42

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Page 2: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Menurut Freeman (2003) anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya kepada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (the process of allocating resources to unlimited demands).

Anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dlm ukuran finansial.

Page 3: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Page 4: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Perencanaan & Pengendalian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Perencanaan melihat ke masa depan dalam menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk merealisasikan tujuan tertentu.

Pengendalian melihat ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan & membandingkannya dengan rencana yang telah disusun.

Anggaran merupakan komponen utama perencanaan keuangan untuk masa depan, memuat tujuan & tindakan dalam mencapai tujuan

Page 5: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Memaksa manajer membuat rencana

Memberikan informasi sumberdaya yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan

Standar evaluasi kinerja Meningkatkan komunikasi &

koordinasi

Page 6: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

ANGGARAN INDUK

ANGGARAN KEUANGAN

ANGGARAN OPERASIONAL

Page 7: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran biasanya dibuat tahunan, namun bisa juga bulanan.

Anggaran berkelanjutan: anggaran 12 bulan yg terus berjalan, jika satu bulan telah dilalui, satu bulan di masa depan ditambahkan ke dlm anggaran.

Page 8: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

1. How is the budget prepared?

2. How is the budget used to implement the organization’s plan?

Page 9: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk program/aktivitas.

Aspek-aspek anggaran sektor publik meliputi perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas

Page 10: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Alat perencanaan, agar organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan dibuat

Alat pengendalian, untuk menghindari pengeluaran yang terlalu besar atau penggunaan dana yang tidak semestinya

Alat kebijakan, agar organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu

Alat politik, Merupakan komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang dijanjikan

Page 11: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Alat koordinasi dan komunikasi, agar bagian/unit kerja yang lain dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan

Alat penilaian kinerja, merupakan ukuran apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target yang ditetapkan

Alat motivasi, alat komunikasi yang dijadikan nilia-nilai nominal yang tercantum dalam target pencapaian

Page 12: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Otorisasi oleh legislatif Komprehensif/menyeluruh Keutuhan, artinya semua penerimaan dan

pengeluaran tercakup dalam satu dana umum

Nondiscretionary apropriasi, jumlah yang disetujui legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis.

Periodik Akurat Jelas Transparan

Page 13: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Page 14: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Page 15: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Page 16: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Page 17: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Page 18: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Page 19: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran operasional (current budget) adalah anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan dalam menjalankan operasi sehari-hari dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran ini dapat dikelompokkan juga sebagai Revenue Expenditure (Pengeluaran yang bersifat rutin dan jumlahnya kecil)

Anggaran modal (capital budget) adalah anggaran yang menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.

Page 20: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran tentatif (tentative budget) adalah anggaran yang tidak memerlukan pengesahan dari lembaga legislatif karena kemunculannya yang dipicu oleh hal-hal yang tidak direncanakan sebelumnya.

Anggaran enacted (enacted budget) adalah anggaran yang direncanakan kemudian dibahas dan disetujui oleh lembaga legislatif.

Page 21: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran dana umum (general budget) adalah anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat umum dan sehari-hari

Anggaran dana khusus (special budget) adalah anggaran yang dicadangkan/ dialokasikan khusus untuk tujuan tertentu, misalnya Dana Pelunasan Utang (Debt Service Fund ) yang digunakan khusus untuk pembayaran utang.

Page 22: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Dalam anggaran tetap (fixed budget), appropriasi belanja sudah ditentukan jumlahnya di awal tahun anggaran. Jumlah tersebut tidak boleh dilampaui meskipun ada pertambahan jumlah kegiatan. Digunakan untuk mengontrol pengeluaran/biaya

Dalam anggaran fleksibel (flexible budget), jumlah aktual belanja dapat saja melampaui jumlah appropiasi belanja yang sudah ditentukan dengan catatan ada peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan.

Page 23: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran eksekutif (executive budget), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini pemerintah.

Anggaran legislatif (legislative budget), yaitu anggaran yang disusun oleh lembaga legislatif tanpa melibatkan pihak eksekutif.

Page 24: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Persiapan (Preparation)

Persetujuan(Enactment)

Administrasi(Administration)

Pelaporan (Reporting)

Pemeriksaan (Post Audit)

Page 25: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Bagian anggaran menyiapkan format anggaran yang akan dipakai,

Berdasarkan format anggaran tersebut, masing-masing unit di pemerintahan mengajukan anggaran di unit masing-masing,

Bagian anggaran akan melakukan konsolidasi terhadap anggaran masing-masing bagian/unit kerja

Anggaran konsolidasi ini kemudian direview dan diadakan dengar pendapat

Persetujuan terhadap anggaran tersebut oleh kepala pemerintahan.

Page 26: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran yang telah disetujui oleh Kepala Pemerintahan diajukan ke lembaga legislatif

Lembaga legislatif (terutama komite anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran tersebut. Selain itu, akan diadakan juga dengar pendapat (public hearing)

Lembaga legislatif menyetujui atau menolak anggaran tersebut.

