of 88 /88
PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA (Skripsi) Oleh YOLANDA KHARISMA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2019

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI …digilib.unila.ac.id/57416/8/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf · pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi

  • Author
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI …digilib.unila.ac.id/57416/8/SKRIPSI TANPA BAB...

  • PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI

    DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,

    BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS

    PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA DI

    SUMATERA

    (Skripsi)

    Oleh

    YOLANDA KHARISMA

    FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

    UNIVERSITAS LAMPUNG

    BANDAR LAMPUNG

    2019

  • ABSTRACT

    THE EFFECT OF ECONOMIC GROWTH, REGION OWN REVENUE,

    GENERAL ALLOCATION FUNDS, SPECIAL ALLOCATION FUNDS,

    OPERATING EXPENDITURE AND CAPITAL EXPENDITURE ON HUMAN

    DEVELOPMENT INDEX IN DISTRIC /CITY IN SUMATERA

    By

    YOLANDA KHARISMA

    The Human Development Index is one of the measurements of people's welfare.

    Different levels of regional capacity to optimize regional income and

    expenditures lead to inequality between regions. Therefore, this study aims to

    determine the effect of Economic Growth, Regional Original Revenue, General

    Allocation Funds, Special Allocation Funds, Operating Expenditures, and Capital

    Expenditures on the Human Development Index in Districts / Cities on Sumatra

    Island. The sampling technique carried out in this study used purposive sampling

    and the number of samples obtained was 145 regencie /cities. The data used in

    this study was obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK)

    and the Central Statistics Agency (BPS). Data analysis using multiple linear

    regression analysis using SPSS 23 as an analysis tool. The results of statistical

    tests show that Region Own Revenue have a positive and significant effect on

    Sumatra HDI, Capital Expenditures have a negative and significant effect on

    Sumatran HDI while Economic Growth, General Allocation Funds, Special

    Allocation Funds, and Operational Expenditures have no significant effect on

    HDI across Sumatra.

    Keywords: Economic Growth, Region Own Revenue, General Allocation Funds,

    Special Allocation Funds, Operational Expenditures, and Capital Expenditures on

    the Human Development Index.

  • ABSTRAK

    PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI

    DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,

    BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS

    PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA DI

    SUMATERA

    Oleh

    YOLANDA KHARISMA

    Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu tolak ukur kesejahteraan

    masyarakat.Perbedaan tingkat kemampuan daerah mengoptimalkan pendapatan

    daerah dan belanja daerahnya menyebabkan terjadinya ketimpangan antar daerah.

    Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untukmengetahui pengaruh dari

    Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

    Alokasi Khusus, Belanja Operasi, dan Belanja Modal terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. Teknik

    sampling yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling

    dan jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 145 Kabupaten/Kota.Data yang

    digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Direktorat Jendral Perimbangan

    Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).Analisis data menggunakan

    analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 23 sebagai alat

    analisis. Hasil uji statistik menunjukan bahwa PAD berpengaruh positif dan

    signifikan terhadap IPM se-Sumatera, Belanja Modal berpengaruh negatif dan

    signifikan terhadap IPM se-Sumatera sedangkan Pertumbuhan Ekonomi, DAU,

    DAK dan Belanja Operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM se-

    Sumatera.

    Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

    Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Operasi, dan Belanja Modal terhadap

    Indeks Pembangunan Manusia.

  • PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI

    DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS,

    BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS

    PEMBANGUNAN MANUSIA PADA KABUPATEN/KOTA DI

    SUMATERA

    Oleh

    YOLANDA KHARISMA

    Skripsi

    Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

    SARJANA EKONOMI

    Pada

    Jurusan Akuntansi

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

    FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

    UNIVERSITAS LAMPUNG

    BANDAR LAMPUNG

    2019

  • RIWAYAT HIDUP

    Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 21 Juli 1997

    sebagai putri ketiga dari enam bersaudara, buah hati dari

    pasangan Bapak Surisman dan Ibu Herna Desrina. Penulis

    menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 8 Gedung Air,

    Bandar Lampung tahun 2009. Kemudian pendidikan

    menengah pertama di SMP Negeri 10 Bandar Lampung tahun 2012, dan

    pendidikan menengah atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung tahun 2015.

    Penulis terdaftar sebagai mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

    Universitas Lampung pada tahun 2015 melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi

    mahasiswi, penulis terdaftar sebagai anggota aktif Himakta (Himpunan

    Mahasiswa Akuntansi) FEB Unila, UKM-F KSPM (Kelompok Studi Pasar

    Modal) FEB Unila dan UKM-F Economics English Club (EEC) FEB Unila.

  • MOTTO

    “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

    (Q.S. Al-Baqarah: 286)

    “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya

    sesudah kesulitan ada kemudahan”

    (Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

    “Failure should be our teacher, not our undertaker. Failure is delay, not defeat. It

    is a temporary detour, not a dead end”

    (Denis Waitley)

    “Jangan takut, Tuhan telah menyiapkan banyak jalan keluar dari setiap masalah

    yang kamu rasakan. Jangan khawatir, kesedihanmu akan segera berakhir,

    perjuanganmu akan membuahkan hasil”

    (Anonymous)

    “Kegagalan anda tidak final, maka jangan putus asa. Sukses anda juga tidak final,

    maka jangan sombong.”

    (Mario Teguh)

  • PERSEMBAHAN

    Alhamdulillahirobbilalamin

    Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya

    sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat beriring salam

    selalu disanjungagungkan kepada Nabi Muhammad SAW.

    Kupersembahkan skripsi ini sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus

    kepada:

    Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Surisman dan Ibunda Herna Desrina

    yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, dukungan, dan doa yang

    tiada henti untuk kesuksesanku. Terima kasih yang tiada tara kepada ibu dan ayah

    karena telah merawat, membesarkan, dan mendidikku tanpa lelah.

    Kakak dan adik-adikku tersayang Adelina, Fadel, Andika, Mutiara dan

    Kevin atas keceriaan, motivasi, perhatian, dan dukungan kalian selama ini.

    Seluruh keluarga, sahabat, dan teman-temanku yang selalu memberikan

    semangat, doa, dan dukungan tiada henti.

    Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

  • SANWACANA

    Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah

    melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan

    skripsi dengan judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,

    Dana Akasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Operasi dan Belanja Modal

    terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Sumatera”

    sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan

    Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

    Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua

    pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses

    penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis mengucapkan

    terima kasih kepada:

    1. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas

    Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

    2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt. C.A. selaku Ketua Jurusan Akuntansi

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

    3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi

    Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

  • 4. Ibu Dr. Fajar Gustiawaty Dewi, S.E., M.Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing

    Utama atas waktu, bimbingan, saran, nasihat, dan pengalaman yang telah

    diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.

    5. Ibu Yunia Amelia, S.E., M.Sc., Ak., C.A. selaku Dosen Pembimbing Kedua

    atas waktu, bimbingan, saran, dan nasihat yang telah diberikan dengan penuh

    kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.

    6. Bapak Dr. Sudrajat, S.E., M.Acc., Akt., C.A. selaku Dosen Penguji Utama

    yang telah memberikan masukan, nasihat, saran-saran yang membangun serta

    diskusi yang bermanfaat mengenai pengetahuan untuk penyempurnaan skripsi

    ini.

    7. Ibu Dr.Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., C.A., Akt. selaku Dosen

    Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan,

    dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses belajar.

    8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

    Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan, serta pembelajaran

    selama penulis menyelesaikan pendidikan di Universitas Lampung.

    9. Seluruh staf dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

    Lampung, terima kasih atas semua bantuannya.

    10. Orang tuaku, Bapak Surisman dan Ibu Herna Desrina. Terima kasih atas

    curahan cinta dan kasih sayang, dukungan dan doa yang tiada henti, untuk

    pengorbanan yang kalian berikan dalam merawat, membesarkan, dan

    mendidikku sampai saat ini.

  • 11. Kakak dan Adik-adikku tersayang Adelina Harry Santi, Fadel Rista Perdana,

    Andika Ihza Mahendra, Mutiara Maharani, dan Kevin Harianto. Terima kasih

    atas keceriaan, motivasi, perhatian, dan dukungan kalian untukku selama ini.

    12. Keluarga besarku tercinta yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang

    selalu mendukung dan mendoakan agar dapat menyelesaikan perkuliahan ini

    dengan baik dan lancar. Terima kasih atas doa yang kalian berikan untuk

    keberhasilan dan kesuksesanku.

    13. Sahabat-sahabatku tercinta semasa kuliah, Risna Pertiwi, Rizki Annisa, Intan

    Pertiwi, Elia Agusta, Ayu Fatmawati, Annisa Nadhila, Tiara Sella dan Suci

    Mardina. Terima kasih tiada henti atas kebaikan kalian selama ini yang selalu

    memberikan canda tawa, dukungan dalam keadaan apapun, bantuan, doa, dan

    pembelajaran hidup yang sangat berharga.

    14. Sahabat-sahabatku semasa SMP Sofia Hidayanti, Aresnaya Ghautsa, Nora

    Mardiyani dan Rezka Maya Putri. Terima kasih atas canda tawa, pengalaman,

    dan cerita yang menghiasi hari-hariku selama masa sekolah. Semoga tali

    silaturahmi kita tetap terjaga selamanya.

    15. Sahabat-sahabatku semasa SMA Della Visianita, Achisna Rahmatika, Adinda

    Aisyah Putri, Alifa Zema Ramadhanty, Naura Nadhifah Attinia Hani Wulan,

    Dary Rizky dan Faishal Makky. Terima kasih atas canda tawa, pengalaman,

    dukungan, dan cerita yang menghiasi hari-hariku selama masa sekolah.

    Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga selamanya.

    16. Teman-teman S1 Akuntansi 2015, Destty, Olivia, Nadia Fitra, Erik, Dieky,

    Wuri, Rona, Ardita, Famela, Merti, Hana, Cangga, Dian, Azizah, Muti, Anisa

    Febriana, Resti Ayu, Resti Fahira, Susi, Citra, Novira, Laili, Bella, Adzkia,

  • Agnes, Ilma, Debby, Ayu Budi, Devita, Rani, Cindy, Khalid, David, Neva,

    Dara, serta teman-teman S1 Akuntansi 2015 lainnya yang tidak dapat

    disebutkan satu per satu. Terima kasih atas informasi perkuliahan, bantuan,

    kerja sama, dan dukungannya selama masa perkuliahan. Semoga sukses untuk

    kalian.

    17. Keluarga KKN Desa Sumber Marga Way Jepara Lampung Timur, Kak Dita,

    Ute, Dian dan Yunita. Terima kasih atas cerita dan pengalaman hidup

    bersama 40 hari. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga dan sukses untuk

    kalian.

    18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih

    atas segala dukungannya bagi keberhasilan dan kesuksesan penulis dalam

    menyelesaikan studi.

    Atas bantuan dan dukungannya, penulis mengucapkan terima kasih, semoga

    mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan

    dalam proses penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik

    ataupun saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

    Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang

    membacanya.

    Bandarlampung, 21 Juni 2019

    Penulis,

    Yolanda Kharisma

  • DAFTAR ISI

    Halaman

    HALAMAN SAMPUL ........................................................................................ i

    ABSTRACT ......................................................................................................... ii

    ABSTRAK ........................................................................................................... iii

    HALAMAN JUDUL ........................................................................................... iv

    HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................... v

    HALAMAN PENGESAHAN ............................................................................. vi

    LEMBAR PERNYATAAN ................................................................................ vii

    RIWAYAT HIDUP ...........................................................................................viii

    MOTTO ............................................................................................................... ix

    PERSEMBAHAN ................................................................................................ x

    SANWACANA .................................................................................................... xi

    DAFTAR ISI ........................................................................................................ xv

    DAFTAR TABEL .......................................................................................... xviii

    DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xx

    I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ............................................................................ 1 1.2 Rumusan Masalah ....................................................................... 14 1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................ 14 1.4 Manfaat Penelitian ...................................................................... 15

    1.4.1 Manfaat Teoritis................................................................. 15 1.4.2 Manfaat Praktis .................................................................. 15

    II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori ............................................................................ 16

    2.1.1 Pembangunan Manusia ...................................................... 16 2.1.1.1 KonsepPembangunan Manusia .............................. 16

    2.1.1.2 Indeks Pembangunan Manusia .............................. 17

    2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi ...................................................... 19 2.1.2.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi ............................. 19

    2.1.2.2 Produk Domestik Regional Bruto .......................... 20

    2.1.3 Desentralisasi Fiskal .......................................................... 22 2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ............................. 24 2.1.5 Pendapatan Asli Daerah ..................................................... 25 2.1.6 Dana Perimbangan ............................................................. 26

    2.1.6.1 Dana Alokasi Umum ............................................ 26

  • 2.1.6.2 Dana Alokasi Khusus ............................................ 27

    2.1.6.3 Dana Bagi Hasil ..................................................... 27

    2.1.7 Belanja Daerah................................................................... 28 2.1.7.1 Belanja Operasi ..................................................... 29

    2.1.7.2 Belanja Modal ........................................................ 31

    2.2 Penelitian Terdahulu ................................................................... 33 2.3 Kerangka Pemikiran ................................................................... 35 2.4 Pengembangan Hipotesis ............................................................ 36

    2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM ............. 36 2.4.2 Pengaruh PAD terhadap IPM .......................................... 38 2.4.3 Pengaruh DAU terhadap IPM ......................................... 39 2.4.4 Pengaruh DAK terhadap IPM ......................................... 40 2.4.5 Pengaruh Belanja Operasi terhadap IPM ........................ 41 2.4.6 Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM .......................... 44

    III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian ............................................................................. 46 3.2 Jenis dan Sumber Data ................................................................. 46 3.3 Populasi dan Sampel .................................................................... 47 3.4 Metode Pengumpulan Data .......................................................... 48 3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel ............................................... 48

    3.5.1 Variabel Independen ....................................................... 48 3.5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia ............................ 48

    3.5.2 Variabel Dependen .......................................................... 49 3.5.2.1 Pertumbuhan Ekonomi ........................................ 49

    3.5.2.2 Pendapatan Asli Daerah ...................................... 49

    3.5.2.3 Dana Alokasi Umum ........................................... 50

    3.5.2.4 Dana Alokasi Khusus .......................................... 50

    3.5.2.5 Belanja Operasi ................................................... 51

    2.5.2.6 Belanja Modal .................................................... 51

    3.6 Metode Analisis Data .................................................................. 52 3.6.1 Statistik Deskriptif .......................................................... 52 3.6.2 Uji Asumsi Klasik ........................................................... 52

    3.6.2.1 Uji Normalitas ..................................................... 52

    3.6.2.2 Uji Multikoliniearitas .......................................... 53

    3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas ........................................ 54

    3.6.2.4 Uji Autokorelasi .................................................. 54

    3.6.3 Analisis Regresi Berganda .............................................. 55

    3.6.4 Uji Hipotesis ................................................................... 56

    3.6.4.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R2) .................. 56

    3.6.4.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F) ... 56

    3.6.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual

    (Uji Statistik t) .....................................................

    4.1 Hasil Penelitian ........................................................................... 58 4.1.1 Pemilihan Sampel .............................................................. 58

    4.1.2 Statistik Deskriptif ............................................................. 59

    57

    IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

  • 4.1.3 Uji Asumsi Klasik .............................................................. 84

    4.1.3.1Uji Normalitas ........................................................ 84

    4.1.3.2 Uji Multikoliniearitas............................................. 85

    4.1.3.3 Uji Heteroskedastisitas .......................................... 86

    4.1.3.4 Uji Autokorelasi..................................................... 87

    4.1.4 Uji Hipotesis .................................................................... 88

    4.1.4.1 Koefisien Determinasi (Adjusted R2) ..................... 88

    4.1.4.2 Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F) ..... 89

    4.1.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual

    (Uji Statistik t) ...................................................... 90

    4.2 Pembahasan ................................................................................. 94 4.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM ................ 94

    4.2.2 Pengaruh PAD terhadap IPM ............................................. 96

    4.2.3 Pengaruh DAU terhadapIPM ............................................. 99

    4.2.4 Pengaruh DAK terhadap IPM ..........................................101

    4.2.5 Pengaruh Belanja Operasi terhadap IPM .........................104

    4.2.6 Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM ...........................107

    V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan .................................................................................110 5.2 Keterbatasan Penelitian ...............................................................111 5.3 Saran ............................................................................................111

    DAFTAR PUSTAKA

    LAMPIRAN

  • DAFTAR TABEL

    Tabel Halaman

    Tabel 2.1 Kategori Indeks Pembangunan Manusia .............................................19

    Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu ...........................................................................33

    Tabel 4.1 Pemilihan Sampel ...............................................................................58

    Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif ...............................................................59

    Tabel 4.3 Angka Harapan Hidup Kab. Kep. Mentawai tahun 2013 .....................60

    Tabel 4.4 Rata-rata Lama Sekolah Kab. Kep. Mentawai tahun 2013 ..................61

    Tabel 4.5 Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Kep. Mentawai tahun 2013 ........63

    Tabel 4.6 Kategori IPM menurut Kab/Kota di Sumatera tahun 2013-2017 ........67

    Tabel 4.7 Lapangan Usaha pembentuk PDRB pada Kabupaten Tapanuli

    Selatan pada tahun 2013 .....................................................................69

    Tabel 4.8 Realisasi PAD Kota Subussalam tahun 2013 ......................................71

    Tabel 4.9 Realisasi PAD Kota Palembang tahun 2017........................................71

    Tabel 4.10 Pendapatan Pajak Daerah Kota Palembang tahun 2017 .....................72

    Tabel 4.11 Realisasi DAU Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015 ....................73

    Tabel 4.12 Realisasi DAK Kabupaten Deli Serdang 2017 ..................................75

    Tabel 4.13 Realisasi DAK untuk masing-masing bidang pada Kabupaten Deli

    Serdang tahun 2017 .........................................................................76

    Tabel 4.14 Realisasi DAK non fisik untuk masing-masing bidang pada

    Kabupaten Deli Serdang tahun 2017 ................................................77

    Tabel 4.15 Reaslisasi Belanja Operasi Kab. Pakpak Bharat tahun 2013 ..............78

  • Tabel 4.16 Realisasi Belanja Operasi Kab. Deli Serdang tahun 2017 ..................79

    Tabel 4.17 Belanja Pegawai Kab. Deli Serdang tahun 2017 ...............................80

    Tabel 4.18 Realisasi Bantuan Keuangan Kab. Deli Serdang tahun 2017 .............81

    Tabel 4.19 Realisasi Belanja Modal Kabupaten Rokan Hilir 2013 ......................82

    Tabel 4.20 Hasil Uji Multikolinearitas ...............................................................85

    Tabel 4.21 Hasil Uji Autokorelasi .....................................................................87

    Tabel 4.22 Hasil Uji Koefisien Determinasi .......................................................88

    Tabel 4.23 Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (Uji Statistik F) .........................89

    Tabel 4.24 Hasil Uji Satistik t ............................................................................90

    Tabel 4.25 Hasil Hipotesis .................................................................................93

  • i

    DAFTAR GAMBAR

    Gambar Halaman

    Gambar 1.1 IPM Indonesia tahun 2013-2017 .....................................................3

    Gambar 1.2 Capaian IPM antar pulau di Indonesia tahun 2013-2017 ..................4

    Gambar 1.3 Realisasi penerimaan PAD, DAU dan DAK pada Kab/Kota

    di Sumatera tahun 2014-2017 ..........................................................7

    Gambar 1.4 Proporsi alokasi Dana Perimbangan menurut pulau pada

    tahun 2014-2017 ............................................................................8

    Gambar1.5 Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal pada

    Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2013-2017 ................................10

    Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .......................................................................35

    Gambar 4.1 Pendidikan tertinggi yang ditamatkan Penduduk Kab.

    Kepulauan Mentawai tahun 2013 ...................................................62

    Gambar 4.2 Angka Harapan Hidup Kab/Kota di Provinsi Aceh tahun 2016 .......64

    Gambar 4.3 Angka Harapan Lama Sekolah Kota Banda Aceh tahun 2016 .........65

    Gambar4.4 Rata-rata Lama Sekolah Kota Banda Aceh tahun 2016 ....................66

    Gambar 4.5 Pengeluaran per Kapita Kota Banda Aceh tahun 2016 .....................67

    Gambar 4.6 Hasil Uji Normalitas dengan Grafik P-P Plot ..................................84

    Gambar 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot...................86

    Gambar 4.8 Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Kabupaten Aceh Utara

    tahun 2013-2017..............................................................................95

    Gambar 4.9 Pertumbuhan Ekonomi dan IPM Kota Lhokseumawe

    tahun 2013-2017..............................................................................95

  • ii

    Gambar 4.10 Realisasi PAD pada Kab/Kota di Sumatera tahun 2013-2017 ........97

    Gambar 4.11 Realisasi IPM pada Kab/Kota di Sumatera tahun 2013-2017 .........97

    Gambar 4.12 Realisasi DAU pada Kab/Kota di Sumatera tahun 2013-2017 .... 100

    Gambar 4.13 Perbandingan PAD, DAU dan DAK pada Kab/Kota di

    Sumatera tahun 2013-2017 ......................................................... 103

    Gambar 4.14 Realisasi DAK pada Kab/Kota di Sumatera tahun 2013-2017 .... 103

    Gambar 4.15 Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal pada

    Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2013-2017 ........................... 104

    Gambar 4.16 Pengalokasian Belanja Operasi pada berbagai belanja daerah ..... 105

    Gambar 4.17 Realisasi Belanja Operasi dan IPM pada Kab/Kota di Sumatera

    tahun 2013-2017 ......................................................................... 106

    Gambar 4.18 Realisasi Belanja Modal dan IPM pada Kab/Kota di Sumatera

    tahun 2013-2017 ......................................................................... 109

  • iii

    DAFTAR LAMPIRAN

    Lampiran 1 : Data Sampel Penelitian

    Lampiran 2 : Data IPM, Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK, Belanja

    Operasi dan Belanja Modal

    Lampiran 3 : Uji Statistik Deskriptif

    Lampiran 4 : Uji Asumsi Klasik

    Lampiran 5 : Uji Hipotesis

  • 1

    I. PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang

    Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan

    pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan

    pembangunanan dari suatu negara. Menurut teori pertumbuhan modern,

    pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersumber dari peningkatan jumlah faktor-

    faktor produksi berupa tenaga kerja dan modal fisik (kapital) saja, tetapi juga dari

    produktivitas tenaga kerja yang berkaitan erat dengan peningkatan mutu modal

    manusia (Sukirno, 2014).

    Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian

    dari suatu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan ekonomi sebagai

    perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa

    yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat

    meningkat (Sukirno, 2010). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan

    distribusi pendapatan yang lebih merata akan membawa pengaruh terhadap

    peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah (Raswita & Made, 2013).

    Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan

    ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat

    kualitas hidup manusia di setiap negara (Mirza, 2012). Secara konsep,

  • 2

    pembangunan manusia adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas peluang

    penduduk untuk mencapai hidup layak, yang secara umum dapat dilakukan

    melalui peningkatan kapasitas dasar dan daya beli. Menempatkan pembangunan

    manusia sebagai akhir dari proses pembangunan diharapkan dapat menciptakan

    peluang-peluang yang secara langsung menyumbang upaya memperluas dan

    meningkatkan kemampuan manusia dan kualitas kehidupan mereka, antara lain

    melalui peningkatan layanan kesehatan, pendidikan dasar dan jaminan sosial (Sen,

    1999).

    Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia

    adalah Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia menurut

    Badan Pusat Statistik mengacu pada pengukuran capaian pembangunan manusia

    berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dilihat dari 3 dimensi

    utama dan indikatornya yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan

    indikator angka harapan hidup pada waktu lahir, dimensi pengetahuan dengan

    indikator rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, serta dimensi

    standar hidup yang layak dengan indikator pengeluaran perkapita disesuaikan.

    Selain itu juga IPM dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan

    kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama

    pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Berikut Indeks

    Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2013-2017:

  • 3

    Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019.

    Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2013-2017.

    Berdasarkan gambar 1.1 terlihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

    setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Namun terdapat permasalahan

    mengenai sumber daya manusia di Indonesia yaitu menurut Badan Pusat Statistik

    (2018), sumber daya manusia di Indoesia cenderung lemah karena sebagian besar

    angkatan kerja di Indonesia yaitu sebesar 58% hanya berpendidikan SMP/lebih

    rendah. Selanjutnya, menurut publikasi UNDP (2017), Indeks Pembangunan

    Manusia Indonesia meningkat tapi kesenjangan masih tetap ada. Dalam laporan

    tersebut menunjukan bahwa kemajuan belum memberi manfaat bagi semua orang

    dan kesenjangan berdampak pada kelompok tertentu secara tidak

    proporsional. Indonesia terlalu berfokus pada rata-rata nasional, yang sering

    menutupi variasi yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat.

    Menurut Badan Pusat Statistik (2013), kemajuan pencapaian IPM di tingkat

    nasional sebenarnya menyembunyikan fakta bahwa kesenjangan antar provinsi

    masih terjadi. Hal ini disayangkan karena peningkatan yang cukup signifikan juga

    dibarengi oleh kesenjangan. Kesenjangan dapat dilihat dengan membandingkan

    67

    67.5

    68

    68.5

    69

    69.5

    70

    70.5

    71

    2013 2014 2015 2016 2017

    Indonesia

  • 4

    antara pembangunan di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.

    Berikut perbandingan capaian IPM antar pulau di Indonesia tahun 2013-2017:

    Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019.

    Gambar 1.2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia antar pulau di

    Indonesia tahun 2013-2017.

    Dilihat dari gambar 1.2 kesenjangan capaian IPM dapat dilihat dengan

    membandingan antara capaian IPM wilayah barat dengan wilayah timur

    Indonesia. Untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di

    Indonesia maka dibutuhkan pemerataan pembangunan. Dengan adanya

    pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat

    menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut (Putra dan Ulupui, 2015).

    Menurut Firdaus (2013), kondisi ketimpangan pembangunan antar wilayah di

    Indonesia tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh pemerintah baik pemerintah pusat

    maupun daerah. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32

    Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

    2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua

    56

    58

    60

    62

    64

    66

    68

    70

    72

    74

    76

    2013 2014 2015 2016 2017

    Sumatera

    Jawa

    Bali dan NusaTenggara

    Kalimantan

    Sulawesi

    Papua dan Maluku

  • 5

    undang-undang tersebut merupakan titik awal berjalannya otonomi daerah.

    Otonomi daerah yang diikuti dengan desentralisasi fiskal menjadi momentum

    yang diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan capaian pembangunan antar

    daerah di Indonesia. Melalui otonomi daerah diharapkan masing-masing daerah

    mampu mengembangkan program-program spesifik yang disesuaikan dengan

    kebutuhan masing-masing daerah sehingga kualitas pembangunan manusia dapat

    ditingkatkan.

    Dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan indikator Indeks

    Pembangunan Manusia, pemerintah daerah harus berusaha untuk merencanakan

    struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang pro rakyat. Untuk

    menjalankan pemerintahan yang diemban langsung oleh daerah, tentunya sangat

    bertopang dengan pendapatan daerah tersebut. Semakin banyak pendapatan yang

    dihasilkan, daerah akan mampu memenuhi dan membiayai keperluan yang

    diharapkan oleh masyarakat (Putra dan Ulupui, 2015). Ada beberapa sumber

    pendapatan daerah, yaitu yang diperoleh dari daerah itu sendiri dan diperoleh dari

    pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah (PAD ) merupakan pendapatan yang

    diperoleh dari daerah itu sendiri. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana

    Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang

    bersumber dari transfer pemerintah pusat yang bertujuan untuk mengurangi

    ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah.

    Dalam pelaksanaan otonomi, Pendapatan Asli Daerah memberikan keleluasaan

    kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerahnya sendiri.

    Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting terhadap Indeks

  • 6

    Pembangunan Manusia, peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang diterima

    pemerintah daerah menunjukan bahwa daerah memiliki cukup dana untuk belanja

    daerah pada sektor-sektor yang mendukung Indeks Pembangunan Manusia seperti

    bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur (Rakhmawati dkk., 2017).

    Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

    keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Penggunaan DAU

    diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan untuk

    peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi

    daerah. DAU diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memenuhi

    kebutuhan daerahnya sehingga mampu meningkatkan kualitas pembangunan

    manusia di daerah tersebut.

    Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik yang ada di

    daerah guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Menurut

    Harahap (2011), DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-

    kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai

    dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan

    prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau

    untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. DAK sepenuhnya digunakan

    untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik dengan kata lain tidak ada

    bagian DAK yang digunakan untuk biaya operasional pembangunan seperti biaya

    perjalanan dinas dan sebagainya. Berikut realisasi penerimaan PAD, DAU, dan

    DAK Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2014-2017 (dalam miliar rupiah):

  • 7

    Sumber: Badan Pusat Statistik

    Gambar 1.3 Realisasi Penerimaan PAD, DAU dan DAK pada

    Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2014-2017 (dalam miliar rupiah).

    Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa DAU memiliki nilai tertinggi dalam

    penerimaan daerah, hal tersebut mengindikasikan adanya ketergantungan yang

    besar antara daerah dengan dana transfer dari pusat. Terdapat permasalahan dalam

    pengalokasian dana perimbangan ke daerah yaitu awalnya transfer ke daerah ini

    dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan otonomi. Sayangnya,

    seiring berjalannya waktu, tujuan alokasi menjadi semakin jauh dari awalnya.

    Sudah menjadi rahasia umum jika hampir sebagian besar daerah di Indonesia,

    alokasi transfer ke daerah khususnya DAU, hanya dihabiskan untuk belanja rutin

    administrasi (pegawai, barang dan perjalanan dinas). Sementara fungsi

    pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menjadi terkendala. Otonomi yang

    awalnya berupaya menciptakan kemandirian di daerah justru bertransformasi

    menciptakan aspek ketergantungan yang luar biasa bagi daerah terhadap alokasi

    transfer ke daerah (Kemenkeu, 2014).

    0

    10000

    20000

    30000

    40000

    50000

    60000

    70000

    80000

    90000

    100000

    2013 2014 2015 2016 2017

    PAD

    DAU

    DAK

  • 8

    Menurut Firdaus (2013), kebijakan Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi

    Umum dan Dana Alokasi Khusus di Indonesia selama ini malah lebih banyak

    diberikan kepada wilayah yang sudah maju. Hal ini disebabkan karena formula

    yang digunakan bias ke wilayah yang lebih banyak penduduknya (Pulau jawa dan

    Sumatera). Berikut proporsi alokasi dana perimbangan menurut pulau pada tahun

    2014-2017 (dalam miliar rupiah):

    Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017.

    Gambar 1.4 Proporsi alokasi Dana Perimbangan menurut pulau pada tahun

    2014-2017 (dalam miliar rupiah).

    Dari gambar 1.4 dapat dilihat bahwa pengalokasian dana perimbangan lebih besar

    dialokasikan ke Pulau Jawa dan Sumatera dari tahun ke tahunnya. Sedangkan

    tujuan awal dari pemberian dana perimbangan tersebut untuk menciptakan

    kemandirian di daerah dan mengatasi masalah ketimpangan antar wilayah, namun

    pada kenyataannya pengalokasian dana perimbangan justru diberikan kepada

    daerah yang sudah maju.

    Pemerintah mengalokasikan dana untuk peningkatan pelayanan dalam bentuk

    alokasi belanja daerah yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas

    0

    10000

    20000

    30000

    40000

    50000

    60000

    70000

    2014 2015 2016 2017

    Sumatera

    Jawa

    Kalimantan

    Sulawesi

    Bali&NTT

    Papua&Maluku

  • 9

    hidup masyarakat (Sarkoro dan Zulfikar, 2016). Belanja pemerintah yang diatur

    dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Laporan Realisasi

    Anggaran (LRA) terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tak

    terduga.

    Belanja operasi adalah realisasi anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah

    pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri

    atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah

    dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi memiliki peranan penting terhadap

    peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dialokasikan dengan tepat maka akan

    menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam memberikan pelayanan

    kepada rakyat (Sasana, 2012).

    Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa dalam era otonomi, pemerintah daerah

    harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh

    karena itu alokasi belanja modal memegang peranan penting guna peningkatan

    pelayanan. Belanja modal memiliki peranan yang sangat penting terhadap

    peningkatan kesejateraan masyarakat, khususnya dalam hal peningkatan sarana

    dan prasarana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor

    publik. Tepatnya pengalokasian belanja modal seperti pembenahan fasilitas umum

    yang memadai akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas daerah,

    pendapatan masyarakat dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Berikut

    realisasi belanja operasi dibandingkan belanja modal pada Kabupaten/Kota di

    Sumatera tahun 2013-2017 (dalam miliar rupiah):

  • 10

    Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

    Gambar 1.5 Perbandingan Belanja Operasi dan Belanja Modal pada

    Kabupaten/Kota di Sumatera tahun 2013-2017.

    Dari gambar 1.5 dapat dilihat bahwa pengalokasian belanja daerah digunakan

    untuk belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

    belanja hibah serta belanja bantuan sosial dibandingkan dengan belanja modal.

    Proporsi belanja yang dialokasikan ke belanja operasi sekitar 80% dari total

    belanja daerah, sedangkan alokasi belanja modal hanya berkisar 16-20%.

    Sehingga diharapkan dengan besarnya belanja daerah yang dialokasikan ke

    belanja operasi dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

    Terdapat penelitian sebelumnya tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap

    Indeks Pembangunan Manusia menunjukan hasil yang berbeda-beda diantaranya

    penelitian Chalid dan Yusuf (2014) dan Mirza (2012) menyimpulkan bahwa

    pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati dan

    Suparwati (2012) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh

    terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan

    0% 20% 40% 60% 80% 100%

    2013

    2014

    2015

    2016

    2017

    BELANJA MODAL

    BELANJA OPERASI

  • 11

    ekonomi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat sehingga belum

    memberikan pengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara luas.

    Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap

    Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh Sari dan Supadmi (2016) dan

    Sarkoro dan Zulfikar (2016), menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah

    berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan

    penelitian yang dilakukan oleh Zulfadhly (2018) menyatakan bahwa Pendapatan

    Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan

    penelitian yang dilakukan oleh Williantara dan Budiasih (2016) menyatakan

    bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan

    Manusia. Hal tersebut disebabkan karena PAD lebih banyak digunakan untuk

    membiayai belanja pegawai dan belanja langsung lainnya daripada membiayai

    belanja modal yang akan berdampak pada IPM.

    Penelitain mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia sebelumnya telah diteliti oleh Widarwanto dkk. (2014)

    dan Zaufi dkk. (2016) menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap

    Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

    Zulfadhly (2018) menyatakan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia. Serta penelitian yang dilakukan oleh Sarkoro dan

    Zulfikar (2016) dan Adiputra dkk. (2015) menyatakan bahwa DAU tidak

    berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dikarenakan

    pengalikasian DAU lebih difokuskan pada tujuan lain dan DAU sebagian besar

    digunakan untuk belanja pegawai.

  • 12

    Penelitain mengenai pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia sebelumnya telah diteliti oleh Putra dan Ulupui (2015)

    serta Zulfadhly (2018) menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap

    Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh

    Williantra dan Budiasih (2016) menyatakan bahwa DAK berpengaruh negatif

    terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Serta penelitian yang dilakukan oleh

    Sarkoro dan Zulfikar (2016) serta Adiputra dkk. (2015) menyatakan bahwa DAK

    tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut

    dikarenakan sangat sulit dalam melihat pengaruh DAK pada kesejahteraan

    masyarakat karena sebagian besar bidang mengarah pada investasi yang

    pengaruhnya akan terlihat pada jangka waktu yang panjang dan juga dikarenakan

    jumlah DAK yang relatif kecil dibandingkan dana lainnya.

    Penelitain mengenai pengaruh belanja operasi terhadap Indeks Pembangunan

    Manusia sebelumnya telah diteliti oleh Pradana (2018) menyatakan bahwa belanja

    operasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

    Penelitain mengenai pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan

    Manusia sebelumnya telah diteliti oleh Sari dan Supadmi (2016) dan Mirza (2012)

    menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pradana

    (2018) serta Dewi dan Supadmi (2016) menyatakan bahwa belanja modal

    berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan penelitian yang

    dilakukan oleh Zaufi dkk. (2016) menyatakan bahwa belanja modal tidak

    berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal tersebut dikarenakan

  • 13

    adanya proyek pemerintah yang tersendat bahkan gagal serta proyek belanja

    modal yang dilakukan oleh pemerintah tetapi manfaatnya baru akan dirasakan

    ketika tahun anggaran berikutnya. Serta belum optimalnya penggunaan belanja

    modal yang dialokasikan ke Indeks Pembangunan Manusia.

    Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sarkoro dan Zulfikar

    (2016) berjudul Pengaruh Belanja daerah, DAU, DAK dan PAD terhadap IPM

    pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia dengan beberapa perbedaan. Perbedaan

    pertama, pada penelitian ini menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi

    sebagai variabel independen. Perbedaan kedua, variabel belanja daerah

    diproksikan dengan variabel belanja operasi dan belanja modal. Perbedaan ketiga,

    periode penelitian pada penelitian ini adalah tahun 2013 sampai dengan tahun

    2017. Perbedaan keempat, penelitian ini dilakukan pada Kabupaten dan Kota di

    Sumatera.

    Dari pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian

    dengan judul: “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah,

    Dana Akasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Operasi dan Belanja Modal

    terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten/Kota di Sumatera”.

  • 14

    1.2 Rumusan Masalah

    Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian ini

    dirumuskan sebagai berikut:

    1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera?

    2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera?

    3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera?

    4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera?

    5. Apakah Belanja Operasi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan

    Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera?

    6. Apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan

    Manusia pada Kabupaten/Kota di Sumatera?

    1.3 Tujuan Penelitian

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Pertumbuhan Ekonomi,

    Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja

    Operasi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada

    Kabupaten/Kota di Sumatera.

  • 15

    1.4 Manfaat penelitian

    Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-

    penelitian terdahulu mengenai kajian atas pengaruh pertumbuhan ekonomi,

    pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja operasi

    dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota

    di Sumatera.

    Memberikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan pembangunan daerah

    dalam rangka penyempurnaan pemerintahan daerah, terutama yang membidangi

    program perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan dalam rangka

    evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan, serta sebagai

    bahan perencanaan strategi kedepan bagi pengambilan keputusan khususnya

    dalam kaitan pembangunan manusia.

    1.4.1. Manfaat Teoritis

    1.4.2. Manfaat Praktis

  • 16

    II. TINJAUAN PUSTAKA

    2.1 Landasan Teori

    2.1.1. Pembangunan Manusia

    2.1.1.1 Konsep Pembangunan Manusia

    Hakikat pembangunan adalah membentuk manusia-manusia atau individu-

    individu yang otonom, yang memungkinkan mereka dapat mengaktualisasikan

    segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Inilah yang menjadi

    landasan kokoh bagi terwujudnya manusia-manusia unggulan sebagai modal

    utama terbentuknya daya saing nasional dalam menghadapi persaingan

    internasional. Secara umum hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan

    manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat.

    Menurut Human Development Report (1990), pembangunan manusia adalah

    suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Dari definisi ini

    dapat ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah

    penduduk karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Dalam konsep

    pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari

    sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

  • 17

    Sebagaimana dari Human Development Report (1995), sejumlah premis penting

    dalam pembangunan manusia diantaranya:

    1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.

    2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk,

    tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka, oleh karena itu konsep

    pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan

    bukan hanya pada aspek ekonomi saja.

    3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan

    kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya memanfaatkan

    kemampuan manusia tersebut secara optimal.

    4. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktifitas,

    pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.

    5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan

    dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Indeks

    Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia

    berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

    2.1.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

    Indeks Pembangunan Manusia mengacu pada pengukuran capaian pembangunan

    manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup yang dilihat dari tiga

    dimensi dasar dan indikatornya yaitu:

    a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator angka harapan

    hidup pada waktu lahir.

  • 18

    b. Dimensi pengetahuan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan angka

    harapan lama sekolah.

    c. Dimensi standar hidup yang layak dengan indikator pengeluaran perkapita

    disesuaikan.

    Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu

    negara atau daerah itu maju, berkembang maupun tertinggal, serta untuk

    mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Adapun

    Komponen Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut :

    1. Angka Harapan Hidup (AHH)

    Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak

    tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH

    mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.

    2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

    Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang

    diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa

    mendatang.

    3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

    Rata-Rata Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan

    oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

    4. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

    Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan digunakan untuk mengukur

    standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil

    yang disesuaikan dengan formula antitokson.

  • 19

    Tabel 2.1 Kategori Indeks Pembangunan Manusia

    Nilai IPM Kategori

    IPM < 60 Rendah

    60 < IPM < 70 Sedang

    70 < IPM < 80 Tinggi

    IPM > 80 Sangat Tinggi

    Sumber: Badan Pusat Statistik

    2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

    2.1.2.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

    Kuznet (1971) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai

    kemampuan negara itu untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus

    meningkat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada

    kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang

    dibutuhkannya.

    Menurut Sukirno (2010), Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan

    dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam

    masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi

    mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke

    periode lainnya.

    Lamboturuan dan Hidayat (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai

    proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan

    menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi

    dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu

    perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

  • 20

    Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan

    ekonomi.

    Menurut Todaro dan Smith (2006), terdapat tiga faktor atau komponen utama

    dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

    a. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang

    ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.

    b. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah

    angkatan kerja.

    c. Kemajuan teknologi, berupa cara-cara baru atau perbaikan cara-cara lama

    mengenai pekerjaan.

    Sedangkan Menurut Sukirno (2014), beberapa faktor yang dapat mewujudkan

    pertumbuhan ekonomi, antara lain:

    1. Tanah dan Kekayaan alam lainnya.

    2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

    3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi.

    4. Sistem ekonomi dan sikap masyarakat.

    2.1.2.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

    PDRB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan

    pembangunan atau laju pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan dan kegunaan

    Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk memperoleh gambaran secara

    umum maupun rinci (sektoral) tentang keadaan perekonomian suatu daerah.

    Penyajian yang berkesinambungan dari tahun ke tahun akan memberikan

  • 21

    gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemakmuran, tingkat

    inflasi, maupun deflasi gambaran struktur perekonomian suatu daerah dan

    berguna bagi pemerintah sebagai acuan untuk mengevaluasi keberhasilan

    pembangunan.

    Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB dapat diartikan ke dalam tiga pengertian

    yaitu :

    a. Menurut pengertian produksi

    PDRB adalah sejumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh

    berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah (region) dalam jangka waktu

    tertentu (satu tahun).

    b. Menurut pengertian pendapatan

    PDRB adalah sejumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi

    yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah atau daerah dalam

    jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi meliputi upah

    dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum

    dipotong pajak penghasilan dan pajak tidak langsung lainnya.

    c. Menurut pengertian pengeluaran

    PDRB adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah

    tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi Pemerintah,

    pembentukan modal tetap bruto, perubahan stock dan ekspor netto (ekspor

    dikurangi impor).

    Menurut Badan Pusat Statistik, penghitungan nilai PDRB dapat dilakukan dengan

    2 jenis harga, yaitu :

  • 22

    1. Menggunakan pendekatan atas dasar harga berlaku (ADHB)

    Pendekatan ini disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai

    dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. Metode ini digunakan untuk

    melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah.

    2. pendekatan atas dasar harga konstan (ADHK).

    Pendekatan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun

    tertentu yang dijadikan sebagai tahun dasar. Metode ini digunakan untuk

    menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor

    ekonomi dari tahun ke tahun.

    2.1.3. Desentralisasi Fiskal

    Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

    Pasal 1 ayat 7 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

    Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 8, desentralisasi

    adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah

    otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara

    Kesatuan Republik Indonesia.

    Menurut Sidik (2002), desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk

    mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan

    publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik

    yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi, akan diwujudkan dalam

    pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk

    melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (taxing power),

  • 23

    terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala dan adanya bantuan dalam

    bentuk transfer dari Pemerintah Pusat.

    Menurut Mardiasmo (2009) secara teoritis, ada dua manfaat yang dapat

    diharapkan dari desentralisasi yaitu :

    1. Mendorong partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat di dalam

    pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di

    seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia

    di masing-masing daerah.

    2. Memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran

    pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah

    yang memiliki informasi yang paling lengkap.

    Menurut Suparmoko (2002), tujuan yang hendak dicapai melalui kebijakan

    desentralisasi adalah :

    1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.

    2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan pengurangan subsidi dari pemerintah

    pusat.

    3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing

    daerah.

    Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk dan komponen utama dalam

    desentralisasi. Kebijakan desentralisasi fiskal banyak dipergunakan negara-negara

    sedang berkembang untuk menghindari ketidakefektifan dan ketidakefisienan

    pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi makro, dan ketidakcukupan pertumbuhan

    ekonomi (Bahl dan Linn, 1992). Saragih (2003) menjelaskan konsep

  • 24

    Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi

    anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang

    lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan

    publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang

    dilimpahkan.

    Mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan

    Keuangan antara Pusat dan Daerah, berikut prinsip desentralisasi fiskal :

    1. Desentralisasi fiskal harus tetap memperhatikan dan merupakan bagian

    pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan kegara sebagai

    konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah.

    2. Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka

    pelaksanaan desentralisasi didasarkan pada penyerahan tugas pemerintah

    daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan

    keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antardaerah.

    3. Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah

    merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan

    penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

    2.1.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

    Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan

    keuangan pemerintah daerah merupakan media pertanggungjawaban pengelolaan

    keuangan daerah oleh gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan

    pengelolaan keuangan daerah. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi

    Pemerintahan (PSAP) No. 1 dalam Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010,

  • 25

    laporan keuangan adalah laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan

    transaksi transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan

    meliputi:

    1. Laporan Realisasi Anggaran

    2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

    3. Neraca

    4. Laporan Arus Kas

    5. Laporan Operasional

    6. Laporan Perubahan Ekuitas

    7. Catatan atas Laporan Keuangan

    2.1.5 Pendapatan Asli Daerah

    Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah adalah

    penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya

    sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan

    perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber

    penerimaan daerah yang asli digali di daerah tersebut yang digunakan untuk

    modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha

    daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

    Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang

    Nomor 23 Tahun 2014 yaitu :

    a. Pajak Daerah

    b. Retribusi Daerah

  • 26

    c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

    dipisahkan

    d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

    2.1.6 Dana Perimbangan

    Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 dan

    Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana

    perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

    dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

    pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan dibagi menjadi:

    2.1.6.1 Dana Alokasi Umum

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

    Daerah, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan

    APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan

    antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan

    desentralisasi. Jumlah alokasi DAU ditetapkan sekurang- kurangnya 26% dari

    pendapatan dalam negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Dana Alokasi Umum

    adalah merupakan transfer yang bersifat umum (block grant) yang diberikan

    kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara

    kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula

    berdasarkan prinsip-pinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa

    daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah

    kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka mengurangi

  • 27

    ketimpangan kemampuan keuangan dan pemerataan kemampuan penyediaan

    pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia.

    2.1.6.2 Dana Alokasi Khusus

    Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ,

    Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang

    dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan

    urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan

    ketersediaan dana dalam APBN. DAK diprioritaskan untuk membantu daerah-

    daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka

    mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar.

    DAK dapat juga disebut dana infrastuktur karena merupakan belanja modal untuk

    membiayai investasi pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik

    dengan umur ekonomis yang panjang. Namun dalam keadaan tertentu, DAK dapat

    juga membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana

    tertentu untuk periode terbatas.

    2.1.6.3 Dana Bagi Hasil

    Menurut Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

    Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN,

    yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil

    berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

    rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama dari pemberian DBH adalah

    untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara pemerintah pusat dan

  • 28

    daerah. Dana Bagi Hasil itu sendiri dapat bersumber dari pajak dan sumber daya

    alam. Dana Bagi Hasil merupakan dana perimbangan yang bersifat block grants

    seperti DAU sehingga pengelolaan maupun penggunaanya merupakan wewenang

    pemerintah daerah. Khusus untuk DBH, istilah block grants sebenarnya kurang

    tepat karena ada beberapa komponen DBH yang penggunaannya ditentukan oleh

    negara berdasarkan peraturan terkait.

    2.1.7 Belanja Daerah

    Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan

    Keuangan Daerah, belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah

    daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah

    tersebut merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara

    adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat

    tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Sedangkan

    menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2 dalam

    Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, belanja daerah meliputi semua

    pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana

    lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak

    akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Klasifikasi belanja menurut

    Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah

    untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

  • 29

    2.1.7.1 Belanja Operasi

    Belanja operasi adalah realisasi anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah

    pusat atau daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi:

    1. Belanja pegawai

    Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk

    uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

    undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara

    (ASN) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

    berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

    kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh

    Belanja Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi

    sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

    2. Belanja barang

    Belanja barang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional

    pemerintahan untuk pengadaan barang dan jasa yang manfaatnya kurang

    dari 12 (duabelas) bulan yang digunakan dalam melaksanakan program dan

    kegiatan pemerintah daerah.

    3. Belanja bunga

    Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga

    atas kewajiban penggunaan pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi

    pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

    4. Belanja subsidi

    Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi

    kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menghasilkan produk atau jasa

  • 30

    pelayanan umum masyarakat agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan

    dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi tersebut

    dialokasikan melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta.

    5. Belanja hibah

    Belanja hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang

    atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan

    daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik

    telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat

    serta tidak secara terus menerus.

    6. Belanja bantuan sosial

    Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk

    uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan

    kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus, selektif dan

    memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

    2.1.7.2 Belanja Modal

    Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman

    Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja modal adalah belanja

    daerah yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

    pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai

    nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan

    pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan

    bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Sedangkan menurut

    Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2 dalam Peraturan

  • 31

    Pemerintah No. 71 tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk

    perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu

    periode akuntansi. Belanja modal dapat diaktegorikan ke dalam 5 kategori utama,

    yaitu:

    1. Belanja Modal Tanah

    Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk

    pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah,

    pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat,

    dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan

    sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

    2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

    Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan

    untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas

    peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih

    dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam

    kondisi siap pakai.

    3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

    Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan

    untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk

    perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan

    bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud

    dalam kondisi siap pakai.

    4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

  • 32

    Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang

    digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan

    pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk

    perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang

    menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi

    siap pakai.

    5. Belanja Modal Fisik Lainnya

    Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk

    pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan

    serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam

    kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan

    jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal

    kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan

    barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal

    ilmiah.

  • 33

    2.2 Penelitian Terdahulu

    Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai

    berikut:

    Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu

    No Peneliti Judul

    Penelitian

    Variabel Hasil

    Penelitian

    1. Pradana

    (2018)

    Alokasi Belanja

    Pemerintah dan

    Indeks pembangunan

    Manusia di

    Indonesia

    Variabel

    Independen :

    Belanja Operasi Belanja Modal

    Belanja tak

    terduga

    Variabel

    Dependen : IPM

    1. Belanja Operasi

    berpengaruh positif dan

    signifikan terhadap IPM.

    2. Belanja Modal

    berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

    IPM.

    3. Belanja tak terduga berpengaruh negatif dan

    signifikan terhadap

    IPM.

    2. Sarkoro dan Zulfikar

    (2016)

    Pengaruh Belanja Daerah,

    DAU, DAK, dan

    PAD terhadap IPM pada

    Pemerintah

    Provinsi se-

    Indonesia.

    Variabel Independen :

    Belanja Daerah,

    DAU, DAK, dan PAD.

    Variabel

    Dependen : IPM.

    1.Belanja Daerah dan PAD berpengaruh

    terhadap IPM.

    2.DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap

    IPM.

    3. Sari dan

    Supadmi (2016)

    Pengaruh

    Pendapatan Asli Daerah dan

    Belanja Modal

    terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia

    Variabel

    Independen : Pendapatan Asli

    Daerah

    Belanja Modal

    Variabel

    Dependen :

    IPM

    1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap

    Indeks Pembangunan

    Manusia.

    2. Belanja Modal berpengaruh positif dan

    signifikan terhadap IPM.

    4. Putra dan

    Ulupui (2015)

    Pendapatan Asli

    Daerah, Dana

    Alokasi Umum,

    Dana Alokasi Khusus untuk

    Meningkatkan

    IPM.

    Variabel

    Independen :

    PAD, DAU DAK

    Variabel

    Dependen :

    IPM

    1. PAD dan DAK berpengaruh positif

    terhadap IPM

    2. DAU berpengaruh negatif terhadap IPM

  • 34

    5. Widarwanto

    dkk. (2014)

    Pengaruh DAU,

    DAK, PAD,

    DBH dan BKP terhadap Indeks

    Pembangunan

    Manusia dengan Belanja

    Pelayanan Dasar

    Sebagai variabel moderating.

    Variabel

    Independen :

    DAU, DAK, DBH, PAD dan

    BPK

    Variabel

    Dependen :

    IPM

    Variabel

    moderating :

    Belanja Pelayanan Dasar

    1. Dana Alokasi Umum,

    Pendapatan Asli Daerah

    dan Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan

    positif terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia. 2. Dana Alokasi Khusus

    dan Bantuan Keuangan

    Provinsi tidak berpengaruh signifikan

    terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia.

    3. Belanja Pelayanan Dasar (BPD) sebagai

    variabel moderating

    mampu memoderasi hubungan antara variabel

    DAU, DAK, PAD,

    DBH, BKP dengan

    Indeks Pembangunan Manusia

    6. Mirza

    (2012)

    Pengaruh

    Kemiskinan, Pertumbuhan

    Ekonomi dan

    Belanja Modal

    terhadap Indeks Pembangunan

    Manusia di Jawa

    Tengah.

    Variabel

    Independen : Kemiskinan,

    Pertumbuhan

    ekonomi,

    Belanja Modal

    Variabel

    Dependen : IPM

    1. Kemiskinan

    mempunyai pengaruh negatif dan signifikan

    terhadap IPM.

    2. Pertumbuhan ekonomi

    mempunyai pengaruh positif dan signifikan.

    terhadap IPM.

    3. Belanja modal yang berpengaruh positif dan

    signifikan terhadap

    IPM.

    7. Harahap (2011)

    Pengaruh DAU, DAK dan DBH

    terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia pada

    Kab/Kota di

    Sumatera Utara

    Variabel Independen :

    DAU, DAK dan

    DBH

    Variabel

    Dependen : IPM

    1. Pengujian secara simultan menunjukkan

    bahwa DAU, DAK dan

    DBH berpengaruh terhadap IPM.

    2. Secara parsial DAU, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap

    IPM.

    Sumber : Google Schoolar data diolah peneliti, 2019.

  • 35

    2.3 Kerangka Pemikiran

    Beradasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu yang dikemukakan

    di atas, maka penelitian ini adalah pengujian secara empiris mengenai pengaruh

    Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana

    Alokasi Khusus, Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Di Sumatera. Berikut kerangka

    pemikiran dalam penelitian ini :

    H1 (+)

    H2(+)

    H3 (+)

    H4 (+)

    H5 (+)

    H6 (+)

    PE

    PAD

    DAU

    DAK

    Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.

    Pradana (2018)

    Mirza (2012)

    Sari dan Supadmi

    (2016)

    Sarkoro dan Zulfikar (2016)

    Sari dan Supadmi (2016)

    Widarwanto dkk. (2014) dan

    Zaufi dkk. (2016)

    Putra dan Ulupui (2015) dan

    Zulfadhly (2018)

    Pertumbuhan Ekonomi

    Pendapatan Asli Daerah

    (PAD)

    Indeks

    Pembangunan

    Manusia (IPM)

    Dana Alokasi Umum (DAU)

    Dana Alokasi Khusus

    (DAK)

    Belanja Operasi (BO)

    Belanja Modal (BM)

    Mirza (2012)

    Muda dkk. (2014)

    Chalid dan Yusuf (2014)

  • 36

    2.4 Pengembangan Hipotesis

    2.4.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan

    Manusia

    Eren et al (2014), menyatakan bahwa PDB per kapita mempenaruhi tingkat

    pembangunan. Peningkatan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dan pada

    akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Peningkatan

    kualitas pendidikan dan kesehatan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas

    pembangunan manusia.

    Teori yang dikemukakan oleh Professor Kuznet di mana salah satu karakteristik

    pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output per kapita

    (Todaro dan Smith, 2006). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB

    per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi

    dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan

    ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan output per kapita dan mengubah

    pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin

    tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan

    Manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit

    dalam IPM. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi

    maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Mirza, 2012).

    Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia

    dipengaruhi oleh 2 jalur utama yaitu aktivitas rumah tangga serta jalur belanja dan

    kebijakan pemerintah. Aktivitas rumah tangga memberikan kontribusi yang besar

  • 37

    terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia melalui belanja rumah

    tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan sekolah (UNDP,

    1996). Sejalan dengan yang dikemukakan Ranis (2004), Pertumbuhan ekonomi

    memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia

    melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan

    alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan,

    terutama pada rumah tangga miskin. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan

    memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kapabilitas

    penduduk (Sen, 1999)

    Jalur kedua melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini,

    pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan nasional/daerah

    memperbesar kapasitas pemerintah dalam belanja publik untuk penyediaan

    fasilitas sosial, pendidikan, dan kesehatan mampu meningkatkan pembangunan

    manusia pada periode tertentu (Ezkirianto dan A Findi, 2013). Menurut

    Lamboturuan dan Hidayat (2013), pertumbuhan ekonomi meningkatkan

    persediaan sumber daya yang dibutuhkan pembangunan manusia. Peningkatan

    sumber daya bersama dengan alokasi sumber daya yang tepat serta distribusi

    peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja akan mendorong

    pembangunan manusia lebih baik.

    Penelitian Shah (2016) dan Caglayan-Akay dan Van (2017) menunjukan bahwa

    pertumbuhan ekonomi (GDP per kapita) berpengaruh terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia. Serta penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2012), Muda

    dkk. (2014), serta Chalid dan Yusuf (2014) menunjukan pertumbuhan ekonomi

  • 38

    berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

    Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

    H1: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

    2.4.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan

    Manusia

    Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting

    dalam mendukung kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

    Menurut Halim dan Kusufi (2012), peningkatan PAD dapat mencerminkan tingkat

    kemandirian keuangan daerah yang dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan

    dalam otonomi daerah di Indonesia.

    Setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggali dan

    memaksimalkan sumber pendapatan yang ada didaerahnya. PAD sangat

    diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pembangunan dan

    pelayanan kepada masyarakat. Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD

    diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah,

    sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peningkatan pelayanan

    publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat dan

    meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (Putra dan Ulupui, 2015).

    Besar kecilnya PAD akan menentukan besar kecilnya belanja daerah baik belanja

    operasional maupun belanja modal tergantung persentasinya masing-masing.

    Menurut Setyowati dan Suparwati (2012), realisasi dari PAD dialokasikan

    terhadap kebutuhan pembangunan daerah seperti sarana dan prasarana

  • 39

    transportasi, tempat ibadah, sarana pendidikan dan pembangunan lainnya yang

    bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut

    Rakhmawati dkk. (2017), peningkatan PAD yang diterima pemerintah daerah

    berarti daerah memiliki cukup dana cukup untuk belanja daerah pada sektor-

    sektor yang mendukung IPM, seperti pembangunan di bidang kesehatan,

    pendidikan dan infrastruktur.

    Penelitian yang dilakukan oleh Sarkoro dan Zulfikar (2016) serta Sari dan

    Supadmi (2016) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat

    dirumuskan adalah:

    H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

    2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan

    Manusia

    Dana Alokasi Umum diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi

    kesenjangan fiskal antar daerah sehingga terjadi pembangunan yang merata di

    setiap daerah. Dana Alokasi Umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai

    kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD. DAU bersifat

    Block Grant yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan

    prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat

    dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

    Menurut Sarkoro dan Zulfikar (2016), DAU diharapkan dapat membantu

    pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga mampu

  • 40

    meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. Oleh sebab itu,

    pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana ini dengan baik dan

    mengalokasikan untuk membiayai pengeluaran daerah yang berorientasi pada

    peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan

    pelayanan kepada masyarakat yang dialokasikan pada belanja bidang pendidikan,

    kesehatan, infrastuktur dan bidang kesejahteraan sosial.

    Penelitian yang dilakukan oleh Widarwanto dkk. (2014) dan Zaufi dkk. (2016)

    menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Indeks

    Pembangunan Manusia. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat

    dirumuskan adalah:

    H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM

    2.4.4 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan

    Manusia

    Menurut Harahap (2011), Dana Alokasi Khusus dimaksudkan untuk membantu

    membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan

    daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai

    kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum

    mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan

    daerah. DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan

    fasilitas publik dengan kata lain tidak ada bagian DAK yang digunakan untuk

    biaya operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya.

  • 41

    Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk mendanai pelayanan publik yang ada di

    daerah Kabupaten/Kota guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik

    antardaerah. Jika dilihat pengeluaran-pengeluaran yang diperuntukk