo dan Hadi Sasana. 2017. Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak

Langsung, Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Wilayah Ekskeresidenan Semarang Pada Era Otonomi Daerah dan

Desentralisasi Fiskal. Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan. Vol 2. No. 2.

Saragih, Juli panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan keuangan Daerah dalam

Otonomi. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Sari, Ida Ayu C. Y., dan Ni Luh Supadmi. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan

Manusia. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 15. No. 3.

Sarkoro, Hastu dan Zulfikar. 2016. Pengaruh Belanja Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks

Pembangunan Manusia pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Jurnal Riset

Akuntansi dan Keuangan Indonesia. Vol. 1. No. 1.

Sasana, Hadi. 2012. Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan

Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi kasus di Kab/Kota

Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol. 25. No. 1.

Sen, A. K. 1999. Development as Freedom. New York: Oxford University Press.

Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan

Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja

Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah

Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). Jurnal Prestasi. Vol. 9. No. 1.

Shah, S. 2016. Determinant of Human Development Index: A Cross Country

Empirical Analysis. Munich Personal RePec Archive (MRPA). Paper No.

73759.

Sidik, Machfud. 2002. Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan

Daerah yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. Departemen

Keuangan RI. Seminar Nasional Public Sector Scorecard. Jakarta, 17-18

April 2002.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif

Dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 2010. Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta :

PT. Raja Grasindo Persada.

Sukirno, Sadono. 2014. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar

Kebijakan Edisi Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

6

Suliswanto, M. Sri Wahyudi. 2010. Pengaruh PDB dan IPM Terhadap Angka

Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 8. No. 2.

Sunyoto, Danang. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT. Refika

Aditama.

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan

Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. Pembangunan Ekonomi di Dunia

Ketiga Edisi Kesembilan. Jakarta: Penertbit Erlangga.

UNDP. 1990. Human Development Report. New York: Oxford University Press.

UNDP. 1995. Human Development Report. New York: Oxford University Press.

UNDP. 1996. Economic Growth and Human Development. Human Development

Report 1996. New York: Oxford University Press.

UNDP. 2017. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Meningkat tapi

Kesenjangan Masih Tetap Ada. www.id.undp.org/content/indonesia diakses

pada 7 Februari 2019.

UNDP. 2018. Human Development Report. http://hdr.undp.org/en/countries

diakes pada 30 januari 2019.

Widarwanto, Atanasius, Erlina dan Idhar Yahya . 2014. Pengaruh Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil

dan Bantuan Keuangan Provinsi terhadap Indeks Pembangunan Manusia

dengan Belanja Pelayanan Dasar Sebagai variabel moderating. Jurnal

Telaah dan Riset Akuntansi. Vol. 7. No. 2.

Williantara, Gede Ferdi dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. Pengaruh

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan

Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal

Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 16. No. 3.

Zaufi, M. Yafiz, Taufeni taufik dan Restu Agusti. 2016. Pengaruh Desentralisasi

Fiskal, DAU, DAK dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia

dengan Belanja Modal sebagai variabel Intervening di 12 Kab/Kota Se-

Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi. Vol 24. No. 3.

Zulfadhly. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi

Sumatra Barat. Jurnal Akuntansi. Vol 6. No. 1.