1. PENGERTIAN HUKUMDalam memberikan pengertian mengenai hukum, para ahli dan sarjana ilmu hukum melihat dari berbagai sudut yang berlainan dan berbeda-beda antara satu ahli dengan yang lainnya. Definisi hukum yang diberikan oleh para ahli hukum antara lain:1. Leon DuquitHukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran tersebut.1. Imanuel KantHukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.1. S.M. Amin, SH.Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.1. M.H. Tirta Atmidjaja, SH.Hukum adalah semua aturan atau norma yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika dilanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta.Berdasarkan hal itu maka dapatlah ditarik benang merah sebagai unsur-unsur hukum dari definisi yang diberikan oleh para ahli yakni bahwa apa yang disebut sebagai hukum itu terdiri dari 4 unsur:1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.1. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang.1. Peraturan itu bersifat memaksa, artinya bahwa setiap orang harus patuh atau taat kepada hukum.1. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas (Hartini,2002:3).1. TUJUAN HUKUMTujuan hukum menurut para ahli diantaranya:1. Van KanVan Kan berpendapat mengenai tujuan hukum adalah untuk ketertiban dan perdamaian. Dengan adanya peraturan hukum orang akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan melindungi kepentingannya dengan tertib. Dengan demikian, akan tercapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.1. Wiryono KusumoMenurut Wiryono Kusumo, tujuan hukum adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban dalam masyarakat.1. Teori EtisAda teori yang mengajarkan, bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis, karena menurut teori-teori itu, isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.1. Bentham (Teori Utilitis)Jeremy Bentham dalam bukunya Introduction to the Morals and Legislation berpendapat bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Dan karena apa yang berfaedah bagi orang yang satu, mungkin merugikan orang lain, maka menurut teori utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.Jelas disini, bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhi hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun tiap perkara, harus diselesaikan melalui proses pengadilan, dengan perantaraan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

1. PEMBIDANGAN HUKUMHukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekeqa sama untuk mencapai tujuan hukum, yakni keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit).Hukum dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongnan atau kategori berdasarkan beberapa ukuran, agar dapat diperoleh suatu pengertian yang lebih baik serta lebih mudah dalam menemukan dan menerapkannya,Ada beberapa golongan atau kategori hukum berdasarkan beberapa ukuran antara lain:1. Menurut Sumbernya,a. Sumber Hukum Material, adalah faktor-faktor yang turut serta menetapkan isinya hukum, sehingga dapat ditinjau dari berbagai sudut, umpamanya sudut sosial, ekonomi, agama, dan lain sebagainya.b. Sumber Hukum Formal, ialah bentuk-bentuk perwujudan daripada hukum, bentuk ini menyatakan kepada kita tentang adanya, isinya dan berlakunya hukum yang bersangkutan. Yang merupakan sumber hukum formal adalah:1) Hukum undang-undang2) Hukum kebiasaan/hukum adat3) Hukum traktat (perjanjian)4) Hukum yurisprudensi5) Doktrin Hukum

2. Menurut fungsinya atau cara mempertahankannya, dibedakan sebagai berikut.a. Hukum Material (material recht atau substantive law), yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain yang mengutamakan kepentingan tertentu; atau peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang diharuskan serta diperbolehkan, barang siapa yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi oleh pihak yang berwenang, seperti hukum pidana dalam KUHP, hukum perdata dalam BW, hukum dagang dalam WvK.b. Hukum Formal atau (formeelrecht/procesrecht/ajectivelaw) atau hukum acara yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material, misalnya Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara PTUN, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Hukum Acara PidanaHukum acara pidana (hukum pidana formal) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material, atau keseluruhan peraturan yang mengatur tata cara tindakan aparat penegak hukum apabila terjadi tindak pidana atau adanya persangkaan dilanggarnya undang-undang pidana. Hukum Acara PerdataHukum acara perdata (hukum perdata formal) adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata material , atau keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang tata cara orang atau badan pribadi melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya di peradilan perdata. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)Hukum acara PTUN adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan perdata atau mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya di peradilan tata usaha Negara, atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa antara orang atau badan perdata dengan pejabat tata usaha Negara di peradilan tata usaha Negara Hukum Acara Peradilan AgamaHukum acara peradilan agama adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara seseorang atau badan pribadi melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya di peradilan agama; atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan agama. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.Hukum acara mahkamah konstitusi adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara orang atau badan hukum perdata/ melaksanakan dan mempertahankan hak-haknya di Mahkamah Konstitusi, atau hukum yang mengatur tata cara bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

3. Menurut Sifatnya,a. Hukum Yang memaksa atau hukum Imperaktif (dwingendrech)yaitu peraturan atau norma hukum yang dalam keadaan konkret tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak yang bersengketa atau harus ditaati secara mutlak, misalnya, setiap perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW tentang syarat-syarat sahnya perjanjianb. Hukum pelengkap atau hukum yang bersifat mengatur (hukum fakultatif), yaitu peraturan atau norma hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingkan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian, seperti tentang bentuk perjanjian boleh tertulis dan boleh tidak tertulis, boleh dilakukan atau dibuat di hadapan notaris atau di bawah tangan.

4. Menurut Isinya,a. Hukum Publik (public law/recht)Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat atau perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan warga negara yang mengutamakan kepentingan umum. Hukum terdiri dari:1) Hukum Tata Negara (HTN), yaitu hukum yang mengatur bentuk susunan pemerintahan suatu Negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan Negara (pemerintah pusat) dengan bagian-bagian Negara.2) Hukum Administrasi Negara (HAN) atau Hukum Tata Pemerintahan (HTP) atau Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) yaitu hukum yang mengatur cara-cara melaksanakan tugas dari kekuasaan alat-alat perlengkapan Negara3) Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan atau apa saja yang dilarang dan memberi pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara mengajukan perkara ke muka pengadilan4) Hukum Internasional yang meliputi hukum perdata internasional dan hukum publik internasional b. Hukum Privat (Hukum Sipil/civil law)Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan atau pribadi seperti Hukum Perdata Dalam (BW) dan Hukum Dagang Dalam (WvK), Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama.

1. Sistem Hukum di IndonesiaBerbicara tentang sistem hukum di dunia selalu mengarah kepada dua sistem hukum besar, yakni sistem hukum Eropa Benua dan sistem Hukum Inggris. Sebutan lain untuk sistem hukum Eropa lazimnya adalah Sistem Hukum Romawi-Jerman atau Civil Law System sedangkan hukum Inggris dikenal dengan sebutan Common Law System atau Sistem Anglo-Saxon. Sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon banyak dipakai dan cenderung berpengaruh terhadap sistem hukum yang dianut negara-negara di dunia. Sistem hukum Eropa Kontinental dikenal juga dengan sebutan Romano-Germanic Legal System adalah sistem hukum yang semula berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah, penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis, berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar bagi putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon).Secara umum antara Sistem Hukum Eropa Kontinental dengan Sistem Hukum Anglo Saxon dibedakan berdasarkan mana yang dipentingkan dalam pembentukan dan penegakkan hukum, melalui peraturan perundang-undangan atau melalui yurisprudensi, secara lebih mendasar mana yang lebih dipentingkan hukum tertulis atau hukum kebiasaan. Mengingat kekurangan dan kelebihan antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, maka secara filosofis hal ini berhubungan dengan masalah pengutamaan antara kepastian dan keadilan, yang meskipun sama-sama merupakan nilai dasar hukum tetapi antara keduanya terdapat spannungsverhaltnis (ketegangan satu sama lain).Sistem Hukum Eropa Kontinental lebih mengedapankan hukum tertulis, peraturan perundang-undangan menduduki tempat penting. Peraturan perundang-undangan yang baik, selain menjamin adanya kepastian hukum, yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan harus mengacu pada undang-undang. Sifat undang-undang tertulis yang statis diharapkan dapat lebih fleksibel dengan sistem bertingkat dari norma dasar sampai norma yang bersifat teknis, serta dengan menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang.Sistem Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata.Apapun sistem hukum yang dianut, pada dasarnya tidak ada negara yang hanya didasarkan pada hukum tertulis atau hukum kebiasaan saja. Tidak ada negara yang sistem hukumnya menafikan pentingnya undang-undang dan pentingnya pengadilan.Kompleksitas sistem hukum Indonesia dibentuk oleh perjalanan sejarah Bangsa Indonesia. Pertama kali kebudayaan yang muncul adalah kebudayaan Indonesia asli. Sebagai produk kebudayaan asli ini adalah hukum adat. Kebudayaan ini berlangsung sebelum kedatangan kebudayaan India (Hindu). Selanjutnya Indonesia memasuki masa pengaruh kebudayaan Hindu. Pada abad ke-13 sampai ke-14 masuk pengaruh Islam, dan hukum Islam berkembang dan memperkaya sistem hukum yang ada di Indonesia. Baru pada abad ke-17 masuk kebudayaan Eropa-Amerika.Jika hukum adat yang ada di Indonesia, dihubungkan dengan corak dasar kedua sistem hukum yang paling berpengaruh (Eropa Kontinental dan Anglo Saxon), cenderung lebih dekat dengan sistem Ango Saxon. Hukum adat terbangun dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu, yang kemudian oleh masyarakat ditempatkan lebih dari sekadar norma kesopanan atau kesusilaan menjadi norma hukum (opinio juris sive necessitatis). Masyarakat tradisional Indonesia yang bercorak patriarkhis, menempatkan tetua-tetua/ pemuka-pemuka adat sebagai tokoh penting yang menentukan hukum jika masyarakat menghadapi suatu persoalan. Meskipun tidak ketat mengikat, apa yang diputuskan akan diikuti jika terjadi lagi hal serupa. Jadi Mirip dengan sistem preseden. Peran tetua/ tokoh/ ketua suku menjadi sangat penting dalam membentuk hukum, sehingga dapat dipahami jika yang dipilih seharusnya yang paling berpengetahuan dan bijak.Pada masa kolonial Belanda, dengan penerapan asas konkordansi, maka hukum yang berlaku di Hindia Belanda sejalan dengan hukum yang berlaku di Belanda. Belanda merupakan salah satu pendukung terkemuka sistem hukum Eropa Kontinental. Dengan demikian, secara mutatis mutandis sistem Eropa Kontinental dilaksanakan di Indonesia. Walaupun demikian pada dasarnya Belanda menganut politik hukum adat (adatrechtpolitiek) yang membiarkan hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Dengan demikian pada masa Hindia Belanda berlaku pluralisme hukum. Dengan adanya lembaga penundukan diri secara sukarela, banyak penduduk Indonesia saat itu menunduukan diri untuk terikat pada Hukum Barat, terutama yang berusaha di bidang perdagangan. Dalam perkembangan hukum di Indonesia selanjutnya, tampak kuatnya pengaruh hukum kolonial dan cenderung meninggalkan hukum adatSetelah kemerdekaan, pengaruh Sistem Eropa Kontinental tampak dalam semangat untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi. Meskipun Hukum Adat tetap diakui, tetapi pandangan yang lebih mengemuka adalah dalam pembangunan hukum maupun optimalisasi fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya kemudian, sebagai dampak pergaulan Indonesia dalam kancah internasional, munculah bidang-bidang hukum baru seperti corporative law, computer law, cyber law, dan sebagainya. Kebijakan dalam bidang-bidang ini dan kebijakan-kebijakan global lainnya, legitimasinya banyak mengacu pada Sistem Common law.Setelah kemerdekaan, Indonesia bertekad untuk membangun hukum nasional yang berdasarkan atas kepribadian bangsa melalui pembangunan hukum. Secara umum hukum Indonesia diarahkan pada hukum tertulis. Pada awal kemerdekaan dalam kondisi yang belum stabil, masih belum dapat membuat peraturan untuk mengatur segala aspek kehidupan dalam bernegara. Untuk mencegah keadaan yang tanpa hukum, maka hukum lama masih diberlakukan dengan pasal II Aturan peralihan UUD 1945, pasal 192 konstitusi RIS (pada saat berlakunya konstitusi RIS) dan pasal 142 UUDS 1950 (ketika berlakunya UUDS 1950). Pada masa orde lama Pemerintah (Presiden) melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap UUD 1945. Demokrasi yang berlaku adalah Demokrasi terpimpin yang menyebabkan kepemimpinan yang bersifat otoriter. Akibatnya hukum yang terbentuk merupakan sebuah hukum yang konservatif yang merupakan kebalikan dari hukum responsive, karena memang disini pendapat pemimpinlah yang termuat dalam produk-produk hukum.

E.Sejarah Tata Hukum Indonesia

Sejak kemerdekaannya Indonesia memiliki hukum sendiri untuk mengatur Negara. Hal ini ditandai oleh adanya UUD 1945. Sebelum merdeka Indonesia menggunakan hukum yang kemudian diadopsi pada PAsal II Aturan Peralihan UUD 1945 (sebelum amandeman). Setelah UUD 1945 di amandemen sebanyak 4 kali, pemberlakuan hukum sebelum kemerdekaan tercantum pada Pasal I dan II Aturan Peralaihan.Pemberlakuan kembali hukum sebelum kemerdekaan tidak dapat dikatakan bahwa merupakan kelanjutan dari hukum colonial belanda. Pemberlakuan hukum colonial hanya untuk mengisi kekosongan hukum.Dalam sejarahnya UUD 1945 mengalami pasang surut sebagai berikut:1. UUD 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 17 Desember 19492. UUD RIS berlaku pada tanggal 27 Desember 1949 17 Agustus 19503. UUD Sementara berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 5 Juli 19594. UUD 1945 berlaku kembali berdasarkan dekrit presiden pada tanggal 5 Juli 19595. UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen:a. 19 Oktober 1999b. 18 Agustus 2000c. 19 November 2001d. 10 Agustus 2002Dengan berlakunya kembali UUD 1945 maka Pasal II Aturan Peralihan diberlakukan kembali dengan pertimbangan UUD RIS yang pada intinya berisi tetap memberlakukan segala peraturan perundang-undangan yang lama selama belum ditambah, dicabut oleh UUDS.Peraturan perundang-undangan peninggalan Belanda yang di masih belaku ialah:1. Reglemen op de Rechterlijke Organisatie (RO) atau Peraturan Organisasi Pengadilan (OP)2. Algemene Bepaligen van Wetgeving (AB) atau Ketentuan Umum Tentang Perundang-undangan3. Burgeijk Wetboek (BW) dan Wwetboek van Koophandel (WvK)4. Reglemen Burgelijk Rechsvordering (RV) atau peraturan tentang Acara Perdata (AP)5. Wetboek van Straafrencht (WvS) atau KUHP diundangkan pada tanggal 1 Januari 1915 berdasarkan Stb. 1915-732 berlaku untuk semua golongan penduduk Hindia Belanda6. Herziene Indonesische Reglement = Reglement Indonesia Diperbaharui (RIB). HIR atau RIB ini berisi Hukum Acara Perdata dan Pidana untuk Jawa dan Madura7. Rechtsreglement Buitengewesten untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam Stb. 927-227 pada tanggal 1 Juli 1927Empat buah kitab UU yaitu RO, AB, BW, dan WvK berlaku dihindia Bleanda pada tanggal 30 April 1847 berdasarkan Stb. 1847-23. Buku ini menetapkan asas konkodordansi atau keselarasan. Hukum perdata (BW) dan hukum Dagang (WvK) yang berlaku tanggal 1 Mei 1848 (beralaku pada golongan tertentu), sedangkan WvS mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918yang berlaku tanpa memandang gplongan tertentu.Pemabagian penduduk Hindia Belandaa. Golongan EropaYang terdiri dari semua orang belanda dan eropa, semua orang jepang, anak keturunan merekab. Golongan PribumiYang terdiri dari orang Indonesiac. Golongan Timur AsingYang tidak termasuk Golongan Eropa dan Pribumi

Berlakunya Hukum Perdata dan Hukum DagangPembagian penduduk dimaksutkan untuk membagi system hukum sesuaiPAsal 131 IS seperti berikut :1. Golongan Eropa: Pasal 131 ayat 2 sub a IS, Burgeijk Wetboek (BW) dan Wwetboek van Koophandel (WvK) dan UU lain seperti octrooi (hak cipta di bidang perdagangan) dan autheur (hak cipta di bidang Kesusastraan2. Golongan Pribumi: Pasal 131 ayat 2 sub b IS, Hukum Perdata adat atau hukum tak tertulis3. Golongan Timur Asing: Pasal 131 ayat 2 sub b IS, sama dengan pribumiPendudukan pada Hukum Perdata Eropaa. Penundukan untuk seluruhnya pada hukum perdata Eropa bagi golongan Pribumib. Penundukan sukarela untuk sebagian hukum perdata oleh golongan Timur Asing bukan Tionghoac. Penundukan dengan hukum perdata Eropa mengenai suatu tindakan hukum tertentud. Penundukan anggapan atau Penundukan diam-diam

F. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum biasa dihubungkan dengan lembaga-lembaga formal yakni Hakim, jaksa, polisi, pengacara dan lembaga lain yang fungsinya merupakan pilar kelima dalam aspek penegakan hukumSystem acara Peradilan di Indonesia disesuaikan dengan system hukum continental. Salah satu contoh yaitu diberlakukan Kitab UU Hukum Acara Pidan berdasarkan UU no 8 tahun 1981 Lembaran Negara no 76 serta tambahan no 3209.Berdasarkan pasal 183 KUHAP selain barang bukti yang dijadikan putusan perkara, putusan hakim juga sangat penting. Sehingga dapat menjadi suatu maslah baru yang memberatkan pihak berpekara dan dapat melakukan banding. Hal ini dapat dijadikan pertimbangan untuk mengubah sistem peradilan dari kontinen menjadi Anglo-Saxon. Dengan peryimbangan sebagai berikut:1. Sistem juri yang diterapkan dalam Sistem Anglo-Saxon dapat membantu peradilan dalam memutuskan suatu masalah.2. Penerapan system juri dapat menhindarkan hakim dari tudingan miring masyarakat atas apa yang ditetapkan dalam persidangan.

Daftar Pustaka

Budiono, Abdul Rachmad. 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Malang: Bayumedia Publishing

Hartini, Rahayu. 2010. Hukum Komersial. Malang: UMM Press

Kabul, Imam. 2005. Paradigma Pembangunan Hukum Indonesia. Yogyakarta: Kurnia Kalam

Sujata, Antonius. 2004. Reformasi dalam Penegakan Hukum. Jakarta: Penerbit Djambatan

Sugiarto, Umar Said. 2012. Pengantar Hukum Indonesia. Malang: Sinar Grafika

Bintang, Sanusi. 2010. Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti

Kartikasari, Elsi. 2006. Hukum dalam Ekonomi. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana