ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) - bandi.fe.uns.ac.idbandi.fe.uns.ac.id/wp-content/uploads/2009/09/6-penganggaran-blu... · Anggaran Sektor Publik (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA

ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

PENGANGGARAN BLU DAN SAT KER PEMERINTAH DI DAERAHPENGANGGARAN BLU DAN SAT KER PEMERINTAH DI DAERAH

Penganggaran BLU danSat ker Pemerintah di

Daerah

Copyright © 2016bandi.staff.fe.uns.ac.id.Se

si6

Sesi6

Learning Objectives

Tujuan Pembelajaran pada sesi ini adalah sebagaiberikut.1. Memahamkan Penganggaran2. Memahamkan BLU dan dasar hukumnya3. Memahamkan Tujuan BLU4. Memahamkan Perencanaan & Penganggaran BLU5. Menelusur sumber acuan

Bandi.staff.fe.uns.ac.id

Transfer ke Daerah, Pembiayaan Anggaran

3

Anggaran Sektor Publik (AnSP)Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARANALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

RPJMDaerah

RPJPDaerah

RKPRPJMNasional

RPJPNasional

RKPDaerah

RenstraKL Renja - KL

RenstraSKPD

Renja -SKPD

RAPBN

RAPBD

RKA-KL

RKA -SKPD

APBN

RincianAPBN

APBD

RincianAPBD

Diacu

Pedoman Dijabarkan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diperhatikan

Dijabar-kan

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Pedoman

Diacu

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

Planning

PemerintahPusat

Budgeting

PemerintahDaerah

Pedoman


Learning Objectives

1. Memahamkan Penganggaran

4 Bandi.staff.fe.uns.ac.id

Bandi.staff.fe.uns.ac.id5

Learning Objectives

1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnyaAnggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Dasar HukumDasar HukumUndang-Undang:

• UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

• UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;Peraturan Pemerintah:

• PP 23/2005 tentang PK BLU;

• PP 74/2012

Peraturan Menteri:


Learning ObjectivesAnggaran Sektor Publik (AnSP)


Dasar HukumDasar HukumPeraturan Menteri:

• PMK 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Adm Dalam Rangka Pengusulan danPenetapan Satker Instansi Pem. untuk Menerapkan PK BLU;

• PMK 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU;

• PMK 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewas pada BLU;

• PMK 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi PejabatPengelola, Dewas, dan Pengawai BLU;

• PMK 92/PMK.05/2011, jo PMK 44/PMK.05/2009, jo PMK 66/PMK.02/2006 tentangTata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan RBA, sertaDokumen Pelaksanaan Anggaran BLU

1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnya


Learning Objectives



1. Pasal 3 ayat (1)•“Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawabdengan memperhatikan rasa keadilan”.

Dasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan NegaraDasar Hukum: UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara


Learning Objectives



1. Pasal 2 huruf k:• “Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Angka 1, meliputi:– k. pengelolaan Badan Layanan Umum



Learning Objectives



2. Pasal 14 ayat (4)• Pada dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilampirkan rencana kerja dan anggaran Badan Layanan Umum dalamlingkungan kementerian negara yang bersangkutan.



Learning Objectives



3. Pasal 55 ayat (2) huruf• Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1):a. Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi:– Laporan Realisasi Anggaran,– Neraca, dan– Catatan atas Laporan Keuangan

dilampiri laporan keuangan Badan Layanan Umum pada kementerian negara/lembaga masing-masing.



Learning Objectives



4. BAB XII, Pasal 68(1) Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum danmencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara/daerah yangtidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untukmenyelenggarakan kegiatan Badan Layanan Umum yang bersangkutan.

(3) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan olehMenteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yangbertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

(4) Pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah daerah dilakukanoleh pejabat pengelola keuangan daerah dan pembinaan teknis dilakukan olehkepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab atas bidangpemerintahan yang bersangkutan.



Learning Objectives



5. BAB XII, Pasal 69(1) Setiap Badan Layanan Umum wajib menyusun rencana kerja dan

anggaran tahunan.(2) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan

Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangandan kinerja Kementerian Negara/Lembaga/ pemerintah daerah.

(3) Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum dalam rencana kerjadan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dikonsolidasikan dalam rencana kerja dan anggaran KementerianNegara/Lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan.

(4) Pendapatan yang diperoleh Badan Layanan Umum sehubungan denganjasa layanan yang diberikan merupakan Pendapatan Negara/Daerah.



Learning Objectives



5. BAB XII, Pasal 69(5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari

masyarakat atau badan lain.(6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat

digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umumyang bersangkutan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BadanLayanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah.



Learning Objectives




5. BAB XII, Pasal 69(5) Badan Layanan Umum dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari

masyarakat atau badan lain.(6) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat

digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umumyang bersangkutan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan BadanLayanan Umum diatur dalam peraturan pemerintah.


Learning Objectives



Dasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLUDasar Hukum: PP 23/ 2005 tentang BLU

• Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (5)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, perlu menetapkan PeraturanPemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum.


Learning Objectives




Penjelasan• Paket UU bidang keuangan negara merupakan paket reformasi

yang signifikan, di bidang keuangan negara yang kita alamisejak kemerdekaan.

• Salah satu reformasi yang paling menonjol adalah pergeserandari pengganggaran tradisional ke penganggaran berbasiskinerja.– Dengan basis kinerja ini, mulai dirintis arah yang jelas bagi

penggunaan dana pemerintah,– berpindah dari sekedar membiayai masukan (inputs) atau proses ke

pembayaran terhadap apa yang akan dihasilkan (outputs).


Learning Objectives




Penjelasan• Orientasi pada outputs semakin menjadi praktik yang

dianut luas oleh pemerintahan modern di berbagai negara.– Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government)

adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi keuangansektor publik.

– UU 17/ 2003: Keuangan Negara, menekankan basis kinerjadalam penganggaran, memberi landasan yang penting bagiorientasi baru tersebut di Indonesia.


Learning Objectives




Penjelasan• UU 1/ 2004: Perbendaharaan Negara membuka

koridor baru bagi penerapan basis kinerja ini dilingkungan pemerintah.– Pasal 68 dan Pasal 69, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya

memberi pelayanan kepada rnasyarakat dapat menerapkan pola pengelolaankeuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, danefektivitas.

– dengan sebutan sebagai Badan Layanan Umum (BLU), diharapkan menjadicontoh konkrit yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasispada hasil (kinerja).


Learning Objectives




Penjelasan• UU 1/ 2004: Perbendaharaan Negara

– Praktik ini telah berkembang luas di manca negara berupa upaya pengagenan(agencification) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasimurni, tetapi

– diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (business like) sehinggapemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.


Learning Objectives




Penjelasan• Dengan pola BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka

pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatandan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa.

• Kepada BLU juga diberikan kesempatan untukmempekerjakan tenaga profesional non PNS sertakesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuaidengan kontribusinya.– Tetapi sebagai pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam

perencanaan dan penganggarannya, serta dalampertanggungjawabannya,


Learning Objectives




Penjelasan• Dalam PPP, BLU wajib menghitung harga pokok dari

layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkanoleh menteri teknis pembina.

• Dalam pertanggungjawabannya, BLU harus mampumenghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannyadalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan.– BLU berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya.– Kedua belah pihak menandatangani kontrak kinerja (a contractual

performance agreement), di mana menteri/pimpinan lembaga indukbertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan,dan BLU bertanggung jawab untuk menyajikan layanan yang diminta.


Learning Objectives




Penjelasan• Pola BLU tersedia untuk diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang

secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional,Instansi dimaksud dapat berasal dari, dan berkedudukan pada berbagaijenjang eselon atau non eselon.

• Organisasi dan struktur instansi pemerintah yang berkehendak menerapkanPPK-BLU kemungkinan memerlukan penyesuaian dengan memperhatikanketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

• BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaanAPBN/APBD, tetapi BLU diharapkan untuk menyuburkan pewadahanbaru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demimeningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.


Learning Objectives



Dasar Hukum: PMK 7/2006Dasar Hukum: PMK 7/2006

Menimbang• bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 4 ayat (6) Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum,– perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan

Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja InstansiPemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum;


Learning Objectives




Menimbang• bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum,– perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kewenangan

Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Layanan Umum;


Learning Objectives




Menimbang• bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 34 Peraturan Pernerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum,– perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Dewan

Pengawas Pada Badan Layanan Umurn;


Learning Objectives




Menimbang• bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BadanLayanan Umum,– Menteri Keuangan menetapkan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan

Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum– atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga;


Learning Objectives



Dasar Hukum: PMK 66/ 2006Dasar Hukum: PMK 66/ 2006

Menimbang• bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum,• perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran SertaDokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;

• Terakhir diubah dengan PMK 92/PMK.05/2011


Learning Objectives



Dasar Hukum: PMK 92/ 2011Dasar Hukum: PMK 92/ 2011

Menimbang• bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum,• telah diatur ketentuan mengenai tata cara penyusunan, pengajuan, penetapan, dan

perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaranBadan Layanan Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor44/PMK.05/2009

• bahwa dalam rangka fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan Badan LayananUmum dan penyempurnaan beberapa ketentuan mengenai Rencana Bisnis danAnggaran serta pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum,• perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Rencana Bisnis dan Anggaran serta

pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum yang sebelumnya diatur dalamPeraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009;

SIKLUS HIDUP BLUSIKLUS HIDUP BLU

LAPORANS E

LAPORANS E

AUDITOLEHB P K

AUDITOLEHB P K

PENYUSUNANLAPORAN

KEUANGAN

PENYUSUNANLAPORAN

KEUANGAN

IMPLEMENTASIR B A

IMPLEMENTASIR B A

REVISIRENCANA

STRATEGISBISNIS

REVISIRENCANA

STRATEGISBISNIS

PENYUSUNANR B A

PENYUSUNANR B A

PENYUSUNANLAPORANKINERJA

PENYUSUNANLAPORANKINERJA

REVIEWLAPORANREVIEW

LAPORAN



Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA. 1. Memahamkan BLU dan dasar hukumnya

DEFINISIDEFINISI

• Badan Layana Umum-BLU– adalah instansi di lingkungan Pemerintah– yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat– berupa penyediaan barang dan/atau jasa– yang dijual tanpa mengutamakan untuk mencari keuntungan dan– dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan

produktivitas.

Ps 1 UU 17/2004 PNPs 1 PMK 76/2008




PENDAHULUANPENDAHULUANKelembagaan Sektor Publik1. Satker biasa/ dinas

Non Profit (pendapatan < belanja) Tidak Otonom Pengelolaan sesuai dengan mekanisme APBN.

2. Satker dengan PK BLU Not For Profit (tidak mengutamakan keuntungan) Pengelolaan keuangan sesuai dengan PP 23/2005 Kekayaan Negara yang Tidak Dipisahkan Semi Otonom/Otonom




PENDAHULUANPENDAHULUANKelembagaan Sektor Publik3. Perusahaan Negara/BUMN

Profit Oriented (Pendapatan > belanja Pengelolaan keuangan bisnis murni Kekayaan Negara yang Dipisahkan Otonom




PENDAHULUANPENDAHULUAN• Pembinaan keuangan BLU

– pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan– pembinaan teknis dilakukan oleh menteri teknis yang

bertanggung jawab atas bidang pemerintahan ybs.




PENDAHULUANPENDAHULUAN• Kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak

dipisahkan.• Rencana kerja dan anggaran (RKA), LK dan kinerja BLU disusun dan

disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RKA serta laporankeuangan dan kinerja K/L.

• Pendapatan dan belanja BLU dalam RKA tahunan dikonsolidasikandalam RKA K/L.

• Pendapatan yang diperoleh BLU merupakan pendapatan negara.• Pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai

belanja BLU ybs.




1. RBA BLU merupakan salah satu dokumen pembentukRencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L),• sehingga harus dilakukan sinkronisasi program, kegiatan, target

kinerja, dan anggaran antar keduanya.

2. Penelaahan RBA dilakukan di Direktorat Pembinaan PKBLU untuk RBA tahun 2014• untuk menjamin ketercapaian target kinerja, optimalisasi

pendapatan, dan efisiensi belanja pada satker BLU.


Learning Objectives

1. Memahamkan Perencanaan &Pengganggaran BLU


RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA)

3. Dari hasil monitoring dan evaluasi, kualitas aspek kuantitatifdalam sebagian besar RBA belum memenuhi ketentuanyang berlaku, namun hanya mengakomodasi kesesuaiandengan pagu/ alokasi anggaran.• Contoh: belum menggambarkan kelayakan belanja, belum sesuai

dengan target kinerja dalam Renstra Bisnis, belum optimal dalammencantumkan pendapatan yang diperoleh.


Learning Objectives




4. Peran kementerian/lembaga untuk melakukan sinkronisasiantara RBA dengan RKA K/L belum berjalan dengan efektif,sehingga perencanaan anggaran satker BLU tidak optimal.• Contoh: terjadinya duplikasi belanja yang bersumber dari PNBP dan

RM APBN, proses persetujuan RBA memakan waktu lama.


Learning Objectives




Tujuan:1. Memberikan pedoman penyusunan RBA yang baik dengan

mempertimbangkan aspek kualitatif yang mempengaruhi operasionalsatker BLU, dan aspek kuantitatif yang menggambarkan target kinerjadan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan.

2. Menggambarkan detil rencana program, kegiatan, target kinerja, dananggaran yang akan dilaksanakan.

3. Menggambarkan kelayakan belanja yang akan dilakukan: peruntukan,jumlah, harga, dan kualitas.

4. Menjadi sarana untuk penelaahan RBA dan sebagai input pada RKA K/L.


Learning Objectives





Learning Objectives




Rencana Bisnis Dan Anggaran (RBA):Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi:

PROGRAM,

KEGIATAN,

TARGET KINERJA,

ANGGARAN BLU.


Learning Objectives




FUNGSI RBA:

Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran satker PK BLU

Pedoman pelaksanaan kegiatan satker PK BLU Dokumen yang menggambarkan pencapaian kinerja satker PK

BLU Dokumen yang menggambarkan proyeksi keuangan satker PK

BLU RBA adalah untuk kepentingan satker PK BLU


Learning Objectives




Kedudukan RBA: BLU menyusun RBA tiap tahun. RBA disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan disertai dengan

Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan biaya dari output yang dihasilkan. RBA BLU merupakan bagian dari RKA-KL yang pada akhirnya sebagai dasar

untuk menyusun DIPA BLU DIPA merupakan lampiran dari perjanjian kerja antara pimpinan BLU dengan

kementerian/ lembaga. RBA :

o ditandatangani oleh pemimpin BLU;o diketahui oleh Dewan Pengawas;o disetujui oleh Menteri/Ketua lembaga.

s


Learning Objectives



MEKANISME PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBAMEKANISME PENGAJUAN DAN PENGESAHAN RBA

42

22

44

55

PAGUINDIKATIF(MARET)

PAGUANGGARAN

(JUNI)RKA K/L

(JULI)

• UU APBN(OKT)

• ALOKASIANGGARAN(NOV)

55

33

2211

RENSTRAK/L

RENJAK/L

RSB BLU RBA

RBA

RBADEFINITIF

.


Learning Objectives



SKEMA PENYUSUNAN RBASKEMA PENYUSUNAN RBA

R B A

Memuat:• Program• Kegiatan• Anggaran penerimaan/

pendapatan• Anggaran pengeluaran/

belanja• Estimasi Saldo Awal

Kas & Saldo Akhir Kas

Penyusunan :• Berbasis Kinerja &

perhitungan akuntansibiaya

• Kebutuhan &kemampuanpendapatan yangdiperkirakan akanditerima

• Berbasis Akrual• Flexible Budget

TermasukPrakiraanY + 3

RENSTRAK/L

RENSTRABISNIS 5

TAHUNAN

.


Learning Objectives



ASPEK PENYUSUNAN RBAASPEK PENYUSUNAN RBA

OPTIMALISASI PNBP• Aspek legal: tarif layanan• Seluruh potensi PNBP

EFISIENSI BELANJA• Kelayakan belanja• Penggunaan standar biaya

TARGET KINERJA• Kesesuaian dengan

RSB• Evaluasi kinerja

berjalan• Peluang dan tantangan• Faktor eksternal • Peluang dan tantangan

• Faktor eksternal

Anggaran K/L

• Faktorinternal

• Kekuatandankelemahan

.


Learning Objectives



PENERAPAN FLEKSIBILITAS BUDGETPENERAPAN FLEKSIBILITAS BUDGET

BUDGET REALISASI

BE

LA

NJA

BE

LA

NJA

PE

ND

AP

AT

AN

PE

ND

AP

AT

AN

PE

ND

AP

AT

AN

PE

ND

AP

AT

AN

BE

LA

NJA

BE

LA

NJA

BE

LA

NJA

BE

LA

NJA

FLEXIBLEFLEXIBLE

% Ambang Batas% Ambang Batas

PE

ND

AP

AT

AN

PE

ND

AP

AT

AN

RKA-KL

RKA-KL

DIPADIPA

PE

ND

AP

AT

AN

PE

ND

AP

AT

AN

P


Learning Objectives



PENGGUNAAN STANDAR BIAYAPENGGUNAAN STANDAR BIAYA

RBA

Berdasarkan basiskinerja

Perhitungan AkuntansiBiaya

Menyusun Standar Biaya

Berdasarkan basiskinerja

Perhitungan AkuntansiBiaya

Menyusun Standar Biaya

X Berdasarkan basiskinerja

X Perhitungan AkuntansiBiaya

X Menyusun Standar Biaya

X Berdasarkan basiskinerja

X Perhitungan AkuntansiBiaya

X Menyusun Standar Biaya

SB Menkeu(SBM)SB Menkeu(SBM)

Gunakan

Standar BiayaPerhitunganSendiri (ditetapkansebagai SBM/SBK)

Standar BiayaPerhitunganSendiri (ditetapkansebagai SBM/SBK)

Gunakan

.


Learning Objectives



PENYUSUNAN IHTISAR RBAPENYUSUNAN IHTISAR RBA

FUNGSI IKHTISAR RBA: menyesuaikan struktur/komponen pendapatan danbiaya dalam RBA menjadi struktur/komponen pendapatan dan belanja dalamRKA KL.

RBA RKA-K/LKONSOLIDASIKONSOLIDASI

IKHITISARRBA

IKHITISARRBA

.


Learning ObjectivesPENGAJUAN RBA MENTERI KEUANGAN

C.Q. DIRJEN ANGGARANMENTERI KEUANGAN

C.Q. DIRJEN ANGGARANMENTERI/PIMPINAN

LEMBAGAMENTERI/PIMPINAN

LEMBAGAPIMPINAN BLUPIMPINAN BLU

Usulan RBA &Ikhtisar RBAUsulan RBA &Ikhtisar RBA

Disertai dengan : Usulan standar pelayanan

minimal; Tarif; dan/atau Biaya dari keluaran (output)

yang akan dihasilkan.

Disertai dengan : Usulan standar pelayanan

minimal; Tarif; dan/atau Biaya dari keluaran (output)

yang akan dihasilkan.

Ditandatangani oleh PemimpinBLU, dan diketahui oleh DEWASatau pejabat yang ditunjuk olehMenteri/pimpinan lembaga jikaBLU tidak mempunyai DEWAS

Ditandatangani oleh PemimpinBLU, dan diketahui oleh DEWASatau pejabat yang ditunjuk olehMenteri/pimpinan lembaga jikaBLU tidak mempunyai DEWAS


Disetujui dan ditandatanganiDisetujui dan ditandatangani


Dilakukan pengkajian mencakup : Standar biaya dan anggaran BLU; Kinerja keuangan BLU; Besaran persentase Ambang Batas,

dengan mempertimbangkan fluktuasikegiatan operasional BLU

Dilakukan pengkajian mencakup : Standar biaya dan anggaran BLU; Kinerja keuangan BLU; Besaran persentase Ambang Batas,

dengan mempertimbangkan fluktuasikegiatan operasional BLU

Dapat mengikutsertakanDJPbDapat mengikutsertakanDJPb

Pengkajian RBA& Ikhtisar RBAPengkajian RBA& Ikhtisar RBA

Hasil kajian RBA & Ikhtisarmenjadi dasar dalam rangkapemrosesan RKAKL

Hasil kajian RBA & Ikhtisarmenjadi dasar dalam rangkapemrosesan RKAKL

5

1 2 3 4

P


Learning Objectives



REVISI RBAREVISI RBA

MERUBAHDIPA BLU

MERUBAHDIPA BLU

TIDAK MERUBAH DIPA BLUTIDAK MERUBAH DIPA BLU

REVISI DIPA BLUREVISI DIPA BLU

TIDAKMERUBAH DATA

RKA/KL

TIDAKMERUBAH DATA

RKA/KL

UPDATING DATARKA K/L KE

KANWIL DJPBN

UPDATING DATARKA K/L KE

KANWIL DJPBN

MEMBUAT IKHTISAR REVISI RBA DEFINITIFMEMBUAT IKHTISAR REVISI RBA DEFINITIF

DAPATBERAKIBAT

DAPATBERAKIBAT

MERUBAH DATARKA/KL

MERUBAH DATARKA/KL

TIDAKMEREVISI DIPA

BLU

TIDAKMEREVISI DIPA

BLU

• Dirjen Anggaran. 2013. Dasar-dasar Praktek Pengyusunan APBN diIndonesia.

• UU 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara Tahun Anggaran 2016

• http://perencanaan.itb.ac.id/.../PENYUSUNAN-RBA-BLU-2...

ReferensiLearning Objectives

6. Menelusur sumber acuan

50Bandi.staff.fe.uns.ac.id

Documents

ANGGARAN SEKTOR PUBLIIK (AnSP) - bandi.fe.uns.ac.idbandi.fe.uns.ac.id/wp-content/uploads/2009/09/6-penganggaran-blu... · Anggaran Sektor Publik (AnSP) Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA