HUKUM BISNISPROGRAM STUDI AGRIBUSINESS – TAHUN 2015

SURYA UNIVERSITY

PRAYUDI SETIADHARMA, S.H., M.IPL.

KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

KONSULTAN HAK PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN

FOUNDER WEB PORTAL HKI.CO.ID

PANELIS PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN .ID

E-MAIL: prayudi@hki.co.id; psetiadharma@gmail.com

HP/WHATSAPP: 0811919045

WEBSITE: www.hki.co.id

TWITTER: @japra97 / @id_hki

FACEBOOK/LINKEDIN: Prayudi Setiadharma

TUJUAN MATA KULIAH HUKUM BISNIS

Bukan untuk menjadikan mahasiswa sebagai ahli hukum.

Agar mahasiswa mengenali dan memahami rambu-rambu

peraturan hukum khususnya yang terkait dengan bidang-bidang

agribisnis.

Agar mahasiswa saat nanti menjadi pengusaha agri sudah

mengetahui aturan-aturan hukum yang relevan.

Agar mahasiswa saat nanti menjadi pengusaha dapat

memanfatkan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI)

secara optimal

1. PERKENALAN & PENGANTAR HUKUM UMUM DAN HUKUM

KONTRAK

2. HUKUM PERUSAHAAN,

KETENAGAKERJAAN, PAJAK

3. HUKUM PERSAINGAN USAHA.

PERLINDUNGAN KONSUMEN &

TIPIKOR

4. PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM

5. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

6. HUKUM AGRARIA, LINGKUNGAN &

KEANEKARAGAMAN HAYATI

7. PRAKTIK DAN PENGAYAAN

8.UTS

MATERI PERKULIAHAN

TATA TERTIB UMUM

Hanya ada 7 pertemuan dan 1 UTS

Serius tapi santai.

Ketidak-hadiran maksimum 1 (satu) kali.

Jangan mencatat tapi menyimak/memperhatikan, materi akan di email ke setiap mahasiswa pada akhir tiap sesi kuliah.

Materi pendukung berupa peraturan perundang-undangan yang terkait akan diemail ke setiap mahasiswa selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sesi kuliah.

Dosen dapat dihubungi kapanpun, sebaiknya melalui tertulis(email/SMS/whatsapp) terlebih dahulu.

Mahasiswa dibagi dalam kelompok.

Harus ditunjuk satu Koordinator Mahasiswa.

TUGAS & QUIZ

Dilaksanakan secara acak pada sesi kuliah reguler

Dapat berupa sit-in quiz di kelas atau berupa take-home quiz untuk

dikerjakan di luar sesi perkuliahan

Dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok

Hukumnya wajib

Plagiat akan mendapat nilai “0”

Setiap akhir sesi kuliah akan diberikan materi untuk dipelajari

sebagai referensi

UJIAN TENGAH SEMESTER

Bobot 30%

Dilaksanakan pada Minggu ke-8

Mencakup materi Minggu ke-1 sampai dengan Minggu ke-6

Berupa presentasi Kelompok

Ada 3 (tiga) topik yang harus dipersiapkan presentasinya olehsetiap kelompok, diberikan 2 (dua) minggu sebelum UTS (mingguke-6)

Pada saat UTS tiap kelompok diberi +/- 15 menit untukmempresentasikan 1 (satu) topik yang diundi dari 3 (tiga) topik yang sudah diberikan

Nilai rata untuk semua anggota di setiap kelompok

PENGANTAR HUKUM UMUM

“”

Immanuel Kant (1724-1804)

Filsuf Jerman

Hukum adalah segala keseluruhan

syarat dimana seseorang memiliki

kehendak bebas dari orang yang satu

dapat menyesuaikan diri dengan

kehendak bebas dari orang lain dan

menuruti peraturan hukum tentang

kemerdekaan

“”

Mochtar Kusumaatmadja (1929-….)

Guru Besar FH Unpad

Menteri Kehakiman RI (1974-1978)

Menteri Luar Negeri RI (1978-1988)

Hukum adalah keseluruhan kaidah

serta semua asas yang mengatur

pergaulan hidup dalam masyarakat

dan bertujuan untuk memelihara

ketertiban serta meliputi berbagai

lembaga dan proses guna

mewujudkan berlakunya kaidah

sebagai suatu kenyataan dalam

masyarakat.

SUBJEK & OBJEK HUKUM

HUKUM

SUBJEK

ORANG

BADAN HUKUM

OBJEK

BENDA

URUSAN

SUMBER-SUMBER HUKUM Aturan hukum tertulis, berupa peraturan perundang-undangan

konstitusi (UUD 1945)

undang-undang

peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu)

peraturan pemerintah

peraturan presiden

peraturan daerah

Aturan hukum tidak tertulis, berupa konvensi/hukum kebiasaan

perbuatan yang dilaksanakan berulang-ulang

diterima oleh masyarakat sebagai aturan/norma

jika tidak dilaksanakan dapat dirasa sebagai pelanggaran atas tertib hukum

Yurisprudensi – rentetan putusan hakim yang diikuti oleh hakim-hakim lain dalam menghadapi perkara serupa

Doktrin – pendapat para ahli hukum yang diakui sebagai norma hukum

HUKUM MENURUT ISINYA

• hukum tata negara

• hukum administrasi negara

• hukum pidana

• hukum internasional

• hukum pidana internasional

hukum publik

hukum yang mengaturhubungan antara negara

dengan alat2 perlengkapannya, dan antara negara dengan

warganegaranya

• hukum perdata

• hukum keluarga dan waris

• hukum dagang

• hukum perdata internasional

hukum privat

hukum yang mengaturhubungan antara

orang/subjek hukum yang satu dengan orang/subjek

hukum yang lain

PIDANA

Individu dengan Negara

Kepentingan publik

Negara aktif

Penafsiran terbatas

Pembuktian materiil

PERDATA

Antar Individu

Kepentingan privat

Negara pasif

Penafsiran luas

Pembuktian formil

HUKUM PIDANA…

…menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh

dilakukan (dilarang) dengan disertai ancaman pidana bagi

siapa yang melanggarnya;

…menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka

yang melanggar larangan dapat dikenakan pidana;

…menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana

itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang;

melanggarnya.

(Prof. Moeljatno)

HUKUM PIDANA

Asas Legalitas: suatu perbuatan tidak dapat digolongkan

sebagai tindak pidana kecuali UU memang sudah

menggolongkannya sebagai tindak pidana;

“Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”: tidak seorang pun dapat

dipidana kecuali ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

tindak pidana tetap ada, meskipun atas persetujuan korban,

dan meskipun pelaku mengganti kerugian (kecuali dalam delik

aduan)

penuntutan pidana tidak bergantung pada keinginan korban,

melainkan lebih sebagai kewajiban negara untuk mewujudkan

kepastian hukum dan tertib bermasyarakat;

HUKUM PIDANA

perbuatan pidana

yaitu perbuatan yang melanggar hukum

pertanggung-jawabanpidana

terhadap orang yang melakukan perbuatan pidana

sanksi pidana

sanksi yang dijatuhkankepada pelaku perbuatan

pidana oleh negara

TUJUAN PEMIDANAAN

TO REFORM membuat jera pelaku dan memperbaiki

perilakunya untuk dikembalikan ke masyarakat,

TO RESTRAIN mengamankan masyarakat dari pelaku

dengan memisahkan si pelaku untuk sementara waktu,

TO RETRIBUTE membalas perbuatan pelaku, dan

TO DETER mencegah orang lain melakukan

perbuatan serupa

SUMBER-SUMBER HUKUM PIDANA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan-ketentuan pidana yang ada di tiap

peraturan perundang-undangan.

Perjanjian Internasional

BERLAKUNYA HUKUM PIDANA

asas teritorialitas: ketentuan pidana Indonesia berlaku

untuk setiap orang yang melakukan tindak pidana

tersebut di Indonesia;

asas nasionalitas: beberapa tindak pidana dalam

ketentuan pidana Indonesia berlaku juga pada setiap

orang yang melakukan di luar Indonesia;

asas personalitas: beberapa tindak pidana dalam

ketentuan pidana Indonesia berlaku pada setiap

warganegara Indonesia meskipun dilakukan di luar

Indonesia;

asas universalitas: diterimanya beberapa delik yang

memiliki sifat internasional sebagai bagian dari

ketentuan pidana nasional.

HUKUM PERDATA

Salim HS: …keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu yang

tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara

subjek hukum satu dengan dengan subjek hukum yang lain

dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan

kemasyarakatan…;

Riduan Syahrani: …hukum yang mengatur hubungan hukum

antara orang yang satu dengan orang lain di dalam

masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan

perseorangan (pribadi)…”

termasuk dalam hukum perdata adalah hukum perkawinan,

hukum waris,

mengacu pula pada ketentuan hukum agama/hukum islam,

serta hukum adat, khususnya terkait hukum keluarga dan waris

SUMBER-SUMBER UTAMA HUKUM

PERDATA Burgerlijke Wetboek (Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata)

Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-

Undang Hukum Dagang)

UU no. 5 tahun 1960 tentang Agraria

UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

BURGERLIJKE WETBOEK (BW)

buku I tentang orang

buku II tentang benda (terkait hukum

kebendaan dan waris)

buku III tentang perikatan

buku IV tentang pembuktian dan daluarsa

HUKUM PERIKATAN

HUKUM PERJANJIAN “Suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua

atau lebih pihak yang dapat menimbulkan,

memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.”

(Henry Campbell Black)

“Perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi

terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau

terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum

dianggap sebagai suatu tugas.” (Steven H. Gifis)

“Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih." (pasal 1313 BW)

HUKUM PERJANJIAN merupakan kesepakatan hukum di antara dua pihak atau

lebih

yang memuat hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing

pihak berdasarkan perjanjian tersebut.

contoh: perjanjian jual-beli

antara pihak penjual dan pihak pembeli

pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dibelidan untuk itu berhak menerima pembayaran sesuai harga yang disepakati.

pihak pembeli berkewajiban membayar sesuai harga yang disepakati dan untuk itu berhak menerima barang yang telahdibeli.

HUKUM PERIKATAN

BERASAL DARI UU

• Kewajiban orang tua thdp anak

• Kewajibanbertetangga

• Perbuatanmelawan hukum

BERASAL DARI

PERJANIAN

• Kontrak

• MoU

• Traktat

• Konvensi

PACTA SUNT SERVADA

Asas paling fundamental dalam hukum perjanjian, dari bahasa

Latin yang berarti “Janji itu mengikat dan harus ditepati”

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

undang bagi para pihak, tidak dapat dibatalkan tanpa

kesepakatan para pihak atau tanpa alasan yang memadai secara

hukum, dan harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad

baik.” – Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW

“every treaty in force is binding upon the parties to it and it must be

performed by them in good faith” – Vienna Convention on the Law

of Treaties Art. 26

ASAS KONSENSUAL

Perjanjian sah manakala tercapai kata sepakat dan memenuhi

persyaratan sah lainnya.

Secara umum perjanjian tetap mengikat meskipun tidak dibuat

secara tertulis.

Secara khusus, ada beberapa jenis perjanjian yang harus dibuat

secara tertulis:

Perdamaian dalam sengketa hukum

Hibah

Pengalihan Hak

Pertanggungan

BENTUK PERJANJIAN

PERJANJIAN

Tidak Tertulis

Tertulis

Akta BawahTangan

Akta Otentik

AKTA BAWAH TANGAN bentuk bebas sesuai kepentingan para pihak yang bersepakat;

apabila diakui/tidak disangkal oleh pihak yang menanda-tangani,

maka akta memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti halnya akta

otentik;

apabila tidak diakui/disangkal, pihak yang mengajukan sebagai bukti

harus membuktikan kebenarannya (melalui bukti/saksi).

A menyewa lahan milik B untuk ditanami untuk satu siklus masa panen

perjanjian tanpa akta notaris

Beberapa bulan sebelum panen, B meminta penghentian sewa karena

lahan mau dipakai untuk kepentingan lain

A menolak karena tidak sesuai perjanjian dan menggugat ke pengadilan

B menuduh perjanjian tidak sah karena tanda-tangannya dipalsukan

A yang harus membuktikan bahwa tanda-tangan B dalam perjanjian adalah

asli,

AKTA OTENTIK Bentuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan;

Dibuat secara resmi di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang;

Kekuatan pembuktian sempurna, apabila tidak diakui/disangkal, pihak

yang menyangkal harus membuktikan kebenarannya

A menyewa lahan milik B untuk ditanami untuk satu siklus masa panen

perjanjian dengan akta notaris

Beberapa bulan sebelum panen, B meminta penghentian sewa karena

lahan mau dipakai untuk kepentingan lain

A menolak karena tidak sesuai perjanjian dan menggugat ke pengadilan

B menuduh perjanjian tidak sah karena tanda-tangannya dipalsukan

B yang harus membuktikan bahwa memang tanda-tangan-nya dipalsukan.

KEBEBASAN BERKONTRAK

para pihak bebas membuat dan mengatur sendiri

isi dari suatu kontrak/perjanjian di antara mereka

sepanjang memenuhi syarat-syarat (pasal 1320 KUH

Perdata):

1. adanya kesepakatan di antara para pihak;

2. dibuat oleh pihak-pihak yang cakap/berwenang untuk

berbuat;

3. mengenai suatu hal tertentu;

4. atas suatu sebab yang dibenarkan oleh UU/hukum.

KESEPAKATAN

suatu kontrak hanya sah dan mengikat bagi pihak-pihak

yang telah sepakat; biasanya ditunjukkan dengan adanya

offer dan acceptance.

syarat kesepakatan bisa dianggap tidak dipenuhi manakala

pihak-pihak ketika mengikatkan diri dalam

perjanjian/kontrak dipengaruhi unsur-unsur berikut:

paksaan, di mana pihak tersebut sepakat untuk mengikatkan diri

karena berada di bawah ancaman;

tipu muslihat yang bersifat substansial, yang menyebabkan suatupihak mau sepakat untuk mengikatkan dirinya; atau

kekhilafan/kesalah-pahaman, di mana suatu pihak sepakat untukmengikatkan dirinya berdasarkan kesan yang tidak sesuai dengan

kenyataan.

KECAKAPAN

pihak dalam suatu kontrak/perjanjian haruslah pihak yang

cakap bertindak atau memiliki kewenangan untuk

mengikatkan diri secara hukum.

pihak-pihak yang dinyatakan tidak cakap adalah sebagai

berikut:

orang yang belum dewasa;

orang yang berada di bawah pengampuan;

orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk melakukan

perbuatan tertentu

OBJEK YANG JELAS

obyek dari suatu perjanjian/kontrak haruslah disebutkan

dengan jelas untuk dapat menimbulkan ikatan di antara

pihak-pihak.

apabila berbentuk barang, harus barang yang dapat

diperdagangkan dan minimal sudah dapat ditentukan

jenisnya pada saat kontrak dibuat.

bisa mencakup objek yang baru ada di kemudian hari;

contoh: hak atas hasil panen tanaman.

OBJEK YANG LEGAL

perjanjian/kontrak haruslah memiliki kausa/objek yang

halal/tidak dilarang oleh uu;

contoh: narkoba, pelanggaran HKI

perlu diperhatikan bahwa kausa tidak sama dengan motif.

motif yang bertentangan dengan UU tidak relevan dengan

perjanjian/kontrak, sehingga perjanjian/kontrak bisa tetap

sah.

PERJANJIAN DAPAT DIBATALKAN

dapatdibatalkan

(harusdimintakan

pembatalan kepengadilan)

tidak adakesepakatan

pihak tidakcakap

PERJANJIAN BATAL DEMI HUKUM

bataldemi

hukum

objektidakjelas

objekillegal

SEKIAN DAN TERIMA-KASIHCOPYRIGHT © 2015 PRAYUDI SETIADHARMA