Page 27: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Tahapan ini merupakan tahapan setelah anggaran yang diajukan oleh eksekutif telah disetujui oleh legislatifPelaksanaan anggaran dimulai dari pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Selain itu, dilakukan juga proses administrasi anggaran berupa meliputi pencatatan pendapatan dan belanja yang terjadi.

Page 28: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan dilakukan pelaporan sebagai bagian yang tak

terpisahkan dari proses akuntansi yang telah berlangsung selama proses

pelaksanaan.

Page 29: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa (diaudit) oleh sebuah lembaga pemeriksa independen.

Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik (feedback) untuk proses penyusunan pada periode berikutnya.

Page 30: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran tradisional Anggaran dengan pendekatan New

Public Management (NPM) › Planning Programming and

and Budgeting System (PPBS)› Zero Based Budgeting (ZBB)› Performance Budgeting

Page 31: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Cara penyusunan anggaran berdasarkan pendekatan incrementalism

Struktur dan susunan anggaran yg bersifat line-item.

Cenderung sentralistis Bersifat spesifikasi; Tahunan; dan Menggunakan prinsip anggaran bruto Berimbang dinamis

Page 32: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

PPBS adalah teknik penganggaran yang berorientasi pada output &

tujuan, penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya

berdasarkan analisis ekonomi

Page 33: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Zero base budgeting anggaran disusun dengan menganalisis

operasi yang sedang berlangsung, & kelangsungan kegiatan atau operasi

dipertimbangkan dengan dasar kebutuhan & kegunaannya bagi

organisasi.

Page 34: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran dengan pendekatan kinerja menekankan konsep value for money & pengawasan atas kinerja output

Dominasi pemerintah dapat diawasi & dikendalikan melalui internal cost awareness, audit keuangan & kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal

Sistem anggaran kinerja mrp sistem yang mencakup penyusunan program & tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan & sasaran

Page 35: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Output ( keluaran ) menunjukkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan

Input ( masukan ) adalah besarnya sumber daya baik yang berupa personil , barang modal termasuk peralatan dan teknologi , dana , atau kombinasi dari beberapa atai ke semua jenis sumberdaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan

Kinerja / prestasi kerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur

Page 36: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Dalam sistem anggaran kinerja setiap usulan program , kegiatan dan anggaran dinilai kewajarannya

Analisis standar belanja adalah standar / pedoman yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja / biaya setiap program yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran

Penilaian kewajaran dalam ASB mencakup dua hal : kewajaran beban kerja dan kewajaran biaya

Page 37: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Kaitan logis antara program / kegiatan yang diusulkan dengan KUA dan PPAS

Kesesuaian antara program / kegiatan yang diusulkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan

Kapasitas satuan kerja untuk melaksanakan program / kegiatan pada tingkat pencapaian yang diinginkan dan dalam jangka waktu satu tahun anggaran

Page 38: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Kaitan antara biaya yang dianggarkan dengan target pencapaian kinerja ( standar biaya )

Kaitan antara standar biaya dengan harga yang berlaku

Kaitan antara biaya yang dianggarkan , target pencapaian kinerja dengan sumber dana

Kaitan antara jenis belanja yang seharusnya dengan yang dianggarkan sesuai kegiatan

Page 39: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis. efisien. efektif. akuntabel. dan transparan.

Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis. antar program dan antar SKPD. yg disebabkan oleh:› Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan;› Perbedaan output kegiatan;› Perbedaan lama waktu pelaksanaan;› Perbedaan target group;› Perbedaan kebutuhan sumberdaya;› Beragamnya perlakuan objek/rincian objek/item belanja;

Terjadinya pemborosan anggaran;

Page 40: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

40

Diklasifikasi

• Data dasar kegiatan eksisting Pemda;

• Data Kegiatan Permendagri No. 13/2006

Identifikasi Jenis Kegiatannya

dengan melihat kesamaan output dan cost drivernya.

Identifikasi VARIABEL-VARIABEL yang mempengaruhi BELANJA jenis kegiatan tertentu

Lakukan regresi sederhana (OLS)

Yi = a+b1X1+b2X2+…+bnXn+e

Lakukan simulasi untuk berbagai kemungkinan

independent variabels. Masukan nilai Min-Maks berdasarkan

deviasi

Hitung kewajaran alokasi belanja

per jenis belanja untuk setiap kegiatan.

Page 41: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

KEMENTERIAN/ LEMBAGA

DEPARTEMEN KEUANGAN

BADAN PUSAT STATISTIK

Membahas kebutuhan biaya input untuk

membiayai kegiatan/sub kegiatan guna menghasilkan output yang telah

ditetapkan

INDEKS STANDAR

BIAYA UMUM DAN

KHUSUS

MENYEDIAKAN DATA HARGA DAN TINGKAT KEMAHALAN DAERAH

MENGUSULKAN RINCIAN BIAYA INPUT UNTUK

MENCAPAI OUTPUT SETIAP KEGIATAN/SUB

KEGIATAN

MENGHIMPUN DATA HASIL PEMBAHASAN STANDAR BIAYA KE DALAM DAFTAR STANDAR BIAYA YG AKAN DITETAPKAN

DENGAN PERMENKEU

Page 42: PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK